Ajatappareng Edisi Perdana

SRAEDLAAMKSI

ALIM AFIFI KEPALA KPPN PAREPARE

Assalamualaikum, Selain itu, Edisi Perdana AJATAPPARENG
Semangat pagi dan Salam sejahtera untuk kita juga mengupas tentang peran APBN dalam
semua. pengendalian dan pemulihan ekonomi
masyarakat. Dalam tulisan ini
Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang mengetengahkan data kemiskinan, dan
tidak bisa dibahasakan satu per satu. Bahagia sekali pertumbuhan ekonomi Ajatappareng, dimana
AJATAPPARENG bisa hadir di tengah-tengah APBN merupakan instrumen utama dalam
masyarakat terutama insan Treasurer Kementerian mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.
Keuangan.
Edisi Perdana Buletin KPPN Parepare ini Selain itu dalam menuntaskan kinerja
dilatarbelakangi oleh banyaknya aktifitas /peran Semester I tahun 2022 juga dilakukan
KPPN selaku the real treasurer Kementerian Asistensi Penyusunan Laporan keuangan
Keuangan yang layak didokumentasikan dan untuk seluruh satuan kerja lingkup
disebarluaskan guna memotivasi insan Direktorat Ajatappareng. Edisi kali ini juga terdapat
Jenderal Perbendaharaan, especially KPPN kolom spesial yakni artikel tentang Kebijakan
Parepare. Edisi ini mengupas tuntas Detik-Detik Fiskal Pemerintah Pusat terhadap
Penyaluran DAK Fisik Tahun 2022. Beberapa Perekonomian Regional, yang ditulis
strategi harus direncanakan dan dilakukan KPPN langsung oleh Kepala KPPN Parepare. Tak
dalam rangka menyelesaikan tugas selaku Satker lupa pula disertakan berbagai dokumentasi
Penyalur Dana Trasnfer ke Daerah dan Dana Desa kegiatan dalam kolom-kolom
(TKDD). AJATAPPARENG. Kegiatan yang ditampilkan
merupakan serangkaian agenda dalam
Berakhirnya batas Penyampaian Dokumen Kontrak mendukung standarisasi manajemen KPPN
sebagai syarat pengajuan Dana Alokasi Khusus selama Triwulan III tahun 2022.
(DAK) fisik, membuat KPPN bersinergi secara
internal dan eksternal. Selaku The Treasurer, KPPN Redaksi berharap, AJATAPPARENG dapat
Parepare mendorong Pemda di wilayah kerjanya selalu hadir menemani kesibukan the
agar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin treasurer dimanapun berada. Masukan, kritik
dana yang telah disiapkan Pemerintah Pusat. dan saran sangat diharapkan guna
Sehingga memperhatikan dengan seksama proses kesinambungan.
pencairan agar tepat guna dan sasaran, menjadi
prioritas kinerja dipertengahan bulan Juli 2022. Ajatappareng, Agustus 2022 2

Pimpinan dan seluruh Jajaran KPPN Parepare
Mengucapkan :

DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA

77

Pulih Lebih Cepat
Bangkit Lebih Kuat

AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP PEREKONOMIAN
REGIONAL .... Hal 12

Tantangan Baru bagi Satker
dalam Migrasi Saldo Awal
dan Rekonsilasi MonSAKTI

.... Hal 16

Penggunaan teknologi informasi saat ini diperlukan
untuk memodernisasi dan mengintegrasikan proses
bisnis serta meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pertanggungjawaban Keuangan Negara
sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2003 mengenai
Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun
2004 mengenai Perbendaharaan Negara.

APBN sebagai Instrumen Pengendalian DETIK-DETIK TERAKHIR
dan Pemulihan Ekonomi Ajatappareng PEMENUHAN DOKUMEN
DAK FISIK .... Hal 4
.... Hal 20
Liputan Utama
Sebagaimana kita ketahui
bahwa pandemi sudah Batas penyampaian dokumen kelengkapan tanggal 21 Juli 2022. Hingga
berlalu, namun dampak pertengahan tahun, 4 Pemda masih nihil realisasinya dan belum mengajukan
dari hadirnya Covid-19 permintaan penyaluran. Berbagai alasan menjadi kendala dalam pemenuhan
masih terasa hingga dokumen. Bahkan beberapa media pers sudah meneriakkan kehati-hatiannya
sekarang. Ekonomi masih akan dana transfer yang berpotensi tidak salur.
sementara merangkak
menuju pemulihan.

BIMBINGAN MENTAL KPPN selaku satker penyalur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA
mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang
.... Hal 28 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
disalurkan oleh KPPN Parepare melingkupi 5 Pemerintah Daerah, antara lain
Tata Cara Pemerintah Daerah Kota Parepare, Pinrang, Barru, Sidenreng Rappang, dan
Mengurus Jenazah Enrekang. Sejumlah Rp.556.243.121.000,- dana APBN disalurkan ke Ajatappareng
Menurut Islam (5 Kabupaten/Kota) tahun 2022 ini.

Mungkin sebagian dari kita masih belum terlalu POJOK UMKM Etalase
paham tentang bagaimana cara mengurus dari KPPN Parepare
jenazah. Bahkan tata caranya pun bisa berbeda-
beda sesuai dengan agama atau adat dari .... Hal 23
masing-masing orang. Pada Hari Kamis, tanggal
21 Juli 2022, KPPN Parepare berkesempatan Keberadaan UMKM adalah hal yang sangat penting
untuk bisa memperdalam ilmu tentang tata cara dalam perekonomian suatu negara sehingga tidak
mengurus jenazah menurut islam jarang UMKM dianggap sebagai mesin pembantu
penggerak ekonomi. Di Indonesia, perhatian terhadap
UMKM telah menjadi agenda penting untuk
pemerintah dalam rangka tidak saja untuk
memperkuat struktur perekonomian nasional, tetapi
juga untuk penyerapan tenaga kerja

Ajatappareng, Agustus 2022 3

LIPUTAN UTAMA

DETIK-DETIK
TERAKHIR
PEMENUHAN
DOKUMEN
DAK FISIK

Batas penyampaian dokumen

kelengkapan tanggal 21 Juli 2022. Hingga

pertengahan tahun, 4 Pemda masih nihil

realisasinya dan belum mengajukan

permintaan penyaluran. Berbagai alasan

menjadi kendala dalam pemenuhan

dokumen. Bahkan beberapa media pers

sudah meneriakkan kehati-hatiannya Koordinasi Percepatan DAK Fisik

akan dana transfer yang berpotensi tidak Koordinasi percepatan DAK Fisik oleh KPPN
Parepare dilakukan dengan berbagai cara. Baik
salur. melalui telepon, chating whatsapp, hingga
koordinasi langsung ke Pemda yang
KPPN selaku satker penyalur Dana Transfer ke membutuhkan lebih intens. Salah satu yang
Daerah dan Dana Desa (TKDD) mempedomani mendapat prioritas kunjungan langsung
Peraturan Menteri Keuangan Nomor koordinasi percepatan adalah Kabupaten
198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Barru. Pada saat koordinasi percepatan DAK
Alokasi Khusus Fisik. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan, Pemda Barru masih
Fisik disalurkan oleh KPPN Parepare melingkupi 5 menunjukkan nilai realisasi nol alias nihil.
Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Berikut ini proses koordinasi di Kabupaten
Daerah Kota Parepare, Pinrang, Barru, Sidenreng Barru.
Rappang, dan Enrekang. Sejumlah
Rp.556.243.121.000,- dana APBN disalurkan ke Bertempat di Kantor Badan Pengelolaan
Ajatappareng (5 Kabupaten/Kota) tahun 2022 ini. Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Barru, Rapat Koordinasi
Ada yang unik dari perjalanan penyaluran TKDD Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA
tahun 2022 di KPPN Parepare. Selaku satker Daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK)
penyalur, KPPN berupaya terus menerus Fisik dilakukan. Rapat Koordinasi dihadiri oleh
berkoordinasi dengan pemda terkait dengan pimpinan unit kerja dari beberapa dinas
penyaluran TKDD yang memiliki batas kabupaten. Seperti Dinas Pendidikan,
penyampaian dokumen kelengkapan. Kesehatan, Pertanian, Pekerjaan Umum dan
Sebagaimana diketahui, batas penyampaian Perumahan Rakyat dan Inspektorat Daerah.
dokumen kelengkapan tanggal 21 Juli 2022. hingga
pertengahan bulan, terdapat 4 Pemda yang masih Rapat koordinasi berlangsung hari Jumat
nihil realisasinya dan belum ada yang tanggal 1 Juli 2022 dibuka langsung oleh
mengirimkan dokumen kontrak. Berbagai alasan Kepala Badan (Kaban) BPKAD, dimulai pukul
menjadi kendala dalam penyaluran. Bahkan 14.00 Wita dan diakhiri pukul 15.45 Wita.
beberapa Media pers sudah meneriakkan kehati- Meskipun rapat membahas hal yang cukup
hatiannya akan dana transfer yang berpotensi serius, namun tetap dilakukan dengan cair dan
tidak salur. Berikut detik-detik batas waktu penuh kekeluargaan. Hal ini yang membuat
berakhirnya pengajuan dokumen kelengkapan, 21 durasi waktu 1,5 jam kedepan tak terasa lama.
Juli 2022.
Ajatappareng, Agustus 2022
4

LIPUTAN UTAMA

Rapat percepatan penyaluran DAK Fisik Dalam rapat koordinasi ini, tidak lupa KPPN juga AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA
dilatarbelakangi rendahnya penyerapan dari mendengarkan eluhan/kendala-kendala dalam
pemerintah daerah (Pemda Barru) atas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik selama ini.
Dana Alokasi Khusus Fisik yang disiapkan Kesempata ini tidak disia-siakan oleh Pemda
KPPN dalam APBN 2022. Hingga awal bulan Barru untuk ‘curhat’ terkait proses pelaksanaan
Juli, Pemda Barru belum sama sekali penyaluran DAK Fisik tahun-tahun yang telah
mengajukan pencairan dana. Hal ini butuh lalu. Beberapa kendala yang dialami Pemda
penjelasan atas kendala-kendala yang dalam pengurusan DAK Fisik antara lain:
dihadapi agar proses pengajuan bisa segera
dilakukan '1. Dokumen Pagu anggaran yang tidak sama
dengan Rencana Kerja dan Nilai Kontrak.
Kepala KPPN Parepare didampingi Kepala Kepala BPKAD Kabupaten Barru menyampaikan
Seksi Vera dan Kepala Seksi Bank tentang kesulitan Pemda dalam menyerap
menghadiri rapat koordinasi. KPPN seluruh pagu yang disediakan. Diantaranya
menekankan agar DAK Fisik yang telah adalah pagu anggaran yang sering tidak mampu
dianggarkan dalam APBN 2022, segera diserap seluruhnya. Hal ini dikarenakan rencana
direalisasikan mengingat bahwa batas waktu anggaran yang di tuangkan dalam rencana kerja
penyampaian dokumen paling lambat sering tidak singkron dengan pagu. Pagu yang
tanggal 21 Juli 2022. Guna menghindari ditetapkan dalam DIPA sering ketinggian,
penumpukan akses pada Aplikasi OMSPAN, sedangkan rencana kerja yang akan dikontrakkan
diharapkan Pemerintah Daerah dapat tidak sampai pada pagu. Jika rencana kerja
mengajukan penyaluran dan menyampaikan disesuaikan dengan pagu, akan kesulitan dalam
dokumen jauh-jauh hari sebelum tanggal membuat dokumen kontrak. Hal ini dikarenakan
batas waktu tersebut. saat tender tidak ada vendor yang memberikan
penawaran lebih tinggi dari yang ditetapkan.
Abu Bakar, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Abu Bakar, Kepala BPKAD Kabupaten Barru
Barru menghadirkan peserta rapat dari mengatakan, “ belum tentu ada vendor yang
Dinas dan SKPD terkait. Abu Bakar meminta memberikan penawaran sebagaimana pagu, dan
satu persatu unit kerja melaporkan kalo ada yang memberi penawaran tinggi, pasti
perkembangan pengurusan syarat-syarat ada juga yang memberikan penawaran rendah
pengajuan DAK Fisik. Dinas Pendidikan, denga spec yang bagus. Sehingga sulit
melaporkan bahwa dari 6 proyek fisik, dimenangkan yang menawar tinggi” katanya.
seluruhnya kontraktual. Tidak terdapat Abu Bakar juga meminta kepada Kepala KPPN
swakelola, sehingga yang menjadi fokus saat Parepare untuk dapat memberi perhatian akan
ini adalah proses tender yang sementara hal ini, serta diupayakan apabila memungkinkan
berada pada tahap evaluasi. agar pembahasan anggaran dapat menyertakan
masukan dari Pemerintah setempat guna
Begitu pula dengan proyek-proyek Dinas mendapat masukan dan dapat memunculkan
Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. nilai pagu yang sesuai yang dibutuhkan.
Keseluruhan masih belum siap dengan data
kontrak. Ketika ditanya tentang durasi yang
dibutuhkan, seluruhnya menjawab akan
diselesaikan secepat mungkin.
Koordinasi seperti yang dilakukan di Pemda
Barru ini sangat efektif membangun
semangat untuk bergerak lebih cepat dalam
menyiapkan dokumen. Seluruh unit dan
personil terkait dapat segera saling
berkoordinasi pada tugas dan fungsi
masing-masing.

Ajatappareng, Agustus 2022 5

LIPUTAN UTAMA

2. Adanya kebijakan pemerintah yang
mengharuskan mengambil pengadaan
dalam negeri.

Hal ini terjadi di Dinas Kesehatan. Pemda

Barru dalam hal ini dinas Kesehatan

menyampaikan agar diberikan kelonggaran

dalam melakukan pengadaan obat-obatan

dan alat kesehatan. Adanya aturan

pemerintah yang mengharuskan 3. Masalah Koordinasi internal

melakukan pengadaan dengan barang- Kendala berikutnya yakni masalah internal
Pemerintah daerah itu sendiri. Alur
barang dalam negeri, dalam beberapa hal permohonan pencairan dana DAK Fisik dan
pertanggungjawaban yang harus dibuat
sangat menyulitkan. Dalam bidang membutuhkan koordinasi beberapa pihak.
Dengan tugas dan fungsi masing-masing
kesehatan, terdapat obat-obatan dan alat unit kerja yang berbeda, membuat satu alur
ini membutuhkan koordinasi yang intens.
kesehatan yang tidak ditemukan di dalam
Misalnya, dinas Pendidikan yang hendak
negeri, sehingga mengharuskan barang melakukan tender. Membutuhkan perangkat
mulai dari penunjukan panitia lelang,
tersebut dibeli dari luar negeri. Namun, pemenuhan dokumen kelengkapan lelang,
hingga proses penetapan pemenang. Semua
aturan pemerintah tidak memberi membutuhkan koordinasi yang cukup
menyita waktu.
kelonggaran dalam hal ini.
Begitu pula proses review APIP (Aparat
Hal ini mengakibatkan, nilai kontrak yang Pengawas Internal pemerintah) di Kantor
Inspektorat. Pada semester 2 tahun 2022 ini,
semula telah dibentuk dan menjadi banyak sekali kegiatan diklat yang dilakukan.
Sehingga review yang dilakukan belum bisa
kesepakatan pemda dan pihak vendor, dilakukan cepat.

menjadi terganggu dan tidak dapat Kepala KPPN Parepare sempat menanyakan
adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
melakukan penyerapan yang optimal. yang ada di Inspektorat. Tentang durasi
waktu dalam menyelesaikan review laporan
“Kami mohon kepada pihak Kementerian pertanggungjawaban. Dan pihak Inspektur
Kabupaten Barru mengatakan bahwa
Keuangan untuk memperhatikan hal ini, pelaksanaan review dilakukan satu hari
setelah dokumen dinyatakan lengkap. Hanya
dan dapat dijadikan masukan pada terkadang, dokumen yang disampaikan
belum lengkap, sehingga review APIP belum
pemerintah pusat untuk membuat bisa dilakukan secepatnya.

kebijakan yang lebih melonggarkan”. Kata

Abu Bakar disela-sela diskusi dengan KPPN

Parepare.

AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA

Ajatappareng, Agustus 2022 6

LIPUTAN UTAMA

Pembukaan Trigger
OmSpan

Pembukaan Trigger Aplikasi OmSPAN adalah Khusus pada Subbidang DAK Fisik yang AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA
rangkaian dari detik-detik batas waktu disalurkan secara bertahap, perubahan
penyampaian Dokumen Syarat dan salur oleh KPPN data berupa perekaman, penghapusan,
yakni tanggal 21 Juli 2022. Kepala Seksi Bank KPPN persetujuan, atau penolakan data SP2D
Parepare mengungkapkan : BUD dan volume capaian output beserta
“tanggal 21 juli ini seperti akhir tahun bagi pemda. foto pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik
Jadi siap-siap aja kita lembur untuk memantau 2021 saat ini hanya terbuka untuk
dokumen pengajuan. Pembukaan Trigger OmSPAN periode tahap 3, sedangkan pada tahap
adalah bagian dari proses pemenuhan dokumen 1 dan tahap 2 memerlukan pembukaan
pengajuan DAK Fisik tahun 2022”. Kata Noor Since trigger Aplikasi OMSPAN oleh Direktorat
Mida dalam wawancara khususnya untuk Pelaksanaan Anggaran.
AJATAPPARENG. Kebijakan ini dikeluarkan guna memberi
kemudahan pada Pemerintah Daerah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Cq. Direktorat guna melakukan pengajuan dokumen
Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA syarat dalam penyaluran DAK tahun
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa memberikan 2022. Sehingga beberapa Pemerintah
kebijakan tentang pemenuhan pelaporan DAK Fisik Daerah melayangkan surat pembukaan
di tahun sebelumnya. Pembukaan Trigger Apllikasi Trigger OmSPAN ke KPPN sebelum
OmSPAN turut memberikan warna tersendiri tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 12
dalam detik-detik batas penyaluran DAK Fisik. Juli 2022.
Wilayah Ajatappareng, terrecord
Dalam rangka penyaluran DAK Fisik Tahap I, DAK pemerintah daerah yang mengajukan
Fisik Sekaligus s.d. Rp1 Miliar, dan DAK Fisik pembukaan trigger antara lain pemda
Sekaligus dengan rekomendasi K/L Teknis, Pemda kota Parepare, Kabupaten sidrap dan
perlu menyampaikan dokumen persyaratan berupa Enrekang. Bahkan di detik-detik terakhir
Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian tanggal 12 Juli 2022 masih dilakukan
Output kegiatan DAK Fisik per jenis per koordinasi yang intens antara KPPN
bidang/subbidang TA 2021 yang bersifat final, Parepare dan Pemda.
dengan dilampiri Laporan Hasil Reviu (LHR) dari
Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota atas
realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang
TA 2021, serta foto yang menunjukkan realisasi fisik
atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per
bidang/subidang TA 2021.

Untuk dapat melakukan pencetakan Laporan
Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output
beserta LHR, Pemda perlu melakukan penginputan
seluruh data SP2D BUD dan volume capaian output
beserta foto pada Aplikasi OMSPAN DAK Fisik 2021,
yang selanjutnya perlu direviu dan disetujui oleh
APIP, dan terakhir disetujui oleh Pemda. Dengan
demikian, seluruh data yang telah diinput oleh
Dinas tidak terdapat status selain “Disetujui
Pemda”.

Ajatappareng, Agustus 2022 7

LIPUTAN UTAMA DIRGAHAYU

Kepala Seksi Bank, Noor Since Mida REPUBLIK
menjelaskan tentang proses pembukaan INDONESIA
Trigger yaitu pemda mengajukan
pembukaan triger ke KPPN, kemudian
diteruskan secara berjenjang oleh Kanwil
dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

“KPPN juga berkoordinasi dengan Dit PA
karena nantinya yang akan dibuka adalah
yang telah dikunci tahap I dan 2, Kemudian
Dit PA menghubungi KPPN (seksi Bank)
apakah satker sudah ada di KPPN karena
Pemda harus didampingi untuk buka trigger.
Sekalian di cek apakah sesuai dengan
subbidang yang ditentukan” imbuh nya.

Kepala Seksi Bank KPPN Parepare,
menjelaskan bahwa dari 5 Pemda lingkup
KPPN Parepare, hanya 3 yang mengajukan
pembukaan trigger, yakni Sidrap, Enrekang
dan Parepare. Namun untuk Pemda Sidrap
sebenarnya tidak perlu mengajukan karena
dokumen yang akan dilengkapi adalah tahap
3, sehingga aplikasi OmSPAN belum terkunci.
Sedangkan yang diminta mengajukan Trigger
hanya yang akan memperbaiki dokumen
tahap 1 dan 2 tahun 2021.

Pembukaan trigger yang sempat dilakukan di
detik-detik terakhir adalah permintaan
Pemda Parepare. Proses ini lumayan
memberi kesan di KPPN. Disamping karena
waktu nya yang mepet dengan batas akhir,
juga karena dokumen baru disiapkan.
Akhirnya tidak hanya dilakukan prosedur
penyelesaian dengan cara formal yakni
menyurat ke Dit PA, juga dilakukan secara
non formal dengan menghubungi langsung
kantor pusat terkait pembukaan trigger.

Ajatappareng, Agustus 2022 8 AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA

LIPUTAN UTAMA

Himbauan KPPN Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah wartawan AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA
yang siap menorehkan tinta guna publikasi APBN
Menuai Reaksi semester I tahun 2022. Insan pers yang hadir
antara lain wartawan detik, fajar, parepare pos,
Spontan Para Pihak portal insiden, investigasi news, inkop, suaraya, dan
lain-lain. Sekitar 20 wartawan berkerumun guna
KPPN Parepare tidak berhenti menghimbau menyimak paparan Kepala KPPN menerangkan
pemerintah Daerah untuk segera mengajukan posisi APBN Semester I.
pencairan DAK Fisik. Nilai realisasi yang masih
rendah membuat KPPN terus menerus Dalam paparannya, Kepala KPPN Parepare
mengupayakan dengan cara-cara yang biasa menjelaskan pula tentang Dana Transfer Daerah
maupun tidak biasa. Menelpon, menghimbau di dan Dana Desa. Pagu dan Realisasi dana DAK Fisik,
grup Whatsapp seluruh Pemda, melakukan DAK Non Fisik dan Dana Desa yang telah dicapai
koordinasi percepatan secara langsung, dan yang selama satu semester, ternyata mengundang
terakhir dengan melakukan konferensi pers. pertanyaan lebih mendalam. Sehingga pertanyaan
demi pertanyaan lebih detail dari media, menjadi
Dalam release APBN Semester I tahun 2022, ajang Kepala KPPN dalam menyuarakan
bertempat di Coffee O2 Kota Parepare pada masukannya kepada seluruh pemda lingkup
tanggal 13 Juli 2022, KPPN Parepare bersama Ajatappareng.
seluruh jajaran unit kementerian Keuangan di
Parepare atau yang lebih dikenal dengan “kami sangat berharap bahwa realisasi DAK Fisik
Kemenkeu Satu, melakukan pertemuan dengan bisa lebih optimal di bulan ini. Mengingat ada batas
insan media di Kota Parepare. waktu penyampaian dokumen syarat pada tanggal
21 Juli. Jika tidak dipenuhi dokumen tersebut
sebelum tanggal dimaksud, maka DAK Fisik
berpotensi tidak salur” kata Kepala KPPN Parepare,
Alim Afifi.

Penyataan diatas menjadi kontroversi ketika di
‘blow-up’ media. Berita menjadi panas ketika media
cetak dan media online dibaca oleh pihak
pemerintah daerah, terutama Kota Parepare.
Beberapa scrip media antara lain :
“ Tender Lelet, DAK fisik tak Realisasi “
“DAK Fisik tak realisasi, Pemda Lambat Tender”
“DAK Fisik 4 Daerah di Sulsel Terancam Hangus”

Kalimat diatas cukup membuat ricuh Pemerintah
Daerah. Sehingga terdapat kondisi saling 'lihat"
diantara SKPD. KPPN sempat menerima tamu dari
Inspektorat terkait pemberitaan 'hangus' oleh
media. Namun demikian, kondisi tetap kondusif,
suasana riuh tidak berlangsung lama. Hal ini
karena masing-masing pihak merasa perlu untuk
memastikan kinerjanya sendiri-sendiri. Dengan
batas waktu yang sempit, membuat lebih sigap
SKPD dan BPKAD dalam melakukan langkah tepat
melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang
akan diunggah di aplikasi OMSPAN.
Dengan langkah yang tidak biasa ini, meskipun
terlihat ‘genting’ dimana-mana, namun cukup
efektif dalam membangun langkah bersama
menuju kelengkapan dokumen persyaratan yang
berujung proses pencairan yang cepat.

Ajatappareng, Agustus 2022 9

LIPUTAN UTAMA

Monitoring, Verifikasi dan Proses Penyaluran
DAK Fisik

Mustikasari Noor Since Mida Mawardi

Seksi Bank KPPN Parepare yang digawangi oleh Bagaimana proses monitoring di Seksi Bank? AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA
Kepala Seksi Noor Since Mida, dan staf pelaksana
Mustikasari dan Mawardi melakukan siaga satu di Monitoring kami lakukan jauh-jauh hari
detik-detik tanggal 21 Juli 2022. Hal ini karena sebelumnya. Kemudian kami juga mengingatkan
penyaluran tidak dapat berlanjut apabila dokumen semua pemda akan batas waktu yang ditentukan.
syarat tidak terpenuhi sebelumnya. Berbagai aturan dan ketentuan dokumen yang
harus di unggah juga kami share di grup WA,
“monitoring sebenarnya kami lakukan sejak jauh- kebetulan kan sudah ada grup wilayah
jauh hari sebelum batas waktu. Manakala ada hal ajatappareng.
yang tidak sesuai langsung dapat kami konfirmasi ke
Pemda untuk perbaikan”. Kata Noor Since Proses Verifikasinya bagaimana bu?
menanggapi hal monitoring yang dilakukan.
Kerjasana dengan staf selaku operator Penyaluran
Monitoring ini dilakukan pada aplikasi Omspan, DAK Fisik dan Dana Desa. Alhamdulillan hingga
dimana usernya dipegang oleh Seksi Bank selaku sejauh ini, staf Seksi Bank dapat diandalkan.
Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Satker Penyalur
DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Parepare. Berikut ini Apa ada masalah/kendala dalam hal verifikasi?
adalah wawancara singkat, tim AJATAPPARENG
dengan Kepala Seksi Bank Noor Since Mida. Sejauh ini tidak ada. Hanya pas detik-detik terakhir
kami memang memantau lebih seksama aplikasi
Bagaimana kesan ibu atas penyaluran DAK Fisik Omspan. Karena menyangkut kepentingan Pemda.
tahun 2022 ini? Dan memang ada data yang keluar masuk. Yang
tidak sesuai, kami tindaklanjuti dengan
Cukup membuat kami siaga satu. Batas 21 Juli ini mengkonfirmasi ke Pemda dan minta perbaikan.
seperti akhir tahun bagi Pemda. Kalo memang kami
harus lembur, ya..tentu akan kami lakukan. Dalam hal verifikasi ini, terdapat pemda yang telah
Bagaimanapun, tugas penyaluran ada pada kami, menginput dokumen ke aplikasi omspan. Sudah
jadi jika ada yang tidak maksimal dalam penyaluran diinput, di review APIP tetapi lupa untuk
akan membuat kami merasa gagal mencapai target. menyampaikan ke BPKAD nya, sehingga statusnya
belum disetujui pemda. Padahal status ‘disetujui
Jadi..sempet ibu dan staf lembur? pemda’ itu mutlak, karena jika tidak disetujui
pemda, dana tidak dapat disalurkan.
Kami kerja sampai habis magrib saja. Setelah dirasa
koordinasi dengan Pemda terkait dokumen telah Disinilah pentingnya veerifikasi, jika terlupakan
clear, kami pulang. Tetapi tidak membuat kami off status ini (disetujui pemda) dana yang diharap
dari kerjaan, tetap kami pantau aplikasi omspan sebesar 600jutaan tidak dapat cair. kan sayang itu..
hingga tengah malam. Kan bisa dipantau dari rumah
untuk aplikasi omspan nya.

Ajatappareng, Agustus 2022 10

LIPUTAN UTAMA

Pemda mana menurut ibu yang paling cepat dalam proses penyaluran di detik-detik terakhir ? AGUSTUS 2022 - EDISI PERDANA

Satu hari sebelum batas akhir, sebenarnya Pemda Enrekang itu telah menyelesaikan hampir
100%. Sehingga sempet pada rating ke-2 penyelesaiannya. Hal ini sempet diapresiasi Kanwil
bahwa Enrekang tercepat kedua di Sulawesi Selatan. Namun ternyata setelah itu diketahui
bahwa belum ada koordinasi dengan BPKAD nya sehingga statusnya belum di setujui Pemda.

Bagaimanakah sebenarnya tahapan di Pemda ?

Pertama di input Pemda, biasanya yang menginput di Omspan adalah Dinas. Kemudian review
APIP, proses reviewnya ini sebenarnya satu hari sejak berkas dinyatakan lengkap. Setelah itu
disetujui APIP. Jika APIP Sudah setuju, maka akan diteruskan untuk disetujui Pemda. Setelah
disetujui Pemda, Pemda akan menyampaikan permintaan penyaluran, maka di Omspan itu akan
kelihatan bahwa ada permintaan penyaluran.

Setelah Pemda menyetujui, apa yang dilakukan KPPN ?

Kan itu berkas sudah ada semua di Omspan, makanya inilah yang dipantau/ dimonitor. Disitu
kelihatan berapa persen nilai kontrak dibanding dengan rencana kerja. Makanya, saya selalu
mengupdate di Grup WA, tentang persentase pengajuan Pemda berdasarkan monitoring di
Omspan.
Jika dokumen kelengkapan sudah cukup dan ada permintaan penyaluran dari pemda, maka akan
muncul notifikasi di beranda OmSpan. Maka Seksi Bank segera mencetak Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) yang selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Seksi Vera.
Kemudian dimasukkan ke KPPN selaku Kuasa BUN. Jika sudah dalam posisi ini, maka realisasi
telah dilakukan. Dana segera cair ke Pemerintah daerah. (des)

Ajatappareng, Agustus 2022 11

LIPUTAN PRIORITAS

PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT
TERHADAP PEREKONOMIAN REGIONAL

oleh Alim Afifi

Mengubah Kebijakan Sentralisasi
Menjadi Desentralisasi

Otonomi daerah adalah kewajiban yang
dikuasakan kepada daerah untuk mengatur
& mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat
menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan juga hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan sesuai
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah. Indonesia
sebagai negara kesatuan menerapkan
otonomi kepada daerah atau desentralisasi.

Selain berdasarkan pada aturan hukum,
pelaksanaan otonomi daerah juga sebagai suatu
penerapan tuntutan globalisasi yang wajib
diberdayakan dengan cara memberikan
kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah, utamanya
dalam mengelola seluruh potensi yang ada di
masing-masing daerah.

Ajatappareng, Agustus 2022 12

LIPUTAN PRIORITAS

Konsekuensi logis dari adanya otonomi daerah yang diikuti dengan beralihnya kewenangan
dan urusan pusat menjadi tanggung jawab daerah harus dibarengi juga dengan delegasi
pendanaan untuk mewujudkan tingkat pembangunan daerah yang lebih baik. Salah satu alat
Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi daerah
adalah APBN dan APBD. APBD sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah diarahkan
untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan
dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output perekenomian menurut Solow dipengaruhi
oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Secara tidak langusung
kebijakan fiskal ikut mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi (Solow, R. M. 1956).
Keputusan-keputusan pemerintah mengenai kebijakan fiskal yang ditempuh suatu negara
dapat mengubah ouput dalam perekonomian, baik bertambah maupun berkurang. Untuk
melihat peranan ketergantungan spasial terhadap pertumbuhan ekonomi, berbagai penelitian
empiris memerlukan penggunaan teknik ekonometrika spasial. Dengan menggunakan teknik
ekonometrika spasial, pengaruh interaksi suatu wilayah dengan wilayah yang lain dapat
ditangkap (Abreu, 2004). Menurut Lesage dan Fischer (2008), paling tidak ada tiga hal yang
perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian empiris pertumbuhan ekonomi yang
melibatkan aspek ketergantungan spasial suatu daerah.

Ajatappareng, Agustus 2022 13

LIPUTAN PRIORITAS

APBN sebagai instrumen Keuangan Negara memainkan Pengaruh Keuangan Negara
peranan penting mendorong pencapaian target-target Terhadap Perekonomian
pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut
sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat Dari hasil mapping sederhana gambar diatas,
menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. pengaruh Keuangan Negara yang diwujudkan
Untuk itu, kebijakan fiskal senantiasa diarahkan untuk dalam kebijakan APBN di wilayah
tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan Ajatappareng memiliki pengaruh positif
lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, namun terhadap perekonomian Ajatappareng. Dari
dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. deduksi tersebut maka dapat dihasilkan
peluang yang diambil pemerintah daerah
Salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK dengan memanfaatkan kebijakan APBN dalam
(Nawacita) adalah membangun Indonesia dari ranah Keuangan Negara. Hal ini penting
pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam diperhatikan oleh pemerintah daerah karena
kerangka Negara Kesatuan. Perwujudannya didukung dapat mempengaruhi prioritas pembangunan
dengan peningkatan dana Transfer Ke Daerah dan Dana yang akan dialokasikan dalam APBD untuk
Desa. Jumlah dana transfer ke Pemerintah Daerah dan memperoleh hasil maksimal.
Pemerintah Desa dalam APBN Perubahan 2015
meningkat tajam. Dana Desa untuk tahun 2016 bahkan Variabel-variabel diatas masih memiliki
meningkat 125% di APBN 2016, serta direncanakan kekurangan yaitu tidak melihat pengaruh dari
meningkat terus sampai tahun 2021 bahkan tahun ketergantungan terhadap pertumbuhan
2022. ekonomi regional Indonesia yang bersumber
dari kondisi tertentu, di antaranya seperti
Deduksi Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat Untuk faktor cuaca atau bencana alam, serta faktor
Mensejahterakan Daerah lainnya yang bisa saja memengaruhi
Dari uraian diatas, beberapa poin penting kebijakan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah
fiskal pemerintah pusat dapat disederhanakan oleh (Neibuhr, 2001).
penulis diperkuat oleh latar belakang penulis sebagai
Kepala KPPN Parepare dapat disimpulkan terdiri dari :

1.Penyaluran DIPA Kementerian Negara/Lembaga di
wilayah Ajatappareng;

2.Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD);
3.Kebijakan prioritas pembangunan pemerintah

pusat di wilayah Ajatappareng;
4.Ekonomi Inklusif (KUR dan UMi)
Pengaruh pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah
pusat terhadap perekonomian diilustrasikan oleh
penulis untuk menghasilkan kebijakan baru yang lebih
baik dengan deduksi pada gambar berikut:

Ajatappareng, Agustus 2022 14

LIPUTAN PRIORITAS

Memanfaatkan Potensi Semoga dengan kesengajaan kebijakan APBN,
APBD, dan instrument kebijakan ekonomi
Mengambil fakta dari Ajatappareng, maka pengeluaran makro tersebut dapat mengakselerasi
pemerintah yang lebih tinggi akan berdampak pada sisi perekonomian di daerah khususnya
penawaran ekonomi tergantung pada bidang mana Ajatappareng terutama dengan adanya
pengeluaran pemerintah meningkat. Hasil dari keberpihakan pemerintah pusat. Untuk prospek
pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dapat ke depan, perekonomian Ajatappareng
diperoleh beberapa manfaat atau potensi manfaat diprediksi akan semakin kuat pasca pandemi
berikut : dikarenakan keberpihakan pemerintah pusat
berupa prioritas penyaluran DIPA Kementerian
1.Belanja Negara akan membantu mengurangi tingkat Negara/Lembaga di wilayah Ajatappareng,
ketimpangan. Ada potensi manfaat kesejahteraan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),
yang lebih tinggi termasuk mengurangi tingkat Kebijakan prioritas pembangunan pemerintah
kemiskinan. pusat di wilayah Ajatappareng, dan Ekonomi
Inklusif (KUR dan UMi). Semoga.
2.Belanja pemerintah pusat dan daerah dapat
meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan *) Tulisan ini adalah analisis pribadi dan
memungkinkan pertumbuhan ekonomi jangka memerlukan analisis lanjutan untuk
panjang yang lebih tinggi. penyempurnaan detil tingkat ketergantungan
fiskal wilayah Ajatappareng.
3.Pengeluaran untuk jalan dan infrastruktur lainnya
dapat membantu menghilangkan hambatan Keterangan :
pasokan dan memungkinkan efisiensi yang lebih Penulis adalah Kepala KPPN Parepare
besar serta dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Quote dari Pustaka :

4.Pengeluaran untuk pembangunan fisik dapat 1.Abreu, M., de Groot, H. L., & Florax, R. J. G. M. (2004). Space
menyerap dan memicu penyerapan tenaga kerja. and growth: A survey of empirical evidence and methods.
Tinbergen Institute Discussion Paper, TI04-129/3.
Instrumen Penyempurnaan Kebijakan Fiskal
2.Lesage, J. P., & Fischer, M. M. (2008). Spatial growth
Sejalan dengan potensi manfaat diatas, Kementerian Keuangan regressions: model specification, estimation and
juga telah meluncurkan kebijakan untuk mendorong interpretation. Spatial Economic Analysis, 3(3), 275–304.
pertumbuhan ekonomi jangka menengah dalam kerangka
Kebijakan Ekonomi Makro dengan menggunakan berbagai 3.Model Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Peranan
instrumen untuk mendukung stabilitas dan mendorong Ketergantungan Spasial Indonesia’s Economic Growth Model:
pertumbuhan ekonomi, yaitu : The Role of Spatial Dependence, Aspiansyaha dan Arie
Damayanti, Badan Pusat Statistik Departemen Ilmu Ekonomi,
1.Peningkatan produktivitas SDM dan pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.
infrastruktur;
4.Neibuhr, A. (2001). Convergence and the Efects of Spatial
2.Reformasi institusi guna mendukung akselerasi Interaction. HWWA Discussion Paper, 110. Hamburg: Hamburg
pembangunan; Institute of International Economics.

3.Transformasi ekonomi untuk neraca perdagangan; 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
4.Pendalaman sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan Daerah.

investasi; 6.Solow, R. M. (1956).Acontribution to the theory of economic
5.Diversifikasi produk termasuk produk ekonomi syariah. growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.

Ajatappareng, Agustus 2022 15

edisi Perdana - Agustus 2022

Tantangan Baru bagi Satker
dalam Migrasi Saldo Awal dan
Rekonsilasi MonSAKTI


Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
full module berbasis web adalah salah satu tools
Penggunaan teknologi informasi saat ini diperlukan yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku
untuk memodernisasi dan mengintegrasikan Bendahara Umum Negara melalui Direktorat
proses bisnis serta meningkatkan transparansi Jenderal Perbendaharaan. Aplikasi ini dapat
dan akuntabilitas pertanggungjawaban Keuangan diakses dengan media komputer (Laptop dan PC)
Negara sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2003 atau smartphone darimana saja dan kapan saja
mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang selama terhubung dengan jaringan internet.
No.1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan
Negara. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan efisiensi tata kelola pemerintahan dan efektivitas
Tingkat Instansi) telah diluncurkan awal tahun kinerja ASN.
2022 untuk digunakan seluruh Kementerian/
Lembaga dalam pengelolaan keuangan Negara. Seluruh satuan kerja akan beralih menggunakan
aplikasi SAKTI Full Modul yang terdiri dari Modul
Administrator, Modul Penganggaran, Modul
Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara,
Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul
Piutang dan Modul Pelaporan. Modul-modul ini
menggantikan aplikasi-aplikasi offline sebelumnya
digunakan seperti aplikasi RKA-KL, aplikasi SAS,
aplikasi SILABI, aplikasi Persediaan, aplikasi SIMAK-
BMN, dan aplikasi SAIBA. Aplikasi offline tersebut
belum terkoneksi langsung sehingga diperlukan
proses pengiriman berupa ADK (Arsip Data
Komputer).

Salah satu bentuk persiapan peralihan ke aplikasi
SAKTI secara penuh yaitu melakukan migrasi saldo
awal. Migrasi saldo awal merupakan langkah awal
implementasi SAKTI untuk kelompok Modul
Pelaporan (Persediaan, Aset Tetap dan Aset Tak
Berwujud (ATB) dan data akun neraca). Migrasi ini
wajib dilakukan oleh semua Satuan Kerja yang
mempunyai saldo persediaan dan/atau aset tetap
dan/atau ATB dan/atau data akun neraca per 31
Desember 2021. Migrasi saldo awal akan dilakukan
secara terpusat by aplikasi.

Ajatappareng, Agustus 2022 16

edisi Perdana - Agustus 2022

Ajatappareng, Agustus 2022 17

edisi Perdana - Agustus 2022

Hal terpenting didalam proses migrasi adalah
mengambil saldo (Neraca, Data BMN dan
Persediaan) dan referensi persediaan dari
Aplikasi e-Rekon&LK yang nantinya akan
menjadi saldo awal TA. 2022 dan referensi
pada Aplikasi SAKTI. Untuk memulai migrasi,
operator BMN (untuk Modul Persediaan dan
Modul Aset) serta Operator Pelaporan (Modul
GLP) harus melakukan persiapan migrasi,
analisa migrasi, pencocokan saldo, persetujuan
migrasi, tutup periode, sampai dengan
membuat dan mengunggah BAM (Berita Acara
Migrasi).

Ajatappareng, Agustus 2022 18

edisi Perdana - Agustus 2022

Seiring dengan

berakhirnya Semester I

2022, satuan kerja “wajib”

untuk membuat Laporan

Keuangan tingkat UAKPA

(Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran).

Sehubungan dengan hal

tersebut, Aplikasi e-

Rekon&LK “tidak lagi

digunakan” dalam

pelaksanaan rekonsiliasi

internal dan rekonsiliasi

eksternal. Rekonsiliasi kini

dilakukan menggunakan

Aplikasi MonSAKTI.

MonSAKTI adalah Monitoring Sistem Aplikasi Hal ini menjadi tantangan baru bagi operator
Keuangan Tingkat Instansi, tools yang Pelaporan (GLP, aset BMN dan persediaan) untuk
digunakan oleh Pengguna Aplikasi Sakti selalu mengupdate informasi dan terus belajar.
untuk pengawasan dan pengendalian Kendala-kendala yang ada pada aplikasi ini
internal. Data SPAN dan SAKTI secara diharapkan tidak menjadi halangan dan keluhan,
periodik akan ter-push ke Aplikasi MonSAKTI tapi berubah menjadi semangat untuk terus
secara otomatis, tanpa perlu upload data. belajar ilmu-ilmu baru. Key Success Implementasi
Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 SAKTI yaitu Komitmen kuat dari seluruh unsur
untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan dan Sinergi bekerja sama untuk saling
Entitas Pelaporan dihasilkan melalui Aplikasi mendukung suksesnya implementasi SAKTI, serta
SAKTI. Entitas Akuntansi dan Entitas Komunikasi intensif satuan kerja maupun KPPN
Pelaporan dapat menggunakan Aplikasi setiap ada kendala. (lulu)
MonSAKTI untuk melengkapi informasi yang
dibutuhkan dalam penyusunan Laporan
Keuangan.

Ajatappareng, Agustus 2022 19

edisi Perdana - Agustus 2022

APBN sebagai Instrumen Pengendalian
dan Pemulihan Ekonomi Ajatappareng




Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi sudah

berlalu, namun dampak dari hadirnya Covid-19 masih
terasa hingga sekarang. Ekonomi masih sementara
merangkak menuju pemulihan. APBN merupakan
instrumen yang sangat penting dalam mengendalikan
dan memulihkan ekonomi. KPPN Parepare selaku the
treasurer, berperan strategis di lingkup Ajatappareng
(5 Kabupaten/Kota).

Menurut Peraturan Menteri

Keuangan Nomor:

262/PMK.01/2017 Tugas KPPN

adalah melaksanakan

kewenangan perbendaharaan

dan Bendahara Umum Negara

(BUN), penyaluran pembiayaan

atas beban anggaran, serta

penatausahaan penerimaan dan

pengeluaran anggaran melalui

dan dari kas negara berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Beberapa waktu yang lalu, KPPN

Parepare merelease postur APBN

semester I tahun 2022. Berikut

ini data yang disampaikan

kepada masyarakat melalui

konferensi pers bulan Juli 2022: Dari postur APBN diatas, dapat dilihat bahwa sejumlah 1,977,367.834,000
dana disiapkan untuk belanja lingkup Ajatappareng, terdiri dari belanja
pemerintah Pusat dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Hingga semester I terlihat realisasi sejumlah 52.55% atau 1.039.179.511.387

Ajatappareng, Agustus 2022 20

edisi Perdana - Agustus 2022

KPPN yang merupakan kepanjangan tangan Menteri Keuangan di daerah, menyalurkan dana APBN
yang turut mengendalikan dan memulihkan ekonomi. Dimasa Pandemi, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama yang ditunggu-tunggu kehadirannya di daerah.
Bantuan langsung Tunai yang merupakan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat
ditujukan guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat tidak mampu. Hal ini untuk menekan angka
kemiskinan agar tidak meningkat tajam.

Sebagai contoh, di Kabupaten Barru. Angka kemiskinan melonjak di tahun 2021. Secara berturut-
turut dari tahun 2017 angka kemiskinan 9,7% menurun hingga posisi tahun 2018 sebesar 8,26%.
Namun di Tahun 2021 meningkat menjadi 8,69%. Hal ini salah satunya dikarenakan ekonomi tidak
stabil dan produksi serta daya beli masyarakat sangat lemah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan
dengan kebijakannya melalui APBN memberikan stimulus fiscal dengan tersalurkannya BLT di
desa-desa.

Ajatappareng, Agustus 2022 21

edisi Perdana - Agustus 2022

Pengalaman menunjukkan,

pertumbuhan ekonomi merupakan

proses yang membutuhkan jangka

waktu yang cukup. Tidak serta merta

pertumbuhan ekonomi menekan

angka kemiskinan, meningkatkan

lapangan kerja dan menekan inflasi

(Arifin,Umanul, Hadi, 2007).

Berdasarkan informasi dari Badan

Pusat Statistik, diperoleh informasi

bahwa terdapat pengaruh yang positif

kucuran dana APBN terhadap

perkembangan ekonomi di

Kabupaten/Kota. Mulai tahun 2021,

pertumbuhan ekonomi mengalami

tumbuh Positif. Berbeda dengan tahun

2020, dimana sejumlah 11

Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan

mengalami kontraksi laju Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi
Ajatappareng serentak menunjukkan
pertumbuhan ekonomi atau ‘tumbuh’ posisi sangat rendah. Bahkan
Kabupaten Sidrap berada pada posisi
negatif. dibawah nol (-0.59%). Namun
demikian, tahun 2021 Kabupaten
Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi yang Sidrap meningkat cukup tajam
berhasil dikompilasi Seksi Verifikasi dan Akuntansi menjadi 5,54%, pertumbuhan yang
KPPN Parepare atas koordinasi dengan Badan lebih tinggi dari beberapa kabupaten
Pusat Statistik wilayah Ajatappareng. Dimana lainnya. Tahun 2021, pertumbuhan
terlihat bahwa laju pertumbuhan terkontraksi positif terjadi serentak. Dari lima
menurun tajam di tahun 2020. Hal ini dikarenakan Kabupaten/Kota wilayah KPPN
adanya covid-19 yang mempengaruhi hampir Parepare, tercatat Kabupaten
seluruh sektor usaha yang menurunkan ekonomi Enrekang memiliki pertumbuhan
masyarakat Indonesia. Namun dengan regulasi ekonomi paling tinggi yakni 6,36%.
pemerintah dibidang ekonomi dan prioritas APBN (des)
di sektor-sektor tertentu, menjadikan ekonomi
tumbuh dengan baik di tahun 2021.

Ajatappareng, Agustus 2022 22

edisi Perdana - Agustus 2022

Etalase UMKM
KPPN Parepare




Keberadaan UMKM adalah hal yang sangat Program Kredit UMi merupakan pembiayaan yang
penting dalam perekonomian suatu negara bersumber dari APBN atau bersama dengan
sehingga tidak jarang UMKM dianggap sebagai pemerintah daerah dan/ atau pihak lain untuk
mesin pembantu penggerak ekonomi. Di memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha
Indonesia, perhatian terhadap UMKM telah mikro. Pembiayaan UMi adalah program dana
menjadi agenda penting untuk pemerintah bergulir pemerintah untuk memberikan akses
dalam rangka tidak saja untuk memperkuat pembiayaan kepada usaha mikro. Program ini
struktur perekonomian nasional, tetapi juga dilaksanakan oleh Pusat Investasi Pemerintah
untuk penyerapan tenaga kerja dan berfungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana melalui
untuk distribusi barang dan jasa. Dalam hal ini kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank
mestinya pelaku UMKM bisa mendapatkan (LKBB). Program ini memberikan pembiayaan
kemudahan akses permodalan untuk kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau
mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. oleh fasilitas pembiayaan perbankan, dengan
Perkembangan sektor lembaga keuangan baik maksimal pinjaman Rp10 juta per orang.
yang formal seperti perbankan dan nonformal Karakteristik pembiayaan UMi antara lain adalah
yang semakin pesat diharapkan dapat lebih mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam
membantu perkembangan UMKM. Begitupun proses pembiayaan dengan meniadakan
bantuan dari pemerintah melalui Program persyaratan surat izin/ keterangan usaha yang..
Kredit Ultra Mikro (UMi).

Ajatappareng, Agustus 2022 23

edisi Perdana - Agustus 2022

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi UMKM. Program UMi menyasar pelaku usaha
mikro lapis terbawah yaitu belum memiliki surat izin/ keterangan usaha dan tidak dapat dijangkau
fasilitas pembiayaan perbankan dengan tujuan menambah jumlah wirausahawan baru. Syarat untuk
memperoleh pembiayaan UMi pun cukup mudah yaitu memiliki KTP elektronik, dan tidak sedang
menerima pembiayaan program KUR. Penyaluran pembiayaan UMi dapat dilakukan dengan 2 cara
yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pembiayaan UMi disalurkan melalui lembaga keuangan
bukan bank (LKBB) yang saat ini dilaksanakan oleh PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani
(PMN) dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Sedangkan penyaluran secara tidak langsung
bekerjasama dengan lembaga linkage.

Dalam hal ini, KPPN Parepare turut membantu beberapa UMKM dalam memasarkan produknya
melalui Pojok UMKM yang telah disiapkan sebagai etalase untuk menampilkan produk produk
UMKM. Salah satu produk yang terpajang di etalase tersebut adalah “She Coffee”. Produk unggulan
dari UMKM ini adalah wine coffee, kopi yang diproses dengan biji kopi yang tidak dikupas kulitnya
dan dilakukan penjemuran serta fermentasi tiga kali hingga selesai. Proses berikutnya mengupas
kulit kopi dengan alat penggiling kopi, untuk mendapatkan kopi lalu dijemur kembali. Cara ini
dilakukan untuk memberikan rasa unik yang mirip rasa wine (anggur).

Menurut pemilik She Coffee

Syamsinar, proses ini dapat

berlangsung selama 40 bahkan 60

hari untuk mempertahankan rasa

kopi yang diinginkan. Dia juga

menjelaskan tentang pemberian

nama pada produknya, “She

Coffee terinspirasi karena

perempuan harus minum kopi,

bukan hanya untuk laki laki saja”.

Kopi ini terdiri dari beberapa

varian dan ukuran, harga yang

dipatok pun beragam. Jadi untuk

para pembaca, apakah tertarik

untuk mecoba kopi ini?.(sari)

Ajatappareng, Agustus 2022 24

edisi Perdana - Agustus 2022 Kalaedoskop

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan didampingi Kepala Penyerahan Penghargaan Pengelolaan DAK Fisik terbaik oleh Kepala
KPPN Parepare menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan kepada Wakil Bupati Sidrap

Barru sebagai Penyalur Dana Desa Terbaik dan menandatangani didampingi Kepala KPPN Parepare dan menandatangani Komitmen
Komitmen Bersama Penrcepatan Penyaluran DAK Fisik, DAK Non Bersama Penrcepatan Penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana

Fisik dan Dana Desa (11/04/2022) Desa (12/04/2022)




Workshop Evaluasi Program Bintal
Pengelolaan KPPN Parepare di
Bulan Ramadhan
Keuangan dan berupa pembagian
Pembangunan
Desa di Kabupaten sembako untuk
Pinrang (11/5/2022) PPNPN (Mei 2022)





Koordinasi Percepatan dan dan peningkatan akuntabilitas penyaluran 25
DAK Fisik di Kabupaten Pinrang dan Sidrap bersama Sekda, Kepala
BPKAD dan seluruh jajaran OPD (Mei 2022)


Ajatappareng, Agustus 2022

edisi Perdana - Agustus 2022 Kalaedoskop

Kegiatan Pendampingan Migrasi Saldo
Awal SAKTI Modul Pelaporan(10/6/2022)

Press Conference KInerja APBN Semester I Tahun
2022 Kemenkeu Satu : KPPN, KPP Pratama,
KPPBC dan KPKNL Parepare (13/07/2022)



Kunjungan Kerja Anggota DPD RI Bapak DR.H.Ajiep
Padindang, SE,MM dalam rangka menggali aspirasi
terkait kendala-kendala seputar Realisasi APBN,
Khususnya DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah
Ajatappareng (26/7/2022)

Koordinasi Penyaluran DAK Fisik dengan
Kepala BPKAD Sidrap(2/8/2022)




Ajatappareng, Agustus 2022 26

edisi Perdana - Agustus 2022 Kalaedoskop

KPPN Parepare's Squad Bola Voley

Senam

Bersama Stakeholder Futsal Kemenkeu Satu
Liga Takraw

Ajatappareng, Agustus 2022 27

edisi Perdana - Agustus 2022 Bimbingan Mental

TATA CARA Kewajiban terhadap jenazah
MENGURUS
JENAZAH Mari kita bahas apa saja yang menjadi kewajiban kita terhadap
MENURUT ISLAM jenazah.

Oleh Zahra Qurrotu A'yun 1.Memandikan Jenazah
Yang pertama adalah memandikan jenazah. Hal ini wajib
Bagaimana sih cara mengurus jenazah? Mungkin dilaksanakan apabila jenazah tersebut beragama islam, ada
sebagian dari kita masih belum terlalu paham jenazahnya walau sedikit, tidak mati secara syahid.
tentang bagaimana cara mengurus jenazah. Bahkan Pada tahapan ini, sebaiknya dilakukan oleh orang terdekat, bisa
tata caranya pun bisa berbeda-beda sesuai dengan keluarga, ataupun suami/istri jenazah agar aibnya tidak tersebar.
agama atau adat dari masing-masing orang. Pada Demikian apabila terdapat pembimbing, maka ia harus dapat
Hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, KPPN Parepare menjaga aib dari jenazah tersebut. Selain itu disarankan
berkesempatan untuk bisa memperdalam ilmu menggunakan alas mandi agar memudahkan proses dan
tentang tata cara mengurus jenazah menurut islam menghindari jenazah kotor kembali setelah selesai dimandikan.
melalui Pembinaan Mental Pegawai KPPN Parepare. Jenazah baik laki-laki maupun perempuan wajib ditutupi auratnya
Mengundang Ustadz Mujahid Nurdin sebagai ketika dimandikan, dan bagi pembimbing lebih baik jika
narasumber, kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh memakai sarung tangan agar tidak bersentuhan secara langsung
pejabat dan pegawai KPPN Parepare dan dengan kulit jenazah. Kemudian disunahkan memakai daun
berlangsung di Aula KPPN Parepare pada pukul 14.00 bidara, namun apabila sulit untuk ditemukan, bisa diganti
WITA. menggunakan kamper.

Apa sih yang harus kita lakukan?

Jadi dalam Islam, hukum mengurus jenazah adalah
Fardu Kifayah, yang artinya kewajiban yang
dikenakan pada kelompok dengan ketentuan bahwa
apabila ada diantara anggota kelompok yang
melaksanakannya, seluruh kelompok terbebas dari
sanksi. Sebaliknya, apabila tidak ada anggota
kelompok yang melaksanakannya, seluruh kelompok
terkena sanksi.
Ketika ada seseorang yang sedang mengalami
sakarotul maut, baiknya kita membisikkan kalimat
baik di telinganya dan membantu dalam
pengucapan kalimat tauhid. Dan jika orang tersebut
telah meninggal, baiknya kita menutup jenazahnya,
menyampaikan berita kematiannya, dan
mendoakannya. Kemudian bagi yang ditinggalkan
untuk mengikhlaskan dan memberikan yang terbaik
dalam mengurus jenazahnya.

Ajatappareng, Agustus 2022 28

edisi Perdana - Agustus 2022 Bimbingan Mental

2. Mengkafani Jenazah 4. Menguburkan Jenazah
Tahapan kedua adalah mengkafani jenazah
Pada jenazah laki-laki kain kafan yang dibutuhkan Sebaiknya jenazah segera dikuburkan apabila telah
adalah 3 lapis, sedangkan untuk jenazah selesai disalati. Waktu yang disarankan dihindari saat
perempuan adalah 5 lapis. Sebelum dibalut dengan menguburkan jenazah yaitu saat matahari terbit
kain kafan, seluruh lubang jenazah harus ditutupi hingga naik, saat matahari berada di tengah tengah
dengan kapas dan disunahkan untuk diberi dan saat matahari hampir terbenam atau benar benar
wewangian. terbenam.
Hal yang perlu diperhatikan ketika menguburkan
3. Mensalati Jenazah jenazah adalah meletakkan jenazah di tepi lubang atau
Setelah selesai dikafani, selanjutnya jenazah disalati. liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu
Syarat sah salat jenazah adalah sama dengan sholat dengan posisi agak miring. Tujuannya agar jenazah
biasanya, yaitu menutup aurat, suci dari hadas besar tidak langsung tertimpa tanah. Kemudian letakkan
dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki
menghadap kiblat, Jenazah sudah dimandikan dan kubur, atau dari posisi selatan, posisi jenazah yakni
dikafani, Letak jenazah berada di sebelah kiblat miring ke kanan, menghadap kiblat dengan tubuh
orang yang menyalatkannya, kecuali kalau salat yang ditopang dengan batu pipih atau papan kayu.
dilakukan di dekat makamnya atau salat gaib. Tujuannya agar jenazah tidak telentang. Para ulama
Sedangkan rukun salatnya adalah niat, berdiri bagi menyarankan untuk meletakan tanah di bawah pipi
yang mampu, melakukan 4 kali takbir, mengangkat jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua
tangan pada takbir pertama, membaca surat Al- tali di buka. Saat jenazah dimasukkan ke liang kubur,
Fatihah, membaca salawat, berdoa untuk jenazah, dianjurkan membaca doa. Khusus jenazah perempuan
salam. disarankan untuk membentangkan kain di atas
Saat jenazah laki-laki, imam sejajar dengan kepala. kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur,
Saat jenazah perempuan, imam sejajar dengan sedangkan bagi jenazah laki laki tidak dianjurkan.
perut. Jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah
laki laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak
menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya.
Setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan
untuk menaburkan tanah tiga kali dari arah kepala
mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Setelah itu
membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah.

Jadi, misalnya ada seseorang yang meninggal disekitar
kita, sebaiknya kita melaksanakan kewajiban kita
terhadap jenazah tersebut. Tidak harus melaksanakan
keempatnya, karena seringnya kita hanya bisa
melaksanakan salat jenazah dan ikut dalam proses
menguburkan jenazah. Hal ini karena proses pertama
dan kedua dilaksanakan sesegera mungkin oleh orang
terdekat atau keluarga.

Ajatappareng, Agustus 2022 29

AJATAPPARENG

DEWAN REDAKSI

PENGARAH Alim Afifi
PENANGGUNGJAWAB Akbar

PEMIMPIN REDAKSI Desi Ariyanti
REPORTER Muhammad Syachrul
EDITOR Maryam halik

FOTO GRAFER Zahra Qurrotu A'yun
LAYOUTER Rosandi

KONTRIBUTOR 1 Andi Ramlang Petta
KONTRIBUTOR 2 Mustika Sari
KONTRIBUTOR 3 Nurfadilla




ALAMAT REDAKSI

KPPN PAREPARE
Jalan Karaeng Buirane Nomor 20
Kota Parepare

email : [email protected]

Cemerlang

Cerdas Melayani Prestasi Gemilang