REPRESENTASI MENTERI KEUANGAN DI DAERAH EDISI VII BULAN DESEMBER 2023 PAREPARE Liputan Khusus DETIK-DETIK PENYELESAIAN KINERJA AKHIR TAHUN 2023 INOVASI DANA RAKSA INOVASI DANA RAKSA 2024 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN MONITORING IMPLEMENTASI QUALITY ASSURANCE SEBAGAI FINANCIAL ADVISOR MONITORING IMPLEMENTASI QUALITY ASSURANCE SEBAGAI FINANCIAL ADVISOR M A J A L A H M A J A L A H Analisis Kinerja Satker melalui Pendekatan IKPA dan Unsur Profiling Analisis Kinerja Satker melalui Pendekatan IKPA dan Unsur Profiling LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024 Liputan Khusus DETIK-DETIK PENYELESAIAN KINERJA AKHIR TAHUN 2023 INOVASI DANA RAKSA INOVASI DANA RAKSA INFLASI PAREPARE NAIK 0,31% EL NINO MENYUMBANG PERAN Analisis Kinerja Satker melalui Pendekatan IKPA dan Profiling Analisis Kinerja Satker melalui Pendekatan IKPA dan Profiling MEDIA PUBLIKASI & EDUKASI TREASURY, REGIONAL ECONOMIST DAN FINANCIAL ADVISOR TABLOID EDUKASI EDISI VI
Isi DAFTAR Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024 07 15 11 18 Press Release Kinerja APBN 2023 dan Outlook 2024 Inflasi Parepare Naik 0,31% : El nino Menyumbang Peran Data, Collaboration Tools & Danaraksa 19 Analisis Kinerja Satker melalui Pendekatan IKPA dan Profiling 25 27 Dialog Sejarah & Wawasan Kebangsaan 30 Detik-Detik Penyelesaian Kinerja Akhir Tahun 2023 Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir tahun Anggaran
Kartini (Sekretaris) Desy Arisandi (Bendahara) Umi Hani (Admin Logistik) Pemimpin Umum Ferryal Resque Pemimpin Redaksi Desi Ariyanti Redaktur Pelaksana Dhani Ramdhani Artistik Akbar Editor Kiswan Purwanto Fajar Hatmadi REPORTER & KONTRIBUTOR Nurfadhilla (Koordinator) Andi Ramlang Pettalili Mustikasari Dayamin Andi Rifki Ikramullah Bayu Widi Harsa SUPPORTING UNIT T AJATAPPARENG EAM REDAKSI AJATAPPARENG KPPN PAREPARE Jalan Karaeng Burane Nomor 20 Kota Parepare @kppnparepare TIM TABLOID EDUKASI Fotografer “ Tabe “ “ Tabe “
EDISI VI 05 DARI REDAKSI Salam Intress... Tahun 2023 telah berlalu, berbagai kinerja telah selesai dilaksanakan menyisakan evaluasi yang layak menjadi pembelajaran dan perbaikan. Bulan Desember seperti tahun-tahun sebelumnya merupakan moment yang krusial dalam penyelesaian kinerja sehingga fokus dan antisipatif terhadap segala kemungkinan menjadi perhatian serius. Alhamdulillah KPPN Parepare menutup tahun 2023 dengan cukup cemerlang. Proses penyaluran APBN baik untuk unit kerja pemerintah pusat dan daerah telah terlaksana dengan baik. Prosentase penyaluran dapat terlihat dalam salah satu kolom liputan dalam Tabloid Edukasi Ajatappareng ini. Tabloid Edukasi Ajatappareng edisi ke-6 memuat liputan/berita, artikel dan konten yang dijalani selama triwulan IV 2023, antara lain Liputan tentang detik-detik penyelesaian penyaluran APBN akhir tahun, Inovasi Dana Raksa, Analisis Kinerja Satker melalui Pendekatan IKPA dan Profiling, bintalnas dll. Dengan hadirnya Tabloid Edukasi Ajatappareng ini, mudah-mudahan dapat menjadi sarana publikasi dan edukasi (wahana pembelajaran) dalam penguatan kapasitas perbendaharaan pegawai terutama hal literasi. Terima kasih Ferryal Resque Chief Of Treasury & Financial Advisor Kepala KPPN Parepare
EDISI VI TENTANG KAMI Sub Bag Umum PTPN Seksi Vera Seksi MSKI Seksi PD Seksi BankKepala KPPN Parepare06
EDISI VI 07 Press Release Kinerja APBN 2023 & Outlook 2024 Sementara itu, di lingkup Sulawesi Selatan Pendapatan Negara tahun 2023 tumbuh 10.61% dari tahun sebelumnya. Dan realisasi pendapatan hingga 31 desember 2023 lebih besar dari target pagu 17,04 Trilyun Atau 109,29%. Pada posisi belanja, tahun 2023 di Sulawesi selatan sebesar 98,08% dari total pagu 55.60Triliun. Hal ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 13,98%. Sementara itu Defisit APBN yang direncanakan sebesar 16,78% ternyata terjadi surplus, sebesar 37,89 Triliun. Untuk mengetahui kinerja APBN tahun 2023 lingkup Ajatappareng (lingkup KPPN Parepare) dapat dilihat dalam postur APBN berikut : Menteri keuangan menerangkan tentang kinerja APBN yang sangat baik. Meskipun situasi 2023 tidak mudah karena pelemahan ekonomi negara maju yang mempengaruhi dari sisi risiko dan hal ini semakin intens dengan adanya kondisi geopolitik yang bereskalasi, namun kondisi ekonomi masih bisa terjaga. "Alhamdulillah dengan risiko yang terjadi, kita masih mampu menjaga stabilitas ekonomi dan APBN bisa terjaga kinerjanya" kata menteri Keuangan. Menurut Sri Mulyani, kinerja APBN 2023 sangat positif dan ini menjadi 'bekal' yang baik untuk pelaksanaan APBN 2024 di tengah tensi geopolitik yang tampaknya belum akan menurun. MENJADI 'BEKAL' YANG BAIK UNTUK PELAKSANAAN APBN 2024 KPPN Parepare merilis APBN akhir tahun 2023 pada Rabu, 31 Januari 2024. Kinerja APBN yang solid dan kredibel ini selaras dengan yang disampaikan Menteri Keuangan dalam Konferensi Pers di Jakarta, beberapa waktu lalu. Release APBN KINERJA APBN 2023 YANG POSITIF
EDISI VI 08 Press Release... Data diatas adalah belanja negara untuk pemerintah pusat cut off 31 Desember 2023. Terlihat bahwa antara pagu dan realisasi tidak 100% kecuali Bantuan Sosial. Seperti belanja pegawai, dengan pagu sebesar 801.275.345.000 dapat di realisasikan sebesar 793.321.485.552 atau sebesar 99,01%. Begitu pula belanja barang sebesar 97,51%, belanja modal 97,08%. Bantuan Sosial yang disalurkan KPPN Parepare terdapat di satker IAIN, dengan realisasi sempurna yakni 100%. Postur APBN 2023 Release APBN Begitu pula dengan transfer ke daerah. Data tabel diatas adalah pagu dan realisasi untuk dana transfer ke daerah (TKD). KPPN selaku satker penyalur TKD di lingup Ajatappareng, menyalurkan TKD ke 5 pemerintah daerah yakni Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang. Total TKD yang disalurkan KPPN ke pemda dalam 1 tahun anggaran 2023 adalah sebesar 4.284.479.508.000 yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, Dana Transfer Khusus (DAK Fisik & DAK Non Fisik), Dana Desa dan Dana Insentif fiskal. Dana 4,2 triliun tersebut hingga akhir tahun dapat direalisasikan sebesar 99,53% atau 4.264.320.596.074. Jika kita lihat tabel diatas, terlihat bahwa terdapat 3 jenis belanja yang dapat disalurkan sebesar 100%, yakni Dana alokasi umum, Dana Desa dan Dana Insentif fiskal. Sementara itu belanja yang lain, belum dapat tersalurkan secara maksimal. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh aktifitas tender/pengadaan barang/jasa yang tidak menyentuh nilai maksimal. Sementara itu Data Keekonomian yang dirilis BPS mengetengahkan kondisi makro menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional dan regional Sulawesi selatan masih kondusif yakni tumbuh sebesar 4,94% (yoy), sehingga sampai Kuartal III 2023, PDB tumbuh 5,05% (c-to-c). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada saat konferensi pers ini digelar belum dapat dirumuskan besarannya. Badan pusat statistik sementara sedang mengolah data pertumbuhan ekonomi dengan sektor-sektor riil di masyarakat yang berpotensi mempengaruhi baik secara signifikan atau tidak signifikan menjadi faktor-faktor yang berpengaruh. Seperti sektor pertanian, perikanan dan peternakan, sekto perdagangan/industri, dan lain-lain. Demikian pula Inflasi, pada Desember 2023 inflasi naik 0,41% (mtm) atau 2,61% (yoy). Hal ini menunjukkan kondisi ideal, dengan inflasi yang relatif stabil dan terkendali. Untuk Kota Parepare secara year on year inflasi menunjuk angka 2,22%, turun dari tahun sebelumnya yakni 6,66%.
EDISI VI 09 Press Release... Sebagai bagian dari keberlanjutan atas keberhasilan dalam mengelola APBN 2023, pemerintah telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk mendukung tema tersebut, strategi pengelolaan kebijakan fiskal dalam jangka pendek akan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga (pengendalian inflasi), menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting, serta mendorong peningkatan investasi. Dalam rangka menerjemahkan tema strategi fiskal 2024, pemerintah telah menetapkan APBN 2024 dengan jumlah alokasi belanja sebesar Rp3.325,10 triliun yang bertumbuh sebesar 6,4% dibandingkan periode sebelumnya. Alokasi Belanja APBN Ajatappareng 2024 Release APBN Alokasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui alokasi belanja tersebut, target pendapatan APBN 2024 adalah sebesar Rp2.802,30 triliun, dengan nilai target pembiayaan anggaran sebesar Rp522,8 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, APBN 2024 di Bumi Ajatappareng yang dikelola oleh KPPN Pare-Pare memperoleh alokasi sebesar Rp5,92 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,45 triliun atau memiliki proporsi sebesar 24,50%, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp4,47 triliun dengan proporsi sebesar 75,50%. “Alokasi APBN 2024 yang dikelola tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan APBN 2023 sebesar 6,47%. Nilai pertumbuhan tersebut selaras dengan nilai pertumbuhan APBN 2024 secara nasional “ . Hal tersebut memberikan gambaran secara umum bahwa pemerataan pertumbuhan fiskal juga menjadi bagian dari concern pemerintah dalam mengakselerasi pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
EDISI VI 10 Press Release... Release APBN “ Kinerja APBN tahun 2023 yang solid dan kredibel, menjadi titik tolak yang baik untuk kinerja tahun 2024. KPPN Parepare telah mencanangkan langkah-langkah strategi pelaksanaan anggaran tahun 2024, dan berkoordinasi dengan satuan kerja dalam mengawal strategi dan menyelesaikan kinerja secara kolaboratif “. Selain itu KPPN juga memfokuskan pada kinerja internal yang akan mendorong tercapainya kinerja lebih efektif antara lain : Meminimalisir Retur SP2D. Selama in retur SP2D hampir dapat dikatakan setiap bulan muncul. Hal ini akan menjadi perhatian serius bagi KPPN untuk tahun 2024. 2. Implementasi QA sebagai Financial Advisor pada Belanja Pemerintah Pusat. Sejalan dengan penugasan mandatory, dimana mengukur kinerja satker sebagai implementasi financial advisor. Telah dilakukan untuk beberapa satker yang ditunjuk secara random mewakili satker yang ada. Hasilnya dituangkan dalam laporan berkala. Percepatan Penyaluran TKD. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemda agar penyaluran TKD dapat segera terrealisasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Eksternalisasi APBN dan UU HKPD dalam KPPN Goes To Campus. Hal ini dilakukan dengan bentuk kerjasama KPPN dan kampus baik Swasta maupun negeri. Optimalisasi Nilai IKPA KPPN selaku Satker. KPPN Menindaklanjuti dengan membentuk tim task force guna mendampingi satuan kerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran.
DETIK-DETIK PENYELESAIAN KINERJA AKHIR TAHUN 2023 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 merupakan petunjuk teknis dari PP dan PMK, dimana perlu memberikan norma waktu sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran 2023. Perdirjen ini merupakan pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 Mulai Bulan Oktober 2023 Sampai Dengan Bulan Desember 2023. Pedoman ini mengatur ketentuan umum yang digunakan, ruang lingkup kinerja dimulai Oktober 2023, Perencanaan kas dengan merencanakan kebutuhan dana harian pada akhir tahun anggaran yang disusun Eselon I di Kementerian Keuangan, penerimaan dan pengeluaran negara. Akhir tahun anggaran merupakan momen yang krusial bagi pelaksanaan anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN akan menyelesaikan tugas penyaluran dana pemerintah pusat dan daerah dengan kinerja terbaik. Realisasi anggaran yang telah direncanakan satuan kerja, menjadi barometer kinerja yang terus dipantau dan direalisasikan secara efektif. Muncullah langkahlangkah akhir tahun anggaran yang menjadi guidance bagi KPPN dan satker menyelesaikan kinerja anggaran akhir tahun. KISWAN PURWANTO KEPALA SEKSI BANK Liputan Khusus EDISI VI 11
EDISI VI DETIK-DETIK ... Apa kabar pak Kiswan? Alhamdulillah baik. Kami mendengar bahwa semua pegawai KPPN lembur dalam menghadapi akhir tahun anggaran lalu. Bagaimana pendapat Bapak? iya karena volume SPM dari satker yang masuk ke KPPN meningkat sehingga harus lembur untuk menyelesaikannya. Sampai pukul berapa rata-rata pegawai lembur? Sekitar jam 21.00 dan beberapa kali sampai jam 22.00. Pada momen ini, kesibukan dan “hiruk pikuk” pegawai KPPN dalam menyelesaikan tugas, menjadi hal yang patut diapresiasi dan didokumentasikan. Tentang bagaimana kinerja pegawai KPPN melewatkan akhir tahun anggaran, dari front office, middle office dan dukungan back office serta peran Kepala KPPN, reporter Ajatappareng akan melakukan interview dengan Kepala Seksi Bank, Bapak Kiswan Purwanto. Berikut petikannya : Liputan Khusus Menurut Bapak, apa teman-teman KPPN dapat bekerja secara kolaboratif, sinergis dan kompak? Teman-teman di KPPN berkerja secara kolaboratif dan sinergis karena dalam proses penyelesaian SPM menjadi SP2D melibatkan beberapa seksi mulai dari SPM sebelum masuk ke KPPN, satker konsultasi ke CSO/PTPN kemudian setelah dikirim SPM oleh satker di proses di Seksi Pencairan Dana dan terakhir proses pembuatan PPR di Seksi Bank dan juga Sub Bagian Umum yang menyediakan keperluan non teknis. Kepala KPPN, Ferryal Resque memimpin Sosialisasi Langkah-Langkah Pelaksanaan Akhir tahun anggaran 2023 ke seluruh satker. 12
EDISI VI DETIK-DETIK ... Bisa Bapak jelaskan bagaimana kinerja di FO? Middle dan back office ? Teman-teman di FO/CSO tetap semangat melayani satker yang berkonsultasi meskipun sudah melewati jam kerja. Sementara teman di Middle terdiri dari Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank memproses SPM sampai dengan terbitnya SP2D, teman MSKI melayani terkait persetujuan TUP dan permohonan perpanjangan waktu penerimaan yang melewati jam kerja dan teman di Sub Bagian Umum membantu menyediakan konsumsi. Liputan Khusus Kepala Seksi Bank, Bapak Kiswan Purwanto bersama pegawai KPPN olahraga Bola Volley. Bagaimana dengan kinerja penyaluran TKD? Apa mengikuti jadwal LLAT 2023 juga? Iya benar. Penyaluran TKD juga mengikuti pedoman yang telah ditetapkan kantor pusat. Dalam hal ini, terdapat rekomendasi dari Ditjen Perimbangan Keuangan yang harus menjadi perhatian dalam penyaluran TKD. Untuk penyaluran hingga akhir 2023, alhamdulillah tidak ada yang melewati batas waktu sebagaimana LLAT yang ditetapkan. Adakah kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran di akhir tahun 2023? Alhamdulillah kendalanya ada, tapi dapat dilalui dengan baik. Pada waktu penyaluran Treasury Deposit Facility (TDF) terjadi kendala pada aplikasi SAKTI yaitu ada beberapa data yang angka muncul 2 kali dan prosesnya harus diselesaikan melalui kantor pusat sehingga penyaluran TDF terakhir selesai pada tanggal hari Sabtu 30 Desember 2023. Meskipun penyelesaian hingga hari sabtu, diluar jam / hari kerja, temanteman KPPN masih mengawal penyelesaian hingga rampung. Apa itu Treasury Deposit Facility, bisa Bapak Jelaskan ? Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. 13
EDISI VI DETIK-DETIK ... Bagaimana peran Bapak Kepala KPPN dalam menghadapi akhir tahun anggaran ? Kepala KPPN terus memberikan support kepada teman-teman di KPPN Pare-Pare agar tetap semangat dan bersinergi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu Kepala KPPN Pare-Pare juga aktif berkomunikasi dengan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan terkait penambahan jam layanan dan juga berkomunikasi dengan Kantor Pusat untuk permasalahan aplikasi yang penyelesaiannya di Kantor Pusat. Hampir setiap hari di bulan Desember terjadi penambahan jam layanan, dan Bapak kepala Kantor terus mendampingi dan memantau kinerja pelayanan hingga selesai satu hari tersebut meski sampai larut malam. Liputan Khusus Kepala KPPN Bapak Ferryal Resque bersama Kepala Seksi Bank, Bapak Kiswan Purwanto dan 2 orang staf Dibanding dengan tahun sebelumnya (2022), bagaimana kinerja Pelaksanaan anggaran 2023? Saya tahun 2022 belum ada di KPPN Parepare. Jadi tidak dapat membandingkan tahun 2022 dengan 2023. Tapi secara umum dapat saya katakan bahwa kinerja teman-teman di KPPN tahun 2023 dapat diberikan apresiasi. Kerjasama yang ditunjukkan dalam mengawal kinerja akhir tahun sangat luar biasa. Setiap hari pulang larut malam dan tidak terlihat kelelahan karena semua diselingi dengan suasana santai. Apa hal paling terkesan bagi Bapak dalam penyelesaian akhir tahun anggaran 2023 lalu? Hal yang paling berkesan bagi saya ketika akhir tahun kemarin adalah teman-teman di KPPN ParePare tetap semangat meskipun harus bekerja melewati jam kerja. Masukan/harapan bapak untuk tahun 2024 ini? Mudah-mudahan tahun 2024 kinerja KPPN Parepare semakin meningkat, teman-teman juga tambah solid dan mampu bekerjasama, sehingga kepercayaan publik dapat dipertahankan dan pelayanan KPPN semakin excellent. Demikian hasil interview atas kinerja di detik-detik akhir tahun anggaran. Terimakasih Bapak Kiswan telah membersamai Ajatappareng guna menampilkan liputan khusus terbaik edisi ini. (sar) 14
EDISI VI Kepala Seksi MSKI Fajar hatmadi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 “ 2024 adalah tahun terakhir RPJMN, berkenaan dengan hal tersebut Kementerian/Lembaga harus memprioritaskan dan mengawal program/kegiatan yang mendukung RPJMN 2020 – 2024 tersebut” 1.Melakukan peningkatan kualitas perencanaan Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, berkenaan dengan hal tersebut Kementerian/Lembaga harus memprioritaskan dan mengawal program/kegiatan yang mendukung RPJMN 2020 – 2024 agar dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III TA 2024, sebelum masa akhir jabatan Presiden RI. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program/kegiatan, kepada Satuan Kerja diminta untuk melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut: The Treasurer Dalam hal peningkatan kualitas perencanaan, KPPN berkoordinasi dengan satker untuk melakukan review DIPA awal dan meneliti kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker. Dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera mengajukan usulan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan. Satuan kerja agar memastikan rencana kegiatan dilengkapi dengan jadwal dan rencana kebutuhan dana. 2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan Satker, melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA, melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan sesuai dengan ketentuan, dan memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen). 15
EDISI VI Langkah-Langkah .. Dalam mengakselerasi pelaksanaan program/kegiatan, satker didorong untuk segera menetapkan pejabat perbendaharaan (KPA,PPK,PPSPM & bendahara) paling lambat 1 bulan setelah DIPA diterima. Selain itu satuan kerja juga diminta untuk mempercepat penyelesaian dokumen pendukung guna menghindari tertundanya pelaksanaan program/kegiatan serta memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu (antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dll.) The Treasurer 5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper) Dalam hal percepatan penyaluran Bansos, KPPN lebih intens berkoordinasi dengan satker yang menerima dana Bansos untuk disalurkan. Satker yang memiliki dana Bantuan Sosial adalah IAIN, sehingga proses koordinasi akan lebih intens dilakukan, antara lain percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi data penerima bantuan (KPM), mitigasi retur dan lain-lain. 6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang Segera mengajukan permohonan nomor register hibah ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setelah dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah, melakukan pembukaan dan pengelolaan rekening hibah setelah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan penyesuaian pagu belanja dalam DIPA (revisi DIPA) atas dana hibah yang diterima, melaksanakan program/kegiatan secara akuntabel sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi hibah, dan segera melakukan pengesahan atas pendapatan hibah sebesar yang telah diterima dan melakukan pengesahan atas belanja yang telah dilaksanakan 3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program / kegiatan/proyek 4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) Satker diminta untuk segera menetapkan Pejabat Pengadaan setelah DIPA disahkan, dan mengidentifikasi kegiatan/program yang membutuhkan proses pengadaan barang dan jasa, seperti menyusun Rencana Umum Pengadaan dan berkoordinasi dengan eselon I nya dan pihak terkait guna mempercepat penetapan kebijakan yang dibutuhkan. Pejabat pengadaan dalam menyusun RUP agar memperhatikan dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM. KPPN bersama Kanwil melakukan FGD kinerja Transfer ke Daerah 16
EDISI VI Langkah-Langkah .. The Treasurer Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim, melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian output dan tidak hanya merealisasikan anggaran, memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya kegiatan utamanya, mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan, mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. 8. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money) Dalam melakukan monev KPPN Parepare melakukan kunjungan dan wawancara langsung ke satker. Hal ini sebagai bagian dari kinerja piloting implementasi quality assurance pada belanja pemerintah pusat sebagai financial advisor. Dalam prosesn monev ini, diidentifikasi berbagai kendala-kendala dan masukan dalam peningkatan kualitas kinerja baik satker maupun KPPN. (sar) 9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, dengan cara antara lain 7. Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024 Melakukan identifikasi program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2024, menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai timeline pelaksanaan pekerjaan/pembangunan, melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan pekerjaan/pembangunan dan melakukan mitigasi serta mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut, dan melakukan akselerasi penyelesaian pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional agar segera diselesaikan paling lambat pada Triwulan III TA 2024. 17
EDISI VI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN “ Kementerian Keuangan, dhi. Ditjen Perbendaharaan yang diberikan mandat sebagai Kuasa BUN telah menetapkan formulasi strategi untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum terselesaikan pada akhir tahun anggaran “. Pemerintah Pusat terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan, khususnya dalam memitigasi pelaksanaan anggaran pada akhir tahun. Kementerian Keuangan, dhi. Ditjen Perbendaharaan yang diberikan mandat sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara telah menetapkan formulasi strategi untuk menjalankan kebijakan pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum terselesaikan pada akhir tahun anggaran. Formulasi strategi tersebut merupakan bagian dari kebijakan implementasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023. Formulasi strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), dengan menjalankan best practices kebijakan rekening escrow yang telah dilaksanakan untuk beberapa kebijakan pemerintah lainnya. Kebijakan RPATA tersebut menyempurnakan kebijakan bank garansi yang telah dilaksanakan untuk pelaksanaan anggaran pemerintah pusat pada tahuntahun anggaran sebelumnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaannya, maka seluruh satker perlu memahami dan mampu melaksanakan kebijakan RPATA ini dengan sebaik-baiknya, “Mari kita semua berupaya memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan di awal waktu, sesuai dengan timeframe yang telah ditetapkan” kata Ferryal dalam sambutannya. DHANI RAMDHANI KEPALA SEKSI PENCAIRAN DANA The Treasurer Landasan pelaksanaan kebijakan RPATA tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Dalam rangka menginternalisasikan kebijakan RPATA tersebut secara teknis, KPPN Parepare melaksanakan kegiatan Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 dengan mengundang para satuan kerja (satker) di lingkup wilayah kerja KPPN Parepare. Dalam penyampaian sambutan sekaligus pembukaan kegiatan, Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque, menyampaikan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan baru secara memadai, diperlukan adanya sinergisme yang baik antara KPPN dengan seluruh satker. Sebagai informasi, saat ini seluruh satker telah mengimplementasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai tools utama dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara secara end-to-end mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI tersebut terkoneksi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dijalankan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan representasi dari Integrated Financial Management Information System (IFMIS) sebagai bentuk reformasi dan modernisasi pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan. “saya kira seluruh satker perlu terus meningkatkan awareness, adaptif dengan perkembangan kebijakan tata kelola keuangan negara yang diarahkan untuk berbasis teknologi informasi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas”. lanjutnya. Sejurus kemudian, pelaksanaan pendampingan secara teknis dilanjutkan melalui pemaparan materi oleh para Pejabat Fungsional KPPN Parepare, Nurfadhillah dan Andi Ramlang Petta Lili. Selain itu, disampaikan pula rumusan troubleshooting dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kebijakan RPATA. (*) 18
DESI ARIYANTI KEPALA SEKSI VERA EDISI VI ANALISIS KINERJA SATKER MELALUI PENDEKATAN IKPA DAN PROFILING Sebagai unit organisasi yang sehat, setiap satuan kerja (satker) melakukan evaluasi dan penilaian dalam perjalanan kinerjanya. KPPN Parepare secara berkala melakukan evaluasi dan penilaian atas kinerja satuan kerja lingkupnya sebagai bagian tak terpisahkan dari evaluasi kinerjanya selaku Bendahara Umum Negara. Akhir tahun 2023, tepatnya triwulan III (Bulan Oktober s.d Desember) KPPN Parepare menjadi unit piloting implementasi Quality Assurance sebagai Financial Advisor pada belanja pemerintah pusat. Hal ini menghajatkan KPPN melakukan evaluasi kinerja satuan kerja dengan lebih detail, lebih akurat dan lebih banyak menggunakan tolok ukur penilaian dari yang telah ada, IKPA. Financial Advisor 19
EDISI VI 20 Tolok ukur penilaian kinerja organisasi selama ini menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Penilaian IKPA didasarkan pada 3 aspek dan 8 indikator kinerja. Ketiga aspek tersebut antara lain Aspek Kualitas Perencanaan anggaran yang terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM, serta Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, yaitu: Capaian Output. 3 Aspek dan 8 Indikator kinerja diharapkan dapat menjadi cermin tata kelola pelaksanaan anggaran yang tetap terjaga sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Namun demikian, optimalisasi peningkatan dan perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran harus terus dilakukan, sehingga tata kelola pelaksanaan anggaran dalam waktu mendatang dapat berjalan lebih baik. Financial Advisor Indikator Kinerja Perbaikan dalam tata kelola pelaksanaan anggaran, menurut KPPN parepare masih perlu ditingkatkan dengan memperlebar atau memperbanyak indikator penilaian yang memungkinkan lebih dekat pada realitas obyektif kinerja satker. Dari 8 indikator kinerja yang tercantum dalam IKPA, KPPN melengkapi dengan beberapa indikator kinerja lainnya pada satker, sehingga penilaian kinerja lebih komprehensif menunjukkan kinerja sesungguhnya dalam aspek pengukuran. Penambahan beberapa indikator dalam penilaian kinerja satker didefinisikan sebagai profiling satker. Profiling satker yang digarap KPPN Parepare merupakan indikator IKPA yang telah ditambahkan dengan 10 indikator lain sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut. Sehingga dapat dikatakan bahwa profiling satker memiliki 18 indikator strategis yang lebih mendekati kinerja sesungguhnya sebuat unit kerja. Penambahan 10 indikator ini antara lain: sertifikasi pejabat pengelola keuangan, implementasi Digipay, LPJ Bendahara, Kartu Kredit Pemerintah, Belanja Modal, Koreksi transaksi, penolakan SPM, retur SP2D dan ketidaksesuaian Akun BMN. Masing-masing indikator memiliki bobot tersendiri antara 5 sampai 10% Penilaian Satker dengan IKPA dan Profiling IKPA merupakan barometer pengukuran satuan kerja yang didefinisikan oleh Ditjen Perbendaharaan. Penilaian Satker dengan tolok ukur IKPA telah dilakukan selama bertahun-tahun secara berkala. Biasanya dilakukan tiap triwulan sekali. Dimana satuan kerja diberikan peringkat sesuai hasil penilaian pendekatan IKPA yang dirumuskan dengan bantuan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Monitoring Quality Assurance ke Satker ANALISIS KINERJA ..... lanjutan
EDISI VI Financial Advisor KPPN Parepare setiap triwulan mengeluarkan daftar satuan kerja yang mendapat peringkat terbaik IKPA dari jenis kategori satker besar, sedang dan kecil. Satker yang mendapat peringkat terbaik, akan diundang oleh KPPN dalam penganugerahan IKPA terbaik dan dirangkaikan dengan kegiatan peningkatan kapasitas perbendaharaan dengan tema yang beragam. Antara IKPA dan Profiling Satker memiliki keterkaitan yang erat. Keduanya seperti lingkaran yang saling bertautan, meskipun bukan beririsan. IKPA seperti sebuah lingkaran yang berada di dalam lingkaran profiling satker. Hal ini karena IKPA memiliki 8 tolok ukur kinerja yang masuk dalam 18 tolok ukur (indikator) kinerja dalam profiling satker. Analisa Grafik Sejajar Berikut ini grafik yang menunjukkan kinerja satker Polres Barru dengan penilaian pendekatan IKPA dan profiling satker. Perlu diketahui bahwa Polres Barru merupakan satker yang memiliki nilai IKPA terbaik triwulan IV untuk kategori satker besar (satker yang memiliki nilai DIPA terbesar). Polres Barru memperoleh penghargaan IKPA terbaik dengan peringkat pertama di KPPN Parepare. Nilai yang dihasilkan dengan tolok ukur IKPA adalah 99,82 mengungguli Polres Sidrap dan Polres Pinrang dengan Nilai IKPA 98,63 dan 97,28. Berkaitan dengan hal diatas dipandang perlu untuk menganalisis kinerja polres Barru ditinjau dari aspek lain dalam profiling satker. Ilustrasi yang menggambarkan keterkaitan Penilaian IKPA & Profiling Satker Tolok ukur penilaian satker lebih detail dengan pendekatan baru yang diciptakan KPPN Parepare yakni metode profiling. Jenis tolok ukur yang diperbanyak sesuai dengan kinerja satker diharapkan lebih menunjukkan kondisi sebenarnya satker bersangkutan. Metode pengukuran yang baru ini diterapkan seiring dengan penunjukan KPPN Parepare sebagai unit piloting Implementasi Quality Assurance sebagai financial advisor dalam Central Government Advisory. Grafik Kinerja Polres Barru Januari s.d November 2023 ANALISIS KINERJA ..... lanjutan 21
EDISI VI Grafik diatas merupakan tren penilaian Polres Barru pada tahun anggaran 2023 mulai Bulan Januari sampai November 2023. Nampak di grafik bahwa terdapat garis kuning dan garis biru yang menunjukan bahwa garis kuning adalah nilai satker dengan pendekatan IKPA, dan Garis Biru adalah Penilaian satker dengan pendekatan Profiling. Nilai IKPA bulan November 2023 ditunjukkan di angka 99.82 dan Nilai Profiling menunjuk angka 91.79. Terdapat kedeltaan 8,03 antara nilai IKPA dan Nilai Profiling. Ada yang tidak maksimal dalam kinerja pelaksanaan anggaran di Polres Sidrap. Jika dapat didefinisikan kira kira sebagai berikut: Pertama, beberapa indikator kinerja untuk unsur IKPA tidak maksimal. Dalam indikator penilaian IKPA terdapat nilai Penyerapan anggaran yang tidak maksimal, ini terjadi mulai awal tahun, yakni Januari 2023. Begitu pula dengan capaian output terjadi di bulan Maret. Kedua, Indikator Penilaian Profiling satker, yang terdiri dari 18 unsur (yang didalamnya juga 8 indikator IKPA) tidak maksimal. Mulai dari penyerapan anggaran, Implementasi Digipay, Kartu Kredit pemerintah (KKP) dan penolakan SPM yang terjadi bulan Januari 2023. Implementasi KKP dan Digipay dalam unsur profiling mendapat nilai ‘nol’ dikarenakan sejak Januari 2023 Polres Barru tidak melaksanakan/mengimplementasikan dalam pelaksanaan anggaran. hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja di Polres Barru. penolakan SPM yang terjadi di bulan Januari menunjukkan nilai 4.71 dari skala 5 maksimal. Financial Advisor Tabel penilaian IKPA & Profiling Polres Barru hingga November 2023 Tabel diatas merupakan nilai IKPA yang terdiri dari 8 indikator yakni Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Perencanaan anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian tagihan, UP/TUP, dispensasi SPM dan Capaian Output. Kedelapan indikator memiliki nilai masing-masing yang dirata-rata dalam Nilai IKPA (kolom kedua kiri). Selanjutnya, nilai profiling memiliki 18 indikator penilaian yang berisi 8 indikator IKPA ditambah dengan Sertifikasi pejabat perbendaharaan, implementasi Digipay, LPJ bendahara, Inplementasi KKP, Belanja Modal, koreksi transaksi, penolakan SPM, retur SP2D, Ketidaksesuaian AKUN belanja dengan kode BMN, dan proyek nasional. Nilai profiling yang telah dikonversi terlihat dalam kolom paling kanan. ANALISIS KINERJA ..... lanjutan 22
EDISI VI Grafik Berkelindan Financial Advisor Tren Nilai IKPA & Profiling KPU Barru Jika kita membandingkan, grafik tren nilai IKPA dan Nilai Profiling Polres Barru dan Bawaslu Kabupaten Barru, terdapat hal yang membedakan. Dari segi bentuknya, Polres Barru antara garis kuning dan biru terlihat sejajar, dengan kedeltaan yang terlihat jelas. Sementara di bawaslu terlihat garis kuning dan biru saling berkelindan naik-turun fluktuatif menunjukkan kinerja yang tidak menentu. Pada Bulan januari 2023, Bawaslu Kab Barru memiliki nilai Profiling yang lebih tinggi dari nilai IKPA. Namun di bulan Maret 2023, nilai IKPA melampaui nilai Profiling hingga bulan Juli 2023. Bulan Agustus sampai september, nilai profiling lebih tinggi dan bulan Oktober turun dan bulan November naik lagi. Posisi terakhir bulan November nilai profiling lebih tinggi dari nilai IKPA, itu artinya bahwa kinerja nya memiliki tren yang tidak menentu. ANALISIS KINERJA ..... lanjutan Grafik dibawah ini adalah grafik satker KPU kabupaten Barru. Tidak menunjukkan ideal karena di Bulan Oktober dan November 2023, nilai IKPA masih diatas nilai Profiling. Namun jika dicermati, terdapat posisi ideal dimana pada bulan Maret 2023 hingga bulan September 2023, posisi grafik menunjukkan rekatan antara garis kuning dan garis biru. Hal ini dapat menjadi pemantauan yang jelas, bahwa kinerja di KPU Barru memiliki kestabilan meski hanya beberapa bulan saja. Jika dilihat secara sepintas, nilai IKPA dan Profiling yang berdampingan rapat tersebut berada di posisi nilai 80 an, sehingga tidak menggambarkan kondisi ideal meski terdapat nilai profiling yang sama atau lebih tinggi dari IKPA. Dapat dikatakan secara sepintas bahwa posisi bulan Maret sampai September 2023, mendekati ideal, namun ada beberapa kriteria ideal yang musti disematkan jika benar-benar kinerja sudah maksimal. Tren Nilai IKPA & Profiling Bawaslu Kab Barru Grafik mendekati Ideal 23
EDISI VI Financial Advisor Dalam proses penilaian, baik pendekatan IKPA maupun Profiling dari Satker-satker penerima Anugerah IKPA Terbaik dan yang tidak menerima anugerah, belum terdapat satker yang memiliki kinerja atau nilai ideal. Idealisme terletak pada beberapa kinerja yang ditunjukkan dalam 3 posisi grafik sekaligus, antara lain: ANALISIS KINERJA ..... lanjutan Grafik Ideal Garis Biru lebih tinggi dari garis kuning Garis biru menunjukkan nilai profiling lebih tinggi dari garis kuning yang menunjukkan nilai IKPA merupakan posisi ideal. Hal ini dikarenakan nilai profiling telah mencakup nilai IKPA, yang terdiri dari 18 komponen penilaian, sementara IKPA 8 komponen saja. Sehingga secara keseluruhan bahwa nilai profiling telah mencakup nilai IKPA sekaligus. Baik garis biru maupun garis kuning berada diatas nilai 90. Penganugerahan nilai IKPA terbaik, biasanya memiliki nilai sangat baik bagi satuan kerja. Polres Barru misalnya, mendapat anugerah pemilik IKPA terbaik karena mendekati sempurna (100%). Sehingga dapat dikatakan kondisi ideal adalah apabila nilai IKPA dan Profiling sama-sama diatas, atau sangat baik. Konsistensi pergerakan grafik dari awal tahun hingga akhir tahun menunjukan kesejajaran. Kesejajaran antara garis kuning dan Biru memang tidak selalu menunjukkan posisi kinerja ideal. Hal ini merupakan syarat ideal jika poin satu dan dua diatas telah terpenuhi dan pergerakan grafik terlihat sejajar konsisten. Palah arti kesejajaran jika berada dibawah (nilai rendah), dan apalah arti kesejajaran jika garis biru tidak diatas garis kuning. Sehingga kesejajaran dari awal tahun hingga akhir tahun dapat dikatakan ideal jika sejajar dan poin 1 dan 2 terpenuhi. (*) 24
EDISI VI INFLASI PAREPARE EL NINO MENYUMBANG PERAN Naik 0,31 Persen KPPN Parepare sebagai anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mencermati perkembangan inflasi Oktober 2023. Badan Pusat Statistik Kota Parepare dalam rilis terbaru nya mengatakan bahwa bulan Oktober 2023 terjadi kenaikan inflasi sebesar 0,31 persen Month to Month (m o m) atau naik 2,65 persen secara y o y (year to year). Kenaikan inflasi Oktober ini masih aman terkendali. Secara Year on Year, jika dibandingkan dengan Kota Makassar, Inflasi Parepare masih lebih rendah. Oktober ini Kota Makassar memiliki tingkat inflasi sebesar 3,01 persen. Meskipun Parepare juga lebih tinggi dari Palopo yakni 1,87 persen. Kenaikan Inflasi Parepare memang tergolong tipis. Namun ternyata hal ini dipicu oleh banyak sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari sektor/kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Seluruh kelompok tersebut menyumbang secara positif dengan besaran yang beragam. Penyumbang terbesar inflasi bulan Oktober adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar andil 1,7763. Sementara itu indeks kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan (andil negatif) hanya disebabkan oleh kelompok pendidikan sebesar -0,0129 persen. Grafik dibawah ini terlihat garis merah dan hijau. Garis merah menunjukkan besaran inflasi tahun 2023, sedangkan garis hijau menunjukkan besaran inflasi tahun 2022. Sehingga secara Year on Year, terlihat dengan jelas perbandingannya. Bulan Oktober 2022, inflasi menunjukkan posisi 7,66, sementara Oktober 2023 inflasi berada pada posisi 2,75 persen. Ini berarti secara y-o-y inflasi turun secara signifikan. Jika melihat posisi Bulan Januari 2023 di bandingkan Januari 2022, Inflasi Parepare menunjukkan angka lebih tinggi secara year on year. Januari 2023, inflasi sebesar 5,82, dan januari 2022 sebesar 5,03. Namun, pada triwulan I dapat dilakukan pengendalian sehingga April 2023 sudah memiliki disparitas yang menipis. Dan pada bulan mei 2023, inflasi benar-benar berada jauh dari tahun 2022 yakni sebesar 3,69 dari bulan Mei tahun 2022 sebesar 6,00 persen. Regional Economist DATA DARI TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH 25
INFLASI PAREPARE... Kedeltaan terbesar y-o-y terjadi di bulan September 2022 dan september 2023. September 2022 inflasi sebesar 8,14, sementara September 2023 berada di posisi 1,85. Terdapat selisih (kedeltaan) yang paling besar yakni 6,29. Kedeltaan yang cukup tajam tentu memiliki penyebab yang spesifik. Berikut dibawah ini grafik sekaligus data terkait pengaruh kejadian/peristiwa yang mengakibatkan melonjaknya angka inflasi. Kejadian pertama yakni September 2022. Terjadi kenaikan yang cukup sebesar 1,17% pada bulan September 2022 yang disebabkan penyesuaian harga BBM oleh pemerintah. Kebijakan penyesuaian harga BBM ini tidak dapat dihindari guna penyesuaian lebih lanjut kebijakan berikutnya tahun 2023. Meskipun pemerintah telah membarengi dengan subsidi kepada masyarakat miskin dan rentan guna menjaga kestabilan ekonomi, namun masih terdapat hargaharga pokok yang naik sehingga mempengaruhi inflasi. Demikian pula dengan biaya perguruan tinggi, tarif kendaraan online dan angkutan antar kota yang turut menyesuaikan harga pasca kenaikan harga BBM. Kejadian kedua pada Desember 2022. Dimana terjadi secara berturut-turut peringatan natal dan tahun baru. Hal ini mendorong beberapa kebutuhan pokok meningkat sehingga adanya suplai dan deman terdorong untuk menyesuaikan di tingkat tertentu. Harga bahan kebutuhan pokok yang meningkat terkait agenda akhir tahun yakni beras, ikan, tomat, dan cabai rawit. kejadian natal dan tahun baru ini menyokong kenaikan inflasi sebesar 0,74%. Kejadian ketiga adalah bulan Maret 2023. Hal ini dikarenakan memasuki bulan ramadhan dimana barang kebutuhan pokok banyak digunakan masyarakat. terutama beras dan cabai rawit. Harga komoditas tersebut serta merta naik cukup tajam sehingga mempengaruhi inflasisebesar 0.88%. Kejadian keempat yakni bulan Oktober 2023 yang didorong oleh kenaikan harga beras baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Sebagian warga menyatakan bahwa produksi beras relatif terganggu oleh adanya el nino yang menerpa sektor pertanian. Suplaiair (pengairan/irigasi) yang biasa menjadi penopang utama produksi pertanian terganggu karena musim panas berkepanjangan sehingga produksi padi/beras merosot yang mengakibatkan harga beras naik dan berakibat mempengaruhi inflasi. Kejadian ini menyokong kenaikan inflasisebesar 0.31%. Kejadian Kelima bulan Desember 2023 yakni adanya hari Natal dan tahun baru. Kenaikan harga di pasar terjadi pada jenis komoditi bahan pangan antara lain tomat dan cabai rawit. Hal ini dikarenakan pasokan berkurang sementara permintaan pasar cukup besar, sehingga harga naik/relatif tinggi. (*) DampakInflasi terhadap Kegiatan Perekonomian : Suku bunga akan meningkat Daya Beli Masyarakat akan Menurun Menurunkan Minat Menabung Mempengaruhi Kemampuan ekspor negara EDISI VI Regional Economist 26
EDISI VI DANARAKSA “DJPb duduk di atas data yang luar biasa, mengetahuisangat presisi berapa rupiah dan mengalir ke mana untuk bisa memberikan analytical work. Halseperti ini yang perlu terus dilakukan. Ditjen Perbendaharaan memiliki potensi besar untuk mempertajam analisis ekonominya dengan optimalisasi pengelolaan data”. Demikian pesan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pada Rapat Pimpinan Nasional DJPb 2021. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki data ekonomi yang luar biasa besar. Data yang besar ini tersedia di level pusat dan beberapa data tersedia di level daerah. KPPN selaku Kuasa BUN yang menyalurkan dana APBN di daerah, memiliki data yang besar. Data tersebut antara lain data belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa, data penerimaan negara dalam wilayah kerjanya. Data yang sangat besar tersebut tentu akan sangat berharga apabila dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan kebijakan. DATA, COLLABORATION TOOLS & Pojok INOVASI Oleh : Dayamin - MSKI Tampilan menu utama DANARAKSA 27
EDISI VI Pojok INOVASI Danaraksa... Pengguna DANARAKSA dapat melakukan pemilihan, penyaringan, penyortiran data sesuai dengan parameter yang diingingkan. Dashboar ini juga untuk mendukung siapa saja yang hendak melalukan analisis dan kajian terkait realisasi belanja dan transfer ke daerah di wilayah Ajatappareng. Kujungi DANARAKSA dan eksplorasi datanya. Pindah qr code disamping ini. (day) Sejak tahun 2023, KPPN Pare-Pare mulai menggunakan Microsoft Power BI untuk melakukan pengelolahan data kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dan menampilkan dalam satu dashboard. Salah satu dashboard yang dikembangkan yaitu DANARAKSA. DANARAKSA sendiri adalah singkatan dari Dashboard Anggaran, Realisasi dan Kinerja Satker. Melalui dashboar ini, KPPN Pare-Pare menyajikan data anggaran, realisasi belanja, realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa serta data kinerja pada satuan kerja lingkup KPPN Pare-Pare. Data-data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik yang interaktif untuk memenuhi kebutuhan pegawai, pimpinan serta pengguna layanan. Salah satu aplikasi dari Office 365 yang dapat digunakan untuk mengolah data yaitu Microsoft Power BI. Microsoft Power BI adalah software intelligence bisnis yang memungkinkan kita untuk mengolah data lebih detail dan menampilkannya dengan grafis yang lebih interaktif. Microsoft Power BI mengusung tiga konsep kerja yang akan sangat membantu dalam menganalisa data seperti Dashboard, Report, dan Datasets. Datasets merupakan kumpulan data yang dikoneksikan pada Power BI. Sedangkan Report adalah satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Report bisa berupa chart atau grafik, dan Dashboard sendiri adalah tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari sekumpulan dataset. Untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna, tentu membutuhkan tools. Pada tahun 2022, Kemenkeu menggandeng Microsoft untuk menyediakan Collaboration Tools melalui produk Office 365. Office 365 adalah rangkaian aplikasi yang membantu pegawai untuk tetap produktif dari mana saja, kapan saja. Di dalam satu lisensi Office 365 terdapat beberapa aplikasi yang didesain untuk membantu kinerja. Ada beberapa manfaat yang didapat dari penggunaan collaboration tools, mulai dari meningkatkan produktivitas kerja, memudahkan dan mempersingkat penyelesaian pekerjaan, mengakomodasi mobilitas pekerjaan, memudahkan dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim, serta memudahkan dalam kontrol atas proses pekerjaan. “Untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna, tentu membutuhkan tools. Pada tahun 2022, Kemenkeu menggandeng Microsoft untuk menyediakan Collaboration Tools melalui produk Office 365.” Informasi tren realisasi belanja 28
KEMENKEU SATU PAREPARE
Rektor IAIN Parepare, Prof Dr Hannani M.Ag & Kepala KPPN Ferryal Resque DIALOG SEJARAH AULA KPPN, 18 NOV 2023 KPPN PAREPARE CEMERLANG “CERDAS DALAM MELAYANI UNTUK MERAIH PRESTASI GEMILANG" & WAWASAN KEBANGSAAN Ada yang baru, berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kali Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan mandatory Revitalisasi Pembinaan Mental (Bintal). KPPN Parepare menyelenggarakan Dialog Sejarah dan wawasan Kebangsaan pada Senin 18 November 2023 dengan Narasumber Kepala KPPN Parepare Bapak Ferryal Resque dan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Doktor Hannani Yunus, M.Ag. Revitalisasi Bintal mulai bulan ini dilakukan dengan perbaikan dan perluasan ruang lingkup pada 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Rohani, Bidang Ideologi, bidang kompetensi dan bidang kejiwaan. Bidang rohani, pembinaan mental dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada agama masing-masing pegawai. Bintal pada bidang rohani, sudah sering dilaksanakan di unit kerja KPPN Parepare dengan menghadirkan penceramah dari luar atau secara bergiliran antar pegawai. Materi-materi yang disampaikan biasanya tentang peningkatan iman dan ketaqwaan pada Allah SWT. Bidang ideologi, pembinaan mental dengan kegiatan-kegiatan berdasarkan pemahaman wawasan kebangsaan, sejarah, dan tujuan bernegara. Bidang kompetensi, pembinaan mental dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kepemimpinan. Bidang kejiwaan, pembinaan mental dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada tema dan pendekatan psikologi. EDISI VI Bintal 30
EDISI VI DIALOG SEJARAH ... KPPN PAREPARE CEMERLANG “ CERDAS DALAM MELAYANI UNTUK MERAIH PRESTASI GEMILANG " Dari 4 ruang lingkup diatas, terdapat 6 kegiatan mandatory yang dilaksanakan seperti 1) CMC Coaching, Mentoring and Counselling oleh atasan langsung kepada pegawai. 2) Pembiasaan (habituasi) Budaya Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429 Tahun 2022. 3) Aktivasi kegiatan keagamaan. 4) Implementasi komunikasi lintas generasi, 5) Pemberdayaan Komunitas, 6) Dialog Sejarah dan wawasan kebangsaan. Kegiatan Dialog Sejarah dan Wawasan Kebangsaan ini selain sebagai mandatory, dilaksanakan pula dalam rangka memfasilitasi pembangunan karakter dan budaya pegawai Kementerian Keuangan terutama bidang ideologi yakni memberikan pemahaman wawasan kebangsaan, sejarah dan tujuan bernegara. Bintal Kali ini KPPN mengambil tema yang dekat-dekat dengan kehidupan di sekitar yaitu “Sejarah Terbentuknya Persekutuan Lima Ajatappareng dan Potret Kehidupan Berbangsa”. Sengaja mengambil tema ini, karena banyak dari pegawai KPPN yang sudah lama tinggal di Parepare namun belum mengetahui sejarah terbentuknya persekutuan lima. Konon, di abad 16 Ajatappareng terdiri dari kerajaankerajaan yang kemudian membentuk persekutuan. Pertanyaannya, mengapa Ajatappareng membentuk persekutuan dan berupaya menata kehidupan bersama? Bagaimana asal mula pembentukan kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatappareng? Bagaimana latar belakang pembentukan, dan dinamika persekutuan pada abad ke-16 tersebut? Hal ini yang akan di kupas tuntas oleh Rektor IAIN Parepare, Doktor Hannani Yunus M.Ag. DENGAN KITA MENGETAHUI SILSILAH DAN JEJAK PARA PENDAHULU DI AJATAPPARENG INI, BERHARAP DAPAT MEMILIKI WAWASAN BARU DAN MUNCUL SEMANGAT YANG LEBIH UNTUK KITA MENERUSKAN HARAPAN/CITACITA NENEK MOYANG. 31
32
33
34
35
36
37
Jalan Sehat Kemenkeu Satu Parepare 38
39