JURNAL Massive Online Open Course PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA (PPPK) Oleh : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) 2023 Resti Mariana, S.Pd. SD 19860331 202221 2 009 Golongan IX Ahli Pertama - Guru Kelas Dinas Pendidikan Kota Bogor Nama Guru NIP Golongan Jabatan Instansi : : : : :
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 JURNAL KEGIATAN MASSIVE ONLINE OPEN COURSE PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA AGENDA 1 1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara A. Wawasan Kebangsaan Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa Kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 20 Mei ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya Organisasi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada 1908 Mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia Indische Vereeniging (IV), yang lalu pada tahun 1925 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) Tanggal 28 Oktober ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda, setelah melewati serangkaian Kongres Pemuda yang diwakili oleh para pemuda dari seluruh Indonesia. Dan pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya, diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. 4 Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara 1) Pancasila Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila merupakan philosofische grondslag, suatu fundamen, filsafaat, pikiran yang sedalamdalamnya, merupaan landasan atau dasar bagi negaramerdeka yang akan didirikan. Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita- cita berdirinya negara Indonesia merdeka. 2) UUD 1945 Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham Negara hukum. Di dalam Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-undang dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. IstilahRechstaat (yang dilawankan dengan Matchstaat) memang muncul di dalam penjelasan UUD 1945 yakni sebagai kunci pokok pertama dari system Pemerintahan Negara yang berbunyi “Indonesia ialah Negara yang berdasaratas hukum (rechstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)”
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 3) Bhineka Tunggal Ika Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa oleh Mpu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam paya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan, sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan BhinnaIka-Tunggal-Ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakekatnya satu, satu bangsa dan negara Republik Indonesia. 4) Lambang NKRI Garuda Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan NKRI seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, meliputi : a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia ; b. Memajukan kesejahteraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial (Tujuan NKRI tersebut di atas sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia.) Bendera, Bahasa Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu, kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bendera Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakandi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 3. Lambang Negara Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu45. 4. Lagu Kebangsaan Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Rayayang digubah oleh Wage Rudolf Supratman B. Nilai-Nilai Bela Negara Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman. Usaha Bela Negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara, yang meliputi: a. cinta tanah air; b. sadar berbangsa dan bernegara; c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan e. kemampuan awal Bela Negara. Indikator Nilai Dasar Bela Negara, meliputi : 1) Indikator cinta tanah air 2) Indikator sadar berbangsa dan bernegara 3) Indikator setia pada Pancasila sebagai Ideologi Pancasila 4) Indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara 5) Indikator kemampuan awal bela negara Aktualisasi Kesadaran Bela Negara bagi ASN : 1) Cinta Tanah Air menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia Jiwa dan Raganya bangga sebagai bangsa Indonesia Jiwa Patriotisme terhadap bangsa dan negara Menjaga nama baik bangsa dan negara Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 Ikut serta dalam Pemilihan Umum Berpikir, bersikap dan bebuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara 3) Setia pada Pancasila Paham nilai-nilai Pancasila Mengamallkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Gemar membantu sesame warga negara yang mengalami kesulitan Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia 5) Kemampuan awal bela negara bagi ASN Memiliki kecerdasan emosiaonal dan spiritual serta intelejensia Senantiasa memelihara jiwa dan raga Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan Tuhan YME Gemar berolahraga Senantiasa menjaga kesehatannya 2. Analisis Isu Kontemporer Perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang selalumenyertai perjalanan peradaban manusia. Cara kita menyikapi terhadap perubahan adalah hal yang menjadi faktor pembeda yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut, baik pada perubahan lingkungan individu, keluarga (family), Masyarakatpada level lokal dan regional (Community/ Culture), Nasional (Society), dan Dunia (Global). Isu-Isu Strategis Kontemporer 1) Korupsi 2) Narkoba 3) Terorisme dan Radikalisme 4) Money Loundry 5) Proxy War Modern 6) Cyber Crime, Hate Speech, dan Hoax Teknik Analisis Isu Kontemporer
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 Salah satu alat bantu menganalisis isu yaitu dengan teknik mind mapping. Menurut DePorter(2009:172), selain dapat meningkatkan daya ingat terhadap suatu informasi, mind mapping juga mempunyai manfaat lain, yaitu sebagai berikut: 1) Fleksibel Anda dapat dengan mudah menambahkan catatan-catatan baru di tempat yang sesuai dalam peta pikiran tanpa harus kebingungan dan takut akan merusak catatan yang sudah rapi. 2) Dapat memusatkan perhatian dengan peta pikiran, Anda tidak perlu berpikir untuk menangkap setiap kata atau hubungan, sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada gagasan-gagasan intinya. 3) Meningkatkan pemahaman dengan peta pikiran, Anda dapat lebih mudah mengingat materi pelajaran sekaligus dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran tersebut. Karena melalui peta pikiran, Anda dapat melihat kaitan-kaitan antar setiap gagasan. 4) Menyenangkan imajinasi dan kreativitas Anda tidak terbatas sehingga menjadikan pembuatan dan pembacaan ulang catatan menjadi lebih menyenangkan. digunakan untuk belajar. Dalam melakukan teknik mind mapping, terdapat 7 langkah pemetaan sebagai berikut. 1) Mulai dari bagian tengah. Mulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisinya panjang dan diletakkan mendatar. Memulai dari tengah memberi kebebasan kepada otak Anda untuk menyebarkan kreativitas ke segala arah dengan lebih bebas dan alami. 2) Menggunakan gambar atau foto untuk ide sentral gambar bermakna seribu kata dan membantu Anda menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik,membuat Anda tetap terfokus, membantu berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak. 3) Menggunakan warna bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat peta pikiran lebih hidup, menambah energi pemikiran kreatif, dan menyenangkan. 4) Menghubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Hubungkan cabangcabang utama ke gambar pusat kemudian hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua dan seterusnya. Karena otak bekerja menurut asosiasi. Otak senang mengaitkan dua (atau tiga, atau empat) hal sekaligus. Jika kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan mengingat. 5) Membuat garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. Garis lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang yang melengkung dan organis, seperti cabangcabang pohon, jauh lebih menarik bagi mata. 6) Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis kata kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada peta pikiran. Setiap kata tunggal atau gambar adalah seperti pengganda, menghasilkan sederet asosiasi dan hubungannya sendiri. 7) Menggunakan gambar seperti gambar sentral, setiap gambar bermakna seribu kata. Jika anda hanya mempunyai gambar di dalam peta pikiran, maka peta pikiran siswa sudah setara dengan 10.000 kata catatan (Buzan, 2008:15-16). 3. Kesiap siagaan Bela Negara Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 Nilai Bela Negara : 1) Rasa Cinta Tanah Air; 2) Sadar Berbangsa dan Bernegara; 3) Setia kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara; 4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara; 5) Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 AGENDA 2 1. Berorientasi Pelayanan Citra positif ASN sebagai pelayan publik terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapih; melayani dengan cepat dan tepat waktu; melayani dengan memberikan kemudahan bagi Anda untuk memilih layanan yang tersedia; serta melayani dengan dengan kemampuan, keinginan dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Pemberian layanan bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini (doing something better and better) Hal fundamental dalam Pelayanan Pubik : 1) Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi 2) Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara 3) Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang 4) Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Prinsip dalam pelayanan publik : 1) Partisipatif 2) Transparan 3) Responsif 4) Tidak Diskriminatif 5) Mudah dan murah 6) Efektif dan efisien 7) Aksesibel 8) Akuntabel 9) Berkeadilan Contoh perilaku pelayanan prima : 1) Menyapa dan memberi salam 2) Ramah dan senyum 3) Cepat dan tepat waktu 4) Mendengar dengan sabar dan aktif 5) Penampilan yang rapih 6) Mengucapkan terima kasih 7) Mengingat nama pelanggan 8) Perlakukan pelanggan dengan baik 9) Dan lain-lain Nilai Dasar ASN (salah satunya Berorientasi Pelayanan) bertujuan agar menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja terbaik. Keberhasilan implementasi Nilai Dasar ASN apabila telah terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Akuntabel
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik (Matsiliza dan Zonke, 2017). Aspek-Aspek Akuntabilitas 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan 4) Akuntabilitas memperbaiki kinerja Pentingnya Akuntabilitas (fungsi akuntabilitas) 1) Untuk menyediakan control demokratis 2) Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan 3) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Tingkatan Akuntabilitas 1) Akuntabilitas personal 2) Akuntabilitas individu 3) Akuntabilitas kelompok 4) Akuntablilitas organisasi 5) Akuntabilitas stakeholder Mekanisme Akuntabilitas 1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum 2) Akuntabilitas proses 3) Akuntabilitas program 4) Akuntabilitas kebijakan Menciptakan Lingkungan Akuntabel 1) Kepemimpinan 2) Transparansi 3) Integritas 4) Tanggung jawab Responsibilitas perorangan Responsibilitas institusi 5) Keadilan 6) Kepercayaan 7) Keseimbangan 8) Kejelasan 9) Konsistensi 3. Kompeten Perilaku kompeten sebagaimana dalam uraian modul ini, diharapkan menjadi bagian ecosystem pembangunan budaya instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar (organizational learning). Pada ujungnya, wujudnya pemerintahan yang unggul dan kompetitif, yang diperlukan dalam era global yang amat dinamis dan kompetitif, sejalan perubahan lingkungan strategis dan teknologi yang berubah cepat. Perilaku Kompeten Berkinerja yang Berakhlak: a. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain ciri tersebut ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku Berakhlak.
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 b. Meningkatkan kompetensi diri: Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan Heutagogi atau disebut juga sebagai teori “net-centric”, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari Internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar/konsultan, yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal (networks), yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. c. Membantu Orang Lain Belajar: Sosialisasi dan Percakapan di ruang istirahat atau di kafetaria kantor termasuk morning tea/coffee sering kali menjadi ajang transfer pengetahuan. Perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam “pasar pengetahuan” atau forum terbuka (Knowledge Fairs and Open Forums). Mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, artikel, dan sebagainya dan memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat dengan mudah, disimpan dan diambil (Knowledge Repositories). Aktif untuk akses dan transfer Pengetahuan (Knowledge Access and Transfer), dalambentuk pengembangan jejaring ahli (expert network), pendokumentasian pengalamannya/pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman (lessons learned). d. Melakukan kerja terbaik: Pengetahuan menjadi karya: sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. 4. Harmonis Harmoni adalah kerja sama antara berbagai factor dengan sedemikian rupa hingga factorfaktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerjasama, meningkatkan produktifitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Peran ASN Harmonis : 1) Posisi PNS sebagai aparatur Negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakna tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. 2) PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut 3) PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan 5) PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. 5. Loyal Sikap loyal seorang ASN dapat tercermin dari komitmennya dalam melaksanakan sumpah/janji yang diucapkannya ketika diangkat menjadi ASN sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam Core Values ASN BerAKHLAK yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Materi modul ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana panduan perilaku loyal yang semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap ASN di instansitempatnya bertugas, yang terdiri dari: 1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah; 2) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta 3) Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di atas di antaranya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme dan pengabdian, yang dapat disingkat menjadi “KoDeKoNasAb”. Oleh karena itu peserta Pelatihan Dasar diharapkan dapat mempelajari setiap materi pokok dalam modul ini dengan saksama dan mengerjakan setiap latihan dan evaluasi yang diberikan. Jika terdapat hal-hal yang belum dipahami dapat ditanyakan dan didiskusikan dengan Pengampu Mata Pelatihan ini pada saat fase pembelajaran jarak jauh maupun klasikal. 6. Adaptif Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan (Robbins, 2003). Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup, untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuhkembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut: 1) Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan; 2) Mendorong jiwa kewirausahaan; 3) Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Adaptif sebagai Nilai dan Budaya ASN 1) Pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir (personal mastery) 2) Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai Bersama
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 (shared vision) 3) Pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan (mental model) 4) Pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya (team learning) 5) Pegawainya harus selalu berpikir sistematis, tidak kaca mata kuda atau bermental silo (system thinking) 7. Kolaboratif Kolaborasi menjadi hal sangat penting di tengah tantang global yang dihadapi saat ini. Banyak ahli merumuskan terkait tantangan-tantangan tersebut. Prasojo (2020) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi saat ini yaitu disrupsi di semua kehidupan, perkembangan teknologi informasi, tenaga kerja milenal Gen Y dan Z, serta mobilitas dan fleksibilitas. 6 kriteria penting untuk kolaborasi : 1) Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga 2) Peserta dalam forum termasuk aktor nonstate 3) Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya '‘dikonsultasikan’ oleh agensi publik 4) Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif 5) Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik) 6) Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan dalam melakukan assessment terhadap tata Kelola kolaborasi 1) Mengidentifikasi permasalahan dan peluang 2) Merencanakan aksi kolaborasi 3) Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi Panduan perilaku kolaboratif 1) Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi 2) Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka 3) Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika terjadi kesalahan) 4) Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas) Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai 5) Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik 6) Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong 7) Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi 1) Kerjasama Informal 2) Perjanjian Bantuan Bersama 3) Memberikan Pelatihan 4) Menerima Pelatihan 5) Perencanaan Bersama 6) Menyediakan Peralatan
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 7) Menerima Peralatan 8) Memberikan Bantuan Teknis 9) Menerima Bantuan Teknis 10) Memberikan Pengelolaan Hibah 11) Menerima Pengelolaan Hibah Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi 1) Trust building : membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi 2) Face to face Dialogue : melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh 3) Komitmen terhadap proses: pengakuan saling ketergantungan; sharing ownership dalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama 4) Pemahaman bersama: berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama 5) Menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar Lembaga pemerintah : 1) Kepercayaan 2) Pembagian kekuasaan 3) Gaya kepemimpinan 4) Strategi manajemen 5) Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah : 1) Ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. 2) Dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 AGENDA 3 1. Smart ASN Literasi Digital menjadi kemampuanwajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara. Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu: 1) Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. 2) Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. 3) Percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan. 4) Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. 5) Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Kurikulum literasi digital yang terbagi atas empat area kompetensi yaitu: 1) kecakapan digital (digital skill) Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari 2) budaya digital (digital culture) Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK 3) etika digital (digital ethics) Kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari 4) keamanan digital. (digital safety) Kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses,menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak Digital meliputi hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi dan hak untuk merasa nyaman. Hak harusdiiringi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab digital, meliputi menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik 2. Manajemen ASN Manajemen ASN terdiri dari Manjemen PNS dan Manajemen PPPK. Manajemen PNSmeliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan Manajemen ASN 68 memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikandan latihan, rekam jejak, jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajban ASN : 1) Setia dan taat pada Pancasila, UUD ’45 dan NKRI 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi tranparansi, akuntabilitas, objektivitas dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerpakan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manajemen ASN Pasca recruitment dalam organisasi berbagai sistem pengelolaan pegawai harus mencerminkan prinsip merit yang sesungguhnya di mana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi, disisi lain bad performers mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja. a) Manajemen ASN terdiri dari Manjemen PNS dan Manajemen PPPK. b) Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan perlindungan. c) Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan. d) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak
Jurnal Kegiatan MOOC PPPK Resti Mariana, S.Pd. SD – SDN Cikaret 2 jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidaklagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. f) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapatdiduduki paling lama 5 (lima) tahun. g) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN. KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri. h) Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. i) Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan mewujudkan jiwa korps ASNsebagai pemersatu bangsa. j) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN. Sistem Informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah. k) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif