PAKET INFORMASI P3PD RMC 6 SUMSEL E-mail : [email protected] IG : rmc6_p3pdsumsel
APA ITU P3PD? P3PD singkatan dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. P3PD merupakan program pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. P3PD dilaksanakan oleh 4 kementerian dan Lembaga, yaitu ; 1). Kementerian Dalam Negeri. 2). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 3). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. APA DASAR HUKUM PELAKSANAAN P3PD? Beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan P3PD, anatara lain; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Loan Agreement Institutional Strengthening for Improved Village Delivery Project Number 8941-ID beserta amandemennyaTujuan P3PD; RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang Hal - 1
Setiap tahun Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada Desa untuk digunakan untuk perluasan Peran dan tanggung jawab desa, termasuk untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, selanjutnya pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dan di tahun2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Pada tahun 2018 alokasi Dana Desa besarannya tetap Rp 60 Triliun kemudian kembali meningkat menjadi Rp 70 Triliun pada tahun 2019 dan Rp 72 Triliun pada tahun 2020 dan 2021. RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang APA YANG MELATARBELAKANGI LAHIRNYA P3PD? Dana desa belum maksimal memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap september 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadapMaret 2021. Dibandingkan September 2021 jumlah penduduk miskin perkotaan turun 0,04 juta orang, sementara itu pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 0,30 juta orang. Dengan dana desa memungkinkan untuk penurunan kemiskinan melalui kegiatan : (a) investasi multi tahun yang lebih besar dari pada satu kali kegiatan yang hanya bernilai sekitar Rp 150- 200 juta. Hal-2 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (UU Desa)menandakan sebuah fase baru desentralisasi di Indonesia. Desa diberi sumber kewenangan dan sumber dana yang memadaiagar dapat mengelolapotensi yang dimilikinya, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN WARGA DESA
Peluang pemanfaatan Dana Desa untuk berinvestasi dalam aspek pelayanan sosial dasar telah mendorong desa untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomidi masa depan. Desa menempatiposisi kunci sebagai penyelenggara pemerintahan digaris depan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang masih ada, meningkatkan layanan lokal untuk mengurangi stunting, mengelola sumber daya alam dan risiko bencana, dan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Namun, dalam pelaksanaannya peningkatan penyaluran Dana Desa belum didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan dan anggaran belanja secara efektifdan efisien. Sekita r40% dari anggaran pemerintah desa dihabiskan untuk biaya administrasi, dan sekitar 38% untuk program infrastruktur yang masih terfragmentasi, sehingga menyebabkan terbatasnya dampak pembangunan. Belanja untuk pembangunan. SDM dan pemberdayaan ekonomi masih rendah, demikian juga untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan. RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang LANJUTAN... Dengan demikian, dukungan bagi pemerintahan dan pembangunan desa akan memerlukan proses penguatan lembaga yang ada dan peningkatan fokus pada pencapaian hasil. Perbaikan efektifitas belanja di desa akan memaksa terjadinya perbaikan pada tata kelola pemerintahan desa, yang mengarah pada peningkatan keselarasan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem dukungan untuk menangani kebutuhan desa saat ini cenderung “one size fits all,” menggunakan pendekatan yang seragam, berbiaya mahal, efektivitasnya beragam, dan efisiensinya rendah. Hal ini tidak hanya menciptakan kesenjangan dalam layanan untuk pembangunan desa, tetapi juga menghasilkan inefisiensi dalam pembiayaan pemerintah desa. Diperlukan solusi yang dapat merespon permasalahan yang beragam sehingga desa dapat memanfaatkan sistem pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setempat. Mengingat luasnya jangkauan dan keberagaman desa di Indonesia, maka diperlukan pendekatan dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan desa melalui kerjasama lintas sektor, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika dan kebutuhan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah meluncurkan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Hal-3 Desa dapat melakukan investasi jangka menengah yang lebih berdampak untuk perbaikan ekonomi; (b) mengatasi masalah pembangunan yang memerlukan investasi di berbagai sektor, seperti program pengurangan stunting yang memerlukan konvergensi layanan multi-sektoral; dan (c) membiayai jenis investasi yang lebihluas seperti penyertaan modal ke perusahaan milik desa dan mengelola aset desa. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di desa. Hal ini berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai di pusat. Upaya lainnya adalah dengan memperbaiki lingkungan pendukung yang dapat dicapai melalui koordinasi antar pihak dan penyelarasan berbagai peraturan berkaitan dengan desa.
Pada akhirnya, P3PD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas belanja desa dan perbaikan layanan dasar (Improvement of Village Service Delivery) kepada masyarakat desa. Sasaran fokus pada penyediaan dan pengembangan dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akuntabel, partisipatif dan sesuai kebutuhan APA TUJUAN P3PD? P3PD bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa di lokasi program, melalui: Perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan; Penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang SIAPA SASARAN P3PD? Sasaran P3PD meliputi : 1. Pemerintah 2. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Pemerintah Desa 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa 5. Masyarakat Desa Hal-4
RUANG LINGKUP P3PD? P3PD akan memfokuskan kegiatan pada tiga komponen yang saling bersinergi, yaitu: Komponen-11 : Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa (Dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri). Komponen-1 meliputi 4 subkomponen; Perbaikan Sistem Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa. Peluncuran Sistem Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Pengawasan dan Pengelolaan Data Desa. Pemberian Layanan oleh Kecamatan. KOMPONEN — 1 Komponen-2 : Mempromosikan Pembangunan Desa yang Partisipatif (Dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Komponen-2 meliputi 4 subkomponen; Penguatan Kapasitas Pendamping Desa. Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial. Inovasi Digital dan Pembelajaran Masyarakat. Dukungan Teknis dan Manajemen Program. KOMPONEN — 2 Komponen-3 : Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko PMK). Komponen-3 meliputi 3 subkomponen; Pengembangan Sistem Data Desa Terpadu. Koordinasi dan Strategi Nasional. Evaluasi Strategis dan Kebijakan Kepemimpinan Nasional. KOMPONEN — 3 RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang Hal-5
Hal-6 BAGAIMANA STRATEGI P3PD? DIMANA LOKASI P3PD? Ada tiga strategi P3PD dalam mendukung Pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan sistem peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan program pembangunan desa, yaitu: Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Memperkuat kelembagaan dalam mendukung pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa Tahap awal P3PD akan dilaksanakan di 100 kabupaten/ kota, dan selanjutnya secara bertahap akan diperluas hingga mencakup 380 kabupaten/kota pada tahun ke-5. Penentuan lokasi disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan sinergitas masing-masing komponen. Selanjutnya lokasi akan ditetapkan setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Lokasi program dipilih berdasarkan penilaian dari 4 (empat) indikator sebagai berikut: Akses ke sarana prasarana dasar; Anggaran desa untuk pengembangan kapasitas; Kapasitas pemerintahan desa; dan Kemampuan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk desa. Indikator penetapan lokasi dari tahun ke tahun mengalami penyesuaian mengingat dinamika data desa. Oleh karena itu pada tahun 2022-2024 dilakukan penyesuaian atas shortlist data ancar-ancar lokasi P3PD. Sumber data diperoleh dari data Profil Desa dan Kelurahan dan data lain yang terkait
LOKASI P3PD PROV. SUMATERA SELATAN Penetapan lokasi P3PD dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri selaku Kepala CPMU. Penetapan lokasi P3PD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala CPMU Nomor 900.1.4.4–1007 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penetapan Lokasi Program Penguatan pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2022-2024 ada di 14 Kabupaten/Kota (11 kabupaten/kota di Tahun 2023 dan 14 kabupaten/kota di Tahun 2024). Daftar kabupaten/kota dapat dilihat pada table berikut; RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang Hal-7
H A L A M A N 8 PENGELOLA TINGKAT PUSAT Pegelola P3PD Tingkat Pusat terdiri dari : Tim Pengarah/Steering Committee; Untuk mengoptimalkan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dibentuk Tim Pengarah/- Steering Committee. (Kemen PPN/- Bappenas, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, BPS dan Kementerian terkait. Central Project Management Unit (CPMU) P3PD adalah Dirjen Bina Pemdes Kemendagri. Project Management Unit (PMU) P3PD adalah Sekjen Kemendes. Bertanggung jawab atas koordinasi, pengelolaan, pengendalian dan pelaporan program pada komponen 2 Central Project Implementation Unit (CPIU) ; Unit yang bertanggungjawab dalam mengoordinasikan unit pelaksana proyek/Project Implementing Unit (PIU) di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT. Project Implementing Unit (PIU), merupakan unit pelaksana P3PD yang berada di Kemendagri, Kemendes, Bappenas dan Kemenko PMK. SIAPA PENGELOLA P3PD? RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang Di Tingkat pusat ada Tim Pendukung Teknis P3PD Pusat, yaitu Konsultan Manajemen Pusat (National Management Consultant/NMC) dan Tenaga Ahli.
H A L A M A N 9 PENGELOLA TINGKAT PROVINSI Pegelola P3PD Tingkat Provinsi terdiri dari : Tim Pelaksana P3PD Provinsi dikoordinasikan oleh BAPPEDA Provinsi Ketua Pelaksana Harian P3PD Provinsi adalah Dinas PMD Provinsi. Tim Pelaksana dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Perguruan Tinggi serta lembaga non pemerintah tingkat Provinsi. Tim pelaksana P3PD Provinsi dapat membentuk Sekertariat Bersama SIAPA PENGELOLA P3PD? RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang Di Tingkat provinsi ada Tim Pendukung Teknis P3PD provinsi, yaitu Konsultan Manajemen Regional(Regional Management Consultant/RMC) dan Tenaga Ahli. PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN Pegelola P3PD Tingkat Kabupaten terdiri dari : Tim Pelaksana P3PD kabupaten dikoordinasikan oleh BAPPEDA kabupaten Ketua Pelaksana Harian P3PD Kabupaten adalah Dinas PMD Kabupaten. Tim Pelaksana dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Perguruan Tinggi serta lembaga non pemerintah tingkat Kabupaten. Tim pelaksana P3PD Kabupaten dapat membentuk Sekertariat Bersama Di Tingkat kabupaten/kota ada Tim Pendukung Teknis P3PD kabupaten, yaitu Tenaga Ahli/Fasilitator dan duta digital yang berkedudukan di Kabupaten/kota.
IMPLEMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS P3PD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023 P3PD pada komponen-1 secara umum adalah perbaikan kinerja pemerintahan dan aparatur pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penataan kelembagaan, perbaikan sistem dan instrumen, penguatan organisasi dan tata laksana berbasis kebutuhan desa. P3PD pada komponen-1 memiliki tujuan, yaitu: Meningkatkan penataan kelembagaan untuk pengembangan kapasitas pemerintahan desa melalui pengembangan system dan prosedur serta adopsi dan transisi Learning Management System (LMS); Menguatkan kapasitas pemerintahan desa untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui perbaikan system dan instrument; Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan desa (dalam hal ini disebut organisasi dan tata Kelola) melalui penyempurnaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK); Meningkatkan pelayanan dasar (front line service delivery) bagi desa-desa yang berpartisipasi RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang HALAMAN 11
Target Desa Target Peserta 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Realisasi Desa Realisasi Peserta 0 1000 2000 3000 4000 5000 12 TARGET & REALISASI PELATIHAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PENGURUS KELEMBAGAAN DESA P3PD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengurus Kelembagaan Desa P3PD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan akhir Desember 2023 telah selesai dilaksanakan dengan lancer dan sukses. Pelatihan terbagi atas 8 batch/Angkatan dan terdiri dari 161 kelas. Pelatihan dimulai dari angkatan 1 pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan angkatan 8 yang berakhir pada 09 November 2023. Jumlah kehadiran peserta sebanyak 4.550 orang dari target 5.052 orang (90%) dan jumlah kehadiran desa sebanyak 1.159 desa dari target 1.263 desa (92%). RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang
H A L A M A N 1 3 REALISASI PELATIHAN TEMATIK Pelatihan Aparatur Desa Penegasan Batas Desa (PPBDes), total peserta 727 orang (496 laki-laki dan 231 perempuan). Pelatihan Aparatur Desa Dasar (PAD), total peserta 2351 orang (1591 lakilaki dan 761 perempuan). Pelatihan Badan permusyawaratan Desa (BPD), total peserta 630 orang (450 laki-laki dan 180 perempuan). Pelatihan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), total peserta 287 orang (95 laki-laki dan 192 perempuan). Pelatihan Posyandu, total peserta 168 orang (45 laki-laki dan 123 perempuan). Pelatihan Kerjasama Desa, total peserta 172 orang (120 laki-laki dan 52 perempuan). Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), total peserta 215 orang (144 lakilaki dan 71 perempuan). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengurus Kelembagaan Desa P3PD Tahun Anggaran 2023 di Prov. Sumatera Selatan terdiri atas 7 tematik pelatihan, yaitu; RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang Total Peserta Peserta Laki-laki Peserta Perempuan
RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang H A L A M A N 1 4
Ir. Hj. Ernila Rizar, M.M. Provincial Coordinator RMC 6 Sumsel Dra. Hj. Tambah Sutrisni Monitoring Evaluation Specialist HIKMAH KURNIASARI, SE. Village Financial Management Specialist 15 TIM RMC 6 SUMSEL GUSTI FAJRIANTO, SE. Training Specialist Yopan Junaidi, S.Kom Digital Online Learning Specialist M. HUSIEN, SH. Legal And Regulatory Specialist Habib Nasrudin, S.Ag Training Specialist M. Faisal, S.Kom, M.M. Management Information System Specialist Asminto, S.Psi, M.M. Behavioral Change Specialist RMC 6 SUMSEL : Jln. Inspektur Marzuki Lrg. Sei Rawas No. 25 Palembang