A. Jenis dan Karakteristik Bencana Alam B. Siklus Penanggulangan Bencana Alam C. Persebaran Wilayah Bencana Alam di Indonesia D. Lembaga-Lembaga yang Berperan dalam Penanggulangan Bencana Alam E. Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam di Indonesia Bab 7 Mitigasi Bencana Alam Buku Siswa Aktif dan Kreatif Belajar Geografi 2 untuk SMA/MA Kelas XI Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial
Perhatikanlah gambar berikut. Termasuk ke dalam jenis bencana apakah gambar tersebut? Buatlah beberapa pertanyaan mengenai gambar tersebut. Kemudian diskusikanlah pertanyaan yang Anda buat dengan teman belajar. Cobalah Anda cari informasi mengenai karaktristik bencana yang terdapat pada gambar tersebut. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi Anda. Tuliskan kesimpulan diskusi tersebut, kemudian kemukakan di depan kelas dengan percaya diri.
A. Jenis dan Karakteristik Bencana Alam 1. Jenis Bencana Alam Di dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 juga didefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan manusia. a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. c. Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
B. Siklus Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 terdapat prinsip-prinsip penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut. 1. Cepat dan Tepat , Penanganan bencana harus cepat dan tepat karena apabila terlambat akan menimbulkan kerugian harta benda dan korban manusia yang banyak. 2. Prioritas , Penanggulangan bencana harus memprioritaskan penyelamatan nyawa manusia, kemudian harta benda. 3. Koordinasi dan Keterpaduan , Koordinasi maksudnya dalam penanganan bencana antar instansi pemerintah dan masyarakat harus memiliki koordinasi yang baik dan saling mendukung. Keterpaduan maksudnya dalam penanganan bencana harus dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu dan saling mendukung. 4. Berdaya Guna dan Berhasil Guna, Berdaya guna dan berhasil guna maksudnya dalam penanganan bencana tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
5. Transparansi dan Akuntabilitas , Transparansi penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas maksudnya bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. 6. Kemitraan , Kemitraan maksudnya bahwa penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus bersama-sama dengan semua elemen masyarakat. 7. Pemberdayaan, Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana seperti langkah antisipasi, penyelamatan, dan pemulihan bencana. 8. Non diskriminatif, Penanggulangan bencana tidak boleh diskriminatif dengan memberikan perlakukan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan paham politik. 9. Non Proletisi , Non proletisi maksudnya dalam penanggulangan bencana dilarang memanfaatkan keadaan darurat dengan menyebarkan agama atau keyakinan tertentu, misalnya dengan dalih pemberian bantuan.
Tahap pencegahan terdapat unsur kesiapsiagaan dan peringatan dini di antaranya sebagai berikut. a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana; b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e. penyiapan lokasi evakuasi; f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. 1. Tahap Pencegahan Tahap pencegahan bencana di antaranya mengidentifikasi secara pasti sumber ancaman bencana, melakukan kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan bencana, melakukan pemantauan terhadap potensi yang menjadi sumber bencana, menata wilayah dan pengelolaan lingkungan, menguatkan sistem ketahanan sosial masyarakat
a. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana. b. Pengaturan dan pembagian logistik atau bahan makanan yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana. c. Perlindungan terhadap kelompok rentan; bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia. d. Penyiapan penampungan sementara, para korban perlu dibawa ke tempat penampungan sementara yang dianggap aman. Diberikan pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih. e. Penanganan korban bencana termasuk mengubur korban meninggal dan menangani korban yang luka-luka. f. Penentuan status keadaan darurat bencana. g. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. 2. Tahap Tanggap Darurat Tahap yang paling penting adalah menyelamatkan korban bencana. Tahap ini membantu masyarakat yang terkena bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal melalui cara berikut.
3. Tahap Rehabilitasi. Sasaran utamanya memperbaiki pelayanan masyarakat atau publik sampai pada tingkat yang memadai. a. Perbaikan prasarana dan sarana umum, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian. b. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. c. Pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban. d. Pelayanan kesehatan. e. Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
Adapun tahap rekonstruksi, antara lain: a. pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat. b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. c. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. d. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat. e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. f. peningkatan fungsi pelayanan publik dan g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. 4. Tahap Rekonstruksi Tahap rekonstruksi meliputi tahap pembangunan kembali sarana, prasarana serta fasilitas umum yang rusak dengan tujuan agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Tahap ini melibatkan semua masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.
Terdapat empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu sebagai berikut. a. Tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana. b. Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam menghadapi bencana. c. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana datang. d. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Kerjakan Kegiatan 7.2 halaman 219 untuk mengetahui simulasi bencana.
C. Persebaran Wilayah Bencana Alam di Indonesia Kerjakan Tugas 7.3 halaman 221, Aktif dan Kreatif Belajar Geografi 2 1. Wilayah Rawan Bencana Alam Gempa Bumi
Kerjakan Kegiatan 7.3 halaman 222 untuk mengetahui gununggunung di dunia yang termasuk ke dalam jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediterania 2. Wilayah Rawan Bencana Alam Letusan Gunung Api Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia sehingga rawan bencana letusan gunung api. Indonesia memiliki 129 gunung api yang aktif yaitu sekitar 13% dari semua gunung api aktif di dunia. Oleh karena itu, Indonesia terkenal rawan bencana gunung api.
3. Wilayah Rawan Bencana Alam Tsunami Gempa bumi yang disebabkan karena adanya interaksi lempeng tektonik, dapat menimbulkan getaran yang kuat dan menyebabkan deformasi vertikal yang berupa penurunan dasar permukaan laut, sehingga dapat mengakibatkan tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang laut akibat gempa di dasar laut. Tsunami dapat disebabkan gempa bumi atau karena letusan gunung api, seperti pada letusan Gunung Krakatau.
Kerjakan Kegiatan 7.4 halaman 225 untuk mengetahui rencana besar mengurangi banjir Jakarta. 4. Wilayah Rawan Bencana Alam Banjir Musim hujan yang berlangsung lama dengan intensitas curah hujan yang tinggi, dapat menyebabkan bencana banjir pada daerah-daerah di dataran rendah atau pesisir. Selain itu, kerusakan DAS dapat menurunkan cadangan air, serta tingginya laju erosi juga dapat menimbulkan banjir.
5. Wilayah Rawan Bencana Alam Kekeringan Perubahan iklim menyebabkan terjadinya pergeseran musim. Musim kemarau akan berlangsung lebih lama sehingga menimbulkan bencana kekeringan dan penggurunan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kekeringan akan melanda Afrika, Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Sementara musim hujan akan berlangsung dalam waktu singkat dengan kecenderungan intensitas curah hujan yang lebih tinggi dari curah hujan normal sehingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.
6. Wilayah Rawan Bencana Alam Tanah Longsor Wilayah rawan bencana alam tanah longsor berada di wilayah perbukitan dan pegunungan yang terjal dan gundul. Kondisi rawan longsor di kawasan Indonesia juga dipicu pula oleh gempa yang sering terjadi di wilayah ini. Sebagai jalur gempa yang sangat aktif di dunia dan didukung oleh curah hujan yang tinggi, membuat wilayah Indonesia menjadi rawan longsor. Gempa dan curah hujan yang tinggi menjadi pemicu yang sangat efektif terjadinya longsor di samping hilangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang berfungsi mengikat tanah dari longsor.
7. Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang Banjir bandang merupakan bencana alam yang sering terjadi di daerah tropis. Peyebab terjadinya banjir bandang adalah tingginya intensitas curah hujan di daerah hulu sungai dan penebangan liar (illegal logging) di hulu sungai. Hujan yang jatuh di daerah tinggi (hulu sungai) mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah, sehingga tidak sempat terserap oleh tanah.
Kerjakan Tugas 7.4 halaman 227, Aktif dan Kreatif Belajar Geografi 2 8. Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia. Hutan merupakan suatu ekosistem alamiah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan keberadaaannya sangat penting untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Hutan di Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Namun, kebakaran hutan di Indonesia semakin sering terjadi. Penyebabnya beragam, baik yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan adanya campur tangan manusia.
9. Wilayah Rawan Bencana Alam Puting Beliung Angin puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba. Angin puting beliung atau angin bahorok juga pernah terjadi di Indonesia, meski tidak sebesar tornado di Amerika, angin ini menyebabkan kerugian materi dan juga menyebabkan korban jiwa. Kerjakan Tugas 7.5 halaman 228, Aktif dan Kreatif Belajar Geografi 2
D. Lembaga-Lembaga yang Berperan dalam Penanggulangan Bencana Alam BNPB mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat. 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional. 6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana mencakup beberapa aspek. 1. Legislasi Dari sisi legislasi, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 2. Kelembagaan Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. 3. Pendanaan Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Kerjakan Tugas 7.7 halaman 230, Aktif dan Kreatif Belajar Geografi 2 Selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah juga memiliki Badan Search and Rescue (SAR) Nasional yang disingkat BASARNAS sebagai Lembaga Pemerintah non Kementrian.
E. Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam di Indonesia Partisipasi masyarakat dapat diberikan baik dalam bentuk pikiran atau ide, materil, tenaga dan keterampilan, dalam rangka membantu keberhasilan program penanggulangan bencana. 1. Partisipasi buah pikiran atau ide, merupakan sebuah partisipasi yang diberikan dalam bentuk sumbangan berupa ide atau pendapat, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program serta memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang sedang diikutinya. 2. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan. 3. Partisipasi tenaga, merupakan sebuah partisipasi yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan. Partisipasi harta benda, merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda. 4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki partisipan kepada anggota masyarakat yang membutuhkannya. 5. Penanganan bencana alam di Indonesia, membutuhkan kerja sama dari berbagai lapisan, baik dari pemerintah, lembaga swadaya, serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri.
Kemukakanlah pertanyaan atau pendapat Anda tentang materi pembelajaran Bab ini. Kesimpulan Mitigasi Bencana Alam Jenis dan Karakteristik Bencana Alam Siklus Penanggulangan Bencana Persebaran Wilayah Bencana Alam di Indonesia LembagaLembaga yang Berperan dalam Penanggulangan Bencana Alam Pencegahan Tanggap Darurat Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam di Indonesia Rehabilitasi Rekonstruksi
1. Apa yang dimaksud dengan prinsip non proletisi dalam penanggulangan bencana? 2. Sebutkan tujuan utama dalam pelaksanaan mitigasi bencana. 3. Jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan psikologis anak pada korban bencana alam. 4. Bagaimana upaya untuk menanggulangi kekeringan jangka menengah? 5. Bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan pasca terjadinya bencana? Kuis Kerjakan Uji Kompetensi Bab 7 halaman 236-238, buku Aktif dan Kreatif Belajar Geografi 2
Berperilaku jujur memang sulit. Namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan. (Mahatma Gandhi)
www.indoboom.com www.komputerseo.com misteraladin.com www.pptbackgroundstemplates.com Referensi
Created By: R. Irvan Noor