PENGURUS BESAR TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) Sekretariat : Perum Giri Asri Blok G3 Rt. 01/02 Singodutan, Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah Email : [email protected] Telp : 0852.9050.4570 Wonogiri, 28 Maret 2023 SURAT MANDAT Nomor : 111/PP.TBI/III/2022 Tentang : Pembentukan Pengurus Tarung Bebas Indonesia Provinsi SULAWESI TENGAH Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka koordinasi organisasi cabang olahraga Tarung Bebas Indonesia (TBI) di provinsi SULAWESI TENGAH, maka Pengurus Pusat Tarung Bebas Indonesia perlu membentuk Pengurus Tarung Bebas Indonesia untuk provinsi SULAWESI TENGAH 2. Bahwa sehubungan dengan itu proses pembentukan Pengurus Tarung Bebas Indonesia di provinsi SULAWESI TENGAH perlu dilakukan dengan menerbitkan Surat Mandat. Mengingat : Surat Keputusan Pengurus Pusat Tarung Bebas Indonesia Nomor : 102/PP.TBI/XII/2022 Tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Tarung Bebas Indonesia M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Memberikan mandat kepada: Nama : Ito Lawputra Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Rt 001 / 003, Tondo, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah Sebagai penangung jawab dalam melakukan pembentukan kepengurusan Tarung Bebas Indonesia di Propinsi SULAWESI TENGAH. Kedua : Surat mandat berlaku semenjak tanggal diterapkan dan akan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam tempo 2 (dua) bulan tidak ada laporan pembentukan Ketiga : Kepengurusan Tarung Bebas Indonesia di Propinsi SULAWESI TENGAH secara tertulis kepada Pengurus Pusat Tarung Bebas Indonesia. Apabila dikemudian hari teryata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya. KETUA UMUM Tarung Bebas Indonesia TITIN AFIANI ROSIDA, S.Sos.
PENGURUS PUSAT TARUNG BEBAS INDONESIA ( PP. TBI ) ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2018
ANGGARAN DASAR TARUNG BEBAS INDONESIA DAFTAR ISI MUKADIMAH BAB I UMUM Pasal 1 Nama dan Tempat Pasal 2 waktu Pasal 3 Dasar Pasal 4 Status Pasal 5 Tujuan Pasal 6 Tugas dan Pokok BAB II LAMBANG, BENDERA, DAN TANDA PENGENAL Pasal 7 Lambang Pasal 8 Bendera Pasal 9 Tanda Pengenal TBI BAB III KEANGGOTAAN Pasal 10 Ketentuan Pokok Pasal 11 Hak dan Kewajiban Anggota ...Pasal 12 Kehilangan Keanggotaan BAB IV ORGANISASI Pasal 13 Susunan Pasal 14 Wilayah Kerja Pasal 15 Dewan Pembina Pasal 16 Pengurus Pusat Pasal 17 Pengurus Provinsi Pasal 18 Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota Pasal 19 Pengurus Klub dan/atau Kamp BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 20 Musyawarah Pasal 21 Musyawarah Nasional Pasal 22 Musyawarah Provinsi Pasal 23 Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota Pasal 24 Musyawarah Nasional Luar Biasa
Pasal 25 Musyawarah Provinsi Luar Biasa Pasal 26 Musyawarah cabang Kabupaten/Kota Luar Biasa Pasal 27 Rapat-rapat Pasal 28 Rapat kerja nasional Pasal 29 Rapat Kerja provinsi Pasal 30 Rapat Kerja Kabupaten/Kota BAB VI PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA Pasal 31 Kejuaraan Olahraga BAB VII KEUANGAN Pasal 32 Keuangan BAB VIII PENDIDIKAN DAN DISIPLIN Pasal 33 Pendidikan Pasal 34 Disiplin Pasal 35 Tindakan Disiplin BAB IX PERSELISIHAN Pasal 36 Penyelesaian Perselisihan BAB X ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 38 Perubahan Anggaran Dasar BAB XII PEMBUBARAN Pasal 39 Pembubaran BAB XIII PENUTUP Pasal 40 Penutup
MUKADIMAH Bahwa Keolahragaan Nasional, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nasional Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, memiliki tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan ahklak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Tujuan tersebut perlu dikawal oleh segenap insan olahraga Indonesia termasuk para pelaku olahraga Beladiri Tarung Bebas Indonesia. Tarung Bebas Indonesia telah mengadakan kegiatan Kejuaraan Nasional di Indonesia sebanyak 4 kali, sehingga Tarung Bebas Indonesia ( TBI ) dapat turut serta mewujudkan cita-cita dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui olahraga. Bahwa Tarung Bebas Indonesia (TBI) sebagai salah satu wadah para pelaku olahraga berbagai macam beladiri di Indonesia perlu mengambil bagian penting dalam proses mewujudkan tujuan keolahragaan nasional. Keterlibatan TBI tersebut perlu dilakukan dangan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Tarung Bebas Indonesia merupakan gabungan dari semua unsur beladiri yang ada di Indonesia. Bahwa wujud nyata dari keterlibatan TBI perlu dilakukan dengan mengedepankan penggunaan iptek olahraga serta manajemen manusia dan organisasi yang sehat dan sportif. Untuk mengimplementasikan keterlibatan tersebut secara konkrit, maka TBI menilai perlu menyusun Anggaran Dasar.
BAB I UMUM Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Tarung Bebas Indonesia ( TBI ). Pasal 2 Kedudukan Tarung Bebas Indonesia ( TBI ) berkedudukan di Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Pasal 3 Waktu Tarung Bebas Indonesia didirikan dan disyahkan pada tanggal 10 Nopember 2018 di Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 4 Azas dan Dasar 4.1. Tarung Bebas Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4.2. Tarung Bebas Indonesia berdasarkan jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia dengan semangat Persatuan dan Kesatuan. 4.3. Tarung Bebas Bersifat Amatir Pasal 5 Status 5.1. Tarung Bebas Indonesia merupakan satu-satunya Organisasi Cabang Olahraga yang berwenang membina dan mengembangkan serta mengkoordinasikan seluruh dan setiap kegiatan cabang olahraga Tarung Bebas Indonesia diseluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.2. Tarung Bebas Indonesia merupakan mitra dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam membina dan membangun olahraga nasional. 5.3. Tarung Bebas Indonesia merupakan organisasi non laba. Tarung Bebas Bertujuan : Pasal 6 Tujuan 6.1. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani hingga mampu berkarya dan berpartisipasi di dalam pembangunan bangsa dan Negara; 6.2. Membina dan meningkatkan olahraga Tarung Bebas Indonesia ( TBI ) prestasi setinggi-tingginya di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional; 6.3. Membina persatuan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan antar organisasi beladiri yang lain.
Pasal 7 Usaha Untuk mencapai tujuan diatas, maka diadakan usaha : a. Kedalam : 7.1. Bersama-sama dengan Tarung Bebas Indonesia ( TBI ) mengembangkan olahraga TBI secara ilmiah; 7.2. Menciptkan kader-kader pemimpin organisasi guna disiapkan untuk memimpin kelangsungan organisasi TBI dimasa datang; 7.3. Untuk maksud tersebut Pengurus Pusat TBI berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya; b. Keluar : 7.4. Mengadakan hubungan kerjasama khususnya dengan organisasi-organisasi beladiri lainnya atas dasar saling menghormati; 7.5. Mengadakan hubungan kerjasama dengan olahraga beladiri diluar negeri; 7.6. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam tingkat nasional maupun internasional yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga TBI. BAB II LAMBANG, BENDERA DAN TANDA PENGENAL Pasal 8 Lambang Lambang Tarung Bebas Indonesia : a. Tarung Bebas berwarna merah melingkar dibagian atas adalah bermakna berani secara mental, fisik, tehnik dalam strategi bertarung. b. Tarung Bebas berwarna putih melingkar dibagian bawah adalah bermakna seorang petarung tetap berjiwa jujur, berbudi pekerti luhur, bijaksana dan selalu menjaga sportifitas. c. Gambar 2 (dua) petarung yang berada ditengah bermakna bahwa napas petarung di dalam Tarung bebas Indonesia adalah napas persaudaraan. d. Gambar padi yang berada di sisi kanan-kiri petarung bermakna bahwa seorang petarung yang mempunyai ilmu beladiri tarung Bebas tetap menjalankan filosofi ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. e. Bahwa gambar keseluruhan bermakna dan mengandung arti organisasi Tarung Bebas Indonesia adalah beladiri yang bersal asli dari Indonesia.
Pasal 9 Bendera TBI 9.1. Bendera berbentuk persegi panjangdengan ukuran sesuai dengan penggunaan sebagai berikut : a. Bila dipasang dilapangan ( luar gedung ) ukurannya adalah : lebar 150 cm dan panjang 200 m dan b. Bila dipasang di dalam ruangan ukurannya adalah : lebar 90 cm dan panjang 130 cm. 9.2. Bentuk bendera adalah sebagaimana digambarkan pada lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini. 9.2. Bendera wajib ditempatkan dimana berlangsungnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Tarung Bebas Indonesia ( TBI ), baik di Tingkat pusat sampai tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pasal 10 Atribut Organisasi Tarung Bebas Indonesia (TBI) mempunyai atribut yang terdiri : Lambang, Bendera, Cap/Stempel, Sertifikat/Piagam, Pedoman, Penghormatan, Pakaian seragam, sebagaimana diatur dalam AD/ART Organisasi Tarung Bebas Indonesia ( TBI ). BAB III KEANGGOTAAN Pasal 11 Keanggotaan 11.1. Keanggotaan Tarung Bebas Indonesia ( TBI ) terbuka bagi setiap warga Negara Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, golongan dan agama 11.2. Jenis Keanggotaan, terdiri dari ; a. Anggota Biasa Adalah Tarung Bebas Indonesia Provinsi/Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa, Kabupaten/Kota yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : (i) Merupakan satu-satunya organisasi di Tingkat Provinsi yang bersangkutan (ii) Mempunyai anggota Tarung Bebas Indonesia Kabupaten/Kota (iii) Mengakui Tarung bebas Indonesia satu-satunya organisasi induk Cabang olahraga TBI di Indonesia b. Anggota Kehormatan Adalah semua mantan ketua umum, perorangan/badan/organisasi/instansi, yang karena jasa-jasanya telah memberikan dukungan dan peranan besar bagi perkembangan dan kemajuan tarung bebas Indonesia. Anggota Kehormatan, ditentukan oleh Musyawarah Nasional ( Munas ). c. Anggota Khusus, Adalah perorangan atau dermawan, badan/organisasi/instansi yang bersedia secara sukarela dan tidak mengikat memberikan bantuan dan dukungan dana, sarana dan prasarana yang sangat bermanfaat bagi kemajuan Tarung Bebas Indonesia.
11.3. Tata urutan keanggotaan Tarung Bebas Indonesia ialah sebagai berikut : a. Pusat. b. Provinsi/Daerah Khusus Ibu kota/Daerah Istimewa. c. Cabang Kabupaten/Kota. d. Klub/kamp. e.Perorangan. 11.4. Tata cara dan persyaratan keanggotaan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Pasal 12 Hak dan Kewajiban Anggota 12.1. Anggota biasa, mempunyai hak sebagai berikut : a. Memilih dan dipilih, menggunakan Hak suara dalam musyawarah dan rapat-rapat organisasi sesuai ketentuan yang berlaku; b. Mengikuti program Tarung Bebas Indonesia ( TBI ), termasuk mengikuti latihan dan kejuaraanTarung Bebas Indonesia; c. Menerima bantuan Tarung Bebas Indonesia; d. Meminta penjelasan mengenai kebijakan Tarung Bebas Indonesia; e. Memakai lambang Tarung Bebas Indonesia; f. Mengatur urusan rumah tangga organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran dasar dananggaran rumah tangga tarung bebas Indonesia; g. Mengajukan pembelaan diri dalam munas pemberhentian sementara dan/atau terkena sanksi yangdiputuskan Pengurus Pusat Tarung Bebas Indonesia; h. Mengundurkan diri sebagai anggota. 12.2. Anggota Kehormatan, mempunyai hak sama seperti anggota biasa, kecuali Hak Suara; 12.3. Anggota Khusus, mempunyai hak yang sama seperti anggota biasa, kecualia hak sebagaimana pada ayat 13,1. Huruf a. 12.4. Setiap anggota tanpa memandang jenis keanggotaannya, berkewajiban untuk : a. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tarung Bebas Indonesia; b. Membayar uang pangkal dan iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam munas Tarung Bebas Indonesia; c. berpartisipasi aktif didalam setiap kegiatan organisasi dan mendukung program organisasi untuk memajukan organisasi; d. Menjunjung tinggi kode etik dan menjaga nama baik organisasi dan Tarung Bebas Indonesia; e. Anggota Biasa wajib menyelenggarakan Musyawarah Provinsi ( Musprov ) tepat pada waktunya.
Pasal 13 Kehilangan Keanggotaan 13.1. Setiap Anggota dapat kehilangan statusnya sebagai anggota karena : a. Mengundurkan diri; b. Diberhentikan; c. Meninggal dunia. 13.2. Kehilangan status Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 14.1 diatas mengakibatkan hilangnya Hak dan Kewajiban di dalam organisasi tanpa ada pengecualian. BAB IV ORGANISASI Pasal 14 Susunan 14.1. Susunan Organisasi Tarung Bebas Indonesia berbentuk Piramida mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi/Daerah Ibu Kota/ Daerah Istimewa, sampai Tingkat Pusat; 14.2. Pengurus Pusat di Tingkat Nasional yang membawahi dan mengkoordinir seluruh kegiatan TBI di diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 14.3. Di Tingkat Provinsi/Daerah Ibu Kota/ Daerah Istimewa dibentuk Pengurus yang membawahi dan mengkoordinir seluruh kegiatan TBI di wilayah hukum Provinsi/Daerah Ibu Kota/ Daerah Istimewa; 14.4. Di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Pengurus Cabang (Pengcab) yang membawahi dan mengkoordinir seluruh kegiatan TBI di wilayah hokum Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pasal 15 Wilayah Kerja 15.1. Wilayah Kerja Pusat adalah seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 15.2. Wilayah Kkerja Pengurus Provinsi adalah seluruh wilayah hukum dari Provinsi/Daerah Ibu Kota/ Daerah Istimewa yang bersangkutan; 15.3. Wilayah kerja Pengurus Cabang adalah seluruh wilayah hukum dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pasal 16 Dewan Pembina 16.1. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Cabang didampingi oleh Dewan Pembina, yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan perkembangan organisasi berdasarka keputusan pengurus dari masing-masing tingkat kepengurusan; 16.2. Apabila jumlah anggota Dewan Pembina lebih dari satu, maka salah seorang anggota diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina;
16.3. Setiap anggota Dewan Pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah tanpa terkecuali secara otomatis mendapat status anggota kehormatan apabila anggota dewan Pembina belum menjadi anggota biasa; 16.4. Dewan Pembina berkewajiban untuk memberikan nasehat, pembinaan, perlindungan, santunan kepada pengurus, baik diminta maupun tidak diminta; 16.5. Dewan Pembina wajib diundang dalam setiap kegiatan organisasi sesuai dengan tingkatannya. Pasal 17 Pengurus Pusat 17.1. Pengurus Pusat merupakan pemegang kekuasaan eksekutif Tarung Bebas Indonesia tertinggi, yang dibentuk dan atau disusun oleh Musyawarah Nasional atau formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional, dan karenanya bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional; 17.2. Masa Bakti Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun, yaitu masa bakti dihitung sejak saat Musyawarah Nasional yang memilih dan atau membentuknya di tutup sampai dengan Musyawarah Nasional berikutnya; 17.3. Pengurus Pusat terdiri atas Pengurus Inti dan Pengurus Pleno; 17.4. Pengurus Inti Tarung Bebas terdiri atas : a. Ketua Umum b. Wakil Ketua Umum/Ketua Harian c. Sekretaris Jendral d. Bendahara Umum 17.5. Pengurus Pleno terdiri dari atas ; a. Pengurus Inti b. Wakil Sekretaris c. Wakil Bendahara Umum d. Para Ketua Bidang dan wakil-wakilnya 17.6. Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya didampingi oleh Dewan Pembina; 17.7. Pengurus Pusat berkewajiban untuk melaksanakan Tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta setiap keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ); 17.8. Rincian lebih lanjut dari tugas dan tanggungjawab serta pembagian tugas diantara anggota pengurus pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 18 Pengurus provinsi 18.1. Pengurus di Tingkat Provinsi /Daerah/Khusus Ibu Kota/ Daerah Istimewa disebut Pengurus Provinsi, dan merupakan penyelenggara kebijakan dari Pengurus Pusat di tingkat Provinsi /Daerah/Khusus Ibu Kota/ Daerah Istimewa, yang berugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi di wilayah kerjanya; 18.2. Pengurus provinsi dibentuk dan/atau disusun oleh musyawarah provinsi atau formartur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Provinsi dan karenanya bertanggungjawab kepada Musyawarah Provinsi;
18.3. Pengurus Provinsi bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta kegiatan organisasi diwilayah kerjanya, dengan berpedoman kepada ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, setiap keputusan Musyawarah Nasional dan rapat kerja nasional dan Pengurus pusat, serta setiap keputusan Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Provinsi ( Rakerprov ); 18.4. Bentuk dan susunan Pengurus Provinsi berpedoman kepada kepada bentuk dan susunan pengurus pusat; 18.5. Masa bakti kepengurusan provinsi adalah 4 tahun sekali. Pasal 19 Pengurus Cabang Kabupaten/Kota 19.1. Pengurus di Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Cabang dan merupakan penyelenggara kebijakan dari Pengurus Pusat di tingkat Kabupaten/Kota, yang bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi di wilayah kerjanya; 19.2. Pengurus Cabang dibentuk dan/atau disusun oleh musyawarah Cabang atau formartur yang dipilih dan diangkat oleh musyawarah cabang dan karenanya bertanggungjawab kepada musyawarah Cabang; 19.3. Bentuk dan susunan pengurus Cabang berpedoman kepada kepada bentuk dan susunan pengurus pusat; 19.4. Masa bakti kepengurusan Cabang adalah 4 tahun sekali. Pasal 20 Pengurus Klub/Kamp 20.1. Pengurus Klub/kamp dibentuk sendiri oleh pendiri atau pemilik nya; 20.2. Setiap klub/Kamp wajib terdaftar di Pengurus Cabang Kabupaten/Kota. BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 21 Musyawarah 21.1. Dalam Organisasi tarung bebas Indonesia ada 2 jenis musyawarah yaitu : a. Mjusyawarah b. Musyawarah luar biasa 21.2. Tingkatan Musyawarah Tarung Bebas Indonesia : a. Musyawarah nasional ( MUNAS ) di tingkat nasional; b. Musyawarah nasional Luar Biasa ( MUNASLUB );
c. Musyawarah provinsi ( MUSPROV ) di tingkat Provinsi; d. Musyawarah Provinsi Luar Biasa ( MUSPROVLUB ); e. Musyawarah Cabang ( MUSCAB ) di tingkat Cabang; b. Musyawarah Cabang Luar Biasa ( MUSCABLUB ). Pasal 22 Rapat Kerja Nasional 22.1. Dalam organisasi Tarung Bebas Indonesia jenis rapat sebagai berikut : a. Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS ) b. Rapat Kerja Provinsi ( RAKERPROV ) c. Rapat Kerja Cabang ( RAKERCAB ) 22.2. Rakernas diselenggarakan sekurang-kurangnya dalam 1 ( satu ) kali dalam setahun a. Peserta Rakernas ; - Pengurus Pusat - Utusan dari setiap provinsi 22.3. Rakernas dipimpin oleh pengurus pusat 22.4. Rakernas bertugas untuk : a. Menetapkan tata tertib dan acara rakernas b. Menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga Tarung Bebas Indonesia c. Menetapkan program kerja tahun berikutnya d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. e. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban dari pengurus pusat, baik laporan kerja maupun laporan keuangan. Pasal 23 Rapat Kerja Provinsi 23.1. Rakerprov dipimpin oleh Pengurus Provinsi 23.2. Rakerprov bertugas untuk : a. Menetapkan tata tertib dan acara rakerprov b. Menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga Tarung Bebas Indonesia c. Menetapkan program kerja tahun berikutnya d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
e. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban dari pengurus provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan. Pasal 24 Rapat Kerja Cabang 24.1. Rakercab dipimpin oleh Pengurus Cabang 24.2. Rakercab bertugas untuk : a. Menetapkan tata tertib dan acara rakercab b. Menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga Tarung Bebas Indonesia c. Menetapkan program kerja tahun berikutnya d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. e. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban dari pengurus cabang, baik laporan kerja maupun laporan keuangan. BAB V KEJUARAAN TARUNG BEBAS Pasal 25 Sistem Kejuaraan Sistem Kejuaraan Tarung Bebas Indonesia : a. Taournament b. Partai BAB VI KEUANGAN Pasal 26 26.1. Sumber dana/keuangan Tarung Bebas Indonesia (TBI) diperoleh dari ; a. Uang iuran anggota; b. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat; c. Sponsor dan ; d. Kegiatan Usaha lainnya. 26.2. Pengaturan lebih lanjut tentang sumber dana akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga 27.1. Anggaran Rumah tangga adalah penjabaran lebih lanjut serta merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dapat dirubah oleh Musyawarah Nasional atau rapat kerja Nasional.
27.2. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar . BAB VIII PEMBUBARAN Pasal 28 Pembubaran 28.1. Pembubaran Tarung Bebas Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu. 28.2. Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 28.1 hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis paling sedikit oleh 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah pengurus provinsi sah yang ada. BAB IX PENUTUP Pasal 29 Penutup 29.1. Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya ditetapkan dan mulai berlaku sejak berdirinya Tarung Bebas Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2018 di Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah 29.2. Didaftarkan untuk pertama kali mejadi Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Akta Nomor : 34 Tanggal 28 Mei 2019 . KETUA UMUM TBI AGUS SUWARYOKO, S.H, M.H.
LAMPIRAN I LOGO TARUNG BEBAS
LAMPIRAN II BENDERA TARUNG BEBAS INDONESIA
ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART ) ORGANISASI BELADIRI TARUNG BERAS INDONESIA BAB I UMUM Pasal 1 Dasar Penyusunan Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan pasal 1 Anggaran Dasar Tarung Bebas Indonesia Yang disingkat TBI. Pasal 2 Bendera TBI 2.1. Bendera berbentuk persegi panjangdengan ukuran sesuai dengan penggunaan sebagai berikut : a. Bila dipasang dilapangan ( luar gedung ) ukurannya adalah : lebar 150 cm dan panjang 200 m dan b. Bila dipasang di dalam ruangan ukurannya adalah : lebar 90 cm dan panjang 130 cm. 2.2. Bentuk bendera adalah sebagaimana digambarkan pada lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Anggaran Rumah Tangga ini. 3.2. Bendera wajib ditempatkan dimana berlangsungnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Tarung Bebas Indonesia ( TBI ), baik di Tingkat pusat sampai tingkat provinsi/kabupaten/kota. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 Syarat Keanggotaan 3.1. Syarat untuk menjadi Anggota Biasa adalah apabila setiap orang telah melakukan pendaftaran pada klub/kamp dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi anggota serta telah disyahkan dengan mendapatkan nomor anggota dan kartu anggota. 3.2. Syarat untuk menjadi Anggota Kehormatan adalah apabila seseorang telah menunjukan komitmennya yang tingga, baik secara moril maupun materill terhadap Tarung Bebas Indonesia serta telah disyahkan dengan mendapat Nomor Anggota dan Kartu Anggota Pasal 4 Kewajiban Anggota 4.1. Kewajiban Anggota Tarung Bebas adalah : a. Menjaga dan menjujung tinggi nama baik Tarung Bebas Indonesia ( TBI ) b. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. Mentaati Kode Etik TBI d. Mengikuti seluruh kegiatan resmi TBI.
e. Menggunakan atribut resmi TBI dalam mengikuti kegiatan TBI dimanapun, baik dipusat maupun Provinsi/Kabupaten/Kota. f. Dalam hal terdapat pelanggaran kewajiban Anggota, maka akan dikenakan sangsi yang diatur dalam kode etik Anggota TBI 4.2. Kode Etik Anggota TBI ditetapkan dalam peraturan Ketua Umum. Pasal 4 Hak Anggota Hak Anggota Tarung Bebas Indonesia ( TBI ) adalah : a. Menerima Pembelajaran Tehnik TBI secara terukur. b. Mendaptkan perlakukan yang proporsional. c. Ikut serta dalam kegiatan TBI. d. Menggunakan Fasilitas dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus pusat. BAB III Pasal 5 Syarat Menjadi Pengurus Yang berhak menjadi pengurus adalah Anggota Biasa, Anggota Kehormatan dan Anggota Khusus yang dipilih dalam anggota rapat atau rapat pengurus. Pasal 6 Tata Cara Pembentukan Pengurus Pusat 7.1. Ketua Umum Pengurus Pusat TBI terpilih membentuk tim formatur untuk menyusun struktur pengurus pusat. 7.2. Calon pengurus pusat dapat berasal dari anggota TBI maupun pihak luar yang dianggap memiliki kemampuan dan komitmen untuk mengemban amanat hasil Munas atau Munaslub. 7.3. Struktur pengurus pusat yang telah disusun kemudian dilantik sebagai bentuk pengesahan.
Pasal 7 Tata Cara Pembentukan Pengurus Provinsi 8.1. Ketua Umum Pengurus Pusat TBI terpilih membentuk tim formatur untuk menyusun struktur pengurus provinsi. 8.2. Calon pengurus provinsi dapat berasal dari anggota TBI maupun pihak luar yang dianggap memiliki kemampuan dan komitmen untuk mengemban amanat hasil Musprov atau Musprovlub. 8.3. Struktur pengurus provinsi yang telah disusun kemudian dilantik oleh pengurus pusat. Pasal 8 Tata Cara Pembentukan Pengurus Cabang 9.1. Ketua Umum Pengurus Cabang TBI terpilih membentuk tim formatur untuk menyusun struktur pengurus cabang. 9.2. Calon pengurus cabang dapat berasal dari anggota TBI maupun pihak luar yang dianggap memiliki kemampuan dan komitmen untuk mengemban amanat hasil Muscab atau Muscablub. 9.3. Struktur pengurus cabang yang telah disusun kemudian dilantik oleh pengurus provinsi. Pasal 9 Distribusi Kekuasaan Pengurus Pusat 1. Ketua Umum bertindak selaku pimpinan tertinggi dan penanggungjawab organisasi 2. Bilaman Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas, mengundurkan diri dari kepengurusan atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Harian secara otomatis menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. 3. Apabila Ketua Harian mengalami hal yang sama secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 maka Sekretaris Umum atas persetujuan anggota pengurus pusat yang lainnya dapat ditugaskan untuk menjabat Pelaksan Tugas ( Plt ) Ketua Umum. 4.Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum pada tahun pertama masa kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2. maka Ketua Umum definitive dapat dipilih melalui Rapat Kerja Nasional ( Rakernas ) dan tugas kepengurusannya hanya meneruskan masa bakti yang tersisa. 5. Ketua Umum memimpin dan membawahi langsung : a. Ketua Harian b. Sekretaris Umum dan Wakilnya c. Para Ketua Bidang dan Jajaranya 6. Ketua Umum dapat mengangkat personil khusus untuk memberikan masukan-masukan dalam hal pembinaan organisasi.
7. Pelaksana tugas pengurus pusat diatur dalam petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tersendiri. 8. Keputusan-keputusan Pengurus pusat dianggap sah jika ditanda tangani oleh Ketua Umum. BAB IV PERATURAN PERTANDINGAN Pasal 10 Sistem Peraturan Pertandingan TBI 1. Pertaningan TBI dibagi 2 ( dua ) : a. Sistem Tournament, menggunakan system gugur. b. Sistem Partai, yaitu sekali menang. 2. Jenis Pertandingan TBI : a. Amatir b. Profesional Pasal 11 Kejuaraan Setiap event/kejuaraan TBI baik nasional maupun Daerah harus mengacu pada Peraturan Pertandingan TBI Pusat BAB V TUGAS – TUGAS PENGURUS PUSAT Pasal 12 Tugas Ketua 1. Kewenagan Ketua Umum : Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakankebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam rapat pengurus organisasi. 2. Mengkoordinasikan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggunjawabkan secara internal kepada rapat pengurus organisasi dan munas pada akhir masa baktinya. 3. Tugas Pokok Ketua Umum : a. Memimpin , mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. b. Memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus maupun rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus. c. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dalam rapat organisasi. d. Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara Sekretaris Umum/wasekummenandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap d kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar. e. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainya. f. Memilihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi. g. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupandemi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.
h. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi d efektifitas kerja organisasi. 4. Fungsi Ketua Umum : a. Merupakan b. Merumuskan kebijakan untuk pengembangan organisasi. c. Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan organisasi. d. Bertanggungjawab terhadap seluruh keputusan Musyawarah dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknyadengan seluruh jajaran pengurus pusat organisasi. e. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi. f. Dalam melaksanakan tugasbertanggungjawab kepada musyawarah nasional Pasal 13 Tugas Sekretaris Umum 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi. 2. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan. 4. Bersama ketua dan bendahara merupakan tim kerja keuangan atau otorisator keuangan ditubuh pengurus. 5. Bersama ketua membuat surat keputusan dan rencana kerja organisasi. 6. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisai dibidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat organisasi dan rapat-rapat lainnya. 7. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang. 8. Menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang reprensentive. 9. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan tehnis lainnya untuk kegiatan organisasi 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi. 11. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua. Pasal 14 Tugas Wakil Sekretaris Umum 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Sekretaris dalam hal kesekretariatan dan kerumah tanggaan. 2. Mengordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan tata usaha organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada Sekretaris. 3. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas kesekretariatan dan tata kerja organisasi. 4. Bersama Sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat Organisasi dan rapat lainnya. 5. Membuat risalah dalam setiap pertemuan/ rapat-rapat organisasi baik RPO maupun rapat Umum. 6. Merumuskan, mengusulkan dan mendokumentasikan peraturan dan Data yang berkaitan dengan atribut dan asset yang tidak bergerak untuk mendukung kepentingan organisasi baik internal maupun eksternal. 7. Mengusulkan dan memfasilitasi kebutuhan organisasi dalam pengadaan akomodasi, logistik dan travel organisasi.
8. Membantu Sekum melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi dan kearsipan. 9. Membantu Sekum melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan kesekretariatan. 10. Membantu Sekum mengkoordinasikan kegiatan antar pengurus dengan pengurus, pengurus dengan DPW, pengurus dengan pihak luar 11. Membantu Sekum membuat laporan periodik kegiatan organisasi. 12. Membantu Sekum mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi 13. Membantu Sekum melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi 14. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pasal 15 Tugas Bendahara Umum 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi. 2. Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. 3. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi. 4. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolahan keuangan organisasi. 5. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus. 6. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolahan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. 7. Memimpin rapat-rapat organisasi dibidang pengolahan keuangan organisasi,menghadiri rapat-rapat Organisasi dan rapat-rapat Lainnya. 8. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi. 9. Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi. 10. Melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi. 11. Menyusun rencana anggaran dan TOR nya 12. Membuat laporan periodik keuangan organisasi. 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Umum. 14. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pasal 16 Tugas Wakil Bendahara Umum 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Bendahara dalam pengolahan pengawasan dan pemeriksaan kekayaan keuangan. 2. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan/pembukuan keuangan organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada Bendara. 3. Mewakili Bendahara apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolahan kekayaan dan keuangan organisasi. 4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang system pembukuan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi. 1. Menyelenggarakan aktifitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin. 2. Membantu bendum melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi. 3. Membantu bendum melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi. 4. Membantu bendum menyusun rencana anggaran dan TOR nya 5. Membantu bendum membuat laporan periodik keuangan organisasi.
6. Membantu bendum melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Umuml Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Ketua Umum Pasal 17 Tugas Ketua Bidang-bidang 1. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi di dalam Bidang yang berada dalam pengurusannya. 2. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara program kerja di Seluruh divisi yang berada dalam pengurusannya dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. 3. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh divisi dalam bidang yang berada dalam pengurusannya. 4. Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam organisasi yang relevan dengan bidang pengurusannya. 5. Merumuskan segala kebijakan di seluruh divisi di bawah Bidang dalam pengurusannya. 6. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh divis di bawah bidang dalam pengurusannya. 7. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang pengurusan. 8. Merumuskan kebijakan untuk pengembangan program dalam bidang pengurusan. 9. Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan divisi di bawah bidang pengurusannya. 10. Bertanggung jawab terhadap seluruh Keputusan Musyawarah dan melaksanakan program kerja sebaikbaiknya dengan seluruh jajaran pengurus organisasi. 11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi. 12. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketum. BAB V PENUTUP Pasal 18 1. Hal-hal yang tidak tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ( ART ) ini, akan diatur dalam pelaksanaan harian dengan suatu pengarahan dan akan diadakan suatu perbaikan/perubahan apabila suatu saat terdapat kekurangan atau kekeliruan. 2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak disyahkan tanggal 30 Juni di Wonogiri, Jawa Tengah. KETUA UMUM TBI
KEPUTUSAN PENGURUS KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) NASIONAL NOMOR 030/SK/KORMINAS/II/2023 TENTANG PENETAPAN TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) SEBAGAI ANGGOTA PENUH KORMI NASIONAL PENGURUS KORMI NASIONAL, Menimbang : a. Bahwa KORMI Nasional telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) tahun 2023 pada tanggal 22 Februari 2023 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia; b. Bahwa RAKERNAS KORMI tahun 2023 telah menerbitkan Keputusan Nomor 01/RAKERNAS/KORMI/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 Tentang Penetapan 14 (Empat belas) Induk Organisasi Olahraga (INORGA) Anggota Sementara Menjadi Anggota Penuh KORMI Nasional; c. Bahwa KORMI Nasional telah menerbitkan Keputusan Nomor 015/SK/KORMINAS/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 Tentang Penetapan TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) Sebagai Anggota Sementara KORMI Nasional; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan KORMI Nasional Tentang Penetapan TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) Sebagai Anggota Penuh KORMI Nasional. Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; 4. Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON); 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001363.AH.01.08.TAHUN 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia; 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORMI tahun 2020; 7. Keputusan Pengurus FORMI Nasional Nomor 002/SK/FORMINAS/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Susunan Pengurus FORMI Nasional masa bakti 2019-2024; 8. Keputusan Pengurus KORMI Nasional Nomor 030/SK/KORMINAS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Tentang Pergantian Antar Waktu Pengurus KORMI Nasional Masa Bakti 2019-2024; 9. Keputusan Pengurus KORMI Nasional Nomor 110/SK/KORMINAS/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Pergantian Antar Waktu Pengurus KORMI Nasional Masa Bakti 2019-2024; 10. Peraturan Organisasi KORMI Nasional Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Keorganisasian Olahraga Masyarakat dan keanggotaan KORMI; 11. Keputusan RAKERNAS KORMI Nomor Nomor 01/RAKERNAS/KORMI/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 Tentang Penetapan 14 (Empat belas) Induk Organisasi Olahraga (INORGA) Anggota Sementara Menjadi Anggota Penuh KORMI Nasional; 12. Keputusan Pengurus KORMI Nasional Nomor 015/SK/KORMINAS/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 Tentang Penetapan TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) Sebagai Anggota Sementara KORMI Nasional. 13. Keputusan Pengurus KORMI Nasional Nomor 023/SK/KORMINAS/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Tentang Penetapan Iuran Anggota Penuh KORMI Nasional. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KORMI NASIONAL TENTANG TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) SEBAGAI ANGGOTA PENUH KORMI NASIONAL. PERTAMA : Mengesahkan dan menetapkan TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) sebagai Anggota Penuh KORMI NASIONAL.
KEDUA : TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) bertugas: 1. Menghimpun dan memberdayakan seluruh anggota induk organisasi TBI dan potensi olahraga masyarakat yang ada; 2. Membina hubungan baik, koordinasi dan komunikasi dengan Pengurus KORMI Nasional dalam mengembangkan program kegiatan dan pemberdayaan organisasi olahraga masyarakat sebagai kekuatan pembangunan manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia. KETIGA : TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) berkewajiban mematuhi ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga KORMI, Peraturan Organisasi dari waktu ke waktu termasuk dan tidak terbatas untuk memenuhi kewajiban – kewajiban didalamnya antara lain membayar Iuran Anggota sesuai SK KORMI Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Iuran Anggota Penuh. KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) berkoordinasi dengan Pengurus KORMI Nasional. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan : Di Jakarta Pada tanggal : 28 Februari 2022 KORMI NASIONAL KETUA UMUM SEKRETARIS JENDERAL HAYONO ISMAN DJAINAL ABIDIN SIMANJUNTAK Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Yth. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia; 2. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia; 3. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Republik Indonesia; 4. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 5. Yth. Seluruh KORMI Provinsi; 6. Yth. Seluruh Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang berhimpun di KORMI; 7. Yang bersangkutan.
PENGURUS BESAR TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) Sekretariat : Perum Giri Asri Blok G3 Rt. 01/02 Singodutan, Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah Email : [email protected] Telp : 0852.9050.4570 SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR TARUNG BEBAS INDONESIA Nomor : 001/KPTS/PB TBI/KU/V/2022 T e n t a n g PEMBENTUKAN PENGURUS BESAR TARUNG BEBAS INDONESIIA (TBI) MASA BHAKTI TAHUN 2022 – 2027 Pengurus Besar Tarung Bebas Indonesia Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Nasional (MUNAS) Tarung Bebas Indonesia Masa Bhakti 2022 – 2027 2. Bahwa untuk tertib organisasi, maka Susunan Pengurus Besar Tarung Bebas Indoneisa (TBI) di pandang perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TBI 2. Program Kerja PB. TBI Memperhatikan : Surat Pengurus Besar Nomor : 001/PP TBI/V/2022 tertanggal : 6 Mei 2022. Pengesahan Pengurus Besar Tarung Bebas Indonesia Masa Bhakti 2022- 2027 Menetapkan : Pertama : M E M U T U S K A N Kedua : Mengesahkan Susunan Pengurus Besar Tarung Bebas Indonesia Masa Bhakti 2022-2027 Dengan nama dan jabatannya sebagaimana terlampir dalam Surat keputusan ini. Agar dalam menjalankan tugas kepengurusan harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga TBI Ketiga : Agar melaksanakan hasil Keputusan Musyawarah Nasional TBI Tahun 2022 dengan penuh rasa tanggung jawab. Keempat : Apabila di kemudia hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Wonogiri Pada tanggal : 06 Mei 2022 PENGURUS BESAR TARUNG BEBAS INDONESIA Mengetahui KETUA UMUM SEKRETARIS JENDRAL TITIN AFIANI ROSIDA, S.Sos. ANDIK HIDAYAT, S.P.
PENGURUS BESAR TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) Sekretariat : Perum Giri Asri Blok G3 Rt. 01/02 Singodutan, Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah Email : [email protected] Telp : 0852.9050.4570 SUSUNAN PENGURUS BESAR TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) MASA BHAKTI TAHUN 2022 – 2027 DEWAN PEMBINA : TEGUH RAHARDJO KETUA UMUM : TITIN AFIANI ROSIDA, S.Sos. KETUA HARIAN : RUDI HARYONO SEKRETARIS JENDRAL : ANDIK HIDAYAT, S.P. BENDAHARA UMUM : RIZAL YUDHI HARTANTO, S.T. BIDANG-BIDANG : BIDANG ORGANISASI : KASTOLANI BIDANG HUKUM DAN DISIPLIN : AGUS WARYOKO, S.H., M.H. BIDANG PEMBINAAN PRESTASI : PURWO NUGROHO, S.T. BIDANG PERWASITAN : SINGGIH ABDI WIBOWO,SE. BIDANG SARANA DAN PRASARANA : ASEP SOPIAN ROSILIA ARISTA PUTRI, S.TPR. Mengetahui KETUA UMUM SEKRETARIS JENDRAL TITIN AFIANI ROSIDA, S.Sos. ANDIK HIDAYAT, S.P.
PENGURUS BESAR TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) Sekretariatan : Perum Giri Asri Blok G3, Wonogiri, Jawa Tengah Email : [email protected] / Tlp. 085290504570 Wonogiri, 04 Mei 2023 Nomor :137/ PB.TBI / III / 2023 Kepada Sifat : Segera Yth . Ketua Pengprov TBI Lampiran : - Perihal : Rakernas TBI Di – Tempat Dengan Hormat, Tarung Bebas Indonesia akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TBI tahun 2023 pada tanggal 13 Mei 2023, bertempat di Rumah Batu Boutique Hotel, Jalan Ovensari Raya No. 8, Dusun I, Kadilangu, Kec.Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, secara hybrid dengan tema “Penyampaian Program TBI 2023”. Salah satu agenda Rakernas TBI tahun 2023 adalah “Persiapan untuk Fornas Jawa Barat dan Haornas 2023”. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang seluruh Ketua Pengprov TBI dan sekjen atau perwakilannya, hadir pada Rakernas TBI tahun 2023 dengan memenuhi persyaratan: 1. Membayar biaya Rakernas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / orang, sebagai pengganti konsumsi dan materi 2. Membawa bendera petaka TBI 3. Seragam bebas rapi 4. Jika ketua berhalangan hadir bisa diwakilkan dengan surat rekom / surat tugas dari ketua Pengprov. Biaya Rakernas dan pemesanan seragam dapat ditransfer ke Rekening Bank BCA atas nama Rosilia Arista Putri, S.Tr.Ak, No. rekening : 2810474885, paling lambat tanggal 10 Mei 2023 dan bukti transfer dapat dikirim ke WA grup pengurus. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami mengucapkan terima kasih. Note : jika ada perubahan terkait dengan Rakernas akan di info kembali KETUA UMUM Tarung Bebas Indonesia (TBI) TITIN AFIANI ROSIDA S.Sos
PENGURUS BESAR TARUNG BEBAS INDONESIA (TBI) Sekretariatan : Perum Giri Asri Blok G3, Wonogiri, Jawa Tengah Email : [email protected] / Tlp. 085290504570 Daftar Pengprov TBI 1. Ketua Pengprov Aceh beserta Sekjen 2. Ketua Pengprov Sumatera Barat beserta Sekjen 3. Ketua Pengprov Sumatera Selatan beserta Sekjen 4. Ketua Pengprov Kepulauan Riau beserta Sekjen 5. Ketua Pengprov Jambi beserta Sekjen 6. Ketua Pengprov Banten beserta Sekjen 7. Ketua Pengprov DKI Jakarta beserta Sekjen 8. Ketua Pengprov Jawa Tengah beserta Sekjen 9. Ketua Pengprov DI Yogyakarta beserta Sekjen 10. Ketua Pengprov Jawa Timur beserta Sekjen 11. Ketua Pengprov Nusa Tenggara Barat beserta Sekjen 12. Ketua Pengprov Nusa Tenggara Timur beserta Sekjen 13. Ketua Pengprov Kalimantan Timur beserta Sekjen 14. Ketua Pengprov Kalimantan Tengah beserta Sekjen 15. Ketua Pengprov Kalimantan Selatan beserta Sekjen 16. Ketua Pengprov Gorontalo beserta Sekjen 17. Ketua Pengprov Merauke beserta Sekjen 18. Ketua Pengprov Maluku beserta Sekjen 19. Ketua Pengprov Maluku Utara beserta Sekjen 20. Ketua Pengprov Sulawesi Utara beserta Sekjen 21. Ketua Pengprov Sulawesi Tengah beserta Sekjen