MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA Jalan Letnan Jendral Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257 Email: info.ptdkijakarti:@mail.com Website : www.pt-jakarta.go.id Norn or Lampiran Hal 7883/KPT. Wl O-U/PW.1.1111/2023 1 (satu) berkas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus Jalan Letjend. S. Parman Kav. 71 Slipi Merah Jakarta Barat Jakarta, 0 \ November 2023 Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAK.IP maka disampaikan hal-hal: 1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimaksudkan untuk: a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). b. Menilai tingkat implementasi SAK.IP. c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja. d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAK.IP dan. e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. 2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 ( empat) komponen manaj emen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. 3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memperoleh nilai sebesar 65,39 (B) atau Baik. 4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manaJemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA Jalan Letnan Jendral Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257 Email : [email protected] Website : www.pt-jakarta.go.id \IL \I .\h:l \T \BIUT.\S \0 h:(!\IP<?\E\ ~l. ~~ BOBOT h:l'\EIUA h:0\11 O\ l·. \ /h:RI I LRI.\ T .\11 l \ 2021 T.\lll \ 2022 1 2 3 4 PERENCANAAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA PELAPORAN KINERJA EV ALUASI AKUNT ABILIT AS KINERJA INTERNAL 30.00 21.09 19.73 30.00 20.14 21.06 15.00 11.69 10.76 25.00 19.51 13.84 A. PERENCANAAN KINERJA 1 2 Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun terdapat kondisi: A. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja merujuk pada SK SEKMA 2049 tahun 2022 (sesuai mandat kebijakan nasional, namun belum genap 1 tahun penerapannya); B. Pada dokumen Reviu Renstra belum terdapat SK Penetapan Reviu dan reviu Sheet; C. Dokumen rencana aksi belum memuat antara lain target kinerja, jadwal monev berkala secara dan pengukuran kinerja secara berkala. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenubi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting), namun terdapat kondisi : A. Dokumen perencanaan hanya sebagian menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang perlu dicapai; B. Tidak melampirkan dokumen perencanaan kinerja yang telah di formalkan; C. Tidak memperlihatkan publikasi tepat waktunya, tidak terlihat jam dan hari kapan di publikasikannya; D. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang dicapai melalui pohon kinerja, namun di pohon kinerja belum menggambarkan perencanaan kinerja organisasi (sesuai dengan Permenpan RB No. 89 Tahun 2021).; E. Setiap pegawai belum merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang dituangkan dalam bentuk SKP dan PKT (Tidak ada rekapitulasi 100% seluruh pegawai).
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA J alan Letnan Jendral Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 Telp. 02 1-4254257 Fax 021-4254257 Email : info.ptdkijakartW£mail.com Website : www.pt-jakarta.go.1d Perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan basil yang berkesinambungan: A. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Namun Data dukung belum dapat dipadukan antara jadwal monitoring dengan rencana aksi 3 yang dibuat, karena tidak ada jadwal monev di rencana aksi; B. Setiap unit/satuan kerja belum memaharni dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; C. Setiap pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. B. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun terdapat kondisi : 4 Bel um ada SOP yang mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai rencana aksi; 5 Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun : A. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan belum berjalan; B. Monitoring dan Evaluasi belum menunjukkan apa bentuk evaluasinya; C. Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, namun masih banyak aplikasi pengumpulan data dan pengukuran kinerja lainnya yang dapat dilampirkan. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 6 A. Belum ada mekanisme pemberian reward secara internal atas kinerja pegawai; B. Pelaksanaan anggaran belum memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. C. PELAPORAN KINERJA Terdapat Dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, terdapat pernyataan bahwa laporan kinerja telah dilakukan reviu, namun : 7 A. Tidak melampirkan SK Penetapan Dokumen SAKIP dan Reviu Dokumen SAKIP; B. Tidak terdapat dokumen hasil atas pelaksanaan reviu yang memastikan keandalan informasi clan data yang disajikan dalam laporan kinerja (Monev secara berkala).
8 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA Jalan Letnan Jendral Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 Telp. 02 1-4254257 Fax 021-4254257 Email : info.ptdkijakarta'(jlmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapian kinerja, informasi keberhasilan I penyempumaannya . Terdapat kondisi : A. Terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut, namun belum ada penjelasan upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional; B. Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; C. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional; D. Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; E. Laporan kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja sebagai langkah perbaikan. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi I kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun terdapat kondisi: 9 A. Belum ada penjelasan apakah informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktifitas melalui reviu/revisi SOP dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja; D. EV ALUASI AKUNT ABILITAS KINERJA INTERNAL Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan , namun terdapat kondisi : 1 O A. Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan berjenjang. 11 Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar, pendalaman yang memadai namun : A. Bukti bahwa sdm yang memadai tidak ada, seperti bukti sertifikat pelatihan dan bimtek. B. Belum melampirkan dokumentasi rapat bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Implementasi SAKIP belum memberikan kesan yang nyata ( dampak) 12 Dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja karena dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan point yang diminta.
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA Jalan Letnan Jendral Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257 Email : [email protected] Website : www.pt-jakarta.go.id "\O REh:O\JE"\D \SI A. PERENCANAAN KINERJA Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, namun terdapat kondisi: A. Melakukan internalisasi terhadap Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK!Xll/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 1 Berada di Bawahnya; B. Agar pada dokumen Reviu Renstra dilampirkan SK Penetapan Reviu dan reviu Sheet; C. Agar dalam dokumen rencana aksi memuat antara lain target kinerja, jadwal monev berkala secara dan pengukuran kinerj a secara berkala. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( cascading ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( crosscutting ), namun terdapat kondisi : A. Agar dokumen perencanaan dapat menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang perlu dicapai; B. Tidak melampirkan dokumen perencanaan kinerja yang telah di formalkan; 2 C. Tidak memperlihatkan publikasi tepat waktunya, tidak terlihat jam dan hari kapan 3 di publikasikannya; D. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang dicapai melalui pohon kinerja, namun di pohon kinerja belum menggambarkan perencanaan kinerja organisasi (sesuai dengan Permenpan RB No. 89 Tahun 2021); E. Setiap pegawai belum merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang dituangkan dalam bentuk SKP dan PKT (Tidak ada rekapitulasi 100% seluruh pegawai). Perencanaan kinerja belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan: A. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Agar data dukung dapat dipadukan antara jadwal monitoring dengan rencana aksi yang dibuat, agar membuat jadwal monev di rencana aksi; B. Agar setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; C. Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA Jalan Letnan Jendral Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257 Email : info.ptdkijakartootmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id kinerja yang telah direncanakan. B. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun terdapat kondisi : 4 Agar menyusun SOP yang mengatur apabila terjadi kesalahan penginputan data, serta jadwal Monev pengukuran kinerja sesuai rencana aksi; Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun : A. Agar membuat laporan pemantauan atas pengukuran capaian k.inerja secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai; 5 B. Agar membuat Monitoring dan Evaluasi yang menunjukkan apa bentuk evaluasinya; C. Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, agar melampirkan beragam aplikasi pengumpulan data dan pengukuran kinerja lainnya. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien 6 A. Agar membuat mekanisme pemberian reward secara internal atas kinerja pegawai; B. Agar didalam pelaksanaan anggaran memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. C. PELAPORAN KINERJA Terdapat Dokumen laporan yang menggambarkan kinerja,terdapat pemyataan bahwa laporan kinerja telah dilakukan reviu, namun: 7 A. Agar melampirkan SK Penetapan Dokumen SA.KIP dan Reviu Dokumen SAKIP; B. Agar membuat dokumen hasil atas pelaksanaan reviu yang memastikan keandalan informasi dan data yang disajikan dalam laporan kinerja (Monev secara berkala). Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan I penyempumaannya Terdapat kondisi: 8 A. Agar memiliki beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut, agar melampirkan penjelasan upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional; B. Agar membuat dokumen Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi
9 C. D. E. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA Jalan Letnan Jendral Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 Telp. 02 1-4254257 Fax 02 1-4254257 Email : [email protected] Website : www.pt-jakarta.go.id kinerja dengan target jangka menengah; Agar Informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja (benchmark) di level nasional; Agar Laporan kinerja dapat menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; Agar Laporan kinerja dapat menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi I kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun terdapat kondisi: A. Agar infonnasi dalam laporan kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian aktifitas melalui reviu/revisi SOP dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja; D. EV ALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan , namun terdapat kondisi: 10 A. Agar dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan berjenjang . Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar, pendalaman yang memadai namun : 11 A. Agar membuat bukti bahwa sdm yang memadai. B. Agar melampirkan dokumentasi rapat bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Agar melampirkan hal-hal yang menggambarkan bahwa Implementasi SAK.IP telah 12 memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja. Demikian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya melalui SeMAr (https://bawasmari.mahkamahagung.go id/seMAr/auth). Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA Jalan Letnan Jendral Suprapto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510 Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257 Email : [email protected] Website : www.pt-jakarta.go.id Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Ke Tinggi DKI Jakarta, Tembusan : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Kepala Badan Pengawasan Mahakamah Agung RI; 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum; 4. Kementerian PAN dan RB.