Pengembangan Ubi Kayu - Tika

Gejala. Gejala awal berupa lesio berwarna abu-abu mirip bekas tersiram
air panas. Lesio dibatasi oleh tulang-tulang daun sehingga terbentuk lesio
menyudut, terlihat lebih jelas pada sisi bawah daun (Gambar 12). Terdapat
empat tingkatan gejala hawar yaitu: 1). Lesio berbentuk menyudut, 2).
Lesio meluas menjadi bercak nekrotik, 3). perlendiran massa bakteri yang
terjadi pada tangkai, helai daun, serta batang, dan 4). mati pucuk.
Kerusakan akibat infeksi bakteri dapat diamati pada jaringan muda dan
dinding bagian luar dari pembuluh kayu. Tanaman muda lebih rentan
dibandingkan tanaman tua.
Pengendalian. Menanam varietas tahan/toleran, menggunakan bibit
yang sehat, sanitasi lingkungan, eradikasi tanaman dan bibit sakit, tanam
tumpangsari.

Gambar 12. Gejala serangan penyakit bakteri hawar, X. campestris
pv.Manihotis.

c. Gulma
Pertumbuhan ubi kayu dalam dua bulan pertama sangat lambat, sedangkan
gulma tumbuh lebih cepat sehingga gulma perlu dikendalikan. Gangguan gulma
terutama terjadi pada awal pertumbuhan sejak tanam hingga berumur 3–4
bulan sebelum kanopi tanaman menutup.
Frekuensi penyiangan tergantung populasi gulma, curah hujan, sistem tanam,
dan kesuburan tanah. Penyiangan minimal dilakukan dua kali, yaitu pada umur
30 dan 60 hari. Penyiangan dapat dilakukan secara manual atau dengan
herbisida. Pada populasi gulma yang tinggi, penyiangan meningkatkan hasil 43%
hingga 100%.

43

7. Teknologi Panen dan Pasca Panen
a. Penentuan Saat Panen
Ubi kayu berumur genjah dapat dipanen pada umur 6–8 bulan, yang
berumur sedang dipanen umur 8–10 bulan, dan yang berumur dalam dipanen
umur 10– 12 bulan. Harga jual menjadi pertimbangan petani untuk segera
memanen atau menunda panen. Pada harga yang baik, petani cenderung
memanen lebih awal.
Penentuan umur panen tersebut sangat penting karena berkorelasi
dengan kadar air dan kadar pati. Kadar air berkurang dengan semakin tua
umbi. Sebaliknya kadar pati meningkat sejalan dengan bertambahnya umur
tanaman (Tabel 16).

Tabel 16. Kandungan pati ubi kayu pada beberapa umur panen.

Umur tanaman (bulan) Kandungan pati umbi (%)

Varietas UJ51) Varietas UJ52)

7 12,8 14,3
8 14,6 16,2
9 18,7 23,0
10 21,73 39,5

Sumber: 1) Nurdjanah et al. (2007), 2)Susilowati et al. (2008).

b. Cara panen
Sebagian besar ubi kayu dipanen secara manual dengan mencabut

atau menggunakan pengungkit bila kondisi tanah keras. Hanya pada
perusahaan besar yang memanen menggunkan harvester. Pada cara
manual, setelah tanaman dicabut, umbi dipisahkan dari batang dengan cara
memotong tangkai umbi, membersihkan umbi dan memasukkannya dalam
karung atau langsung dimasukkan truk yang akan mengangkut ke pabrik/
pedagang (Gambar 13).

44

Gambar 13. Ubi kayu yang dipanen, ditimbang oleh pedagang pengumpul,
dan langsung diangkut ke pabrik

Umbi segar yang telah dipanen harus segera diproses dan
dimanfaatkan. Penundaan selama 3 hari menyebabkan kerusakan umbi,
yaitu menjadi poyoh akibat physiological deteriotion yang ditandai warna
biru pada daging umbi. Penundaan penangan umbi, terutama yang luka
pada saat dipanen rentan terinfeksi jamur Aspergillus spp., Penicillium spp.,
Mucor spp. yang mengakibatkan umbi rusak dan membusuk (Gambar 14).

Gambar 14 . Gejala pembusukan fisiologis (kiri), dan infeksi berbagai jamur
pasca panen.

C. REGISTRASI DAN SERTIFIKASI LAHAN
Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agricultural

Practices for Fruit and Vegetables) yang sesuai dengan kondisi Indonesia (Indo-
GAP) sebagai panduan budidaya dalam proses produksi untuk menghasilkan
produk aman konsumsi, bermutu dan diproduksi secara ramah lingkungan telah
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/
2009.

45

Perwujudan penerapan budidaya buah dan sayur yang baik dinyatakan
dengan penerbitan nomor registrasi yang diberikan sebagai hasil penilaian
kebun/lahan usaha.

Bagi yang sudah mendapat nomor registrasi selanjutnya siap untuk dapat
ditindaklanjuti dengan sertifikasi produk oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau
yang ditunjuk. Tatacara registrasi kebun atau lahan usaha ini sudah diatur dalam Peraturan
Menteri Pertanian Nomor : 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tatacara Penerapan Dan
Registrasi Kebun Atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah Dan Sayur Yang Baik.

Tatacara Permohonan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha
1. Proses dan Syarat Permohonan

a. Proses permohonan sampai dengan penerbitan nomor registrasi paling lama 6
bulan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapang;

b. Permohonan registrasi kebun/lahan usaha diawali dengan pengajuan formulir
permohonan;

c. Formulir permohonan registrasi meliputi permohonan untuk registrasi baru dan
registrasi perpanjangan;

d. Pemohon registrasi baru mengajukan permohonan kepada dinas pertanian
provinsi melalui dinas pertanian di Kabupaten/Kota dengan mengisi formulir;

e. Adapun proses dan syarat perpanjangan bagi permohonan perpanjangan
adalah sebagai berikut :
1) Pemohon mengajukan permohonan perpanjang registrasi kepada dinas
pertanian provinsi melalui dinas pertanian di Kabupaten/Kota sesuai form
2) Prosedur perpanjangan nomor registrasi dilaksanakan sama dengan proses
registrasi awal, dengan mengajukan permohonan paling lambat 30 hari
kerja sebelum masa berlaku nomor registrasi berakhir.
3) Pemohon yang masa berlaku nomor registrasinya telah berakhir tetapi
sudah mengajukan permohonan perpanjangan tetap dapat melaksanakan
kegiatannya sampai terbit keputusan hasil penilaian yang tetap dan untuk
sementara waktu akan diterbitkan persetujuan oleh Kepala Dinas Provinsi.
4) Pemohon perlu mengajukan permohonan registrasi baru apabila terjadi
perubahan kepemilikan lahan, jenis komoditas yang diusahakan maupun
lokasi kebun/lahan usaha.

46

f. Pemohon registrasi harus memenuhi persyaratan :
1) Telah memahami dan menerapkan GAP
2) Telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip PHT
3) Telah memahami dan menerapkan SOP
4) Telah melakukan pencatatan/pembukuan

g. Bagi pemohon kelompok tani/gabungan kelompok perlu menambahkan
persyaratan dokumen diantaranya:
1) Pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan
pelaksanaan GAP sesuai keputusan kelompok.
2) Struktur organisasi penerapan GAP.

2. Verifikasi
Verifikasi yang dimaksud adalah penilaian dokumen administrasi terhadap
berkas / dokumen permohonan yang dilaksanakan oleh petugas Pembina.

a. Apabila ditemukan kekurangan/ketidaklengkapan, maka berkas/dokumen
akan dikembalikan ke pemohon agar diperbaiki/dilengkapi

b. Apabila berkas/ dokumen telah lengkap, maka berkas/dokumen akan
disampaikan ke kepala dinas untuk ditindaklanjuti.

3. Penilaian
Penilaian yang dimaksud adalah penilaian lapang yang dilakukan oleh petugas
penilai untuk melihat tingkat kepatuhan dalam menerapkan GAP.
a. Proses penilaian dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/perintah dari
Kepala Dinas
b. Penilaian lapang dilakukan dengan menggunakan check list Penilaian
Kebun/lahan

4. Hasil penilaian
a. Hasil penilaian lapang dinyatakan dengan kategori :
1) Lulus
a) Pemohon dinyatakan lulus, apabila memenuhi 100% kategori kegiatan
wajib (W), minimal 60% kegiatan kategori Sangat Anjuran (SA) dan
minimal 40% kegiatan kategori Anjuran (A).
b) Bagi pemohon baru dapat diterbitkan nomor registrasi kebun/lahan

47

usaha dan diberikan surat keterangannya. Sedangkan bagi pemohon
perpanjangan dapat memperoleh perpanjangan nomor registrasi atau
memakai nomor registrasinya kembali yang diterakan dalam surat
keterangan yang baru.
2) Lulus dengan catatan perbaikan
a) Hasil ini diberikan apabila ditemukan ketidakpatuhan/ penyimpangan
kegiatan khususnya pada kategori Sangat Dianjurkan (SA) dan
Anjuran (A) sehingga tidak memenuhi syarat minimal.
b) Dalam waktu tidak terlalu lama (maksimal 3 bulan sejak diterima
keputusan perbaikan) diharapkan dapat segera diperbaik;
c) Untuk hasil ini, bagi pemohon hanya diberitahukan nomor registrasi
kebun/lahan usahanya saja, sedangkan Surat Keterangan akan
diberikan apabila pemohon telah melakukan perbaikan sebagaimana
yang dimaksud dalam hasil penilaian.
d) Bila dalam kurun waktu perbaikan pemohon tidak juga melakukan
perbaikan, maka nomor registrasi yang telah diberikan dianggap batal
dan ditetapkan tidak lulus.
3) Tidak lulus
a) Hasil ini diberikan apabila ditemukan ketidakpatuhan/ penyimpangan
penerapan GAP terutama pada kategori Wajib (W) sehingga tidak
memenuhi syarat minimal.
b) Kepada pemohon disarankan:
i. Melakukan perbaikan pada aspek kegiatan penerapan GAP yang

tidak memenuhi persyaratan
ii. Mengajukan permohonan registrasi kembali setelah melakukan

perbaikan

b. Hasil penilaian selanjutnya disampaikan secara langsung kepada Kepala
Dinas Pertanian Provinsi untuk diproses lebih lanjut.

48

5. Alur registrasi kebun/lahan usaha

B.

Gambar 15. Alur registrasi kebun/ Lahan Usaha

1. Nomor registrasi dan surat keterangan hanya diberikan kepada kebun/lahan
usaha yang telah dinyatakan “lulus” memenuhi kriteria penilaian;

2. Masa berlaku nomor registrasi hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun berikutnya setelah didahului
dengan proses surveilan untuk pengesahannya;

3. Penerbitan nomor registrasi dan surat keterangan registrasi kebun/lahan
usaha dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pertanian ini;

4. Surat keterangan registrasi kebun/lahan usaha mengikuti format;
5. Pola urutan nomor registrasi mengikuti format sebagai berikut:

GAP.01 – 01.01.1 – I.001

Segmen1 Segmen2 Segmen3

49

Keterangan :

• Segmen 1 : GAP Hortikultura
• Segmen 2 : Kode lokasi provinsi, kode lokasi kabupaten/kota, nomor

kebun/lahan usaha (Untuk kode provinsi, kabupaten/kota mengacu
Permendagri No. 6 tahun 2008) (Lampiran 8)
• Segmen 3 : Kode kelompok Komoditas, urutan nomor komoditas yang
diregistrasi (mengacu pada SK Mentan No. 511/Kpts/PD.310/9/ 2006
(I) Buah Segar, (II) Sayur Segar, (III) Biofarmaka, (IV) Tanaman Hias).
6. Nomor registrasi dan surat keterangan registrasi kebun/lahan usaha
disampaikan kepada pemohon dengan memberikan tembusan dan atau
pemberitahuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Departemen
Pertanian c.q Direktorat Jenderal Hortikultura.
7. Nomor registrasi kebun/lahan usaha tidak bisa dipindahtangankan atau
diperjualbelikan.
8. Pelanggaran atau penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap nomor
registrasi kebun/lahan dan proses yang menyertainya dapat dikenakan
sanksi berupa pencabutan nomor registrasi.
9. Segala biaya yang timbul baik yang bersumber dari anggaran pemerintah,
swasta/masyarakat atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan
akibat proses registrasi kebun dan penerbitan surat keterangan dapat
ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata dengan tetap mempertimbangkan
asas kepatutan, transparansi dan akuntabilitas.

D. KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
1. Kelembagaan

Menurut Permentan Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016,
Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan
untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani,
mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas
Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu
kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar dapat
bersaing dalam melaksanakan kegiatan usaha tani dan dapat meningkatkan

50

kesejahteraan hidup petani itu sendiri. Peran kelembagaan pertanian bagi petani
antara lain: (a) menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh petani (sarana produksi),
(b) meningkatkan posisi tawar menawar petani dalam kegiatan ekonomi, sehingga
dapat mengurangi kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh petani (Anonim,
2012c).

Adapun peran kelembagaan pertanian secara spesifik dapat diuraikan
sebagai berikut:
1) Sebagai wadah petani untuk mengemukakan pendapat, keinginan, masalah-
masalah yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis (Rusmono, 2012); 2)
Memenuhi pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai
informasi yang dibutuhkan petani (Syahyuti, 2011); 3) Saluran pemasaran yang
mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau penyampaian barang-barang atau
jasa-jasa dari produsen ke konsumen (Setyowati, 2008); 4) Menghasilkan teknologi
pertanian dalam upaya memecahkan masalah-masalah petani dan pengguna
lainnya (Adnyana, 1999); 5) Menganalisis situasi-situasi yang sedang dihadapi oleh
petani dan melakukan perkiraan ke depan, menemukan masalah, memperoleh
pengetahuan atau informasi guna memecahkan masalah, mengambil keputusan dan
petani menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya (Erna, 2011); 6)
Menunjang pertanian terutama yang berhubungan dengan benih, pupuk, pestisida
dan permodalan (Sisfahyuni, 2008); 7) Menghimpun dana secara langsung dari
masyarakat atau petani dan fungsi pembiayaan di Indonesia meliputi bank
pemerintahan, bank swasta maupun lembaga keuangan non bank (Batubara, 2007);
8) Membantu menekan hilangnya hasil panen, peningkatan nilai produk dan
memperlancar hasil pertanian dari petani kemudian pemasaran yaitu suatu proses
distribusi dari petani hingga produsen tingkat pasar bahkan sampai ke tangan
konsumen (Lesmana, 2009).

2. Kemitraan
Lemahnya posisi petani ubi kayu dalam menghadapi pengaruh fluktuasi

harga, terutama disebabkan karena ubi kayu memiliki daya simpan yang
rendah, dan produktifitasnya juga rendah akibat modal usaha yang sangat terbatas,
disamping kebutuhan keluarga yang sudah sangat mendesak. Pendapatan
petani ubi kayu akan makin rendah karena pada saat dijual ke pabrik mendapatkan

51

mutu ubi kayunya rendah dan rafaksi yang ditentukan secara sepihak oleh
pabrik.

Berdasarkan keadaan yang ada, maka salah satu alternatif untuk
mengantisipasi masalah tersebut di atas, adalah dengan upaya mengadakan
kerjasama antara para petani produsen ubi kayu di satu pihak dengan
pengguna/pemakai ubi kayu (baik dengan kapasitas pabrik yang cukup besar,
maupun dengan kapasitas pabrik yang sedang) di pihak lain, sehingga dapat
diciptakan bentuk kerjasama kemitraan dengan tata niaga yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Banyak hal dapat dilakukan untuk menciptakan jaringan bisnis yang saling
menguntungkan semua pihak. Salah satu cara yang populer dan telah
dikembangkan pemerintah saat ini adalah dengan pola kemitraan. Di sektor
pertanian konsep kemitraan sudah berkembang cukup lama dalam bentuk kemitraan
agribisnis atau yang dikenal pula dengan sistem pertanian kontrak (contract
farming).

Menurut Soemardjo, dkk (2004), terdapat 5 (lima) pola kemitraan antara petani
dan pengusaha besar; (a) pola kemitraan inti-plasma, (b) pola kemitraan subkontrak,
(c) pola kemitraan dagang umum, (d) pola kemitraan keagenan, dan (e) pola
kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA).

Pola kemitraan yang digunakan pada usahatani ubi kayu adalah pola
kemitraan inti plasma. Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan antara petani,
kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang
bermitra usaha. Perusahaan bertindak sebagai pemberi pinjaman modal atau
saprodi disertai dengan pembinaan teknis berupa bimbingan langsung atau
penyuluhan mengenai cara penanaman, pemeliharaan, sampai pemanenan
tanaman dengan harapan kerjasama tersebut saling menguntungkan, utuh dan
saling berkesinambungan.

Pola inti plasma menggambarkan bahwa usaha besar atau usaha menengah
sebagai inti dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam
penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana saprodi, pemberian bimbingan
teknis manajemen usaha dan produksi, pembiayaan, dan pemberian bantuan
lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

52

Manfaat kemitraan usaha, antara lain: 1) Saling tukar pengalaman diantara
kedua belah pihak; 2) Meringankan tugas yang harus dihadapi oleh masing-masing
pihak; 3) Menggabungkan sumber daya dari dua pihak atau lebih akan
menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih baik (efektif dan efisien); dan 4)
Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk dapat mengembangkan
kemampuannya dalam mengembangkan usaha. Selain itu, manfaat melakukan
kerjasama dengan pihak lain, secara kelembagaan bermanfaat: 1) Membantu
mengatasi kelemahan atau kekurangan manajemen; 2) Mendapatkan informasi-
informasi baru; 3) Memperkuat dari aspek administrasi, organisasi maupun bisnis;
dan 4) Memperkuat kelembagaan dalam menghadapi tekanan-tekanan dari pihak
lain.

Pengembangan kemitraan usaha poktan/gapoktan harus mempunyai prinsip:
saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling menguntungkan, keterbukaan,
kesetaraan, dan keberlanjutan.

Bentuk kemitraan poktan/gapoktan dengan pihak lain, meliputi: magang ke
kelompok lain yang sudah lebih maju, magang ke suatu koperasi dalam pengelolaan
modal kelompok, kerjasama dengan BUMN dalam pemenuhan sarana produksi
kelompok secara kontinyu, kerjasama dengan perusahaan dalam pemasaran hasil
pertanian tertentu, kerjasama dengan LSM dalam pengembangan organisasi, dan
masih banyak lagi bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan.

Ciri-ciri poktan/gapoktan yang perlu menjalin kemitraan usaha, antara lain: 1)
Sudah mempunyai aturan-aturan; 2) Pengurus mampu melaksanakan tugas masing-
masing; 3) Mempunyai pencatatan keuangan yang dapat dilihat setiap saat dan
dapat dipertanggung jawabkan, dan 4) Usahanya sudah berhasil dan perlu
pengembangan.

Tahapan menjalin kerjasama kelembagaan petani dengan pihak lain, sebagai
berikut:
• Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi atau kebutuhan agar

usahanya lebih berkembang. Permasalah/kebutuhan untuk pengembangan
usaha yang diperoleh dipilih yang paling prioritas sebagai bahan untuk
penetapan kerjasama dengan siapa, hal-hal apa yang diperlukan dari pihak lain.
Idetifikasi dilakukan minima semua pengurus poktan/gapoktan.

53

• Inventarisasi pihak-pihak yang mempunyai peluang untuk diajak kerjasama
sesuai masalah/kebutuhan pengembangan usaha. Informasi mengenai
lembaga atau pihak-pihak lain tini dapat diperoleh dari berbagai sumber,
antara lain: anggota sendiri, penyuluh pertanian, media cetak atau
elektronik.

• Menyiapkan hal-hal yang akan dijadikan dasar kerjasama, antara lain: a)
Produk apa saja yang dapat ditawarkan; b) alternatif hubungan kerjasama
yang dapat dilakukan; c) Jangka waktu kerjasama; dan d) Pembagian peran
antara poktan/gapoktan dan pihak yang akan diajak kerjasama.

• Menyusun proposal (usul rencana) kerjasama, yaitu uraian kegiatan yang
akan diusulkan atau ditawarkan kepada pihak-pihak lain dalam bentuk
kerjasama, antara lain: alasan mengapa kegiatan dilakukan, tujuan kegiatan,
bagaimana kegiatan dilakukan, siapa yang akan melakukan, dimana
dilakukan, kapan dan berapa lama dilakukan, apa hasil atau manfaat yang
diperoleh dari kegiatan, analisis keuntungan yang akan diperoleh apabila
kegiatan usaha produktif, komponen-komponen kegiatan kerjasama, bentuk
kerjasama yang ditawarkan dan informasi-informasi penting lain yang
mendukung proses negosiasi (perundingan).

• Melakukan negosiasi tawar menawar antara lain tentang pembagian
keuntungan dan kerugian, pembagian tugas dan tanggung jawab, sanksi bila
salah satu tidak disiplin, dan aturan-aturan lain. Hasil dari tahap negosiasi
(perundingan) berupa kesepakatan yang memberikan keuntungan yang
sama, sesuai beban tugasnya.

• Melaksanakan dan pengendalian kerjasama yang dilakukan pada waktu
tertentu selama periode pelaksanaan kerjasama, perlu diadakan pertemuan
untuk membicarakan perkembangan/kemajuan yang telah dicapai, yaitu
biasa disebut dengan proses pengendalian. Maksudnya untuk menjaga agar
semua kegiatan kerjasama dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Proses pengendalian harus disiplin untuk melaksanakan
hal-hal yang telah disepakati, jujur, terbuka, dan ada komunikasi.

Dalam kerjasama harus dibuat “Kontrak Kerjasama” yang berisi hal-hal penting
dalam perjanjian kerjasama usaha, antara lain: 1) Nama dan alamat
poktan/gapoktan; 2) Tanggal, hari, tempat dibuat kontrak; 3) Jenis, bentuk dan

54

jangka waktu kerjasama; 4) Harga atau landasan penentuan harga; 5) Kualitas yang
disetujui; 6) Waktu pengiriman, pengangkutan, penyerahan; 7) Sanksi/denda bagi
pihak yang melanggar kesepakatan; dan 8) Tanda tangan yang terlibat, saksi, dan
notaries (jika diperlukan).

E. INDUSTRI HILIR
Pengembangan ubi kayu merupakan salah satu fokus kebijakan

pembangunan pertanian di Indonesia. Beragam produk turunan bahan pangan
maupun non pangan dapat dihasilkan dari ubi kayu yang memiliki nilai ekonomis
tinggi dan berkelanjutan. Pada umumnya ubi kayu diolah menjadi tepung tapioka
dan pati. Pati diproses lebih lanjut menjadi tepung kasava (mocaf) pengganti terigu
dan dihidrolis menghasilkan sirup glukosa dan turunannya. Pemanfaatan ubi kayu
untuk non pangan antara lain sebagai bahan kimia, bahan baku kosmetik,
bioethanol, industri kertas, dan industri tekstil.

Fokus pengembangan ubi kayu adalah sebagai bahan makanan pokok lokal,
produk industri pertanian, dan bahan baku industri. Hal ini sejalan dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan
Kawasan Pertanian dengan sasaran peningkatan diversifikasi pangan untuk
menurunkan konsumsi beras setidaknya 1,5% per tahun, dan peningkatan nilai
tambah melalui produk tepung untuk mensubstitusi 20% gandum atau terigu impor.
Singkong juga bisa untuk produksi non tradisional, menjadi sorbitol atau sirup gula
dari singkong. Industri gula cair berbasis singkong menghasilkan produk berkualitas
yang bisa menggantikan penggunaan gula pasir, tidak hanya pada konsumen
rumahan tetapi juga industri makanan atau minuman. Salah satu kelebihan gula cair,
tidak mengkristal sehingga menghemat waktu karena penggunaannya tidak perlu
dilarutkan terlebih dahulu.

Dari segi permintaan domestik ubi kayu diproyeksikan akan terus mengalami
peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi karena saat ini ubi kayu telah memiliki
peran baru yaitu sebagai bahan baku sumber energi alternatif. Kebijakan pemerintah
yang tertuang dalam Perpres No. 5/2006 dan UU Energi No. 30/2007 tentang
pemanfaatan bahan bakar nabati, ubi kayu sebagai sumber protein nabati
merupakan suatu kekuatan dalam bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong
pemasaran produk ubi kayu, yaitu bioethanol. Bahan dasar bioetanol yaitu etanol
dari bahan baku nabati yang merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari

55

sumber karbohidrat dengan menngunakan bantuan sumber mikroorganisme. Ampas
singkong merupakan bahan baku terbaik untuk bahan bakar nabati dan sebagai
sumber energi listrik.

Limbah industri pengolahan singkong yang sering disebut dengan onggok
dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pengolahan singkong menghasilkan 5 –
15 % limbah bahan padat hasil penyaringan berupa onggok. Walaupun nilai gizi
onggok sedikit lebih rendah dari umbi kayu tetapi dapat menjadi sumber energi yang
tinggi bagi ternak ruminansia. Untuk menghasilkan pakan ternak bergizi tinggi,
onggok harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Selain onggok, singkong
yang sudah dibuat menjadi gaplek (singkong kering) juga dapat digunakan untuk
pakan ternak. Selain limbah dari industri pengolahan, daun, batang, kulit umbi dan
umbi afkir ubi kayu dapat dijadikan alternatif pakan ruminansia. Umbi ubi kayu
memiliki kandungan protein rendah namun kandungan asam aminonya cukup tinggi.
Pemberian limbah pengolahan ubi kayu segar atau silase bersamaan dengan daun
ubi kayu kering merupakan kombinasi yang cocok sebagai sumber pakan pada sapi
yang sedang dalam masa pertumbuhan. Adapun pohon industry dalam agroindustry
ubi kayu dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 16. Pohon Industri dalam Agroindustri Ubi Kayu

56

Hingga saat ini sebagian besar produk ubi kayu yang diekspor adalah
cassava dried chip, sawut, gaplek) dan produk antara (tepung ubi kayu dan pati).
Produk cassava dried asal Indonesia terutama diekspor ke Malaysia, Jepang, China,
Korea dan Negara-negara Eropa. Pati Indonesia diekspor ke Uni Eropa, Jepang,
Korea, dan Malaysia. Pada tahun 2015-2020, neraca perdagangan gaplek dan
produk pati mengalami defisit.

Tabel 17. Neraca Perdagangan Produk Gaplek dan Pati Tahun 2015 - 2019

Tahun Ekspor Gaplek Ekspor Pati Defisit/Surplus
Impor Defisit/Surplus 9.041,96 Impor -
9.064,29 595.951,32
2015 868,59 4.193,59 -3.325,00 11.252,37 630.126,57 586.909,36
8.093,87 385.430,81 -
2016 73,18 12.163,27 -12.090,09 7.801,09 375.589,32
343.002,84 621.062,28
2017 235,79 3.070,29 -2.834,50 -

2018 167,60 - 167,60 374.178,45
-
2019 113,43 5.006,81 -4.893,38
367.495,45
-

335.201,75

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Rantai pemasaran ubi kayu relatif sederhana. Umumnya petani menjual
hasil panen ke pedagang pengumpul atau langsung ke industri pengolah. Kelompok
industri pengolah ubi kayu di sentra produksi cukup banyak. Di Jawa Timur tercatat
13 perusahaan, Jawa Tengah 28 perusahaan, Jawa Barat 10 perusahaan, Sumatera
Utara 14 perusahaan, dan Lampung 71 perusahaan (http://www.kemenperin.go.id).

Saat ini di Kepulauan Bangka Belitung terdapat enam pabrik pengolahan
ubi kayu. Lima pabrik ada di Pulau Bangka dan sudah beroperasi dan satu pabrik
ada di Pulau Belitung namun belum beroperasi. Kelima pabrik ini memiliki kapasitas
bervariasi antara 50 ton hingga 1000 ton per hari. Sehingga diperkirakan kebutuhan
ubi kayu sekitar 1.650 ton per hari. Jika diasumsikan pabrik beroperasi 20 hari dalam
sebulan maka kebutuhan ubi kayu sebanyak 396.000 ton. Sedangkan produksi ubi
kayu di Kepulauan Bangka Belitung 105.585 ton pada tahun 2019 atau baru
mencukupi 26,67 % kebutuhan. Sehingga pengembangan ubi kayu di Kepulauan
Bangka Belitung masih menjanjikan. Adapun data pabrik tapioka yang ada di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana pada Tabel 18.

57

Tabel 18. Pabrik Pengolahan Ubi Kayu di Kepulauan Bangka Belitung

NO NAMA PABRIK Alamat KAPASITAS
(TON/HARI)
1 PT SINAR BATURUSA PRIMA Bangka 800-1.000 (500-

2 PT. BANGKA ASINDO AGRI Bangka 600)
3 CV. SARI BUMI MULYA Bangka Selatan 400-500
4 PT. BANGKA MANDIRI ABADI 400-500(100)
5 PT. BOTANI INVESTAMA GLOBAL Bangka 50 (70)
6 PT. CASAVA INDUSTRI ESTATE Belitung Timur
7 PT. MEMBAN JAYA LESTARI Bangka Tengah 0
Bangka Tengah 10
Sumber: Badan Pusat Statistik (2020) 30 (40-50)

Pengolahan lahan menggunakan traktor roda empat. Bibit ubi kayu
biasanya diperoleh dengan cara membeli dari pabrik pengolahan tapioka atau dari
petani lainnya. Penanaman dilakukan secara manual. Sebelum tanam lahan
diaplikasikan pupuk organik dan kapur. Pemupukan dilakukan pada saat tanam dan
3-4 bulan setelah tanam. Pengendalian gulma dilakukan dengan penyemprotan
herbisida. Panen dilakukan setelah ubi kayu berumur delapan hingga sembilan
bulan.

Tabel 19. Analisis Usaha Tani Ubi Kayu Biaya (Rp)
Input 4.875.000,00
2.500.000,00
- Sarana Produksi 2.025.000,00
Bibit 350.000,00
Pupuk 7.500.000,00
Pestisida
12.375.000,00
- Tenaga Kerja
Total Biaya 33.000,00
Output 700,00
- Produksi (kg)
- Harga (Rp) 23.100.000,00
- Nilai Produksi (Rp) 10.725.000,00
Keuntungan Bersih (Rp)
R/C 1,87
Titik Impas Produksi (kg) 17.678,57
Titik Impas Harga (Rp)
375,00

58

Berdasarkan analisis usaha tani di atas diketahui bahwa produksi ubi kayu
dapat mencapai sebesar 33 ton dengan harga jual Rp 700,00/kg sehingga nilai total
produksi yang diperoleh sebesar Rp 23.100.000,00. Biaya produksi terbesar
dikeluarkan untuk tenaga kerja yaitu sebesar Rp 7.500.000,00 atau 60,61 % dari
total biaya produksi sebesar 12.375.000,00. Keuntungan yang diterima petani
sebesar Rp 10.725.000,00 dengan R/C Rasio 1,87. Jadi usaha ubi kayu dapat
memberikan keuntungan dan layak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani.
Suatu usaha tani dinilai layak dan menguntungkan apabila nilai R/C rasio lebih
besar dari 1,3.

F. REKOMENDASI KEBIJAKAN HILIRISASI UBI KAYU
Di Kepulauan Bangka Belitung pengembangan hilirisasi pangan berbasis

ubikayu pada tahap awal harus diinisiasi oleh pemerintah, baik pusat maupun
daerah. Selain pengembangan untuk produk hilirnya tetapi juga untuk peningkatan
potensi produksi dan produktivitas dapat dilakukan dengan cara intensifikasi tanam
melalui teknologi budidaya serta relokasi areal-areal potensial. Ubi kayu merupakan
komoditi yang cocok dikembangkan di Kepulauan Bangka Belitung sebagai media
tanam termasuk sesuai dengan kebutuhan tumbuh tanaman ubi kayu. Terbukti
bahwa dalam beberapa tahun terakhir luas tanam dan luas panen ubi kayu
berkembang pesat. Namun produksi yang dihasilkan belum mampu mencukupi
kebutuhan pabrik pengolahan ubi kayu yang tersedia.

Hambatan yang ditemui dalam pengembangan ubi kayu antara lain
pengetahuan petani tentang teknologi budidaya yang masih lemah dan
ketidakstabilan harga. Hal ini menyebabkan produksi dan produktivitas ubi kayu
rendah dan menyebabkan petani jera membudidayakan ubi kayu karena
pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Oleh
karena itu perlu ada koordinasi antar lembaga terkait yang bisa mengatur
peningkatan frekuensi penyuluhan khusus tanaman ubi kayu dan penguatan
kelembagaan petani sehingga posisi tawar petani terhadap harga lebih baik, karena
peran ubi kayu dalam tumbuh kembang perekonomian di Kepulauan Bangka
Belitung dapat disejajarkan dengan komoditi padi, dan jagung.

Pemerintah daerah perlu membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
yang mengalokasikan lahan pertanian untuk ubikayu yang tidak akan berubah

59

peruntukannya menjadi lahan non pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin
pasokan bahan baku ke depan. Selain itu bisa mendorong pemanfaatan kawasan
hutan tanaman industri untuk pengembangan ubi kayu.

Kecukupan suplai ubi kayu dari masyarakat petani kepada industri perlu
ditingkatkan melalui pembentukan jaringan kemitraan antara industri dengan
masyarakat. Kemitraan ini bisa menjadi lembaga yang dapat mengatur masa tanam
dan masa panen tanaman ubi kayu sesuai dengan kebutuhan industri setiap hari
sepenjang tahun. Pihak industri pun bisa memberikan jaminan harga dasar untuk
kualitas ubi kayu yang dijual oleh petani.

Riset yang dapat meningkatkan produktivitas ubikayu (on-farm) dan
pengembangan ragam teknologi hilir (off-farm) berskala komersial perlu terus
didorong. Peningkatan produktivitas ubi kayu oleh masyarakat (supply) dibarengi
dengan peningkatan kapasitas pasar (demand) pada akhirnya akan menambah nilai
jual ubi kayu yang bermuara pada peningkatan perekonomian Kepulauan Bangka
Belitung berbasis ubi kayu.

G. TATA NIAGA UBI KAYU DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pengembangan ubi kayu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya

mampu memberikan pendapatan tambahan bagi petani. Faktor yang mempengaruhi
pendapatan petani adalah besarnya produksi dan harga yang berlaku pada saat
panen. Produksi ubi kayu di Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat dari tahun
2016 -2019 sedangkan perkembangan harga masih fluktuatif setiap tahunnya baik di
tingkat petani maupun pengecer. Harga yang fluktuatif tersebut disebabkan oleh
karakteristik ubi kayu yang tidak tahan lama dan bervolume besar, sehingga
mendorong petani harus segera menjualnya, dan akibatnya posisi tawar petani
menjadi rendah. Rendahnya posisi tawar petani menyebabkan harga yang diterima
petani menjadi rendah. Sifat ubi kayu yang mudah rusak juga akan mempengaruhi
saluran pemasaran yang terbentuk.

Lembaga pemasaran ubi kayu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri
dari petani, pedagang pengumpul dan pabrik pengolahan tapioka. Jika dilihat dari
jumlah pembeli dan penjual yang terlibat dalam pemasaran ubi kayu di Kepulauan
Bangka Belitung, maka pelaku pemasaran berada pada struktur pasar tidak bersaing

60

sempurna, yaitu pasar oligopsoni. Petani sebagai produsen tidak melakukan
diferensiasi produk. Hal ini ditunjukkan dari ubi kayu yang dihasilkan oleh petani
semuanya sama yaitu ubi kayu segar. Pedagang pengumpul bebas keluar masuk
suatu daerah untuk membeli ubi kayu. Tidak ada pembagian wilayah yang jelas
antara pedagang yang satu dengan yang lain. Persaingan yang terjadi antara
pedagang biasanya dalam bentuk harga yang ditawarkan. Akan tetapi, hal tersebut
tidak sampai menimbulkan konflik.

Proses pembentukan harga yang diterima petani berbeda antara penjualan
ubi kayu ke pedagang pengumpul dengan penjualan ke pabrik. Proses pembentukan
harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul tanpa proses tawar menawar yaitu
berdasarkan harga beli pabrik. Namun apabila pedagang pengumpul membeli ubi
kayu secara borongan dengan mendatangi petani langsung ke kebun, harga
terbentuk melalui proses tawar-menawar. Pedagang tidak melakukan penimbangan
terhadap hasil panen petani. Penimbangan dilakukan di pabrik. Pabrik menetapkan
harga beli tanpa melalui proses tawar menawar. Hal ini terjadi karena harga yang
terbentuk telah ditetapkan oleh pihak pabrik. Namun petani mendapatkan rafaksi/
pemotongan tonase ubi kayu yang dijual berdasarkan pertimbangan umur panen,
banyaknya benda asing (bonggol ubi kayu, tanah dan batu), dan jenis ubi kayu.
Besarnya rafaksi berkisar antara 5 – 30 %.

Petani belakangan ini mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil
panennya karena pabrik tidak beroperasi maksimal selama pandemic covid-19.
Namun sebelumnya pemasaran hasil panen ubi kayu mudah karena sering
pedagang pengumpul mendatangi petani langsung ke kebun/lahan yang diketahui
akan segera dipanen. Sistem pembayaran yang dilakukan pihak pabrik pada
umumnya adalah secara tunai, sedangkan pembayaran yang dilakukan pedagang
selain secara tunai juga dilakukan secara berjangka atau setelah pedagang
menyetorkan ubi kayu ke pabrik. Apabila petani menjual hasil panennya langsung ke
pabrik tapioka, maka petani menanggung biaya cabut dan biaya angkut. Tetapi
apabila petani menjual ke pedagang pengumpul, maka petani tidak menanggung
biaya cabut dan biaya angkut tersebut. Harga jual petani ke pabrik lebih besar
dibandingkan dengan ke pedagang pengumpul.

61

H. PROGRAM KEGIATAN
1. Lokasi Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/CT.140/8/2012
tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, penentuan lokasi
pengembangan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu :
a.Pola Pengembangan Kawasan yang Sudah Ada (existing)
Pola ini ditujukan bagi kawasan pertanian yang sudah ada dan
berkembang, untuk memperluas skala produksi, serta
melengkapi/memperkuat simpul-simpul agribisnis yang belum berfungsi
optimal. Luasan kawasan dapat bertambah sesuai dengan daya dukung.
Kawasan yang telah mandiri diharapkan dapat memberikan dampak positif
bagi daerah sekitarnya (trickledown effect).
b.Pola Pengembangan Kawasan Baru
Pola ini ditujukan untuk kawasan komoditas unggulan pada wilayah
baru/potensial yang belum dikembangkan.Ada dua pendekatan
pengembangan kawasan, yaitu (1) memperluas skala dan mengadakan
kegiatan yang belum terlaksana, (2) membangun kawasan baru di kawasan
potensial secara bertahap hingga mencapai skala minimum kawasan.

Gambar 17. Metode Penentuan Lokasi dan Komoditas berdasarkan Permentan
No. 50/Permentan/CT.140/8/2012

62

Untuk pengembangan ubi kayu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

penentuan lokasi dilakukan dengan menggunakan metode Pola Pengembangan

Kawasan yang Sudah Ada (existing). Penentuan lokasi yang akan

dikembangkan untuk komoditas ubi kayu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dilakukan dengan mendata statistik produksi dan luas tanam ubi kayu dari

Tahun 2014-2019. Dari hasil pendataan tersebut diketahui bahwa tiga

kabupaten dengan produksi dan luasan panen terbesar di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung sesuai urutan selama Tahun 2014-2019 adalah Kabupaten

Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan. Oleh karena

itu, tiga kabupaten penghasil ubi terbesar tersebut akan menjadi sentra

pengembangan ubi kayu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Metode Pengembangan
▪ Tahapan Pengembangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.

50/Permentan/CT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan

Pertanian, proses pengembangan Kawasan setidaknya dapat

dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu : (1) tahap inisiasipada

kawasan yang belum berkembang; (2) tahap penumbuhan pada kawasan

yangbelum berkembang; (3) tahap pengembangan kawasan; (4) tahap

pemantapankawasan; (5) tahap integrasi antar kawasan.

Tahapan pengembangan kawasanpertanian, disajikan pada Gambar

2.Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung

pada tingkat keterkaitan antar pertanian, kekuatan subsistem agribisnis

yang ada (hulu, produksi, hilir dan penunjang), maupun kualitas SDM dan

aplikasi teknologi yang telah dilakukan.

1) Tahap inisiasi, pada tahap inisiasi kegiatan dilakukan lebih bersifat

administratif, diawali dengan penetapan komoditas dan calon lokasi

dengan berbagai pendekatan seperti yang telah dijelaskan pada bagian

sebelumnya. Kegiatan selanjutnya, adalah melakukan pengumpulan

data dan informasi detail kawasan mencakup potensi biofisik dan sosial-

ekonomi yang mendukung pengembangan komoditas yang akan

dikembangkan.

63

Gambar 18. Bagan Arah dan Tahapan Pengembangan Kawasan
berdasarkan Permentan No. 50/Permentan/CT.140/8/2012

▪ Tahap penumbuhan, merupakan tindak lanjut dari kegiatan tahap inisiasi,
yaitu berupa pelaksanaan rencana aksi dengan titik berat seperti tersebut
di atasdan dilaksanakan pada kawasan existing yang belum berkembang
dengan titik berat pengembangan pada kegiatan on farm, penerapan
teknologi budidaya, penyediaan sarana dan prasarana pertanian,
penguatan kegiatan, penyuluhan pertanian.

▪ Tahap pengembangan, dilakukan penguatan keterkaitan antar sentra
pertanian (pengembangan networking) agar terbentuk kawasan pertanian
secara utuh dan dilaksanakan pada kondisi yang telah cukup berkembang
dengan titik berat pengembangan on farm, kelembagaan tani, penyediaan
sarana dan prasarana, penyuluhan.

▪ Tahap pemantapan, dilaksanakan pada kawasan yang telah berkembang
dengan titik berat pengembangan pada penguatan kelembagaan,
peningkatan mutu, penguatan akses pemasaran, pengembangan pasca
panen, pengembangan olahan.

▪ Tahap integrasi antar kawasan, kegiatan lebih ditekankan pada
pengembangan inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, peningkatan
koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, penguatan kerjasama
pemasaran sehingga terbentuk koneksi antar kawasan yang merupakan
jejaring antar kawasan.

64

3. Pola Kemitraan
UU No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Pertanian pada pasal 9
menyebutkan bahwa Pemerintah mengarahkan pelaku usaha untuk
bekerjasama secara terpadu dalam melakukan usaha budidaya tanaman.
Kemitraan yang dalam UU No.18 Tahun 2010 disebut sebagai kerjasama
usaha, dilakukan atas dasar prinsip berkedudukan yang sama, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian
secara tertulis. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.940/
pts/OT.210/10/97 Tahun 1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian.
Kemitraan Usaha Pertanian adalah kerjasama usaha antara Perusahaan
Mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian.Perusahaan Mitra
adalah perusahaan Pertanian atau perusahaan bidang pertanian baik swasta,
atau BUMN maupun BUMD yang melakukan kerjasama dengan kelompok
mitra.
Tujuan Kemitraan Usaha Pertanian adalah untuk meningkatkan pendapatan,
kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok mitra,
peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan
kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.
Kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola:
a. Inti-plasma yaitu merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra
dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak
sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma;
b. Sub Kontrak yaitu merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra
dengan perusahaan mitra, yang didalamnya kelompok mitra memproduksi
komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari
produksinya;
c. Dagang umum yaitu merupakan hubungan kemitraan antara kelompok
mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra
memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok
kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra;
d. Keagenan yaitu merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya
kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa
usaha perusahaan mitra; atau

65

e. Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) yaitu merupakan hubungan
kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana
dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal
dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu
komoditi pertanian.

4. Sumber Pembiayaan
Sumber pembiayaan untuk pengembangan ubi kayu di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dapat melalui :
• APBD
• APBN
• Bank
• Koperasi
• Kredit Usaha Rakyat (KUR)
• Corporate Social Responsibility (CSR)

5. Pendampingan
Keberadaan pendamping sebagai unsur penggerak tercapainya keswadayaan
dan kemandirian masyarakat mempunyai posisi yang strategis dalam upaya
pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan. Gerakan pemberdayaan
berangkat dari kondisi ketidakberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan
hidupnya ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya dibutuhkan pendamping
baik berasal dari “luar” masyarakat ataupun pendamping yang berasal dari
masyarakat itu sendiri.
Pendampingan dapat dilakukan oleh :
1. Pendamping setempat yaitu tokoh-tokoh masyarakat dan kader-kader
yang ada di desa setempat.
2. Pendamping Teknis, yang berasal dari tenaga penyuluh lapangan,
petugas sosial dan petugas-petugas lapangan lainnya.
3. Pendamping Khusus, yang disediakan bagi masyarakat desa miskin
tertinggal dengan pembinaan khusus.
Menurut Sumodiningrat (2009), para pendamping dalam melaksanakan
tugasnya, memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi

66

informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan evaluator, sekaligus peran
teknis.
Ruang lingkup pendampingan dalam rangka upaya pengembangan ubi kayu,
adalah :
1. Pengawalan dan pengamanan penyaluran benih, pupuk dan alsintan

kepada kelompok penerima manfaat;
2. Pengawalan gerakan perbaikan sarpras dan pengendalian OPT;
3. Pendampingan penerapan teknologi peningkatan produksi (pengolahan

lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen);
4. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pengawalan dan

pendampingan.

67