KPPN PAREPARE
PAREPARE SALAM REDAKSI Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Tak terasa Triwulan III sudah berlalu. Kinerja selaku treasurer dan Financial advisor kembali kita evaluasi. Buletin Ajatappareng merupakan media pendokumentasian peran yang telah dijalankan, sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat kiprah pemerintah terutama hal perbendaharaan yang menyentuh secara langsung atau tidak langsung bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan. Edisi kelima kali ini, KPPN Parepare mengemukakan liputan khusus Menjaga Kestabilan IKPA. Beberapa personil di KPPN Parepare yang terlibat dalam penilaian IKPA akan menjadi sorot narasumber yakni MSKi dan PTPN. Wawancara khusus Kepala Sub Bagian Umum selaku supporting unit kegiatan Kemenkeu Satu di Parepare dalam menyambut HORI 77. Banyak hal harus dipersiapkan dalam menyambut hari keuangan, dan KSBU menjadi sosok paling tepat mendefinisikan. Selain liputan khusus terdapat pula pojok UMKM, The treasurer, Financial Advisor, Regional Chief Economist yang merupakan kajian FGD Data Analytics, Bintal, Serba-serbi dan kaleidoskop pada triwulan III tahun 2023. Tetap semangat teman-teman dewan redaksi dan para pembaca Ajatappareng. Tetaplah memberikan insight kepada kami untuk perbaikan dan peningkatan kualitas buletin Ajatappareng di edisi-edisi berikutnya. was salam FERRYAL RESQUE Chief Of Treasury & Financial Advisor (Kepala KPPN Parepare)
DI EDISI INI KPPNPAREPARE “ Perubahan adalah keniscayaan. Tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Termasuk perubahan di unit organisasi, dari peran tunggal selaku bendahara umum negara (treasurer) menjadi shadow organization dengan Regional Chief Economist dan Financial Advisor nya. Menteri Keuangan mengingatkan bahwa dalam menyikapi perubahan institusi Kementerian Keuangan harus makin memiliki jajaran (SDM) yang mampu melihat seluruh perubahan dengan cara ‘melihat’ atau optik sebagai sebuah tantangan sekaligus kesempatan. Artinya, jajaran Kementerian Keuangan tidak boleh berhenti belajar dan beradaptasi guna menjawab tantangan tersebut. Buletin Ajatappareng hadir guna menterjemahkan peran perubahan dalam lingkup kinerja. Desi Ariyanti Pemimpin Redaksi CATATAN EDITOR Merawat Kestabilan IKPA, Unsur-Unsur Penilaian yang wajib disiasati dalam wawancara khusus Kasi MSKI. 07 Liputan Khusus Wawancara dengan Ka Sub bag Umum selaku Supporting Unit Hari keuangan Kemenkeu Satu Parepare 14 Persiapan HORI 77 FGD Data Analytics : Analisis Ekonomi regional Part 6 18 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Profil Kepala KPPN parepare periode mulai 28 September 2023 05 Profil
KPPNPAREPARE FERRYAL RESQUE Kepala KPPN Parepare Chief Of Treasury And Financial Advisor mulai 18 September 2023 Lahir : Depok, 04 Feb 1983 Alamat : Depok Jawa Barat E-mail : [email protected] RIWAYAT PEKERJAAN Kepala Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pengelolaan Kas Negara: 2015 - 2021 Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja, Sekretariat DJPb: 2021 - 2023 Kepala KPPN Parepare - Sekarang RIWAYAT PENDIDIKAN 2003, Diploma III Kebendaharaan Negara STAN 2008, Diploma IV Akuntansi STAN 2013, S2 Master of Accounting & Finance University of Adelaide PROFIL Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.5 Profil
KPPNPAREPARE “MERAWAT KESTABILAN IKPA” “MERAWAT KESTABILAN IKPA” KASI MSKI Fajar HatmadiHatmadiHatmadiSelaku Kepala Seksi MSKI saya berharap Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Satker mitra kerja KPPN Parepare dapat untuk dipertahankan atau bahkan dapat untuk lebih dioptimalkan, dan kiranya pola pembelanjaanUang Persediaan Satker secara cashless memanfaatkan KKP, CMS, danDigipay dapat semakin membudaya Saya Fajar Hatmadi, mendapat amanah untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi MSKI di KPPN Parepare sejak akhir Juli 2023. Adapun sebelumnya saya diamanahkan untuk bertugas di KPPN Masohi sebagai Kepala Seksi Bank pada akhir Agustus 2021 Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.7 Liputan Khusus
KPPNPAREPARE Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.8 Liputan Khusus Perhitungan nilai IKPA dilakukan secara elektronik pada Aplikasi OM-SPAN berdasarkan data transaksi keuangan Satker. Informasi mengenai capaian IKPA pada Aplikasi OM-SPAN disediakan sepanjang tahun anggaran dengan batas transaksi (cut off) data dengan ketentuan hari kerja kesepuluh pada bulan berikutnya untuk data IKPA bulan sebelumnya, dan hari kerja kesepuluh pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk data IKPA tahun sebelumnya. Nilai IKPA terbaik KPPN Parepare sebagai Kuasa BUN Daerah diperoleh pada periode tahun 2022 dengan nilai IKPA 95,40. IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran menggunakan IKPA merupakan salah satu bentuk pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan anggaran guna memitigasi kendalakendala anggaran yang ditemui oleh stakeholder/satker dan untuk memastikan ketercapaian output dan outcame belanja pemerintah. Nilai IKPA menjadi salah satu nilai Indikator Kinerja dari KPPN yang di cascading ke Seksi MSKI. Tujuan dari penetapan nilai IKPA Kementerian Negara/Lembaga menjadi salah satu nilai Indikator Kinerja KPPN adalah guna mendorong KPPN untuk melakukan langkahlangkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Guna mendorong atau meningkatkan nilai IKPA telah dilakukan beberapa upaya antara lain sosialisasi tentang IKPA, memberikan informasi/reminder apa saja yang harus dipenuhi oleh Satker dalam rangka pelaksanaan anggaran secara berkala melalui media sosial KPPN ataupun WA Grup, memberikan layanan konsultasi kepada Satker terkait IKPA atau dalam hal Satker memerlukan solusi dan bantuan atas kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan anggaran, melakukan monitoring & evaluasi pelaksanaan anggaran ke Satker, memberikan penghargaan kepada satker yang memilik capaian IKPA ‘sangat baik’ sebagai bentuk apresiasi serta untuk memotivasi agar satker yang bersangkutan dapat mempertahankan atau bahkan dapat memaksimalkan nilainya, dan untuk memotivasi satker yang lainnya agar meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran belanjanya sehingga nilai IKPA nya turut meningkat.
KPPNPAREPARE Indikator Penilaian IKPA Revisi DIPA Deviasi Halaman III DIPA Penyerapan Anggaran )Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP/TUP Dispensasi SPM Capaian Output Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran Adapun berikut ini adalah cara perhitungan nilai untuk masing-masing indikator: 1)Indikator ‘Revisi DIPA’ dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan. Revisi DIPA sebagaimana dimaksud merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap, yang pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. 2)Indikator ‘Deviasi Halaman III DIPA’ dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan pada setiap jenis belanja. Indikator ‘Revisi DIPA’ dan ‘Deviasi Halaman III DIPA’ untuk mengukur aspek kualitas perencanaan anggaran. 1. Indikator ‘Penyerapan Anggaran’ dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan. 2. Indikator ‘Belanja Kontraktual’ dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen: Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN; Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.9 Liputan Khusus KPPN Parepare tetap melanjutkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mengawal nilai IKPA. Terhadap indikator yang nilainya masih terdapat ruang untuk dioptimalkan, akan dilakukan upaya dalam rangka meningkatkan nilainya dengan meningkatkan pemahaman Satker dan senantiasa memberikan informasi/himbauan melalui media sosial KPPN ataupun WA Grup terkait hal-hal yang harus dilakukan Satker guna meningkatkan nilai IKPA. Misalnya di tahun anggaran berjalan untuk indikator ‘Deviasi Halaman III DIPA’, ‘Belanja Kontraktual’, dan ‘Penyelesaian Tagihan’ masih terdapat ruang untuk peningkatan, maka intensitas pemberian informasi/himbauan kepada Satker akan lebih ditingkatkan supaya Satker senantiasa melakukan langkah-langkah antara lain: -Satker agar melakukan reviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. -Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA. -Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA. -Satker dalam pengajuan SPM ke KPPN agar memperhatikan tanggal jatuh tempo SP2D yang akan diterbitkan (sebagaimana ketentuan Schedule Payment Date [SPD]), terutama untuk SPM yang diajukan di akhir bulan. -Halaman III DIPA agar menjadi alat kendali pencapaian kinerja dan output Satker. -Memastikan kontrak yang telah ditandatangani dapat langsung direkam dan diajukan ke KPPN. -Satker agar segera melakukan pembayaran atas pekerjaan yang jatuh tempo/telah muncul hak tagihnya. Batas maksimal pembayaran kepada pihak ketiga adalah 17 hari kerja sejak tanggal BAST/BAP -Satker agar lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST atau BAPP. Strategi Merawat IKPA Penilaian IKPA
KPPNPAREPARE Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.10 Liputan Khusus Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai; Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai; dan Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai terhadap TUP Tunai dalam satu tahun anggaran. 4. Indikator ‘Pengelolaan Uang Persediaan & Tambahan Uang Persediaan’ dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen: Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN; dan Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN. 3. Indikator ‘Penyelesaian Tagihan’ dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Aspek Kualitas... aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output; dan Nilai kinerja atas capaian Rincian Output. Indikator ‘Capaian Output’ dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen: Indikator ‘Capaian Output’ untuk mengukur aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 5. Indikator ‘Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)’ dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV. 6. Indikator ‘Penyerapan Anggaran’, ‘Belanja Kontraktual’, ‘Penyelesaian Tagihan’, ‘Pengelolaan Uang Persediaan & Tambahan Uang Persediaan’, dan ‘Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)’ untuk mengukur aspek kualitas pelaksanaan anggaran.
KPPNPAREPARE Semester I tahun 2023 Penganugerahan IKPA Terbaik KPPN Parepare bersinergi bersama satuan kerja mitra kerjanya, terus berupaya menjaga dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap periode. Berbagai upaya dan strategi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan optimal dan mewujudkan belanja yang lebih efisien dan berkualitas. IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satuan kerja dalam pelaksanaan anggarannya. Sebagai wujud apresiasi terhadap dedikasi satker dalam mengelola dan menjaga capaian kinerja pelaksanaan anggarannya, pada tanggal 27 Juli 2023 Kepala KPPN Parepare menetapkan Satker Dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Periode sampai dengan Juni 2023 melalui KEP083/KPN.2503/2023. Pada keputusan tersebut, ditetapkan satker IKPA Terbaik yang dibagi ke dalam 2 kategori, yakni Kategori Konversi Bobot 100% dan Kategori Konversi Bobot <100%. o l eh : Nurf adhil l a - PTPN o l eh : Nurf adhil l a - PTPN Ka t e g o ri Konv e rsi Bobo t 100% Ka t e g o ri Konv e rsi Bobo t <100% Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.11 Liputan Khusus
KPPNPAREPARE Penganugerahan ... Penganugerahan IKPA Terbaik merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh KPPN Parepare dengan tujuan dapat memberikan motivasi kepada satker di wilayah Ajatappareng untuk lebih menjaga kinerjanya dalam mengelola anggaran yang telah dibagikan pada masing-masing satker. Acara kali ini dipandu oleh Nurfadhillah, PTPN KPPN Parepare selaku MC dan secara resmi dibuka oleh Bapak Alim Afifi selaku Kepala KPPN Parepare. Turut mendampingi dalam acara tersebut Bapak Fajar Hatmadi selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Parepare dan Bapak Kiswan Purwanto selaku Kepala Seksi Bank KPPN Parepare. Dalam sambutannya, Bapak Alim Afifi menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh satker atas kinerja yang telah dijaga selama periode Semester I Tahun Anggaran 2023 dan berharap kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan pada periode mendatang. Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Piagam Penghargaan IKPA Terbaik Periode Semester I TA 2023 dengan mengundang masing-masing KPA satker pemenang (atau yang mewakili) sebagaimana ditetapkan dalam KEP-083/KPN.2503/2023 untuk menerima secara langsung piagam penghargaan tersebut. Kegiatan penganugerahan IKPA Terbaik ini dibarengi dengan Asistensi Aplikasi Digipay Satu yang dikawal oleh PTPN KPPN Parepare, Andi Ramlang Petta Lili dan Nurfadhillah. Setelah penyerahan piagam, kegiatan diambil alih oleh PTPN KPPN Parepare untuk dilanjutkan pada agenda berikutnya. (dilla) Untuk Kategori Konversi Bobot 100% terdapat 7 satuan kerja yang memiliki nilai IKPA 100%. Nilai 100% mengindikasikan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran pada instansi tersebut sempurna dilaksanakan. Indikator kinerja yang berjumlah 8 dengan 3 aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi memiliki nilai tertinggi. Ke7 satuan kerja bernilai sempurna tersebut antara lain Polres Barru, Rutan Enrekang, BPS Sidrap, kantor Imigrasi Parepare, Rutan Barru, Pengadilan Agama Parepare dan Lapas Parepare. Kemudian peringkat kedua diperoleh Rutan Rappang dengan nilai 99,97, yang diikukti Pengadilan Agama Pinrang di urutan ke-3, Polres Sidrap di urutan ke-4 dan KPKNL Parepare diperingkat ke-5. Sementara itu Kategori Konversi Bobot dibawah 100% terdapat 5 satuan dengan peringkat berurutan yakni Pengadilan Negeri Pinrang nilai 100, Pengadilan Agaram Pinrang nilai 99,81, Pengadilan negeri Parepare dengan nilai 99,32, Pengadilan Agama Parepare dan KPPN Parepare masing-masing bernilai 99,27 dan 99,26. PTPN Ocan Dil a Ramlan Ramlan Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.12 Liputan Khusus
Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5
KPPNPAREPARE Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.13 Liputan Prioritas M-TO-M INFLASI SEPTEMBER 0,16 % Tingkat inflasi Month to Month (m-to-m) Kota Parepare September 2023 sebesar 0,16 persen dan tingkat inflasi Year to Date (y-to-d) September 2023 sebesar 1,39 persen. Inflasi di Kota Parepare terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,73 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,6 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,3 persen; kelompok transportasi sebesar 1,59 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,35 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,27 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,91 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,67 persen. Sedangkan indeks kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan hanya disebabkan oleh kelompok pendidikan sebesar -0,54 persen; Data diatas adalah hasil koordinasi KPPN Parepare tentang inflasi Kota Parepare dengan BPS. Mulai 6 Oktober 2023, KPPN Parepare menerima tugas baru sebagai anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk Kota Parepare dan Kabupaten Enrekang. Hal yang mendasari ditunjuknya Kepala KPPN Parepare sebagai Anggota TPID adalah Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor KEP-106/WPB.25/2023. Keputusan ini mengacu Surat Menteri Dalam Negeri mengenai Penyesuaian Keanggotaan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk meningkatkan efektivitas dan mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Atas dasar tersebut, mulai 06 Oktober resmi ditunjuk Pejabat pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai anggota TPID Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan ditunjuknya Kepala KPPN sebagai anggota TIPD, maka KPPN akan lebih engage terhadap perkembangan inflasi di daerah. Koordinasi yang intens dengan BPS dan Pemerintah Daerah akan menjadi kebiasaan baru dalam menjalankan peran dan tugasnya ini. Berbagai permasalahan dan kendala dalam pengendalian inflasi di daerah menjadi perhatian serius. Apalagi inflasi memiliki karakter yang fluktuatif dimana rentang kendalinya adalah eksternal. Pemerintah yang diwakili KPPN, akan mengoptimalkan data yang dimiliki guna keperluan pengendalian inflasi yang dilakukan bersama anggota tim yang lain dari pihak pemerintah daerah dan BPS setempat. (des)
KPPNPAREPARE SUPPORTINGUNITPERSIAPAN HORI 77 Bulan Oktober adalah bulan sakral bagi Kementerian Keuangan. Mengapa? karena Bulan oktober bertepatan dengan hari lahir Kementerian Keuangan atau sering disebut Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). Oktober 2023 merupakan HORI ke-77. Seperti biasa, Kemenkeu Satu Parepare riuh merencanakan peringatan HORI 77. Bagaimana persiapan Hari Oeang di Parepare? Kita simak wawancara khusus Ajatappareng dengnan supporting Unit KPPN Parepare, Kepala Sub Bagian Umum Akbar. Sudah berapa tahun Bapak di KPPN Parepare? Alhamdulillah sy mulai menjabat bulan Mei 2022 sampai skarang setahun lebih Sudah berapa kali menjadi supporting unit kegiatan HORI? Klo untuk kegiatan HORI hampir tiap tahun selalu terlibat dalam kepanitiaan di berbagai tempat tugas, namun untuk di Parepare tahun ini menjadi tahun kedua HORI ke berapa tahun ini? Tahun ini Inshaallah kita akan memperingati HORI yang ke -77 Semoga lebih meriah dan sukses dati rathun tahun sebelumnya. Apakah HORI 2023 akan melibatkan kemenkeu satu parepare? Pasti, HORI 2023 ini akan melibatkan seluruh insan Kemenkeu Satu di wilayah Ajattapareng khususnya yang berada di Parepare. Bagaimana Persiapan dan Koordinasi Kemenkeu Satu? Alhamdulillah secara in formal kami sudah mengkomunikasikan baik di tingkat bawah maupun pimpinan dan hal ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan rapat gabungan dari perwakilan eselon 1 di Parepare Siapa yang menjadi Pioner dalam Kolaborasi HORI Kemenkeu Satu? Klo di tanya siapa yang menjadi pioneer ,ini merupakan kolaborasi sinergi semua unit eselon I Kementerian Keuangan untuk mensukseskan HORI setiap tahun. Jadi kesuksesan HORI berkat Kerjasama yang baik antar unit eselon I se wilayah ajattapareng. Dan kegiatan kebersamaan ini bukan hanya Ketika adaperingatan HORI, tapi hampir tiap saat kita selalu melakukan kegiatan seperti main bola Bersama, Senam Bersama, futsal bareng..dan kegiatan sosial lainnya untuk tetap menjaga silaturahmi dan kebersamaan kemenkeu satu di parepare Apa kira-kira yang akan dilaksanakan dalam peringatan HORI 2023? Seperti tahun sebelumnya, pasti ada pertandingan beberapa cabang olahraga, Ada juga kegiatan sosial seperti donor darah..anjangsana ke panti dan jalan Santai yang melibatkan seluruh keluarga besar Kemenkeu Satu di Parepare HORI sebelumnya diisi dengan apa saja ? kegiatan sosial seperti donor darah, olahraga dan jalan Santai yang melibatkan seluruh keluarga besar Kemenkeu Satu di Parepare Apakah 2023 ini HORI juga akan dilakukan sebagaimana tahun 2022? Y mungkin akan ditambah beberapa cabang olahraga yang sebelumnya tdk ada Adakah hal yang membedakan HORI 2023 dengan sebelumnya? Lebih spesial gt.. Klo disepakati bersama kita akan usulkan Family Gathering/Rekreasi beserta keluarga besar Kemenkeu Satu. Besar harapan kita Bersama agar HORI tahun ini bisa lebih meriah dan memberi manfaat khususnya sinergi dan kerja sama antar unit eselon I Kemenkeu dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara untuk kemakmurandan kesejahteraanmasyarakat KEPALA SUB BAGIAN UMUM Akbar Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.14 Wawancara
KPPNPAREPARE DanaBagi Hasil (DBH) Realisasi DAU pada KPPN Parepare s.d. akhir Agustus sebesar 70% atau sebesar Rp 1.929 M dari pagu Rp 2.765 M. Ini meliputi DAU Block Grant (74%), dan DAU Specific Grant (57%) yang terdiri dari DAU Pendidikan (57%), DAU Kesehatan (75%), DAU Pendanaan Kelurahan (94%), DAU Pekerjaan Umum (71%), dan DAU PPPK (0%). Untuk realisasi tertinggi ada pada Kabupaten Barru sebesar Rp 365 M dari pagu Rp 400 M dan terendah di Kota Parepare sebesar Rp 295 M dari pagu Rp 446 M. Pada kota Parepare terdapat penundaan DAU Block grant sebesar 25% di bulan Juli dan September. RealisasiPenyaluran Transfer keDaerah RealisasiPenyaluran Transfer keDaerah TKD atau Transfer Ke Daerah adalah dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk dikelola pemerintah daerah. KPPN Parepare melingkupi wilayah kerja yakni Kota Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Enrekang (wilayah Ajatappareng) dan masing- masing Pemda memiliki Pagu TKD masing-masing. Total Pagu TKD wilayah Ajatappareng adalah sebesar 4.223.300.667.000 sedangkan Realisasi sampai Triwulan III th 2023 adalah sebesar 3.099.664.674.459 atau jika dipersentase kan sekitar 73,39%. Selengkapnya data berikut ini. Dana Alokasi Umum (DAU) Zahra Qurrotu A’yun- Staf Seksi Bank Realisasi DBH pada KPPN Parepare s.d. akhir Agustus sebesar 20% atau sebesar Rp 10,7 M dari pagu Rp 52,7 M. Ini meliputi DBH SDA (39%) dan DBH Pajak (9,83%) Rendahnya realisasi pada DBH Pajak disebabkan karena beberapa pemda belum melaporkan BAR Rekon pajak Semester II 2022 yang merupakan salah satu syarat salur DBH Pajak. Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.15 Financial Advisor
KPPNPAREPARE Realisasi DAK Fisik pada KPPN Parepare s.d. akhir Agustus sebesar 34% atau sebesar Rp 124 M dari pagu Rp 363 M. Ini meliputi bidang Pendidikan (32%), bidang Kesehatan dan KB (18%), bidang Konektivitas (51%), dan bidang Pengembangan Kawasan, Industri dan Perdagangan (37%) Untuk realisasi tertinggi ada pada Kabupaten Barru sebesar Rp 20 M dari pagu Rp 41 M dan terendah di Kabupaten Enrekang sebesar Rp 26 M dari pagu Rp 136 M. Realisasi Dana Desa pada KPPN Parepare s.d. akhir Agustus sebesar 76% atau sebesar Rp 197 M dari pagu Rp 258 M. Ini meliputi Dana Desa Bertahap dan Dana BLT. Untuk realisasi tertinggi ada pada Kabupaten Barru sebesar Rp 33 M dari pagu Rp 38 M dan terendah di Kabupaten Enrekang sebesar Rp 66 M dari pagu Rp 94 M. Realisasi Dana Insentif Fiskal pada KPPN Parepare s.d. akhir Agustus sebesar 50% atau sebesar Rp 30 M dari pagu Rp 60 M. Dana Insentif Fiskal hanya diterima oleh Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan Kota Parepare. DanaInsentiffiskal Realisasi.. DAKFISIK DanaDesa DAKNONFISIK Realisasi DAK Non Fisik pada KPPN Parepare s.d. akhir Agustus sebesar 66% atau sebesar Rp 476 M dari pagu Rp 724 M. Ini meliputi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan/ BOSP (90%), Dana Tunjangan Guru ASN Daerah (55%), Dana Bantuan Operasional Kesehatan/ BOK (62%), dan DAK Nonfisik lainnya (50%) Untuk realisasi tertinggi ada pada Kabupaten Barru sebesar Rp 81,2 M dari pagu Rp 120,7 M dan terendah di Kabupaten Pinrang sebesar Rp 125,7 M dari pagu Rp 198,5 M. Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.16 Financial Advisor
Data Analytics, adalah data yang diunggah dari sebuah problematika yang muncul yang kemudian diramu, untuk menjadi pola tertentu yang kemudian dapat menjadi solusi atau insight dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan. Bisnis analyst mengatakan “data adalah harta karun yang menjadi bahan pemecahan solusi, sekaligus memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi”. - Desi Ariyanti - Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sidrap FGD Data Analytics : Analisis Ekonomi regional part 6 yang dilaksanakan 20 September 2023 berlangsung cukup serius. Narasumber yang berkompeten, ditambah antusias peserta dan juga pemandu acara yang energik dan profesional serta moderator yang moderat, cukup membuat suasana FGD khidmat selama lebih dari 2 jam mulai 10.00 hingga 12.15 Wita. Dipandu oleh Master Of ceremony (MC) Nurfadhilla, dilanjutkan dengan doa Bersama oleh Saudara Bayu Widi Harsa dan menyanyikan lagu Mars Kemenkeu Satu, serta pemutaran video Anti Gratifikasi sebagai bentuk penguatan integritas di lingkungan kementerian keuangan dan stakeholder. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Kepala KPPN Parepare selaku chief of treasury and financial advisor. Chief of treasury and financial advisor yang saat itu dijabat oleh Bapak Alim Afifi mengucapkan terimakasih atas kehadiran narasumber dan para pejabat dan Pegawai Kemenkeu satu yang telah hadir dalam FGD Data Analytics : Analisis Ekonomi Regional Part 6 yang dilaksanakan secara daring. Berikut ini adalah petikan yang berhasil di sarikan untuk menjadi insight siapa saja yang memiliki kepentingan dalam keekonomian negeri : ANALYTICS Data KPPNPAREPARE Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.18 RCE
KPPNPAREPARE- Desi Ariyanti - KPPN Parepare selaku Satker Penyalur TKD mengulas tentang pagu dan realisasi belanja di wilayah Ajatappareng. Dana transfer ke daerah merupakan salah satu indikator makro pertumbuhan ekonomi yang diharapkan selalu positif di tiap daerah tak terkecuali Ajatappareng. Bentuk-bentuk TKD yang disalurkan ke Kabupaten Sidrap adalah Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Berikut ini persentase jenis TKD di wilayah Ajatappareng. Upaya Penanggulangan... Data TKD Kabupaten Sidrap, melalui data BPS tahun 2022 adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah di Ajatappareng. Yakni 5,11. Sementara Parepare 5,41, Barru 8,4, Pinrang 8,79 dan Enrekang 12,3. Sidrap menunjukkan angka yang paling rendah. Sementara data Pagu anggaran tahun 2023 yang ada di KPPN dapat dibaca sebagai berikut : Untuk DAU alokasi ke Kabupaten Sidrap menempati posisi kedua terbesar yakni 21,84%. Begitu pula dengan DBH 21.53%, DAK Fisik 20.14%, DAK Non Fisik 23.46%. sementara itu untuk alokasi dana desa, dari 4 Kabupaten penerima dana desa, Kabupaten Sidrap pada urutan ketiga yakni 22,79. Itu artinya bahwa Kabupaten Sidrap tidak menerima alokasi dana transfer ke daerah yang terbesar pertama, namun dapat menaggulangi kemiskinan ekstrem terbaik (karena angka kemiskinan terendah). Hal ini yang menjadi perhatian untuk dipelajari lebih lanjut upaya Pemda Sidrap dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem sehingga dapat menjadi insight bagi financial advisor dan pemda lainnya. Data BPS Data Indikator Strategis dari BPS kabupaten Sidrap berupa Data Kependudukan, Data Pertumbuhan Ekonomi, Data Produksi Padi, Data pengangguran, Data Indek Pembangunan Manusia, Data Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, serta data Gini Rasio. Data Kependudukan yang disampaikan mengetengahkan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2021-2022 yakni sejumlah 327.416. Sementara itu Kepadatan Penduduk tahun 2022 sebanyak 17386 serta mencatat Bonus Demografi 2022 Usia 0 -14 tahun sebesar 23,46%, Usia 15 - 64 tahun 68,16% dan usia Lebih dari 65 tahun sebesar 8,39%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap mengalami kontraksi. BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4,86% dimana sebelumnya sempat berada diatas 5%. Tahun 2022 terkoreksi sebesar 7% secara year to year (yty). Jika dilihat secara keseluruhan se Sulawesi Selatan, Pertumbuhan ekonomi Kab. Sidrap berada pada urutan ke-14 dari 24 Kabupaten/Kota di tahun 2022. Kepala BPS Sidrap Bapak Naharuddin Supu juga menerangkan hal pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dimana PDRB Sidrap sebagian besar atau sebesar 71,22% berasal dari sektor pertanian, konstruksi, industri dan perdagangan. Meskipun masih banyak sektorsektor yang menyumbang secara riil pertumbuhan ekonomi seperti Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintah, Real Estate, Jasa Pendidikan dan lain-lain namun sektor lainnya tersebut tidak terlalu signifikan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.19 RCE
KPPNPAREPARE - Desi Ariyanti - Upaya Penanggulangan... Sementara itu, hal kemiskinan yang menjadi topik pembahasan FGD Data analytics kali ini, Pemateri menyampaikan konsep kemiskinan makro dan kemiskinan ekstrem. Konsep Kemiskinan yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Pada sesi kedua, diisi oleh Analis Keuangan Pusat dan daerah Bapak Aminuddin Arsyad. Sesi ini mengusung tema upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Sidrap dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Sebelum memaparkan strategi penanggulangan kemiskinan, terlebih dulu pemateri menyampaikan data kemiskinan Kab Sidrap. Data tidak berbeda dari yang disampaikan BPS. Yakni menduduki terendah kedua di Sulawesi Selatan setelah Makassar. Artinya Pemda Sidrap termasuk terbaik dalam penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan esktrem – setara dengan USD 1.9 PPP (data BPS Sidrap). Persentase kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sidrap tercatat dalam survei BPS sebesar 0,97% dari kemiskinan seluruhnya 5,11% di tahun 2022. Sedangkan tahun 2021 kemiskinan sebesar 5,04% dengan kemiskinan ekstrem di posisi 0,77%. Menurut Bapak Aminuddin, Tim Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai coordination-hub penanggulangankemiskinan/ekstrem di daerah sesuai Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.20 RCE
KPPNPAREPARE - Desi Ariyanti - Perlambatan penurunan kemiskinan. Kerentanan untuk miskin sangat tinggi. Ketimpangan sangat sulit diturunkan. Kondisi pandemi memberikan dampak signifikan dalam tataran perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya. Peningkatan pemanfaatan data dalam perencanaan (evidence-based policy making). Peningkatan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan dan prinsip strategi penanggulangankemiskinan, Peningkatan kapasitas analisis tim teknis TKPK terkait perencanaan program dan anggaran. Upaya percepatan penurunan kemiskinan/ekstrem,Pemerintah menghadapi tantangan yang cukup berat, diantaranya: Oleh karena itu penajaman intervensi (program dan anggaran) untuk penanggulangan kemiskinan/ekstrem sangat dibutuhkan, dengan pendekatan: Menurut Narasumber Pemda Sidrap tersebut, Kemiskinan ekstrem disebabkan oleh masalah multi-dimensi yang membutuhkan upaya kerja samamulti-sektor, lintas pemerintahan dan pelibatan aktor non-pemerintah. Dua instrumen utama kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah konvergensi dan perbaikan akurasi pensasaran program. Konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkauwilayah/kantung kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem. Perbaikan akurasi pensasaran didorong dengan pemanfaatan data pensasaran memiliki rangking kesejahteraan dan yang mengandung karakteristik sosial ekonomi. Kondisi kemiskinan ekstrem yang sangat dinamis: masuk dan keluar kondisi kemiskinan ekstremdapat terjadi dalam waktu pendek. Pensasasaran program perlu ditujukan pada sekitar 1,5-2 kali tingkat kemiskinan ekstrem – menjangkau keluarga miskin ekstrem dan “rentan miskin ekstrem”. Prioritas dengan memastikan keluarga exclusion error memperoleh program yang diperlukan. Upaya Penanggulangan... Memastikan kelompok miskin ekstem memperoleh program perlindungan sosial. Memastikan komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan program di daerah. Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas dan lansia Melibatkan Multipihak; komunitas, universitas dan swasta. Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem terkait pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan (NIK, Akta kelahiran, dsb). Membuka Akses pada pekerjaan dan infrastruktur dasar yang layak. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM. Menyediakan dan mempermudah akses pembiayaan UMKM. Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan 1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat 2. Peningkatan PendapatanMasyarakat Peningkatan akses layanan dasar. Meningkatkan konektifitas antar wilayah. Mendorong konvergensi anggaran. memastikan konsolidasi program. 3. Penurunan Jumlah Kantong Kantong Kemiskinan. Meningktkan kerjasama multi pihak. Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.21 RCE
KPPNPAREPARE Selasa 08 Agustus 2023 – Dalam rangka Pekan Raya Bea Cukai 2023 Bea Cukai Parepare menggelar UMKM Week di S3 Box Coffe Kota Parepare berkolaborassi dengan KPP Pratama Parepare, KPPN Parepare dan Kepala KPKNL Parepare serta menghadirkan para pelaku UMKM di Kota Parepare dan sekitarnya. Acara dibuka oleh Dawny Marbagio, Kepala Kantor Bea Cukai Parepare, dalam sambutannya, mengungkapkan terima kasih dan apresiasi sebesarnya besarnya atas sinergi seluruh pihak yang hadir antara lain Perwakilan Kemenkeu Satu Kota Parepare, pihak perbankan, para stake holder, pengguna jasa maupun pelaku UMKM di bawah wilayah pengawasan Kantor Bea Cukai Parepare atas dukungan dan peran masing - masing pihak dalam mengembangkan industri UMKM agar mampu berkembang menjadi UMKM yang punya otientasi ekspor. oleh : Kiswan Purwanto Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare, Alim Afifi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemberdayaan UMKM agar memiliki daya saing lebih, sehingga dapat melangkah ke skala usaha yang lebih besar serta berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada kesempatan itu juga, disampaikan dalam rangka memberikan kemudahan dalam akses modal kerja pelaku UMKM dapat mengajukan Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu saat ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sudah mengembangkan aplikasi Digital Payment (Digipay) yaitu marketplace pemerintah dimana para pelaku UMKM dapat menjual produknya. Selain paparan materi singkat terkait pembiayaan UMKM dan Digipay Satu selanjutnya, Kepala KPP Pratama Parepare, Yusan Jubiantara dan Kepala KPKNL Parepare, Rafiq Khamdhani Yusuf yang masing masing menyampaikan berbagai program kemudahan bagi pengembangan UMKM, selanjutnya founder Digital Sulbar, Muh. Rusdin ST. Msi juga menjelaskan beberapa teknis mengangkat enggagment sebuah produk punya nilai tambah sehingga mampu menembus pasar mancanegara, dilanjutkan dengan materi permodalan yang disampaikan oleh Bank Mandiri, serta succes story tentang ekspor oleh Reza Alamsah L. SH seorang pelaku UMKM yang telah berhasil melakukan ekspor kenegara lain. Dengan sinergi Kemenkeu Satu Kota Parepare dalam Pemberdayaan UMKM ini, diharapkan dapat menumbuhkembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.22 Pojok UMKM
KPPNPAREPARE KPPN Parepare sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tugas monitoring dan evaluasi pembiayaan ultra mikro di wilayah Ajatappareng. Penyaluran pembiayaan ultra mikro di Ajatappareng sampai dengan Agustus tahun 2023 telah menjangkau 7.381 debitur dengan total penyaluran Rp32,1Miliar yang terbagi pada 5 Kabupaten/ Kota seperti grafik dibawah ini. Penyaluran pembiayaan UMi di wilayah kerja KPPN Parepare sampai dengan Triwulan III tahun 2023 disalurkan melalui 5 penyalur dan Lembaga Linkage, yaitu Pegadaian, PNM (Permodalan Nasional Madani), Koperasi Mitra Dhuafa, KSPPS Bakti Huria Syariah, dan PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI). Penyaluran pembiayaan UMi paling banyak disalurkan oleh PNM dengan total penyaluran sebesar Rp28 Miliar kepada 6.643 debitur. Sedangkan penyaluran terkecil disalurkan oleh KSPPS Bakti Huria Syariah dengan total penyaluran sebesar Rp 23,5 juta kepada 7 debitur. Salah satu yang dimonitoring dan evaluasi pada UMi oleh KPPN adalah nilai keekonomian debitur. Pada Semester I Tahun 2023, KPPN Parepare telah melaksanakan survey keekonomian debitur baik Baseline maupun Endline. Pada survey baseline, KPPN Parepare melakukan survey ke 7 debitur yang berada di Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sidrap. Untuk survey endline sendiri, ini merupakan debitur yang telah disurvei baseline-nya di Semester I Tahun 2022. Hanya terdapat 1 debitur yang perlu disurvei. Survei ini dilakukan untuk mengukur dampak pelaksanaan pembiayaan ultra mikro terhadap debitur. Artinya untuk mengetahui apakah pembiayaan ultra mikro ini bisa meningkatkan nilai ekonomi debitur atau tidak. Hal yang diukur adalah nilai keekonomian pribadi, nilai keekonomian usaha, dan nilai keuangan inklusif. Nilai keekonomian pribadi adalah nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup. Nilai keekonomian usaha adalah nilai yang mencerminkan kondisi ekonomi responden dari aspek aset usaha, omset usaha, dan jumlah tenaga kerja. Nilai keuangan inklusif adalahnilai yang mencerminkan kondisi literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan dan pemanfaatan terkait produk keuangan. (tarra) oleh : Zahra Qurrotu A’ yun Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.23 Pojok UMKM
Cerdas Melayani Prestasi Gemilang KPPNPAREPARE Cerdas Melayani Prestasi Gemilang (Cemerlang) adalah tagline KPPN Parepare dalam menyuguhkan pelayanan terbaik kepada stakeholder. Hari ini Rabu (12/7) KPPN Parepare kembali menggelar BARONGKO (Bicara Laporan Keuangan & Rekonsiliasi) berupa Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 di aula KPPN Jalan Karaeng Burane nomor 20 Parepare. Barongko kali ini lebih spesial dikarenakan selain Asistensi Penyusunan LKKL, juga diisi pula dengan paparan target output dan sosialisasi anti korupsi oleh Kepatuhan Internal. Acara yang dimulai pukul 09.20 Wita oleh Master Of Ceremony Mustika Sari, dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Parepare Alim Afifi berlangsung khidmat dan lancar. Alim Afifi menyampaikan beberapa hal yang menjadi titik tekan pada Barongko antara lain Penyelesaian transaksi dalam konfirmasi (TDK) baik TDK Rupiah, TDK COA dan TDK Detail. Selanjutnya, selaku operator modul pelaporan, peserta diharapkan dapat menguasai aplikasi monsakti dengan memiliki akses dan jika ada kendala diharap dapat segera mencari jalan keluar. Memanfaatkan menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI Melakukan tutup buku seluruh Modul Pelaporan Aplikasi SAKTI secara tertib Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL tahun 2022 sesuai dengan rencana aksi; Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian LKKL Hadir sebagai narasumber hari ini adalah PTPN KPPN Parepare yakni Andi Ramlang Pettalili dan Rosandi serta unit kepatuhan internal (UKI) Dayamin. Pemateri Andi ramlang menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL Semester I Tahun 2023, satker agar melakukan beberapa hal sebagai berikut: Senada dengan Andi Ramlang, Pejabat Fungsional Rosandi juga memperdalam pembahasan terkait Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 5 Juli 2023 hal Kebijakan Rekonsiliasi periode Juni 2023 dalam rangka penyusunan LK semester I tahun 2023. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini, satker agar melakukan rekonsiliasi untuk periode Juni 2023 dengan ruang lingkup rekonsiliasi pada penyelesaian TDK Rupiah, TDK COA, dan TDK Detail. Roosandi juga menyampaikan jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA yang dapat dipedomani dalam penyelesaian LK semester I ini. Sebelum kegiatan berakhir, unit kepatuhan internal KPPN diwakili oleh Dayamin, menyampaikan sosialisasi anti korupsi yang merupakan kewajiban unit kerja dalam membangun zona integritas. Dayamin mengajak seluruh stakeholder untuk mewaspadai ancaman korupsi yang dapat terjadi dimana saja termasuk unit kerja masing-masing. Dari sosialisasi ini, diharapkan baik itu KPPN sendiri maupun instansi diluar KPPN yang merupakan stakeholder dapat menjaga nilai-nilai ASN terutama dalam hal anti korupsi. Mustika Sari Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.24 The Treasurer
KPPNPAREPARE KPPNParepareMenujuWBBM Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah keniscayaan bagi unit kerja. Pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. KPPN Parepare adalah salah satu unit kerja yang sementara mempertahankan, memelihara dan menjaga zona Integritas Wilayah bebas Korupsi (WBK). Dua tahun silam, tepatnya 2021, KPPN Parepare telah sukses membangun zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan mengimplementasikan berbagai program/kegiatan yang masuk dalam 6 area perubahan atau yang sering disebut area pengungkit, antara lain Manajemen perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Seiring waktu berjalan, terdapat pembaharuan dalam pembangunan Zona Integritas di Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah, telah diatur perubahan yakni Area Pengungkit dan Area Hasil. Sementara dalam 6 Area Pengungkit di bagi lagi menjadi 2 aspek, aspek Pemenuhan dan Aspek Reform. Hari ini, Senin 4 September 2023 KPPN Parepare menerima kesempatan untuk dilakukan Monitoring dan Evaluasi terkait dengan status Zona Integritas WBK yang telah disandang selama 2 tahun. Monev dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan cara virtual yang meghadirkan Kepala KPPN Parepare, Para Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan seluruh pelaksana. Di ruang rapat melalui teleconverence microsoft Teams, kegiatan monev dilakukan mulai pukul 10.15 Wita. Kepala KPPN Parepare Bapak Alim Afifi memulai pemaparan tentang Keberlanjutan Program ZI WBK di KPPN Parepare. Sebanyak 35 Slide ppt dipaparkan selama kurang lebih 15 menit dengan menampilkan Profil Kantor, Upaya KPPN dalam menjaga Keberlangsungan ZI WBK, Inovasi, Pengelolaan pengaduan, pelaksanaan knowing Your Employee, dan prestasi unit kerja. Ending dari monev kali ini menyepakati bahwa KPPN Parepare siap menuju WBBM tahun depan. “kami insyaAllah Siap..” kata Fajar, Kepala Seksi MSKI baru. (des) Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.25 Serba Serbi
KPPNPAREPARE PENYALAHGUNAAN WEWENANG ADALAH KEZALIMAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ADALAH KEZALIMAN Penyalahgunaan wewenang jabatan/ Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau organisasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki jabatan merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang masuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah manakala pejabat yang diberi amanah telah melakukan tindakan korupsi karena penyalahgunaan kewenangan jabatannya seperti pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses sesuai prosedur pengadaan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang berakibat terjadinya kerugian negara, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power). Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Bapak Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI saat meresmikan penutupan Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia 2021 di Gedung KPK mengatakan bahwa "Korupsi bagi umat beragama merupakan bentuk kezaliman terhadap kepercayaan dan amanah rakyat yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan. Zhalim ialah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Asal makna zhalim ialah bertindak lalim dan melampaui batas. Zhalim juga bermakna menyimpang dari tujuan. datangnya kemurkaan dan hukuman Allah Azza wa Jalla , tersebarnya permusuhan dan kebencian di antara manusia, akan terjadi peperangan dan pemberontakan, akan membuat umat berpecah belah dan hancurnya peradaban mereka. Al-Iqlâ’ (berhenti dari dosa), yaitu orang yang berbuat dosa harus berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat yang selama ini pernah ia lakukan. An-Nadam (menyesal), yaitu dia harus menyesali perbuatan dosanya tersebut. Al-‘Azmu (tekad), maksudnya, ia harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya itu. Penyalahgunaan wewenang/Amanah termasuk kezaliman kepada sesama manusia. Kezaliman jenis ini amat merugikan manusia yang lain. Tindakan zalim seperti ini juga harus kita waspadai dan jauhi. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya, Barangsiapa pada dirinya terdapat mazhlamah (harta yang dirampas dengan zhalim) milik saudaranya, hendaklah ia memintanya menghalalkannya sekarang ini, karena di sana (hari kiamat) tidak ada dinar dan dirham, sebelum amal shalihnya diambil darinya lalu diberikan kepada saudaranya itu. Jika ia tidak memiliki amal shalih, maka kesalahan-kesalahan saudaranya itu diambil kemudian dibebankan kepadanya. Setiap kita wajib menjauhi perbuatan zhalim, karena kezhaliman mengakibatkan: 1. 2. 3. 4. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya Seluruh anak keturunan Adam adalah orang-orang yang berbuat salah dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah ialah orang-orang yang bertaubat. Setiap anak Adam wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang jujur. Setiap orang yang bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat hendaknya ia memenuhi syarat-syarat taubat, yaitu: 1. 2. 3. Kemudian dalam kaitannya dengan dosa kezhaliman penyalahgunaan wewenang/Amanah itu merugikan orang lain, maka di samping tiga syarat taubat di atas, masih ditambah satu syarat lagi yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak orang yang dirugikan itu. Jika yang dirugikan itu hartanya, maka hartanya itu harus dikembalikan. Wallahu A’lam. (bay) Bayu Widi Harsa Staf Seksi MSKI Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.26 Bintal
KPPNPAREPARE Mini Soccer Gelanggang Baru Kemenkeu Satu Setiap minggu para pegawai mengolah raga dengan bermain futsal. Terdapat beberapa lapangan futsal yang setiap hari ramai di Kota Parepare. Bermain lima lawan lima dengan ukuran lapangan yang lebih kecil dan durasi singkat memiliki kekhasan tersendiri, aliran permainan terasa sangat dinamis dengan perpindahan kekuatan penyerangan beralih begitu cepat. Bermain futsal merupakan cara utama sebagian besar pecinta sepak bola Parepare untuk memuaskan keinginan bermain bolanya. Mini soccer memiliki dinamika yang berbeda dengan futsal. Dengan ukuran lapangan yang lebih luas dan jumlah pemain yang lebih banyak, mini soccer membutuhkan pendekatan yang lebih strategis. Dengan didirikannya lapangan mini soccer pertama di Kota Parepare pada bulan September 2023, pecinta sepak bola Kemenkeu memiliki gelanggang baru untuk mengkespresikan kecintaan pada sepak bola. Lapangan mini soccer R57 yang terletak di pinggir pantai Anjunga Cempae Parepare memberikan nuansa tersendiri dalam bermain sepak bola. Suasana bermain bola di pinggir laut ditemani semilir angin laut membuat suasana segar sekaligus suasana hangat antar pemain yang bertanding. Hari Rabu tanggal 13 September 2023 menjadi kali pertama Kemenkeu Satu Parepare mencoba gelanggang baru mini soccer tersebut. Setelah ditentukan waktu bermain, kick off perdana dilakukan pada pukul 19.00 WITA. Kick off tersebut menandakan pembukaan gelanggang baru Kemenkeu Satu Parepare ini. Suasana malam dengan angin yang kencang dapat terlihat dari ayunan dedaunan pada pohon-pohon kelapa di sekeliling lapangan. Angin kencang pada malam hari membuat lapangan terasa sejuk dan segar untuk melatih tubuh bermain bola. Para pemain kedua tim terdiri dari gabungan pegawai, pejabat, hingga PPNPN yang menyatu dalam bingkai Kemenkeu Satu Parepare. Atmosfer persaingan dapat dirasakan oleh para pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Atmosfer persaingan tersebut tetap diiringi rasa kehangatan persahabatan Kemenkeu Satu. Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.27 Olahraga Geliat olahraga Kemenkeu Satu sudah lama bergaung di Tanah Presiden RI Ke-3 ini, Parepare. Berbagai olahraga ditekuni oleh para punggawa keuangan negara. Bukan sekedar untuk kuat jasmani, tapi pula membawa penguatan sinergi mendukung kinerja Kemenkeu Satu. Staf Sub Bag Umum Rifki Ikramullah
KPPNPAREPARE Rutinitas olahraga bersama Kemenkeu Satu Parepare tidak baru dimulai dari kick off di lapangan mini Soccer R57 Parepare. Olah raga dan olah persahabatan antar unit Kemenkeu Parepare sudah berlangsung sejak lama dengan penyelenggaraan olahraga rutin bersama seperti bermain bola voli bersama, futsal, senam bersama, hingga berbagai kompetisi olahraga pada perayaan Hari Oeang yang diselenggarakan tahunan. Olahraga rutin yang dilakukan terus memupuk keakraban dan kehangatan Kemenkeu Satu Parepare yang tidak hanya terjalin di lingkungan yang berkaitan dengan pekerjaan, namun intimasi tersebut juga terjalin diluar suasana berseragam. Mini Soccer ibarat sebuah gelanggang baru Kemenkeu Satu Parepare untuk menjalin persahabatan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru kedepan. Perkembangan zaman menuntut adanya cara dan pola pikir baru dalam menjalankan fungsi pada masing-masing unit Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Parepare, serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare siap menjawab tantangan tersebut dengan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat dapat dimulai dari hal yang kecil, seperti sebuah kick off pada lapangan di pinggir laut Kota Parepare. Mini Soccer ... Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Hal.28 Olahraga
Cerdas Melayani Prestasi Gemilang PAREPARE Ajatappareng Ajatappareng Edisi ke-5 Edisi ke-5 Alamat Redaksi : Jalan karaeng Burane Nomor 20 Kota Parepare KPPN PAREPARE CEMERLANG
PAREPARE