Kebijakan AUBKD

KE BI JA KA N



AP L I K A S I U M U M



BI DA N G



KE A R S I PA N











DE S I PR A TI W I


KE P A L A P US A T P E N D I D I KA N D A N
PE L A TI H A N K E A R S I P A N

DASAR HUKUM



Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik




KEPUTUSAN MENTERI PANRB PERATURAN TERKAIT


Informasi dan Transaksi UU Nomor 19 Tahun 2016
Elektronik
Keputusan Menteri
Aplikasi Umum Bidang PANRB Nomor 679
Kearsipan Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 14 Tahun 2008
Tahun 2020

Kearsipan UU Nomor 43 Tahun 2009


Pemerintahan Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014


Perbendaharaan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004


Pelaksanaan UU Nomor 43 PP Nomor 28 Tahun 2012
Tahun 2009

Penyelenggaraan Sistem dan PP Nomor 71 Tahun 2019
Transaksi Elektronik

VISI SPBE

Terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai
birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi













MISI SPBE

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola

SPBE yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang

terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi TIK yang terintegrasi, aman, dan andal;

dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis TIK.

SASARAN SPBE





1.Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang
efektif dan efisien

2.Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan
berorientasi kepada pengguna
3.Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi

4.Meninkatnya kapasitas SDM SPBE







TUJUAN SPBE





1.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel

2.Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya
3.Mewujudkan SPBE yang terpadu

PE N G E RTI A N






SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan Layanan SPBE adalah keluaran Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE
yangdihasilkan oleh 1 (satu) atau
teknologi informasi dan komunikasi beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang yang sama, standar, dan digunakan secara
bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau
untuk memberikan layanan kepada memiliki nilai manfaat pemerintah daerah.
Pengguna SPBE.






Aplikasi Umum Bidang Kearsipan adalah
Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE Aplikasi Umum yang digunakan untuk
yang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh instansi memberikan pelayanan ketersediaan
pusat atau pemerintah daerah tertentu arsip dan informasi terpercaya di instansi
pusat dan pemerintah daerah, yang
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang ditetapkan Namanya sebagai Sistem
bukan kebutuhan instansi pusat dan Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
pemerintah daerah lain.
(SRIKANDI)

PE G E MB A N G A N Proses Bisnis dan
Data
DA N ANRI


PE MBI N A A N


Teknologi
PE N E RA P A N Keamanan A Informasi dan

AU B K D SPBE U Komunikasi
B
Badan Siber dan K Kementerian
Sandi Negara B
Kominfo

MA K S U D DA N TU J U A N

PE N G E L O L A A N

ARS I P
DI M A S A

PA N D E M I

MA N FA AT A U B K D / S R I K A N D I







Penciptaan Arsip:
1. Templat naskah dinas
2. Registrasi Naskah Dinas Masuk dan
Naskah Dinas Keluar

3. Penggunaan tanda tangan elektronik



Pemeliharaan dan Penggunaan Arsip:
1. Daftar naskah dinas masuk dan
daftar naskah dinas keluar
2. Daftar disposisi naskah dinas

3. Daftar berkas arsip
4. Penyimpanan dalam cloud storage



Penyusutan Arsip:
1. Pemindahan arsip
2. Pemusnahan arsip
3. Penyerapan arsip

AK T OR PE LA K S A N A AU B K D




NO. KODE AKTOR PELAKSANA DESKRIPSI


1 PPT Pejabat Pimpinan Tinggi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
2 PJF Pejabat Fungsional Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah


3 ARS Pejabat Fungsional Arsiparis Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta
mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan
4 PA Pengelola Arsip Seseorang yang memiliki pendidikan dan/atau pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan

5 USER Pengguna Arsip Internal organisasi dan antar-instansi pemerintah

6 PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik
Dokumentasi
7 UP Unit Pengolah/Unit Kerja Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta arsip di
lingkungannya
8 CF Sentral Arsip Aktif/Central File Tempat penyimpanan arsip aktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip aktif secaar efisien, efektif, dan aman sesuai standar yang ditetapkan oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia
9 UK Unit Kearsipan Satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelengaraan kearsipan

10 RC Sentral Arsip Inaktif/Records Centre Tempat penyimpanan arsip inaktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip aktif secaar efisien, efektif, dan aman sesuai standar yang ditetapkan oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia
11 KAANRI Kepala ANRI Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

12 PPA Pimpinan Pencipta Arsip Pimpinan tertinggi pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan kearsipan di
suatu instansi pusat dan pemerintah daerah
13 KALK Kepala Lembaga Kearsipan Kepala Lembaga Kearsipan terdiri dari Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Arsip Perguruan Tinggi Negeri

14 SYS Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Proses dilakukan sepenuhnay secara elektronik
Dinamis

PR OS ES BI S N I S

PEN G EL OL A A N AR S I P DI N A M I S

PR OS ES BI S N I S

PEN C I PTA A N AR S I P

PR OS ES BI S N I S

PEN G G UN A A N AR S I P

PR OS ES BI S N I S

PEMEL I H A R A A N AR S I P

PR OS ES BI S N I S

PEN Y US UTA N AR S I P

ST R AT EG I I M P L EM EN TA SI