E-BOOK PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN

E-BOOK PANDUAN

PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

E-BOOK
PANDUAN

PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
ASN

KATA
PENGANTAR

Puja syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas

rahmat dan karunia-Nya Buku Panduan Pengembangan Kompetensi

telah selesai disusun.

Buku Panduan Pengembangan Kompetensi ini disusun untuk

memberikan panduan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tabanan dalam mengembangkan kompetensinya. Besar

harapan kami penyusunan Buku Panduan ini dapat meningkatkan

kualitas ASN dan diharapkan bisa meningkatkan indeks Profesionalitas

ASN.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah turut berpartisipasi dalam penyusunan Buku Panduan

Pengembangan Kompetensi ini dari awal hingga akhir. Kiranya

Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan

Waranugraha-NYA kepada kita semua untuk terus memberikan

kontribusi dalam rangka menuju Tabanan Era Baru yang Aman,

Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan, 23 September 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tabanan



I Made Kristiadi Putra, S.STP., M.PA.

e-Book Panduan Pengembangan
Kompetensi

DAFTAR ISI 1
2
Kata Sambutan
I. Gambaran Umum


A. Dasar Hukum 3
B. Tujuan dan Manfaat
II. Tahapan Pengembangan Kompetensi

III. Proses Rencana Pengembangan Kompetensi
IV. Jenis Pengembangan Kompetensi 5

A. Pendidikan 6
B. Pelatihan
V. Evaluasi Pengembangan Kompetensi 7
VI. Tanda Bukti Pengembangan Kompetensi



18
19




e-Book Panduan Pengembangan
Kompetensi

I. GAMBARAN UMUM

Pengembangan
Kompetensi
ASN

Pengelolaan SDM Aparatur berbasis kompetensi merupakan amanah
UU No.5 Tahun 2014 yang harus dilaksanakan oleh setiap Instansi
Pemerintah dalam rangka menciptakan profesionalisme kerja dan
peningkatan kinerja PNS baik secara individu maupun organisasi.
Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur
Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menekankan bahwa setiap
Instansi Pemerintah harus melaksanakan pengembangan
kompetensi bagi setiap PNS dengan menerapkan sistem merit.
Pengembangan kompetensi tersebut merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan kompetensi bagi setiap PNS dengan
standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir
serta harus dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran
dalam 1 (satu) tahun.




.

e-Book Panduan Pengembangan
Kompetensi Tahun 2022

1

A. DASAR HUKUM

01 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara




02 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil

03 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi ASN

e-Book Panduan Pengembangan 2
Kompetensi Tahun 2022

B. TUJUAN DAN MANFAAT

TUJUAN 02

01 Sebagai Instrumen
dalam melaksankan
Meningkatkan Pengembangan
kualitas kompetensi di 20 JP
Implementasi Perangkat
Indeks
Profesionalitas ASN
dalam bidang
kompetensi

03

Sebagai pedoman
bagi ASN dalam
melakukan
pengembangan
kompetensi agar
terarah, terukur
sesuai ketentuan
yang berlaku

3

e-Book Panduan Pengembangan
Kompetensi

MANFAAT

Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan ASN

dalam melakukan pengembangan kompetensi di

lingkungan instansinya masing-masing mulai dari

menyusun perencanaan pengembangan,

melaksanakan pengembangan, hingga

mengevaluasi program-program pengembangan

yang telah dilakukan

Instrumen peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN
Pemerintah Kabupaten Tabanan yang diukur dari
dimensi Kompetensi yang capaiannya masih sangat
rendah yaitu ≤60, hal tersebut disebabkan belum
terpenuhinya pengembangan kompetensi minimal
20JP / Tahun bagi setiap PNS, yang dibuktikan dengan
hasil mengikuti pelatihan/diklat dll, yang selanjutnya
wajibdi update pada SAPK BKN secara berkala.

e-Book Panduan Pengembangan 4
Kompetensi

II. TAHAPAN PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

EVALUASI
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PENYUSUNAN KEBUTUHAN
DAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

e-Book Panduan Pengembangan 5
Kompetensi

III. PROSES PENYUSUNAN RENCANA

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1 35

PENGUMPULAN HASIL FGD

DATA KEBUTUHAN DISERAHKAN

PENGEMBANGAN UTK DIBAHAS DI

KOMPETENSI RAPAT TIM
OLEH PD
4
2
FGD KEPUTUSAN/
SEMINAR /
HASIL RUMUSAN
PENGARAHAN
OLEH TIM AKPK
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DISAMPAIKAN
KE TAPD

6

E-Book Panduan Pengembangan
Kompetensi

IV. JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PENDIDIKAN PELATIHAN

Tugas Belajar 1. Klasikal
2.
(Meninggalkan dan Tidak Non Klasikal
Meninggalkan)

A. Pendidikan

Ketentuan Tugas Belajar

Berstatus PNS dan memiliki masa kerja 1 Tahun
sejak pengangkatan PNS
Mempunyai jangka waktu pendidikan dan dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun
Jurusan atau program studi yang dipilih HARUS
Terakreditasi minimal B/Baik Sekali dan
lembaga yang berwenang berdasarkan rencana
Kebutuhan tugas belajar Instansi Wajib
melaporkan perkembangan akademik/KHS
setiap semesternya

E-Book Panduan Pengembangan 7
Kompetensi

PERBEDAAN

TUGAS BELAJAR MENINGGALKAN TUGAS
DAN TIDAK MENINGGALKAN TUGAS

TUGAS BELAJAR TUGAS BELAJAR TIDAK
MENINGGALKAN MENINGGALKAN

Biaya APBN, APBD, Pihak ke Biaya Mandiri
3/sponsor, Cost Sharing dan
Mandiri Ada Batasan Usia

Ada Batasan Usia

Meninggalkan pekerjaan Tidak boleh menggangu
dan lepas jabatan, okus tukad kedinasan
untuk mengikuti pendidikan

Wajib di Perguruan Tinggi Peguruan Tinggi Negeri
Negeri dgn minimal atau Swasta dgn
akreditasi B/baik sekali minimalal akreditasi
(Perguruan Tinggi dan B/Baik Sekali (Perguruan
Program Studi) Tinggi dan Program Studi)

Wajib menjalankan ikatan Tidak wajib menjalankan
dinas setelah selesai ikatan dinas setelah
mengikuti pendidikan
selesai mengikuti
pendidikan

E-Book Panduan Pengembangan 8
Kompetens

BENTUK PELATIHAN

Pelatihan

Pengembangan Kompetensi
melalui pelatihan bagi setiap
PNS dilakukan paling sedikit
20 (dua puluh) jam pelajaran
dalam 1 (satu) tahun, dan
disesuaikan dengan
kemampu an keuangan
Pemerintah Daerah.

20 JP/TAHUN

Klasikal Non Klasikal
Sebagai alternatif
Lebih banyak pemenuhan Jam
mengeluarkan Pelajaran
anggaran biaya Pelatihan dengan
biaya yang lebih
E-Book Panduan Pengembangan murah
Kompetensi
9

Pelatihan Pelatihan Dasar CPNS
Klasikal pelatihan struktural kepemimpinan;
pelatihan teknis;
.pelatihan fungsional;
pelatihan sosial kultural;
pelatihan kepemerintahan;
pelatihan manajerial;
Seminar/Konferensi/Sarasehan;
Workshop atau Lokakarya;
Kursus;
Penataran;
Bimbingan teknis;
Sosialisasi; dan/atau jalur
Pengembangan Kompetensi dalam
bentuk Pelatihan Klasikal lainnya.

Pelatihan

Non Klasikal

Coaching (Pembinaan);
Mentoring;
E-learning (Pembelajaran Elektronik);
Pelatihan Jarak Jauh;
Secondment (Detasering);
Outbond (Pembelajaran Alam
Terbuka);
Benchmarking (Patok Banding);
Pertukaran PNS dengan pegawai
swasta/badan usaha milik
negara/badan
usaha milik daerah;
Self Development (Belajar Mandiri);
Community of Practices (Komunitas
Belajar);
11.bimbingan di tempat kerja;
Magang/Praktek kerja; dan/atau
jalur Pengembangan Kompetensi
dalam bentuk Pelatihan Nonklasikal
lainnya

e-Book Panduan Pengembangan 10
Kompetensi

TAHAPAN
PELAKSANAAN
PELATIHAN

Pengajuan Pelatihan
berdasarkan Hasil AKPK

Mandiri/Penyertaan Untuk mengetahui

Pelatihan bisa kesenjangan kompetensi dan
dilakungan secara
mandiri maupun kinerja wajib melalui analisis
penyertaan
Kebutuhan Pengembangan
REKOMENDASI
Kompetensi, sehingga
Rekomendasi
berdasarkan hasil dari diketahui GAP Kompetensi
Analissi Kebutuhan
Pengembanagan ASN tersebut
Kompetensi
Dokumen Pelaksanaan
TIDAK MELEBIHI 4
HARI/MEMENUHI Anggaran Perangkat Daerah
KET+E12N3T-4U56A-7N89200 JP
Penganggaran Pelatihan

sesuai hasil dari rekomendasi

menyesuaikan dengan fiskal

keuangan Daerah

TERAKREDITASI

Pelatihan yang dilakukan Penyelenggaran Pelatihan
harus memenuhi paling Wajib dilakukan oleh
sedikit 20 JP Per Tahunnya Lembaga yang sudah
Terakreditasi

11

METODE
PELAKSANAAN
PELATIHAN

MANDIRI

Dapat diselenggarakan oleh
Instansi dan/atau perangkat
Daerah ASN tersebut

PENYERTAAN

POLA LAINNYA Pola Penyertaan
pengiriman
Pelatihan ke
Lembaga Lain

Pola lainnya ilah wajib
sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan

12

e-Book Panduan Pengembangan
Kompetensi

SUMBER BIAYA
PELATIHAN

BIAYA APBN BIAYA DARI PIHAK
PENYELENGGARA

BIAYA APBD BIAYA MANDIRI

BIAYA COST SHARING

e-Book Panduan Pengembangan 13
Kompetensi

PRAKTIK KERJA

Perangkat Daerah dapat mengajukan rencana pelatihan
Praktek Kerja bagi PNS di lingkup kerjanya, yang
direncanakan dalam kegiatan Analisis Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi PNS.

1. PELATIHAN 2. BIAYA LUMSUM
Pengiriman dengan
pola lainnya Komponen Pembiayaan
Biaya transportasi
3. JANGKA WAKTU Biayatunjangan
penginapan
Biayahidup
Biaya penyusunan laporan
Biaya lainnya

Mekanisme pembiayaan:
APBD
Sharing (APBD atau Pihak
lain)
Pihak Lain (sah dan tidak
mengikat

Paling singkat 1
Bulan dan paling
lama 3 bulan

15

PELATIHAN
PENUNJANG

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pengembangan
Kompetensi PNS, Pengembangan Kompetensi dapat
dilaksanakan melalui pelatihan penunjang, selama tidak
bertentangan dengan pelatihan teknis, fungsional, sosial
kultural, kepemerintahan, manajerial, dan Praktek Kerja.

Penghitungan pengembangan kompetensi melalui jalur
pelatihan menggunakan satuan ukuran jam pelatihan (JP)
yang merupakan satuan ukuran waktu dalam melaksanakan
pengembangan kompetensi, yaitu 45 (empat puluh lima
menit) setara dengan 1 (satu) JP, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

Pelatihan penunjang dapat
dilakukan, meliputi

Seminar/Konferensi/Sarasehan;
Workshop/Lokakarya;
Kursus;
Penataran;
Bimbingan Teknis;
Sosialisasi; dan/atau
pelatihan penunjang dengan nama lainnya

e-Book Panduan Pengembangan 16
Kompetensi

TANDA BUKTI PENGEMBANGAN
KOMPETENSI

1 2

Tanda Bukti dikeluarkan oleh Bentuk Tanda Bukti:
Instansi atau Lembaga Ijazah
Surat Tanda Tamat
Belajar
Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan
Sertifikat
Surat Keterangan dan
atau sejenisnya

3 4

Tanda Bukti Tanda Bukti Wajib di
mencantumkan: Upload dan diisi dalam
Aplikasi SAT KERTI
data peserta (SIMPEG) dan SAPK BKN

instansi

penyelenggara atau kerja

sama instansi penyelenggara,

waktu dan tempat

penyelenggaraan,

materi/kurikulum jumlah jam

pelajaran

E-Book Panduan Pengembangan 17
Kompetensi

V. EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PNS yg telah menyelesaikan
Pengembangan Kompetensi, wajib
melakukan ekspose kepada pimpinan
dan rekan kerja. Apabila tidak
dilakukan, maka tahun berikutnya
tidak dapat mengikuti 1
Pengembangan Kompetensi.

Wajib menyampaikan laporan hasil
Pengembangan Kompetensi secara
tertulis/elektronik kepada Bupati
melalui BKPSDM.

Data alumni Pengembangan
Kompetensi wajib terigester di
SIMPEG dan SAPK. Apabila tidak,
maka tidak bisa digunakan sebagai
bahan Pengembangan Karir.

E-Book Panduan Pengembangan 18
Kompetensi

BUKTI DOKUMEN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelaksanaan pengembangan kompetensi
dibuktikan dengan dokumen sebagai
berikut:

Sertifikat perintah 1
Keputusan/surat jangka
yang
mencantumkan waktu
pelaksanaan
Surat tugas/undangan dan bukti
kehadiran ; atau
Surat keterangan melaksanakan
pengembangan kompetensi baik secara
individu maupun kelompok diterbitkan
oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dilingkungan masing-masing dengan
format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Edaran ini.

E-Book Panduan Pengembangan Kompetensi 19

KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

JENIS PENGEMBANGAN LAMA PELAKSANAAN KONVERSI JP
KOMPETENSI (SANTUAN)
NASIONAL INTERNASIONAL

A. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan

Pendidikan tinggi jenjang Semester Satu Semester 20 (dua puluh) JP

diploma/S1/S2/S3

B. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pelatihan

KLASIKAL

1) Pelatihan Struktural
Kepemimpinan

2) Pelatihan di tingkat Nasional Sesuai JP program 1 JP sama
3) Pelatihan Manajerial pelatihan dengan 45
4) Pelatihan Teknis menit

5) Pelatihan Fungsional

6) Pelatihan Sosial kultural Sesuai JP program 1 JP sama Ditambahkan 20%
7) Bimbingan Teknis kursus/pelatihan/pena dengan 45 (dua puluh persen)
8) Kursus/Short-Course tran menit dari JP program
9) Penataran Kursus/pelatihan/pen
1 hari 5 JP ataran
10) Workshop/Lokakarya
11) Sosialisasi 1 hari 4 JP 6 JP
12) Seminar/Konferensi
13) Sharing session 1 hari 4 JP 6 JP
14) Sarasehan 1 hari 2 JP 3 JP
NON KLASIKAL
1) Outbound Sesuai JP program 4JP 6JP
pemberlajaran alam
terbuka

2 Patok Banding/Benchamarking Kegiatan 1 (satu) kali 10 JP 20 JP
3) Belajar Mandiri (Self-study) patok banding setra
Sesuai jam belajar (maksimal 2 Ditambahkan 20%
Membaca Buku/Mempelajari mandiri JP sehari)
Peraturan (dua puluh persen)
Paling tinggi 1 (satu) 3JP
4) Pelatihan Jarak Jauh/E-learning hari 3 (tiga) JP akses dari JP program belajar
pembelajaran secara 1 JP sama
5) Bimbingan di tempat kerja dalam jaringan dengan 45 mandiri (selft
(Coaching atau Mentoring)  Kegiatan 1 (satu)
development)
kali kegiatan
Paling tinggi 1 (satu)

hari 4 (empat) JP akses

pembelajaran secara

dalam jaringan

 Kegiatan 1 (satu)

kali kegiatan

coaching setara menit coaching setara
dengan 2 (dua) JP.
 Maksimal dihitung (maksimal 2 dengan 4 (empat)
2 kali dalam 1 JP sehari)
bulan. JP.

6) Komunitas belajar (community of Sesuai jam pelajaran  Maksimal dihitung
practices)
2 kali dalam 1

bulan.

Ditambahkan 20%

(dua puluh persen)

dari JP program belajar

mandiri (community

of practices)

7) Detasering (secondment) 1 (satu) kali kegiatan 20 JP 1 (satu) kali kegiatan
Deta sering setara Deta sering setara
dengan 20 JP dengan 20% dari JP
Program
dataseringnya JP

8) Penugasan sementara untuk 1 hari JP -
menduduki jabatan lain di luar (maksimal
jabatannya saat ini tanpa 40 JP
meninggalkan jabatan/tugas sebulan)
dan fungsi utamanya (contoh:
menjadi Plh., Plt.) 1 jam 1 JP sama 9,6 JP/jhari
1hari dengan 45
9) Tasforce/Project Assignment 1hari menit 1,2 JP (maksimal 24 JP
(penugasan dalam suatu tim (maksimal 8 sebulan)
untuk menangani tugas atau JP sehari) -
proyek tertentu/penugasan 1JP
terkait program prioritas) (maksimal
20 JP
10) Mengajar/menjadi sebulan)
narasumber/Memberikan ilmu 1 JP
pengetahuan atau bimbingan (maksimal
pada pihak lain 10 JP
sebulan )
11) Job Shadowing

12) Ekstrakurikuler (penugasan
dalam aktivitas semi non-
formal, misalnya menjadi ketua
pecan olah raga instansi,
koordinator