Rekonsiliasi Gaji Terpusat dan Pengajuan Pengesahan SKPP ke KPPN

PTEANTGAGAASCJJIKAUTPREAPARNKPRPUEEESKKNAOPGTNPEDNSSAIALNHIAASNI

BerdasarkanPeraturan Direktur Jenderal
Perbendahaaan Nomor:PER-2/PB/2018 tentang
Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan

Database Gaji Terpusat

Rp

Rp

Rp

KPPN JAKARTA II

TATA CARA REKONSILIASI
GAJI TERPUSAT



Berdasarkan monitoring masih terdapat Rekonsiliasi Gaji Induk yang gagal,
dalam rangka meminimalisir kegagalan perlu diperhatikan kesalahan yang
terjadi dan solusi sebagai berikut:

Validasi nomor gaji sama yang pernah dimintakan

sebelumnya. Nomor gaji sama dimintakan dua kali oleh

satker sehingga tertolak oleh system.


SOLUSI: Gaji ditolak, Satker memperbaiki
dengan membuat gaji dengan nomor gaji
yang baru.
.

Validasi Pegawai tidak ada di dalam database KPPN.
Pada gaji satker ada pegawai baru namun di dalam
database KPPN NIP pegawai tersebut tidak ada.

SOLUSI: Kemungkinan ada pegawai baru
(CPNS/Pindahan). Satker menyampaikan ADK
pegawai baru (*.KRM) ke KPPN. Untuk pegawai

baru karena mutasi masuk, pastikan sudah
diterbitkan SKPP dari satker lamanya. Atau bisa
karena adanya perubahan NIP pegawai, untuk itu
sertakan ADK perbaikan NIP (.kor) beserta data

dukung perubahan NIP seperti SK CPNS/PNS.

Validasi pegawai data di KPPN berkedudukan
Pindah namun masih dimintakan gaji. Data di KPPN
sudah dinonaktifkan menjadi berkedudukan 05
(Pindah). namun di gaji satker masih tetap dimintakan.

SOLUSI: Gaji Satker ditolak, satker cek status
pegawai tsb, apakah berstatus pindah dan terbit
SKPP atau pegawai baru yang sebelumnya pernah
bertugas di satker tsb. Jika pegawi pindah, maka
tidak boleh dimintakan gaji apapun. Jika pernah

bertugas di satker tsb, maka sertakan ADK
pegawai baru (*KRM).

Validasi Pegawai berkedudukan Aktif di satker lain.
Validasi ini untuk mencegah pembayaran Ganda antar
satker dan antar KPPN. Data Pegawai ada 2 yang sama-
sama berkedudukan aktif di dua satker.
CONTOH: (Pegawai A berkedudukan 01 di sakter A dan
satker B. Ketika satker B mengajukan gaji maka akan
tertolak, karena ada NIP dengan kedudukan yang sama
aktif di satker A, begitu juga dengan sebaliknya).

SOLUSI: Satker melakukan pengecekan status
kepegawaian ybs, jika merupakan pegawai

baru/mutasi masuk, apakah sudah diterbitkan
SKPP dari satker lama. Jika SKPP sudah terbit,
minta satker lama mengkoordinasikan ke KPPN
mitra kerjanya, guna penonaktifan data pegawai

di GPP Terpusat KPPN. Kondisi diatas tidak
berlaku jika pegawai tersebut dipekerjakan.
Misalkan ada pegawai di satker A dipekerjakan
dan berkedudukan 08 (satker baru), pegawai

tersebut berasal dari satker B dan
berkedudukan 10 (satker asal), dengan kondisi
ini tetap bisa dibayarkan. Kedudukan 08 dan 10

adalah berpasangan.

Terjadi Gagal Validasi anak dewasa. Berdasarkan
database di KPPN terdapat validasi gagal anak dewasa,
sehingga diperlukan surat keterangan kuliah dari
kampus tempat anak kuliah dan jika sudah berusia
diatas 25 tahun.



SOLUSI: Gaji Satker ditolak, satker harus
memperbaiki isian data anak pegawai Dewasa :
Maka dikeluarkan dari data pegawai isian
tertanggung Surat Keterangan Kuliah : Maka perlu
diisi surat keterangan kuliah di isian anak kuliah.

Validasi jumlah gaji terusan maksimal 4 kali untuk
K/L Umum, dan 6/12/18 Kali untuk K/L TNI Polri,
memperhitungkan tanggal meninggal.

Maksimal gaji terusan adalah 4 bulan : misalkan
meninggal tanggal 10 Januari 2018, maka

terusannya adalah Februari, Maret, April, Mei.
Gaji Juni akan tertolak (habis), Namun untuk
satker Polri dan TNI, bisa sampai 6/12/18 bulan
dengan disertai dokumen pendukung Pemberian
Penghargaan Pahlawan / Bhayangkara Nararya.

Validasi kekurangan gaji tidak boleh dimintakan
berdasarkan Jenis SK No : 99 SK lain-lain. Misalkan
satker membuat Kekurangan gaji dengan dasar 99 (SK
lain- lain maka tidak bisa dibuat, sebab tidak jelas
peruntukannya.

SOLUSI: Gaji Satker tertolak karena menggunakan
jenis SK No. 99, tidak jelas peruntukannya apakah

kekurangan Gaji Pokok, Tunjangan
Struktural/Fungsional, Tunjangan Umum dll.

Validasi kekurangan gaji dengan elemen gaji dan
jenis SK. Misal satker mengajukan kekurangan gaji jenis
SK kenaikan pangkat, tidak boleh muncul selisih
tunjangan umum.

SOLUSI: Gaji Satker tertolak karena jika
mengajukan kekurangan gaji harus sesuai dengan
peruntukannya, jika Kenaikan pangkat maka hanya
boleh ada selisih Gaji Pokok, Tunj Istri, Tunjangan

Anak, Tunjangan Umum, Tunjanngan Papua dan
Tunjangan Terpencil, elemen gaji lain tidak
diperbolehkan.

Validasi Kekurangan Gaji belum ada SK Perubahan di
KPPN. Satker mengajukan kekurangan gaji berdasarkan
SK tertentu (misal SK Kenaikan pangkat dengan nomor
agenda baru 0010). Namun SK tersebut belum pernah
dimintakan gaji induk sama sekali. Sehingga SK
Perubahan nomor agenda 0010 itu belum pernah masuk
ke KPPN.

SOLUSI: Gaji tertolak, kekurangan gaji harus
didahului dengan Gaji induk dengan SK nomor

agenda baru dan terdefault, sehingga SK
perubahan tersebut masuk ke dalam database
KPPN. Baru setelah gaji induk sudah masuk, bisa

dimintakan kekurangan gajinya.

PENYAMPAIAN DAN


PMENAGSEASDAAHRAUNRSAKTPCPOSVEILDA-1M9A

A.

SKPP dan dokumen pendukung, surat permintaan
penonaktifan supplier yang telah ditandatangani
oleh KPA, di scan dan disimpan dengan format file
.pdf;

B.

Untuk menjaga keamanan file dokumen SKPP
satuan kerja agar memberikan password 6 (enam)
digit kode satker;

C.

Satuan kerja menyampaikan dokumen file SKPP
beserta dokumen pendukungnya melalui alamat email
[email protected] menggunakan email
resmi satuan kerja yang terdaftar pada KPPN;

D.

Berkas asli SKPP beserta dokumen pendukungnya
tetap dikirimkan ke KPPN Jakarta II melalui jasa
pengiriman pada kesempatan pertama atau setelah
masa darurat Covid-19 dinyatakan selesai;

E.

Untuk menghindari SKPP gagal mendapat digital
signature, satuan kerja agar memperhatikan
petunjuk teknis sebagai berikut:
1) Pastikan file SKPP yang dikirim adalah pdf hasil

scan, bukan convert ke pdf.
2) File SKPP yang di scan terpisah dari dokumen

pendukung dan surat permohonan penonaktifan
supplier dengan urutan SKPP halaman 2 – SKPP
halaman 1.

F.

Untuk mempermudah koordinasi, mohon
mencantumkan nama dan nomor telepon selular
(HP) pejabat penandatangan SKPP dan
pegawai/petugas yang menangani SKPP saat
mengirimkan email SKPP ke KPPN;

G.

SKPP yang sudah benar akan
dilanjutkan dengan proses
pengesahan menggunakan surat
keterangan pengesahan SKPP
yang ditandatangani secara
elektonik oleh pejabat
yang berwenang.