PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL RT/RW PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN MUSTIKAJAYA 2023
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya, Digitalisasi Panduan Penyusunan Laporan Penggunaan Bantuan Operasional RT/RW telah terselesaikan. Buku panduan ini bertujuan sebagai media Informasi terkait Bantuan Operasional yang diberikan bagi RT/RW di Kecamatan Mustikajaya dan juga dapat sebagai acuan/panduan dalam penyusunan Laporan Penggunaan Bantuan Operasional RT/RW. Dalam penyusunan buku panduan ini mungkin terdapat banyak kekurangan dalam penyajian informasi, oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat diharapkan agar dimasa mendatang dapat lebih baik. Bekasi, Juli 2023 Penyusun
DAFTAR ISI 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Hak dan Kewajiban RT/RW 4. Peruntukan Bantuan Operasional RT/RW 5. Batas Waktu Penyampaian Laporan Penggunaan 6. Format Laporan Penggunaan 7. Syarat Kelengkapan Berkas Pertanggungjawaban Belanja − Makan Minum kegiatan − Alat Tulis Kantor − Peralatan / perlengkapan kegiatan − Belanja Pemeliharaan dan Jasa
1. Latar Belakang Dalam melaksanakan pelayanan pubik, pemerintah membentuk organisasi penyelenggara. Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu instansi pemerintah yang terbagi ke dalam unit-unit pelayanan yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Realitanya pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik, tidak mampu berjalan sendiri, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya adalah RT/RW. Dalam hal ini, kecamatan dan kelurahan yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung merasakan betul dampak ataupun pengaruh RT/RW. Adanya kontribusi dari RTRW jelas sangat membantu kinerja pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik. Pemerintah Kota Bekasi memandang RT/RW adalah mitra dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi. , pada pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf 4 bahwa dalam melaksanakan tugasnya membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan, Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga mendapatkan Bantuan Operasional (Banop) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi.
2. Dasar Hukum a. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Kota Bekasi. b. Bantuan Operasional ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 149/Kep.30-Tapem/I/2023 tentang Pemberian Bantuan Operasional Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kota Bekasi. c. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 149/929/SETDA.Tapem tentang Pelaporan Pertanggungjawaban Dalam Memberikan Bantuan Operasional Rukun Warga dan Rukun Tetangga Di Kota Bekasi. 3. Hak dan Kewajiban Banop dipergunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan operasional RT dan/atau RW di wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut : − Bantuan Operasional RT berupa uang sebesar Rp 1.548.000,00; − Bantuan Operasional RW berupa uang sebesar Rp 2.175.000,00. Bantuan Operasional RT/ RW dalam mekanismenya diberikan per Triwulan dan dibayarkan di awal Triwulan yang ditransfer ke rekening pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga dengan dilengkapi tanda terima. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas Bantuan Operasional yang telah direalisasikan pada Triwulan sebelumnya kepada Lurah serta memberikan tembusan laporan kepada warga masyarakat melalui musyawarah RW/RT.
4. Peruntukan Bantuan Operasional Bantuan Operasioanal bukan untuk membiayai uang Lelah/ insentif/ gaji/ honorarium atau sejenisnya Ketua RT dan Ketua RW. Bantuan Operasional diberikan untuk membiayai diantaranya : - Makanan dan minuman kegiatan; - Alat tulis kantor; - Peralatan dan/atau perlengkapan kegiatan; - Belanja pemeliharaan dan jasa. 5. Batas Waktu Penyampaian Laporan Penggunaan Pemberian Bantuan Operasional RT/RW Triwulan berikutnya, dapat diberikan apabila telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan operasional yang telah direalisasikan pada Triwulan sebelumnya kepada Lurah serta memberikan tembusan laporan kepada warga masyarakat melalui musyawarah RW/RT.
6. Format Laporan Penggunaan LAPORAN PENGGUNAAN UANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA BULAN : ............................. RT/RW : ............................. KELURAHAN : ............................. NO KEGIATAN JUMLAH KETERANGAN I SALDO BULAN LALU Rp. ......................... II PENERIMAAN UANG PENYELENGGARAAN BULAN INI Rp. ......................... JUMLAH PENERIMAAN (Saldo + Penerimaan) Rp. ......................... III PENGELUARAN 1. ................ 2. ................ 3. dst (dilaporkan sesuai dengan pengeluaran di wilayah) Rp. ......................... Rp. ......................... dst JUMLAH PENGELUARAN Rp. ......................... SISA UANG PENYELENGGARAAN (jumlah penerimaan – jumlah pengeluaran) Menjadi saldo bulan berikutnya Rp. ......................... KETUA RW / RT ...., Tandatangan dan stempel RW/RT Nama jelas RW/RT ................................. BENDAHARA RW/RT, Nama jelas dan tandatangan ................................................. Diketahui, LURAH ...... Tandatangan dan stempel .................................................... NIP. ...........................................
7. Syarat Kelengkapan Berkas Pertanggungjawaban a. Makan Minum Kegiatan − Undangan − Daftar Hadir Rapat − Notulen / Laporan Hasil Rapat − Kuitansi Panjang dan/atau Nota/Bon disertai stempel toko − Dokumentasi Barang − Dokumentasi Kegiatan b. Alat Tulis kantor (alat tulis kantor, Cetakan dan Penggandaan) − Kuitansi Panjang dan/atau Nota/Bon disertai stempel toko − Dokumentasi Barang c. Peralatan/Perlengkapan Kegiatan − Kuitansi Panjang dan/atau Nota/Bon disertai stempel toko − Dokumentasi Barang d. Belanja pemeliharaan dan jasa (Pemeliharaan Inventaris RT/RW, contoh service AC, service computer, service laptop) − Kuitansi Panjang dan/atau Nota/Bon disertai stempel toko − Dokumentasi Baraewqqng
CONTOH – CONTOH SPJ a. Makan Minum Kegiatan Tanggal Nota Stempel Toko
b. Alat Tulis kantor Tanggal Nota Stempel Toko
c. Peralatan/Perlengkapan Kegiatan Tanggal Nota Stempel Toko
d. Belanja Pemeliharaan dan Jasa