40 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 iv. Penghitungan Perubahan Inventori a. Sumber data Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah: 1. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id); 2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD; 3. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian; 4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang; 5. Data komoditas perkebunan; 6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih; 7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih; dan 8. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan. b. Metode Penghitungan Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas. Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan. https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 41 Pendekatan Langsung Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori disuatu waktu tertentu (umumnya diakhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (balance sheet) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori ditahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut: 1. Menghitung posisi inventori ADHK, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun; 2. Menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan 3. Menghitung perubahan inventori ADHB dengan menginflate perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan. Pendekatan Tidak Langsung Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (commodity flow). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masingmasing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. men-deflate nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar. https://halutkab.bps.go.id
42 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa: ➢ Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan; ➢ Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya; ➢ Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai; ➢ Diperlukan adjustment dengan cara me-mark-up, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia. 2.6. Ekspor dan Impor i. Pendahuluan Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta perbedaan harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Keadaan yang saling membutuhkan tersebut menyebabkan adanya aktivitas ekonomi antar wilayah. https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 43 Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang. Dalam perkembangan ekspor-impor tidak hanya terjadi pada suatu wilayah administratif tapi juga antar wilayah bahkan antar negara. ii. Konsep dan definisi Secara umum, konsep ekspor-impor luar negeri yang digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB Penggunaan mengacu pada System of National Accounts (SNA) 1993. Dalam SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB menurut pengeluaran kabupaten merupakan salah satu bentuk transaksi internasional antara pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu kabupaten terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah kabupaten terhadap pelaku ekonomi luar negeri (nonresident). Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (non-resident) terhadap residen suatu kabupaten. Ekspor-impor pada dasarnya berlaku juga terhadap jasa. Ketika suatu wilayah memiliki sumber daya yang berbentuk jasa diberikan kepada orang dari luar wilayah atau negera maka pada dasarnya dia telah melakukan https://halutkab.bps.go.id
44 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 ekspor. Begitu juga sebaliknya, jika ada penduduk suatu wilayah melakukan permintaan terhadap jasa yang ditawarkan oleh penduduk dari luar wilayah atau luar negeri maka dia telah melakukan impor. Ekspor-impor lebih lanjut didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut. Ekspor-impor yan dimaksudkan disini tidak hanya berbicara tentang ekspor-impor antar negara namun juga ekspor antar wilayah khususnya antar kabupaten. iii. Cakupan Ekspor-impor yang dimaksud dalam publikasi ini terdiri dari: a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten tersebut; b.Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari kabupaten tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya; c. Net Ekspor antar daerah ✓ Ekspor antar daerah ✓ Impor antar daerah iv. Penghitungan Tahunan a. Sumber data 1. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US$); 2. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US$); 3. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI; 4. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 45 muat barang di pelabuhan; dan 5. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten dari hasil Survei Matriks Arus Komoditas b. Metode penghitungan Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (FOB) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (direct purchase) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (undocumented transaction) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan selisih statistik (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran. 2.7. PDRB Pengeluaran Per-Kapita PDRB merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah pada periode tertentu dan waktu tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai total pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk disuatu wilayah pada waktu tertentu. Biasanya waktu yang digunakan adalah satu tahun. PDRB Pengeluaran selain ditampilkan dalam bentuk agregat dapat juga ditampilkan dalam bentuk per-kapita pertahun. PDRB per-kapita pertahun menunjukan tingkat pengeluaran per orang setiap tahun. Suatu daerah yang https://halutkab.bps.go.id
46 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 memiliki pengeluaran yang tinggi biasanya daerah tersebut maju. Hal itu disebabkan karena banyak uang yang beredar dimasyarakat sehingga perekonomian menjadi berjalan. Namun kondisi ini tidak berlaku jika biaya hidup dan tingkat inflasi yang besar terjadi di daerah tersebut, karena biaya hidup dan tingkat inflasi yang tinggi justru akan mengurangi daya beli masyarakat. PDRB pengeluaran per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan total penduduk pertengahan tahun yang berada di wilayah tersebut. Total penduduk biasanya diperoleh melalui hasil estimasi penduduk pertengahan tahun sensus penduduk dengan koreksi angka hasil survei antar sensus (SUPAS). https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 47 BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
48 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 49 https://halutkab.bps.go.id
50 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 51 3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Halmahera Utara menurut Pengeluaran PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah maka memiliki kecenderungan semakin sejahtera daerah tersebut. Namun demikian, PDRB tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya indikator dalam menentukan kesejahteraan suatu daerah karena masih banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat inflasi, biaya hidup, akses pendidikan dan kesehatan, keamanan, stabilitas politik dan masih banyak yang lainnya. Secara natural besarnya PDRB suatu wilayah biasanya dipengaruhi oleh luas wilayah dan banyaknya penduduk di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi besar kecilnya PDRB suatu wilayah seperti tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk wilayah tersebut serta struktur ekonomi yang menyusun perekonomian di daerah tersebut. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah biasanya dipertimbangkanlah berbagai macam dimensi kesejahteraan yang biasa dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PDRB Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2019 menempati posisi terbesar ketiga di Provinsi Maluku Utara setelah kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan. PDRB menurut pengeluaran secara khusus dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuhan yang melengkapi analisis PDRB menurut lapangan usaha. Adanya PDRB menurut pengeluaran dapat diketahui pola dan struktur penggunaan pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga analisis lebih lanjut dapat dilaksanakan. Baik pemerintah maupun swasta dapat menjadikan angka PDRB https://halutkab.bps.go.id
52 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 menurut pengeluaran ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai perekonomian Kabupaten Halmahera Utara menurut pengeluaran pada tahun 2018 adalah sebesar 5307,56 miliar rupiah. Nilai tersebut utamanya ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 – 2019 (Miliar Rupiah) Komponen Pengeluaran Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Konsumsi Rumah Tangga 2.174,45 2.375,57 2.571,92 2.778,85 2.945,83 Konsumsi LNPRT 47,72 51,91 56,89 66,99 81,23 Konsumsi Pemerintah 1.023,09 1.088,84 1.151,98 1290,34 1.380,99 Pembentukan Modal Tetap Bruto 1.240,28 1.320,61 1.469,08 1679,10 1.998,21 Perubahan Inventori -254,95 -13,43 -185,70 164,06 -284,78 Net Ekspor Barang dan Jasa -132,48 -342,34 -103,74 -606,66 -498,13 PDRB 4.098,11 4.481,16 4.960,43 5.372,68 5.623,35 Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa jenis komponen pengeluaran terbesar pada tahun 2019 adalah Konsumsi Rumah Tangga, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi LNPRT. Nilai Perubahan Inventori yang negatif menunjukan bahwa selama 2019 penggunaan inventori/stok lebih banyak dibandingkan penambahannya. Sedangkan Net Ekspor Barang dan Jasa yang bernilai negatif menunjukan jumlah barang dan jasa diimpor lebih besar daripada jumlah barang dan jasa yang diekspor. https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 53 Pengeluaran konsumsi rumahtangga pada tahun 2019 tercatat sebesar 2.945,8 miliar rupiah dan telah terjadi penambahan sebesar 167 miliar rupiah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga selama tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan penambahan ditahun 2018 yang sebesar 206,9 miliar rupiah. Hal tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat pada tahun 2019 tidak begitu berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Tabel 2. Laju pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 – 2019 (persen) Komponen Pengeluaran Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Konsumsi Rumah Tangga 4,88 3,35 2,71 4,64 2,23 Konsumsi LNPRT 6,20 7,28 7,08 13,07 19,27 Konsumsi Pemerintah 7,52 2,06 2,02 4,13 5,58 Pembentukan Modal Tetap Bruto 13,33 3,92 8,35 1,42 17,01 Perubahan Inventori - - - - - Net Ekspor Barang dan Jasa - - - - - PDRB 6,41 4,03 6,62 2,44 3,04 Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2019 mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Halmahera Utara sebesar 3,04 persen, sedangkan pada tahun 2018 sebasar 2,44 persen. Percepatan ini menunjukan perekonomian Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2019 mengalami peningkatan https://halutkab.bps.go.id
54 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 yang lebih besar dibandingkan peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Adanya percepatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2019 tidak berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan PDRB tahun 2019 lebih disebabkan karena ada kenaikan pengeluaran untuk PMTB. Sedangkan pada sisi konsumsi rumah tangga tertekan akibat tidak ada kenaikan yang signifikan pada komoditas kopra yang merupakan mata pencaharian utama penduduk Halmahera Utara. Tabel 3. Distribusi PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 – 2019 (persen) Komponen Pengeluaran Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Konsumsi Rumah Tangga 53,06 53,01 51,85 51,72 52,39 Konsumsi LNPRT 1,16 1,16 1,15 1,25 1,44 Konsumsi Pemerintah 24,96 24,30 23,22 24,02 24,56 Pembentukan Modal Tetap Bruto 30,26 29,47 29,62 31,25 35,53 Perubahan Inventori -6,22 -0,30 -3,74 3,05 -5,06 Net Ekspor Barang dan Jasa -3,23 -7,64 -2,06 -11,29 -8,86 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PDRB Kabupaten Halmahera Utara menurut pengeluaran pada periode 2015 hingga 2019 masih didominasi oleh sumbangan dari konsumsi rumah tangga, yang pada tahun 2019 mencapai 53,60 persen dari total PDRB. Sementara itu, PMTB dan konsumsi pemerintah menempati urutan ke-2 dan ke-3. Sedangkan net ekspor baran dan jasa bernilai negatif yang menunjukan bahwa pada tahun 2019 neraca https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 55 perdagangan antar wilayah Kabupaten Halmahera Utara mengalami defisit. 3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Konsumsi akhir rumah tangga menunjukan besarnya konsumsi masyarakat untuk keperluaan akhir seperti konsumsi untuk makanan dan minuman non beralkohol; minuman beralkohol dan rokok; pakaian; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya; perabot, peralatan rumahtangga dan pemeliharaan rutin rumah; kesehatan; transportasi/angkutan; komunikasi; rekreasi dan budaya; pendidikan; penginapan dan hotel; serta barang pribadi dan jasa perorangan. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Halmahera Utara menurut pengeluaran. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 nilainya cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena penambahan jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Tabel 4. Nilai Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 – 2019 (miliar rupiah) PK-RT Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ADHB 2.174,45 2.375,58 2.571,92 2.778,85 2.945,83 ADHK (2010=100) 1.677,69 1.733,93 1.780,84 1.863,42 1.905,02 Laju pertumbuhan (%) 4,88 3,35 2,71 4,64 2,23 Kontribusi terhadap PDRB (%) 53,06 53,01 51,85 51,72 52,39 https://halutkab.bps.go.id
56 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 Besarnya konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Pendapatan secara teori juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, biasanya konsumsi mereka lebih banyak untuk keperluan bukan makanan. Nilai konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi tiap tahunnya menunjukan bahwa perekonomian pada level masyarakat yang terus berkembang. Hal ini baik karena dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat. Namun, demikian perlu adanya analisis lebih dalam untuk dapat memisahkan konsumsi berdasarkan sifatnya sehingga dapat diketahui apakah konsumsi masyarakat bersifat produktif atau konsumtif. 3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT Lembaga non-profit yang dimaksud disini adalah Lembaga non-profit yang tidak melakukan aktivitas ekonomi yang melayani pasar, tetapi terfokus untuk melayani rumahtangga. Keberadaan lembaga non-profit ditengahtengah masyarakat memiliki arti penting. Mereka seringkali memerankan peran yang tidak dilakukan oleh pemerintah dan lembaga formal lainnya. Lembaga non-profit dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan cara melakukan penjualan barang dan jasa yang harganya tidak signifikan secara ekonomi. Beberapa lembaga yang memberikan kontribusi dalam PKLNPRT ini diantaranya organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, partai politik, lembaga keagamaan, organisasi profesi dan lain sebagainya. https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 57 Tabel 5. Nilai Pengeluaran Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 – 2019 PK-LNPRT Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ADHB (miliar rupiah) 47,72 51,92 56,89 66,99 81,23 ADHK (miliar rupiah) (2010=100) 35,13 37,69 40,36 45,63 54,43 Laju pertumbuhan (%) 6,20 7,28 7,08 13,07 19,27 Kontribusi terhadap PDRB (%) 1,16 1,16 1,15 1,26 1,44 Pengeluaran konsumsi lembaga non-profit pada tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan. Kenaikan yang terjadi menunjukan bahwa lembaga non-profit mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi secara berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 13,07 dan 19,27 persen, peningkatan yang sangat signifikan tersebut terjadi karena adanya persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum. Kontribusi pengeluaran konsumsi LNPRT masih relatif sangat kecil pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pengeluaran konsumsi LNPRT terhadap PDRB di Kabupaten Halmahera Utara masih tergolong rendah. 3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah Pemerintah selain menjalankan perannya sebagai lembaga eksekutif juga memiliki peran sebagai pelaku ekonomi. Pemerintah biasanya berperan dalam menjaga kestabilan perekonomian dengan cara melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal biasanya berkaitan dengan besarnya pajak yang diambil dari masyarakat, https://halutkab.bps.go.id
58 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan tersebut pemerintah berusaha untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam melakukan investasi dan menjaga tingkat inflasi supaya tetap pada batas yang aman. Tabel 6. Nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 – 2019 PK-P Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ADHB (miliar rupiah) 1.023,09 1.088,84 1.151,97 1.290,34 1.380,99 ADHK (miliar rupiah) (2010=100) 679,28 693,27 707,29 736,49 777,60 Laju pertumbuhan (%) 7,52 2,06 2,02 4,13 5,58 Kontribusi terhadap PDRB (%) 24,96 24,30 23,22 24,02 24,56 Konsumsi akhir pemerintah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk melakukan stimulus terhadap perekonomian. Dalam penentuan besarnya PDB pada level nasional, kebijakan pemerintah dalam melakukan belanja berusaha dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Para pakar ekonomi biasanya memberikan masukan kepada pemerintah ketika pemerintah hendak mengeluarkan dana yang cukup besar. Konsumsi akhir pemerintah yang dibelanjakan secara tepat akan memberikan efek multipier yang luas dan berpengaruh terhadap perekonomian. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan kontributor terbesar ketiga dalam perekonomian Halmahera Utara pada tahun 2019. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang besar diharapkan bisa memberikan stimulus bagi perekenomian daerah. https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 59 Sejak tahun 2015 sampai 2019 total pengeluaran konsumsi pemerintah selalu mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 1.380,99 miliar rupiah. Hal ini dapat diartikan adanya perbaikan kinerja dalam hal penyerapan atau bisa juga dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja daerah. Adanya kenaikan yang terus-menerus setiap tahunnya dapat juga memberikan gambaran bahwa telah terjadinya kenaikan pendapatan daerah baik itu hasil dari usaha maupun pemberian atau hibah. 3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Salah satu komponen pengeluaran yang memiliki andil dalam perekonomian adalah pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto. Pengeluaran ini berkaitan dengan besarnya dana yang digunakan untuk investasi. Pembentukan modal tetap domestik bruto biasanya belanja untuk barang-barang yang tidak langsung habis pakai yang dapat betahan lama (minimal 1 tahun) sehingga dapat digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam jangka waktu yang relatif panjang. Tabel 7. Nilai Pembetukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 – 2019 PMTB Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ADHB (miliar rupiah) 1.240,28 1.320,61 1.469,08 1.679,10 1.998,21 ADHK (miliar rupiah) (2010=100) 1.035,58 1.074,12 1.163,78 1.180,32 1.381,10 Laju pertumbuhan (%) 13,33 3,92 8,35 1,42 17,01 Kontribusi terhadap PDRB (%) 30,26 29,47 29,62 31,25 35,53 https://halutkab.bps.go.id
60 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui selama periode 2015 sampai 2019 pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto semakin bertambah. Hal ini menunjukan perekonomian Kabupaten Halmahera Utara yang terus berkembang. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, PMTB merupakan kontributor kedua terbesar setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga, dimana kontribusi dari PMTB mencapai 35,53 persen pada tahun 2019. Momentum ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah khususnya terkait kemudahan dalam perizinan dan perbaikan fasilitas umum seperti jalan raya, pelabuhan, terminal, kapal penyebrangan, dan tawaran bantuan modal tanpa bunga sehingga akan semakin mengiatkan perekonomian di Halmahera Utara. Sosialisasi dan perhatian pemerintah juga perlu diberikan sehingga para investor dan pengusaha merasa nyaman untuk melakukan kegiatan perekonomian di Halmahera Utara, tentunya hal ini akan berdampak baik terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, akses teknologi dan informasi, dan terjadinya transfer teknologi. 3.6. Perkembangan Perubahan Inventori Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan kepada pihak lain atau persediaan yang berasal dari pihak lain yang akan digunakan sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut. Inventori terdiri dari bahan baku dan penolong, barang dalam penyelesaian (work in progress), barang jadi, barang untuk dijual kembali dan inventori militer. https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 61 Tabel 8. Nilai Perubahan Inventori Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 – 2019 Perubahan Inventori Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ADHB (miliar rupiah) -254,95 -13,43 -185,70 164,06 -284,78 ADHK (miliar rupiah) (2010=100) -179,61 -11,25 -125,31 143,33 -226,82 Laju pertumbuhan (%) - - - - - Kontribusi terhadap PDRB (%) -6,22 -0,30 -3,74 3,05 -5,06 Nilai perubahan inventori di Halmahera Utara pada periode tahun 2015 hingga 2019 lebih banyak negatifnya dibandingkan yang positif. Hal ini menunjukan bahwa lebih banyak inventori yang dipakai daripada yang ditambah. 3.7. Perkembangan Ekspor-Impor Barang dan Jasa Salah satu bentuk eksistensi keberadaan suatu wilayah yaitu adanya interaksi dengan wilayah lain baik yang berbentuk sosial, budaya maupun ekonomi. Ekspor barang dan jasa merupakan salah satu komponen pengeluaran yang nilainya diperhitungkan. Ekspor barang dan jasa menunjukan besarnya barang dan jasa yang dinikmati oleh non-residen baik dia sedang berada di wilayah Halmahera Utara maupun di luar wilayah. Ekspor disini mencangkup ekspor barang dan jasa ke luar negeri dan ekspor antar wilayah yang masih berada pada satu negara. Pengeluaran rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan inventori masih mencakup barang dan jasa yang berasal dari luar negeri atau yang dihasilkan dari non residen. Padahal dalam penghitungan PDRB, hanya mencangkup semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh dan dari wilayah https://halutkab.bps.go.id
62 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 tersebut. Pengurangan komponen-komponen pengeluaran pada PDRB dengan nilai impor barang dan jasa pada tahun bersangkutan akan menghasilkan nilai pengeluaran yang benar-benar mencerminkan pengeluaran yang dinikmati oleh penduduk diwilayah tersebut. Meskipun struktur ekspor dan impor tidaklah sama, namun dengan adanya pengurangan dengan nilai impor ini maka PDRB yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Utara yang sebenarnya. Tabel 9. Net Ekspor-Impor Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 – 2019 PMTB Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ADHB (miliar rupiah) -132.48 -342,34 -103,74 -606,66 -498,13 ADHK (miliar rupiah) (2010=100) -25,58 -177,55 4,96 -310,00 -120.84 Laju pertumbuhan (%) - - - - - Kontribusi terhadap PDRB (%) -3,23 -7,64 -2,09 -11,29 -8,86 Net Ekspor-Impor barang dan jasa di Halmahera Utara pada periode tahun 2015 hingga 2019 lebih banyak negatifnya dibandingkan yang positif. Hal ini menunjukan bahwa neraca perdagangan antar wilayah Halmahera Utara mengalami defisit. Selain itu, keadaan demikian juga dapat diartikan bahwa sebagian besar kebutuhan penduduk Kabupaten Halmahera Utara dipenuhi oleh barang dan jasa yang berasal dari luar kabupaten. https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 63 BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
64 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 65 https://halutkab.bps.go.id
66 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 67 4.1. Pengeluaran per-Kapita Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan PDRB adalah pengeluaran per-kapita per tahun. Penghitungan ini menghasilkan nilai rata-rata pengeluaran penduduk suatu wilayah. Hasil penghitungan ini juga yang seringkali digunakan sebagai salah satu indikator untuk menghitung IPM dan angka kemiskinan. Pendekatan pengeluaran per-kapita dapat digunakan untuk menghitung pendapatan per-kapita karena secara teori total semua pengeluaran sama dengan total pendapatan. Gambar 2. Pengeluaran per-Kapita Atas Dasar Harga Berlaku per-Tahun Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 – 2019 Dari Gambar 2 dapat diketahui pengeluaran per-kapita penduduk Kabupaten Halmahera Utara setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari yang awalnya pengeluaran per-kapita pertahun pada tahun 2015 sebesar 22,75 juta rupiah menjadi 28,68 juta rupiah pada tahun 2019. 22.75 24.41 26.39 27.98 28.68 0 5 10 15 20 25 30 35 2015 2016 2017 2018 2019 Juta Rupiah https://halutkab.bps.go.id
68 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 4.2. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Pengeluaran yang terceminkan melalui PDRB selain digunakan untuk konsumsi akhir, ada pula yang digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau yang sering dikenal dengan investasi. Pengeluaran untuk PMTB dapat menjadi indikator adanya perkembangan perekonomian dan perluasan usaha. Adanya informasi tentang perbandingan ini maka dapat diketahui struktur pengeluaran masyarakat Kabupaten Hamahera Utara. Tabel 10. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2015 – 2019 Keterangan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Konsumsi RT ADHB (miliar rupiah) 2.174,45 2.375,58 2.571,92 2.778,85 2.945,83 PMTB ADHB (miliar rupiah) 1.240,28 1.320,61 1.469,08 1.679,10 1.998,21 Perbandingan PK-RT dengan PMTB 1,75 1,80 1,75 1,65 1,47 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Halmahera Utara selama periode 2015 sampai 2019, lebih banyak menggunakan pengeluarannya untuk konsumsi akhir rumah tangga dibandingkan untuk melakukan investasi. Hal ini terlihat dengan nilai perbandingan yang lebih dari 1. Namun demikian, dari tahun 2015 perbandingan konsumsi rumah tangga dengan PMTB memiliki kecenderungan yang terus menurun. Tentunya hal ini bagus karena penurunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian ekonomian dengan munculnya perusahaan-perusahaan padat karya. https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 69 4.3. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB Konsumsi akhir didefinisikan sebagai pengeluaran dalam rangka penggunaan barang dan jasa, baik untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun tidak. Pengeluaran akhir yang dimaksud adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan LNPRT. Meskipun ketiga institusi tersebut memiliki peranan yang berbeda, namun dalam hal pengeluaran ketiganya saling melengkapi. Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui selama periode 2015 sampai 2019, persentase PDRB yang berasal dari pengeluaran ketiga institusi tersebut lebih dari 77 persen dari PDRB Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini menunjukan bahwa ketiga institusi tersebut khususnya rumah tangga dan pemerintah memiliki peranan yang besar. Tabel 11. Perbandingan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 – 2019 Keterangan Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2.174,45 2.375,58 2.571,92 2.778,85 2.945,83 LNPRT 47,72 51,92 56,89 66,99 81,23 Pemerintah 1.023,09 1.088,84 1.151,97 1.290,34 1.380,99 Jumlah 2.892,13 3.245,22 3.516,30 3.831,38 4.201,97 PDRB 4.098,11 4.481,16 4.960,43 5.372,68 5.623,35 Perbandingan Konsumsi Akhir dengan PDRB 0,79 0,78 0,76 0,77 0,78 https://halutkab.bps.go.id
70 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 4.4. Korelasi (Hubungan) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan Lapangan Usaha Korelasi (hubungan) pengeluaran konsumsi akhir tumah tangga dengan lapangan usaha dapat diketahui dengan mengetahui hubungan pertumbuhan keduanya. Jika korelasi bernilai positif maka kedua memiliki hubungan yang sejalan, sedangkan jika bernilai negatif maka keduanya memiliki hubungan yang berlawanan. Nilai korelasi berada pada rentang -1 sampai dengan 1. Tabel 12. Korelasi Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 Lapangan Usaha Korelasi (1) (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -0,60 Pertambangan dan Penggalian 0,10 Industri Pengolahan 0,54 Pengadaan Listrik dan Gas 0,39 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang -0,26 Konstruksi -0,08 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,18 Transportasi dan Pergudangan 0,46 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -0,46 Informasi dan Komunikasi 0,41 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,53 Real Estat -0,32 Jasa Perusahaan 0,24 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib -0,07 Jasa Pendidikan -0,10 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -0,13 Jasa Lainnya 0,43 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 71 https://halutkab.bps.go.id
72 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 BAB V PENUTUP https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 73 https://halutkab.bps.go.id
74 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 75 https://halutkab.bps.go.id
76 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 1. Pada tahun 2019, PDRB Kabupaten Halmahera Utara mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan yang signifikan pada pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran lembaga non profit. 2. PDRB Kabupaten Halmahera Utara tahun 2015 sampai 2019 didominasi oleh pengeluaran akhir rumahtangga yang mencapai 50 persen lebih. Total pengeluaran yang dilakukan oleh institusi yaitu rumahtangga, pemerintah dan lembaga non-profit selema periode tersebut sekitar 77 persen. 3. Pendapatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara setiap tahunnya secara rata-rata mengalami kenaikan, hal ini ditunjukan dengan nilai pengeluaran per-kapita per-tahun penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang terus meningkat. Dimana pengeluaran merupakan salah satu metode untuk melakukan penghitungan pendapatan. 4. Dilihat dari tingkat ketergantungan terhadap barang dan jasa yang berasal dari luar daerah Kabupaten Halmahera Utara selama periode 2015 sampai 2019 masih menunjukan ketergantungan yang cukup besar. Selain itu, jika dilihat dari sisi neraca perdagangan yang menunjukan transaksi ekspor dan impor, neraca perdagangan Kabupaten Halmahera Utara mengalami defisit karena jumlah impor selalu lebih banyak daripada jumlah ekspor. 5. Perekonomiaan Kabupaten Halmahera Utara selama 2015 sampai 2019 terlihat terus berkembang. Hal ini ditunjukan dengan PMTB yang semakin meningkat dan pengeluaran rumahtangga yang selalu bertambah tiap tahunnya. https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 77 LAMPIRAN https://halutkab.bps.go.id
78 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 79 https://halutkab.bps.go.id
80 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 81 https://halutkab.bps.go.id
82 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 83 https://halutkab.bps.go.id
84 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 85 https://halutkab.bps.go.id
86 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 87 DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. (2020). Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara 2015 - 2019. Ternate: BPS. Badan Pusat Statistik. (2020). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Utara Menurut Lapangan Usaha 2015-2019. Tobelo: BPS. Gujarati, Damodar N. (2004). Basic Econometrics (4 ℎ ed). New York: McGraw-Hill. Joesron, T. Suhartati, & M. Fathorrozi. (2003). Teori Ekonomi Mikro. Jakarta: Salemba Empat. Mankiw, N. G. (2009). Macroeconomics, (7 ℎ ed). New York: Worth Publishers. Nachrowi, D. Nachrowi & Hardius Usman. (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. https://halutkab.bps.go.id
88 PDRB Kabupaten Halmahera Utara Menurut Pengeluaran 2015-2019 https://halutkab.bps.go.id
https://halutkab.bps.go.id