MEDIA PUBLIKASI & EDUKASI TREASURY, REGIONAL ECONOMIST DAN FINANCIAL ADVISOR TABLOID EDUKASI EDISI VII & THR Keagamaan 2024 bagi ASN & NON ASN Pusat/daerah PEMBAYARAN THR ONTRACK Kinerja APBN TW I 2024 9001 : 2015 Pemberdayaan UMKM & Digitalisasi Pembayaran Sinergi kemenkeu satu GOES TO CAMPUS Kuliah Praktisi, Sinergi KPPN dengan IAIN Parepare
Keluarga Besar KPPN Parepare mengucapkan : Selamat Hari Raya Idul Fitri
SALAM INTRESS Kepala KPPN Par epar e FERRYAL RESQUE Hal. 3
Hal. 4
Isi DAFTAR 06 08 Belanja Negara Triwulan I Masih On Track Salur THR dan THR Keagamaan 2024 KPPN Buka Layanan Diluar Jam Kerja 10 Rame-Rame LPJnya Migrasi dari SPRINT ke Aplikasi SAKTI 11 Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 KPPN Gelar Stakeholders Day Mengapresiasi Satker dengan IKPA Terbaik 12 13 10 Nominator IKPA Terbaik Semester II TA 2023 14 Digipay, KKP & CMS Mulai dari Kemenkeu Satu 17 Kuliah Praktisi Sinergi KPPN dan IAIN Parepare 19 Jambore Intress Sulsel 2024 21 Pelantikan Pejabat Fungsional Ditjen Perbendaharaan 24 Cara Tak Biasa KPPN Pare-Pare Mengisi Ramadhan 29 Menilik Juknis Pemberdayaan UMKM 31 Kaleidoskop Triwulan I Tahun 2024
BELANJA NEGARA TRIWULAN I MASIH ON TRACK Edisi VII eperti biasa, KPPN Parepare setiap bulan menggelar press release APBN yang dihadiri secara on the spot para awak media, sekaligus Kemenkeu Satu. Namun, Triwulan I 2024 ini sedikit berbeda, di samping dilaksanakan secara kolaboratif dengan Kemenkeu Satu Parepare, juga dihadiri oleh seluruh pejabat dari BPS lingkup Ajatappareng. Tak heran, press rilis ini mendapat perhatian yang cukup dari insan media dengan banyak termuat di media cetak, online, televisi dan radio. S Kinerja APBN Triwulan I 2024 pada KPPN Parepare kembali dirilis. Kepala KPPN Ferryal Resque menyampaikan bahwa hingga akhir Triwulan I 2024 ini, progres belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, masih on track. Artinya realisasi belanja yang diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat, telah disalurkan ke instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lingkup Ajatappareng (Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang dan Enrekang) dalam prosentase tertentu. “Alhamdulillah, kinerja KPPN dalam mengawal belanja negara masih tetap solid. Teman-teman pegawai juga menunjukkan kinerja terbaiknya, apalagi dalam mengawal belanja pegawai di bulan Ramadhan ini”. Kata Ferryal disela-sela kesibukan membayar THR keagamaan 2024. KPPN Parepare merilis belanja negara per 27 Maret 2024, terkhusus belanja pemerintah pusat telah terealisasi sejumlah 26% dari pagu. Tahun 2024, pagu belanja pemerintah pusat yakni sekitar 1,4 triliun, telah dapat direalisasikan sebesar 342,2 miliar. Realisasi ini terdiri dari belanja pegawai sebesar 26%, belanja barang 34%, belanja modal sebanyak 3%, dan bantuan sosial sebesar 56% dari pagu belanja. Berikut ini grafik pagu dan realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Parepare per 27 Maret 2024: Hal. 6
Edisi VII Sementara itu, Dana Alokasi Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non fisik masing-masing memiliki pagu sebesar 416 miliar dan 732 miliar. Untuk DAK Non fisik sampai akhir triwulan I telah dapat direalisasikan sebesar 118 miliar atau sekitar 16%. Dana Desa dari total pagu sebanyak 260 miliar telah direalisasikan sebesar 34% atau sekitar 84 milliar. Untuk Dana Insentif Fiskal, hingga 27 Maret 2024 belum ada realisasi menunggu rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta. (*) BELANJA NEGARA ... Dana bagi hasil dengan pagu sekitar 62,4 miliar, telah direalisasikan 6% atau sebesar 3,9 miliar. Dana alokasi Khusus (DAU) yang diperuntukan penggunaannya atau tidak diperuntukkan penggunaannya memiliki pagu 2,9 trilyun telah direalisasikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 20% atau sebanyak 585 miliar. Pagu DAU per masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat dalam grafik berikut : Selain belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD) yang disalurkan kepada pemerintah daerah lingkup kerja KPPN Parepare, juga menunjukkan progres yang baik. Jika belanja pemerintah pusat menunjukkan realisasi 26%, maka transfer ke daerah menunjukkan realisasi sebesar 18%. Sebagaimana diketahui, bahwa tahun 2024 ini KPPN Parepare menyalurkan transfer ke daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal. Dana TKD yang tersebar untuk 5 kabupaten/kota memiliki pagu belanja tahun 2024 sebesar 4.471.541.109.000. Hal. 7
Edisi VII SALUR THR & THR KEAGAMAAN 2024 enjelang Hari raya Idul Fitri 1445 H, KPPN Parepare mulai menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. KPPN Parepare mempedomani juknis tersebut dengan melaksanakan penyaluran THR dan THR Keagamaan dengan durasi waktu yang secepat yang diharapkan stakeholder, as soon as possible (ASAP). KPPN Parepare memprioritaskan pelaksanaan pembayaran THR dan THR Keagamaan berkoordinasi dengan satker lingkup kerjanya. Hal ini dilakukan guna akselerasi percepatan penyaluran sehingga dapat langsung berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. M Petunjuk Teknis dalam PMK diatas, mengatur tentang mekanisme penyaluran oleh Bendahara Umum Negara (BUN) antara lain, satker melakukan rekonsiliasi gaji THR dan THR Keagamaan, Surat Perintah membayar (SPM) menggunakan aplikasi versi terbaru, satker dapat diajukan THR mulai 22 Maret 2024 serta pemrosesan lebih lanjut dilakukan mengikuti pengaturan jam layanan. Selain itu, PMK juga mengatur percepatan penyelesaian pembayaran dimana KPPN membuka layanan mulai pukul delapan pagi sampai pukul 15.00 sesuai ketentuan yang berlaku. KPPN juga dapat membuka layanan diluar jam kerja yakni pada hari libur nasional atau hari Sabtu-Minggu setelah mendapat izin dispensasi dari Kepala Kanwil DJPb. Dalam hal ini, KPPN Parepare melaksanakan penambahan jam kerja pada Sabtu-Minggu tanggal 23 dan 24 Maret 2024. Hal. 8
Edisi VII SALUR THR... Selain melakukan pembayaran THR belanja pemerintah pusat, KPPN Parepare juga menyalurkan THR & THR Keagamaan tahun 2024 untuk belanja pemerintah daerah melalui DAU (Dana Alokasi Umum) per pemerintah daerah (pemda). Beberapa pemda yang menjadi lingkup kinerja KPPN Parepare terutama dalam penyaluran THR tahun ini adalah Kota Parepare, Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang. Masing-masing pemda menerima DAU untuk THR & THR Keagamaan sebagai berikut: KPPN Parepare menyalurkan THR dan THR Keagamaan tahun 2024 sebanyak Rp115.931.148.823,- untuk pemerintah daerah dengan 22.796 penerima, terdiri dari 3.395 di Kota Parepare, 5.872 penerima di Kabupaten Pinrang, 3.926 penerima di Kabupaten Barru, 4.586 penerima di kabupaten Sidrap dan 5.017 penerima di kabupaten Enrekang. Kelima Pemda ini menerima kucuran dana THR pemerintah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) pada awal bulan April 2024. Dengan dilakukan pembayaran THR dan THR Keagamaan tahun 2024 baik pada belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, KPPN Parepare berhasil membukukan sebesar Rp157.842.840.480,- untuk keseluruhan ASN dan Non ASN sebanyak 33.650 penerima. Sehingga semua ASN dan Non ASN lingkup KPPN Parepare dapat menikmati THR jauh-jauh hari sebelum hari raya. THR BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Untuk belanja pemerintah pusat, KPPN Parepare telah menyelesaikan penyaluran THR & THR Keagamaan tahun 2024 sebanyak 10.854 penerima atau 100%, yang terdiri dari PNS, TNIPolri, PPPK, PPNPN dan Tukin. Sementara itu, besaran THR & THR Keagamaan tahun 2024 yang disalurkan KPPN sebanyak 41.911.691.657. Tabel dibawah ini menerangkan jumlah penerima per jenis THR, besaran rupiah yang disalurkan serta presentasi dari masing-masing jenis penerima. Berikut ini grafik yang menunjukkan posisi penerima THR & THR Keagamaan tahun 2024. Hal. 9
Edisi VII eiring dengan perkembangan teknologi, Aplikasi SAKTI terus berbenah. Melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S74/PB/PB.3/2024 tanggal 22 Februari 2024 hal Pelaksanaan Roll Out Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran melalui SAKTI serta Piloting Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Bendahara BLU melalui SAKTI, ditetapkan bahwa mulai Periode Februari 2024 penyampaian dan validasi seluruh LPJ Bendahara Pengeluaran dilakukan melalui aplikasi SAKTI. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPN Pare-Pare mengadakan Sosialisasi Migrasi Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran pada Senin, 4 Maret 2024 secara daring melalui Aplikasi Microsoft Teams Meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja yang ikut dalam migrasi penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi SAKTI. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala KPPN Pare-Pare, Ferryal Resque. Dalam Sambutannya, disampaikan tujuan untuk migrasi ini adalah menyederhanakan proses penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara, alur validasi LPJ Bendahara oleh KPPN, mendorong akurasi data yang terintegrasi di sisi satker dan BUN, menambahkan fungsi Monitoring Pengelolaan Kas Bendahara secara lebih detail dan realtime, serta mengurangi risiko kegagalan penyampaian LPJ Bendahara. Untuk itu pada penyampaian LPJ bulan Februari 2024, yang akan disampaikan pada bulan Maret, seluruh satker harus menyampaikan LPJ Bendahara Pengeluaran melalui Aplikasi SAKTI. S Materi serta bimbingan teknis dilanjutkan oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Desi Ariyanti beserta Staf, Mustika Sari. Seluruh peserta dibimbing langsung secara bertahap terkait tata cara penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi SAKTI bersamaan dengan penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran periode Februari 2024. Hingga tanggal 15 Maret 2024, seluruh satuan kerja KPPN Pare-Pare telah menyampaikan LPJ Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu. Dengan demikian tujuan terlaksananya kegiatan ini telah tercapai, yakni proses penyampaian dan validasi LPJ Bendahara berjalan dengan efektif dan efisien. Hal. 10
Edisi VII Sebagaimana diketahui, bahwa sejak tahun 2018 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mendapatkan akreditasi ISO tersebut, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. Unit vertikal di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Sertifikat Implementasi SMM ISO 9001:2015 adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 merupakan integrasi dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, rencana kegiatan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, pencapaian dan pemeliharaan kebijakan atau arah perusahaan/organisasi yang harus memenuhi persyaratan klausul ISO 9001:2015. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di KPPN Parepare pada tanggal 6-8 Maret 2024 secara on the spot. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada stakeholder, disamping juga menjaga dan mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 yang telah diperoleh seluruh KPPN lingkup Sulawesi Selatan, termasuk Parepare. Dalam pelaksanaan monev SMM ISO 9001:2015 di KPPN Parepare ini, terdapat 27 komponen yang menjadi objek monev, antara lain Internalisasi Pedoman Mutu, Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu, Dokumen Induk Internal, Bukti Rapat Tinjauan Manajemen, Jadwal Pemeliharaan Tahunan, Kartu Pengawasan Pemeliharaan, Form Usulan Perbaikan Peralatan dan Mesin, Rekap Hasil Perbaikan, Daftar Rekanan Terpilih, Evaluasi Rekanan, Daftar Induk Catatan Mutu, Sasaran Mutu, Form Evaluasi Efektivitas Pelatihan Pegawai, Form Usulan Perubahan Dokumen, Piagam Manajemen Risiko, Laporan Pemantauan Penanganan, Survei IKM, Form Jadwal Pengujian Kepatuhan Tahunan, Surat Tugas Pengujian Kepatuhan, Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan, rekap hasil pengujian kepatuhan, Form Tindakan Perbaikan, Form Riwayat Pengaduan yang Pernah Diterbitkan, Laporan Pengaduan dan Surat Keputusan Penunjukan Pengendali Dokumen. Dari 27 komponen diatas, KPPN Parepare dinyatakan tidak terdapat ketidaksesuaian minor maupun mayor dari pelaksanaan sistem manajemen mutu atau tugas dan fungsi KPPN. Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil monitoring dan evaluasi yang baik di KPPN.KPPN Parepare dinyatakan telah melakukan tahapan penerapan penyusunan dokumen dan pelaksanaan atas pedoman mutu SMM ISO 9001:2015 secara komprehensif. Dokumen Induk Internal, Pedoman Umum, dan Kebijakan Mutu telah sesuai dengan kondisi existing. Harapan Kepala KPPN kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kinerja dan menjaga layanan terbaik kepada stakeholder dan mendokumentasikan kegiatan dan tugas-tugas sesuai standar SMM ISO 9001:2015.(*) Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque bersama Tim Monev Kanwil : Saiful & kadek Ariase Hal. 11
Edisi VII PPN Parepare kembali memberikan apresiasi pada satuan kerja yang memiliki nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Semester II tahun 2023 ada Acara Stakeholders Day di Aula KPPN Parepare, Kamis (29/2) ini. Dalam pemberian penghargaan ini, terdapat 4 satker yang memiliki nilai IKPA Sempurna. Keempat satker ini adalah Polres Kabupaten Barru, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap, Rumah Tahanan Negara Enrekang dan Rumah Tahanan Negara Barru. Satuan kerja yang memperoleh nilai 100 ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala KPPN Parepare. Selain itu, Apresiasi juga diberikan Kepala KPPN untuk 10 satker dengan nilai IKPA terbaik antara lain Polres Sidrap dengan nilai IKPA 98.94, BPS Pinrang 99,11, KPKNL Parepare, 99,29 Pengadilan agama parepare 99,47 Pengadilan agama Pinrang 99,84 Pengadilan agama parepare 99,95 Pengadilan agama Pinrang 99,96 Rutan Rapang 99,98 Pengadilan Negeri Pinrang 99,98 Lapas klas 2 parepare 99,99. K “Saya ucapkan terimakasih atas capaian kinerja pada unit masing-masing. Capaian kinerja ini secara agregat telah menyumbang peran Kinerja KPPN secara nasional. KPPN parepare secara nasional memperoleh nilai 93 lebih tinggi dari rata-rata nasional.” Kata Ferryal Resque Kepala KPPN Parepare. Pemberian penghargaan KPPN Parepare kepada satker merupakan program rutin yang disamping mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kinerja juga sebagai bagian dari evaluasi KPPN dalam mengukur kinerja. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang menjadi satuan ukur kinerja pada satker, memiliki 3 Aspek penilaian antara lain Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan anggaran. Masing-masing Aspek tersebut memiliki unsur-unsur yang digunakan dalam penilaian seperti Deviasi halaman III DIPA, revisi Anggaran, UP/TUP, belanja kontraktual, dispensasi SPM, capaian output dan lain lain.(*) Mengapresiasi Satker dengan IKPA Terbaik Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque membuka acara Stakeholders Day dengan tema Penghargaan Satker dengan IKPA Terbaik, didampingi pejabat pengawas yakni Fajar Hatmadi Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal dan Dhani Ramdhani Kepala Seksi Pencairan Dana. Ferryal Resque menyampaikan ucapan terimakasih kepada satker yang telah mendapatkan nilai IKPA terbaik, dan berharap kinerja berikutnya dapat ditingkatkan sehingga secara agregat dapat mendukung kinerja KPPN di tingkat nasional. Hal. 12
Edisi VII Rutan Barru Rutan Enrekang BPS Sidrap Polres Barru NILAI 100 PERINGKAT 1 Lapas Kls IIA Parepare NILAI 99,99 PERINGKAT 2 Pengadilan Negeri Pinrang Rutan Rappang NILAI 99,98 PERINGKAT 3 Pengadilan Agama Pinrang NILAI 99,96 PERINGKAT 4 Pengadilan Agama Parepare NILAI 99,95 PERINGKAT 5 Pengadilan Agama Pinrang NILAI 99,84 PERINGKAT 6 pengadilan Agama Parepare NILAI 99,47 PERINGKAT 7 KPKNL Parepare NILAI 99,28 PERINGKAT 8 BPS Pinrang NILAI 99,11 PERINGKAT 9 Polres sidrap NILAI 98,94 PERINGKAT 10 10 NOMINATOR IKPA TERBAIK SEMESTER II TA 2023 Hal. 13
Edisi VII Gambar : Kartu Kredit Pemerintah yang digunakan Pejabat Pengadaan KPPN dalam transaksi pembelian barang & jasa menggunakan dana APBN DIGIPAY, KKP & CMS Mulai dari Kemenkeu Satu Zaman selalu berubah. Perkembangannya menuntut semua sektor mengikuti perubahan, tak terkecuali pemerintah dalam menghadapi tantangan kinerja dan perilaku pasar. Muncullah marketplace pemerintah yang disebut digipay (Digital Payment) seperti market yang lain : lazada, shopee, buka lapak, blibli, toko pedia dll. KPPN Parepare menginisiasi Kemenkeu Satu Parepare untuk memulai menggunakan digitalisasi dalam pelaksanaan belanja APBN. Bukan sekedar penggunaan Marketplace Digipay saja, namun juga penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS). Hal ini mempedomani penggunaan sistem cashless dalam transaksi belanja yang bersumber dari dana APBN. Pertemuan Kemenkeu Satu Parepare yang dilaksanakan 26 Maret 2024 di Aula KPPN, dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion yang dihadiri oleh perwakilan Pajabat dan Pegawai : KPPN, KPP Pratama, KPBC dan KPKNL. Masing-masing pimpinan unit menyampaikan kinerjanya terkait penggunaan digipay, KKP dan CMS. Hal. 14
Edisi VII Sedangkan KPPN yang menjadi narasumber kali ini, telah melakukan pelaksanaan anggaran dengan digitalisasi pembayaran Digipay sebanyak 25 kali tahun 2024, 93 penggunaan CMS dan 20 kali penggunaan KKP. Kepala KPPN menampilkan data, sekaligus melakukan evaluasi atas penggunaan digitalisasi pembayaran dengan memulai satker dari Kementerian Keuangan (BA.15) dikarenakan masing-masing unit berada dalam satu atap yang sama, Kemenkeu. KPKNL Parepare selama ini belum melakukan transaksi menggunakan Digipay, tapi telah menggunakan CMS sebanyak 390 kali dan KKP 1 kali di tahun 2024 ini. Sementara itu untuk KPBC terdapat transaksi menggunakan CMS sebanyak 275 kali. Namun untuk penggunaan digipay dan KKP masih Nihil (belum ada transaksi). Untuk KPP Parepare, hingga saat FGD dilaksanakan belum memiliki realisasi pelaksanaan anggaran yang menggunakan digitalisasi, baik Digipay, KKP dan CMS. Posisi Nihil. Kepala KPPN Parepare Bapak Ferryal Resque menyampaikan data-data yang ada pada KPPN terkait dengan digitalisasi pembayaran melalui Digipay, KKP dan CMS. KPPN Parepare Kepala KPP Pratama Parepare, Bapak helmi menerangkan tentang digitalisasi pembayaran yang dilakukan bendahara KPP. Kepala KPP mengakui bahwa selama ini belum menyentuh ranah digitalisasi dalam pembayaran, baik Kartu Kredit KPP Pratama Parepare DIGIPAY.. Pemerintah (KKP), Digipay dan CMS. Sehingga data dari KPPN bahwa masih nihil, dibenarkan adanya. Dalam hal ini kepala KPP menjelaskan bahwa masih dalam proses komunikasi dengan bank mandiri selaku bank operasional KPP. Beberapa waktu lalu, kepala Bank Bandiri Area Sulawesi hadir dan dipertanyakan tentang KKP, dan CMS, namun belum selesai prosesnya. Bapak helmi belum terlalu mendetailkan tentang CMS, KKP & digipay di Lingkup KPP, karena hingga saat kegiatan ini dilangsungkan masih fokus pada target penerimaan negara. Tahun 2024 ini pernah menggunakan sekali kartu kreditnya. Kendala penggunaan KKP dirasakan oleh KPBC, yakni tentang jenis transaksi yang dapat menggunakan KKP. Di Kota Parepare tidak semua tenant yang menjadi obyek transaksi telah dapat diakses menggunakan KKP. Sehingga hanya belanja tertentu saja, seperti tiket pesawat. Dan hal itu jarang di triwulan I karena memang tidak ada pemberangkatan keluar kota, baik kepala kantor maupun pegawai lain. Untuk CMS, kepala KPBC menyampaikan bahwa penggunaan CMS lebih sering dilakukan. Selama tahun 2024, telah menggunakan CMS sebanyak 275 kali. Hal ini diakui bahwa CMS sangat membantu kinerja bendahara terutama dalam menyetor penerimaan negara (PNBP) ke kas negara. KPBC Parepare Kepala KPPBC Dawny Murbagio menyampaikan terkait digitalisasi pembayaran. Bahwa di KPBC, bendahara jarang menggunakan KKP. Namun bukan berarti nihil penggunaan. Hal. 15
Edisi VII DIGIPAY.. Diakui oleh kepala KPKNL, bahwa digipay dan KKP kurang mendapat perhatian, seperti monev. Jika sering di monev, bisa menjadi masukan tersendiri untuk digunakan sehari-hari. Kegiatan seperti sekarang ini, merupakan monev yang baik yang memacu unit kemenkeu satu untuk maksimalkan digitalisasi pembayaran. KPKNL selama tahun 2024, lebih banyak menggunakan fasilitas CMS dalam melakukan penyetoran uang jaminan lelang oleh bendahara penerimaan. CMS telah dilakukan sebanyak 390 transaksi selama 2024 ini. Diakui bahwa CMS sangat efektif dipergunakan oleh bendahara penerimaan untuk menyelesaikan tugasnya. (*) Kepala KPKNL Parepare Rofiq Hamdani menyampaikan progres digitalisasi pembayaran menanggapi data yang diberikan kepala KPPN sebelumnya. Kepala KPPN sangat berterimakasih mendapat ‘surat cinta’ yang menginformasikan penggunaan KPKNL Parepare digitalisasi yang belum optimal sehingga akan menjadi perhatian tersendiri di samping kinerja-kinerja yang lain. Selama ini KPKNL telah menggunakan KKP dan CMS. Meskipun tidak sering menggunakan KKP, namun dalam moment tertentu akan digunakan seperti saat beli tiket pesawat baik untuk dirinya sendiri maupun pegawai lainnya jika mendapat penugasan keluar kota. Inibeberapakeuntunganyang diperolehUMKMapabila bergabungdenganDigipay antaralain:Kepastian pembayaran(platform menyediakanscheduled payment),peluangjadi rekanan dibanyakSatker (openandfree marketing),danBankLending Facility(pinjamanbagivendor daribankmitra). Digital Payment-Marketplace mengintegrasikan satuan kerja/kantor pemerintahan sebagai pengguna Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN), UMKM sebagai penyedia barang/jasa, dan perbankan sebagai saluran pembayaran dalam satu ekosistem. Hal. 16
Edisi VII Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan dan dalam rangka perluasan edukasi pengelolaan keuangan negara, KPPN Parepare bekerjasama dengan IAIN Parepare menyelenggarakan Kuliah Praktisi Kemenkeu Corporate University - Treasury Goes To Campus di Gedung Perpustakaan IAIN Parepare, Jum’at 01 Maret 2024. Acara yang dihadiri sejumlah pejabat dan pegawai KPPN, disambut baik oleh Wakil Rektor I Dr. H. Saepuddin., S. Pd., M. Pd, Wakil Dekan dan beberapa dosen. Hadir pula sebagai peserta kuliah Praktisi yakni 150 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari berbagai jurusan. Dipandu oleh Master of ceremony Kurni mahasiswa FEBI semester akhir, acara berlangsung mulai jam 9.00 sampai 11.30 wita. Sebelum Kuliah Praktisi masuk ke sesi inti, diberikan sambutan oleh Kepala KPPN dan Rektor IAIN yang diwakili oleh Warek I. Kuliah Sinergi KPPN & IAINKepala KPPN Ferryal Resque memberikan kuliah tentang APBN kepada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Hal. 17
Edisi VII “Hari ini kami hadir di IAIN Parepare dalam rangka pelaksanaan Program Perluasan Edukasi Keuangan Negara, terutama APBN dan pengelolaannya di pemerintah Pusat maupun daerah. Kami harap program yang kita kemas bersama dengan nama Kuliah praktisi ini, dapat diserap oleh para Mahasiswa sebagai bagian dari peningkatan literasi bidang keuangan negara” Kata Ferryal dalam sambutannya. Selanjutnya, Wakil Rektor I memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya, Wakil rektor I mengatakan bahwa di FEBI ini terdapat Indikator Kinerja Utama yang dapat disinergikan dengan para praktisi. Kampus IAIN ini memiliki Indikator kinerja utama yang salah satunya adalah menghadirkan praktisi. Terutama FEBI paling banyak menghadirkan praktisi utk mengajar sebagai dosen luar biasa. Modelnya bisa macam-macam, dalam bentuk mengajar materi perkuliahan atau bisa Kuliah praktisi seperti sekarang. Ini utk meningkatkan literasi kita semua terutama mahasiswa FEBI. “Jika sebelumnya interaksi KPPN dengan IAIN sebatas pengajuan dan pencairan dana APBN, sekarang ada kuliah praktisi.Nah..iniberartiadakemajuaninteraksi”kataWarekIDrSaepuddin. Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque menyampaikan bahwa Program Kemenkeu Corporate University (Corpu) - Treasury Goes to Campus merupakan kegiatan mandatory yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsepsi pengelolaan keuangan negara secara komprehensif dan terkini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan literasi dan kontribusi mahasiswa, dan mendorong amplifikasi konten positif terkait kebijakan keuangan negara. Kuliah... Lebih lanjut Warek I juga berharap para mahasiswa dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik baiknya karena hal keuangan negara merupakan keniscayaan yang harus dimengerti dan dipahami baik pemahaman secara umum tentang keuangan negara itu sendiri maupun tugas-tugas kemenkeu dan peran KPPN. Kuliah Praktisi yang pertama kali digelar di tahun 2024 ini menghadirkan narasumber Pejabat Fungsional Andi Ramlang Pettalili dan Kepala KPPN Ferryal Resque. Selanjutnya materi direview dengan menggunakan platform games quizizz yang langsung dapat dievaluasi hasilnya dengan sangat menarik.(*) RAPMetLaAlilNi G Andi Hal. 18
Edisi VII Dalam rangka mewujudkan insan perbendaharaan yang kuat dan tangguh baik secara fisik maupun intelektual, Kanwil Ditjen perbendaharaan Sulsel menyelenggarakan Jambore Intress Sulawesi Selatan (JISS) 2024 diikuti KPPN Parepare dan seluruh KPPN lingkup Sulawesi Selatan di Skuadron Angkatan Udara Maros, 24 Februari 2024. Wujudkan Insan Perbendaharaan Wujudkan Insan Perbendaharaan Lebih dari 230 pegawai Ditjen Perbendaharaan se Sulawesi Selatan dari KPPN makassar I, Makassar II, Parepare, Palopo, Bantaeng, Bone, Makale, Sinjai dan Benteng, pukul 06.00 Wita berkumpul di Gedung Keuangan Negara II Makassar untuk persiapan keberangkatan. Hal. 19
Edisi VII Hal. 20
Edisi VII Akbar, Kepala Sub Bagian Umum KPPN Parepare, merasa bangga dan bahagia. Pasalnya, staf andalan di bidang keuangan alias bendahara KPPN Parepare, per hari ini (kamis 28 Maret 2024) akan dilantik sebagai Pejabat Fungsional. Ditjen Perbendaharaan Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-28/PB/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain, Bendahara KPPN Parepare Desy Arisandi diangkat sebagai pejabat fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir di KPPN Parepare. Pelantikan dilaksanakan pada Kamis, 28/3 secara hikmat di Aula KPPN Parepare oleh Kepala KPPN, dan diambil sumpah Jabatan di hadapan rohaniawan dari kementerian agama Kota Parepare. Akbar, Kepala Sub bagian Umum yang menjadi Person In Charge (PIC) pelaksanaan kegiatan menyiapkan kelengkapan prosesi pelantikan dan mengkoordinasikan para saksi, rohaniawan serta para petugas pelaksana pelantikan agar dapat berjalan secara tertib dan hikmat. “Kami siapkan sebaik mungkin dari kemaren, agar pelantikan dapat hikmat dan berkesan sehingga menjadi memory yang baik terutama buat bu Desy Arisandi” Hal. 21
Edisi VII “Denganpelantikanini sayaharap Bu Desy Arisandi terus mengedepankanIntegritas dankapasitas. Selama ini Bu Desy Arisandi sudah melaksanakankinerja dengansangat baik, danhari ini diberikanamanahlebih besar sebagai pejabatfungsional. Mudah-mudahanke depanlebih kontributif mendukungkegiatan KPPN pareparesecara keseluruhanterutama dalam hal mengawal APBN” Acara pelantikan dimulai pukul 10.30 Wita dengan Master of ceremony Nurfadhilla, pembacaan Surat Keputusan Dirjen Perbendaharaan Mustika sari, Pembacaan doa oleh Dayamin, dan penandatanganan berita acara pelantikan di hadapan Kepala KPPN Ferryal Resque dan Saksi-Saksi yakni Kepala Sub Bagian Umum Akbar dan Kepala Seksi Bank Kiswan Purwanto. Sebelum Penandatanganan Berita Acara, Kepala KPPN mengambil sumpah jabatan yang dilakukan dihadapan rohaniawan dari Kementerian Agama Kota Parepare. Ferryal juga memberikan arahan khusus untuk pejabat baru Desy Arisandi dalam mengemban tugas yang baru, untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik dan tetap memiliki kontribusi yang tinggi dalam penyelesaikan kinerja terutama bidang keuangan (bendahara). Secara terpisah, Desy Arisandi mengungkapkan rasa syukurnya mendapat perhatian dari Direktorat Jenderal perbendaharaan. Baginya, Ini adalah amanah baru sehingga harus mempersiapkan diri dengan lebih matang. “Semoga dengan jabatan yang baru ini, saya dapat bekerja dan berkinerja secara optimal untuk mengawal APBN di KPPN Parepare” pungkas Desy.(*) Hal. 22
“Terimakasih atas kepercayaan dari Kementerian Keuangan terutama Ditjen Perbendaharaan. Semoga dengan jabatan yang baru ini, saya dapat bekerja dan berkinerja secara optimal untuk mengawal APBN di KPPN Parepare” Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir Pada KPPN Parepare Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep-28/PB/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain Pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Program Diploma Keuangan Spesialisasi Perbendaharaan Negara Desy Arisandi [email protected] Kontak 0812******10 Jalan Karaeng Burane Nomor 20 Kota Parepare Hal. 23
Edisi VII 1. Buka Puasa bersama Kemenkeu Satu Parepare diinisiasi KPPN dalam rangka menjalin silaturahmi dan menguatkan soliditas di lingkungan Kementerian Keuangan. sebagaimana arahan Menteri Keuangan, bahwa setiap unit kementerian hendaknya meniadakan silo-silo yang hanya akan mengakibatkan menjauhkan sinergitas dan kolaborasi. Sementara kinerja utama Kementerian adalah mengawal keuangan negara yang prudent dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hal tersebut menjadi kinerja bersama saling bertautan. Hal. 24
Edisi VII Buka Puasa yang dilaksanakan pada Selasa 26 Maret 2024 bertempat di Aula KPPN Parepare, dimulai pada pukul 16.30 Wita yang juga dimanfaatkan dengan melakukan diskusi yang dikemas dalam focus group discussion (FGD) dengan mengambil tema digitalisasi pembayaran dan sinergi pemberdayaan UMKM lingkup Kemenkeu Satu. Kepala KPPN Parepare, Bapak Ferryal Resque dalam diskusi memaparkan tentang progres kinerja unit Kemenkeu Satu dalam pengelolaan UP-TUP dengan menggunakan CMS, KKP dan Digipay. Kepala KPPN mengharapkan dengan diskusi ini dapat mendengar langsung dari unit kemenkeu satu tentang permasalahan/kendalam dalam pemanfaatan fitur cashless tersebut. Disamping itu, hal pemberdayaan UMKM juga menjadi sorot kedua pembahasan karena masing-masing unit kemenkeu satu memiliki peran yang berbeda namun memiliki kesamaan tujuan yakni melakukan pendampingan UMKM. Dalam diskusi pemberdayaan UMKM, masingmasing unit memiliki peran tersendiri dalam melakukan pendampingan. Seperti halnya di KPKNL, cara yang dilakukan dalam melakukan pemberdayaan UMKM yakni dengan mengenalkan UMKM dengan cara marketing terkini yakni melalui lelang.go.id. Demikian pula Bea Cukai (KPBC), cara yang ditempuh dalam pendampingan UMKM adalah dengan sosialisasi eksport. KPBC selain melakukan sosialisasi juga memberikan informasi yang dibutuhkan para pelaku usaha terutama untuk eksport, seperti informasi tentang komoditi dan tujuan ekspor serta aksesbilitasnya. Kemudian dari kantor pajak (KPP Pratama), melakukan sosialisasi perpajakan dan membantu pembuatan NPWP yang dibutuhkan pengusaha dalam meningkatkan perannya ditengah-tengah usaha. Sedangkan KPPN memiliki peran yang penting dalam mendorong UMKM menggunakan marketplace digipay dan penggunaan digitalisasi transaksi. Diskusi segera dihentikan menjelang adzan magrib. Peserta FGD mulai mempersiapkan diri untuk berbuka puasa, dengan mengawali berdoa, berdzikir untuk keberkahan puasa hari tersebut. Bintal yang dilaksanakan Kamis (29/2) di mushola KPPN Parepare ini diikuti pejabat, pegawai dan PPNPN merupakan kegiatan rutin bulanan. Selain kebutuhan pengisi ruhani individu pegawai juga merupakan kegiatan mandatory yang implementasinya dituangkan dalam peningkatan kinerja sehari-hari. Ceramah agama diisi oleh Ustadz Bayu Widi Harsa mengupas tentang keutamaan Bulan ramadhan, dan poin poin penting yang harus ditanamkan dalam hati dan pikiran kaum muslimin. Keutamaan Bulan Suci ramadhan disampaikan Ustadz bayu antara lain pertama, terdapat satu malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan di dalamnya. Kedua, pada bulan ini, pintu-pintu kebaikan terbuka lebar dan pintu-pintu kemaksiatan ditutup. ”Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.” (QS. Al-Qadr: 1-3) Hal. 25
Edisi VII Dengan melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadhan dan shalat tarawih di malam harinya, seorang mukmin yang jujur dan amanah pasti akan berusaha menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Inilah yang menjadi salah satu nilai lebih dan keutamaan yang besar bagi bulan Ramadhan dari bulan-bulan lainnya. Keutamaan lainnya, di bulan Ramadhan, dapat dipastikan seluruh kaum muslimin akan berpuasa, kecuali bagi mereka yang memiliki halangan. Sedangkan puasa merupakan salah satu ibadah yang memberikan keutamaan dan manfaat besar bagi pelakunya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Semua amal anak keturunan Adam akan dilipatgandakan kebaikannya sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat. Kemudian Allah Azza Wajalla berfirman, ‘Kecuali puasa, maka ia untuk-Ku dan Aku yang akan memberikan pahalanya.’” (HR. Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151) Beberapa hal penting seputar Ramadhan yakni: Pertama, selain pahala dilipatgandakan padanya, kemaksiatan di dalamnya pun dosanya lebih berat. Ketika Allah menjadikan suatu waktu lebih agung dan lebih utama dari yang lainnya, maka kemaksiatan yang dilakukan di dalamnya pun dosanya menjadi lebih berat. Seorang muslim harus berhati-hati ketika ia sedang berada di bulan Ramadhan. Jangan sampai dirinya terjatuh ke dalam kemaksiatan yang Allah haramkan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengingatkan bahaya kemaksiatan yang dilakukan seseorang tatkala berpuasa, “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan keburukan atau kedustaan, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga.” (HR. Bukhari) Kedua, Ramadan adalah waktu di mana seorang muslim lebih dekat dengan Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah beramal dan memanjatkan doa. Saat bulan Ramadhan tiba, berusahalah untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta’ala. Isilah waktu yang ada untuk membaca Al-Qur’an, memperbanyak zikir, serta berdoa kepada Allah Ta’ala. Lihatlah bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita untuk lebih dekat dengan Al-Qur’an di bulan Ramadhan. Ketiga, pada malam harinya, jangan lewatkan untuk melaksanakan shalat tarawih berjamaah sampai imam selesai. Ada keutamaan khusus bagi siapa saja yang melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai selesai. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya siapa saja yang shalat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam (shalat malam) satu malam penuh.” (HR. An-Nasai no. 1364, Tirmidzi no. 806, Ibnu Majah no. 1327) Bayu Widi Harsa Seksi Pencairan Dana memberikan materi Bintal Ramadhan Hal. 26
Edisi VII Cara lain KPPN Parepare mengisi bulan ramadhan adalah dengan melakukan kegiatan sosial keagamaan. Hari ini, Jumat (5/4) KPPN Parepare melakukan kunjungan ke Pesantren Al Birru Kota Parepare untuk memberikan sejumlah donasi yang dihimpun dari kontribusi seluruh Pegawai dan PPNPN, sebagai tanda tali kasih mendukung pendidikan dan keagamaan Pesantren Al Birru. Sebagaimana diketahui, bahwa pesantren Al Birru didirikan 30 tahun yang lalu. Ustadz Gufron merupakan orang yang merintis pertama kali sehingga Al Birru berkembang, tidak sekedar sebagai pesantren yang mengajarkan anak-anak santri sholat dan mengaji. Namun juga menjadi institusi pendidikan yang telah didaftarkan dan diakui operasionalisasinya oleh Kementerian Pendidikan Kota Makassar. Kepala KPPN Parepare Ferryal Resque datang bersama perwakilan pegawai KPPN disambut hangat oleh pendiri yayasan dan segenap jajaran pengurus pesantren. Ferryal menyampaikan bahwa kehadiran KPPN di pesantren merupakan takdir yang telah ditentukan-Nya. “Begitu banyak pesantren dan panti di Kota Parepare, ternyata Allah mentakdirkan singgahnya disini (Al Birru).” Kata Ferryal. Kepala Sub Bagian Umum KPPN Parepare Akbar, yang menjadi PIC kegiatan, telah berkoordinasi sebelumnya dengan pengurus yayasan Rahmat, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Para Siswa SMP dan SMA Yayasan Al Birru yang sementara sedang istirahat dari pembelajarannya, dapat secara lepas bertatap muka dengan Kepala KPPN dan jajarannya. Pendiri Yayasan Al Birru Ustadz Gufron mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kepala KPPN yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada para santri. “Satu keyakinan saya saat pertama mau merintis pesantren yakni tidak ada manusia yg akan terlantarkan hal makan. Karena Allah menjamin, siapapun yang hidup pasti memiliki rizki. Ini terbukti, hari ini Bapak-ibu hadir memberikan donasinya, untuk anak-anak dapat memiliki energi cukup untuk belajar dengan adanya bahan pangan yang diberikan”. Kata Ustadz Gufron dalam sambutan hangatnya. Lebih lanjut, ustadz menyampaikan bahwa anakanak ini hadir di yayasan ada yang dari Enrekang, Luwu, Pinrang, Wajo, Palopo, Jeneponto dan lain-lain. Semua yang hendak masuk menjadi santri harus mematuhi tata tertib yang dikeluarkan yayasan. Hal. 27
Edisi VII Pesanttren Al Birru memiliki tata tertib yang harus dijalankan para santri nya. Bagi santri baru yang baru masuk, pesantren menetapkan 3 kewajiban yakni Sholat, Mengaji dan Sekolah. Jika tidak siap dengan ketentuan tersebut (3 syarat) makan pihak pesantren tidak bisa menerima. “ Anak-anak kalau mau enak-enak santai-santai belajar, jangan disini. Tapi kalau mau susahsusah belajar, pasti hasilnya bagus. Itu selalu kami dorong agar anak-anak tidak malas belajar” Lanjut ustadz Gufron. Secara terpisah, pengurus yayasan Rahmat menyampaikan bahwa di Yayasan ini ada 3 orang mualaf. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Di Yayasan ini semua santri berjumlah 86 orang, yang tinggal di pondokan bersebelahan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Nurjaya Kepala Sekolah SMP Al Birru juga hadir dalam pertemuan KPPN dan Pengurus Yayasan menyampaikan bahwa dirinya sudah bekerja sebagai kepala sekolah sejak 10 tahun yang lalu, tahun 2014. Nurjaya mengaku, selama mengajar anak sekolah, semua anak-anak belajar dengan baik. Adapun kenakalan yang terkadang muncul, masih berada dalam batas kewajaran dan tidak menjadi masalah yang berarti.(*) Hal. 28
Edisi VII MENILIK JUKNIS PEMBERDAYAAN UMKM Pemberdayaan UMKM Lingkup DJPB dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.01/2022. Dalam rangka efektivitas implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dipedomani petunjuk teknis Pemberdayaan UMKM nomor Kep112/PB/2023 tanggal 29 Desember 2023. Pemerintah memberi perhatian lebih pada sektor UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat. KMK 396 tahun 2022 yang ditindaklanjuti Kep 112 memiliki tujuan selain mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas, juga mendorong belanja pemerintah dan inklusi keuangan UMKM. Kegiatan pemberdayaan UMKM Direktorat Jenderal Perbendaharaan difokuskan pada Pemberdayaan UMKM yang masuk ke dalam kelompok Usaha Mikro yang merupakan 99,6% dari total usaha di Indonesia, yang mencakup 2 hal : Pemberdayaan UMKM dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Kanwil dan KPPN sebagaimana tugas rutin/eksisting yang telah dilaksanakan selama ini. Penguatan tugas dan fungsi tersebut disinergikan dengan pemberdayaan UMKM secara umum yang dilakukan oleh seluruh pihak di wilayah kerja Kanwil dan KPPN Pemberdayaan UMKM terhadap UMKM yang mendapatkan program pemberdayaan oleh Kanwil dan KPPN meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan,serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan UMKM Ditjen Perbendaharaan sesuai Kepdirjen Nomor Kep-112/PB/2023 Hal. 29
Edisi VII MENILIK .. Sejalan dengan KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan, kriteria pelaku UMKM yang digunakan dalam kegiatan Pemberdayaan UMKM Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengikuti klasifikasi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: UMKM Naik Kelas diartikan sebagai peningkatan usaha yang dialami oleh UMKM mulai dari awal pelaku UMKM merintis usaha yang membutuhkan bimbingan, kemudian berkembang sehingga dapat berusaha secara mandiri, dan terus meningkatkan produktivitas usahanya hingga dipasarkan ke luar negeri. Petunjuk Teknis ini menggunakan 3 (tiga) klaterisasi UMKM yang tertuang dalam KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Keuangan yaitu UMKM Rintisan, UMKM Siap Mandiri, dan UMKM Siap Ekspor. Pemberdayaan UMKM dapat dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan UMKM dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, mindset, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui pemberian fasilitas pendampingan usaha dan pembiayaan agar mampu meningkatkan kapasitas usaha. Secara umum, Pemberdayaan UMKM meliputi: Pendampingan & Pembiayaan Salah satu upaya pengembangan usaha UMKM guna mendorong peningkatan kapasitas usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan usaha yang intensif, komprehensif, dan spesifik mengikuti kebutuhan pengembangan usaha UMKM berkenaan. Tujuan utama Pendampingan Usaha adalah mendampingi pelaku UMKM sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dalam pengembangan usaha. Pendampingan Usaha yang intensif kepada UMKM ditujukan untuk memastikan pendampingan yang dilakukan benar-benar dilaksanakan oleh pelaku UMKM dalam rangka pengembangan usaha. Pendampingan diberikan secara komprehensif mulai dari aspek kewirausahaan, manajerial, promosi dan pemasaran, serta pembiayaan. Agar berjalan lebih efektif, pendampingan usaha didahului dengan melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan usaha. Hal ini penting untuk dilakukan karena setiap tahapan perkembangan usaha UMKM memiliki kebutuhan pendampingan usaha yang berbedabeda Pembiayaan kepada UMKM merupakan pendanaan eksternal yang diperoleh pelaku UMKM baik yang bersumber dari lembaga formal (e.g. Lembaga keuangan bank dan/atau non bank) maupun Lembaga informal. Untuk mengoptimalkan peran pembiayaan dalam pengembangan usaha, pelaku UMKM perlu memastikan skema pembiayaan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. Oleh karena itu, keputusan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan haruslah sejalan dengan proses pendampingan usaha. (des) Hal. 30
Hal. 31
Hal. 31
Hal. 32
Hal. 33
Hal. 34
Hal. 35
Hal. 36
Hal. 37
Hal. 38