Disampaikan dalam: 49 Jikalau pemilu untuk sementara dikecualikan dalam pertanyaan ini, adakah kebebasan ntuk mengungkapkan pend u apat tetap dihormati? Adakah pihak oposisi diakui? Dan seterusnya. (5) akankah pemerintahan otoritarian (jangka pendek) committed kepada waktu‐waktu khusus guna meninjau kesepakatan‐ kesepakatan sementara dan untuk mewujudkan demokrasi yang riil? Semua pertanyaan ini dapat dipergunakan rakyat sebagai rasionalisasi terhadap sistem yang sedang berlaku. Pertanyaan‐ pertanyaan seperti ini setidak‐tidaknya menolong kita untuk menentukan entahkan otoritarian yang ada mengecualikan norma demokrasi yang betul‐betul dibutuhkan, dan entahkah pengecualian itu ‐s b sungguh ungguh enar? Kembali kepada pertanyaan fasal ini, perlukah demokrasi didukung? Jawabannya adalah “Ya”. Bukan karena sistem demokrasi sempurna, tetapi karena sistem inilah yang telah terbukti dalam sejarah menjamin partisipasi rakyat dan warga negara untuk menentukan arah dan tujuan negara. Segala kekurangannya bisa diperbaiki, asal saja semangat pembaruan diri diterapkan di dalam pelaksanaannya.
50 Visi Kristen Mengenai Politik V. RELASI GEREJANEGARA Topik ini dikemukakan dalam pembahasan ini sebab sampai dengan saat ini kita masih mempertanyakan bagaimanakah seharusnya relasi itu diatur. Di Indonesia, tentu saja kita tidak hanya berbicara mengenai gereja, melainkan juga agama. Indonesia sebagai negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hampir dengan sendirinya orang berasumsi bahwa agama dan negara itu satu. Dalam doktrin Islam dikenal yang disebut din wa dawla, yaitu bahwa Islam bukan sekadar agama melainkan juga negara. Pemahaman ini begitu melekat di dalam diri orang Indonesia, sehingga orang menjadi heran apabila ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya konsep negara Islam tidak terdapat di dalam Al Qur’an. Di dalam buku berjudul Ilusi Negara Islam,23 pendirian yang disebut belakangan ini dengan jelas dikemukakan. Konon, sistem negara Islam baru terjadi di dalam era para khalifah, yaitu para pengganti Nabi Muhammad. Namun demikian, pandangan ini tidak memudarkan keinginan untuk mewujudkan sebuah negara di mana Shariah Islam dapat dilaksanakan secara kaffah. Maka usulan Paus Benedictus XVI misalnya, agar Islam dapat memisahkan urusan negara dari agama,24 adalah sesuatu yang mustahil. Kita tidak akan berkutat dengan diskusi yang tidak mudah ini pada kesempatan ini. Di dalam prakteknya di Indonesia, kendati secara resmi tidak ada agama mendapat kedudukan istimewa. Hal ini a karena penduduk Indonesia yang mayoritas negara, namun Islam disebabkan bukan saj 23 K.H. Abdurrachman Wahid (ed.), Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia, Jakarta, 2009. 24 George Wiegel, “Pope on a Mission to Surprise”, Standpoint, October 2008; John Mickletwait and Adrian Wooldridge, God is Back, How The Global Rise of Faith is Changing The World, Allen Lane, 2009, p. 296.
Disampaikan dalam: 51 penduduknya beragama Islam, tetapi juga para pejabatnya kebanyakan menganut agama ini. Tetapi lebih dari itu, ucapan Bung Karno di dalam pidato Lahirnya Pancasila, bahwa Indonesia hendaknya menjadi negara yang berTuhan, lalu diinterpretasikan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk ikut memajukan agama. Maka bukan tidak jarang terjadi kerancuan, misalnya dalam penampilan seorang pejabat, kapankah ia tampil sebagai pejabat negara dan kapan sebagai orang menganut agama tertentu. Sering dua hal ini tidak jelas batas‐batasnya. Ada semacam kekuatiran, bahwa negara akan terjerumus ke dalam sikap hidup sekuler apabila agama tidak dimajukan. Terbentuknya Departemen Agama sebagai bentuk “kompromi” antara yang memperjuangkan negara Islam dan negara kebangsaan di awal‐awal kemerdekaan, kendati secara teoritis mengatur semua agama, namun Islam tetap mendapat prioritas. Di segi Anggaran Belanja misalnya, menurut keterangan Dirjen Bimas Kristen Dr Jason Lase,25 untuk Bimas Kristen hanya dialokasikan 0,46 %, suatu jumlah yang tidak seimbang dengan yang dipero eh Isl m. l a Di kalangan gereja‐gereja lebih santer pendapat, bahwa relasi agama (gereja) dan negara mestinya dipisahkan (de scheding van kerk en staat). Artinya urusan‐urusan agama sebaiknya diselesaikan oleh agama itu sendiri tanpa campur tangan negara. Tentu saja pemahaman ini masih bisa didiskusikan di dalam kalangan Kristen sendiri. Di era Orde Baru, ketika kegairahan membangun menggebu‐gebu, kedudukan dan fungsi agama‐agama dalam seluruh kegiatan itu juga dipersoalkan. Rumusan yang kita temukan di dalam “Garis‐garis Besar Haluan Negara” (GBHN) adalah, agama‐ 25 Disampaikan dalam diskusi antara Ditjen Bimas Kristen dan MPH‐PGI pada 15 September 2009 di Jakarta.
52 Visi Kristen Mengenai Politik agama memberikan landasan moral, etik dan spiritual bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Ini rumusan normatifnya. Tetapi bagaimana menerapkannya sering diartikan sebagai membangun agama secara fisik. Itulah sebabnya agama pun dilihat sebagai lah sa “bidang” yang arus dibangun. sa tu h Wogaman26 yang mengarahkan perhatian juga terhadap persoalan relasi ini menegaskan, bahwa relasi‐relasi itu ikut ditentukan oleh sejarah dan sifat relasi itu sendiri. Dengan mengacu kepada sejarah, ia menyebutkan setidak‐tidaknya 4 (empat) macam relasi. Pertama, Teokrasi, di mana negara berada di bawah kontrol pemimpin‐pemimpin agama. Dalam masyarakat primitif, bentuk negara seperti ini sangat lazim, seperti misalnya di dalam teokrasi Ibrani kuno. Tetapi juga di Utah Amerika Serikat di era permulaan muculnya golongan Mormon. Lalu di Tibet, dan dalam derajat tertentu, Iran sekarang. Kedua, Erastianisme. Istilah ini berasal dari nama seorang Swiss‐Jerman di abad XVI, Thomas Erastus. Di sini negara, atau lebih tepat para politisi berusaha mengendalikan gereja. Mereka mencari keuntungan‐keuntungan politik dengan memperalat gereja. Pendeknya agama (gereja) dipolitisasi bagi keuntungan‐keuntungan politik. Ketiga, pemisahan gereja dan negara secara ramah. Di banyak negara pemisahan itu berlaku secara legal, tanpa kekerasan dan rasa benci. Itulah yang secara konstitusional terjadi Amerika Serikat, kendati di dalam kenyataannya tidak selalu begitu. Keempat, pemisahan gereja dan negara yang tidak ramah. Khususnya dalam dua abad terakhir pemisahan seperti ini marak. Gerakan anti‐klerikalisme (anti‐ gereja) di Perancis dalam abad XIX misalnya adalah contoh. Juga di Mexico terjadi hal serupa, ketika para imam dilarang memakai 26 Wogaman membahasnya dalam halaman 249 s/d 274.
Disampaikan dalam: 53 pakaian imam. Di dalam kebanyakan negeri‐negeri Marxis juga pemisahan seperti ini terjadi. Negara Albania dulu merupakan contoh sangat jelas bahwa negara sama sekali tidak mau tau menahu dengan gereja. 1. Ilusi Teokrasi Ditegaskan bahwa teokrasi, lebih‐lebih lagi di era modern dewasa ini adalah sebuah ilusi. Gereja telah mengalaminya ketika Kaisar Konstantinus Agung (abad IV) menjadikan kekristenan sebagai agama negara. Kekuasaan negara seperti itu bahkan tidak menjamin penyebaran kekristenan yang benar. Pada akhirnya negara selalu bersaing dengan gereja di dalam perjalanan yang maha panjang itu. Dewasa inipun upaya‐upaya serupa masih dijalankan misalnya oleh kaum Injili di Amerika Serikat yang berjuang untuk menyatakan Amerika Serikat secara konstitusional sebagai “bangsa Kristen” dan sebagai demikian, mencoba memperkenalkan kembali pelajaran agama di dalam sekolah‐ sekolah umum. Kalau langkah ini terus ditempuh, akan sangat berbahaya justru bagi kekristenan sendiri. Inilah jalan penuh ilusi, baik praktis mau pun politik. Masalah praktisnya adalah, bagaimana misalnya membedakan profesi‐profesi iman yang terhormat dari yang tidak terhormat di dalam sebuah masyarakat ketika lembaga agama begitu dominan. Bagaimanapun kekuasaan selalu punya upah. Bagaimanakah gereja dapat memberitahukan perbedaan antara mereka yang mengakui imannya karena benar‐benar beriman dengan mereka yang hanya menginginkan upah duniawi? Tetapi ilusi yang terdalam bersifat teologis. Teokrasi ada atas dasar anggapan bahwa kebenaran dapat diketahui cukup untuk membedakan secara apriori mereka yang ada di dalam kebenaran dari yang tidak. Maka yang dianggap berada di dalam kebenaran
54 Visi Kristen Mengenai Politik mempunyai hak dan dibenarkan untuk memerintah, sedangkan yang dianggap tidak mempunyai kebenaran tidak boleh memerintah. Sekali lagi, ini ilusi. Mengapa? Karena tidak ada seorangpun yang mampu mengetahui kehendak Allah secara penuh dan benar. Allah yang transenden itu, dengan demikian diturunkan derajat‐Nya hanya sebagai salah satu unsur yang diatur oleh manusia. Lebih dari itu, ternyata Allah seperti ini “tunduk” kepada hukum yang dibuat manusia, kendati manusia mengklaimnya sebagai berasal dari Allah. 2. Pemberhalaan Erastianisme Dalam pemahaman ini, transendensi Alah pun ditolak. Tujuan politik mereka sendiri menjadi mutlak. Negara menjadi Allah, bahkan menjadi berhala yang sangat berbahaya. Kalau Robert Bellah, pemikir dan penulis buku mengenai Civil Religion yang terkenal, berbicara mengenai legitimasi religius yang transenden bagi sebuah kehidupan negara yang lebih sehat, maka maksudnya tidak sama dengan faham erastianisme. Ia menginginkan sebah civil religion yang lebih sehat. Bagi dia, negara mesti berada di bawah penghakiman Allah, dan bukannya menjadi alat manipulasi para politisi. Apabila negara diperlakukan sebagai Kebaikan Tertinggi‐ sebagaimana lazim di dalam erastianisme‐maka integritas organisasi‐organisasi dan lembaga‐lembaga religius secara fatal diremehkan. Lembaga‐lembaga itu tidak lagi diperlakukan menurut sifat mereka sendiri, yaitu atas dasar iman yang mereka akui. Alhasil, lembaga‐lembaga agama hanya penting sejauh bisa dimanfaatkan secara politik. Di Jerman di masa Hitler ada yang disebut “German Christian” (Die Deutsche Christen). Hal yang sama dapat juga dikenakan kepada kontrol negara yang sangat ketat terhadap Gereja Anglikan di Inggris di bawah Raja Henry VIII. Di
Disampaikan dalam: 55 Afrika Selatan, ketika rezim apartheid masih berjaya Dutch Reformed Church juga dipakai untuk memperkuat posisi pemerintah rasialis. Erastianisme pun bisa muncul di dalam ukuran kecil‐kecil, seperti misalnya di Amerika Serikat, ketika gereja‐gereja dipakai untuk tujuan ini atau itu secara politis. Baik juga direnungkan apakah kecenderungan seperti itu terjadi di Indonesia, di mana agama secara sangat mudah diperalat bagi tujuan‐tujuan politik. Di masa‐masa Pemilu misalnya tidak jarang kita menemukan lembaga‐lembaga agama dipergunakan misalnya oleh salah seorang kandidat bagi tujuannya sendiri. Atau lembaga‐ lembaga itu sendiri mendeklarasikan dirinya mendukung si A atau si B. Pemakaian keliru ayat‐ayat kitab suci di dalam mendukung diri sendiri dan programnya dapat juga digolongkan ke dalam erastianisme ini. Pemakaian agama oleh negara ini sering juga disebut politisasi a ama. g Kadang‐kadang erastianisme tidak terhindarkan, karena gereja berada di dalam negara dan diperintah oleh negara. Dalam keadaan seperti ini, integritas gereja haruslah tetap menjadi perkara pergumulan teologis. Bagaimanapun, erastianisme dalam pengertian negara secara penuh mengendalikan negara, adalah pemberhalaan. 3. Ketidakmungkinan Praktis Bagi Pemisahan Total Yang disebut pemisahan negara dan gereja secara ramah terdapat di hampir semua negara‐negara Barat. Di Amerika Serikat misalnya dicantumkan dalam Amandemen Pertama Konstitusi: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.” Inilah dasar pemisahan gereja dan negara di Amerika Serikat. Kendati demikian, sering juga interpretasi terhadap amandemen ini diperluas, sebagaimana
56 Visi Kristen Mengenai Politik dilakukan oleh Thomas Jefferson. Interpretasinya mengenai pemisahan bahkan membawa kepada pengertian, “wall of separation”, dalam arti pemisahan mutlak sama sekali yang seakan‐ akan dibatasi oleh tembok. Penafsiran ini menghentar Mahkamah Agung pada 1947 membuat keputusan, bahwa baik negara federal maupun negara‐negara bahagian tidak diperbolehkan meloloskan UU yang membantu satu agama, semua agama‐agama, atau lebih menyukai satu agama di atas yang lainnya. Kedengarannya seperti mendukung prinsip pemisahan agama dan negara. Namun di dalam kenyataannya ternyata persoalan yang dihadapi di dalam masyarakat jauh lebih kompleks dari sekadar membuat tembok antara agama dan negara. Institusi‐institusi gereja (agama) ada sebagai bahagian dari masyarakat, menduduki ruang sosial dan ekonomi. Apa yang merupakan kebutuhan masyarakat berkaitan erat juga dengan kebutuhan bersifat sementara dari institusi‐ institusi agama di dalam banyak hal. Lebih‐lebih lagi di era modern sekarang, kebutuhan‐kebutuhan itu menjadi jauh lebih kompleks ketimbang di waktu lalu. Negara modern mempunyai kebutuhan‐ kebutuhan di bidang pendidikan, komunikasi, kesehatan dan kesejahteraan, keuangan dan seterusnya. Alhasil, apabila “wall of separation” ditafsirkan secara harafiah, maka kehidupan gereja (agama) akan makin tergeser dari kehidupan publik, dan gereja (agama) makin masuk ke dalam ghetto. Secara teologis, ini juga tidak bisa diterima, karena iman lalu berarti sangat bersifat individualistik. Karena itu, pemisahan “ramah” antara gereja (agama) dan negara mestinya dimaknai bahwa gereja (agama) tetap mempunyai fungsi‐fungsi sosial, di samping tentu saja watak indi idualnya. v Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam kaitan ini adalah, bawa negara mesti mendefenisikan agama. Defenisi yang dimaksud
Disampaikan dalam: 57 bersifat legal. Tentu saja ini tidak mudah bagi agama‐agama, sebab bisa berarti agama‐agama menundukkan diri kepada defenisi yang dirumuskan negara. Di Indonesia misalnya, dengan defenisi yang dibuat pemerintah lalu ditegaskan bahwa hanya ada lima (belakangan enam) agama diakui. Jelas praktek ini adalah gangguan serius terhadap prinsip pemisahan negara dan agama. Masalah selesai? Tidak juga. Sebab bagaimanapun defenisi dibutuhkan. Sebagaimana dikatakan Charles M. Whelan, bahwa doktrin mengenai pemisahan antara agama (gereja) dengan negara tidak akan bermanfaat apabila negara sendiri tidak tahu apa itu agama (gereja). Karena itu, katanya “pemerintah mestilah juga bisa mengakui dan mengartikulasikan perbedaan‐perbedaan dasar antara agama dan tipe‐tipe kepercayaan lain, dan antara praktek‐ praktek agama dan bentuk‐bentuk perilaku lainnya”. Persoalan memang tidak mudah. Ini diperumit lagi oleh adanya pandangan teolog seperti Karl Barth27 dan Hendrik Kraemer28 yang tidak mau menyebut kekristenan sebagai “agama”. Keduanya membedakan antara “iman Kristen” dan “agama”. Iman adalah respons manusia terhadap prakarsa Allah (artinya Allah yang lebih dahulu berprakarsa), sedangkan agama adalah upaya manusia 27 Karl Barth, seorang teolog terkemuka asal Swiss di dalam abad XX yang sangat mempengaruhi cara pemahaman teologi kebanyakan gereja‐gereja reformasi, khususnya yang beraliran Reformed (Calvinis). Menulis seri Kirchliche Dogmatik (Dogmatika Gerejawi), yang sampai wafatnya pada 1964 tidak pernah selesai. Slogannya adalah, “Religion ist Unglaube” (Agama adalah ketidakpercayaan), artinya tidak percaya bahwa Tuhan memberi anugerah besar kepada manusia melalui kedatangan Putra‐Nya Yesus Kristus. Karena ketidakpercayaan itu, manusia lalu berusaha sendiri menggapai Allah melalui agama. 28 Hendrik Kraemer, seorang misionaris berkebangsaan Belanda sezaman dengan Karl Barth, lama bekerja di Indonesia. Ia juga berpikir searah dengan pemikiran Karl Barth. Namanya diabadikan untuk sebuah lembaga di Belanda yang mendidik calon‐calon misionaris: Hendrik Kraemer Institute.
58 Visi Kristen Mengenai Politik untuk menggapai Allah (manusia berprakarsa, suatu tindakan yang berlawanan dengan ajaran mengenai anugerah). Semua persoalan ini, kendati rumit perlu difahami. Alhasil, negara memang mesti berhati‐hati mendefenisikan “agama” sehingga kecenderungan manipulasi dan eksploitasi hukum oleh orang atau golongan dengan menamakan diri “beragama (atau bersifat agamani)” hanya demi memperoleh keuntungan‐keuntungan tertentu atas agama bisa dicegah. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sendiri ketidakmudahan membuat defenisi mengenai agama nampak dengan jelas. Ada sekian banyak defenisi mengenai agama di dalam sekian banyak UU. Maka tidak heran, pada akhirnya terjadilah inkonsistensi. Bagi Wogaman, inilah bukti ketidakmungkinan praktis membuat pemisahan total antara agama dan negara.29 4. Keutamaan Kebebasan Beragama Pemisahan agama (gereja) dan negara memang dimaksudkan agar agama (gereja) dilindungi dari kerusakan yang dilancarkan oleh Erastianisme tadi. Tetapi pada pihak lain, guna memberikan kebebasan beragama. Kalau kebebasan beragama difahami lebih luas, inilah nilai yang pada akhirnya berada dalam bahaya. Ada dua pengertian. Pertama, kerusakan dari kerangka rujukan religius transenden itu bisa dipergunakan oleh negara bagi tujuan politiknya sendiri. Tentu saja bukan tidak mungkin terdapat persamaan antara tujuan negara dan agama. Tetapi kalau negara mengendalikan agama, maka anggota‐anggota (umat) yang berada di dalam agama itu hanya memperoleh informasi dari pihak negara. 29 Wogaman, op.cit., p.. 258. Pandangan Whelan yang dimaksud dikutip Wogaman dari Charles M.Whelan, “Governement Attempts to Define Church and Religion,” di dalam The Uneasy Boundary and State, ed. Dean M. Kelley, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 446 (November 1979):33.
Disampaikan dalam: 59 Sebagai demikian, integritas teologis dari kelompok agama bersangkutan secara fatal dikompromi an. k Kedua, kalau kebebasan beragama itu dimaknai secara sepihak, di mana misalnya kelompok agama sendiri tidak tercakup di dalam hak‐hak istimewa khusus. Misalnya, penganut agama A membayar pajak tetapi demi keuntungan penganut agama B. Hal ini bisa terjadi karena kelompok agama B tadi memperkembangkan nilai‐nilai dan faham yang mereka timba dari pengertian mereka sendiri.Tentu ada yang bertanya, bukankah ini konsekwensi dari demokrasi, di mana kita selalu berada dalam posisi menerima kendati tidak menyetujuinya? Benar. Namun perlu dibedakan secara tajam adanya perbedaan antara kalah‐menang pada aras pribadi dan kebijakan pemerintah yang telah merupakan hasil dari prosedur demokratis yang syah, pada satu pihak, dan memiliki konsepsi transenden mengenai makna dan arti hidup yang didefenisikan sebagai benar atau tidak benar melalui suatu proses politik, pada pihak lain. Sesungguhnya tindakan‐tindakan dan kebijakan‐ kebijakan (negara) mestinya mencerminkan jawaban‐jawaban terhadap pertanyaan, apakah yang harus dikerjakan, bukan terhadap pertanyaan, apakah yang dipercayai? Kalau negara sibuk dengan pertanyaan kedua, maka ia (negara) mencederai esensi perjanjian politik itu sendiri. Menurut esensi perjanjian itu, setiap orang, orang‐orang pribadi yang sama, bertindak dalam integritas terdalam dari keberadan mereka, ikut serta di dalam kegiatan bersama. Maka mereka yang ikut serta di dalam perjanjian demokratis itu tidak dapat diperlakukan hanya sebagai sesuatu; kehidupan transenden setiap orang harus dihormati. Setiap orang memang tunduk kepada hukum. Tetapi setiap orang juga adalah warga negara. Sebagai warganegara, setiap orang adalah pemilik bersama kedaulatan secara keseluruhan. Sebagai kedaulatan‐
60 Visi Kristen Mengenai Politik warganegara, setiap orang harus terus berusaha sebagai saluran makna dan nilai dari kelompok, tidak hanya sekadar tunduk kepada makna dan nilai orang‐orang lain. Dalam kaitan ini patut ditegaskan, bahwa negara tidak berteologi. Sekali negara berteologi, ia berubah menjadi lembaga agama. Dari titik pandang itu, kita setuju dengan pandangan bahwa kemerdekaan beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental, yang di atasnya semua hak‐hak lain didasarkan. Dengan merumuskan ini, kita bersentuhan dengan pemahaman mengenai civil religion. Inikah makna civil religion? Adakah ini berarti adanya gangguan terhadap integritas religius dari mereka yang tidak menerimanya? Wogaman tidak berpendapat demikian, asal saja dipegangi pendapat bahwa orang mempunyai makna transenden, dan bahwa masyarakat dapat mempunyai maksud‐ maksud yang sungguh‐sungguh menghasilkan perkara. Konsekuensinya, sikap eksklusip agama, apalagi yang sangat fundamentalistis‐fanatik tidak bisa diterima dalam kerangka berpikir ini. Tentu saja mereka mempunyai hak untuk mengekspresikan diri mereka. Tetapi eksistensi masyarakat berdiri berhadapan dengan eksklusivitas mereka. Maka masyarakat seperti itu tidak bisa berdiam diri saja berhadapan dengan mereka. Bagi negara, ini berarti tidak boleh ada agama yang diprioritaskan di atas agama‐agama lainnya. Bahkan simbol‐simbol agama pun tidak boleh diprioritaskan oleh negara. Tetapi adalah perkara lain, apabila negara mempersiapkan suatu kehidupan bersama yang terbuka bagi pengungkapan‐pengungkapan agamani bagi semua. Ini sesuai dengan salah satu asas demokrasi, bahwa ia terbuka bagi diskusi‐diskusi terbuka. Arena publik ini harus terbuka kepada semua penganut agama.
Disampaikan dalam: 61 Perlu pula ditegaskan bahwa segala sesuatu yang menamakan diri “agama” tidak dapat menikmati kemerdekaan mutlak di dalam civil society. Kalau misalnya sebuah kelompok kultis membahayakan kehidupan dan mencederai hukum yang sangat esensial bagi kesejahteraan bersama, maka mesti dihentikan. (Baru‐baru ini di Manado ada sebuah kelompok kultis yang di dalam ritus peyembahannya menerapkan kekerasan. Kalau praktek kultis seperti ini sungguh‐sungguh berbahaya bagi para pengikutnya, maka hukum harus ditegakkan dengan mencegah yang bersangkutan meneruskan praktek semacam itu!). Itu berarti ada pembatasan terhadap kebebasan beragama. Beberapa hak ekspresi agama bisa saja lebih mutlak dari yang lainnya. Hak untuk berbicara dan mempublikasikan pandangan perlu dijunjung tinggi. Tetapi perlu diperhatikan agar yang ditulis itu tidak mencederai orang lain, dan dengan demikian mengganggu kehidupan bersama. 5. Pembelaan Politik Oleh Kelompokkelompok Agama (Gereja) Pertanyaan ini juga sangat menarik bagi kita di Indonesia dewasa ini. Perlukah kelompok‐kelompok agama, dalam hal ini gereja melakukan kegiatan‐kegiatan politik guna membela keberadaan sebagai orang Kristen? Bahwa gereja dan orang Kristen ada di dalam masyarakat, dan sebagai demikian ikut membangun polis, telah dikatakan berulang‐ulang. Tetapi bagaimana bentuknya? Ikut serta menjadi anggota di dalam partai‐partai politik yang ada? Atau sendiri mendirikan partai‐partai Kristen? Di era reformasi ini hak untuk mendirikan perkumpulan sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 diterapkan dengan cukup bebas. Alhasil, cukup banyak partai‐ partai Kristen didirikan. Tetapi yang berhasil memperoleh kursi di DPR‐RI baru dua partai, yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa
62 Visi Kristen Mengenai Politik (PDKB) dengan 5 kursi di dalam periode 1999‐2004, dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan 13 kursi di periode 2004‐2009. Dalam Pemilu terakhir (2009) tidak ada satupun partai Kristen memperoleh kursi. Pertanyaan adalah, hanya dengan mendirikan partai‐partai politik saja orang Kristen dapat melakukan pembelaan politik? Tidak adakah bentuk‐bentuk lain? WCC pernah berbicara mengenai tanggungjawab Kristen di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di kalangan gereja‐gereja di Indonesia, apa yang dikatakan WCC ini juga terdengar gemanya. Kita berbicara mengenai kewarganegaraan yang bertanggungjawab, sebagaimana dipopulerkan oleh Dr. J. Leimena, negarawan dan tokoh gereja di era Bung Karno. Kita pun berkata‐kata mengenai creative minority,30 sebagaimana disebarluaskan oleh Prof Dr. Notohamidjojo (mantan Rektor UKSW). Dan seterusnya. Pendeknya orang‐orang Kristen Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton dalam seluruh keriuhrendahan politik itu. Wogaman pun memberi perhatian serius terhadap peranan ini. Ia mengemukakan adanya 7 (tujuh) aras pembelaan: Aras 1: Mempengaruhi Etos Pada aras ini, gereja (dan orang Kristen) berusaha mempengaruhi roh zaman dari makna aksi‐aksi politik yang muncul di dalam negara. Kebijakan‐kebijakan dan program‐program politik diarahkan kepada realisasi nilai‐nilai kultural. Di Amerika Serikat misalnya, gereja mempengaruhi roh zaman dari suatu masyarakat 30 Asal‐usul istilah ini dari Prof.Dr.Arnold J.Toynbee, historicus terkenal.
Disampaikan dalam: 63 yang pada waktu itu masih mempertahankan segregasi sosial berdasarkan warna kulit. Gereja menekankan bahwa sikap itu bertentangan dengan nilai‐nilai keyakinan terdalam iman Kristen. Demikian juga di Afrika Selatan, Dutch Reformed Church, yang semula menjadi benteng pembenaran politik apartheid, pada akhirnya mulai mempertanyakan kebenaran pemahaman itu. Di Jerman kita mengenal “Barmen Declaration” (1934) dari “Gereja Yang Mengaku” (Die bekennende Kirche) yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu‐satunya Firman Allah yang harus didengar, dipercaya dan ditaati. Deklarasi itu sendiri tidak secara terang‐terangan berbicara mengenai Hitler, atau mendukung kanditat dari partai oposisi. Tetapi dengan melakukan itu, gereja sesungguhnya sedang menantang pemberhalaan dan totalitas negara di era Nazi itu. Aras 2: Mendidik Anggota Gereja Mengenai Isuisu Khusus Pendidikan ini penting dilakukan sebab tidak semua anggota jemaat mempunyai pemahaman yang benar mengenai apa yang sesungguhnya sedang berlaku di dalam negara. Pada aras ini gereja menerima pertanggungan jawab untuk mengaitkan imannya yang sangat umum dengan isu‐isu politik secara khusus. Di kalangan Uskup‐uskup Katolik di Amerika Serikat di permulaan tahun 1980 diperkembangkan dokumen‐dokumen studi yang mengesankan mengenai isu‐isu politik seperti misalnya perang nuklir dan kehidupan ekonomi. Demikian juga di kalangan gereja‐gereja Protestan. Di dalam PGI, setidak‐tidaknya dalam periode 2004‐2009 telah empat kali dilakukan pendidikan politik bagi anggota‐anggota gereja membahas pokok‐pokok khas berkaitan dengan perkembangan negara sejak era reformasi dan tempat gereja di dalamnya.
64 Visi Kristen Mengenai Politik Aras 3: Menggiatkan Lobilobi Gereja Melakukan lobi‐lobi juga adalah upaya yang bisa dilakukan gereja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa dialamatkan kepada Pemerintah dan atau DPR. Yang kurang langsung, tetapi sering lebih efektip adalah bagi pembelaan legislasi untuk membangkitkan kewaspadaan guna menghujani para legislator dengan komunikasi‐komunikasi mengenai berbagai isu. Ini bisa menimbulkan kesan, kadang‐kadang juga ilusi, bahwa posisi yang dibela itu mendapat dukungan luas. Aras 4: Mendukung Caloncalon Tertentu Bagi Suatu Jabatan Di dalam gereja‐gereja di negara‐negara Barat yang demokratis, langkah ini jarang ditempuh. Memang kurang alasan untuk melakukan ini. Tetapi di Amerika Serikat, gereja‐gereja etnis sering memberikan dukungan langsung kepada kandidat tertentu yaitu yang mempunyai rekam jejak yang baik di bidang hak‐hak asasi manusia. Demikian juga mereka yang mempunyai rekam jejak yang baik di bidang keadilan sosial. Itu berarti, tidak serampangan gereja memberikan dukungan. Memang masalah bisa muncul apabila ada sekian banyak calon yang mencalonkan diri dan semuanya meminta dukungan gereja, apalagi kalau sajian program mereka tidak jelas. Kalau ambisi‐ambisi mereka saling bertentangan satu sama lain, maka gereja mestilah sungguh‐sungguh harus mempunyai catatan rekam jejak mere a, sehingga dapat menilai secara obyektif. k Dalam Pemilu Presiden 2004‐2009, “Surat Penggembalaan” PGI secara jelas mendorong orang Kristen untuk memilih dengan cerdas dan mendengarkan hati nurani. Secara eksplisit dikatakan, bahwa yang dipilih bukan hanya sekadar presiden melainkan juga bangunan koalisi yang ada di belakangnya. Dari rumusan ini, lalu muncul anggapan bahwa PGI telah mengarahkan orang Kristen
Disampaikan dalam: 65 untuk memilih kandidat tertentu. Sejatinya memang begitu, tetapi bukan karena pertimbangan orang per orang, melainkan karena telah menyentuh ideologi bangsa. Dalam penilaian PGI, negara dan bangsa bisa dibahayakan apabila Pancasila tidak dikemukakan secara tegas sebagai satu‐satunya ideologi negara dan pilar bangsa. Ini dilihat sebagai keadaan krisis. Maka dalam keadaan krisis itu, PGI menganjurkan agar memilih seorang presiden yang benar‐ benar menegaskan mendukung Pancasila dan mengamalkan nilai‐ nilainya. Aras 5: Menjadi Partai Politik Adanya partai‐partai demokrat Kristen di negara‐negara Eropa dan Amerika Latin membuktikan, bahwa bahkan sampai ke aras ini perkembangan pemahaman politik di kalangan orang Kristen telah menempuh sejarah yang panjang. Partai‐partai politik memang harus menentukan posisi, sebagian atas dasar apakah akan memperoleh suara. Ketika menentukan posisi, gereja‐gereja mestinya bebas membela kebijakan. Kalau perlu juga bagaimana mendorong pihak oposisi menentukan kebijakannya bagi tahun‐ tahun mendatang. Gereja‐gereja pun dapat mengambil jarak dari mereka yang hanya mengedepankan ambisi‐ambisi pribadi. Sebagai demikian, gereja tetap mengambil posisi sebagai yang melayani dan mempengaruhi semua partai‐partai politik. Tetapi keadaan yang sangat luarbiasa, seperti di era Nazi Hitler bisa memaksa gereja untuk berpihak dan berhadapan dengan partai berkuasa. Bahkan bukan tidak mungkin gereja mendirikan partai politik sendiri. Jadi tidak sebarang waktu gereja mendirikan partai politik. Hanya dalam keadaan kritis, ketika semua upaya telah habis.
66 Visi Kristen Mengenai Politik Aras 6 embangkangan Sosial31 Suatu pembangkangan sosial dapat dilakukan, khususnya terhadap UU atau produk hukum lainnya yang tidak disetujui, dan segala macam cara sudah ditempuh. Cara ini misalnya telah ditempuh oleh Martin Luther King Jr. Syarat‐syaratnya harus dipenuhi, yaitu terbuka, nir‐kekerasan dan tidak ada upaya untuk mengelak dari konsekuensi‐konsekuensi hukum. Kadang‐kadang pembangkangan sosial juga dilakukan untuk menetapkan bahwa suatu UU spesifik tidaklah konstitusional. Kalau orang Kristen melakukan pembangkangan sosial, bukanlah supaya mereka menjadi murni, karena tidak ada seorangpun mampu melakukan itu. Maksudnya adalah untuk mengkomunikasikan, dengan cara yang sangat mendesak, bahwa hukum atau UU atau kebijakan yang ditempuh pemerintah bertentangan dengan nurani Kristen. : P Aras 7: Berpartisipasi Dalam Revolusi Ikut serta di dalam revolusi adalah cara paling serius di dalam keterlibatan politik karena ia mencakupi rekonstitusi dari perjanjian politik itu sendiri. Lagi pula, karena revolusi bisa mengarah kepada tindakan kekerasan. Orang Kristen baru mengambil sikap ini apabila keadaan benar‐benar sudah sangat serius, tidak tertolong lagi dengan cara‐cara biasa. Di dalam sejarah, sikap seperti in memang pernah dialami. Ketika perang saudara di Zimbabwe, kelompok‐kelompok gereja bekerjasama dengan kaum revolusioner. Demikian juga dengan beberapa peristiwa di Amerika Latin. WCC dengan “Programme to Combat Racism” pernah digelar, 31 Tentang pembangkangan sosial, lihat juga buku kecil saya berjudul Civil Disobedience, Pembangkangan Sosial dan/atau Ketidaktaatan Warga Negara Dalam Bingkai Negara Demokrasi, Jakarta, 2009.
Disampaikan dalam: 67 dan inipun mendapat perlawanan dari banyak gereja yang tidak sepakat. Maka gereja memang harus sangat berhati‐hati sebelum mengambil jalan revolusi, sebab kecenderungan memutlakkan diri di dalamnya sangat besar. Pada akhirnya memang gereja committed bagi keterlibatan politik. Ia adalah bahagian dari civil society. Tujuh aras ini memang tidak harus berurutan dilakukan. Juga bukan sesuatu yang mutlak. Tetapi inilah pilihan‐pilihan yang mungkin, yang bisa dilakukan gereja dan orang Kristen, dengan memperhatikan perkembangan di dalam masyarakat. Satu hal perlu dicatat, bahwa orang Kristen harus memperlihatkan rasa hormat terhadap mereka yang tidak sependapat dengan presuposisi‐ presuposisi religius mereka. Di kalangan Kristen, kita mengenal sayap kanan dan atau kiri di dalam pemahaman dan sikap terhadap politik. Tidak usah harus disesuaikan dan dipaksakan agar selalu sesuai dengan satu pandangan.
68 Visi Kristen Mengenai Politik VI. ADAKAH KESATUAN VISI KRISTEN TERHADAP POLITIK? Setelah mengedepankan beberapa aspek dari tulisan Wogaman, maka dalam bagian terakhir tulisan ini kita mengajukan pertanyaan, adakah kesatuan visi Kristen terhadap politik? Tulisan ini sesungguhnya telah memperlihatkan bahwa visi itu ada. Namun kita perlu mempertajamnya. Sebagaimana kita maklum, di Indonesia orang‐orang Kristen bebas memasuki partai politik manapun, kendati lebih banyak di dalam partai‐partai bersifat kebangsaan. Di DPR‐RI maupun DPRD, wakil‐wakil rakyat yang beragama Kristen merupakan anggota‐anggota dari partai‐partai politik yang beraneka ragam. Alhasil, mereka tunduk kepada “ideologi”, program dan penugasan partai masing‐masing. Bisa juga dikatakan, mereka masing‐masing mempunyai perspektif berbeda tentang politik. Apakah itu berarti bahwa tidak akan ada kesatuan visi di antara orang‐orang Kristen ini? Tidak usah harus begitu. Ada banyak hal yang mempersatukan. Yang mempersatukan itu, tentulah jangan pertama‐tama karena adanya rasa terancam oleh pihak lain, dan karena itu harus bersatu. Misalnya, karena kepentingan Kristen terlalu diremehkan selama ini. Kalau hanya begitu, maka dasarnya sangat rapuh. Ketika ancaman itu tidak ada lagi, lalu kesatuan (visi) menjadi buyar. Saya lebih suka merumuskan visi bersama itu dengan meletakkannya di atas dasar yang jauh lebih kuat. Pertamatama, para politisi adalah orang‐orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Segala kuasa baik di atas bumi maupun di surga telah diserahkan ke dalam tangan‐Nya. Itu berarti, Ia adalah Tuhan atas sejarah. Sebagai demikian, orang‐orang Kristen yang duduk di dalam bidang politik juga dipanggil untuk ikut mengarahkan sejarah termasuk sejarah bangsa. Sebagai orang Kristen, mereka harus
Disampaikan dalam: 69 yakin bahwa keberadaan bangsa ini dimungkinkan karena Allah berkenan mendirikannya, sebagaimana secara sangat khikmat dirumuskan dalam “Pembukaan UUD 1945”. Maka, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Paul L.Lehmann, seorang etikus berkebangsaan Amerika, orang Kristen harus sangat sensitif terhadap apa yang sedang dilakukan Allah di dalam dunia ini, yaitu menjaga agar kehidupan manusia tetap manusiawi, mencapai kedewasaan manusia, yaitu manusia baru.32 Kedua, sebagaimana dikatakan Wogaman,33 setiap politisi Kristen mesti mencamkan bahwa dunia politik adalah arena di mana terjadi pertemuan antara kemanusiaan dan Allah. Tentu saja pandangan ini jangan membawa politisi Kristen kepada sikap arogan, seakan‐akan hanya mereka yang punya hak istimewa mengetahui kehendak Allah. Sebaliknya, pengetahuan ini justru harus makin membuat para politisi Kristen rendah hati dan “gentar” sebab “tanah tempat kamu berpijak adalah kudus”. Maka tugas politisi Kristen adalah terus berusaha mencari tau kapankah “pertemuan” itu terjadi dan dalam bentuk apa. Kalau sudah tahu, bagaimana menanganinya. Ketika ketidakadilan terjadi misalnya, politisi Kristen diharapkan mempunyai “mata tajam” dan “telinga peka” untuk melihat dan mendengar, bahwa di sanalah pertemuan kemanusiaan dan Allah itu terjadi. Dengan kata‐kata lain, visi politik Kristen adalah memperjuangkan keadilan di mana ketidakadilan terjadi, meringankan penderitaan kemiskinan, di mana kemiskinan merajalela, dan seterusnya. Undang‐undang yang dihasilkan mestilah sungguh‐sungguh berpihak kepada yang menderita ini. 32 Paul L.Lehmann, Ethics in a Christian Context (New York: Harper & Row, 1963), p. 117. 33 Wogaman, op.cit. p. 362.
70 Visi Kristen Mengenai Politik Ketiga, politisi Kristen mesti mampu menerjemahkan makna pengakuan iman, bahwa melalui Yesus Kristus, Allah mengasihi dunia ini. Ini juga berarti, mengasihi setiap orang Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, kepentingan. Bagaimana jadinya seorang politisi Kristen yang tidak sensitif terhadap hak‐hak asasi manusia yang dengan sewenang‐wenang diinjak‐injak. Ketika korban‐korban Peristiwa Semanggi pada tahun 1998, dengan sangat sewenang‐wenang diputuskan oleh DPR‐RI sebagai bukan pelanggaran HAM berat, kita semua kecewa. Kita tahu bahwa peristiwa itu sungguh serius. Itulah pelecehan terhadap manusia sebagai citra Allah sebagaimana ditegaskan oleh Alkitab. Keempat, seorang politisi Kristen selalu diperhadapmukakan dengan persoalan politik tertinggi: apakah kehendak manusia dan kekuasaan politik hendak dipersembahkan bagi hal‐hal yang baik ataukah demi melayani diri sendiri dan kepentingan diri. Drama Kristus, kata Wogaman adalah ujian dari kuasa kasih Allah atas kejahatan dan kefasikan manusia, dan iman kebangkitan menyatakan kemenangan terakhir kasih atas kejahatan. Rumusan‐rumusan ini barangkali belum cukup “praktis”. Namun demikian, setiap politisi Kristen, apapun latarbelakang partai politiknya bisa menerjemahkannya ke dalam program partai masing‐masing dengan bertolak dari iman Kristen itu. Saya mau menutup tulisan ini dengan mengingatkan, bahwa sesungguhnya kita mempunyai sebuah “Grand Program” sebagaimana dirumuskan dalam Lukas 4:18‐19: “Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orangorang tawanan, dan penglihatan bagi orangorang buta, untuk membebaskan orangorang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.”