LAMPIRAN AKPK FINAL_merged

PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN

KEBUTUHAN DAN RENCANA
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
atas berkah-Nya penyusunan dokumen Human Capital Development Plan
(HCDP) atau Perencanaan KebutuhanPengembangan Kompetensi PNS
Pemerintah KabupatenTabanan 2022 dapat diselesaikan. Hal ini merupakan
amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPNS yang secara
eksplisit memberikan kesempatan pengembangan kepada setiap PNS
minimal 20 JP per tahun dalam rangka mempersiapkan menuju Visi Smart
ASN 2024.

Penyusunan dokumen hasil perencanaan pengembangan kompetensi
ASN Pemerintah Kabupaten Tabananini akan menjadi rujukandalam upaya
pengembangan kompetensi ASN berbasiskebutuhan organisasi,
potensipembangunan daerah serta pengembangan karir ASNdi tahun 2023
melalui dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi Bali, APBN
Kementerian/Lembaga ditingkat Pusat dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

Akhir kata, semoga dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi
ASN ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, walaupun dalam
penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi 2022 ini cukup banyak

mengalami dinamikadalam proses pengumpulan data sehingga masih
banyak kekurangan-kekurangan dan perlu terus diperbaiki dalam
penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi ditahun mendatang.

Tabanan, 3 November 2022
BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………………….. I
Daftar Isi …………………………………………………………………………………....... ii
Daftar Tabel ………………………………………………………………………………... iii
Daftar Grafik ...…………………………………………………………………………….. iv
A. Latar Belakang …………..……………………..…………………………………... 1
B. Tujuandan Manfaat ..…………………………………………….………………. 6
C. Dasar Hukum …………………..……………………………………….………….... 6
D. Mekanisme Penyusunan …………………………………………………….. 7
E. StandarKompetensi ASN …………………………………………………….. 7
F. ProfilKompetensi ASN …………………………………………………………… 8
G. Kesenjangan Kompetensi dan Kinerja……………………………. 9
H. RencanaPengembangan SDM (HCDP)……………………………. 9
I. Re-entry ……………………………………………………………………………........ 10
J. Monitoring dan Evaluasi ……………………………………………………….. 11
K. Penutup……………………………………………………………………………........... 11

LAMPIRAN

1. Responden Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah
2. Program Diklat Teknis 2023
3. Rekaf Nilai NGD
4. Rekaf Usulan Diklat Perangkat Daerah
5. Surat Permohonan Peserta Workshop AKPK
6. Surat Permohonan Narasumber Workshop AKPK Ke BKPSDM Provinsi Bali
7. Surat Keputusan Pembentukan Tim dan Narasumber Workshop AKPK
8. Surat Pemanggilan Peserta untuk Mengikuti Workshop dan PGD AKPK
9. Daftar Hadir Workshop

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Aktif Berdasarkan Golongan Per Unit Kerja
Pemerintah Kabupaten Tabanan
3
Tabel 1.2. Komposisi PNS Berdasarkan TingkatPendidikan 4

Tabel 1.3. Komposisi PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan dalam Jabatan 8

PREPARED BY Taylor Alonso
December 2023

PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1 . LATAR BELAKANG

Revolusi industri 4.0 merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi
dan diantisipasi oleh pemerintah dalam menuju VISI SMART ASN 2024. Disetiap
jenjangbaik dari tingkatpusat sampai ketingkatdaerah, pengelolaan Aparatur Sipil Negera
harus bertransformasi menuju paradigma PNS sebagai asset (Human Capital) yang mampu
secara dinamis mengoptimalkan potensi-potensi yang ada sebagai sumber penggerak
pembangunan.

Dalam perspektif Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki Visi “Nangun Sat Kerthi
Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Di Kabupaten Tabanan
Menuju Tabanan Era Baru : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)” yang akan dicapai pada
2021-2026.
Guna mewujudkan visi tersebut, dijabarkanmenjadi sejumlah misi sebagai berikut yaitu :

AMAN,
Mewujudkan masyarakat tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan.

UNGGUL, tinggi
Terbangunnya masyarakat tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing
di segala bidang kehidupan.

MADANI,
Membangun masyarakat tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di
berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Tabanan, maka semua potensi yang
menjadi sektor unggulan menjadi tantangan yang dikeloladengan dukungan SDM Aparatur
yang ada berjumlah 6.905 (data 30 September 2022) yang tentunya rasio yang ada perlu
ditingkatkan baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya melaluiberbagai treadment
pengembangan Kompetensi yang ada dengan mainset stakeholder terkait yang harus
telah bertransfomasi menjadi memandang SDM sebagai aset yang berharga bukan
merupakan beban.

II. PROFIL ASN KABUPATEN TABANAN

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pelaksanapembangunan,
Pemerintah KabupatenTabanan memiliki SDM Aparatur sebanyak 6.905 PNS (data
September 2022) dengan komposisi dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Aktif Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin

Pemerintah Kabupaten Tabanan




No Pangkat Golon
gan Jumlah Jenis Kelamin

Pegawai
Laki Perempuan

1 Juru Muda I/a
0

2 Juru Muda Tk I I/b
1
3 Juru I/c
34
4 Juru Tk I



I/d 9

6 Pengatur Muda II/a 69

7 Pengatur Muda Tk I II/b 124

8 Pengatur II/c 300

9 Pengatur Tk I II/d 575 2969 3939
11 Penata Muda III/a 1463

12 Penata Muda Tk I III/b 678

13 Penata  III/c 672

14 Penata Tk I III/d 1119

16 Pembina IV/a 568

17 Pembina Tk I IV/b 1147

18 Pembina Utama Muda IV/c 134

19 Pembina Utama Madya IV/d 12

Jumlah 6.905

(Sumber : simpegbkd.tabanankab.go.id data per 30 September 2022)




Saat ini Kabupaten Tabanan memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak
6.905 orang yang masih aktif. sebagai mana terlihat dari tabel 1.1 Rekapitulasi
Pegawai Aktif Berdasarkan Pangkat dan Golongan Per Unit Kerja Pemerintah
Kabupaten Tabanan yang masih memiliki jabatan golongan I yang menjadi
pekerjaan rumah untuk terus menggenjot secara personal untuk lebih giat
mengembangkan kualifikasi pendidikannya jika masih pada usia produktif guna
peningkatan golongan jabatannya. Dari tabel juga telihat bahwa PNS terbanyak
pada Pangkat Penata Muda sebanyak 1.463 orang.

Grafik. 01 Berdasarkan Pangkat

Komposisi PNS Pemerintah Kabupaten Tabanan dilihat dari
komposisi Jenis Kelamin laki dan Perempuan yang mana jumlah PNS
terbanyak berada pada Golongan III/a yaitu sejumlah 1.463 orang dan
dilihat dari jeni kelamin laki dan perempuan terlihat PNS perempuan
lebih banyak yaitu sebesar 3.939 orang, hal ini terlihat dari grafik. 02
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Grafik. 02 Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Sedangkan dalam bidang tingkat Pendidikan Pemerintah Kabupaten
Tabanan memiliki 1 orang dengan kualifikasi doktor dan lainnya memiliki
spesialisasi bidang keilmuan yang berbeda yaitu Manajemen, Hukum
Ketatanegaraan, Ilmu Komunikasi, Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pendidikan terlihat dari tabel 1.2 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat
Pendidikan.

Tabel 1.2.
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Grafik. 01 Berdasarkan Pangkat

Dengan kualifikasi pendidikan, PNS Pemerintah Kabupaten Tabanan
memiliki komposisi terdiri dari berbagai jenjang dari mulai kualifikasi
doktoral, magister, sarjana dan diploma IV, diploma III, diploma II ,
diploma I dan SMA/sederajat, SLTP sampai dengan kualifikasi SD hal ini
terlihat dari grafik. 03 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Grafik. 02 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Oleh sebab itu dalam rangka melaksanakan pengelolaan SDM
aparatur sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Lembaga
Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengembangan
Kompetensi PNS dimana setiap Pejabat Pembina Kepegawaian wajib
melakukan upaya-upaya yang terorganisir untuk melaksanakan
pembinaan SDM aparatur dalam konsep Human Capital dalam
mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan
organisasi yang diawali dengan penyusunan kebutuhan
pengembangan pegawai. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab
organisasi serta memberikan kesempatan minimal 20 JP kepada
setiap pegawainya untuk mendapatkan pengembangan.

Sehingga untuk menuju serta mengoptimalkan upaya
pengembangan kompetensi PNS di tahun 2022, perlu disusun
sebuah dokumen induk yang akan menjadi basis dalam pelaksanaan
dan evaluasi pengembangan SDM Aparatur ditingkat Pemerintah
Provinsi serta menjadi bagian dalam pengembangan Kompetensi
PNS ditingkat nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan
perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi
(Competency Development Needs Analysis) yang diawali dengan

penyusunan rencana kebutuhan pengembangan dari masing-
masing individu PNS yang diverifikasi/validasi secara berjenjang
sampai dengan tingkat Perangkat Daerah yang kemudian dikoordinir
oleh BKPSDM menjadi dokumen induk Rencana Pengembangan
Kompetensi PNS Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan
Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN adalah

memetakan potensi SDM yang ada, kesenjangan yang timbul serta
kebutuhan kompetensi yang perlu diisi dalam rangka mencapai visi
misi Pemerintah Daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional
yang akan menjadi dokumen rujukan bagi stakeholder terkait
pengembangan SDM di Kabupaten Tabanan dengan pembiayaan
APBD maupun dari provinsi/ Kementerian/ Lembaga/Swasta serta
beasiswa untuk peningkatan kualifikasi pendidikannya.

2. Maksud
Maksud dilakukannya Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS adalah untuk
menyediakan data yang valid.

mengenai kebutuhan dan prioritas pengembangan Kompetensi PNS sesuai
arah pembangunan dan potensi daerah di Kabupaten Tabanan sebagai dasar
dalam penyelenggaraan aktivitas pengembangan Kompetensi PNS di 2023 di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun ditingkat nasional.

3. Sasaran
Sasaran dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pengembangan ASN dimaksudkan sebagai salah satu instrument penunjang
dalam memetakan kebutuhan dan prioritas pengembangan ASN khususnya
ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten sesuai arah pembangunan dan potensi
daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

4. Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pengembangan ASN adalah tersedianya dokumen Perencanaan
Pengembangan ASN yang memberikan gambaran kesesuaian antara
kebutuhan pengembangan ASN dengan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan.

C. DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
3.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS

D. MEKANISME PENYUSUNAN

Mekanisme penyusunan perencanaan Pengembangan SDM di

Kabupaten Tabanan dilakukan melalui Teknik analisis Kebutuhan

Pengembangan Kompetensi (AKPK) dengan menggunakan metode Teknik

Intuitif, Ulasan Pimpinan, Focus Group Discussion (FGD) dan NGD sebai

berikut :

Teknik Intuitif

memperkirakan kebutuhan pelatihan berdasarkan intuisi

Ulasan Pimpinan

Kebutuhan pelatihan yang berdasarkan u!asan atau keinginan pimpinan. Apa

maunya pimpinan dengan asumsi bahwa pimpinan lebih jeli melihat stafnya,

melihat kebutuhan stafnya dan melihat kekurangan-kekurangan bawahannya

serta lebih tahu akan rencana produksi di masa datang disesuaikan dengan

kemampuan stafnya di masa sekarang.

Focus Group Discussion (FGD) dan NGD

Upaya penelusuran kebutuhan pengembangan kompetensi secara
kualitatif bertujuan untuk memusatkan pikiran pada kebutuhan materi
pengembangan kompetensi apa dalam satu kelompok sasaran penelususan
pengembangan kompetensi, dalam pelaksanaanya pendekatan Teknik focus
group ini peserta diminta untuk menjawab poertanyaan (1 s.d 4 terlampir)
yang memfokluskan kea rah materi pengembangan kompetensi yang
dibutuhkan.

Kuesioner Kebutuhan Diklat

Setiap PNS wajib mengisi formulir rencana kebutuhan pengembangan
yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi/rekomendasi jenis kebutuhan
pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas kebutuhan organisasi oleh
atasan langsung. Berdasarkan verifikasi kepala perangkat daerah, masing-
masing petugas PIC ditiap perangkat daerah kemudian membuat rekapitulasi
tingkat perangkat daerah yang selanjutnya disampaikan ke BKPSDM untuk
dikompilasi menjadi dokumen Perencanaan Pengembangan ASN ditingkat
Pemerintah Kabupaten TabananAnalisis dan Penetuan Prioritas.

Kegiatan berikutnya adalah verifikasi dan validasi data hasil

Rekap formulir yang sudah terisi dan pengelompokan diklat berdasarkan
jenis diklat yang sama yang jadi berbeda berdasarkan penentuan prioritas
kebutuhan atas usulan terbanyak sehingga memudahkan dalam pencarian
peserta, dan diperas kembali sehingga mendapatkan 5 (lima) kebutuhan
diklat prioritas yang wajib dilaksanakan pada tahun berikutnya.

E. PROFIL KOMPETENSI ASN

Kabupaten Tabanan memiliki Profil Pegawai yang termuat dalam aplikasi
https//simpegbkd.tabanankab.go.id untuk mengolahnya dengan penyesuaian
dengan standar kompetensi jabatanya untuk mendapatkan Profil kompetesi PNS.
Saat ini dengan kewajiban pengukuran indeks profesionalisme (IP) ASN juga
dijadikan indikator perlunya pengembangan kompetensi (pendidikan formal dan
pelatihan) saat ini. Indeks profesionalisme didapat dari pengembangan
kompetensi, kinerja (hasil penilaian SKP) dan disiplin (hukuman disiplin). didapat
profil tingkat profesionalisme ASN Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan pengukuran indeks profesionalisme (IP) ASN dengan indikator
berupa pendidikan formal, kompetensi, kinerja (hasil penilaian SKP) dan disiplin
(hukuman disiplin). Profil tingkat profesionalisme ASN Pemerintah Kabupaten
Tabanan Tahun 2020 yaitu sebesar di angka 52.11 dengan kategori sangat rendah
Hal ini terjadi disebabkan oleh berubahnya indikator yang dipergunakan dalam
perhitungan IP ASN dari tahun sebelumnya yang mencakup aspek kompensasi,
namun sejak tahun 2020 lalu BKN melakukan perubahan indikator dalam
perhitungan IP ASN.

Berdasarkan pengukuran indeks profesionalisme (IP) ASN dengan indikator
berupa pendidikan formal, kompetensi, kinerja (hasil penilaian SKP) dan disiplin
(hukuman disiplin). Profil tingkat profesionalisme ASN Pemerintah Kabupaten
Tabanan Tahun 2020 yaitu sebesar di angka 52.11 dengan kategori sangat rendah
Hal ini terjadi disebabkan oleh berubahnya indikator yang dipergunakan dalam
perhitungan IP ASN dari tahun sebelumnya yang mencakup aspek kompensasi,
namun sejak tahun 2020 lalu BKN melakukan perubahan indikator dalam
perhitungan IP ASN.

Indikator kompensasi tersebut diganti dengan hasil pemisahan indikator
kualifikasi pendidikan dan kompetensi (melalui pemenuhan 20 JP), sehingga
dalam perhitungan IP ASN Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 terutama
dari aspek kompetensi yang cenderung turun karena banyak PNS yang baru
dipromosikan menduduki jabatan struktural di tahun 2020 lalu namun belum
mengikuti Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang jabatan juga disebabkan oleh
banyaknya Pegawai yang sudah memasuki usia pensiun yang rata-rata dominan
memiliki dimensi kompetensi, serta rendahnya jumlah PNS yang memiliki
kesempatan pengembangan kompetensi 20 JP per tahun. Capaian IP ASN
Kabupaten Tabanan dari Tahun 2020-2022 dapat dilihat dari tabel 1.3

Tabel 1.3
Capaian IP ASN Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2022












Sumber : RENSTRA BKPSDM Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026




Selain itu dalam rangka mendapatkan profil kompetensi ASN yang memiliki

tingkat validitas yang baik, BKPSDM Kabupaten Tabanan secara bertahap sudah

melakukan asessmen untuk JPT, Administrasi dan Fungsional untuk memotret

profil kompetensi personal masing-masing pejabat. Profil kompetensi seharusnya

menjadi dasar dalam kebijakan pengembangan kompetensi, serta

pengembangan karir PNS di masa yang akan datang. Sebagai gambaran distribusi

PNS Pemerintah Kabupaten Tabanan berdasarkan komposisi jenis jabatan

sebagaimana tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4.
Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

Dilihat Komposisi jenis Jabatan PNS Kabupaten Tabanan dari beberapa jenis
Jabatan terdiri dari Jabatan Struktural, Guru, Kesehatan, dan Lainnya yang mana
terlihat memiliki komposisi jumlah Jabatan terbanyak ada pada Jabatan Guru, hal
ini terlihat dari grafik. 03 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Jabatan berikut :

Total;

(Sumber : simpegbkd.tabanankab.go.id data per 30 September 2022

Grafik. 04 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

F. KESENJANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA

Berdasarkan data hasil penilaian hasil kerja selanjutnya dilakukan analisis
kesenjangan kinerja dengan membandingkan antara nilai kinerja Pegawai Negeri
Sipil dengan target kinerja pada jabatan yang diduduki pada periode penilaian
kinerja tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Lembaga Admnistrasi
Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai
Negeri Sipil pasal 13 disebutkan bahwa kategori tingkat kesenjangan kinerja
adalah sebagai berikut :

Tidak ada kesenjangan, apabila hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil
paling rendah memperoleh nilai 91 (Sembilan puluh satu);
Rendah, apabila hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil memperoleh nilai
antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90.99 (Sembilan puluh koma
Sembilan Sembilan);
Sedang, apabila hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil memperoleh nilai
antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75.99 (tujuh puluh lima koma
Sembilan Sembilan);
Tinggi, apabila hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil memperoleh nilai
kurang dari 61 (enam puluh satu).

Dari hasil perbandingan, diperoleh hasil analisis kesenjangan kinerja seperti
dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja PNS

No Tingkat Kesenjangan Hasil Jumlah Persentase
Penilaian PNS

Kinerja

1 Tidak ada Kesenjangan 91 ke atas 8 0,13%

2 Kesenjangan rendah 76 – 90,99 6.165 99,87%
3 Kesenjangan sedang 61 – 75,99 0 0%
4 Kesenjangan tinggi Dibawah 61 0 0%
 
Jumlah   6.173

Dari tabel 3 di atas diketahui bahwa hasil analisis kesenjangan kinerja
Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat kesenjangan tidak ada kesenjangan
berjumlah 8 orang (0.13%), tingkat kesenjangan rendah berjumlah 6.165
orang (99.87%), tingkat kesenjangan sedang dan tinggi nihil.

Grafik. 05 Analisis Kesenjangan Kinerja

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri
Sipil di Kabupaten Tabanan diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh nilai prestasi kerja sangat
baik sejumlah 8 orang (0.13%).
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh nilai prestasi kerja baik
sejumlah 6.165 orang (99.87%).
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh nilai prestasi kerja cukup nihil
(0.00%).
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh nilai prestasi kerja cukup nihil
(0.00%).

Hasil analisis kesenjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabanan
Berdasarkan analisis kesenjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018, didapatkan hasil
sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat kesenjangan tidak ada kesenjangan
sejumlah 8 orang (0.13%).
Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat kesenjangan rendah sejumlah 6.165 orang
(99.87%).
Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat kesenjangan sedang nihil (0.00%).
Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat kesenjangan tinggi nihil (0.00%).

Untuk mengatasi kesenjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil
analisis kesenjangan kinerja tersebut maka perlu dilakukan program
pengembangan individu seperti :

Pegawai dengan hasil analisis tidak ada kesenjangan, dilakukan program
penugasan khusus, data sharing, pertukaran Pegawai Negeri Sipil dengan
Pegawai swasta/ BUMN, coaching, studi literatur, dan belajar mandiri (e–
learning/ pelatihan jarak jauh).
Pegawai dengan tingkat kesenjangan rendah dilakukan program coaching,
study literature, belajar mandiri (e-learning/pelatihan jarak jauh/komunitas
belajar) , magang dan praktik kerja.

G. RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

Berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang
dilaksanakan maka disusun perencanaan pengembangan Kompetensi PNS ini
yang meliputi bentuk dan jalur pengembangan yang dilakukan melalui
pelatihan, dengan fokus pada pelatihan klasikal dan non klasikal dengan tujuan
untuk lebih mendorong terselesaikannya gap kompetensi (persyaratan jabatan),
sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS mewajibkan
adanya perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN tahun 2022 berdasarkan
usulan dari 50 (lima puluh) Perangkat Daerah dengan usulan pembiayaan dari
Kementerian/Lembaga, Provinsi serta APBD Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Besarnya nominal kebutuhan penganggaran disebabkan pengusulan
pengembangan kompetensi ASN masih terpaku kedalam konsep KLASIKAL
(dengan pola transfer knowledge di kelas secara tatap muka langsung). Hal
menjadi sebuah hambatan yang cukup besar terkait situasi keuangan
pemerintah daerah yang dalam kondisi defisit anggaran.

Untuk itu, dimasa yang akan datang perencanaan pengembangan
Kompetensi PNS akan menggunakan strategi yang berbeda, lebih
dititikberatkan ke dalam pola non klasikal dimana peran atasan harus lebih
dominan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bawahan melalui
metode coaching dan mentoring dan pola-pola lainnya sesuai ketentuan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengembangan Kompetensi PNS dalam rangka memenuhi amanat
pemenuhan 20 JP untuk pengembangan kompetensi seorang PNS pertahun,
disamping itu juga dalam hal kebutuhan pengembangan kompetensi
Pemerintah Kabupaten Tabanan berupaya membangun Aplikasi Learning
Management System (LMS) sebagai media metode pelatihan melalui
pembelajaran secara jarak jauh/ e-learning.

H. RE-ENTRY

Sampai dengan saat ini strategi re-entry yang diimplementasikan di
Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah dimana pasca mengikuti
pengembangan kompetensi baik melalui pendidikan maupun pelatihan,
BKPSDM akan mengembalikan ke perangkat daerah asal sebelumnya, di
perangkat daerah awal ini setiap alumni pengembangan kompetensi wajib
segera mengaplikasikan keilmuan yang telah diterimanya pada saat
pendidikan atau pelatihan. Selain itu bagi alumni diklat gelar BKPSDM
memasukkan kedalam listing alumni tugas belajar yang akan menjadi
database untuk pengisian formasi jabatan yang membutuhkan kompetensi
keilmuan yang sesuai dengan profil kompetensi PNS. Sedangkan untuk jabatan
fungsional akan segera diproses pengangkatan kedalam jabatan sesuai
dengan pelatihan pembentukan yang telah diikutinya.

Kedepan dalam upaya memaksimalkan dayaguna alumni yang telah
dikembangkan maka berdasarkan dokumen Perencanaan Pengembangan
kompetensi PNS ini, maka masing-masing alumni akan redistribusikan ke
Perangkat Daerah yang membutuhkan kompetensi yang telah dikembangkan.
Sehingga tujuan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi
dapat terpenuhi dan setiap alumni pengembangan kompetensi mampu
mengaktualisasikan dirinya di bidang tugas sesuai dengan keahlian
kompetensi yang dimilikinya serta pembinaan karir kepegawaiannya.

I. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
PNS akan dilakukan agar perencanan Pengembangan Kompetensi sesuai
dengan tujuannya dengan fokus pada aspek input, proses, output, outcomes
dan impact yang diharapkan khususnya untuk kegiatan dengan alokasi
anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Evaluasi dilaksanakan dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan
serta pasca pelaksanaan diklat untuk menilai outcome dan impactnya pada
pencapaian tujuan organisasi. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan 6 (enam)
bulan setelah pelaksanaan Diklat/Pelatihan berlangsung.

J. PENUTUP

Demikian dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi PNS
Pemerintah Kabupaten Tabanan ini disusun sebagai sebuah dokumen induk
perencanaan pengembangan Kompetensi PNS tahun 2023. Keterbatasan
kesiapan berbagai instrumen penunjang dalam penyusunan membuat akurasi
data yang disajikan belum dapat memotret secara utuh kesenjangan
kompetensi terutama kesenjangan teknis dan fungsional. Akan tetapi hal ini
tidak menjadi hambatan yang akan membatasi ruang gerak pengembangan PNS
di Kabupaten Tabanan. Kelemahan-kelemahan penyusunan dan penyajian data-
data akan senantiasa disempurnakan melalui koordinasi lintas sektor terkait di
jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dan akan disajikan dalam penyusunan
dokumen Perencanaan Kebutuhan Pengembangan tahun berikutnya.

JUMLAH RESPONDEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JUMLAH
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

1
NO PERANGKAT DAERAH/BAGIAN/KECAMATAN 1
1
1 Sekretariat DPRD 1
2 Inspektorat Kabupaten Tabanan 1
3 BKPSDM Kabupaten Tabanan 1
4 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan 1
5 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 1
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan 1
7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan 1
8 Dinas ketahanan pangan Kabupaten Tabanan 2
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan 1
10 Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan 1
11 Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan 1
12 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan 1
13 Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan 1
14 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tabanan 1
15 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan 1
16 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  Kabupaten Tabanan 2
17 Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tabanan 1
18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan 1
19 Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan 1
20 Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan
21 Dinas Sosial & P3A Kabupaten Tabanan 1
22 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 1
23 DPMD Kabupaten Tabanan 1
24 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan 1
25 Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan 1
26 Dinas PUPRPKP Kabupaten Tabanan 1
27 DPMPTSP Kabupaten Tabanan 1
28 RSUD Kabupaten Tabanan 1
29 RSUD Nyitdah Kabupaten Tabanan 1
30 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan 1
31 Kantor Camat Tabanan 1
32 Kantor Camat Kediri 1
33 Kantor Camat Kerambitan 1
34 Kantor Camat Marga 1
35 Kantor Camat Penebel 1
36 Kantor Camat Selemadeg 1
37 Kantor Camat Selemadeg Timur 1
38 Kantor Camat Selemadeg Barat 1
39 Kantor Camat Pupuan 1
40 Kantor Camat Baturiti 1
41 Bagian Umum Setda Kabupaten Tabanan 1
42 Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan 1
43 Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tabanan 1
44 Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan 1
45 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tabanan 1
46 Bagian Administrasi Pembangunan Setda  Kabupaten Tabanan 1
47 Bagian Prokopim Setda Kabupaten Tabanan
48 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan 1
49 Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Tabanan 1
50 Bagian PBJ Setda Kabupaten Tabanan

PRIORITAS DIKLAT TEKNIS TAHUN 2023

NO. NAMA PELATIHAN URUTAN
TEKNIS PRIORITAS

1 PENGADAAN BARANG/JASA 1

2 PENATAUSAHAAN/PENGELOLAAN KEUANGAN 2

3 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 3

4 KOMPUTER (TIK) 4

5 KEARSIPAN 5

REKAP NILAI NGD

REKAP USULAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022

NO JENIS
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

12

  

A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 Diklat Fungsional Analis SDM Aparatur

2 Diklat Traning Of Trainers (TOT)

3 Diklat Tata Naskah

4 Diklat Analis Kepgawaian 

5 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

6 Diklat Pengelolaan Kearsipan 

7 Diklat Pengelola Keuangan 

8 Diklat Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah

9 Diklat Pengoprasian Program Microshop Ofice (World,Excel, Power
Point)

10 Diklat Penyusunan SKP Sesuai Permenpan No. 6 Tahun 2022

  

B BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

11 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

12 Diklat Penatausahaan Aset Daerah

13 Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa

14 Diklat Teknis Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

15 Diklat Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

16 Diklat Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

17 Diklat Teknis Penyusunan Anjab ABK

18 Diklat Teknis Standar Pengendalian Intern Pemerintah

19 Diklat Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

20 Diklat Teknis Pengelolaan Arsip

  

C BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

21 Tehnik Dasar Komputer

22 Peningkatan Kapasitas Jaringan Diteksi Dini

23 Regulasi Tentang Parpol

24 Dialog politik

25 Analisa Kepemiluan

26 Sistem Manajemen Administrasi Perkantoran

27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

28 Tat Cara pelaksanaa Pembukuan, inventarisas, dan pelaporan Barang
milik Daerah

29 Wawasan Kebangsaan

30 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

  

D BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

31 Diklat Computer

32 Diklat Pembuatan dokumen

33 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

34 Diklat Penataan Kearsipan 

35 Diklat manajemen dasar Penanggulan Bencana

36 Diklat Jitu Pasna Penanggulangan Bencana

37 Diklat Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

38 Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Daerah 

E  INSPEKTORAT

39 Audit Forensik digital

40 Audit Atas pengelolaan PAD

41 Audit pengelola keuangan Desa berbantuan Aplikasi Siswasekeudes

42 Evaluasi atas implementasi SAKIP

43 Audit kinerja Pemerintah Daerah

44 Audit IT 

45 Audit Kepegawaian 

46  Fraud risk Management

47 Audit PBJ berbasis IT

48 Audit P3DN

F SEKRETARIAT DPRD

49 Diklat Penatausahaan Keuangan

50 Diklat Pengelolaan Aset 

51 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

52 Diklat Pelayanan Publik

53 Diklat Jabatan Fungsional

54 Diklat Pramusaji

55 Diklat Penerima Tamu – tamu

56 Diklat Teknis Penyusunan dan perancang Peraturan Perundang – undangan

57 Diklat Tenis Jaringan Dokumen dan Informasi Produk Hukum

  

C SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

58 Diklat Keuangan 

59 Diklat Barang dan Jasa

60 Diklat Komputer

61 Diklat Dasar Pol PP

62 Diklat Intelijen / Deteksi Dini

63 Diklat Kelinmasan

64 Diklat PPNS

65 Diklat  Diklat Rescue
(Penyelamat)

66 Diklat Damkar 1

67 Diklat Damkar 2

  

D DINAS PERHUBUNGAN

68 Diklat Pim II/PKN 

69 Diklat PKP

70 Diklat RKA

71 Diklat Pengelolaan Keuangan

72 Diklat Pengelolaan Kepegawaian

73 Diklat Penguji kendaraan 

74 Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan I

75 Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan II

76 Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan III

77 Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan IV

78 Diklat Penilaian Analis Dampak Lalu Lintas

79 Diklat APILL

80 Diklat Dasar Transpotasi Darat

81 Diklat Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas

82 Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan

83 Uji Kopetensi Pemula Pengujian Kendaraan Bermotor

84 Uji Kopetensi Pengujian Kendaraan Bermotor

85 Diklat PPNS

86 Diklat Penghitungan Tarif Angkutan Umum

87 Diklat Surveyor Angkatan umum

88 Diklat Penyusunan Analisi Dampak Lau Lintas

89 Diklat Elektro/ teknisi Mesin Parkir Elektronik

90 Diklat Teknik Informatika

91 Diklat Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum

  

E DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

92 Pengelolaan Administrasi kepegawian

93 Pengelola Keuangan 

94 Pelatihan Teknis Bagi Pengelolaan Pasar

95 Pelatihan Perdagangan Dalam Negeri

96 Pelatihan pengawasan  Barang
beredar dan jasa

97 Pelatihan Perlindungan Konsumen

98 Diklat Industri I dan II

99 Diklat Penyuluh dasar

100 Diklat Pengawasan BDKT (Barang dalam Keadaan Terbungkus)

101 Diklat peneraan Timbangan Jembatan

D DINAS KEBUDAYAAN

102 Pelatihan Pamong Budaya

103 Pelatihan Tata Naskah

104 Pelatihan Laporan Keuangan

105 Pelatihan Perpajakan 

106   Pelatihan Tata CaraPenetapan
Angka Kredit

107 Pelatihan Kepegawaian 

108 Pelatihan Penatausahaan Keuangan

109 Pelatihan Pengelolaan Aset Daerah

110 Pelatihan Bidang Kebudayaan, Kesenian, Persubakan dan Adat

111 Pelatihan Akuntansi Pemerintah

  

E DINAS PERIKANAN

112 Diklat Perencanaan Anggaran 

113 Diklat Penatausahaan Barang Milik Daerah

114 Diklat Pelaporan Kinerja

115 Diklat Perencanaa Pembangunan

116 Diklat Pembina Mutu Hasi Kelautan dan Perikanan

117 Diklat Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

118 Diklat Teknis Bidang Perikanan Tangkap

119 Diklat Analis Pasar Hasil Perikanan

120 Diklat CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik)

  

F DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

121 Diklat PIM

122 Diklat Komputer (IT)

123 Diklat Kepribadian / Publik Speacking

124 Diklat Manajemen Pelayanan 

125 Diklat Kearsipan

126 Diklat Perencanaan

127 Diklat Akuntasi

128 Diklat Pengelola Keuangan 

129 Diklat OSS

130 Operator Web

  

G   DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCACATAN SIPIL

131 Teknik Dasar – dasar Komputer

132 Teknik pengelolaan Kepegawaian

133 Teknis Pengelolaan Barang/Jasa

134 Teknis Pengelolaan Penata Organisasi Keuangan

135 Teknik Pengelolaan Arsip

136 Pelatihan Operator Simkita Administrasi Kepegawaian

137 Pelatihan Administrasi Data Base Kependudukan 

138 Pelatihan Publik Speaking

139 Pelatihan Teknik Pengarsipan 

  

H DINAS SOSIAL DAN P3A

140 Perlindungan Perempuan dan Anak

141 Pelatihan Pekerja Sosial

142 Pelatihan Analis Rehabilitasi Masalah Sosial

143 Pelatihan Masalah Sosial 

144 Pelatihan Keuangan 

145 Pelatihan penyuluh Sosial

146 Perencanaa

147 Pengadaan Barang dan Jasa

  

I   DINAS PARIWISATA

148 Diklat Tenis Manajemen Pemasaran Pariwisata

149 Diklat Teknis terkait Peningkatan Kompetensi IT

150 Diklat Teknis PBJ

151 Diklat Teknis Pengelola Keuangan

152 Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

153 Diklat Teknis Pengelolaan BMD

154 Diklat teknis Pengelolaan Informasi Publik

155 Diklat teknis Pengelolaan Kearsipan

156 Diklat Teknis Pariwisata Ekonomi Kreatif

157 Diklat pengelolaan Informasi Teknologi Digital

J  DINAS KETAHAN PANGAN
158 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan 
159 Pelatihan Kepegawaian
160 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
161 Pelatihan Pengambilan Data Neraca Pangan
162 Pelatihan Penyusuna Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan
163 Pelatihan Petugas Harga dan Pasokan Pangan
164 Pelatihan Petugas Analis Ketahanan Pangan
165 Pelatihan Petugas Penghitungan Pola Pangan Harapan

















Oktober