MASA DDEEMMOOKKRRAASSII lliibbeerraall ((11995500--11995599))
aannggggoottaa kkeelloommppookk kadek erina tyas fetria / 08 / 9e ni kadek deswita dwi oktarini / 14 / 9e ni made keshia widya paramitha / 19 / 9e ni nyoman pradnyanhita p / 20 / 9e putu ayu citra dewi / 24 / 9e
ddaaffttaarr iissii Sejarah Demokrasi Liberal Perkembangan Demokrasi Liberal Pelaksanaan Demokrasi Liberal Ciri-ciri Demokrasi Liberal Susunan Kabinet pada Demokrasi Liberal Akhir masa dan Kegagalan Demokrasi Liberal
sseejjaarraahh ddeemmookkrraassii lliibbeerraall Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Jadi kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Sementara perdana menteri dan menteri dalam kabinet bisa diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Presiden menjabat sebagai kepala negara dalam demokrasi parlementer. Demokrasi liberal memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan individualisme Pelaksanaan pemerintahan pada masa demokrasi liberal Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, keadaan politik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal, dengan pemerintahan parlementer. Sistem parlementer Indonesia masih berpedoman sistem parlementer Barat, yang dibentuk setelah dibubarkannya pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Perubahan bentuk pemerintahan mengakibatkan perubahan pula pada undang-undang dasarnya, dari konstitusi RIS menjadi UUD sementara 1950. Nama lain demokrasi liberal adalah demokrasi parlemanter. Dinamakan parlementer, karena pada masanya para kebinet memiliki tanggung jawab dan peran penting sebagai parlemen (DPR) di pemerintahan. Dalam sistem demokrasi liberal pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, dan presiden hanya sebagai kepala negara.
Demokrasi liberal sangat mengedepankan kebebasan. Ciri khas kekuasaan demokrasi ini adalah pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. Artinya, kekuasaan pemerintahannya terbatas, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pada era demokrasi liberal juga, Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama dilaksanakan bertujuan untuk memilih para anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante ditugaskan untuk membentuk UUD baru, sehingga mampu menggantikan UUD sementara. Sistem politik masa demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik, karena demokrasi liberal menganut sistem multi partai. Keberadaan partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia sedang menduduki masa panas-panasnya. Partai besar pada masa demokrasi liber antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa ini, telah terjadi pergantian kabinet di mana partai-partai politik terkuat yang mengambil alih kekuasaan. Partai terkuat dalam parlemen saat itu adalah PNI dan Masyumi. ppeerrkkeemmbbaannggaann ddeemmookkrraassii lliibbeerraall
pelaksanaan demokrasi liberal Demokrasi liberal (1950-1959) dan demokrasi terpimpin (1959-1966) / penulis, Sudarwanto Pujosantoso ; editor, Sudarwanto Pujosantoso ; penyunting, Sudarwanto Pujosantoso | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Sistem demokrasi liberal di Indonesia pernah berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Jadi, Indonesia tidak selalu dipimpin oleh presiden, ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan Indonesia juga pernah dipimpin oleh perdana menteri alih-alih presiden. Hal ini terjadi ketika Indonesia memiliki sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal diterapkan di indonesia dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan pada hak individu. Jadi, setiap warga mempunyai hak untuk berkuasa dalam demokrasi jenis ini tanpa memandang latar belakang, baik itu asal suku maupun agama.
1. Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat 2. Terfasilitasinya kebebasan individu 3. Kekuasaan pemerintah yang terbatas 4. Pemerintahan yang dapat membentuk hukum sesuai dengan suara mayoritas di parlemen 5. Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia ciri-ciri demokrasi liberal
Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951). Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952). Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953). Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955). Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - Maret 1957). Kabinet Juanda (Maret 1957 - Juli 1959). susunan kabinet pada demokrasi liberal
Kegagalan Demokrasi Liberal: Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya. Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet) formatu dan Berakhirnya demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. akhir masa dan kegagalan demokrasi liberal