Ajatappareng edisi Ke-3

EDISI KE-3 MARET 2023 SHADOW ORGANIZATION REGIONAL CHIEF ECONOMIST : TILIK KABUPATEN ENREKANG KELOLA TKD Dana transfer ke daerah mendorong konsumsi masyarakat berperan 13,57% atas pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini mengetengahkan pertumbuhan ekonomi Enrekang dan peran TKD dalam berbagai bidang pembangunan Implementasi shadow organization bertujuan untuk menyeleraskan struktur organisasi instansi vertikal DJPb dengan berbagai kebutuhan dan tantangan organisasi IMPLEMENTASI DANA ALOKASI UMUM Progres Penyaluran dana transfer ke daerah dalam bentuk DAU berupa Block Grant dan Specific grant Triwulan I 2023 19 TAHUN DITJEN PERBENDAHARAAN BERKARYA Dukung Transformasi Ekonomi dalam Kolaborasi Kemenkeu Satu APBN TAHUN 2022 DAN STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2023 REPRESENTASI MENTERI KEUANGAN DI DAERAH

PAREPARE TEMPAT UNTUK DIKUNJUNGI DI LIBURAN MUSIM KEMARAU INI SELAMAT HARI BAKTI PERBENDAHARAAN KE-19 Dukung Transformasi Ekonomi dalam Kolaborasi Kemenkeu Satu

Hal yang baru di tahun 2023 ini adalah peran sebagai shadow organization dimana KPPN sebagai the treasurer, Regional chief Economist, dan financial advisor. Juga dalam kinerjanya menyalurkan dana trasfer ke daerah yang berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan dana Insentif Fiskal. Hal ini membutuhkan kerjasama banyak pihak, seperti kolaborasi kemenkeu satu, Sinergi dengan Pemda, BPS dan seluruh satuan kerja dan stakeholder terkait. Peran-peran ini, akan dijabarkan dalam AJATAPPARENG edisi ke-3 secara lugas dan tuntas. ALIM AFIFI Kepala KPPN Parepare Tak terasa, tahun 2022 telah berlalu. Kinerja APBN tahun 2022 telah ditutup dengan capaian yang optimal. Laporan Keuangan Unaudited telah diselesaikan dengan tuntas. Itu artinya bahwa peralihan ke tahun 2023 telah memulai babak baru. Dengan semangat kinerja tahun 2022, kita songsong tahun 2023 dengan penuh optimisme dan menjadikan kinerja sebelumnya modal Kuat Merespon Tantangan Global di Tahun 2023. Chief Of Treasury and Financial Advisor Edisi ke-3, Maret 2023 02

PAREPARE DAFTAR ISI SALAM REDAKSI Kepala KPPN selaku Chief Of Treasury and Financial Advisor sekaligus penanggung Jawab Redaksi oleh Alim Aifi • Hal 2 TRANSFER KE DAERAH Implementasi TKD berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) di Wilayah Ajatappareng oleh Zahra Qurratu A • Hal 06 REGIONAL CHIEF ECONOMIST Tilik Kabupaten Enrekang: Pengelolaan TKD dalam Pembangunan oleh Desi Ariyanti • Hal 12 PRESS RELEASE APBN Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan Global di Tahun 2023 oleh Rosandi • Hal 16 01 BARONGKO Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited th 2022 oleh Mustika Sari • Hal 20 HARI BAKTI PERBENDAHARAAN Diisi rangkaian kegiatan seperti treasurer goes to campuz, cerdas cermat, dan Puncak Peringatan bersama Kanwil Sulsel oleh Nurfadhilla • Hal 23

SINERGI& Kolaborasi 7 FEBRUARI 2023 Kepala Kanwil DJPB dan Wali Kota Parepare Jejak Peristiwa 03

Jejak Peristiwa SINERGI& Kolaborasi 22 FEBRUARI 2023 Kepala KPPN & 10 KPA pagu terbesar 04

Jejak Peristiwa SINERGI& Kolaborasi 15 MARET 2023 Kepala KPPN, Pemda, Akademisi & BPS SEKDA ENREKANG REKTOR ITH KEPALA BPS ENREKANG 05

The TREASURER IMPLEMENTASI TKD DANA ALOKASI UMUM Dana Transfer ke Daerah merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana Transfer ke Daerah atau disingkat dana TKD yang ditransfer ke masingmasing pemerintah daerah memiliki beberapa bentuk penyaluran, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal/Daerah (DID). DAU yang mulai disalurkan melalui KPPN per awal Januari 2023 terdiri dari 2 macam bentuk penyaluran, yakni Block Grant dan Specific Grant . Edisi ke-3, Maret 2023 Zahra Qurrotu A'yun Pelaksana Seksi Bank 06

Dana Alokasi Umum (DAU) berbentuk Blok Grant atau tidak ditentukan penggunaannya, dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, belanja barang dan perjalanan. Sedangkan DAU berbentuk Specific Grant atau yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat, dialokasikan pada bidang-bidang tertentu antara lain: Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Kelurahan dan lain-lain. KPPN Parepare yang melingkupi 5 pemerintah Daerah (Ajatappareng) yakni Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang, telah memiliki pagu masing-masing berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Hingga Triwulan I berakhir (31 Maret 2023) telah dapat direalisasikan untuk beberapa komponen dana transfer ke daerah seperti DAU, DBH, DAK, Dana Desa dan DID. DANA ALOKASI UMUM The TREASURER Edisi ke-3, Maret 2023 Banjir Merusak infranstruktur jalan di Kota Parepare 07

Grafik diatas menggambarkan posisi pagu (warna biru) dan realisasi (warna orange). Secara umum, melihat tampilan data diatas dapat dikatakan bahwa realisasi DAU Triwulan I tahun 2023 telah menunjukkan progres yang cukup baik. Pagu total DAU wilayah Ajatappareng (5 kab/kota) sebesar Rp2.765.798.715.000,- dan telah direalisasikan oleh masing-masing pemda sejumlah total Rp749.534.988.896,- atau 27.10% dari pagu. Kabupaten Barru dari total pagu DAU sebesar Rp499.568.872.000,- telah direalisasikan sebesar 32% atau senilai Rp158.961.293.000,-. Kabupaten Pinrang dari total pagu sejumlah Rp698.457.413.000,- telah dapat direalisasikan sebesar 31% atau senilai Rp219.007.241.000,-. Kabupaten Sidrap telah dapat merealisasikan DAU triwulan I sebesar 26% atau sebesar Rp155.005.304.000,- dari pagu sejumlah Rp603.941.085.000,-. Begitu pula Kota Parepare dan Kabupaten Enrekang yang telah dapat merealisasikan DAU triwulan I sebesar 27% dan 19% dari masing-masing pagu sebesar 445.715.665.000 dan 518.115.680.000. The TREASURER Edisi ke-3, Maret 2023 Pagu & Realisasi 08

The TREASURER Edisi ke-3, Maret 2023 Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan peruntukkannya (Block Grant) telah secara rutin disalurkan KPPN. Terlihat dalam grafik, jumlah realisasi yang berimbang dengan ratarata 33% seluruh pemda. Kabupaten Barru, Pinrang, Sidrap, Enrekang dan Parepare telah melaksanakan pencairan (realisasi) sebesar 33%. Dapat dikatakan bahwa realisasi yang sama masingmasing pemda, boleh jadi dikarenakan DAU Block Grand terdapat alokasi pembayaran belanja pegawai (berupa gaji, tunjangan-tunjangan melekat dan lain-lain yang menguasai hajat hidup pegawai pemerintah daerah, sehingga rawan kita dikucurkan terlambat, hal ini dapat berdampak kurang strategis dalam mensupport pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Total Block Grant untuk wilayah Ajatappareng tahun 2023 yakni 2.035.890.184.000, terbagi dalam 5 wilayah kabupaten/Kota yakni Kabupaten Barru sebesar 388.444.759.000, Kabupaten Pinrang sebesar 499.387.419.000, Kabupaten Sidrap 436.017.386.000, Kabupaten Enrekang sebesar 357.086.390.000 dan Kota Parepare sebesar 354.954.230.000. Block Grant 09

The TREASURER Edisi ke-3, Maret 2023 Specific Grant Total pagu secara keseluruhan DAU Specific grant lingkup KPPN Parepare adalah 729.908.531.000 yang tersebar di 5 kabupaten/kota sebagaimana daftar diatas. Tercatat dari sumber aplikasi SAKTI triwulan I tahun 2023, bahwa pagu Kabupaten Barru sebanyak 111.124.113.000 dan telah direalisasikan sejumlah 29.479.709.000 atau sebesar 27%. Untuk Kabupaten Pinrang pagu sebesar 199.069.994.000 telah dapat direalilsasikan sejumlah 52.554.769.000 atau sebesar 26%. Sementara itu Kabupaten Sidrap dapat merealisasikan DAU Specific grant sebesar 9.666.176.000 dari total pagu sebesar 167.923.699.000. Sedangkan untuk Kota Parepare dan Kabupaten Enrekang memiliki pagu sebesar 90.761.435.000 dan 161.029.290.00 namun hingga akhir triwulan I belum ada realisasinya. Berkaitan dengan realisasi yang masih nihil triwulan I, KPPN berupaya melakukan koordinasi dan menjalin intimasi dengan pemda, sambil menunggu rekomendasi. Hal ini karena KPPN akan memproses apabila ada rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sementara itu, realisasi Specific Grant (DAU yang ditentukan penggunaannya) belum menunjukkan realisasi yang diharapkan. Terlihat di Kabupaten Enrekang dan Kota Parepare belum melakukan kegiatan pelaksanaan anggaran, atau realisasi 0%. Kabupaten Barru telah merealisasikan sebanyak 27% dari total pagu, Kabupaten Pinrang sebanyak 26% dan Kabupaten Sidrap 6%. 10

The TREASURER Edisi ke-3, Maret 2023 Terlihat dari diagram diatas, alokasi terbesar DAU Specific grant adalah dibidang pendidikan yakni sebesar 293.306.821.000 atau sebesar 40% dari total DAU Specific grant Ajatappareng. Sementara alokasi terkecil yakni bidang kelurahan sebesar 26.400.000.000 atau sebesar 3.6%. Alokasi DAU Specific grant terbesar kedua adalah bidang kesehatan yakni sebesar 215.971.341.000 dan kemudian disusul bidang pekerjaan umum sebesar 87.616.693.000 dan PPPK sebesar 106.613.676.000 Adapun realisasi per masing-masing bidang tersebut diatas, terbagi lagi dalam Kabupaten / Kota. Seperti bidang Pekerjaan umum, total pagu sebesar 87.616.693.000 dialokasikan ke seluruh pemda dengan proporsi masing - masing yaitu Pemda Barru 12.617.422.000, Pemda Pinrang 15.210.129.000, Pemda Sidrap 19.553.922.000, Pemda Enrekang sebesar 32.935.220.000 serta Pemda kota Parepare sebesar 7.300.000.000. Begitu pula untuk masingmasing bidang lainnya peruntukan Kabupaten/Kota wilayah Ajatappareng. Pagu DAU Specific grant untuk masing-masing Kabupaten/kota tersebut, teralokasi ke dalam beberapa bidang seperti Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kelurahan, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan PPPK. Berikut dibawah ini adalah alokasi pagu untuk bidang-bidang : 11

Tilik Kabupaten Enrekang Kelola Transfer Ke Daerah ISI OLEH Desi Ariyanti Enrekang adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Enrekang merupakan salah satu dari 5 kabupaten/kota lingkup KPPN Parepare. Secara statistik Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.784,93 km² dan memiliki penduduk sebanyak ± 230.600 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk cukup stabil yakni 0.85% setiap tahunnya. Data statistik berbicara, konsumsi pemerintah pusat dan daerah mendongkrak cukup signifikan pertumbuhan ekonomi. Dana transfer ke daerah yang mendorong konsumsi tersebut berperan 13,57% terhadap pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini mengetengahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang dan peran TKD dalam berbagai bidang pembangunan Awal tahun 2023, BPS Kabupaten Enrekang sempat merilis data kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Secara data, Kabupaten enrekang memiliki pertumbuhan ekonomi fluktuatif. Data dibawah ini menunjukkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 hingga tahun 2022 yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal Kabupaten Enrekang. Terlihat tahun 2022, pertumbuhan ekonomi sempat anjlok di angka 1.25. Hal ini dipengaruhi secara signifikan oleh pandemi covid19 yang secara nasional menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun seiring dengan pandemi yang berlalu, Kabupaten Enrekang mulai dapat tumbuh sebesar 6.36 tahun 2021 meskipun tahun 2022 kembali mengalami kontraksi di 3,71. Edisi ke-3, Maret 2023 Regional Chief Economist 12

Kabupaten Enrekang secara geografis memiliki topografi wilayah pegunungan. Sebesar 84% wilayah berupa pegunungan, selebihnya lembah dan dataran. Hal ini membutuhkan fokus pembangunan yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini pula yang menyebabkan kebutuhan akan sumber dana lebih banyak.Penduduk yang banyak bermukim di lereng-lereng pegunungan, membutuhkan akses infrastruktur yang lebih besar daripada pemukiman di dataran. Inilah tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan fasilitas-fasilitas umum yang memadai terutama bagi masyarakat yang banyak bermukim di lereng-lereng gunung tersebut. Regional Chief Economist Edisi ke-3, Maret 2023 Di Kabupaten Enrekang, ekonomi tumbuh dari beberapa sektor lapangan usaha. Sektor terbesar yang berpengaruh adalah pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang 21,72% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya sektor Perdagangan besar dan eceran sebesar 14,48% dan dilanjutkan dengan sektor konstruksi yang menyumbang sebesar 14,37%. Disamping 3 sektor tersebut masih ada beberapa sektor pertambangan dan jasa lainnya yang turut andil dalam pertumbuhan. Perkembangan TKD Kabupaten Enrekang Sebagaimana kita ketahui bahwa desentralisasi fiskal telah membawa angin segar bagi perekonomian daerah. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Meskipun tahun 2020 terdapat kontraksi persentase pertumbuhan ekonomi, namun hal tersebut disebabkan faktor eksternal yang dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi pemerintah daerah. Salah satu stimulus pemerintah pusat dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi adalah dengan Transfer ke Daerah (TKD). 13

Pemanfaatan dalam Sektor-Sektor Strategis Dana Transfer ke Daerah merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kabupaten Enrekang memanfaatkan Dana Transfer ke Daerah dengan maksimalisasi program dan sektor sebagaimana yang telahdirencanakan. Ada beberapa sektor yang menjadi konsen belanja TKD di Kabupaten Enrekang, antara lain Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Pekerjaan Umum, pertanian dan Lain-lain. Pemanfaatan di sektor Pendidikan antara lain untuk penyelenggaraan Pendidikan Non Fisik yakni Tunjangan Profesi Guru PNSD sebanyak 1689 Guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk 7308 Siswa, BOP Kesetaraan untuk 414 Siswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Regional Chief Economist Edisi ke-3, Maret 2023 Kebutuhan pemerintah daerah yang besar, ditopang dengan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Transfer Ke Daerah. Tahun 2020 sampai 2022, realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebanyak 84% berasal dari Dana Transfer ke Daerah. Pendapatan Asli daerah, menyumbang 16% keseluruhan realisasi pendapatan. Sehingga dapat dikatakan sumber utama pendapatan adalah TKD, berupa Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berikut ini realisasi Pendapatan Pemda Enrekang tahun 2020 sampai 2022 berasal dari TKD: Melihat data diatas, dapat dikatakan bahwa total realisasi pendapatan TKDD dari Tahun 2020 s.d 2022 cenderung mengalami penurunan, yakni mulai tahun 2022 sebesar 894,68, tahun 2021 sebesar 877,88 dan tahun 2022 sebesar 823,68 namun menurut sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang pada Tahun 2023 direncanakan meningkat dalam APBD 2023 sebesar 909,27 M. 14

Regional Chief Economist Edisi ke-3, Maret 2023 Pemanfaatan TKD di bidang Kesehatan, selain diperuntukkan pembayaran Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan, Pengembangan SDM Tenaga Kesehatan, dan Penyuluhan Kesehatan, juga dipergunakan untuk pembangunan fisik bangunan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Sakit/Puskesmas, Pembangunan/Rehab Instalasi Pengolahan Limbah, Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan dan pengadaan obat-obatan, pengadaan Alat & Obat Kontrasepsi, serta Pengadaan Sarana & Prasarana Penyuluhan KB. Penerima manfaat penambahan ruang Puskesmas Baroko dan Masalle adalah pasien pada puskesmas Baroko sebanyak 1.960 org pasien & pada puskesmas Masalle sebanyak 1.217 org pasien. Penerima manfaat sarana air bersih adalah 4 puskesmas yaitu Bungin, Baraka, Malua dan Masalle. Sarana air bersih menjadi penunjang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas Penyediaan Alat Kesehatan pada 13 Puskesmas yang terdiri dari keperawatan kit, UKGS Kit, Set Kesehatan Gigidan Mulut, UKS kit, Bidan Kit, Posyandu Kit, Lansia Kit, Set Umum dan Cold Chain telah di manfaatkan sejak Januari 2022 dan telah di distribusikan ke pustu dan pokesdes di 11 Kecamatan di Kabupaten Enrekang Rasio Puskesmas yang memiliki minimal 80 % obat esensial yaitu 100 % Penerima manfaat pengadaan obat dan BHP adalah pasien pada 14 Puskesmas di Kabupaten Enrekang sebanyak 136.644 pasien. Adapun capaian hasil jangka pendek DAK Fisik taun 2021 berupa layanan Dasar antara lain: Sedangkan capaian jangka pendek tahun 2021 pada Sub Bidang Kefarmasian antara lain: Disamping non fisik, dana alokasi khusus juga diperuntukkan kegiatan fisik yakni antara lain Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas. dimana tahun 2021 tercatat sebanyak 81 Ruang kelas Sekolah Dasar dilakukan Pembangunan/Rehabilitasi dan 92 Ruang kelas SMP. Kemudian Pembangunan/Rehabilitasi Perpustakaan juga dilakukan untuk 13 Ruang pada Sekolah Dasar dan 4 Ruang untuk SMP. Selain itu terdapat Rehab Toilet Sekolah 13 (SD) dan 19 (SMP) serta Pembangunan/Rehab ruang Laboratorium sebanyak 3 Ruang (SMP) dan 2 Ruang (SD) H. Baba, Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang 15

Regional Chief Economist Edisi ke-3, Maret 2023 Pembanguan Embung : 35 Unit tahun 2021 dan 25 unit tahun 2022. Pembangunan Irigasi : 18 Unit (2021) , 3 (2022) Pengadaan Bibit Kopi,Cengkeh, dan Jahe : 14 Klp Pembangunan Jalan Usaha Tani : 19 Unit (2021) - 30 Unit (2022) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian : 71 Klp Pengadaan Pupuk : 20 Klp Rehabilitasi kolam/bak pemijahan : 316 m Berikut ini alokasi dana TKD untuk bidang pertanian : Transfer Keuangan Ke Daerah Selain untuk mendukung pelaksanaan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pemerintahan umum, juga mendukung pelaksanaan urusan penunjang lainnya seperti Pariwisata, Industri Kecil dan Menengah dan bidang lainnya. Sektor Pariwisata & Ekonomi Kreatif dilakukan Pembangunan Jalan Kawasan Wisata, Penataan Lanskap, Pembangunan Sarana Pendukung (Tempat Ibadah, Tempat Parkir, Toilet, Plaza Kuliner,dan lain-lain). Bidang Industri Kecil dan Menengah, dilakukan Pengadaan Mesin dan Peralatan Industri, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Industri/Koperasi dan Penataan Pasar. Berbagai upaya guna berkhidmat kepada masyarakat dilakukan guna pemulihan ekonomi daerah dan nasional. (des) Data diatas menggambarkan tentang realisasi pemanfaatan TKD bidang Pekerjaan umum berupa pembangunan jalan dan jembatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Tahun 2019 pembangunan jalan di Kabupaten Enrekang sepanjang 41,72 kilometer. Tahun 2020 sepanjang 32,31 kilometer. Kemudian di tahun 2021 pemanfaatan pembangunan jalan sangat signifikan yakni 181,32 kilometer. Baik pembangunan jalan ataupun jembatan, dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pembangunan Jembatan tahun 2019 dilakukan sepanjang 85 meter. Selanjutnya tahun 2020, pembangunan meningkat menjadi 319,5 meter. Kemudian tahun 2021 kembali meningkat yakni sepanjang 396,8 meter. Masyarakat dapat lega dengan banyaknya pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur tersebut. TKD Kabupaten Enrekang juga dimanfaatkan untuk bidang pertanian. Hal ini karena sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani. Data statistik tentang Distribusi PDRB menurut lapangan usaha mencatat bahwa 21,72% pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Sehingga, alokasi TKD dibidang pertanian menjadi fokus pemerintah daerah setelah bidang-bidang yang lain. Kabupaten Enrekang memanfaatkan TKD di bidang Pekerjaan umum yakni diperuntukkan pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur. Infrastruktur Tematik Penanggulangan Kemiskinan (2021) antara lain untuk Pembangunan Tangki Septik sebanyak 524 Unit, Pembangunan IPAL Skala Pemukiman sebanyak 6 Unit dan Pengembangan Jaringan distribusi & sambungan Air Minum sebanyak 400 SR. Berikut adalah sebaran data pemanfaatan TKD untuk jalan dan jembatan : 15

PRESS RELEASE APBN Parepare, 11 Januari 2023 KEMENKEU SATU PAREPARE Edisi ke-3, Maret 2023 FINANCIAL ADVISOR 16

Edisi ke-3, Maret 2023 FINANCIAL ADVISOR K I N E R J A P O S I T I F A P B N 2 0 2 2 M O D A L K U A T M E R E S P O N T A N T A N G A N G L O B A L D I T A H U N 2 0 2 3 Press release APBN tahun 2022 dan Strategi Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dengan tema “Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan Global di Tahun 2023” berlangsung hangat pada Rabu, 11 Januari 2023. Sebagaimana release APBN 2022 oleh Menteri Keuangan 3 Januari lalu, terlihat bahwa APBN 2022 telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kinerja positif APBN 2022 menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tahun 2023 dan konsolidasi fiskal 2023. Sebagai wujud penerapan kolaborasi komunikasi Kemenkeu Satu, KPPN bersama Kemenkeu satu Parepare dan BPS lingkup Ajatappareng, telah melakukan FGD data analytics, analisis ekonomi regional part 3 dan telah merangkum data-data APBN dan data kondisi ekonomi di daerah. Sebagaimana Perdirjen nomor 3 tahun 2023, bahwa KPPN mulai diberikan peran yg lebih tajam, bukan sekedar sebagai The treasurer (pengelolaan perbendaharaan), namun juga sebagai regional chief economist dan financial advisor. Dengan keputusan Dirjen ini, KPPN diberikan mandat untuk memperhatikan lebih jauh tentang output, outcome dan impact penyaluran APBN bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Mengutip pernyataan ibu Menteri Keuangan " KPPN harus mampu memastikan bahwa 1 rupiah yang disalurkan, memberi manfaat pada masyarakat". RELEASE APBN 2022 17 Rosandi Pejabat Teknis Perbendaharaan Negara

Edisi ke-3, Maret 2023 FINANCIAL ADVISOR APBN telah disusun dan dialokasikan dengan baik yang dapat dilihat dari Postur APBN 2022 yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2022 ini, dimana Total Pendapatan Negara yaitu Rp.707.422.783.381. Sejumlah Rp.611.537.168.686 dari Perpajakan dan Rp.95.885.614.695 dari PNBP. Untuk Belanja Negara dengan Total Rp.2.023.414.691.763. Terdiri dari Rp. 1,052,529,941,964 pada Belanja Pemerintah Pusat dan Rp. 970,884,749,799 pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan untuk Defisit Anggaran adalah senilai Rp. (1,315,991,908,382) atau sebesar 64,78%. POSTUR APBN PER 31 DESEMBER 2022 WILAYAH KERJA KPPN PAREPARE KEMENKEU SATU PAREPARE BERSAMA INSAN MEDIA APBN tahun 2022. 18

Edisi ke-3, Maret 2023 FINANCIAL ADVISOR Strategi Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 meningkatkan kualitas perencanaan; dengan antara lain mendorong satker Melakukan reviu DIPA secara periodic, konsolidasi dalam revisi anggaran, serta Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional meningkatkan kedisplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; Dengan Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan Satker Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek dengan antara lain berkoordinasi dengan Eselon I K/L dan pihak terkait agar segera menetapkan pedoman umum/ petunjuk teknis/ petunjuk operasional kegiatan Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), dan Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam PBJ. Meningkatkan akurasi penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper); Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money); dan meningkatkan monitoring dan evaluasi. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan mendukung pemulihan ekonomi, KPPN Parepare akan mendorong satuan kerja agar melakukan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023 berupa: 19

Edisi ke-3, Maret 2023 the TREASURER 20

Edisi ke-3, Maret 2023 the TREASURER 21

Edisi ke-3, Maret 2023 the TREASURER 22

HARI BAKTI PERBENDAHARAAN 19 TAHUN Pejabat Teknis Perbendaharaan Negara 19 Tahun Ditjen Perbendaharaan Berkarya : Dukung Transformasi Ekonomi dalam Kolaborasi Kemenkeu Satu 14 Januari 2004 menjadi hari bersejarah dalam perjalanan reformasi Kementerian Keuangan. Hal ini disebabkan karena pada hari tersebut, dilahirkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi salah satu tonggak reformasi keuangan negara di Indonesia. NURFADHILLAH Edisi ke-3, Maret 2023 HARI BAKTI PERBENDAHARAAN 23

HARI BAKTI PERBENDAHARAAN A Pejabat Teknis Perbendaharaan Negara ANDI RAMLANG Untuk memperingati momentum tersebut, hingga saat ini tanggal 14 Januari selalu diperingati dengan Hari Bakti Perbendaharaan. Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan bertujuan sebagai momentum refleksi perkembangan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan serta sebagai sarana komunikasi publik dan memperkokoh peran Ditjen Perbendaharaan dalam masyarakat. Di Tahun 2023, Ditjen Perbendaharaan genap berusia 19 Tahun. Adapun tema yang diusung pada peringatan kali ini adalah “Indonesian Treasury : Dukung Transformasi Ekonomi dalam Kolaborasi Kemenkeu Satu”. Tema tersebut selaras dengan tema yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menyusul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan 303/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Peraturan-peraturan ini yang mendasari lahirnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Edisi ke-3, Maret 2023 24

HARI BAKTI PERBENDAHARAAN Adapun pelaksanaan side event dibagi ke dalam 5 (lima) kategori besar, antara lain: a. Regional Chief Economist (RCE) Track b. Creativity Track c. Micro Small Medium Enterprises (MSME) Track d. Treasury Wellbeing Track e. Digital Treasury Track Turut serta menyemarakkan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19, KPPN Parepare menyelenggarakan kegiatan Treasury Goes To Campus dengan berkolaborasi dengan Institut Teknologi B.J. Habibie (ITH) pada Tanggal 14 Februari 2023. Acara tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Rektor ITH, Bapak Prof. Dr. Ir. Ansar Suyuti, MT., dan Wakil Rektor ITH Bapak Dr. Ir. Mohammad Mochsen Sir. ST. MT. Ditjen Perbendaharaan terus berupaya untuk memperkuat sinergi dan semangat kolaborasi antar unit Eselon I Kementerian Keuangan dalam mendukung transformasi ekonomi menuju perekonomian dan pembangunan nasional yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, sebagaimana tercermin dalam visi Kementerian Keuangan. Rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 Tahun 2023 diawali dengan Acara Puncak Hari Bakti Perbendaharaan yang diselenggarakan pada Hari Rabu, Tanggal 18 Januari 2023 bertempat di Gedung RCE Center, KPPN Malang. KPPN Parepare, dalam hal ini seluruh jajaran pejabat dan pegawainya menghadiri acara tersebut secara daring. Edisi ke-3, Maret 2023 Dari Tahap Penyisihan Tingkat Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan tersebut, terpilih 4 peserta yang maju ke Tahap Penyisihan Tingkat Regional antara lain Parika (KPPN Makale), Pijar Lintang (KPPN Palopo), Stefani (KPPN Makale) dan Muhammad Syachrul (KPPN Makassar I). Rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 berikutnya dilanjutkan dengan pelaksanaan side event Hari Bakti Perbendaharaan yang terdiri dari berbagai perlombaan dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. 25

SHADOW ORGANIZATION Dalam Rapimtas Direktorat Jenderal Perbendaharaan 19 Desember 2022, Dirjen Perbendaharaan memberikan arahan bahwa untuk meningkatkan peran instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor dalam rangka berkontribusi bagi pertumbuhanan ekonomi dan pembangunan di daerah, perlu dilakukan penguatan tugas, fungsi, serta struktur instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui pembentukan shadow organization. Seksi MSKI DAYAMIN Edisi ke-3, Maret 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun struktur shadow organization pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dituangkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Adapun substansi pada Kepdirjen tersebut meliputi: a. Struktur shadow organization; b. Tugas dari masing-masing struktur; c. Tim kerja dari masing-masing struktur; d. Tugas dan output tim kerja; e. Keanggotaan dari masing-masing tim kerja; f. Tata kerja shadow organization pada instansi vertikal; dan g. Hal-hal substantif lainnya terkait implementasi shadow organization. 26

SHADOW ORGANIZATION Implementasi shadow organization bertujuan untuk menyeleraskan struktur organisasi instansi vertikal DJPb dengan berbagai kebutuhan dan tantangan organisasi, mengakomodasi tugas rutin dan tugas baru yang dilaksanakan oleh instansi vertikal DJPb ke dalam struktur organisasi, memetakan tugas dan fungsi unit vertikal yang bersifat supporting, layanan operasional dan advisory, mendukung pelaksanaan mutasi pegawai yang didasarkan pada komposisi dan kompetensi, dan mendorong implementasi pola kerja baru dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi antar pegawai dalam format tim kerja. Struktur Shadow Organization pada KPPN terdiri dari Chief of Treasury and Financial Officer yang diperankan oleh Kepala KPPN. Terdapat dua divisi khusus pada KPPN yaitu Division of Operational Treasury dan Division of Financial Advisor. Pada Division of Operational Treasury terdiri dari Payment System Unit dan Settlement, Liquidity & Accounting unit. Pada Division of Financial Advisor terdiri dari Center Goverment Advisory unit dan Local Goverment Advisory unit. Edisi ke-3, Maret 2023 Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan teknis kegiatan dalam Shadow Organization pada KPPN, Setditjen Perbendaharaan juga telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) guna memfasilitasi kegiatan dan output baru dalam Shadow Organization yang belum diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti dan mengakselerasi implementasi shadow organization, KPPN Parepare telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a.Menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPPN Parepare Nomor KEP-025/KPN.2503/2023 Tentang Struktur Shadow Organization Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare b.Menginternalisasikan implementasi shadow organization kepada seluruh pegawai pada acara Orkestra tanggal 23 Februari 2023. c.Mengoordinasikan penugasan pejabat/pegawai pada tim kerja dalam shadow organization dengan berpedoman kepada petunjuk dari Sekretariat DJPb; d.Memedomani ketentuan perundang-undangan serta standard operating procedure (SOP) yang berlaku dalam implementasi tugas dan fungsi pada shadow organization. Alim Afifi Head Of Treasury and Financial Advisor Akbar Head Of Operating Division & Head Off Financial Officer R Bambang Heas Of Operational Treasury Division Dayamin Internal Control Officer Noor Since Mida Co Head Of Financial Advisor Desi Ariyanti Co Head Of Operational trasury Division & Co-Head Of Financial Advisor 27

JEJAK PERISTIWA Press Realese APBN 2022 dan Strategi Pelaksanaan Anggaran 2023, tanggal 11 Januari 2023 bertema Kinerja Positif APBN 2022 Modal Kuat Merespon Tantangan Global di Tahun 2023 di Aula KPPN Parepare. Diikuti Kemenkeu Satu, BPS Ajatappareng dan Insan media Pembentukan FORDAENG (11/01) (Forum Data Analytics Ajatappareng) membahas data analytics atas kinerja APBN beranggotakan Kemenkeu Satu, BPS dan Pemda lingkup Ajatappareng KPPN Parepare menggandeng Intitut Teknologi BJ Habibie (ITH) dalam penguatan institution branding Indonesian Treasurer (Intress) dan melakukan kolaborasi penguatan peran generasi muda sebagai pilar masa depan Indonesia dalam KPPN Goes To Campus, Selasa (14/2) yang diikuti seluruh Mahasiswa angkatan pertama. Kaleidoskop Triwulan I Edisi ke-3, Maret 2023 28

JEJAK PERISTIWA Kamis, (23/2) KPPN Parepare menjalin intimasi dengan Bank BRI seAjatappareng dalam Bussiness Gathering Bersama KPPN dan Bank BRI, di Aula KPPN Parepare.Kinerja yang terus bertambah dan berubah (job shifting) membutuhkan sinergi dan intimasi yang cukup dengan stakeholder. Orkestra "Obrolan Refreshment Keuangan dan strategi" kegiatan berisi Refreshment/ sosialisasi Pelaksanaan anggaran, akuntansi Pelaporan Keuangan, Pembinaan pejabat Perbendaharaan dan internalisasi hasil diklat. Diikuti pejatat, pegawai, dan PPNPN. Barongko, Media Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan 7-8 Februari 2023 oleh 111 satuan kerja di Aula KPPN Parepare khusus membahas LKKL Unaudited tahun 2022 dengan narasumber PTPN KPPN Kaleidoskop Triwulan I Edisi ke-3, Maret 2023 29

JEJAK PERISTIWA Implementasi Digipay Satu oleh Seluruh Satuan Kerja lingkup KPPN Parepare (31/3) secara Online dipandu oleh PTPN kegiatan ini menerangkan migrasi dan aktivasi user melalui aplikasi Digipay Satu Edisi ke-3, Maret 2023 Penandatanganan SKP, Pakta Integritas dan pengucapan Netralitas Pegawai (31/1) di Aula KPPN oleh Seluruh Pejabat& Pegawai sebagai bentuk komitmen penyelesaian kinerja dengan integritas tinggi. Netralitas pegawai dibutuhkan dalam memasuki tahun politik. Refreshment Aplikasi SAKTI oleh Seluruh Satuan kerja Lingkup Ajatappareng (20/2) guna meerefresh aplikasi SAKTI yang menjadi gelutan seluruh satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran. Kegiatan diikuti 111 Satuan Kerja di Aula KPPN Parepare. Kaleidoskop Triwulan I 30

JEJAK PERISTIWA Sinergi Kemenkeu Satu Parepare tidak sekesar dalam kinerja APBN : Press Release, Pembinaan UMKM, Data Analitics dalam Fordaeng dan lain-lain, tetapi juga dalam hal Olahraga : Sepakbola, Futsal, Volly, Tenis lapangan, Tenis meja, dan catur Edisi ke-3, Maret 2023 Kemenkeu Satu On The Sport 31

JEJAK PERISTIWA Sinergi Kemenkeu Satu Parepare kali ini adalah Bimbingan Mental (17/2). Bintal dilaksanakan khusus perempuan hari Jum'at mengisi waktu saat para pegawai muslim melaksanakan sholat Jumat. Bintal dengan Narasumber Ibu Arie Suwandani, Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Anggaran I, pengurus Bintalnas Ditjen Perbendaharaan mengambil tema "Mengembangkan Kompetensi dan mengoptimalkan peran perempuan Kementerian Keuangan berbasis religi" Bintal dihadiri oleh Kemenkeu Satu Parepare dan juga Kemenkeu di berbagai wilayah di luar Parepare. Tidak sekedar Pegawai, namun hadir pula beberapa ibu-ibu darma wanita. Darma wanita diberikan ruang untuk mengikuti Bintal dikarenakan para istri dapat mensupport suami untuk berkinerja lebih baik di unit kerja. Kemenkeu Satu Bimbingan Mental Edisi ke-3, Maret 2023 32

KPPN PAREPARE Pengarah : Alim Afifi PenanggungJawab : Akbar Pemimpin Redaksi : Desi Ariyanti Editor : Andi Ramlang Pettalili Reporter : Mustika Sari Layouter : Rosandi Fotografer : M Rifky Ikramullah Kontributor I : Nurfadhilla Kontributor II : Zahra Qurrotu A'yun Kontributor III : Dayamin Alamat Redaksi : Jalan Karaeng Burane Nomor 20 Kota Parepare