Majalah Jejak Langkah PNKNL 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

JEJAK
LANGKAH_____________________ PNKNL 2021

direktorat_pnknl Direktorat PNKNL-DJKN Photo by Erik Susanto
Direktorat Pnknl

2 Jejak Langkah PNKNL 2021

Profesional & Andal,
dalam mengelola piutang negara,

dan kekayaan negara lain-lain

Jejak Langkah PNKNL 2021 3

tim redaksi COVER

PENGARAH Pada Jejak Langkah PNKNL 2021 perwayangan terpilih
Lukman Effendi sebagai maskot yang memiliki filosofi pewayangan
tidak berhenti perjalanannya, ada regenerasi, ada
PEMIMPIN REDAKSI estafet masa, dari ide-ide lampau ke ide-ide baru, ada
Agnes Rina Dwinggowati nilai-nilai masa lalu yang akan terus relevan dengan
dunia baru. Suatu nilai luhur yang tidak lekang oleh
EDITOR waktu dan dipegang teguh sepanjang jaman.
Agnes Rina Dwinggowati
Erik Susanto

KONTRIBUTOR
Margono Dwi Susilo
Danang Ariwibowo
Utama Teguh Wibowo
Erik Susanto
Robby Hendrian
Fuad Mansur
Nadia Amal
Atikah Puspa Maharani
Andi Setyawan

DESIGN GRAFIS
Arista Putri

JEJAK
LANGKAH

Diterbitkan oleh
Direktorat PNKNL



Alamat Redaksi
Gedung Syarifrudin Prawiranegara II, Jl. Lap Banteng Timur
No.1-4, Ps. Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat

4 Jejak Langkah PNKNL 2021

JEJAK
LANGKAH

_______________ PNKNL 2021

Jejak Langkah PNKNL 2021 5

RIONALD SILABAN

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Sambutan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang
diberikan-Nya, sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh para pimpinan. Di sisi lain,
kita juga masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Jejak
Langkah yang diinisiasi oleh Direktorat PNKNL ini.

Media semacam ini tentu sangat diperlukan sebagai sarana dalam
mendokumentasikan pekerjaan, terutama tugas-tugas yang bersifat strategis.
Selain itu, media ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan introspeksi
bagi seluruh pejabat/pegawai. Pandemi covid-19 ini membawa banyak sekali
perubahan pola kerja yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Perubahan terjadi begitu cepat, bahkan sebagian besar pekerjaan saat ini
sudah dilakukan secara daring. Akan sangat disayangkan manakala perubahan
tersebut tidak bisa dipotret secara memadai. Media Jejak Langkah ini dapat
dimaknai sebagai upaya untuk memotret milestone yang terjadi, khususnya
pada Direktorat PNKNL.

Muatan Jejak Langkah edisi kedua telah menunjukkan bagaimana
kesungguhan Direktorat PNKNL dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di
masa pandemi yang tentunya tidak mudah. Walaupun belum sempurna,
berbagai capaian dan prestasi telah ditorehkan. Torehan ini nantinya dapat
digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan pekerjaan di tahun berikutnya.
Pelaksanaan crash program penyelesaian Piutang Negara 2021, Pengelolaan
BMN Barang Rampasan & Gratifikasi, Penatausahaan BMN eks Kepabeanan dan
Cukai, General Report Sumber Daya Alam (SDA), Interkoneksi Data Hulu Migas
(Pengembangan Sistem Informasi BMN Hulu Migas), dan Digitalisasi
Pengelolaan Piutang Negara merupakan beberapatorehan apik Direktorat
PNKNL yang patut mendapatkan apresiasi.

Selain potret kegiatan penyelesaiaan tugas yang terdokumentasikan,
liputan-liputan khas Jejak Langkah seperti rubrik ragam nusantara, gebyar
Piutang Negara, dan celoteh singkat dari para punggawa PNKNL, merupakan
materi yang menambah semarak konten dan menjadikan media ini semakin
menarik untuk dibaca.Saya berharap, media Jejak Langkah ini dapat terus ada
dan mampu memotivasi seluruh pegawai DJKN dalam berkontribusi sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing. Semoga Tuhan YME senantiasa
menganugerahkan nikmat kesehatan kepada kita dan selalu meridhoi usaha kita
bersama. Amin.

RIONALD SILABAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Direktorat PNKNL juga termasuk ke dalam
Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan instansi yang melakukan perubahan cara kerja,
hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga atas sebagian besar pekerjaan dilakukan melalui
Kuasa-Nya ini Jejak Langkah PNKNL dapat media daring tanpa pertemuan fisik seperti
kembali terbit. Tahun 2021 merupakan tahun yang biasa dilakukan sebelum pandemi.
kedua pandemi covid-19, tahun kita melakukan Meskipun dilakukan secara daring, kualitas
pemulihan setelah pada tahun sebelumnya kita capaian target PNKNL tidak menurun. Terbukti,
bekerja keras melawan gelombang pertama sepanjang tahun 2021 banyak kebijakan baru
pandemi. Usaha pemulihan yang dilakukan yang telah dibuat PNKNL baik dalam bidang
sempat tertunda setelah munculnya varian piutang negara maupun kekayaan negara lain-
mutasi baru covid-19, varian delta, yang lain. Pada edisi Jejak Langkah kedua ini, kita
memiliki tingkat keparahan lebih tinggi dari akan dibawa ke dalam perjalanan direktorat
varian sebelumnya. Selama dua tahun terakhir, PNKNL selama menghadapi pandemi,
pandemi covid-19 telah banyak membuat mengupas kebijakan-kebijakan dalam bidang
perubahan terhadap berbagai sektor PN dan KNL, inovasi-inovasi yang dilakukan
kehidupan, salah satunya perubahan terhadap PNKNL, serta kisah-kisah inspiratif dengan
cara kita bekerja. Pandemi covid-19 mengenal lebih dekat sosok-sosok punggawa
mengharuskan kita untuk membatasi semua Direktorat PNKNL.
pertemuan fisik, sehingga lahirlah pedoman
dan aturan kerja dari rumah (work from home) Direktur PNKNL
yang diharapkan dapat mengurangi potensi

penularan virus karena semua pekerjaan dan

pelayanan dapat dilakukan secara daring,

tentunya dengan tanpa mengurangi kualitas
pelayan yang diberikan. Lukman Effendi

6 Jejak Langkah PNKNL 2021

Jejak Langkah PNKNL 2021 7

DAFTAR ISI

09 Ragam Nusantara Kupas Tuntas 36 Merci
Batik Betawi
Angin Segar Pengelolaan BMN Gebyar Piutang Negara
16 Barang Rampasan & Gratifikasi

18 Penyesuaian Penatausahaan
BMN Bea Cukai
Pelaksanaan &
10 S t r a t e g i

20 General Report 40 Ragam Nusantara
Komunikasi Sumber Daya Alam (SDA)
Crash Program Ratangga, Ular Besi yang Melaju
Keringanan KMK 394 di Bawah Tanah Jakarta

Utang 2021 22

Inovasi 43 Lekat
48 (Lebih Dekat)
00 24 Interkoneksi Data Hulu Migas
(Pengembangan Sistem Informasi Mantan
BMNHuluMigas) Terindah

28 Digitalisasi Pengelolaan Piutang
Negara

50 Glowing

31 Bidik Kamera Kontribusi PNKNL untuk
Optimalisasi Pengelolaan
Kekayaan Negara

8 Jejak Langkah PNKNL 2021

Ragam Nusantara

FOTO
GOOGLE

Batik
Betawi

Batik Betawi mulai dikerjakan pada abad ke-19 di Batavia, produksi batik pada masa
itu ada di wilayah Tanah Abang, mulai dari Karet tengsin, Kebayoran hinggga Tebet.
Motif batik Betawi awalnya sama seperti batik pesisir utara Pulau Jawa yang dikenal
dengan pesisiran, namun kemudian dalam perkembangannya dipengaruhi budaya
Tiongkok dan Timur Tengah. Corak dan motifnya menggambarkan budaya asli
Betawi, setiap warna , corak dan motif memiliki makna yang berbeda yang
menggambarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Betawi. Tambahkan koleksi
busana anda dengan Batik Betawi yang semakin menarik hati.

Jejak Langkah PNKNL 2021 9

PENULIS ILUSTRASI
MARGONO DWI SUSILO GOOGLE

A. Pendahuluan debitor penerima KPR RS/RSS dengan pagu
Pada prinsipnya sebuah pekerjaan harus dilaksanakan secara sampai dengan Rp100 juta dan debitor piutang
instansi pemerintah lainnya dengan jumlah
optimal. Optimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewajiban sampai dengan Rp1 miliar.
adalah tertinggi atau paling menguntungkan. Salah satu cara
untuk mengoptimalkan pekerjaan adalah dengan crash program. B. UU APBN
Beberapa kamus telah memfatwakan definisi crash program UU ini sifatnya reguler tahunan. Setiap tahun
sebagai “program kilat.” Tentu ini benar adanya. Buat apa dibuat
crash program, jika pekerjaan masih berjalan seperti biasa. berganti sesuai kebutuhan. Sebagai acuan
Referensi lain menyebutkan, crash program sebagai “salah satu pelaksanaan crash program tahun 2021 yaitu
metode yang dijadikan azas pemberdayaan masyarakat dalam ketentuan pada pasal 39 UU 9 Tahun 2020
realisasi program…. Metode ini mencakup upaya untuk tentang APBN T.A 2021, yang berbunyi:
melakukan keterpaduan program-program pembangunan lintas
sektoral yang dimotori oleh instansi terkait.” (Paduan Pemerintah 1.Menteri Keuangan diberikan wewenang
Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen Bangda, T.A. untuk menyelesaikan piutang instansi
2000). Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia
Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal
Dalam bidang teknik, istilah crash program sering diartikan Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap
sebagai melakukan percepatan pada pekerjaan yang berada di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan
lintasan kritis. Setiap percepatan yang dilakukan akan di analisa piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah
kebutuhan biaya dari percepatan tersebut. Lintasan kritis adalah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana, serta
lintasan dimana terdapat aktivitas-aktivitas yang paling banyak piutang instansi Pemerintah dengan jumlah
memakan waktu, mulai dari permulaan hingga akhir suatu jaringan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu
kerja. Lintasan kritis juga bisa dipahami sebagai lintasan yang miliar rupiah), meliputi dan tidak terbatas pada
paling lama umur pelaksanaannya dari semua lintasan yang ada. restrukturisasi dan pemberian keringanan
utang pokok sampai dengan 100 % (seratus
Dalam konteks pengurusan Piutang Negara, proses kegiatan persen).
dimulai dari menerima penyerahan Piutang macet sampai dengan
piutang tersebut lunas/selesai. Perlu dianalisa secara lebih detail, 2.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
kira-kira dalam kegiatan mengurus piutang negara tersebut penyelesaian piutang instansi Pernerintah
manakah yang merupakan lintasan kritis, sehingga kita bisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
melakukan percepatan di sana. dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Crash Program keringanan utang oleh Kementerian Keuangan Berdasarkan ruang lingkup dalam UU
sesuai PMK 15/PMK.06/2021 (PMK 15) merupakan upaya tersebut, kantor pusat DJKN menyusun daftar
optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara BPKN (berkas kasus piutang negara) yang
terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau berpotensi dapat mengikutri Crash Program
moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara. Adapun keringanan utang. Kurang lebih ada kurang
keringanan adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang lebih 36.283 debitor di seluruh Indonesia yang
oleh Penanggung Utang dengan diberikan pengurangan pokok, berpotensi mengikuti program keringanan
bunga, denda, ongkos / biaya lainnya. utang dengan nilai total piutang sebesar
Rp1,17 triliun. Dari 36.283 debitor tersebut,
PMK 15 merupakan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor dilihat dari sebaran penyerah piutang (kreditur)
9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut:
Tahun 2021. Dalam PMK ini diatur tata cara memberikan
keringanan utang bagi debitor yang mengajukan permohonan
tertulis kepada KPKNL. Disamping
merupakan amanat undang-undang,
kebijakan keringanan utang juga
merupakan bentuk empati pemerintah
di masa pandemi Covid-19. Kebijakan
ini merupakan kebijakan di masa
pandemi untuk debitor kecil tertentu.

Oleh karena itu, hanya debitor kecil
dengan kriteria tertentu yang berhak
mendapatkan keringanan utang, yaitu
debitor UMKM dengan pagu sampai
dengan Rp5 miliar,

Jejak Langkah PNKNL 2021 11

"SebelumPMK15(amanat
dariUUAPBNT.A2021),
telahditerbitkanbeberapa
PMKyangmengatur
penyelesaianpiutang
instansipemerintah,yang
secarahistorissesuaiilustrasi
disamping"

Yang menarik tatkala di tahun Pertanyaan muncul? Mengapa langsung diharuskan untuk

2013 RPMK tersebut tidak hasilnya begitu sedikit. Dari berbagai melaksanakan lelang terlebih dahulu.

ditetapkan oleh Menkeu dan pada kajian diperoleh beberapa fakta Padahal anggaran untuk

tahun 2017 s.d 2020 tidak ada PMK sebagai berikut: melaksanakan lelang sitaan PUPN

sejenis. Ada apa gerangan? 1.Objek keringanan yang juga tidak besar.

Jawabnya ada pada data. Bahwa diterjemahkan dalam PMK hanya 4.Besarnya tarif keringanan pokok

berdasarkan data, tingkat meliputi debitor UMKM dan debitor digantungkan pada banyaknya

penyelesaian dengan keringanan KPR-RS/RSS sesuai yang nyata angsuran yang telah dilakukan.

tidak sesuai yang diharapkan. tertulis dalam UU. Padahal debitor Secara teroritis hal ini lebih

Sejenak, saya sebagai pendatang dengan kategori tersebut sudah

baru, lunglai. Ternyata terapi banyak dikembalikan oleh PUPN menjamin rasa keadilan, bahwa

keringanan utang dengan instrument kepada BUMN/D sesuai PMK 168 debitor yang sering angsur akan

UU APBN dan PMK telah banyak Tahun 2013 sebagai imbas putusan mendapatkan diskon pokok yang

dicoba dan hasilnya kurang MK Nomor 77 Tahun 2011. Artinya sesuai dengan prosentase

memuaskan. aturan tersebut lebih banyak angsurannya. Namun rupanya lebih

Apa ada yang salah? Tidak ada. memukul ruang kosong. dari 95 persen debitor di PUPN

Karena setiap tahun tentu tantangan 2.Kurangnya sosialisasi dan tidak tidak pernah melakukan angsuran.

penyelesaian Piutang Negara diatur kewajiban bagi KPKNL untuk Artinya aturan tersebut kembali

pastilah berbeda. Tetapi dari data mengkomunikasikan program lebih banyak memukul ruang

tentu kita bisa berkaca, bahwa tersebut, sehingga banyak debitor

penyelesaian piutang negara dengan yang tidak terinformasi dengan baik. kosong.

keringanan setiap tahunnya bisa 3.Formula pemberian keringanan

dihitung dengan jari dengan jumlah terlalu rumit, misalnya harus

keringanan hanya jutaan. memperhitungkan daya laku barang

Selengkapnya sesuai bagan berikut: jaminan. Sehingga secara tidak

Bagan penyelesaian piutang

12 Jejak Langkah PNKNL 2021

C. Pelaksanaan Crash Program
Keringanan Utang Tahun 2021

PMK 15 disusun dengan
memperbaiki pelaksanaan PMK
sebelumnya dengan berpatokan
pada beberapa fakta yang telah
diungkap di atas. Beberapa kegiatan
penting dalam penyusunan PMK 15
dapat digambarkan sebagai berikut:

Selanjutnya Berdasarkan hal
tersebut, dapat disampaikan bahwa
hasil kinerja Crash Program 2021
(sesuai PMK 15), berjalan dengan
baik. Sampai dengan 31 Desember
2021, kinerja pelaksanaan crash
program secara nasional sebagai
berikut:

Berdasarkan tabel diatas, sampai Jumlah ini jauh lebih baik dari pada Rp.3,8 milar (penurunan outstanding

dengan 31 Desember 2021, telah capaian tahun 2016 (PMK 75/2016) Rp13,02 miliar).

terdapat 1.528 debitor yang yang hanya diikuti oleh 4 debitur Jumlah pelunasan sebanyak 1.450

mengajukan crash program. Dari dengan total keringanan hanya debitor tersebut masih ditambah

jumlah tersebut Rp68,7 juta. dengan 292 debitor potensi crash
"sebanyak 1.452 debitor yang Dari tabel diatas dapat disimpulkan program, namun melunasi dengan
telah melunasi kewajibannya
dengan nilai pelunasan sebesar bahwa capaian penyelesaian BKPN cara non crash program karena
Rp23,17 miliar dan penurunan (debitor) terbanyak oleh KPKNL debitor kesulitan untuk mengurus
outstanding sebesar Rp100,92 Yogyakarta sebanyak 244, adapun dokumen pendukung atau sebab
capaian terbesar nilai keringanan lainnya yang sah.
adalah KPKNL Jakarta V dengan nilai
miliar. "

Jejak Langkah PNKNL 2021 13

D. Strategi Komunikasi Crash evaluasi pelaksanaan crash Audiens eksternal, yaitu para
Program 2021 program setiap Kanwil dan KPKNL. debitur yang memenuhi
Penyusunan buku panduan crash katagori program, dimana
Salah satu pilar penting dari program juga sangat penting untuk sebagian besar bisa jadi tidak
suksesnya crash program 2021 adalah memperlancar eksekusi di lapangan. memiliki akses
dukungan strategi komunikasi yang
kuat dari Direktorat Hukum dan
Humas. Sejak awal pelaksanaan crash
program sudah dipikirkan cara
mengkomunikasikan dengan debitor.
Tentu hal ini sangat tidak mudah. Dari
36.283 debitor yang berpotensi
mengikuti crash program, terdapat
1.749 debitor terdeteksi melakukan
pembayaran/angsuran. Melihat data
tersebut, berarti hanya sekitar 4,8
persen debitor yang mudah diberikan
informasi tentang crash program.
Sedangkan debitor lainnya masih gelap
Direktorat Hukum dan Humas melalui
nota nomor ND-192/KN.8/2021
tangga 11 Februari 2021 telah
mengusulkan strategi komunikasi
crash program. Secara umum
Direktorat Hukum dan Humas telah
mengidentifikasikan 2 (dua) kelompok
target audience utama dalam crash
program, yaitu: internal dan eksternal.
Audiens internal, yaitu pegawai DJKN
yang menangani Piutang Negara
sebagai ujung tombak program ini,
yang membutuhkan dorongan agar
lebih termotivasi untuk memberi
dukungan penuh pada program ini.
Taktik komunikasi untuk audiens ini
adalah dengan internalisasi terkait
program dan skill tambahan serta
memberikan apresiasi khusus bagi
kantor dan pegawai yang berkinerja
ekstraordinary. Selain itu upaya yang
sungguh-sungguh dari kantor pusat
untuk terus melakukan menitoring dan

14 Jejak Langkah PNKNL 2021

harus dikelola dengan baik. Yang

tidak kalah penting adalah upaya

untuk melakukan branding crash

program.

Branding Crash Program yang

dimaksud dalam hal ini adalah nama,

tag line, warna, logo atau kombinasi

dari semuanya sebagai identitas

program ini serta untuk

membedakannya dengan program

Kementerian Keuangan lainnya.

Mempertimbangkan target

komunikasi Crash Program

merupakan masyarakat menengah

ke bawah dengan asumsi kriteria

pendidikan yang beragam, maka

perlu branding yang dapat langsung

dipahami oleh publik. Berdasarkan

diskusi maka disepakati branding

crash program 2021 adalah : Lunas

Hari Ini, Lega Sampai Nanti.

Untuk memberikan kesan pertama

yang cukup kuat dan menarik atensi

publik internal maupun eksternal,

maka dilakukan media briefing di

tanggal 26 Februari 2021 dengan

mengundang wartawan dari media

cetak maupun elektronik.

E. Penutup

PMK 15 merupakan amanat Pasal

39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun

2021.Dalam PMK ini diatur tata cara

memberikan keringanan utang bagi

debitor yang mengajukan

permohonan tertulis kepada KPKNL.

Disamping merupakan amanat

undang-undang, kebijakan

keringanan utang juga merupakan

bentuk empati pemerintah di masa

pandemi Covid-19. Kebijakan ini

merupakan kebijakan di masa

pandemi untuk debitor kecil

tertentu.

teknologi/internet dan sulit dihubungi. catching, publikasi di media elektronik Keberhasilan crash program 2021
Taktik komunikasi untuk debitor lokal (RRI dan TVRI) serta
mempersiapkan contact center baik di tidak lepas dari kuatnya kajian
berupa surat pemberitahuan dengan APT maupun HaloDJKN.
fitur-fitur tambahan seperti sticker pada mengidentifikasikan kelebihan
amplop surat serta brosur, penempatan
poster/spanduk/banner di seluruh sekaligus kekurangan dari program
kantor dan berbagai lokasi strategis
dengan desain yang eye Disamping itu ada juga audience sebelumnya, monitoring dan evaluasi
secondary yang meliputi media, yang berkesinambungan serta
akademisi, publik dan netizen. Baik strategi komunikasi yang detail,
audience utama maupun sekunder konsisten dan modern.

Jejak Langkah PNKNL 2021 15

Kupas Tuntas

ANGIN SEGAR FOTO
Teguh Setiawan, Pexels
Pengelolaan BMN Barang
Rampasan & Gratifikasi

PENULIS
NADIA AMAL

Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi 1.Penyesuaian dasar hukum yang semula Peraturan
merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang
perolehan lainnya yang sah, yaitu diperoleh berdasarkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi PP
ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP
tetap (inkracht). Nomor 28 Tahun 2020.

Berdasarkan amanat Pasal 104 Peraturan 2. Penyesuaian dasar hukum yang semula Undang-
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
pengelolaan terkait Barang Rampasan Negara dan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Barang Gratifikasi dapat diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
tersendiri.
3. Menambahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
Peraturan terkait Pengelolaan Barang Milik Negara 1997 tentang Peradilan Militer.
yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang
Gratifikasi telah mengalami 2 kali revisi. Pertama terbit 4. Penambahan Oditurat Jenderal TNI sebagai salah satu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 pengurus Barang Rampasan Negara selain KPK dan
kemudian terbit PMK Nomor 8/PMK.06/2018 dan telah Kejaksaan. Karena melihat kondisi di lapangan terdapat
direvisi kembali dengan terbitnya PMK Nomor kasus barang rampasan negara yang berasal dari peradilan
145/PMK.06/2021. militer dan harus segera dieksekusi namun terkendala
dengan aturan yang ada.
PMK Nomor 145/PMK.06/2021 terbit untuk
merespon perkembangan yang sangat dinamis di 5. Penyesuaian tugas dan wewenang Menteri Keuangan,
lapangan khususnya kebutuhan akan peraturan salah satunya mengatur pelimpahan tugas dan wewenang
pengelolaan aset dan penatausahaan BMN yang berasal Menteri selaku pengelola barang kepada pejabat di
dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi lingkungan Direktorat Jenderal dalam bentuk mandat.
agar lebih optimal serta tertib administrasinya.
6. Penyesuaian tugas dan wewenang Pengurus Barang
PMK Nomor 145/PMK.06/2021 telah melalui bayak Rampasan Negara dan Pengurus Barang Gratifikasi;
proses, dari mulai permintaan masukan ke Kanwil DJKN,
KPKNL, dengan rekan-rekan di Kejaksasan, KPK, dan 7. Pengaturan terkait Barang Rampasan Negara yang
Oditurat Jenderal TNI. Selain itu PMK Nomor diserahkan kepada Menteri/Kementerian Keuangan
145/PMK.06/2021 telah melalui proses harmonisasi berdasarkan amar putusan pengadilan yang inkracht. Salah
dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia satu kewenangan Menteri yang baru yaitu menerima
dan Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan persetujuan penyerahan barang rampasan negara yang berdasarkan
dari presiden atas PMK ini.
amar putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk
PMK Nomor 145/PMK.06/2021 mengakomodir opsi negara cq Kementerian Keuangan/Menteri Keuangan.
pengelolaan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam
PMK 8/2018, antara lain: Hal tersebut diakomodir karena terdapat putusan
pengadilan yaitu adanya Barang Rampasan Negara berupa
16 Jejak Langkah PNKNL 2021 Kilang Gas LPG milik anak perusahaan Pertamina yang

Kupas Tuntas

berdasarkan amar putusan pengadilan dirampas untuk yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan
negara cq Kementerian Keuangan (DJKN). pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.

8. Atas permasalahan tersebut, maka diatur juga terkait Barang Rampasan Negara yang berdasarkan putusan
penitipan Barang Rampasan Negara yang diserahkan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
kepada Menteri dengan menunjuk pihak lain. Hal sebagai kompensasi uang pengganti, dilakukan penjualan
tersebut karena permasalahan Barang Rampasan berupa terlebih dahulu oleh Pengurus Barang Rampasan Negara,
Kilang LPG Eks PT. TLI yang diserahkan ke DJKN berada setelah dilakukan penjualan tidak laku lelang dan lelang
di lingkungan PT. TPPI (anak perusahaan Pertamina) Kab. ulang, maka Pengurus Barang Rampasan Negara dapat
Tuban sehingga DJKN melakukan penitipan kepada PT. mengajukan pengelolaan lebih lanjut kepada Pengelola
TPPI, dan saat ini BMN dimaksud disewakan kepada PT. Barang (DKN) berupa PSP dan Hibah. Dimana nilai aset
TPPI. yang diperhitungkan nilainya sama dengan kompensasi
yang harus dibayarkan, agar tidak terdapat selisih lebih
9. Selain itu dilakukan penyesuaian batasan nilai atas atau kurang bayar.
Barang Rampasan Negara yang dilimpahkan sesuai
kewenangannya menjadi lebiih tinggi dari sebelumnya. 12. Menambahkan aturan terkait pengelolaan Barang
Rampasan Negara berupa saham. Sebelumnya telah
10. Perubahan ketentuan terkait Barang Rampasan diatur bahwa barang rampasan berupa saham perusahaan
Negara dengan nilai wajar sampai dengan terbuka dilakukan penjualan melalui bursa efek dengan
Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang perantara anggota bursa. Dalam PMK Nomor
memiliki dokumen kepemilikan, dilakukan penjualan 145/PMK.06/2021 diatur lebih lanjut bahwa Barang
dengan cara lelang melalui KPKNL. Seperti barang Rampasan Negara berupa saham harus dilakukan
rampasan berupa kendaraan roda dua atau roda empat penjualan terlebih dahulu oleh Pengurus Barang
harus dijual secara lelang. Hal tersebut agar memudahkan Rampasan Negara. Apabila saham tersebut tidak laku
pembeli untuk melakukan balik nama dengan terjual dan berdasarkan hasil penelitian Pengurus Barang
menggunakan risalah lelang sebagai dasar Rampasan saham tersebut tidak bisa dilakukan penjualan,
balik nama. maka saham tersebut dapat diserahkan kepada Menteri
Keuangan.
11. Penambahan aturan baru terkait
Barang Rampasan Negara yang 13. Penyesuaian batasan nilai atas Barang Gratifikasi
diperhitungkan sebagai kompensasi uang yang dilimpahkan sesuai kewenangannya dinaikkan dari
pengganti. karena saat ini banyak terdapat aturan sebelumnya
kasus dimana barang rampasan negara
diperhitungkan sebagai uang pengganti. 14. Perluasan atas pihak yang dapat menerima hibah
Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
Hal itu diakomodir karena berdasarkan Penambahan pihak yang dapat menerima hibah
pengertian Barang Rampasan Negara
adalah BMN yang berasal dari benda sitaan diantaranya Pemerintah Desa dan Perguruan Tinggi
atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negeri Berbadan Hukum.
negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya 15. Selain itu dalam PMK Nomor 145/PMK.06/
2021 hibah Barang Gratifikasi bisa dilakukan
atas inisiatif pengelola barang, bukan hanya
menunggu usulan dari pihak yang dapat
menerima hibah. Mengingat Barang
Gratifikasi banyak berupa makanan atau
voucher belanja yang mendekati masa
kadaluwarsanya, dengan pertimbangan nilai
ekonomis, atau Barang Gratifikasi yang tidak

aku terjual dalam lelang ulang.
Dengan terbitnya PMK Nomor 145/PMK.06/
2021 diharapkan dapat membantu penyelesaian dan
optimalisasi Pengelolaan BMN yang Berasal dari Barang
Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Jejak Langkah PNKNL 2021 17

Kupas Tuntas

PENYESUAIAN
PENATAUSAHAAN
BMN BEA CUKAI

PMK Nomor 51/PMK.06/2021

Penulis : Kementerian Hukum dan Hak

Erik Susanto Asasi Manusia.

PMK Nomor 51/PMK.06/2021 Atas proses panjang dan
ini merupakan pengganti dari
PMK sebelumnya yaitu PMK effort yang gigih dari kita
Nomor 240/PMK.06/2012. PMK
Nomor 51/PMK.06/2021 terbit semua sehingga terwujudnya
untuk merespon perkembangan
yang sangat dinamis di PMK Nomor 51/PMK.06/2021
lapangan khususnya kebutuhan
akan peraturan pengelolaan patut kita apresiasi sebagai
aset dan penatausahaan BMN
yang berasal dari kepabeanan capaian yang membahagiakan
dan cukai agar lebih optimal
serta tertib administrasinya. kita semua di tahun 2021.

PMK Nomor 51/PMK.06/2021 PMK Nomor 51/PMK.06/2021
ini adalah wujud kerja keras
Direktorat PNKNL yang mengakomodir opsi pengelolaan
bekerjasama dengan Direktorat
PKNSI, Direktorat Hukum dan baru yang sebelumnya tidak diatur
Humas, Drektorat Jenderal Bea
dan Cukai, dan Sekretariat dalam PMK 240/2012, antara lain:
Jenderal Kemenkeu. Kemudian
Kerjasama juga diperkaya Kesatu, penyesuaian dasar
dengan elaborasi dari unit
vertikal dalam hal memberikan hukum yang dahulu masih
masukan dan/atau keterangan
dari rekan-rekan di Kanwil menggunakan Peraturan
DJKN dan KPKNL dan proses
harmonisasi dengan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 kini berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 jo Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun

2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor

27 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

182 JJeejjaakk LLaannggkkaahh PPNNKKNNLL 22002211

Kupas Tuntas

Kedua, penyesuaian penatausahaan Rp300.000.000 (tiga ratus juta
BMN tegahan Bea dan Cukai;
Ketiga, penilaian BMN tegahan Bea rupiah) kini nilai kewenangannya
dan Cukai yang akan dilakukan oleh
menjadi di atas Rp10.000.000.000

penilai pemerintah dan penilai (sepuluh milyar rupiah).

publik; Kelima, pengelolaan BMN yang

Keempat, Penambahan wewenang terdiri atas tata cara permohonan

dan/atau arestasi KPKNL, Kanwil peruntukan lelang, penetapan

DJKN, Direktorat PKNSI, dan Dirjen status penggunaan, hibah,

Kekayaan Negara; pemusnahan, dan penghapusan.

Kewenagan pada KPKNL yang Keenam, PMK Nomor

semula mengelola besaran nilai 51/PMK.06/2021 ini pun

permohonan sampai dengan diselaraskan dengan peraturan-

Rp150.000.000 (seratus lima puluh peraturan yang terkait pengelolaan

juta rupiah), kini besaran nilainya Barang Milik Negara yang berlaku

menjadi sampai dengan di Direktorat Jenderal Bea Dan

Rp500.000.000 (lima ratus juta Cukai, seperti PMK Nomor

rupiah); 39/PMK.04/2014, PMK Nomor

Sedangkan kewenagan pada Kanwil 178/PMK.04/2019 sebagai salah

DJKN yang semula mengelola satu dasar dalam penatausahaan

besaran nilai permohonan di atas dan penyajian laporan Barang Milik

Rp150.000.000 (seratus lima puluh Negara yang berasal dari

juta rupiah) sampai dengan Kepabeanan dan Cukai sebagai

Rp300.000.000 (tiga ratus juta komponen laporan keuangan.

rupiah), kini nilai kewenangannya Untuk merespon kondisi

menjadi lebih dari Rp500.000.000 pengelolaan BMN yang berasal dari

(lima ratus juta rupiah) sampai aset eks kepabeanan dan cukai ini

dengan Rp1.000.000.000 (satu diharapkan juga peran aktif,

milyar rupiah); responsif, dan proaktif dari

Sedangkan kewenangan baru pada bapak/ibu/saudara sekalian dalam

Direktur DJKN yaitu mengelola melaksanakan ketentuan PMK

besaran nilai permohonan lebih dari Nomor 51/PMK.06/2021 untuk

Rp1.000.000.000 (satu milyar memberikan pelayanan yg terbaik

rupiah) sampai dengan dalam menyelesaikan permohonan

Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar di wilayah unit vertikal DJKN.

rupiah); Tanggap terhadap situasi dan aktif

Dan untuk kewenangan pada memberikan solusi dan usulan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara penyelesaian dalam proses

yang semula mengelola besaran nilai pengajuan permohonan peruntukan

permohonan lebih dari

Jejak Langkah PNKNL 2021 19

General Report Foto
Sumber Daya Alam (SDA)
Google
Penulis
Rosa Aprilia Salah satu tugas dan fungsi Direktorat Piutang Negara dan

Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) yaitu merumuskan kebijakan

di bidang kekayaan negara lain-lain diantaranya pengelolaan

kekayaan negara berupa sumber daya alam. Sesuai amanat pasal

33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya meliputi
permukaan bumi (tanah), tubuh bumi (bawah tanah dan bawah air), serta
ruang udara (di atas tanah dan di atas air).
Pengelolaan kekayaan negara sumber daya alam masih terpisah-pisah dan
berada di lintas sektoral. Dalam hal ini, negara melakukan pengelolaan
sumber daya alam dengan diwakilkan kepada Kementerian/Lembaga
sektoral, serta Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal sumber daya
alam dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pengelolaan sumber daya
alam, Direktorat PNKNL mempunyai tantangan yang cukup besar berkaitan
dengan data dan informasi atas sumber daya alam yang tersebar di lintas
sektoral.

Dengan semangat dan urgensi ketersediaan informasi atas sumber daya
alam tersebut, diperlukan upaya pengumpulan data dan informasi sumber
daya alam sehingga tersedia data dan informasi secara komprehensif dalam
suatu katalog pengelolaan SDA tahunan yang memberikan nilai tambah

20 Jejak Langkah PNKNL 2021

terhadap data dan informasi yang saat ini masih tersebar pada Foto
masing-masing unit/instansi/pelaku usaha pemilik data. Dengan Istock
demikian, data dan informasi atas sumber daya alam dapat
terinventarisasi dengan baik dan berguna sebagai bahan berbagai pihak atas data dan informasi
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya alam diantaranya Internal
dan pengelolaan sumber daya alam. Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal
Sebagai langkah awal, Direktorat PNKNL telah menyusun General Anggaran), Badan Pusat Statistik,
Report SDA Tahun 2021 yang berisikan informasi terkait beberapa Kementerian/Lembaga sektoral terkait, serta
komoditas sumber daya alam yang meliputi data stok akhir dan para pelaku usaha di sektor sumber daya
cadangan, lifting dan produksi, ekspor dan impor, kontribusi sektor alam. Dengan demikian, dapat diperoleh akses
sumber daya alam dalam penyerapan tenaga kerja serta penerimaan data dan informasi sumber daya alam secara
negara bukan pajak. Adapun komoditas sumber daya alam yang lengkap, update, dan valid sebagai bahan
disajikan masih terbatas pada komoditas Minyak, Gas Bumi, Mineral, penyusunan General Report SDA.
Batubara serta Bahan Galian. Sumber data dalam penyusunan
General Report SDA menggunakan data sekunder yang diperoleh General Report SDA yang tersusun secara
dari publikasi Kementerian/Lembaga sektoral terkait yang meliputi lengkap dan komprehensif diharapkan mampu
unit eselon I di Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, memberikan informasi terkait sumber daya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta para pelaku alam, menjadi sumber rujukan dan bahan
usaha di Sektor SDA. pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber
General Report SDA Tahun 2021 masih jauh dari sempurna dan daya alam, serta menunjang pelaksanaan
diperlukan pengembangan serta perbaikan lebih lanjut. Ke depan, tugas Menteri Keuangan selaku Bendahara
diharapkan dapat terjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan Umum Negara dalam pengawasan
pengelolaan keuangan negara dari sektor
sumber daya alam.

Jejak Langkah PNKNL 2021 21

PEDOMAN DAN REGULASI PENYUSUNAN,
PENGONSOLIDASIAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS ASET
DALAM PENGELOLAAN DJKN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan
kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, diatur sebagai berikut:

22 Jejak Langkah PNKNL 2021

a.Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang Tionghoa (ABMA/T);
selanjutnya disebut LKPP adalah laporan keuangan 3) Laporan Keuangan Pengelola Aset BMN Eks
yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan Pertamina;
konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian 4) Laporan Keuangan Pengelola BMN Idle;
Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara 5) Laporan Keuangan Pengelola Aset yang Timbul dari
Umum Negara (LK BUN). Pemberian BLBI;
b.Laporan Keuangan BUN disusun berdasarkan 6) Laporan Keuangan Pengelola Piutang Dalam Rangka
konsolidasian dari LK BUN sebagai pengelola kas dan Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo;
LK BUN sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 7) Laporan Keuangan Pengelola Aset Lain-lain; dan
BUN/pengelola transaksi BUN lainnya. 8) Laporan Keuangan Pengelola Piutang Kepada
c.Laporan Keuangan BUN sebagai Pengguna Anggaran Yayasan Supersemar.
Bagian Anggaran BUN/Pengelola transaksi BUN lainnya
disusun berdasarkan konsolidasian diantaranya Laporan Petunjuk Teknis Penyusunan LKTK Aset DJKN ini
Keuangan Transaksi Khusus. dimaksudkan sebagai pedoman Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (UAKPA), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) dan
Pelaporan Keuangan Transaksi sebagaimana telah Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan (UAP) di lingkup Bendahara Umum Negara Transaksi
Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 Tentang Khusus Aset Dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Kekayaan Negara (BUN TK Aset DJKN), dalam
Nomor 256/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi menyusun, menyampaikan, dan/atau mengonsolidasi
Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, diatur LKTK Aset DJKN sebagaimana diatur dalam Peraturan
sebagai berikut: Menteri Keuangan (PMK) Nomor 256/PMK.05/2015
a. Laporan Keuangan Transaksi Khusus merupakan tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
konsolidasi dari beberapa Laporan Keuangan yang salah Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir
satunya Laporan Keuangan Transaksi Khusus Aset dengan PMK Nomor 127/PMK.05/2018.
dalam Pengelolaan DJKN.
b. Laporan Keuangan Transaksi Khusus Aset dalam Adapun ruang lingkup dalam Keputusan Menteri ini
Pengelolaan DJKN merupakan konsolidasi Laporan mencakup:
Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggrana a.Petunjuk Teknis penyusunan;
sebagai berikut: b.Petunjuk Teknis penyampaian; dan
1) Laporan Keuangan Pengelola BMN yang Berasal dari c.Petunjuk Teknis pengonsolidasian LKTK Aset DJKN,
Pertambangan yang terdiri atas:
a) Laporan Keuangan Pengelola BMN Hulu Migas Dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan
(KKKS), dan nomor 394/KMK.06/2021 pada tanggal 13 September
b) Laporan Keuangan Pengelola BMN yang Berasal dari 2021 ini diharapkan penyusunan Laporan Keuangan
Kontraktor PKP2B; Transaksi Khusus Aset dalam Pengelolaan DJKN,
2) Laporan Keuangan Pengelola Aset Bekas Milik Asing/ sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) dapat berjalan secara benar dan tepat
waktu.

Jejak Langkah PNKNL 2021 23

Inovasi

Pengembangan
Sistem Informasi
BMN Hulu Migas

ILUSTRASI PENULIS
ISTOCK M. FUAD MANSUR

Latar Belakang Tujuan yang Ingin Dicapai
Setelah mewujudkan paradigma baru dalam Pengelolaan BMN Hulu Migas Menyikapi permasalahan tersebut

pada tahun 2020 melalui penetapan PMK 140/PMK.06/2020, pada awal dan dalam rangka mendukung tugas dan
tahun 2021, Direktorat PNKNL juga telah menyelesaikan pedoman fungsi DJKN, dipandang perlu untuk
Penatausahaan BMN Hulu Migas melalui KMK 52/MK.6/2021 tentang dilakukan pengembangan suatu sistem
Modul Penatausahaan BMN Hulu Migas. informasi yang menghubungkan seluruh
data BMN Hulu Migas, baik yang ada
Paradigma baru tersebut merupakan upaya Direktorat PNKNL untuk pada DJKN, SKK Migas dan BPMA serta
mewujudkan proses bisnis dalam pengelolaan BMN Hulu Migas yang lebih Kementerian ESDM, sehingga seluruh
efektif dan efisien menuju tata kelola BMN Hulu Migas yang akurat dan data dan informasi terkait BMN Hulu
akuntabel. Namun demikian Direktorat PNKNL juga menyadari bahwa untuk Migas dapat terintegrasikan dan tersaji
menuju tata kelola BMN Hulu Migas demikian, banyak tantangan yang masih dengan baik. Dalam jangka panjang,
harus diselesaikan. sistem informasi tersebut juga harus
dapat terintegrasi dengan data-data yang
Salah satu tantangan adalah belum adanya suatu sistem informasi (aplikasi) ada pada DJBC, LNSW, dan DJA
dalam Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Hulu Migas berikut database maupun unit terkait lainnya di
yang akurat dan handal, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan Kementerian Keuangan.
kepentingan dalam kegiatan tata kelola BMN Hulu Migas.
Siklus hidup aset (asset life-cycle)
Aplikasi yang ada (existing) saat ini adalah Modul Kekayaan Negara Lain- mulai dari perencanaan, pengadaan,
lain (Modul KNL), dimana dalam aplikasi tersebut data BMN Hulu Migas perolehan, pemanfaatan, pemeliharaan
merupakah salah satu bagian dalam pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain. dan penghapusan sangat berpengaruh
Modul KNL sendiri didesain dengan fitur-fitur untuk tujuan penyusunan terhadap pengeluaran dan penerimaan
laporan (menyajikan Laporan Keuangan BUN TK), sehingga tidak terdapat fitur pada APBN. Dengan adanya perubahan
master aset sebagai bentuk database BMN Hulu Migas. Dalam paradigma Penatausahaan dan
perkembangannya, hingga saat ini Modul KNL tidak berjalan sebagaimana
mestinya sehingga belum dapat digunakan sebagai aplikasi dalam penyusunan
LKBUN.

24 Jejak Langkah PNKNL 2021

Inovasi

Pengelolaan Aset (asset administration) Pada tahap ini, Sistem Informasi BMN Hulu Migas diharapkan telah dapat
menjadi Manajemen Aset (asset berfungsi untuk mengintegasikan data BMN Hulu Migas, menyajikan proses
management), Pengembangan sistem dan produk pengelolaan BMN Hulu Migas, melakukan penatausahaan dan
informasi BMN Hulu Migas diarahkan menyajikan laporan BMN Hulu Migas sesuai ketentuan KMK 52/KM.6/2021,
untuk mendukung tercapainya tujuan pembentukan master data yang menampung detil/atribut data BMN
tersebut yang secara Makro Sistem Pengembangan Jangka Pendek
merupakan bagian dari Integrated State
Asset Management di DJKN. Dalam jangka pendek, fokus utama Hulu Migas untuk mendukung tata
kelola BMN Hulu Migas serta sebagai alat untuk melakukan monitoring dan
Secara garis besar, melalui menyajikan informasi terkait data Pengelolaan, data Penatausahaan, data
pengembangan Sistem Informasi BMN BMN Hulu Migas yang bermasalah/sengketa/kasus, data BMN Hulu Migas
Hulu Migas, diharapkan akan terwujud yang tidak digunakan dan lain-lain.
hal-hal antara lain:
1.Sistem Informasi yang terintegrasi Pada tahapan ini, secara garis besar kegiatan pengembangan Sistem
2.Tata kelola yang akuntabel Informasi BMN Hulu Migas meliputi:
3.Proses bisnis yang efektif dan efisien
4.Database yang akurat Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi BMN Hulu Migas (aplikasi
SIHM);
Roadmap Pengembangan Sistem Interkoneksi Data; dan
Informasi BMN Hulu Migas. Implementasi aplikasi SIHM;
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam dua fase/tahapan, yaitu:
Pada tahap awal, sebagai a. Fase I
penyempurnaan aplikasi Modul KNL, Fase pertama merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang
telah dilakukan pengembangan Sistem meliputi:
Informasi BMN Hulu Migas sebagai Penetapan format dan komponen (field) Data yang akan dialirkan.
tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Penetapan mekanisme pengaliran data dari SKK Migas ke DJKN.
Kekayaan Negara dalam Kick Off Penetapan Sistem Interkoneksi Data
Meeting interkoneksi data SKK Migas Pengembangan Aplikasi SIHM
dalam rangka pengembangan sistem Interkoneksi Data
informasi BMN Hulu Migas pada tanggal b. Fase II
12 Juli 2021. Fase kedua merupakan kegiatan lanjutan dari fase I dan dilaksanakan pada
tahun 2022, meliputi:
Bahwa pengembangan Sistem Pengembangan Aplikasi SIHM (fase II)
Informasi BMN Hulu Migas merupakan Interkoneksi Data (fase II)
kebutuhan bersama antara Pengelola Implementasi SIHM
Barang, Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Barang serta KKKS dalam
pelaksanaan penatausahaan dan
pengelolaan BMN Hulu Migas.

Pada tahap berikutnya, pengembangan
Sistem Informasi BMN Hulu Migas harus
dapat juga terintegrasi dengan data-data
yang ada pada DJBC dan LNSW, terkait
data pengadaan BMN Hulu Migas
melalui importasi maupun data terkait
cost recovery yang ada pada DJA, serta
unit eselon 1 yang terkait lainnya pada
Kementerian Keuangan.

Pengembangan Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, fokus utama

pengembangan sistem informasi BMN

Hulu Migas lebih diarahkan pada

kepentingan Pengelolaan dan

Penatausahaan BMN Hulu Migas oleh

KKKS, Kuasa Pengguna Barang,

Pengguna Barang, dan Pengelola

Barang.

Jejak Langkah PNKNL 2021 25

Dalam periode pengembangan jangka pendek ini, ditargetkan bahwa Untuk itu tahap selanjutnya setelah
aplikasi SIHM telah dapat dirilis dan diimplementasikan dalam Pengelolaan pengembangan Sistem Informasi BMN
dan Penatausahaan BMN Hulu Migas oleh KKKS, Kuasa Pengguna Barang, Hulu Migas dapat mewujudkan Data
Pengguna Barang, dan Pengelola Barang. yang terpercaya (kredibel) adalah
Pengembangan Jangka Menengah mengintegrasikan dengan sistem
informasi Perpajakan yang ada pada
Setelah aplikasi SIHM dapat diimplementasikan dalam Pengelolaan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam
Penatausahaan BMN Hulu Migas maka langkah selanjutnya adalah roadmap pengembangan Sistem
menyinergikan dengan sistem informasi yang berkaitan dengan BMN Hulu Informasi BMN Hulu Migas ini,
Migas pada unit Eselon I di Kementerian Keuangan. pengintegrasian SIHM dengan sistem
Perpajakan diharapkan telah dimulai
Pada tahap pengembangan jangka menengah ini, Sistem Informasi BMN pada tahun 2027 dan dapat diwujudkan
Hulu Migas harus dapat terintegrasi dengan data-data sistem informasi yang pada tahun 2030.
ada pada LNSW (SSM Migas) dan DJBC (CIESA dan/atau SOFAST), serta
DJA. Penutup

Secara garis besar, langkah sinergi dan pengintegrasian Sistem Informasi Akhirnya, melalui sinergi antar para
BMN Hulu Migas dengan sistem-sistem informasi tersebut meliputi:
1. Interkoneksi Data dengan LNSW, DJBC dan DJA, diharapkan telah dapat pemangku kepentingan dan integrasi
diwujudkan dalam periode 2 (dua) tahun, mulai tahun 2023 sampai dengan
2024 sistem (data) akan dapat terwujud suatu
2. Pengembangan Sistem dan pengintegrasian Data diharapkan telah dapat
diwujudkan dalam periode 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2025 sampai dengan Sistem Informasi BMN Hulu Migas yang
2027.
dapat memenuhi kebutuhan
Melalui sinergi dan integrasi tersebut diharapkan dapat terwujud suatu
Sistem Informasi BMN Hulu Migas yang dapat memotret tata kelola BMN Penatausahaan dan Pengelolaan BMN
Hulu Migas yang lebih menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan
sampai dengan pencatatan dan penggunaan serta cost recovery, sehingga Hulu Migas serta informasi terkait BMN
pada akhirnya akan terwujud tata kelola BMN Hulu Migas yang lebih baik.
Pengembangan Jangka Panjang Hulu Migas dari hulu (perencanaan dan

Melalui proses yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, serta sinergi pengadaan) sampai hilir (pencatatan,
antar stakeholder, maka pada akhirnya dengan terwujudnya tata kelola BMN
Hulu Migas yang baik akan ikut membantu Pemerintah melakukan penggunaan, dan penghapusan, maupun
optimalisasi pengelolaan BMN Hulu Migas antara lain melalui efisiensi
pengeluaran Negara (mengurangi beban Negara) dan optimalisasi penerimaan terkait cost recovery) sehingga pada
Negara.
akhirnya akan terwujud tata kelola BMN

Hulu Migas yang lebih baik.

26 Jejak Langkah PNKNL 2021



DIGITALISASI

PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA

PENULIS
DANANG ARIWIBOWO

FOTO
Miguel Á. Padriñán dari Pexels

28 Jejak Langkah PNKNL 2021

SMI-PN dapat membantu Deskripsi
Sistem Manajemen Informasi Piutang Negara (SMI-PN)
terbentuknya basis data Piutang
Sistem Manajemen Informasi Piutang Negara (SMI-PN) adalah sistem yang
Negara dengan pengelolaan secara dikembangkan untuk menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen
Pengurusan Piutang Negara (FocusPN). SMI-PN dibangun dengan tujuan
digital guna memperbaiki tata memperbaiki sistem yang sebelumnya dan menambahkan fitur yang dibutuhkan
oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara serta unit
kelola piutang negara dari hulu ke yang terlibat dalam pengelolaan piutang negara di tingkat KPKNL, Kanwil DJKN,
dan Pusat (Direktorat PNKNL). SMI-PN dapat membantu terbentuknya basis
hilir untuk memperkecil data Piutang Negara dengan pengelolaan secara digital.

penyisihan piutang di LKPP serta SMI-PN adalah Sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk
pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara atau Lembaga dan
Bendahara Umum Negara mulai dari tahap penatausahaan data awal,
pemutakhiran data Piutang Negara, rekonsiliasi data Piutang Negara, dan
penyerahan BKPN Online serta pengurusan piutang negara mulai dari tahap
pengurusan, pembayaran piutang, cetakan produk hukum PUPN/non produk
hukum sampai dengan rekap data sesuai kebutuhan pengguna tingkat KPKNL,
Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat DJKN. Dengan SMI-PN dapat menyediakan
informasi yang akurat dan mutakhir, terbentuknya basis data Piutang Negara
secara digital dan memastikan tercapainya semua tujuan kebijakan pengelolaan
Piutang Negara.

Latar Belakang
SMI-PN dibangun dengan harapan membantu pihak yang terlibat dalam

pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara serta di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
untuk pengelolaan data Piutang Negara guna memberikan informasi yang akurat
untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengambilan keputusan
pengelolaan Piutang Negara yang berbasis sistem informasi.

Pengurusan Piutang Negara yang berbasis sistem informasi sebelumnya,
Sistem Informasi Manajemen Pengurusan Piutang Negara (FocusPN) hanya
membentuk data Piutang Negara yang pengurusannya telah diserahkan ke
PUPN/KPKNL dan terbatas untuk pengguna di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL). Oleh karena itu pengembangan SMI-PN memiliki
tujuan untuk menyempurnakan sistem informasi tersebut.

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) sebagai
pemilik proses bisnis Piutang Negara dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) sebagai pengembang sistem informasi
bekerja sama untuk mewujudkan sistem manajemen informasi Piutang Negara
yang handal, akurat dan mencakup pengguna pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara, Umum Negara dan pengguna tingkat KPKNL
Kantor Wilayah DJKN, dan Kantor Pusat DJKN.

mempercepat penyelesaian

pengurusan piutang negara secara

cepat dan optimal.

_____________________________

Jejak Langkah PNKNL 2021 29

Inovasi

________________G_ra_nd_D_es_ig_n _Di_git_al_isa_si_P_en_ge_lo_laa_n_P_iut_an_g_N_eg_ar_a _______________
Pengaturan Hak Akses 1. data kegiatan pengelolaan Piutang Negara pada

Pembagian dan pengaturan hak akses dan kewenangan Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum

sesuai peran pengguna dilakukan dengan tujuan untuk Negara (BUN) meliputi penatausahaan, penagihan,

memaksimalkan keamanan data pengelolaan Piutang penyelesaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan

Negara. Mengingat data pengelolaan Piutang Negara yaitu pertanggungjawaban serta dapat dipergunakan oleh

data penatausahaan awal, pemutakhiran data Piutang Kementerian Negara/Lembaga dalam mengelola piutang

Negara, pengurusan BKPN dan pembayaran piutang secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

merupakan data penting dan tergolong sensitif. Oleh 2. basis data piutang negara secara elektronik guna

karena itu, diharapkan seluruh pengguna SMI-PN dapat kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang

dengan hati-hati menjaga kerahasiaan data dan akun untuk negara setiap periode.

mengakses SMI-PN. 3. fitur penyerahan BKPN Online yang digunakan untuk

memfasilitasi Kreditur yang berada pada Satuan Kerja

Single-Sign On (SSO) DJKN Kementerian Negara/Lembaga dalam melakukan

Akses terhadap SMI-PN menggunakan Single-Sign On penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).

(SSO) DJKN yang memakai Nomor Induk Pegawai sebagai 4. data pengurusan piutang negara berdasarkan proses

username SSO DJKN pada sistem informasi SMI-PN pengurusan piutang negara oleh KPKNL dan dapat

digunakan untuk mengatur otentifikasi pengguna dipergunakan oleh kanwil DJKN untuk melakukan

termasuk pembagian hak akses dan kewenangan berdasar supervisi serta Kantor Pusat DJKN untuk perumusan

peran atau role suatu pegawai (user) pada tingkat KPKNL, kebijakan.

Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN. 5. fitur digitalisasi dokumen pengurusan piutang negara

untuk mempermudah pihak-pihak yang terlibat dalam

User Eksternal mengelola dokumen produk pengurusan piutang negara di

Akses terhadap SMI-PN oleh Kementerian DJKN berupa fitur untuk membuat cetakan produk hukum

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara harus maupun produk non hukum sesuai format aplikasi tata

melakukan registrasi user pada aplikasi SMI-PN eksternal naskah kedinasan di lingkungan Kementerian Keuangan

dan dilakukan verifikasi user oleh DJKN. dan fitur untuk penerapan fungsi Digital Signature (DS)

pada pengesahan produk dokumen.

Tujuan SMI-PN 6. kebutuhan lebih lanjut dari proses pengelolaan piutang

SMI-PN (Sistem Manajemen Informasi Piutang Negara) negara di masa akan datang, karena aplikasi ini diharapkan

menjadi alat bantu pengelolaan Piutang Negara yang dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan lebih lanjut.

diandalkan dalam hal menyediakan:

30 Jejak Langkah PNKNL 2021

BIDIK

FOTO
ATC Comm Photo, Pexels

Bidik Kamera

Bidik

Kamera

● Media Briefing

Aset Hulu Migas oleh Direktur PNKNL pada 28 Mei 2021

Keringanan Utang oleh Direktur PNKNL pada 22 Oktober 2021

32 Jejak Langkah PNKNL 2021

Bidik Kamera

Jejak Langkah PNKNL 2021 33

Bidik Kamera

Gebyar Piutang Negara, 13 Desember 2021
34 Jejak Langkah PNKNL 2021

QMOUTIVOATTIOEN GROWTH IS
PAINFULL
CHANGE IS
PAINFULL

But Nothing is
as painfull as staying
stuck somewhere
you don't belong

Sumber : Google .

26 Jejak Langkah PNKNL 2021 Jejak Langkah PNKNL 2021 35

GEBYAR PIUTANG NEGARA 2021

PENULIS
MARGONO DWI SUSILO

Merci

Pembukaan Gebyar Piutang Negara 2021 oleh Dirjen Kekayaan Negara

Bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan meliputi penguatan regulasi, SDM, penyelesaian IKU,
dan kebanggaan antar sesame insan Piutang Negara serta bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dan kegiatan
menjalin sinergi antara Direktorat PNKNL dengan Kanwil pendukung lainnya. Acara Gebyar Piutang Negara yang
DJKN/KPKNL dalam mewujudkan transformasi berlangsung selama 4 (empat) hari menyuguhkan beberapa
pengelolaan Piutang Negara, maka Subdit Piutang Negara kegiatan.
1 dan 2, merancang suatu kegiatan yang lebih inovatif dan
kreatif.Maka disusunlah program yang bertajuk Gebyar Kegiatan hari pertama, yaitu pada tanggal 13 Desember
Piutang Negara DJKN 2021 , diselenggarakan pada 2021 berupa Review Crash Program 2021, dan pada sesi
tanggal 13 Desember 2021 s.d. 16 Desember 2021 berikutnya adalah Penyampaian Desain Crash Program
dengan melibatkan peran beberapa kantor vertikal, 2022. Kegiatan ditutup dengan talkshow bertajuk Jurusita
bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan (BDK) serta Talk bertema “Penagihan, Antara Pengabdian, Perjuangan
mengundang narasumber yang kompeten. Acara Gebyar dan Kehormatan” dengan mengundang narasumber
Piutang Negara dibuka oleh Direktur PNKNL dan dihadiri Jurusita Direktorat Jenderal Pajak.
secara virtual oleh Dirjen KN, pejabat eselon II di
lingkungan DJKN, instansi vertikal DJKN, perwakilan Hari ke-dua, di hari Selasa, 14 Desember 2021
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta diselenggarakan Talkshow dengan pembahasan “Peran
civitas akademika kampus PKN-STAN. Gebyar Piutang Intelijen Dalam Pengelolaan Piutang Negara” dibawakan
Negara pada prinsipnya menampilkan capaian Direktorat oleh Kanwil DJKN Jawa Barat. Pada hari kedua ini juga
PNKNL di bidang Piutang Negara yang dilaksanakan Sharing Session Ilmiah tentang “Analisis atas
Perencanaan dan Penatausahaan Piutang Negara” oleh
PKN STAN

Soft Launching Aplikasi BKPN Online Penghargaan Kepada Eksternal
oleh Dirjen Kekayaan Negara Jejak Langkah PNKNL 2021 37

Hari Rabu, 15 Desember 2021 yang merupakan hari ke- Beberapa Slide Arahan Direktur PNKNL
tiga dalam penyelenggaraan Gebyar Piutang Negara dalam Gebbyar Piutang Negara
diselenggarakan webinar dengan materi bahasan
“Pengelolaan dan Penghapusan Piutang Negara/Daerah” Penghargaan terkait Pelaksanaan
dengan penyelenggara Kanwil DJKN Sulseltrabar. Crash Program Tahun 2021

Gebyar Piutang Negara ditutup dengan acara puncak Review dan Penyampaian Desain
pada hari Kamis, 16 Desember 2021 yang dihadiri oleh Crash Program oleh Direktur PNKNL
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban,
Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain,
Lukman Effendi, dan para pejabat DJKN lainnya serta para
undangan yaitu stakeholder terkait pengurusan piutang
negara . Agenda kegiatan pada hari penutupan ini yaitu Soft
Launching Aplikasi BKPN Online, Saujana / Kaledioskop
Pengelolaan Piutang Negara Tahun 2020 – 2021 dan
pemberian penghargaan dalam beberapa kriteria kepada
para stakeholder dan kantor vertikal DJKN.

Launching Aplikasi BKPN Online dimaksudkan sebagai
langkah awal memfasilitasi Penyerah Piutang dalam
melakukan penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara
secara digital kepada KPKNL. Dengan adanya aplikasi ini
diharapkan penyerahan pengurusan piutang negara dapat
dilakukan secara efektif dan efisien serta mempercepat
proses penerimaan pengurusan piutang negara yang
dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Prosesi launching
aplikasi ditandai dengan penyusunan puzzle icon BKPN
online oleh Rionald Silaban, Lukman Effendi dan Direktur
Hukum Humas, DJKN, Ani Tri Wahyuningsih,

Sebagai acara pamungkas adalah pemberian
penghargaan. Adapun penghargaan Piutang Negara
yang diberikan kepada para stakeholder meliputi:

- Penghargaan kepada PPATK, atas Kerja Sama dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dalam Penyelesaian Piutang Negara

38 Jejak Langkah PNKNL 2021

Beberapa Slide Arahan Direktur PNKNL - Penghargaan kepada OJK, atas Kerja Sama dalam
dalam Gebbyar Piutang Negara Penyediaan Data Piutang Negara kepada Pelapor Sistem
Layanan Informasi Keuangan
Beberapa Slide Arahan Direktur PNKNL
dalam Gebbyar Piutang Negara - Penghargaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,
atas Kerja Sama dalam Interkoneksi Layanan Pemantauan
Beberapa Slide Arahan Direktur PNKNL Data Kurs Bank Mandiri pada Aplikasi FocusPN
dalam Gebbyar Piutang Negara - Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Kpeendudukan
dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, atas
Kerja Sama dalam Pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI.
- Penghargaan kepada Kementerian Kesehatan RI, sebagai
Kementerian/Lembaga yang memiliki Debitur paling
banyak mengikuti Crash Program Tahun 2021

Penghargaan yang diberikan kepada kantor vertikal atas
prestasinya dalam pencapaian pengurusan piutang negara,
diberikan kepada KPKNL Yogyakarta dan KPKNl Jakarta V.
KPKNL Yogyakarta sebagai KPKNL yang memiliki Debitur
paling banyak lunas (SPPNL) dalam kegiatan Crash Program
Tahun 2021, sedangkan KPKNL Jakarta V sebagai KPKNL
yang memiliki Debitur paling tinggi nilai pelunasannya
dalam kegiatan Crash Program Tahun 2021. Selamat untuk
para penerima penghargaan.

Jejak Langkah PNKNL 2021 39

RAATTAANNGGGGAA
Ular Besi yang Melaju di Bawah Tanah Jakarta

FOTO
Adriyawan, Pexels

Ragam Nusantara

PENULIS
ANDI SETYAWAN

Apa yang pertama kali melintas di pikiran anda ketika mendengar kata ‘Jakarta’? Macet? Panas? Rawan kejahatan?

Anggapan-anggapan tersebut mungkin tidak salah. Tak dapat dipungkiri, Jakarta memiliki daya tarik tersendiri yang

mampu mengundang orang-orang dari segala penjuru nusantara untuk datang. Ya. Bagi sebagian orang, Jakarta adalah

kota untuk mengejar impian.




Hiruk pikuk Jakarta memang melegenda. Tak ayal Nasional. Pada tanggal 17 Juni 2008, Pemerintah DKI

padatnya penduduk dan sibuknya aktivitas warga Jakarta mendirikan PT MRT Jakarta sebagai Badan Usaha

menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk Milik Daerah penunjang pembangunan dan

permasalahan tentang semrawutnya sistem transportasi pengoperasian MRT Jakarta.

di ibu kota. Pengerjaan desain dasar jalur pertama dilakukan pada

Gagasan mengenai sarana transportasi yang nyaman tahun 2010 s.d. 2012 di era Pemerintahan Gubernur

dan aman bagi warga Jakarta sebenarnya sudah ada Fauzi Bowo. Setahun setelahnya, yaitu pada tahun 2013

sejak masa Orde Baru. Pada tahun 1985, gagasan ditandatangani tiga kontrak pertama untuk konstruksi

pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dicetuskan lintasan bawah tanah dan lintasan layang. Kegiatan ini

oleh B.J. Habibie, Kepala Badan Pengkajian dan bersamaan dengan peletakan batu pertama oleh

Penerapan Teknologi (BPPT) saat itu. Pihak BPPT Gubernur Joko Widodo sebagai tanda dimulainya

mengatakan, pertumbuhan populasi penduduk Jakarta konstruksi.

menurun sejak 1985 s.d. 1990. Namun, pertumbuhan di Pada tahun 2017, Fase I jalur Utara-Selatan sepanjang

kota satelit Jakarta kian tinggi sehingga mobilitas warga 15,7 km telah tersambung sepenuhnya. Jalur ini resmi

antara Jakarta dan Bodetabek akan meningkat. Jalan- beroperasi dan dibuka untuk umum setelah diresmikan

jalan dinilai tidak akan mampu mengatasi mobilitas oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019,

penduduk. menghubungkan Stasiun Lebak Bulus dengan Stasiun

Rencana pembangunan MRT digulirkan dari masa ke Bundaran HI. Jalur ini melewati 13 stasiun meliputi 7

masa sebagai salah satu alternatif mengurai kemacetan stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah.

di Jakarta. Pada tahun 1996, Presiden Soeharto Ratangga dipilih sebagai nama rangkaian kereta yang

menetapkan pembangunan MRT dengan rute Blok M- akan melayani seluruh jalur MRT. Nama tersebut diambil

Stasiun Jakarta Kota sepanjang 14 km dan dibangun di dari Kitab Arjuna Wiwaha dan Kitab Sutasoma karangan

bawah tanah. Mpu Tantular yang berarti kereta kuda yang kuat dan

Namun sayang, ide pembangunan ini terhenti akibat dinamis. Makna yang tersirat dari nama tersebut adalah

krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun pesan perjuangan dan kekuatan putra-putri bangsa yang

1997-1998. terlibat dalam proses pembangunan MRT Jakarta ini.

Pembangunan MRT diseriuskan kembali pada tahun Selain itu, nama ini didedikasikan untuk para pengguna

2005. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono MRT Jakarta; para pejuang yang bergelut dengan

menetapkan pembangunan MRT Jakarta sebagai proyek kesibukan dan aktivitas masing-masing di Jakarta.

Jejak Langkah PNKNL 2021 41

Ragam Nusantara

Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk dapat Kecepatan maksimum kereta Ratangga di jalur bawah
melakukan perjalanan dengan MRT Jakarta. Tarif dimulai tanah adalah 80 km/jam. Sedangkan ketika berada di jalur
dari Rp3.000,00 dan akan bertambah sebesar layang, Ratangga dapat melaju hingga 100 km/jam. Hal
Rp1.000,00 untuk setiap kilometernya. Saat ini, tarif ini membuat waktu antara kedatangan kereta relatif
tertinggi adalah sebesar Rp14.000,00 untuk rute dari singkat, yaitu 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit di luar
Stasiun Lebak Bulus ke Stasiun Bundaran HI maupun jam sibuk. Guna mempermudah mobilitas penumpang,
sebaliknya. Metode pembayaran tiketnya pun relatif stasiun MRT dibangun dengan berorientasi transit,
mudah. Penumpang hanya perlu memiliki tiket single trip sehingga penumpang dapat langsung berganti (transit) ke
untuk sekali jalan, atau tiket multi trip yang dapat dipakai moda transportasi lainnya seperti Bus Transjakarta.
berkali-kali dan dapat diisi ulang saldonya. Selain itu, Integrasi antarmoda transportasi publik menjadi faktor
pembayaran juga dapat menggunakan kartu Jaklingko, penting yang dipertimbangkan untuk menarik minat
kartu elektronik bank (e-Money, Flazz, TapCash, Brizzi, warga jakarta agar mau menggunakan transportasi umum
dan JakCard), atau pembayaran menggunakan aplikasi sehingga membantu mengurai kemacetan di Jakarta.
MRT Jakarta (OVO, Gopay, Link Aja, dan DANA).

42 Jejak Langkah PNKNL 2021

Lekat
Lebih Dekat

Sugiwanto Sumarsono

Memberdayakan potensi yang ada Surprise dengan capaian kinerja
untuk mencapai target. Bekerja dengan Piutang Negara Tahun 2021. Mari
cerdas dan ikhlas untuk hasil yang sunsetkan paradigma piutang negara
tuntas. yang dianggap telah sunset

Edy Prastanto

Meskipun kedepannya berganti rumah,
semoga PNKNL tetap militan dan
amanah dalam menjaga kekayaan
negara.

Afwan Fauzi Siswanto

Deraan pandemi tidak menghalangi Kekeluargaan, kebersamaan,
ruang inovasi dan ekspresi sehingga keramahan dan kerjasama di lingkup
menghasilkan kinerja terbaik. Terus Dit PNKNL yang sangat baik terasa di
semangat Direktorat PNKNL, dengan hati
sinergi dan kolaborasi kita bisa reach to
the best Danang Ariwibowo

Capaian Piutang Negara Tahun 2021
luar biasa, lanjutkan!

Erik Susanto Evan Widyatama

PNKNL: pengalaman baru, teman baru, It’s sad, but sometimes moving on with
moga kompak terus the rest of your life, starts with goodbye

Iwan Darma Setiawan Agnes Rina Dwinggowati

Untuk mengenalmu cukup setahun PNKNL... Penuh dengan petualangan.
kurang, untuk mencintaimu seumur Tetap semangat untuk maju bersama
hidupku, DPNKNL. Muaaach DJKN

Jejak Langkah PNKNL 2021 43

Lekat
Lebih Dekat

Habib Burakhman Dwi Cahyono

Tetap semangat, semoga selalu sehat, Luar biasa menginspirasi, semoga
dan penuh berkat. PNKNL semakin sukses

Deny Zulham

Semangat kerja,mengelola BMN Hulu
Migas

Eka Prasetya Cahyono Putra Mukti Widodo

Semoga dengan wajah baru PNKNL Belum sampai dua tahun di Direktorat
nantinya tetap memberikan manfaat PNKNL & banyak hal baru yang saya
bagi banyak orang. dapatkan.

Utama Teguhwibawa Maszuandi

Regulasi harap tidak sekedar Ruang kerja terbuka, hubungan
menyelesaikan pengelolaan BMN dari pegawai antar subdit menjadi lebih
KL namun punya misi di masa akrab, tapi jarang bertemu karena
mendatang. Direktorat PNKNL BISA..!!!!! covid19, masa yang luar biasa penuh
perjuangan
Agustian Purwana
Robby Hendrian
Kembali ke penempatan pertama, alur
tusi yang lebih berkembang dari 20an bagian dari policy maker dg lingkungan
tahun lalu. Tetap semangat, Piutang rekan, stakeholder kualifikasi 'Pemain
Negara Jaya...Jaya...Jaya.... Nasional', merubah paradigma, untuk
menjaga marwah institusi DJKN.
44 Jejak Langkah PNKNL 2021
Wahyu Purnomo

Kupas kelapa tuang airnya
Tampung di gelas campur mangga
Bersama rekan direktorat nan bahagia
Berkarya demi bangsa dan negara

Lekat
Lebih Dekat

Ambar Fitriani Hamdi

PNKNL adalah keluarga kedua saya Perubahan merupakan suatu
sejak 7 tahun lalu. PNKNL tidaklah keniscayaan, saya bangga pernah
kemana, hanya berganti wajah menjadi menjadi bagian dari keluarga besar
lebih baik lagi. ❤️U 3000. Direktorat PNKNL. Bravo Dit. PNKNL !!!

Desi Kurniasih

Saya mendapat banyak ilmu dan teman
juga para pimpinan yang baik dan
membimbing

Hery Agung Wibowo Dalilah Fatin Ufairah

Direktorat yang lengkap, pekerjaan PNKNL adalah tempat penempatan
yang beraneka ragam perlu waktu pertama saya. PNKNL menjadi bukti
untuk memahami semua tusinya bahwa yang disebut rumah kedua itu
nyata.

Jeaniva Thirza T. Najoan Harun Rusmana

Penempatan di PNKNL, belajar hal Tahun 1999 s.d 2002 pelaksana pada Biro
yang baru. Di tengah keadaan covid Piutang Negara Perbankan, Tahun 2015 s.d
yang tinggi , sehingga saya harus 2017 pelaksana pada Subdit KNL I Dit. PNKNL
bekerja dari rumah dan Tahun 2017 s.d 2021 (sekarang) pelaksana
pada Subdit KNL II Dit. PNKNL, Tahun 2021
Nadia Amal s.d................( ? )

Minum jamu agar badan kuat (cakeeep) Christine Sinurat
Serta sehat jiwa dan raga
Sungguh indah kenangan kita buat Cerita Direktorat PNKNL menjadi narasi
semoga silaturahmi tetap terjaga yang tidak terlupakan dalam proses
perjalanan keberadaan DJKN,
KemenKeu, RI

Jejak Langkah PNKNL 2021 45

Lekat
Lebih Dekat

Budi Hartanto Ardi Irawan

Alhamdulillah bisa merasakan atmosfir Menjadi pegawai ,Direktorat PNKNL
di kantor pusat setelah sekian lama di adalah amanah dalam membangun
daerah, menambah pengetahuan & kepercayaan rakyat mengelola
wawasan yang lebih luas... kekayaan negara dengan integritas dan
profesionalitas.
Suhendar
Sarwo Sugiarto
Diharapkan PNKNL mampu mencari
terobosan baru dengan Direktorat PNKNL selalu menciptakan
mengedepankan nilai kemenkeu semangat, tantangan dan paradigma
baru untuk kemajuan Organisasi DJKN
khususnya dalam Pengelolaan Piutang
Negara.

Mohammad Raung Yuniar Effendy

Merasa beruntung bergabung di
Direktorat PNKNL, mempelajari
industri hulu migas, berkunjung ke
kontraktor, sulit didapatkan ditempat
lain!

Joko Sunanto Cucu Supyan Cahyana

PNKNL banyak membuat terobosan Meskipun direktorat ini berganti baju
terkait regulasi. Mampu mengubah tetapi sumbangsih dan bakti dari
DJKN dari Pengurus menjadi Pengelola direktorat ini sangat luar biasa untuk
Piutang Negara. kemajuan dan kejayaan bangsa ini,
Amin YRA
Andi Setyawan
Sri Desyanti
It's such a great honor and duty to be a
part of the wonderful Direktorat PNKNL Main ke Pulau Seribu
Family! Jangan lupa beli alpukat
Tahun 2022 PNKNL dilebur
46 Jejak Langkah PNKNL 2021 Kenangan manis selalu diingat

Lekat
Lebih Dekat

Rosa Aprilia Indah Murniati

Lima Bulan sudah bergabung dengan Piutang negara tidak pernah sunset. Saya
Direktorat PNKNL dengan penuh masih harus banyak belajar dan belajar
tantangan dan semangat baru... #Never supaya bisa memberikan kontribusi yang
stop learning bermanfaat untuk Direktorat PNKNL.

Novmen Sihotang

Direktorat PNKNL penuh dengan jiwa
KHARISMA 'Kami Hadapi Apapun
Rintangan Itu Selama Masih Ada', Aku
akan mengenangmu.

Norman L Muhammad Fuad Mansur

Saya berharap Dit PNKNL tetap di PNKNL saya belajar bahwa
ada.karena sudah terbentuk suasana dimanapun kita berada, jadilah
kerja yg nyaman, berguna

Irwan Hardiansyah Nanang Sunjaya

Selama saya kerja di direktorat PNKNL Walaupun tahun depan Direktorat
alhamdulilah saya sangat senang dan PNKNL akan melebur dengan direktorat
bahagia yang lain Pnknl tetap ada, tetap hidup
di hati mereka.

Ahmad Fairuzie Himawan Ardhy

Walaupun ada wacana ibukota pengen Bangga telah menjadi bagian dari
keluarga besar Direktorat PNKNL
pindeh. Ternyata eh ternyata, malahan dengan rekan kerja yang hebat serta
suasana kerja yang menyenangkan
Direktorat PNKNL duluan yg bakalan
Jejak Langkah PNKNL 2021 47
melebur, ya sedih deh, hihihi..

MaTntearnindah

Aceng mahmud (Mantan Kasubdit KNL III, Ahsanul Mahrom (Mantan Kasubdit KNL II,
Kanwil DJKN Sumut)
Kanwil DJKN Jawa Barat)
Pengalaman kerja dan pengalaman hidup yang luar bisa…
Direktorat PNKNL mempunyai tugas yang unik yaitu bersyukur pernah ditempatkan di Subdit KNl II dengan
sebagai regulator untuk jenis aset yang beragam, harus beragam tugas dan fungsi,kekompakan dan semangat para
memiliki banyak referensi karena setiap jenis aset pegawainya.
mempunyai karakter dan historis yg sendiri-sendiri.
Momen terpenting saya pada saat di Direktorat PNKNL
adalah turut mempersiapkan dan menyaksikan
penyerahan aset ex BDL UPKP dr Tim Likuidasi ke
kemneterian Keuangan…Bravo PNKNL.

Joko Dian Naryanto (Mantan Pelaksana, Sri harumi W (Mantan Kasi PN IB, KPKNL
Tangerang)
KPKNL Kupang)
Bangga dan bahagia pernah menjadi bagian dari Keluarga
Menjadi bagian dari keluarga besar Direktorat PNKNL, Besar Direktorat PNKNL…banyak ilmu dan pengalaman
saya mendapat pengalaman yang lebih dari ekspektasi yang bisa saya bawa untuk dibagikan di unit kerja yang
saya. Yang berkesan adalah menjadi Tim Pemilihan BMKT lain. Semoga hanya unitmya saja yang lebur, tapi esensi
sebagai Koleksi Negara atas BMKT hasil pengangkatan di tugas dan fungsinya tetap ada.
perairan mandal8ka, Jepara. Saya berharap semangat
kekompakan dan rasa kekeluargaan Direktorat PNKNL Iraningsih (Mantan Kasubbag Tata Usaha,
tetap membara dan selalu terjaga. Jayalah Dit. PNKNL, KPKNL Jakarta I)
engkau selalu ada di hati.
Apabila Direktorat ini digabung dengan direktorat lain
maka fokus pengurusan Piutang Negara berkurang.
Bahkan Piutang Negara perlu dibuat direktorat tersendiri
karena merupakan hal yang sangat kompleks. Intuisi
khusus diperlukan dalam pengurusan piutang negara
tentunya memiliki kharakteristik yang berbeda.

48 Jejak Langkah PNKNL 2021