e-book pengembangan kompetensi ASN

PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
APARATUR

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 21 menyatakan bahwa setiap ASN berhak mendapatkan pengembangan
kompetensi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa Aparatur
Sipil Negara memiliki hak untuk dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP pertahun
bagi PNS. Upaya pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pendidikan
dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran dan harus dievaluasi oleh pejabat yang
berwenang untuk digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan
pengembangan karier.

DASAR HUKUM

01 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN
02

PP 11 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI PP
17 TAHUN 2020 TTG MANAJEMAN PNS

03 PERLAN RI NO 10 TAHUN 2018 TTG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

TAHAPAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

EVALUASI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN
PERENCANAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

PROSES PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PENYUSUNAN
RENCANA

PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

analisis kesenjangan analisis kesenjangan kinerja
kompetensi yaitu membandingkan hasil
penilaian kinerja PNS dengan
yaitu membandingkan profil target kinerja jabatan yang
kompetensi PNS dengan standar
diduduki
kompetensi jabatan yang
diduduki dan yang akan

diduduki.

PROSES PENYUSUNAN RENCANA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PENGUMPULAN HASIL FGD
DATA DISERAHKAN
UTK DIBAHAS DI
KEBUTUHAN
PENGEMBANGAN RAPAT TIM

KOMPETENSI 3 5

1 OLEH OPD FGD

SEMINAR / 2 4 KEPUTUSAN/
PENGARAHAN HASIL RUMUSAN
PENGEMBANGAN OLEH TIM PKPK
KOMPETENSI DISAMPAIKAN KE
TAPD

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

DUA JALUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PENDIDIKAN PELATIHAN

Tugas Belajar 1. Klasikal
a. Meninggalkan 2. Non Klasikal
b. Tidak Meninggalkan

TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR

PERSAMAAN

a. Berstatus PNS dan memiliki masa kerja 1 Tahun sejak pengangkatan PNS

b. Mempunyai jangka waktu pendidikan dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun
c. Jurusan atau program studi yang dipilih HARUS Terakreditasi minimal B/Baik Sekali dan lembaga yang

berwenang
d. berdasarkan rencana Kebutuhan tugas belajar Instansi
d. Wajib melaporkan perkembangan akademik/KHS setiap semesternya

PERBEDAAN

TUGAS BELAJAR MENINGGALKAN TUGAS DAN TIDAK MENINGGALKAN TUGAS

TUBEL MENINGGALKAN TUBEL TIDAK MENINGGALKAN

a. Biaya APBN, APBD, Pihak ke a. Biaya Mandiri
3/sponsor, Cost Sharing dan Mandiri
b. Ada Batasan Usia
b. Ada Batasan Usia
c. Tidak Boleh mengganggu pekerjaan
c. Meninggalkan pekerjaan dan
lepas jabatan, fokus untuk d. Peguruan Tinggi Negeri atau Swasta dgn
mengikuti pendidikan minimalal akreditasi B/Baik Sekali
(Perguruan Tinggi dan Program Studi)
d. Wajib di Perguruan Tinggi Negeri
dgn minimal akreditasi B/baik sekali e. Tidak wajib menjalankan ikatan
(Perguruan Tinggi dan Program dinas setelah selesai Pendidikan
Studi)

e. Wajib menjalankan ikatan dinas
setelah selesai mengikuti pendidikan

Pelatihan 20 JP/TAHUN Klasikal
Lebih banyak
Pengembangan Kompetensi mengeluarkan
melalui pelatihan bagi setiap anggaran biaya
PNS dilakukan paling sedikit
20 (dua puluh) jam pelajaran Non Klasikal
dalam 1 (satu) tahun, dan Sebagai alternatif
disesuaikan dengan kemampu pemenuhan Jam
an keuangan Pemerintah Pelajaran Pelatihan
Daerah. (Pasal 32 ayat 1) dengan biaya yang
lebih murah

Pelatihan Klasikal

1. Pelatihan Dasar CPNS
2. pelatihan struktural kepemimpinan;
3. pelatihan teknis;
4. pelatihan fungsional;
5. pelatihan sosial kultural;
6. pelatihan kepemerintahan;
7. pelatihan manajerial;
8. Seminar/Konferensi/Sarasehan;
9. Workshop atau Lokakarya;
10. Kursus;
11. Penataran;
12. Bimbingan teknis;
13. Sosialisasi; dan/atau
14. jalur Pengembangan Kompetensi dalam

bentuk Pelatihan Klasikal lainnya.

Pelatihan 1. Coaching (Pembinaan);
Non Klasikal 2. Mentoring;
3. E-learning (Pembelajaran Elektronik);
4. Pelatihan Jarak Jauh;
5. Secondment (Detasering);
6. Outbond (PembelajaranAlam Terbuka);
7. Benchmarking (Patok Banding);
8. Pertukaran PNS dengan pegawai

swasta/badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah;
9. Self Development (Belajar Mandiri);
10. Community of Practices (Komunitas
Belajar);
11. bimbingan di tempat kerja;
12. Magang/Praktek kerja; dan/atau

13. jalur Pengembangan Kompetensi dalam
bentuk Pelatihan Nonklasikal lainnya.

SUMBER BIAYA PELATIHAN

BIAYA 1 23 4 BIAYA 5
APBN BIAYA BIAYA DARI PIHAK MANDIRI
APBD PENYELENGGARA BIAYA
COST SHARING

PELATIHAN

Pengajuan
Pelatihan
berdasarkan Hasil

AKPK

Mandiri/Penyertaan

Dokumen Rekomendasi Tidak melebihi 4 Terakreditasi
Pelaksanaan hari/memenuhi
ketentuan 20JP
Anggaran
Perangkat Daerah

METODE PELAKSANAAN PELATIHAN

1 2 3 4

Mandiri Pola Kerjasama Pola Pola lainnya
diselenggarakan atau pola Pengiriman / sesuai dengan
oleh Perangkat fasilitasi Penyertaan
dengan ke Lembaga / ketentuan
Daerah lembaga/ Instansi lain PerUUan

instansi lain

PRAKTIK KERJA

Perangkat Daerah dapat mengajukan rencana pelatihan Praktek Kerja bagi PNS
di lingkup kerjanya, yang direncanakan dalam kegiatan Analisis Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi PNS.

Pola pelatihan Biaya (Lumpsum) Jangka waktu

Pengiriman atau dengan Komponen Pembiayaan Paling singkat 1 Bulan dan
pola lainnya a. Biaya transportasi paling lama 3 bulan
b. Biaya tunjangan penginapan
c. Biaya hidup
d. Biaya penyusunan laporan
e. Biaya lainnya

Mekanisme pembiayaan:
a. APBD
b. Sharing (APBD atau Pihak lain)
c. Pihak Lain (sah dan tdk mengikat

PELATIHAN PENUNJANG

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pengembangan
Kompetensi PNS, Pengembangan Kompetensi dapat
dilaksanakan melalui pelatihan penunjang, selama tidak
bertentangan dengan pelatihan teknis, fungsional, sosial
kultural, kepemerintahan, manajerial, dan Praktek Kerja.

Pelatihan penunjang dapat dilakukan, melalui:
a. Seminar/Konferensi/Sarasehan;
b. Workshop/Lokakarya;
c. Kursus;
d. Penataran;
e. Bimbingan Teknis;
f. Sosialisasi; dan/atau
g. pelatihan penunjang dengan nama lainnya

PENINGKATAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
PADA DIMENSI KOMPETENSI

DIMENSI INDEKS PROFESIONALITAS ASN TERDIRI DARI :

▪ KUALIFIKASI = PENDIDIKAN

▪ KINERJA = SKP

▪ KOMPETENSI = DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, LAINNYA.

▪ DISIPLIN = KEDISIPLINAN
Capaian Nilai Indeks IP ASN salah satunya diukur dari dimensi Kompetensi yang capainnya
rata-rata sangat rendah yaitu ≤60, hal tersebut disebabkan belum terpenuhinya
pengembangan kompetensi minimal 20JP/Tahun bagi setiap PNS, yang dibuktikan dengan
hasil mengikuti pelatihan/diklat dll, yang selanjutnya wajib diupdate pada SAPK BKN secara berkala.

TANDA BUKTI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1 2 3 4

Tanda Bukti Bentuk Tanda Bukti: Tanda Bukti Tanda Bukti Wajib di
dikeluarkan oleh a. Ijazah mencantumkan: Upload dan diisi
b. Surat Tanda Tamat
Instansi atau a. data peserta dalam Aplikasi SAT
Lembaga Belajar b. instansi KERTI & Update
c. Surat Tanda Tamat c. penyelenggara pada SAPK BKN
Penyelenggara
Pendidikan dan atau kerja sama
Pelatihan instansi
d. Sertifikat penyelenggara,
e. Surat Keterangan d. waktu dan tempat
dan atau sejenisnya penyelenggaraan,
e. materi/kurikulum
f. jumlah jam
pelajaran

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1. PNS yg telah menyelesaikan Pengembangan Kompetensi, wajib melakukan
ekspose kepada pimpinan dan rekan kerja. Apabila tidak dilakukan, maka
tahun berikutnya tidak dapat mengikuti Pengembangan Kompetensi.

2. Wajib menyampaikan laporan hasil Pengembangan Kompetensi secara
tertulis/elektronik kepada Bupati melalui BKPSDM.

3. Data alumni Pengembangan Kompetensi wajib terigester pada Aplikasi SAT
KERTI dan SAPK. Apabila tidak, maka tidak bisa digunakan sebagai bahan
Pengembangan Karier.