LAPORAN ORIENTASI PPPK PADA SD NEGERI 2 KEDUANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Disusun Oleh : Nama : YANTI SUSANTI, S.Pd NIP. : 19860403 202221 2 011 Angkatan : VI Unit Kerja : SD Negeri 2 Keduanan PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SD NEGERI 2 KEDUANAN 2023
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................................................................... 2 LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN ORIENTASI PPPK............................................. 3 A. PENDAHULUAN ........................................................................................................ 4 A.1 Latar Belakang .................................................................................................... 4 A.2 Maksud dan Tujuan............................................................................................. 4 A.3 Waktu dan Tempat .............................................................................................. 4 II. NILAI DAN ETIKA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON..................................... 5 B.1 Visi dan Misi ........................................................................................................ 5 B.2 SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon................................................................ 5 B.3 Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK...................................... 8 III. NILAI DAN ETIKA OPD........................................................................................... 10 C.1 Renstra SD Negeri 2 Keduanan........................................................................ 10 C.2 SOTK SD Negeri 2 Keduanan........................................................................... 10 C.3 Tupoksi PPPK ................................................................................................... 10 IV. RENCANA HASIL KERJA PPPK (Matriks Rencana Hasil Kerja PPPK selama kontrak) ……………………………… 12 V. PENUTUP ………………………………………………………………………………... 15 DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………….. 16
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN ORIENTASI PPPK Unit Kerja: SD Negeri 2 Keduanan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama: Yanti Susanti, S.Pd Jabatan: Guru Kelas NIP: 19860403 202221 2 011 2. Nama: USNAYA, S.Pd.I Jabatan: Kepala Sekolah NIP: 19641010 198610 1 006 Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah meninjau, memeriksa, dan mengevaluasi LAPORAN ORIENTASI PPPK yang telah disusun oleh Yanti Susanti, S.Pd, yang merupakan peserta orientasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2023 di SD Negeri 2 Keduanan. LAPORAN ORIENTASI PPPK ini telah disusun dengan baik dan lengkap sesuai dengan panduan yang telah ditentukan. Kami mengakui bahwa laporan ini mencerminkan dengan baik pemahaman dan hasil dari orientasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, kami memberikan persetujuan dan pengesahan atas laporan ini untuk digunakan sesuai dengan keperluan selanjutnya. Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan kesadaran penuh atas tanggung jawab yang kami emban. Cirebon, 17 November 2023 [___________________________] [___________________________] YANTI SUSANTI, S.Pd USNAYA, S.Pd.I
A. PENDAHULUAN A.1 Latar Belakang Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menjelaskan bahwa Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi Pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan menjadi PPPK. Seluruh ASN PPPK Kabupaten Cirebon akan diorientasikan BKPSDM Kabupaten Cirebon. Kegiatan orientasi ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh Pegawai ASN PPPK yang berasal dari berbagai bidang keilmuan (guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya) dapat praktek memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai abdi negara sesuai dengan visi misi Kabupaten Cirebon. Sehingga diharapkan dengan orientasi ASN PPPK ini ditempatkan di instansinya masing-masing bisa menunjukkan kinerja yang optimal dan bekerja sesuai nilai dan etika Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon. A.2 Maksud dan Tujuan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon bagi ASN PPPK memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Membekali peserta ASN PPPK dengan diberikan pengetahuan terkait visi, misi, tantangan, kebijakan, peluang dan capaian pembangunan Kabupaten Cirebon. 2. Menerapkan dan melaksanakan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN BERAKHLAK. A.3 Waktu dan Tempat Kegiatan orientasi ASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada : 1. 13 November 2013 Pembukaan Sosialisasi Orientasi ASN PPPK Kabupaten Cirebon melalui zoom join zoom meeting https://meet.google.com/iwh-nnmv-bxj?authuser=0 dan Youtube melalui link lhttps://www.youtube.com/watch?v=L0jALJPo-si 2. 14 s.d 30 November 2023 E-Learning by zoom.
II. NILAI DAN ETIKA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON B.1 Visi dan Misi 1. Visi “Terwujudnya kabupaten cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis maju dan aman.” 2. Misi a. Berbudaya Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat. b. Sejahtera Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. c. Agamis Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. d. Maju Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. e. Aman Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. B.2 SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Cirebon 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. A. Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Sekretaris Daerah; b. Sekretaris DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; f. Kecamatan. B. Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon terdiri dari : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Inspektorat; d. Dinas Pendidikan; e. Dinas Kesehatan; f. Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang; g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; i. Satuan Polisi Pamong Praja; j. Dinas Sosial; k. Dinas Ketenagakerjaan; l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; m. Dinas Lingkungan Hidup; n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; o. Dinas Perhubungan; p. Dinas Komunikasi dan Informatika; q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; r. Dinas Pemuda dan Olahraga; s. Dinas Pertanian; t. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; v. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; w. Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan; x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; bb. Badan Keuangan dan Aset Daerah; cc. Badan Pendapatan Daerah; dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ff. Kecamatan; Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah 1.070,29 2 terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut : a. Kecamatan Waled; b. Kecamatan Pasaleman; c. Kecamatan Ciledug; d. Kecamatan Pabuaran; e. Kecamatan Losari; f. Kecamatan Pabedilan; g. Kecamatan Babakan; h. Kecamatan Gebang; i. Kecamatan Karangsembung; j. Kecamatan Karangwareng; k. Kecamatan Lemahabang; l. Kecamatan Susukan Lebak; m. Kecamatan Sedong; n. Kecamatan Astanajapura; o. Kecamatan Pangenan; p. Kecamatan Mundu; q. Kecamatan Beber; r. Kecamatan Greged; s. Kecamatan Talun; t. Kecamatan Sumber; u. Kecamatan Dukupuntang; v. Kecamatan Palimanan; w. Kecamatan Plumbon; x. Kecamatan Depok; y. Kecamatan Weru; z. Kecamatan Plered; aa. Kecamatan Tengah Tani; bb. Kecamatan Kedawung; cc. Kecamatan Gunung Jati; dd. Kecamatan Kapetakan; ee. Kecamatan Suranenggala; ff. Kecamatan Klangenan; gg. Kecamatan Jamblang; hh. Kecamatan Arjawinangun; ii. Kecamatan Panguragan; jj. Kecamatan Ciwaringin; kk. Kecamatan Gempol; ll. Kecamatan Susukan; mm. Kecamatan Gegesik; nn. Kecamatan Kaliwedi;
Untuk melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon membentuk tugas, fungsi dan tata kerja sebagai berikut : 1. Dinas; 2. Sekretariat Dinas; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 4. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar; 5. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; 6. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar; 7. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 8. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; 9. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama; 10. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; 11. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; 12. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini; 13. Bidang Pendidikan Non Formal; 14. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan; 15. Seksi Kursus dan Kelembagaan; 16. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 17. Kelompok Jabatan Fungisonal; 18. Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional; B.3 Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, manajemen PPPK meliputi : 1. Manajemen PPPK (PP Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 3) Adapun manajemen PPPK yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. 2. Penilaian Kinerja PPPK (PP Nomor 49 Tahun 2018, Pasal 35) Sesuai dengan Pasal 35 menyebutkan bahwa penilaian kinerja PPPK yaitu : a. Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan; b. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai; c. Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan; d. Penilaian kinerja PPPK dibawah kewenangan pada Instansi Pemerintah masing-masing; e. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK;
f. Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya; g. Hasil penilaian PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK; h. Hasil penilaian PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektifitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi; i. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
III. NILAI DAN ETIKA OPD C.1 Renstra Dinas Pendidikan 1. Visi dan Misi Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Untuk Membentuk Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Cerdas dan kompetitif”. Demi mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik; b. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten; c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan; d. Meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. C.2 SOTK Dinas Pendidikan Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik; b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan; d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tatakelola pendidikan. C.3 Tupoksi PPPK Tugas pokok dan fungsi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sedangkan tupoksi guru tertuang pada UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Guru, bahwa Guru wajib melaksanakan beban kerja mencakup kegiatan pokok, antara lain : 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; 4. Membimbing dan melatih peserta didik; 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
Beban kerja guru yang dimaksud paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Adapun tugas pokok dan fungsi yang lain secara teknis melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur pada beberapa Peraturan baik Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan selama tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan.
IV. RENCANA HASIL KERJA PPPK (Matriks Rencana Hasil Kerja PPPK selama kontrak) No. Kegiatan Tujuan Kinerja Indikator Pencapaian Waktu Perolehan 1. Kegiatan Belajar Mengajar Membentuk karakter dan sifat siswa yang disiplin. Perubahan Perilaku dan pengetahuan anak ke arah yang lebih baik. 1 Tahun Ajaran 2. Kegiatan Penilaian Harian Mengukur tingkat keberhasilan anak dalam proses pembelajaran. Meningkatnya prestasi siswa dalam KBM. 1 Tahun Ajaran 3. Pelantikan PPPK Mengesahkan status pegawai ASN PPPK di Pemerintah Kabupaten Cirebon. SK Pengangkatan ASN PPPK. Bulan Februari 4. Pembinaan PPPK oleh Dinas Pendidikan Meningkatkan pemahaman dan integritas sebagai ASN PPPK di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Laporan Hasil Orientasi Pembinaan PPPK. Bulan November 5. Mengawasi Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam KBM selama 1 tahun ajaran. Siswa mampu mengerjakan evaluasi dalam penilaian akhir semester. Bulan Juni 6. Mengisi Nilai Raport Mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam KBM selama 1 tahun ajaran. Siswa dapat menilai sendiri hasil belajar selama 1 tahun ajaran. Bulan Juni 7. Penyerahan Raport Mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik dalam proses belajar. Siswa dapat meningkatkan kemampuan akademik. Bulan Juni 8. Pelepasan Siswa Kelas 6 Sebagai apresiasi kepada peserta didik yang sudah menyelesaikan tahapan pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun. Meningkatkan keharmonisan antara orang tua, siswa dan pihak sekolah. Bulan Juni 9. Penyusunan Prota Menata materi secara logis, sistematis dan hierarkis Guru mampu menyusun perencanaan program Bulan Juni
tahunan. 10. Penyusunan Promes Sebagai acuan menyusun satuan pelajaran; acuan kalender kegiatan belajar mengajar; dan untuk mencapai efesiensi dan efektifitas penggunaan waktu belajar yang tersedia Guru mampu menyusun perencanaan program semester. Bulan Juni 11. Penyusunan RPP Semester 1 agar mengarahkan guru untuk merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Guru mampu merencanakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dalam proses KBM. Bulan Juni 12. Review RPP Mengimplementasikan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru dalam mengevaluasi rencana pelaksanaan pembelajaran dengan lebih baik. 11 Bulan 13. Sosialisasi Penyusunan Ijazah Menuliskan ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guru mampu menuliskan ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bulan Juli 14. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Memperkenalkan sarana dan prasarana dan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Siswa mampu mengenali lingkungan sekolah baru dengan baik. Bulan Juli 15. Mengisi Sulingjar dan Survey Karakter (ANBK) Mengetahui keadaan dan perkembangan lingkungan belajar serta karakter asli, minat dan bakat yang dimiliki peserta didik Siswa dan guru mampu mengenali lingkungan sekolah serta bakat, minat dan karakter yang ada dalam diri individu masingmasing. Bulan Agustus 16. Upacara HUT RI Mencintai dan mengimplementasikan rasa patriotisme kepada NKRI. Siswa dan guru dapat menumbuhkan rasa Bulan Agustus
patriotisme kepada NKRI. 17. Simulasi ANBK Mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Siswa mampu mengevaluasi mutu hasil belajarnya. Bulan September 18. Gladi Bersih ANBK Mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Siswa mampu mengevaluasi mutu hasil belajarnya. Bulan SeptemberOktober 19. Pelaksanaan ANBK Mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Siswa mampu mengevaluasi mutu hasil belajarnya. Bulan OktoberNovember 20. Mengikuti Pelatihan Orientasi ASN PPPK Meningkatkan pemahaman dan integritas sebagai ASN PPPK di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Laporan Hasil Orientasi Pembinaan PPPK. Bulan November 21. Mengawasi Penilaian Akhir Semester Mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam KBM selama 1 tahun ajaran. Siswa mampu mengerjakan evaluasi dalam penilaian akhir semester. Bulan Juni 22. Mengawasi PTS Mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam KBM selama tengah semester Siswa mampu mengerjakan evaluasi dalam penilaian tengah semester. Bulan Oktober dan Bulan Maret 23. Panitia Pelaksanaan Ujian Sekolah Mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam KBM selama 6 tahun di pendidikan sekolah dasar. Siswa mampu mengerjakan evaluasi dalam penilaian ujian sekolah Bulan April 24. Upacara Hari Pendidikan Nasional Wujud kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia. Siswa dan guru dapat menumbuhkan rasa cinta kepada pendidikan. Bulan Mei 25. Mengawasi PAS Mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam KBM selama 1 tahun ajaran. Siswa mampu mengerjakan evaluasi dalam penilaian akhir semester. Bulan Juni
V. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika Instansi PPPK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Setiap ASN PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon diwajibkan mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Salah satu kewajiban ASN PPPK untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. 3. Diharapkan agar ASN PPPK mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi misi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. B. Saran Berdasarkan uraian diatas diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi ASN PPPK untuk meningkatkan kompetensi PPPK terutama untuk jabatan fungsional guru. Untuk sesama pendidik diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan dapat mengimplementasikan BERAKHLAK di dalam pelayanan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA jdih.cirebonkab.go.id, 24 Maret 2022, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, 17 November 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Details/224572/perbup-kab-cirebon-no-1-tahun-2022. jdih.cirebonkab.go.id, 21 Februari 2022, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, 17 November 2013, https://jdih.cirebonkab.go.id/peraturan/detail/2175 PERMENDIKBUD Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)