HELICOPTER VIEW LKBH FH UNMUL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Helicopter View

LEMBAGA
KONSULTASI
& BANTUAN

HUKUM

JL. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kode Pos 75119 Telepon (0541) 7774145 – 748107
Faks (0541) 7774145 – 748107 Laman: http://fh.unmul.ac.id Surel: [email protected]

DAFTAR ISI 2

Daftar isi 2
3
Profil LKBH FH Unmul
8
4 Visi Misi LKBH FH Unmul 12
5 Tujuan LKBH FH Unmul
6 Struktur LKBH FH Unmul 18
7 Job Description

Bantuan Hukum

9 Asas
10 Hak Penerima Bantuan Hukum
11 Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Alur Penerimaan Bantuan Hukum di LKBH FH Unmul

13 Langkah Pertama
14 Langkah Kedua
15 Langkah Ketiga
16 Langkah Keempat
17 Langkah Kelima

Peraturan Perundang-undangan terkait

22

Glosarium

3

Profil LKBH FH Unmul

4

PProrofiflilLLKKBBHHFHFHUNUMnUmLul

✓Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas
Hukum Universitas Mulawarman adalah Organisasi Bantuan
Hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman, yang berkewajiban memberikan
bantuan hukum kepada masyarakat luas secara cuma-cuma
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

✓Visi LKBH FH Unmul
• Menjadi lembaga yang berperan dalam pembangunan dan
perlindungan hukum berbasis sosial kemasyarakatan
sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat

✓Misi LKBH FH Unmul
• Memberikan advokasi, perlindungan, dan bantuan hukum
seluruh sivitas akademika yang ada dalam Lembaga
Universitas Mulawarman berdasarkan nilai-nilai dasar dan
prinsip-prinsip etis bagi mahasiswa, dosen, dan tendik
yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi
• Memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang
berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh
orang atau sekelompok masyarakat yang secara ekonomis
dan pengetahuan hukum dipandang kurang mampu,
dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan
atau golongan di wilayah Kalimantan
• Mewujudkan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi bagi dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
dalam melaksanakan pengabdian Kepada Masyarakat yang
berorientasi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat
dalam rangka mendukung, pembangunan hukum,
perlindungan, dan kesadaran hukum
• Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan
pengetahuan hukum bagi mahasiswa dengan menjadi
paralegal yang profesional dan siap menjadi pengacara
yang handal demi membangun dan memberi perlindungan
hukum pada almamater

5

Tujuan LKBH FH Unmul

LKBH FH Unmul sebagai unit Pelaksana Teknis Fakultas
Hukum merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan
memberikan pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum
kepada seluruh komponen masyarakat yang membutuhkan
perlindungan, bantuan hukum dan pelayanan hukum baik
litigasi dan non litigasi kepada masyarakat

6

Struktur LKBH FH Unmul

Ketua LKBH
FH Unmul

Sekertaris

Paralegal

Kepala Divisi Kepala Divisi Kepala Divisi
Litigasi Non Litigasi Penelitian dan
Pengembangan

Paralegal Paralegal Paralegal

7

Job Description

a. Ketua LKBH adalah Pimpinan Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum yang bertugas mengorganisir jalannya
kegiatan-kegiatan di LKBH.

b. Sekertaris adalah anggota LKBH yang menangani
kegiatan administratif di LKBH.

c. Kepala Divisi Litigasi (Kadiv Litigasi) adalah anggota LKBH
yang bertugas dan bertanggung jawab pada divisi litigasi
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan penanganan perkara pada ranah pengadilan.

d. Kepala Divisi Non Litigasi (Kadiv Non Litigasi) adalah
anggota LKBH yang bertugas dan bertanggung jawab
pada divisi non litigasi untuk melakukan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan penanganan perkara di
luar pengadilan.

e. Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (Kadiv
Litbang) adalah anggota LKBH yang bertugas dan
bertanggung jawab pada divisi litbang untuk melakukan
penelitian dan pengembangan keorganisasian yang
berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia LKBH.

f. Paralegal adalah mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman yang telah mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Paralegal di LKBH FH Unmul. Bertugas untuk
menjalankan seluruh kegiatan LKBH FH Unmul
berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh LKBH FH Unmul.

8

Bantuan
Hukum

9

Bantuan Hukum

✓Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah
hukum. Masalah hukum yang dimaksud meliputi masalah
hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik
itu pada ranah litigasi, seperti penanganan-penanganan
perkara di pengadilan maupun non litigasi, seperti advokasi,
mediasi, atau penanganan perkara di luar pengadilan.

✓Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
Bantuan Hukum. Sedangkan Penerima Bantuan Hukum
adalah orang atau kelompok orang tidak mampu yang
dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM) ataupun dokumen lainnya yang serupa.

10

Bantuan Hukum dilaksanakan
berdasarkan asas:

a. Keadilan
b. Persamaan kedudukan di dalam hukum
c. Keterbukaan
d. Efisiensi
e. Efektivitas, dan
f. Akuntabilitas

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum
untuk mendapatkan keadilan, mewujudkan hak
konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip
persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian
penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara
merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan
mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan

11

Hak Penerima Bantuan Hukum

✓Penerima bantuan Hukum berhak:
• Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah
hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima
Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut
surat kuasa
• Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar
Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat, dan
• Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12

Kewajiban ✓Penerima Bantuan Hukum wajib:
Penerima • Menyampaikan bukti,
Bantuan informasi, dan/ atau
Hukum keterangan perkara secara
benar kepada Pemberi Bantuan
Hukum
• Membantu kelancaran
pemberian Bantuan Hukum

13

14

Alur 1. BERikan laporan
Penerimaan kepada LKBH FH
Unmul
Bantuan
Hukum 2. DApatkan informasi
Untuk persetujuan
penanganan perkara
mendapatkan
Bantuan 3. Urusan perkara akan
Hukum, dibedah bersama
LKBH FH Unmul
Penerima
Bantuan 4. LAngsung
penandatanganan
Hukum harus Surat Kuasa
“BERDAULAT”
5. Tim khusus akan
mendampingi anda

15

1. BERikan laporan kepada
LKBH FH Unmul

A. Langkah Pertama
1. Penerima Bantuan Hukum (Klien) datang ke LKBH FH
Unmul
2. Klien mengisi Surat Permohonan dan Form Konsultasi
3. Klien menceritakan kronologis atau duduk perkara

B. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Klien
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), khusus untuk
klien yang tidak mampu
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Surat Permohonan dan Form Konsultasi (tersedia di
Sekretariat LKBH FH Unmul)
5. Fotocopy/ dokumen lainnya yang terkait dengan
perkara

C. Estimasi waktu
• 1 jam (tentatif)

D. Output
• LKBH FH Unmul menerima laporan berupa berkas
perkara

E. Keterangan
• Perkara yang tidak menggunakan SKTM adalah perkara
non prodeo atau perkara yang berbayar

16

2. DApatkan konfirmasi persetujuan
penanganan perkara

A. Langkah Kedua
1. Klien menunggu persetujuan, diterima atau ditolaknya
perkara
2. Klien akan mendapatkan alasan penolakan apabila
perkara ditolak oleh LKBH FH Unmul

B. Persyaratan
•-

C. Estimasi waktu
• 3 Hari (merupakan waktu paling lambat keluarnya
persetujuan perkara dari LKBH FH Unmul)

D. Output
• Konfirmasi persetujuan dari LKBH FH Unmul

E. Keterangan
• Perkara biasanya ditolak apabila Klien adalah Pelaku
Pelanggar Hak Asasi Manusia, Pelaku Tindak Pidana
Korupsi, dan Perkara terkait politik praktis

17

3. Urusan perkara akan
dibedah bersama LKBH
FH Unmul

A. Langkah Ketiga
1. Klien menunggu konfirmasi jadwal bedah kasus
bersama LKBH FH Unmul
2. Klien bersama LKBH FH Unmul melaksanakan
bedah kasus sesuai jadwal yang telah
ditetapkan

B. Persyaratan
• Dokumen pendukung terkait kasus klien

C. Estimasi waktu
• 1 Hari (tentatif)

D. Output
• Berita Acara/ Keputusan

E. Keterangan
• Berita Acara/ Keputusan, memuat langkah-
langkah penindakan perkara, dan menentukan
apakah perkara tersebut masuk ke ranah Litigasi
atau Non litigasi

18

4. LAngsung
penandatanganan surat
kuasa

A. Langkah Keempat
• Klien akan mendapatkan konfirmasi jadwal
penandatanganan Surat Kuasa dari LKBH FH
Unmul
• Klien bersama LKBH FH Unmul melakukan
penandatanganan Surat Kuasa

B. Persyaratan
•-

C. Estimasi waktu
• 30 Menit (tentatif)

D. Output
• Surat Kuasa

E. Keterangan
• Jika perkara klien adalah perkara Non prodeo/
berbayar, maka klien akan melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Pemberian Jasa Hukum terlebih dahulu, sebelum
penandatanganan Surat Kuasa

19

5. Tim khusus akan
mendampingi anda

A. Langkah Kelima
• Klien akan didampingi oleh Tim Khusus

B. Persyaratan
•-

C. Estimasi waktu
• Klien akan mendapatkan pendampingan hukum
sepanjang Surat Kuasa masih berlaku

D. Output
• Penanganan perkara

E. Keterangan
• LKBH FH Unmul akan rutin melakukan monitoring
dan evaluasi terkait perkembangan perkara klien

20

Peraturan
Perundang-
Undangan terkait

21

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun
2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman; dan
12. Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan.

22

Glosarium

23

Glosarium

✓Advokasi adalah pembelaan yang dilakukan oleh pemberi
bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum

✓Litigasi adalah penanganan perkara pada ranah pengadilan

✓Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan
melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, guna membantu
pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian
(solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak

✓Non litigasi adalah penanganan perkara di luar pengadilan.

✓Prodeo adalah penanganan perkara yang dikhususkan
untuk orang tidak mampu dengan dibuktikan dengan
adanya SKTM, sehingga mendapatkan pembebasan biaya
perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai
negara

✓Tentatif adalah belum pasti, masih dapat berubah

✓Tim Khusus (Timsus) adalah tim yang terdiri dari unsur
Dosen, Advokat, dan Paralegal yang dibentuk guna
melakukan pendampingan terhadap klien, baik pada ranah
litigasi maupun non litigasi.

JL. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kode Pos 75119 Telepon
(0541) 7774145 – 748107 Faks (0541) 7774145 – 748107 Laman:
http://fh.unmul.ac.id Surel: [email protected]