The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Yolanda Herawati, 2023-09-23 04:35:11

MATERI FLIPBOOK

MATERI FLIPBOOK

TERBENTUKNYA NEGARA FEDERASI AMERIKA SERIKAT Negara Federal Secara harfiah, istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing, yakni negara (dalam bahasa Inggris), Staat (dalam bahasa Belanda dan Jerman) dan Negara (dalam bahasa Perancis) katakanlah Staat, suatu negara yang mempunyai kedudukan atau status dalam bahasa latin adalah posisi tetap atau sesuatu yang bersifat tegak dan tetap negara ini adalah organisasi kelompok atau sekelompok orang cita-cita untuk berkumpul, tinggal di suatu daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat Secara etimologis, istilah “negara” merupakan terjemahan dari kata tersebut luar negeri yaitu Negara (Inggris), Staat (Jerman dan Belanda) dan Negara (Perancis). Orang Eropa mengambil kata tanah, negara bagian, dan bumi dari bahasa Dalam bahasa Latin sampai abad ke-15, yaitu. status atau status berarti berdiri dan tetap atau sesuatu yang tetap dan berdiri. Pengertian Federal dapat dibedakan atas tiga jenis berikut: a. Negara dengan sistem Negara Federal murni yang dengan tegas merumuskan negaranya dalam konstitusinya sebagai Negara Federal sebanyak 18 Negara b. Negara dalam bentuk federal Arrangement, yang tidak memaklumkan diri sebagai Federal, tetapi didalam sistem pemerintahannya otonomi begitu kuat sehingga jauh lebih dekat pada sistem Federal sebanyak 17 Negara c. Bentuk negara dan pemerintahan yang disebut sebagai associated state. Negaranya sudah jadi tetap hidupnya sendiri dianggap sulit. Negara federal dicirikan oleh pembagian kekuasaan negara antar pemerintahan suatu bangsa dengan unsurunsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, teritori atau teritori). Pembagian kekuasaan ini diatur dalam Konstitusi. Meskipun Konstitusi bisa diubah, namun prosedur modifikasinya selalu lebih rumit dibandingkan penyusunan undang-undang biasa. hampir semua sistem federal, amandemen konstitusi bersifat wajib kegiatan yang menguntungkan pemerintah federal atau negara bagian dan sebagian besar pemerintah negara bagian atau provinsi. Sistem pemerintahan federal sangat cocok untuk negara-negara dengan wilayah geografis dan distribusi yang luas negaranegara dengan keragaman regional karena ketimpangan kondisi perbedaan sosial ekonomi dan budaya. Federalisme juga ditemukan di daerah sebuah negara besar yang telah lama diduduki dan berada di bawah kendali pemerintah dalam jangka panjang. Dasar negara federal adalah pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan entitas federal yang otonom secara konstitusional di negara-negara ini saling terkait asas-asas konstitusional kesatuan konstitusional. FBI, maksudnya adanya satu negara besar yang bertindak sebagai negara pusat konstitusi federal yang mencakup beberapa negara bagian masing-masing mempunyai konstitusinya sendiri. Konstitusi federal adalah menetapkan pembatasan oleh otoritas pusat, sisanya akan dipertahankan milik wilayah tersebut. Salah satu ciri pemerintah federal adalah berupaya mewujudkan dua konsep yang justru sebaliknya, yakni kedaulatan federal dan kedaulatan negara. Untuk menegakkan kedaulatan negara sebagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal untuk membentuk pemerintahan. Menurut C.FS Trong, federalisme


memerlukan dua syarat, yaitu: pertama, adanya perasaan warga negara di antara entitas politik yang berupaya membentuk kesetaraan tersebut, dan kedua, entitas politik ingin menjalin koneksi terbatas, yaitu ketika entitas politik menginginkan persatuan sepenuhnya, maka yang akan muncul bukanlah negara kesatuan melainkan negara kesatuan.Yang membedakan negara federal dan negara kesatuan adalah negara federal atau federasi adalah negara yang ditandai dengan pembagian kekuasaan negara antar pemerintahan unsur nasional dan kesatuannya. Kekuasaan tersebut diatur dalam Konstitusi. Federalisme juga terdapat di sebagian besar negara yang sudah ada sejak lama diduduki dan berada di bawah kendali pemerintah. Padahal negara kesatuan adalah negara kesatuan negara dimana pemerintah pusat atau kepemilikan negara mempunyai kekuasaan penuh di pemerintahan. tidak ada wilayah administratif yang ditentukan oleh konstitusi unit administratif yang lebih kecil seperti negara bagian atau provinsi. Terdapat tiga hal yang membedakan negara bagian federal satu sama lain lainnya: pertama, bagaimana membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan Pemerintah negara; Kedua, membentuk kekuasaan untuk melindungi supremasi Konstitusi atas otoritas federal dan otoritas negara bagian apabila terjadi konflik antara keduanya; ketiga, dengan metode amandemen konstitusi, jika amandemen tersebut dikehendaki. Negara federal atau federasi adalah suatu negara yang merupakan suatu pengelompokan atau kesatuan dari beberapa negara bagian atau bangsa yang merdeka dan mempunyai pemimpin atau pemimpin negaranya sendiri kemudian bergabung dengan negara lain. Setelah itu menjadi Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga dikenal sebagai negara yang pluralistik negara bagian Dalam ruang terpadu multi-bagian negara disebut negara bagian. Pada awalnya, Negara-negara bagian ini merdeka, dan memang. Federasi adalah bentuk pemerintahan yang terdiri dari negaranegara bagian bekerja sama untuk membentuk sebuah entitas yang disebut federasi negara mempunyai kompetensi khusus di bidang penyelenggaraan administrasi publik. sebagai institusi konstitusional dan politik yang lebih terdesentralisasi dibandingkan negara federal "terdesentralisasi" ke suatu pemerintahan, kota, wilayah metropolitan atau wilayah. Federasi adalah bentuk pemerintahan dengan beberapa negara bagian disebut negara bagian. Ada negara yang bergabung atau mendominasi untuk berbagi Ada dua jenis pemerintahan dalam pemerintahan federal yaitu pemerintah federal dan Pemerintah Negara Bagian. Pemerintah federal biasanya mengatur urusan umum semua negara bagian hubungan internasional, pertahanan, mata uang dan komunikasi. Federasi, artinya negara yang nantinya terbentuk dari beberapa negara bagian negara-negara pada dasarnya merupakan satu kesatuan, namun terpisah dari itu mempunyai wewenang atau kekuasaan tersendiri. salah satunya adalah Amerika Serikat adalah sebuah negara negara modern dan maju yang menganut berbagai sistem politik yaitu demokrasi. Amerika Serikat (bahasa Inggris: United States of America–USA atau United States – U.S.) adalah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Selain Alaska dan Hawaii, ada 48 negara bagian lain dan distrik federalnya di Amerika Utara. Amerika Serikat berbatasan


dengan Meksiko dan Teluk Meksiko di selatan dengan Kanada di utara dan barat laut. Negara ini adalah negara multietnis multikulturalisme akibat masuknya imigran dari seluruh dunia. Negara federasi adalah kehadiran negara besar yang bekerja sebagai negara pusat dengan konstitusi federal di mana terdapat sejumlah negara, masing-masing dengan konstitusi sendiri. Konstitusi federal adalah untuk mengatur perbatasan Otoritas Pusat (Federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik wilayah tersebut (negara bagian). negara federal atau federasi adalah suatu negara yang merupakan suatu pengelompokan atau kesatuan dari beberapa negara bagian atau bangsa yang merdeka dan mempunyai pemimpin atau pemimpin negaranya sendiri kemudian bergabung dengan negara lain. Setelah itu menjadi Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat juga dikenal sebagai negara yang pluralistik negara bagian Dalam ruang terpadu multibagian negara disebut negara bagian. Pada awalnya, negara-negara bagian ini merdeka, dan memang demikian adanya kerjasama antar negara bagian kemudian digabung dengan pemerintah federal/federal. di dalam Liga Bangsa-Bangsa, negara-negara tidak lagi melihat ke dalam atau ke luar. Amerika Serikat (pemerintah federal) mempunyai undangundang pouvochristian dan mempunyai hak untuk memberlakukan undang-undang federal yang mendefinisikan hukum konstitusi. Dewan Serikat Pekerja diantaranya: a. Pemerintah Federal berarti Pemerintah atau Pemerintah Bersama atau Pemerintah Pusat. b. Pemerintah nasional adalah satusatunya pihak yang melakukan hal tersebut kerjasama antar negara demi kebaikan bersama. Article of Confederation (Artikel Federasi) Perjuangan melawan Inggris dilakukan dengan tujuan mengubah sikap kolonial. Dewan-dewan lokal menolak Albany Plan Union pada tahun 1754 dan enggan menyerahkan sebagian kecil dari otonomi mereka kepada badan lain, meskipun badan tersebut telah mereka pilih sendiri. Namun, selama periode revolusi, bantuan yang terbukti efektif, dan kekhawatiran akan kemerdekaan sendiri mulai berkurang. John Dickinson menciptakan Pasal Konfederasi dan Persatuan Abadi pada tahun 1776. Kongres Kontinental mengadopsi tulisan ini pada bulan November 1777, dan mulai berlaku pada tahun 1781 setelah disetujui oleh semua negara bagian. Rencana pemerintah yang dibentuk dengan menggunakan pasal-pasal ini memiliki banyak kelemahan. Pemerintah nasional tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan tarif yang diperlukan untuk mengatur perdagangan dan mengenakan pajak yang diperlukan. Pemerintah pusat juga memiliki sedikit kendali atas hubungan internasional, karena beberapa negara bagian melakukan negosiasi mereka sendiri dengan negara-negara asing. Sembilan negara bagian telah membentuk pasukan militer mereka sendiri, dan beberapa negara bagian bahkan memiliki angkatan laut mereka sendiri. Terjadi kekacauan ekonomi karena berbagai jenis mata uang logam dan uang kertas nasional dari negaranegara bagian yang semuanya berkurang dengan cepat. Kondisi ekonomi yang muncul setelah perang mendorong masyarakat untuk segera mengubah diri mereka sendiri. Terutama, petani adalah kelompok yang paling dirugikan akibat revolusi ekonomi ini. Persediaan hasil panen mereka jauh melebihi permintaan, dan


kekhawatiran terbesar terjadi di antara petani yang berinvestasi, yang berharap untuk melarikan diri dari resiko kehilangan harta benda dan hukuman penjara dengan pemotongan bunga yang besar. Pengadilan penuh dengan gugatan utang selama musim panas tahun 1786, dan konvensi rakyat serta pertemuan informal di beberapa negara bagian mulai menuntut reformasi pemerintahan negara bagian. Setelah Amerika mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776, mereka membutuhkan hukum atau konstitusi yang tetap sebagai pedoman dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara mereka. Kongres Kontinental II sudah pada tanggal 10 Mei 1775 merekomendasikan kepada koloni-koloni untuk membentuk pemerintahan baru yang akan memberikan kebahagiaan dan keamanan bagi warganya. Para “founding fathers” seperti Benyamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams berusaha menyusun Konstitusi Amerika Serikat yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berbicara, berkumpul, dan kebebasan pribadi. Konstitusi ini mendukung struktur pemerintahan tiga cabang yang saling mengawasi satu sama lain: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setelah Perang Kemerdekaan, Amerika Serikat menghadapi tantangan lama, yaitu bagaimana mengelola wilayah barat yang belum terpecahkan, termasuk masalah tanah, perdagangan bulu hewan, hubungan dengan suku Indian, pemukiman, dan pemerintahan daerah. Sebelum perang, beberapa koloni telah mengklaim tanah yang tumpang tindih di sebelah barat Pegunungan Appalachia. Untuk menyelesaikan masalah ini, Maryland mengusulkan bahwa tanah di barat harus dimiliki secara bersama dan dikelola oleh Kongres sebagai wilayah-wilayah pemerintahan yang merdeka. Namun, gagasan ini tidak disampaikan dengan baik oleh koloni-koloni lainnya. Pada tahun 1780, New York menjadi pelopor dengan menyerahkan klaimnya atas tanah tersebut kepada Kongres Amerika Serikat, dan negara-negara bagian lainnya segera menyusul. Hal ini memungkinkan Kongres memiliki seluruh tanah di utara Sungai Ohio dan mungkin juga di barat Pegunungan Alleghany. Pemilikan bersama ini menjadi simbol persatuan selama masa sulit ini, namun juga menghadirkan masalah yang perlu diatasi. Pasal Konfederasi (Artikel Federasi) adalah sebuah perjanjian formal yang telah mengikat secara longgar koloni-koloni sejak tahun 1781. Di dalam perjanjian ini, disusun suatu sistem pemerintahan terbatas untuk mengatur Wilayah Barat-laut, yang awalnya hanya merupakan sebuah distrik tunggal. Saat ini, wilayah ini diperintah oleh seorang gubernur dan hakim-hakim yang diangkat oleh Kongres. Apabila Wilayah Barat-laut memiliki penduduk laki-laki yang mencapai 5.000 orang, wilayah ini berhak memiliki badan legislatif dengan dua tingkat, di mana tingkat yang lebih rendah dipilih oleh penduduknya sendiri. Selain itu, wilayah ini juga dapat mengirimkan keputusan ke Kongres tanpa memiliki hak suara. Wilayah ini tidak akan terbagi menjadi lebih dari lima atau kurang dari lima bagian, dan jika setiap bagian memiliki 6.000 warga bebas, wilayah ini akan menjadi bagian dari Uni dengan kedudukan yang setara dengan negara-negara bagian lainnya, sesuai dengan Pasal "Enam buah". Perjanjian antara negara-negara bagian asli dengan rakyat dan Negaranegara bagian lain di dalam wilayah tersebut menjamin hak-hak serta kebebasan sipil, mendorong pendidikan, dan melarang pemaksaan di wilayah


tersebut. Ini mencerminkan pengenalan politik per koloni baru yang berdasarkan prinsip kesederajatan. Kebijaksanaan politik baru ini menggantikan konsep lama bahwa kolonikoloni ada untuk melayani keuntungan negara induk. Prinsip ini menganggap koloni-koloni sebagai perpanjangan negara dan memberikan hak setara, bukan sebagai hak istimewa. Artikel Konfederasi, yang disepakati oleh 13 negara bagian pada 1 Maret 1781, membentuk Amerika Serikat (AS) sebagai kesatuan negara yang longgar. Artikel ini memberikan negara bagian otonomi yang besar, sementara pemerintah federal lemah dan hanya dapat bertindak atas persetujuan masing-masing negara bagian. Kesetiaan kepada pemerintah federal adalah pada prinsip kerjasama antara negara bagian jika ada perjanjian. Meskipun demikian, kedaulatan tetap dipegang oleh masingmasing negara bagian, dan mereka saling melindungi jika ada ancaman. Negaranegara bagian lebih memprioritaskan otonomi daripada memiliki pemerintah federal yang kuat karena takut akan tirani, seperti yang terjadi di Inggris dan diperjuangkan oleh partai Whig sebagai partai oposisi. John Locke pertama kali mengkritik tirani dengan pandangan bahwa ada kolusi antara raja dan parlemen Inggris. Raja Inggris terikat oleh tindakan korupsi menteri keuangan, Robin Haug. Partai Whig melihat kolusi ini sebagai tindakan korupsi yang tidak bermaksud berkuasa, tetapi berpotensi untuk korupsi dan penindasan rakyat. Mereka berpendapat bahwa untuk mencegah tindakan kejahatan seperti korupsi, diperlukan undang-undang yang kuat. Namun, Pasal Konfederasi ternyata kecewa dalam menyelesaikan berbagai masalah lainnya. Salah satu kelemahan utamanya adalah kegagalannya menciptakan pemerintahan nasional yang efektif untuk 13 negara bagian yang bersatu melawan kekuasaan Inggris. Dalam Pasal Konfederasi, terdapat banyak kelemahan lain, seperti masalah perbatasan yang tidak jelas dan keputusan pengadilan negara yang sering bertentangan. Negara-negara bagian seperti Massachusetts, New York, dan Pennsylvania mengenakan tarif yang merugikan negara bagian tetangga seperti Rhode Island. Perbatasan perdagangan antara negara-negara bagian juga menimbulkan ketidakpuasan. Pemerintah federal seharusnya memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif, mengatur perdagangan, dan mengenakan pajak demi kepentingan nasional. Mereka juga seharusnya memiliki pengawasan atas hubungan internasional, tetapi negaranegara bagian mulai menjalin hubungan dengan negara asing dan bahkan membentuk tentara mereka sendiri. Selain itu, campuran uang logam dan berbagai macam uang kertas negara bagian dan nasional menyebabkan kebingungan ekonomi dan kesulitan, terutama di kalangan petani, akibat perang dan ketidakpuasan. Hasil pertanian menumpuk di pasar, dan petani yang berinvestasi merasa cemas karena risiko kehilangan properti mereka dan ancaman penjara jika mereka tidak dapat melunasi hutang mereka tepat waktu karena hasil pertanian tidak segera terjual. Pengadilan dipenuhi dengan tuntutan penagihan utang. Pada musim panas tahun 1786, di berbagai negara bagian, pertemuan umum dan pertemuan pribadi meminta perubahan dalam pemerintahan negara bagian. Banyak petani kecil menghadapi risiko penjara dan kehilangan lahan warisan mereka karena ancaman penyertaan, sehingga mereka cenderung mengambil tindakan keras.


Pada musim gugur tahun 1786, petani di Massachusetts yang dipimpin oleh Daniel Shays menggunakan kekuatan fisik untuk menghentikan pengadilan daerah dan keputusan lainnya terkait hutang, sambil menunggu pemilihan umum berikutnya di negara bagian. Pemerintah negara bagian Massachusetts mencoba mengadakan sidang penyelesaian utang, yang memicu kemarahan petani yang ingin merebut bangunan pemerintah negara bagian di Boston. Delegasi juga menyadari perlunya memberi pemerintah pusat kekuasaan yang lebih kuat, seperti mengeluarkan mata uang, mengatur perdagangan, mendeklarasikan perang, dan menjaga perdamaian. Kurangnya kekuatan pemerintah federal menyebabkan kompleksitas masalah dalam kehidupan sosial, bangsa, dan negara, seperti yang dinyatakan oleh Presiden George Washington, yang menggambarkan bagian negara sebagai terhubung oleh ikatan yang lemah dan Kongres yang kehilangan otoritasnya. Selama tujuh tahun berlalu (1781-1787), Konfederasi Amerika mengalami banyak kelemahan dalam menyelesaikan konflik antar negara bagian, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara rakyat Amerika. Konvensi Federal tahun 1787 Konvensi Philadelphia diawali dengan Pertemuan Alexandria antara Virginia dan Maryland mengenai masalah pelayaran di Sungai Patomak tahun 1785. Pertemuan tersebut merekomendasikan perlunya diadakan pertemuan lebih luas mengenai masalah perdagangan di seluruh Amerika Serikat. Pada tahun 1786 diselenggarakan Konferensi Annapolis dan menyepakati usulan Alexander Hamilton untuk mengadakan Konvensi Philadelphia yang dihadiri oleh semua negara bagian. Pada bulan Mei 1787 para tokoh dari beberapa negara bagian berkumpul dalam konferensi federal di gedung negara Philadelphia yang diketuai oleh George Washington. Pemilihan George Washington sebagai ketua karena dia berdedikasi sebagai warga negara yang luar biasa karena integritas dan kepemimpinan militernya selama revolusi di mana wakil yang hadir yaitu Pennsylvania ( Gubernur Morris dan James Wilson, lalu dari Virginia ( James Madison), Massachusett ( Rufus king, Elbridge Gerry) Connecticut ( Hakim Roger Sherman) New York ( Alexander Hamilton). Secara prinsip mereka menyepakati dibentuknya pemerintahan pusat dengan memberikan kekuasaan yang berimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian sembari tetap memprioritaskan kepentingan warganya. Konvensi memutuskan tiga hal penting. Pertama, keanggotan House of Representative atau Parlemen Pemerintah Pusat didasarkan atas jumlah penduduk setiap negara bagian. Kedua, setiap negara bagian mengirimkan dua orang utusannya ke Upper House (majelis tinggi) atau Senate, yang suaranya diakui secara individual, dan ketiga, undang-undang mengenai pendapatan diajukan oleh Majelis Rendah (lower house). Semua delegasi juga menyepakati mengenai proporsi jumlah penduduk termasuk budak negro. Para delegasi menghendaki dan berpegang pada prinsip bahwa fungsi dan kekuasaan pemerintah nasional yang baru adalah umum dan menyeluruh, harus diberi batasan dan dinyatakan dengan seksama. Para delegasi juga menyadari bahwa pemerintah pusat harus mempunyai kekuasaan yang nyata, maka pemerintah pusat harus diberi wewenang seperti mengeluarkan mata uang, mengatur perdagangan, memaklumkan perang dan


menjalin perdamaian. Konvensi tersebut bersidang dari bulan Mei - September 1787 dan berhasil melahirkan Konstitusi/UUD Amerika Serikat sebagai dasar Republik Amerika Serikat. Dalam konvensi juga terjadi perdebatan yang sangat sengit tentang berapa jumlah delegasi yang duduk di dalam kursi senat maupun di dewan perwakilan. Karena dari negara bagian yang kecil seperti Delaware, Rhode Island yang memiliki jumlah penduduk sedikit menuntut agar diberi perwakilan dengan jumlah yang sama dari negara bagian yang besar maupun yang banyak penduduknya. Namun terjadi adanya deadlock (jalan buntu) yang dapat dipecahkan ketika perwakilan dari negara bagian Connecticut yaitu hakim bernama Roger Sherman mengusulkan pendapat yaitu dalam senat setiap negara bagian diwakili oleh dua orang senator sedangkan dalam dewan perwakilan masing-masing negara bagian diwakili oleh sejumlah wakil yang banyaknya ditentukan oleh banyak sedikitnya jumlah penduduk dari tiap-tiap negara bagian. Presiden juga diwajibkan untuk memberitahukan kepada kongres tentang jumlah penduduk pada masing-masing negara bagian menurut sensus penduduk dari jumlah wakil dewan perwakilan yang akan diberikan kepada setiap negara bagian .Di dalam konvensi itu disepakati memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah federal untuk mengenakan pajak, meminjam uang, memasang tarif bea cukai dan pajak yang seragam, mengeluarkan mata uang, menentukan ukuranukuran berat dan panjang, memberikan hak paten dan hak cipta, mendirikan kantor pos, dan membangun jalan pos. Pemerintah federal juga diberi kekuasaan untuk membentuk dan memelihara tentara dan angkatan laut, mengatur perdagangan antar negara bagian, pengelolaan hubungan dengan kaum Indian, tata- hubungan internasional dan pengelolaan perang. Akhirnya Konvensi Philadelphia disepakati bulan September 1787. Konstitusi Amerika Konstitusi Amerika Serikat yang dihasilkan dari Konvensi tersebut menjamin dua majelis pembuat undangundang (legislature), yaitu eksekutif dan lembaga pengadilan yang mandiri. Selain itu semua konstitusi setia pada struktur pemerintahan dengan tiga cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing diawasi. Presiden AS dipilih secara tidak langsung oleh badan pemilih presiden (Electoral College) sehingga membebaskan dia dari ketergantungan pada Kongres atau pada rakyatnya. Konstitusi juga memberikan kewenangan kepada seorang presiden untuk menuntut undang-undang mengenai masalah tanah, membuat perjanjian luar negeri, berperan sebagai panglima angkatan bersenjata, menunjuk hakim dan pejabat-pejabat lainnya serta berhak mengeluarkan veto( hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan undang- undang atau resolusi) terhadap keputusan kongres. Konstitusi juga mengakui adanya prosedur amandemen yang diusulkan baik oleh Kongres maupun oleh konvensi rakyat dari dua pertiga seluruh negara bagian meratifikasi Konstitusi AS. Konflik mengenai federalis dan dipertahankannya konfederasi diakhiri dengan berlakunya Konstitusi baru AS tahun 1789 setelah sembilan negara bagian meratifikasi konstitusi baru tersebut. Dengan demikian pemerintahan nasional memperoleh kekuasaan yang besar. Kelompok Federalis akhirnya mampu


menentukan kepemimpinan dalam pemerintah pusat yang baru George Washington dari Virginia, sebagai pemimpin Konvensi Konstitusional Philadelphia dengan suara bulat terpilih sebagai presiden pertama tahun 1789. John Adams dari Massachusetts, mantan dubes di negara-negara Eropa dipilih sebagai wakil presiden. Sedangkan anggota kongres sebagian besar berasal dari kaum federalis. Untuk sementara pemerintahan baru mampu menciptakan stabilitas politik yang didukung oleh mayoritas federalis. Namun demikian, kurang dari satu dekade, perselisihan mengenai kebijaksanaan politik pada pemerintahan federalis tersebut menyebabkan terpecahnya kubu federalis ke dalam dua aliran yaitu, satu kubu yang masih menamakan din Federalis dan kubu lainnya bergabung dengan kelompok Republik. Persaingan kedua kubu tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya partai-partai politik di Amerika Serikat


Click to View FlipBook Version