BAB IV KLASTER DAN SASARAN KLASTER
Pembangunan kawasan perdesaan bertumpu ada pengembangan komoditas unggulan yang
didukung oleh komoditas pendukung. Klaster komoditas kawasan perdesaan ditentukan
berdasarkan tema kawasan, RTRW, kebijakan nasional dan daerah terhadap kawasan, potensi
pasar, dan aspirasi dari masyarakat setempat. Klaster pendukung berupa sarana dan prasarana
yang juga turut dikembangkan di pusat kawasan, misalnya infrastruktur jalan yang
menghubungkan antardesa dan antara pusat pawasan dengan desa-desa pendukung.
4.1 Klaster Komoditas
Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan Kerambitan telah
disepakati dengan tema “pariwisata” sebagai dasar pengembangannya. Kawasan Kecamatan
Kerambitan memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata berupa keunikan dan
keanekaragaman daya tarik wisata alam dan budaya, prospek pasar pariwisata berbasis pertanian
sangat menjanjikan. Berkembangnya berbagai usaha pariwisata sangat berperan dalam
meningkatkan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat lokal, serta sejalan dengan
kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Sektor
pariwisata diharapkan sebagai instrumen alternatif penggerak perekonomian kawasan perdesaan
Kecamatan Kerambitan.
Memperhatikan potensi pariwisata tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Bali dan RTRW Kabupaten Tabanan memiliki arahan untuk kawasan Kecamatan
Kerambitan. Arahan penataan ruang untuk Kecamatan Kerambitan di dalam RTRW Kabupaten
Tabananlebih rinci terkait dengan pengembangan komoditas unggulan sebagai berikut:
§ Pertanian Tanaman Pangan
Kawasan lahan basah beririgasi seluas kurang lebih 2.584 hektar melayani 19 subak
§ Peternakan
Kawasan peruntukkan ternak sapi dan ternak ayam buras/ayam kampung
§ Perikanan
Kawasan perikanan berupa balai benih ikan (BBI) di Desa Meliling
§ Pariwisata
Kawasan pariwisata Soka yang terdiri dari Desa Wisata: Desa Kelating dan Desa Tibubiu,
Pantai Kelating, Pantai Pasut, Waduk Telaga Tunjung, Puri Anyar, dan Puri Gede. Waduk
Telaga Tunjung termasuk dalam Kawasan Strategis untuk kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup.
Pengembangan klaster komoditas di kawasan perdesaan disertai dengan penetapan sasaran
klaster yang merupakan sasaran kinerja klaster yang terukur dan akan dicapai dalam periode
waktu lima tahun. Adapun klaster komoditas dan sasaran klaster Kawasan Perdesaan Pariwisata
“DEWISRI” Kecamatan Kerambitan sebagaimana pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Klaster Komoditas dan Sasaran Klaster Kawasan Perdesaan Pariwisata
“DEWISRI” Kecamatan Kerambitan
No Klaster Komoditas Sasaran dan Capaian
Sasaran Capaian dalam lima tahun
1 Pariwisata
1.1 Daya tarik wisata § Terbangunnya 5 daya § Kunjungan wisatawan
tarik wisata unggulan 2.700.000 orang/tahun
yang berdaya saing
yang dilengkapi dengan
“management unit”
1.2 Industri pariwisata
1.3 Pemasaran pariwisata
1.4 Kelembagaan pariwisata
2 Pertanian
2.1 …………….
2.2 …………….
4.2 Klaster Pendukung
Pengembangan klaster unggulan kawasan perdesaan membutuhkan dukungan prasarana
dan sarana yang memadai. Kebutuhan pengembangan klaster pendukung Kawasan Perdesaan
Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan Kerambitan sebagaimana Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Klaster Pendukung dan Sasaran Klaster Kawasan Perdesaan Pariwisata
“DEWISRI” Kecamatan Kerambitan
No Klaster Pendukung Sasaran Klaster
1 Infrastruktur Jalan
Jaringan jalan penghubung antar desa § Jaringan jalan kabupaten eksisting
aman 100%
Jaringan jalan akses daya tarik wisata § Jalan DTW Pantai Kelating, Jalan
dan penghubung antar daya tarik wisat DTW Desa Tibubiu, dll telah
ditingkatkan dan terbangun
2 Rambu-rambu petunjuk arah jalan
3 Infrastruktur transportasi darat
4 Jaringan energi listrik
5 ………………………..
BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
5.1 Prinsip Pembangunan Kawasan Perdesaan
Berdasarkan potensi yang dimiliki, isu permasalahan terkini dan tantangan serta paradigma
pembangunan kawasan dalam era dimana masyarakat beserta entitas lainnya sebagai pemangku
kepentingan kunci penggerak pembangunan, sementara pemerintah lebih berperan sebagai
regulator, fasilitator, motivator, dan dinamisator, maka pembangunan kawasan perdesaan
dilaksanakan dengan prinsip antara lain sebagai berikut:
1. Partisipatif, dimaksudkan agar masyarakat lokal mempunyai peran penting dalam
perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian pembangunan
kawasan.
2. Holistik dan komprehensif, artinya pembangunan bersifat menyeluruh dari berbagai
dimensi baik dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.
3. Keterpaduan, meliputi antara lain keterpaduan antardesa di dalam kawasan, keterpaduan
antara kawasan perdesaan dengan kawasan penghubung atau hinterland, keterpaduan
antar entitas atau pemangku kepentingan, keterpaduan antarsektor, keterpaduan antar-
pemerintahan (pemerintah desa sampai pemerintah pusat), dan keterpaduan sistem usaha
(bisnis) hulu sampai hilir.
4. Berkesinambungan, artinya proses pembangunan berlangsung secara berkesinambungan
melalui tahapan-tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran yang berkelanjutan.
5. Berkelanjutan, artinya pembangunan kawasan perdesaan berlangsung secara
berkelanjutan baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.
6. Konsistensi, artinya konsistensi komitmen dari berbagai entitas serta konsistensi dari
proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan
rencana pembangunan kawasan yang telah ditetapkan.
7. Kemitraan, artinya merupakan kesepakatan kerja sama atau kolaborasi antar pihak yang
berkepentingan berkaitan dengan pembangunan kawasan.
8. Keterbukaan, dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pembangunan kawasan.
9. Pemerataan dan keadilan, ditujukan pada manfaat ekonomi pengembangan kawasan yang
dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan.
10. Akuntabilitas, dimaksudkan bahwa pembangunan kawasan dilakukan secara terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan.
11. Akselerasi, yaitu percepatan beberapa aspek pembangunan kawasan yang diperlukan
untuk mendorong agar target pembangunan kawasan dapat dicapai dalam waktu cepat
dan tepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan, seperti akselerasi pembangunan
infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan) dan prasarana umum (air bersih, listrik,
persampahan, dan air limbah) yang sangat diperlukan untuk mengimbangi pesatnya laju
pertumbuhan industri pariwisata.
Berdasarkan atas pertimbangan dan pemikiran tersebut, maka dirumuskan tema
pengembangan desa wisata dalam konteks penataan ruang desa wisata di Kecamatan Kerambitan
yaitu: “Desa wisata berdaya saing, berkelanjutan dan harmoni dalam struktur kehidupan
masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi perdesaan Bali”.
Melalui tema ini maka secara umum pengembangan desa wisata di Kecamatan Kerambitan
memperhatikan juga beberapa prinsip yaitu: prinsip konservasi dan ekowisata, prinsip integrasi,
prinsip ekonomi produktif dan prinsip berbasis masyarakat.
§ Prinsip konservasi dan ekowisata : pengembangan desa wisata menitikberatkan pada
upaya konservasi alam, nilai-nilai sosial dan budaya sebagai basis keunggulan daya tarik
wisata yang diimplementasikan melalui kaidah-kaidah ekowisata yaitu wisata yang
menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan manfaat lingkungan (pelestarian alam) dan
manfaat sosial budaya (pelestarian budaya) serta dikelola secara keadilan dan menjunjung
tinggi etika pariwisata global.
§ Prinsip integrasi : pengembangan desa wisata yang mengintegrasikan segenap potensi
perdesaan yang berbasis pertanian serta menguatkan keterkaitan antara desa-desa wisata
dengan pusat-pusat kegiatan pariwisata di sekitarnya sebagai katalis pengembangan desa
wisata, serta keterkaitan antar desa wisata yang satu dengan desa wisata yang lainnya dan
keterkaitan antara desa-desa wisata dengan desa-desa lainnya.
§ Prinsip ekonomi produktif : pengembangan produk-produk wisata desa wisata yang dapat
menumbuhkan usaha-usaha ekonomi produktif di desa melalui pengelolaan atraksi, daya
tarik wisata, akomodasi dan usaha-usaha pariwisata lainnya sesuai dengan potensinya
dengan berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
§ Prinsip Partisipasi Masyarakat : Pada dasarnya, pengetahuan tentang alam, budaya, dan
daya tarik wisata yang ada dimiliki oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu pelibatan
masyarakat secara partisipatif menjadi mutlak, mulai dari tingkat perencanaan hingga pada
tingkat pengelolaan. Melalui partisipasi masyarakat maka pengembangan desa wisata
memberikan peluang untuk tumbuhnya usaha-usaha ekonomi masyarakat lokal dan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat mengembangkan kreativitas dalam
mewujudkan ekonomi berkelanjutan.
Berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka pembangunan kawasan perdesaan harus
dilaksanakan melalui sinergisme antar berbagai komponen. Sinergisme merupakan proses
kolaborasi atau kerjasama dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk suatu sistem
yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang
lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing. Untuk menjamin terjadinya sinergisme, harus
disusun suatu sistem yang direpresentasikan dalam model sinergisme.
Model sinergisme pembangunan kawasan merupakan kerangka atau formulasi yang
merepresentasikan suatu sistem berupa rangkaian komponen/entitas pembangunan kawasan yang
terstruktur dalam klaster dan antar klaster yang saling bekerja sama secara teratur dari hulu ke
hilir untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan. Penyusunan model sinergisme dilakukan
melalui analisis Sistem Sinergisme Komprehensif dengan tahapan perumusan tujuan
pembangunan kawasan sesuai dengan kesepakatan, penetapan komoditas unggulan/klaster,
analisis klaster, penyusunan kerangka model, dan kesepakatan model.
5.2 Tujuan Bersama Pembangunan Kawasan Perdesaan
Tujuan “bersama” pembangunan kawasan dirumuskan dan disepakati oleh seluruh
komponen pembangunan kawasan perdesaan serta memperhatikan peraturan dan tema kawasan.
Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kawasan perdesaan
merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang
dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan
partisipatif. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan memperjelas tujuan
pembangunan kawasan perdesaan yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan
arahan peraturan perundang-undangan di atas maka pembangunan Kawasan Perdesaan
Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan Kerambitan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa sehingga
terwujud kawasan pariwisata yang berdaya saing dan menyejahterakan seluruh masyarakat di
dalam Kawasan Perdesaan Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan Kerambitan. Kawasan pariwisata
yang berdaya saing artinya kawasan pariwisata yang unggul dari segi kualitas daya tarik wisata,
aksesibilitas pariwisata, dan usaha pariwisata, serta dikelola dengan kaidah keberlanjutan
berdasarkan kearifan lokal sehingga mampu bersaing dalam menarik minat wisatawan.
Sedangkan kawasan pariwisata yang menyejahterakan seluruh masyarakat artinya mampu
meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat di dalam kawasan baik dari segi sosial budaya
maupun ekonomi. Tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan
Kerambitan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tabanan, yaitu Nangun Sat Kertih
Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana Kabupaten Tabanan menuju Tabanan
Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM).
5.3 Komoditas Unggulan
Sebagai kawasan perdesaan berbasis pariwisata, komoditas unggulan yang akan
dikembangkan di Kawasan Perdesaan Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan Kerambitan terdiri
dari komoditas di sektor pariwisata sebagai inti (core) komoditas kawasan dan komoditas di
sektor pertanian yang berperan sebagai rantai pasokan dalam industri pariwisata. Pengembangan
komoditas-komoditas unggulan tersebut dalam satu kesatuan sistem bisnis pariwisata sehingga
bisnis pariwisata sebagai subsistem bisnis hilir mempunyai keterkaitan ke depan yang erat dan
kuat dengan subsistem bisnis hulu. Terdapat 10 desa wisata di Kecamatan Kerambitan yang telah
dikembangkan. Pengembangan desa wisata pada dasarnya adalah proses bagaimana sebuah desa
dapat berkembang dan menjadi pusat wisata yang memiliki unsur hiburan dan pendidikan.
Pengembangan desa wisata sebagai model pembangunan pariwisata berbasis masyarakat sangat
potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran aktif
masyarakat dalam pengelolaan produk-produk wisata.
Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Kerambitan merupakan bentuk pemberian perhatian
khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata. Penetapan Desa Wisata didasarkan atas
pertimbangan bahwa :
1. Sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu
sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
2. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya
diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
3. Dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaaan
yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
Dengan demikian pengertan Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistim
serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya
untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
Tujuan pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Kerambitan adalah :
1. Berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan
wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
2. Terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya
masyarakat daerah; dan
3. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata alam, wisata edukasi,
wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olah raga dalam
rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Sasaran Penetapan Desa Wisata :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan
dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi
kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
2. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat
didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik
usaha pariwisata.
Pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata melalui pengembangan desa wisata
terintegrasi ini merupakan upaya yang holistik untuk menjawab permasalahan ketimpangan
antara Desa Wisata dengan Desa Penunjang Wisata dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di
sekitar kawasan. Pengembangan potensi Desa Wisata perlu didorong melalui pemberdayaan
masyarakat dan penguatan integrasi pengelolaan pengusahaan daya tarik wisata dalam pola
perjalanan dan paket-paket wisata yang mengkombinasikan daya tarik wisata yang ada di DTW
yang telah berkembang dengan daya tarik wisata di dalam Desa Wisata secara seimbang.
Dengan demikian masyarakat di Desa Wisata akan memperoleh akses yang lebih luas untuk
mengembangkan potensinya dalam kepariwisataan. Akses yang lebih luas bagi masyarakat
dalam kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata ini dapat dicapai melalui
pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan aspek-aspek kepariwisataan maupun
pemberdayaan aspek-aspek lainnya seperti perbaikan perbaikan infrastruktur desa. Terdapat tiga
komponen utama pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata yaitu:
pengembangan komunikasi-informasi-edukasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia
(SDM) dan keterampilan di bidang pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang
pariwisata.
Masing-masing desa wisata di Kecamatan Kerambitan mempunyai nilai-nilai alam, sosial,
budaya serta nilai-nilai pariwisata dan ikonik-ikonik pariwisata sebagai pembentuk tema
pengembangan masing-masing desa wisata. Potensi tersebut dikelompokkan menjadi beberapa
klaster, yaitu: Klaster Wisata Alam, Klaster Wisata Alam Pesisir, Klaster Wisata Budaya, Klaster
Wisata Edukasi, dan Klaster Wisata Spiritual. Secara keseluruhan, pengembangan tema desa
wisata di Kecamatan Kerambitan dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
aspek utama yaitu:
1. “mandat” pengembangan desa wisata serta harapan dan keinginan para pemangku
kepentingan lokal mengenai keadaan desa wisata yang dalam jangka panjang;
2. potensi sumberdaya lokal, nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal;
3. perkembangan dan kecenderungan pasar pariwisata; dan
4. kebijakan pengembangan desa wisata dan kebijakan pembangunan serta penataan ruang
wilayah.
Gambaran umum dari komoditas unggulan setiap Desa Wisata berdasarkan klaster potensi
wisata yang akan di kembangkan di Kawasan Perdesaan Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan
Kerambitan adalah sebagai berikut:
KLUSTER WISATA
ALAM:
1. Desa Timpag
2. Desa Meliling
3. Desa Baturiti
4. Desa Tista
5. Desa Belumbang
KLUSTER WISATA
ALAM PESISIR :
1. Desa Kelating
2. Desa Tibubiu
KLUSTER WISATA
BUDAYA:
1. Desa Kerambitan
2. Desa Baturiti
3. Desa Kukuh
KLUSTER WISATA
EDUKASI:
1. Desa Timpag
2. Desa Kesiut
KLUSTER WISATA
SPIRITUAL:
1. Desa Tista
2. Desa Blumbang
3. Desa Kukuh
4. Desa Timpag
Gambar 5.1 Strategi pengembangan Desa Wisata di Kawasan Perdesaan Kecamatan
Kerambitan berdasarkan Klaster Potensi Wisata.
5.4 Analisis Klaster
Analisis klaster dimaksudkan untuk mengidentifikasi: (1) kegiatan yang sudah
dilaksanakan oleh masing-masing komponen (entitas) pada masing-masing subsistem klaster; (2)
isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-
masing subsistem; dan (3) kebutuhan dan komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang
dibutuhkan. Keseluruhan komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam
pembangunan kawasan akan berperan dalam jaringan mata rantai subsistem. Analisis klaster
meliputi klaster komoditas dan klaster pendukung. Subsistem klaster komoditas meliputi sarana
dan prasarana produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran sesuai dengan tema kawasan.
Klaster pendukung terdiri atas subsistem pendidikan, kesehatan, energi, infrastruktur,
transportasi permodalan, dan lain-lain. Berdasarkan hasil FGD dan identifikasi masing-masing
komponen (entitas), dirumuskan hasil analisis klaster sebagaimana Tabel 5.1 sampai Tabel 5.3.
Tabel 5.1 Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada
klaster komoditas
No Subsistem Kegiatan/Program yang Telah Dilaksanakan
Pelaksana Kegiatan/Program
1 Pariwisata
1.1 Sarana dan Prasarana Dinas PUPRPKP § Pembuatan toilet umum di
kawasan Waduk Telaga
Tunjung
1.2 Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata
1.3 Pemasaran pariwisata Dinas pariwisata
1.4 Kelembagaan pariwisata
2 Pertanian
2.1 …………….
2.2 …………….
Tabel 5.2 Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada
klaster pendukung
No Subsistem Kegiatan/Program yang Telah Dilaksanakan
Pelaksana Kegiatan/Program
1 Infrastruktur
1.1 Infrastruktur jalan dan Dinas PUPRPKP § Peningkatan jalan Desa
jembatan Tibubiu
§ Peningkatan jalan Desa
kelating
§ dll……….
2 Pertanian
2.1 …………….
2.2 …………….
Tabel 5.3 Isu strategis (permasalahan), program/kegiatan yang dibutuhkan dan komponen
pelaksanaan nya pada klaster komoditas
No Subsistem Isu strategis, kebutuhan dan komponen terkait Keterangan
Permasalahan Kegiatan/Program Pelaksana
1 Pariwisata
1.1 Fasilitas Toko § Pembangunan § Dinas § Program
pariwisata cinderamata toko Perindustrian dan lanjutan/Progra
terbatas cinderamata Perdagangan m baru
§ dll……….
2 Pertanian
2.1 …………….
2.2 …………….
Tabel 5.4 Isu strategis (permasalahan), program/kegiatan yang dibutuhkan dan komponen
pelaksanaan nya pada klaster pendukung
No Subsistem Isu strategis, kebutuhan dan komponen terkait Keterangan
Permasalahan Kegiatan/Program Pelaksana
1 Pariwisata
1.1 Fasilitas Toko § Pembangunan § Dinas § Program
pariwisata cinderamata toko Perindustrian dan lanjutan/Progra
terbatas cinderamata Perdagangan m baru
§ dll……….
2 Pertanian
2.1 …………….
2.2 …………….
5.5 Kerangka Sistem
Berdasarkan atas potensi dan kebutuhan pengembangan serta akselerasi pembangunan
maka sesuai temanya pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan
Kerambitan berbasis pariwisata. Karakteristik dari sistem usaha (bisnis) pada pengembangan
kawasan perdesaan yaitu:
1. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan perdesaan didominasi oleh kegiatan
industri pariwisata dalam suatu sistem makro yang utuh dan terintegrasi, terdiri dari:
a. Subsistem bisnis pasokan, yaitu subsistem yang terdiri dari usaha-usaha yang
mempunyai keterkaitan langsung ke depan (forward linkage) dengan usaha pariwisata
atau usaha-usaha menjadi rantai pasokan bagi usaha-usaha pariwisata.
b. Subsistem bisnis pariwisata, yaitu subsistem yang terdiri dari usaha-usaha pariwisata
yang secara langsung menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan
tinggal/menginap, makan dan minum, tur, atraksi wisata, perawatan tubuh, dan lain
sebagainya.
c. Subsistem pendukung, yaitu subsitem yang menyediakan layanan publik seperti
jaringan jalan, air bersih, energi listrik, telekonumikasi, pendidikan, kesehatan, dan lain
sebagainya.
Subsistem bisnis pasokan sendiri secara mikro mempunyai sistem bisnis yang terdiri dari:
a. Subsistem sarpras yaitu usaha-usaha yang menyediakan sarana produksi.
b. Subsistem budidaya yaitu usaha-usaha produksi/budidaya yang menghasilkan
komoditas untuk konsumsi langsung dan/atau untuk bahan baku industri pengolahan.
c. Subsistem pengolahan yaitu usaha-usaha industri pengolahan
d. Subsistem pemasaran yaitu usaha-usaha pemasaran dan perdagangan produk budidaya
dan produk olahan.
e. Subsistem jasa penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa bagi bisnis produksi,
pemasaran dan perdagangan, seperti permodalan, transporasi, pendidikan, penyuluhan,
infrastruktur, dan layanan pemerintahan.
2. Dengan demikian, kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan perdesaan didominasi
oleh usaha pariwisata dan usaha-usaha penunjang pariwisata, termasuk di dalamnya usaha
produksi pertanian, industri pengolahan produk-produk pertanian-perkebunan-peternakan,
perdagangan hasil-hasil pertanian-peternakan beserta produk-produk olahannya,
perdagangan sarana dan prasarana produksi, dan jasa pelayanan lainnya.
3. Adanya keterkaitan antara kota dengan kawasan perdesaan yang bersifat timbal balik dan
saling membutuhkan. Kawasan perdesaan mengembangkan usaha-usaha pariwisata dan
usaha-usaha pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil, sedangkan kota menyediakan
logistik yang tidak tersedia di kawasan perdesaan, modal, teknologi, informasi, pendidikan,
pelayanan pemerintahan, dan lain sebagainya
Berdasarkan karakteristik dari sistem usaha tersebut maka pembangunan Kawasan Perdesaan
Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan Kerambitan diselenggarakan dengan konsepsi terintegrasi,
efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi sehingga kawasan ini penjadi suatu kawasan
ekonomi yang terdiri sentra-sentra atraksi wisata dan sentra-sentra usaha pariwisata yang
bersinergi dengan sentra-sentra produksi, sentra-sentra pengolahan, dan sentra-sentra pemasaran,
serta didukung oleh layanan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, informasi, keamanan), layanan
ekonomi (seperti jasa dan perdagangan, bank, lembaga perkreditan desa), serta sarana dan
prasarana sebagai pendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian kawasan
perdesaan ini berkembang menjadi motor penggerak perekonomian bagi daerah yang lebih luas,
dalam hal ini Kabupaten Tabanan. Sesuai dengan potensi dan permasalahannya, pengembangan
aspek destinasi desa wisata meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik
ditujukan pada penciptakan lingkungan permukiman beserta prasarana dan fasilitas utilitas dalam
rangka mewujudkan destinasi yang nyaman, indah dan menarik untuk dikunjungi, serta
pengembangan daya tarik dan atraksi wisata untuk melengkapi unsur-unsur rekreatif dari desa
wisata. Terdapat 9 komponen atau agenda pokok dari pengembangan desa wisata ditinjau dari
aspek destinasi desa wisata (Gambar 5.4).
Gambar 5.2 Alternatif sistem pengembangan Desa Wisata di kecamatan Kerambitan
PERMINTAAN Desa Wisata PENAWARAN
Wisatawan Konsumsi Jasa dan Produk Penyediaan Masyarakat
Lokal
Akomodasi, Aktivitas Pariwisata, Barang
Seni & Kerajinan Lokal, kuliner lokal, dll
Penggunaan Sumber Daya Investasi
Ekonomi
Modal Keaslian dan Modal
Fisik Keunikan Desa Sosial
Modal Modal
Budaya Alam
KAWASAN PEDESAAN
Gambar 5.3 Konsep interaksi permintaan dan penawaran jasa dan produk desa wisata
Gambar 5.4 Konsep interaksi permintaan dan penawaran jasa dan produk desa wisata
1) Pengembangan strategi dan pelaksanaan komunikasi-infromasi-edukasi sebagai bagian dari
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dalam rangka membangun
kesadaran, pemahaman/pengetahuan dan wawasan kepariwisataan serta mendorong
partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam kepariwisataan untuk memanfaatkan
potensi-potensi yang ada.
2) Pendampingan kepada masyarakat dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengelola produk-produk desa wisata.
3) Revitalisasi budaya, sebagai upaya mendokumentasikan kembali aspek-aspek budaya, tradisi
dan kearifan lokal untuk pelestariannya dan sebagai aset kepariwisataan.
4) Peningkatan kualitas SDM masyarakat dan keterampilan teknis di bidang pariwisata agar
masyarakat mempunyai kapasitas untuk membangun kreativitas dan mengembangkan
kemampuannya sehingga dapat terlibat dan mengambil peran yang optimal dalam
pengembangan desa wisata.
5) Penataan lingkungan permukiman dan orientasi desa dalam rangka pengamanan lingkungan
permukiman penduduk dari ancaman abrasi sekaligus merubah orientasi perumahan
penduduk, menjadikan pantai dan laut sebagai halaman depan. Penataan lingkungan
permukiman juga sekaligus meningkatkan aspek-aspek estetika kawasan permukiman
sehingga menjadi tempat wisata yang nyaman, indah dan menarik.
6) Pengembangan prasarana umum dan fasilitas utilitas permukiman untuk meningkatkan
aspek-aspek sanitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar permukiman.
7) Pengelolaan kebersihan dan penghijauan dalam upaya mengatasi permasalahan sampah dan
meningkatkan perindangan lingkungan permukiman.
8) Pengembangan aksesibilitas dan pusat pelayanan pengunjung guna meningkatkan pelayanan
kepada wisatawan.
9) Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata dalam rangka meningkatkan elemen-elemen
atau atribut produk wisata terutama memanfaatkan potensi daya tarik wisata alam.
Pengembangan aspek industri pariwisata bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya
usaha-usaha pariwisata yang dikelola masyarakat atau kelompok masyarakat yang berada di
bawah unit pengelola desa wisata. Berdasarkan potensinya, usaha pariwisata yang
dikembangkan sebagai produk desa wisata meliputi: Usaha makanan dan minuman, pelatihan
keterampilan dan manajemen usaha wisata, pengembangan usaha pondok wisata, pengusahaan
daya tarik wisata, pengembangan usaha wisata lainnya, usaha cinderamata, pemberdayaan
perekonomian masyarakat, pengembangan paket wisata, pengembangan kemitraan usaha wisata
dan usaha wisata alam.
KOMPONEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DESA WISATA
Gambar 5.5 Komponen pengembangan desa wisata
Pemasaran pariwisata meliputi sejumlah kegiatan yang maksudnya untuk mempengaruhi,
menghimbau, dan merayu wisatawan potensial sebagai konsumen agar mengambil keputusan
untuk mengadakan perjalanan wisata. Di samping itu, kegiatan pemasaran juga menyediakan
kemudahan-kemudahan agar calon wisatawan tersebut dapat melaksanakan keputusannya untuk
memilih melakukan perjalanan wisata sesuai dengan keinginannya.
Tujuan dari pemasaran pada akhirnya orang dapat membeli produk yang ditawarkan.
Untuk itu produk tersebut harus dibuat semenarik mungkin sehingga mampu menarik minat
pembeli namun selain itu produk yang ditawarkan tersebut haruslah siap atau tersedia untuk
dijual sehingga orang dapat membelinya. Untuk keperluan itu produk harus dinilai dengan uang,
sehingga dalam pemasaran juga harus menetapkan harga produk. Kegiatan-kegiatan seperti
inilah yang dirumuskan oleh pengelola desa wisata bersama para pemangku kepentingan
setempat, utamanya pemerintah daerah, pelaku pariwisata dan biro atau agen perjalanan wisata di
Kecamatan Kerambitan atau Kabupaten Tabanan sebagai salah satu langkah pemasaran.
Kegiatan ini sangatlah penting untuk mengidentifikasi keinginan dari para wisatawan,
berkomunikasi dengan mereka untuk menentukan dan mempengaruhi keinginan, kebutuhan,
motivasi dan preferensi untuk menyusun dan menyesuaikan produk wisata dengan situasi yang
diharapkan oleh wisatawan. Pemasaran desa wisata merupakan usaha mengaktualisasikan
perjalanan wisata dimana tujuan akhirnya ialah agar orang-orang membeli produk yang
ditawarkan oleh desa wisata. Pemasaran desa wisata ini juga untuk mempertemukan apa yang
menjadi keinginan konsumen, pemberitahuan tentang produk desa wisata dan memberikan
arahan dimana wisatawan dapat memperoleh produk-produk tersebut. Komponen-komponen
pengembangan aspek pemasaran desa wisata yaitu identifikasi visual desa wisata, pengembangan
strategi komunikasi pemasaran, pemasaran interaktif, mengembangan media promosi, kegiatan
promosi dan pengembangan kemitraan pemasaran.
Gambar 5.6 Komponen pengembangan pemasaran desa wisata
Pengembangan desa wisata membutuhkan dukungan kelembagaan meliputi peraturan dan
pedoman pengelolaan serta organisasi pengelolaan desa wisata, yang dapat berupa :
§ Pengembangan peraturan tentang desa wisata,
§ Penyusunan pedoman pengelolaan desa wisata,
§ Pengembangn unit pengelola desa wisata,
§ Penguatan kelompok sadar wisata,
§ Pengembangan kelompok-kelompok usaha pariwisata, dan
§ Pembentukan forum kemitraan antar lembaga
Gambar 5.7 Komponen pengembangan kelembagaan desa wisata
Kerangka sistem pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana di atas membutuhkan
model sinergisme pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan kerangka atau formulasi
yang merepresentasikan sistem sinergisme berupa rangkaian komponen atau entitas
pembangunan kawasan perdesaan yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster komoditas
yang saling bekerjasama secara teratur dari hulu ke hilir; untuk mencapai tujuan pembangunan
kawasan. Model sinergisme pembangunan kawasan perdesaan memuat 1) pelaksana kegiatan
yang tersistem
dari hulu ke hilir, 2) tujuan pembangunan kawasan dan sasaran masing-masing klaster, 3)
pimpinan kolaborasi, dan koordinator kolaborasi. Tiap klaster dikoordinasikan oleh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang berkompeten.
5.6 Kesepakatan Model
Model sinergisme pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata “DEWISRI”Kecamatan
Kerambitan telah disepakati oleh semua komponen pelaksana, meliputi Organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan, Pemerintah Provinsi Bali,
Pemerintahan Desa, kelompok masyarakat, dan dunia usaha.
BAB VI MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Capaia
Kondisi Ki
Volume Tahun Ke- Jumlah Dana Tahun Ke- Awal Per
(Juta)
No Komponen Kegiatan Lokasi Satuan Sumber Dana Indikator RPKP
Program
12345 12345
A Pengembangan Klaster Pariwisata
1 Dinas Pembangunan Kecamatan 0 1 2 3 4 Kegiatan 0 10 30 30 30 APBD Tersedianya Belum
Pariwisata dan Kerambitan Kabupaten pelayanan tersedianya
pengelolaan informasi informasi
pusat informasi pariwisata pariwisata
pariwisata
2 Dst……
BAB VI PENUTUP
6.1 Penetapan RPKP
Dokumen RPKP Pariwisata “DEWISRI” Kecamatan Kerambitan ini selanjutnya akan
dibahas pada forum konsultasi rancangan RPKP. Setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan
hasil dari forum konsultasi, maka selanjutnya RPKP ini diajukan kepada Bupati untuk
ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dan selanjutnya dapat ditetapkan dalam Peraturan Daerah
6.2 Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur sebagai berikut: Pasal 85
ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja
perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa; (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa
dan masyarakat desa; (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal desa wajib
diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antar-desa. Ketentuan lebih lanjut
dalam pelaksanaa pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut:
1. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan
pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Hal ini berlaku bagi kegiatan
yang didanai oleh pendapatan Desa maupun yang didanai oleh sektoral dan Pemerintah
Daerah. Pelaksanaan pembangunan mengacu pada dokumen RPKP yang telah ditetapkan
oleh Bupati. Oleh satu dan lain hal, dimungkinkan untuk mengadakan penyesuaian
terhadap dokumen RPKP. Dalam hal ini, harus dilakukan koordinasi dan kesepakatan
dengan TK-PKP dan pemberi dana.
2. Pembangunan berskala kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui organisasi perangkat daerah (OPD)
sesuai dengan kompetensinya. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi
dapat menugaskan kepada daerah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan kawasan
perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan. Pembangunan kawasan dilaksanakan oleh
masing-masing OPD terkait atau OPD yang ditunjuk oleh Bupati. Penunjukan tersebut
didasarkan pada masukan dari TK-PKP. Dalam melaksanakan kegiatan, OPD pelaksana
wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Pelibatan Pemerintah dan
masyarakat desa tersebut setidak-tidaknya dalam hal: a) memberikan informasi mengenai
rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; b) memfasilitasi
musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata
ruang desa; dan c) mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
3. Sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat bersumber dari
dana pemerintah maupun dana non-pemerintah. Dana Pemerintah meliputi: APBDes,
APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBN. Dana non-pemerintah dapat berupa dana
swadaya masyarakat, swasta, maupun pihak lainnya. Dana dapat dari dalam negeri maupun
luar negeri yang dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan
pembangunan Kawasan Perdesaan dengan dana non-pemerintah dilakukan melalui
koordinasi antara pihak pemberi dana dan TK-PKP kabupaten, TK-PKP provinsi, atau TK-
PKP pusat tergantung kesepakatan dengan pihak pemberi dana.
6.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Monevlap) pembangunan kawasan perdesaan
dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Kegiatan Tahunannya.
Hasil monitoring dan evaluasi disajikan dalam sebuah laporan dan digunakan sebagai referensi
penyusunan rencana dan pelaksanaan pada periode berikutnya. Pasal 13 Permen No 5 Tahun
2016 tentang Pembangun Kawasan Perdesaan mengatur bahwa laporan disusun setiap tiga bulan
dan dievaluasi setiap satu tahun sekali. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara
berjenjang dari masing-masing komponen, TK-PKP Kabupaten, TKPKP Provinsi, dan TKPKP
Pusat. Ketentuan lebih lanjut tentang Monevlap sebagai berikut:
1. Monevlap oleh masing-masing komponen mencakup aspek serapan anggaran, capaian
kinerja masing-masing kegiatan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi
masalah. Laporan ditujukan kepada instansi induk masing-masing komponen dan
Koordinator Klaster dengan sumber data dari lapang dan dokumen terkait.
2. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh Koordinator Klaster mencakup aspek capaian
kinerja masing-masing kegiatan, capaian sasaran klaster, masalah yang dihadapi, dan solusi
untuk mengatasi masalah. Laporan ditujukan kepada TK-PKP kabupaten dengan sumber
data dari laporan masing-masing komponen yang diverifikasi.
3. Montoring, evaluasi, dan pelaporan oleh TK-PKP Kabupaten mencakup aspek capaian
sasaran klaster, capaian indikator pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan
solusi untuk mengatasi masalah. Laporan ditujukan kepada TKPKP Provinsi dengan
tembusan TK-PKP Pusat. Monevlap menggnakan data yang bersumber dari laporan
masing-masing Koordinator Klaster yang diverifikasi
LAMPIRAN
Lampiran 1 Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Kecamatan Kerambitan
Lampiran 2 Surat Penetapan Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Lampiran 3 Surat Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Lampiran 4 Berita Acara Kesepakatan Model Sinergisme Pembangunan Kawasan
Perdesaan