INDONESIA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN

BAB III
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK, SOSIAL DAN EKONOMI BANGSA

INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

A. KOMPETENSI DASAR politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia
Mengevaluasi perkembangan kehidupan

pada masa Demokrasi Liberal

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan

daerah, peserta didik dapat mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan
daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948–1965
dengan baik

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Menjelaskan dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer 1950- 1959
2. Membuat laporan hasil diskusi mengenai dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung
selama masa Demokrasi Parlementer 1950- 1959 berupa hand out/ alat peraga/ makalah/
power point
3. Menjelaskan perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer 1950- 1959
4. Membedakan sistem kepartaian pada masa Demokrasi Parlementer 1950-1959 dengan sistem
pemerintahan pada masa sekarang
5. Menjelaskan hasil pengamatan terhadap gambar dan bacaan mengenai pelaksanaan pemilu
1955
6. Mengkomunikasikan materi mengenai pelaksanaan pemilu 1955
7. Menjelaskan pemikiran-pemikiran mengenai ekonomi nasional pada masa Demokrasi
Parlementer
8. Menjelaskan keterkaitan antara kebijakan ekonomi nasional pada masa Demokrasi
Parlementer dengan sistem pemerintahan pada masa itu
9. Menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan pemikiranpemikiran
mengenai ekonomi nasional pada masa Demokrasi Parlementer

10. Menjelaskan latar belakang sistem ekonomi liberal yang berlaku pada masa Demokrasi
Parlementer 1950- 1959

D. URAIAN MATERI

Dinamika perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer
1950- 1959
1. Masa Demokrasi Liberal

Masa demokrasi liberal adalah suatu periode dalam sejarah Indonesia yang terjadi
antara tahun 1950-1959 . NKRI menggunakan UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950
pemerintahan yang dilakukan kabinet sifatnya parlementer artinya kabinet bertanggung jawab
pada parlemen jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota parlemen.

Pada masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet . Hal ini disebabkan
karena jumlah partai yang cukup banyak dan tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak.
Setiap kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan
partai (formatur kabinet).

Ciri-ciri sistem parlementer masa demokrasi liberal adalah::
a. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana mentri
b. Perdana mentri diangkat oleh presiden atas saran dari formatur yang dibentuk presiden dan

juga melalui persetujuan mayoritas anggota
Selama berlakunya UUDS 1950 (1950-1959) Negara Kesatuan Republik Indonesia di

warnai dengan pengganti tujuh kabinet secara berturut-turut sebagai berikut:
a. Kabinet Natsir (6 september 1950-21 maret 1951)
b. Kabinet Sukimaqn (27 april 1951- 3 april 1952)
c. Kabinet Wilopo (3 april 1952-3 juni 1953)
d. Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 juli 1953-12 agustus 1955)
e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 agustus 1955- 3 maret 1956)
f. Kabinet Ali Sastrimojoyo II (20 maret 1956- 4 maret 1957)
g. Kabinet Djuanda (9 april 1957- 5 juli 1959)

Penyebab kabinet-kabinet di atas cepat jatuh disebabkan pada masa liberal-parlementer
ini adalah dari 10 kabinet yang dalam partai mayoritas berasal dari masyumi dan PNI, yang
memiliki ketidakserasian.

a. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950, dengan Mohammad Natsir
(Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin
oleh Partai Masyumi,dan juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua
terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet
ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat formasinya di mana tokoh–tokoh
terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat,Ir.Djuanda,
dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:
1) Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2) Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3) Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5) Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir:
1) Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi

nasional.
2) Indonesia masuk PBB
3) Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai

masalah Irian Barat.
Kendala/masalah yang dihadapi selama kabinet Natsir adalah sebagai berikut:

1) Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan belanda mengalami jalan buntu
(kegagalan)

2) Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu
diselewengkan penggunanya sehingga tidak mencapai sasaran

3) Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh
wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan
RMS
Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI

menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS . PNI
menganggap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 mengenai DPRD terlalu
menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari
1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus
mengembalikan mandatnya kepada Presiden

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk

Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan beliau berusaha membentuk kabinet
koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia
mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret - 18
April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro (PNI) dan
Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi
dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman (Masyumi) -
Soewirjo ( PNI ) yang dipimpin oleh Soekiman.

Program pokok Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut.
1) Menjamin keamanan dan ketentraman
2) Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan

kepentingan petani.
3) Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4) Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam

wilayah RI secepatnya.
5) Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh,

perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu

berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala
prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha
keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan
ketentraman.

Kendala/masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut:
1) Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo

dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan
ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan
Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik
luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan
Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas
aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke
dalam blok barat.
2) Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap
lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

3) Masalah Irian barat belum juga teratasi.
4) Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan .

pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas
tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR
akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada
presiden.
c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto ( PNI )
dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk
Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk
kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo.
Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:
1) Program dalam negeri: (a) Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan

DPRD), (b) Meningkatkan kemakmuran rakyat, (c) Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
pemulihan keamanan.
2) Program luar negeri: (a) Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, (b)
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, (c) Menjalankan politik luar negeri yang
bebas-aktif

Kabinet ini tidak mempunyai prestasi yang bagus, justru sebaliknya banyak sekali
kendala yang muncul antara lain sebagai berikut.
1) Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang

eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
2) Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah

terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport
beras.
3) Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa.
Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah
yang tidak seimbang.
4) Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa tanggal 17 Oktober 1952, merupakan upaya pemerintah untuk
menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai
politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan

munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD
A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi
mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan
parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah
dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam
memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul
demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD
yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan.
Tetapi saran tersebut ditolak, dan muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan
reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Intiperistiwa
ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar
membubarkan kabinet.

Selain itu,munculnya peristiwa Tanjung Morawa merupakan sebuah peristiwa
penting pada masa Kabinet Wilopa. Peristiwa ini mengenai persoalan tanah perkebunan di
Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha
asing untuk kembali ke Indonesia, dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan
di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para
petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya, sehingga pada tanggal 16 Maret 1953
muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah
mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh
PKI, akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa
Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para
petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli) Akibat peristiwa
Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap
kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada
tanggal 2 Juni 1953.

d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo,yang terbentuk pada tanggal 31 juli

1953. betapapun kabinet ini tanpa dukungan masyumi, namun kabinet Ali ini mendapat
dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk
partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (Partai
Indonesia Raya - PIR).

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah:

1) Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2) Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3) Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4) Penyelesaian Pertikaian politik.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu.
1) Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan

pada 29 September 1955.
2) Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
3) Konferensi Asia-Afrika I ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.

Konferensi dihadiri oleh 29 negara–negara Asia dan Afrika, terdiri 5 negara pengundang
dan 24 negara yang diundang.

Konferensi Asia – Afrika I ini menghasikan beberapa kesepakatan yaitu : Basic
peper on Racial Discrimination dan basic peper on Radio Activity. Kesepakatan yang lain
terkenal dengan dasa sila bandung, dengan terlaksananya Konferensi Asia Afrika I
merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa indonesia.

Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
1) Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti

DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
2) Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam

tubuh TNI-AD.
Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952.

Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui
oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi
panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap
tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika
terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir
meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima
dengan KSAD baru.
3) Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang
menunjukkan gejala membahayakan.
4) Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
5) Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk
menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai
lainnya.

Pada akhirnya NU, menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga

keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya

pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin

Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi.

Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:

1) Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan

Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2) Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat

terbentuknya parlemen baru.

3) Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi.

4) Perjuangan pengembalian Irian Barat.

5) Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu:

1) Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih

anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik

yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, dan menghasilkan 4 partai politik

besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Tabel 1: Hasil Pemilu pertama Indonesia tahun 1955

Nama Partai Jumlah Suara Sah Jumlah Kursi Kursi di
Suara Sah (%) di Parlemen Parlemen (%)

PNI 8.434.653 22.3 57 22.2

Masyumi 7.903.886 21.9 51 22.2

NU 6.955.141 18.4 45 17.5

PKI 6.176.914 16.4 39 15.2

PSII 1.091.160 2.9 8 3.1

Parkindo 1.003.325 2.6 8 3.1

Partai lain 770.740 2.0 6 2.3

2) Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni
Indonesia-Belanda.

3) Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi
militer.

4) Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
5) Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955, yang mana menjadi penyebab kegagalan

dari kabinet Ali dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat
pada 28 Oktober 1955.

Kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet
Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan
ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap
selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga
kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen
yang baru pula.
f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada
tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan
NU.
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah:
1) Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program
jangka panjang, sebagai berikut.(a) Perjuangan pengembalian Irian Barat (b) Pembentukan
daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD (c)
Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai (d) Menyehatkan perimbangan
keuangan Negara(e) Mewujudkan Perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
berdasarkan kepentingan rakyat
2) Pembatalan KMB.
3) Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar
negeri bebas aktif.
4) Melaksanakan keputusan KAA. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali
Sastroamijoyo II adalah kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap
sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan
seluruh perjanjian KMB.
Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.
1) Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
2) Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada
gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di

Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan,
Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi
Utara.
3) Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan
pembangunan di daerahnya.
4) Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib
modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual
perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya.
Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha Nasional.
5) Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali
Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI
berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan
parlementer.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh
dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

g. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang

ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun
Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara
partai politik dipimpin oleh Ir. Juanda.

Program pokok (Panca Karya) dari Kabinet Djuanda adalah
1) Membentuk Dewan Nasional
2) Normalisasi keadaan Republik Indonesia
3) Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
4) Perjuangan pengembalian Irian Jaya
5) Mempercepat proses pembangunan

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan
pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu:
1) Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang

mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan
telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu
kesatuan yang utuh dan bulat.

2) Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan
pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya.
Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

3) Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai
daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah,
pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.

4) Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam
negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut:

1) Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin
meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat.
Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

2) Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit
dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

3) Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno
di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya
bersekolah pada tanggal 30 November 1957.
Peristiwa Cikini, menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam

kesatuan Negara. Kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

2. Perkembangan sistem kepartaian yang berlangsung selama masa Demokrasi
Parlementer 1950- 1959
Pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai
Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat
diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan
maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Maklumat Politik 3 November 1945,
yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia
yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Adapun isi Maklumat Pemerintah
tanggal 3 November 1945 yang dimaksud ialah :
1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, krena dengan adanya partai-partai
itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin kejalan yang teratur.
2) Pemerintah berharap supaya partai-partau itu telah tersusun sebelum dilangsungkan
pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan Januari 1946.

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik
adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi
munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan.

Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR pada masa demokrasi liberal,
tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik , yaitu partai politik.
Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai. Sistem multi
partai adalah suatu sistem kepartaian yang mana di dalam suatu negara ada terdapat banyak
partai politik. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan
dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai
politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk
mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.
Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan
kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional.

Sistem banyak partai/multipartai pada masa demokrasi liberal ternyata tidak dapat
berjalan baik, hal ini dikarenakan :
1) Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh

bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan
tidak dapat berjaan dengan baik.
2) Rapuhnya Koalisi antar partai sehingga sering terjadi pergolakan politik di parlemen.
3) Peranan partai politik pada masa tersebut sudah menjadi sarana penyalur aspirasi rakyat,
namun kurang maksimal karena situasi politik yang panas dan tidak kondusif. Dimana
setiap partai hanya mementingkan kepentingan partai sendiri tanpa memikirkan kepentingan
yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa.
4) Partai politik pada zaman liberal diwarnai suasana penuh ketegangan politik, saling curiga
mencurigai antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya. Hal ini
mengakibatkan hubungan antar politisi tidak harmonis karena hanya mementingkan
kepentingan (Parpol) sendiri.

3. Sistem kepartaian pada masa sistem pemerintahan sekarang
Pada masa era reformasi ini terbentuk suatu sistem kepartaian yang pluarlisme terbatas.

Ciri utamanya adalah terdapat partai politik dengan perolehan
suara yang cukup seimbang lebih dari lima partai, arus interaksi partai
multilateral, dan di dalam kekuasaan terjadi fregmentasi. Sistem kepartaian yang seperti ini

membuat situasi politik menjadi rumit karena terjadi koalisi-koalisi partai politik yang
bergantung kepada kepentingan partai-partai politik saja.

Dengan munculnya banyak sekali partai politik, upaya untuk kembali
menyederhanakan partai politik pun muncul. Hal ini disebabkan oleh munculnya keanehan
dalam sistem presidensial yakni mengenal istilah koalisi dan komposisi kabinet yang
berbentuk kabinet warna warni yang berisi unsur-unsur partai yang ada DPR. Penyederhanaan
sendiri dimulai dengan menerapkan electoral threshold (ET) pada pemilihan umum 2004 dan
Parliemantary Threshold (PT) pada pemilihan umum 2009. Pemberlakuan electoral threshold
dan Parliemantary Threshold diharapkan akan menjadi cara alamiah untuk mengurangi partai
politik.

Ketentuan ET pada tahun 2004 menetapkan ada tujuh partai politik yang lolos dan
sepuluh partai politik yang tidak lolos. Kesepuluh partai politik yang tidak lolos ET ini tidak
diperkenankan ikut pemilihan umum berikutnya kecuali harus memenuhi ketentuan di dalam
undang-undang, namun demikian kesepuluh partai politik ini tetap boleh menempatkan
wakilnya duduk di legislatif. Sementara itu ketentuan PT pada tahun 2009 menetapkan
sembilan partai politik lolos dan sekitar tiga puluh sembilan partai politik yang tidak lolos.
Partai politik yang tidak lolos ambang batas PT tidak diperkenankan untuk mendudukkan
wakilnya di legislatif sekalipun wakilnya tersebut memenuhi jumlah suara.

Namun usaha menyederhanakan jumlah partai dengan cara ini ternyata tidak berjalan
maksimal, kerena ternyata hasrat untuk mendirikan partai politik tetaplah besar. Untuk
menyiasati ini, akhirnya dikeluarkanlah suatu peraturan perundang-undangan yang pada
intinya untuk mempersulit berdirinya partai politik dengan mengharuskan partai politik
yang ingin mengikuti pemilu selain mengikuti verifikasi di Departemen Hukum dan Ham juga
melakukan verifikasi di KPU dengan standard yang telah di tetapkan.

Menyongsong pemilihan umum 2014 hasrat untuk meminimalkan jumlah partai juga
besar. Melalui Undang-undang nomor 8 tahun 2012 persyaratan semakin diperketat salah
satunya dengan mensyaratkan partai politik harus lulus verifikasi di seratus persen provinsi
yang ada di Indonesia yang mencakup kepengurusan, keanggotaan,dan keterwakilan
perempuan. Disisi lain, untuk mensiasati kesulitan verifikasi itu, partai-partai di DPR juga
mencantumkan suatu peraturan dalam pasal 8, yang mana dikatakan bahwa partai yang sudah
lolos ambang batas pada pemilu yang lalu diperbolehkan untuk ikut menjadi peserta pemilu
berikutnya, walaupun kemudian pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa semua partai politik wajib
mengikuti verifikasi.

Dengan peraturan demikian, keberadaan partai politikpun semakin sederhana atau
sedikit. Berdasarkan hasil verifikasi KPU akhirnya hanya sepuluh partai politik ditetapkan oleh
KPU menjadi peserta pemilu melalui rapat pleno terbuka yakni sembilan partai yang memiliki
kursi di DPR dan satu partai baru
yaitu NasDem. Namun hasil ini kemudian berubah karena adanya putusan Bawaslu
dan PTTUN yang kemudian meloloskan PKPI dan PBB sehingga jumlah partai politik yang
akan mengikuti pemilu 2014 bertambah menjadi dua belas.

a. Pemilu 1955
Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat

yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti
oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini
sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus
1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954.
Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh.
Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu kabinet
Burhanuddin Harahap.

Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang
meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955
dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang
dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan
Konstituante (badan pembuat Undang undang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember
1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di
kotak-kotak suara.

Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia.
Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya
demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih
wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955
merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.

Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17
Agustus 1955 menegaskan bahwa “pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun,
karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang
tidak sewajarnya lagi, rakyatlah yang menjadi hakim”.

Penegasan ini dikeluarkan karena terdapat suara-suara yang meragukan
terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal semula. Dalam proses pemilihan umum 1955
terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain
itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum.
Dalampendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang
mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam
pesta demokrasi yang pertama. (Feith, 1999)

Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September
1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah
PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI. Empat perolehan suara terbanyak memperoleh
kursi sebagai berikut : PNI 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdatul Ulama 45 kursi, PKI 39
kursi

Pemilihan Umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah
anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden
Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri oleh anggota DPR yang lama dan menteri-menteri
Kabinet Burhanudin Harahap. Dengan terbentuknya DPR yang baru maka berakhirlah
masa tugas DPR yang lama dan penunjukkan tim formatur dilakukan berdasarkan jumlah
suara terbanyak di DPR. Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga
memilih anggota Dewan Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante
dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat
Undang-undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini
sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang
berbunyi, “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama
pemerintah selekaslekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang
akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.

Berdasarkan hasil pemilihan tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16
Juli 1956, perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan
Konstituante urutannya tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat
besar partainya adalah PNI 119 kursi, Masyumi 112 kursi, Nahdatul Ulama 91 kursi, PKI
80 kursi

Keanggotaaan Dewan Konstituante terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan
yang diangkat oleh pemerintah. Pemeritah mengangkat anggota Konstituate jika ada
golongan penduduk minoritas yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh

jumlah kursi sejumlah yang ditetapkan dalam UUD S 1950. Kelompok minoritas yang
ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa
dengan 12 kursi dan golongan Arab 6 kursi.

Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956
hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD S
1950. Dewan memang berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun
terkait dengan masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan
perbedaan yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada.

Pembahasan mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya
konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan dasar
negara yang diusung oleh partai-partai; Pertama,

Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan
Baperki; Kedua, Dasar negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU dan PSII;
Ketiga, Dasar negara Sosial Ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh.
Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila dan
Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya
sembilan suara.

Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah
dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang
kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan undang-undang dasar yang baru. Namun
usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila. Semua upaya untuk mencapai kesepakatan
diantara dua kelompok menjadi kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang.
Kondisi ini membuat Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya
hingga pertengahan 1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di
depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945.
Konstituante harus menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang
tubuhnya tanpa perubahan.

Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam
bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan
Konstituante pun tidak berhasil mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah
anggota yang hadir. Tiga kali diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum,
sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan
disusul dengan masa reses (masa tidak bersidang). Ketika memasuki masa sidang

berikutnya beberapa fraksi tidak akan menghadiri sidang lagi. Kondisi inilah mendorong
suasana politik dan psikologis masyarakat menjadi sangat genting dan peka. Kondisi ini
mendorong KSAD, Jenderal Nasution, selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) dengan
persetujuan dari Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri Ir. Djuanda,melarang
sementara semua kegiatan politik dan menunda semua siding Dewan Konstituante.

Presiden Soekarno mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada dengan mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh
pemerintahan, anggota Dewan Nasional, Mahkamah Agung dan pimpinan Angkatan
Perang di Istana Bogor pada 4 Juli 1959. Hasil dari pembicaraan itu esok harinya, Minggu
5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekrit Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi
pokok dari Dekrit Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante,
menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan menyatakan tidak berlakunya UUD
Sementara 1950. Dekrit juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam
waktu sesingkat-singkatnya.

b. Kebijakan ekonomi nasional pada masa Demokrasi Parlementer
Kegiatan perekonomian bangsa Indonesia pada awal demokrasi liberal tidak

berlangsung dengan baik. Deficit keuangan, krisis, dan masalah ekspor-impor menjadi
persoalan yang harus dibenahi pemerintah. Kondisi perekonomian yang buruk disebabkan
oleh beberapa faktor:
1) Hasil perundingan KMB memaksa Indonesia menanggung beban utang luar negeri

sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah
2) Indonesia hanya mengandalkan sector pertanian dan perkebunan sebagai komoditas

ekspor. Pemasukan minim dan terjadi deficit
3) Indonesia masih mewarisi sistem ekonomi colonial yang cenderung memohak

kepentingan colonial dan kebijakan-kebijakannya
4) Gangguan keamanan diberbagai daerah sehingga kosentrasi pemerintah terpecah
5) Seringnya pergantian kabinetmenyebabkan program ekonomi tidak berjalan lancer
6) Pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat pesat.

Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia
1) Gunting Syafruddin

Kebijakan ini dikeluarkan oleh mentri keuangan syafruddin prawira Negara.
Kebijakan ini berisi pemotongan mata uang Rp.5 keatas dinyatakan bernilai

setengahnya. Bagian kiri uang tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang
sah dan bagian kanan dapat ditukar dengan obligasi Negara berbunga 3 persen pertahun.
Tujuannya adalah mengurangi deficit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar, mengurangi
jumlah uang yang beredar dan menekan inflasi. Dengan kebijakan ini pemerintah
mendapat kepercayaan dari pemerintah belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp.
200 juta
2) Sistem ekonomi gerakan benteng

Kebijakan ini dikeluarkan oleh mentri perdagangan sumitro joyohadikusumo
yang dituangkan dalam program kerja kabinet Natsir pada April 1950. Kebijakan ini
merupakan upaya pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi colonial menjadi
ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan dengan menumbuhkan para pengusaha pribumi.
Pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dierikan bantuan kredit sebagai modal,
secara bertahap pengusaha pribumi akan berkembang menjadi maju. Namun kebijakan
ini kurang berhasil disebabkan karena sikap mentalitas pengusaha pribumi yang
cenderung malas, konsumtif, kurang mandiri dan ingin cepat mendapatkan hasilnya
saja dan menikmati kemewahan. Kebijakan ini justru dimanfaatkan untuk mendapatkan
bantuan modalnya saja.
3) Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada tahun 1951, pemerintah melakukan nasionalisasi de javasche bank menjadi
bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Tujuannya
adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan
penghematan secara drastic.
4) Sistem Ekonomi Ali Baba

Kebijakan sistem ekonomi Ali Baba dikeluarkan oleh mentri perekonomian
iskaq Tjokrohadikusrjo. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan baba
sebagai pengusaha non pribumi (Cina). Tujuan dari kebijakan ini adalah memajukan
perekonomian melalui kerjasama yang dibangun antara pengusaha pribumi dengan

non pribumi. Program inipun gagal karena pengusaha pribumi sangat miskin
pengalaman disbanding pengusaha non pribumi. Parahnya, para pengusaha pribumi
hanya dimanfaatkan oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan bantuan kredit
modal dan fasilitas lainnya dari pemerintah.
5) Financial Ekonomi

Pada masa kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi Jenewa, Swiss pada
1956. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Hasilnya adalah:
a) Persetujuan pembatalan finec hasil KMB
b) Hubungan finek Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
c) Hubungan finec didasarkan pada undang2 nasional dan tidak boleh diikat dengan

perjanjian lain antara kedua belah pihak
Karena Belanda tidak mau menandatangani rencana tersebut, maka Indonesia

mengambil langkah sepihak dengan membubarkan UNI Indinesia Belanda. Hal ini
dilakukan untuk melepaskan diri dari keterkaitan ekonomi dengan pemerintah Belanda.
Sebagai tindak lanjut, presiden Soekarno menandatangani UU pembatalan KMB.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedang pengusaha
pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan tersebut.
6) Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Program ini dirancang oleh Badan Perencana pembangunan yang disebut biro
perancang nasional yang dipimpin oleh Ir Djuanda sebagai mentri perancang nasional
pada kabinet ali satro Amidjoyo II. Program RPLT belum berjalan baik disebabkan
oleh:
a. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah, sehingga banyak daerah yang

melaksanakan kebijakan ekonominya masing2.
b. Depresi ekonomi amerika serikat dan eropa barat akhir tahun 1957 dan awal 1958

mengakibatkan ekspor dan pendapatan Negara merosot
c. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan

belanda menimbulkan gejolak ekonomi
7) Musyawarah Nasional Pembangunan

Munap merupakan kelanjutan dari RPLT. Ketika program RPLT terganggu
akibat adanya pergolakan daerah maka pemerintah mengganti program RPLT menjadi
MUNAP. Ir Djuanda sebagai perdana mentri member kesempatan kepada Munap untuk
mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan pembangunan yang menyeluruh
dalam jangka panjang sehingga setiap daerah tidak mengalami ketimpangan dan

hubungan pusat-daerah berjalan harmonis. Namun rencana pembangunan tersebut tidak
dapat berjalan baik karena kesulitan dalam menentukan prioritas, selain itu ketegangan
politik belum dapat diredakan sehingga mengakibatkan pecahnya pemberontakan
PRRI/Permesta. Ketegangan politik antara Indonesia dan belanda mengenai Irian Barat
menuju konfrontasi bersenjata.

E. EVALUASI

1. Sistem parlementer pernah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa….
A. Demokrasi Liberal
B. Demokrasi terpimpin
C. Demokrasi pancasila
D. Demokrasi sosialis
E. Demokrasi modern

2. Masa demokrasi liberal berlangsung antara tahun….
A. 1945-1950
B. 1950-1959
C. 1959-1965
D. 1965-1998
E. 1998-2015

3. Pada demokrasi liberal, presiden tidak berperan sebagai kepala pemerintahan karena….
A. Ketidakmampuan presiden dalam memilih menteri yang cakap dalam kabinet
B. Sesuai hasil kesepakatan KMB
C. Indonesia menganut sistem kabinet presidensial
D. Indonesia menganut sistem kabinet parlementer
E. Presiden sudah menduduki jabatan sebagai panglima tertinggi

4. Dalam sistem demokrasi liberal, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah….
A. Sekretaris Negara
B. Perdana mentri
C. Wakil presiden
D. Panglima TNI
E. Presiden

5. Natsir merupakan kabinet pertama pada masa demokrasi liberal. Pendukung terbesar kabinet
Natsir adalah….
A. Masyumi
B. Patindo
C. PNI
D. NU
E. PKI

6. Pengganti kabinet Natsir adalah kabinet Sukiman. Kabinet SukimaKabinet mendapat mosi
tidak percaya dalam parlemen karena dianggap melanggar….
A. Politik luar negeri bebas aktif
B. Perintah presiden soekarno
C. Upaya pengembalian irian barat
D. Perjanjian KMB
E. UUD 1945

7. Keberhasilan kabinet burhanuddin harahap adalah….
A. Membebaskan irian barat
B. Menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955
C. Menyelesaikan peristiwa 17 oktober 1952
D. Menyelesaikan pristiwa Tanjung Morawa
E. Ikut serta dalam konferensi asia afrika

8. Kebijakan ekonomi dengan memotong mata uang 5 rupiah menjadi setengahnya disebut….
A. Gerakan Benteng
B. Gunting syafruddin
C. Ekonomi ali baba
D. Financial ekonomi
E. Nasionalisasi d Javasche Bank

9. Program kerja kabinet Djuanda disebut….
A. Ekakarya
B. Pancakarya
C. Saptakarya
D. Dwikarya
E. Trikarya

10. Gejolak yang terjadi pada masa demokrasi liberal akibat adanya kesenjangan antara pusat dan
daerah, mendorong pemerintah untuk mengadakan….
A. Musyawarah bersama bangsa Indonesia
B. Musyawarah besar ekonomi
C. Musyawarah nasional pembangunan
D. Garis-garis besar haluan Negara
E. Pembangunan jangka panjang pertama

b. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas

1. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi liberal!
2. Tuliskan ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia!
3. Jelaskan alasan pemerintah menggunakan sistem demokrasi liberal di Indonesia!
4. Jelaskan tentang pelaksanaan pemilu 1955 yang dilakukan sebanyak dua tahapan!
5. Deskripsikan sistem ekonomi ali baba!
6. Apa yang dimaksud dengan zaken kabinet !
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa cikini!
8. Jelaskan mengenai program pancakarya dalam kabinet Djuanda!
9. Mengapa kebijakan ekonomi gnting syafrudi mengalami kegagalan?
10. Tuliskan isi dekrit presiden 7 juli 1959 dan dampaknya !

c. Jawablah dengan analisa yang tepat
1. Pelaksanaan sistem demokrasi liberal di Indonesia diwarnai dengan seringnya terjadi
pergantian kabinet . Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana pendapatmu
mengenai sistem demokrasi liberal?
2. Akibat buruknya perekonomian Indonesia masa awal kemerdekaan, pemerintah melakukan
beberapa upaya untuk menyelamatkan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi.
Menurut pendapatmu untuk masa sekarang, apakah ekonomi Indonesia juga mengalami
permasalahan yang sama sehingga sulit untuk bangkit?

3. PENJELASAN ISTILAH Penjelasan

No Istilah
1 Demokrasi Liberal
2 Parlemen
3 Oposisi
4 Kabinet Natsir
5 Mutual Security Act
6 Konferensi Asia Afrika
7 Peristiwa Cikini
8 Gunting Syafruddin
9 Dwikora
10 Dekrit Presiden

BAB IV
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA

PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi tentang demokrasi terpimpin, peserta didik dapat

menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin dengan baik

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1. Menjelaskan keterkaitan antara berakhirnya masa Demokrasi Parlementer dengan
munculnya masa Demokrasi Terpimpin.
2. Menjelaskan tentang Pelaksanaan demokrasi Terpimpin di Indonesia
3. Menjelaskan peta kekuatan politik nasional yang berlangsung pada masa
DemokrasiTerpimpin
4. Menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali Irian dari tangan
Belanda
5. Menjelaskan latar belakang timbulnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia
6. Menganalisis sebab-sebab Indonesia keluar dari PBB

C. URAIAN MATERI
1. Berakhirnya masa Demokrasi Parlementer dan munculnya masa Demokrasi
Terpimpin.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, Deppen, 1975
Gambar 1 Hasil Perhitungan di Dewan Konstituante terhadap usulan kembali ke UUD 1945

Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 hingga
1959) belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti
membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan
kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk
melalui Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD
baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menaruh harapan besar
terhadap Pemilu 1955, karena bisa dijadikan sarana untuk membangun demokrasi yang
lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa “era ‘demokrasi
raba-raba’ telah ditutup”. Namun pada kenyataanya, hal itu hanya sebuah angan dan
harapan Presiden Soekarno semata. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno
berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, setidaknya
menyederhanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan
4 partai yang menang dalam Pemilihan Umum 1955. Untuk mewujudkan keinginannya
tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer
menawarkan konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan
pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Dalam konsepsinya Presiden
Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet berkaki empat (koalisi) yang anggotanya
terdiri dari wakil-wakil PNI, Masyumi, NU dan PKI. Selain itu Presiden Soekarno juga
menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan
fungsional di dalam masyarakat.

Lebih jauh Presiden Soekarno juga menekankan bahwa Demokrasi liberal yang
dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat
bangsa Indonesia. Untuk itu ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Terpimpin.

2. Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia
a. Pengertian Demokrasi Terpimpin
Pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai dengan berlakunya
dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya pembubaran konstituante,

berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan
MPRS dan DPAS. Alasan dikeluarkannya dekrit adalah:
1) Kegagalan konstituante hasil pemilu 1955 dalam menyusun konstitusi baru yang

disebabkan oleh terlalu mementingkan kepentingan golongan.
2) Pergantian kabinet yang terlalu cepat sehingga program-program kerjanya tidak

dapat berjalan dengan baik.
3) Pergolakan daerah dan gerakan separatis yang sering terjadi selama masa

demokrasi liberal telah mengganggu stabilitas Negara.
4) Demokrasi liberal memberi kebebasan untuk mendirikan partai politik. Tetapi sisi

negatifnya membuat partai terlalu mementingkan kepentingan partai politiknya.
Disebut terpimpin karena demokrasi yang berlaku di Indonesia pada saat itu

berada dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin pada
awalnya didefenisikan sebagai sebuah sistem demokrasi yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (sila ke 4) pancasila.

Dalam pelaksanaannya demokrasi terpimpin berarti sistem pemerintahan
dimana segala kebijakan dan keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada
satu orang yaitu presiden.

Pemerintah pada masa demokrasi terpimpin berupaya menata kehidupan
politik sesuai UUDS 1950. Namun upaya tersebut ditentukan oleh satu tangan yaitu
presiden sendiri akibatnya penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal
yaitu demokratisasi menjadi sentralisasi. Demokrasi ini dikenal juga dengan istilah
“Demokrasi Terkelola”
b. Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
1) Kekuasaan presiden yang besar
2) Peran partai politik terbatas
3) Peran militer semakin besar
4) Paham komunis berkembang
5) Anti kebebasan pers
6) Sentralisasi pemerintah pusat
7) Terjadi pelanggaran HAM
c. Kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin

1) Kebijakan Dalam Negeri
a) Pidato penemuan kembali revolusi kita menjadi GBHN
b) Melalui Sidang MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur
hidup
c) Soekarno membentuk MPRS dan DPAS dan menjadi ketua DPAS
d) Presiden membentuk DPR-GR setelah membubarkan DPR sebelumnya karena
menolak RAPBN
e) Partai MASYUMI dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat
pemberontakan PRRI/Permesta
f) Dibentuk front nasional sebagai satu-satunya organisasi perjuangan cita-cita
proklamasi dan UUD 1945
g) Lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR-GR, DPA, Front Nasional
dintegrasikan dan disebut regrouping kabinet
h) Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando
Operasi Tertinggi(KOTI)
i) Menerapkan paham NASAKOM dalam negara

2) Kebijakan Luar Negeri
a) Munculnya istilah NEFO dan OLDEFO.
Oldefo (The Old Established Forces) terdiri atas Negara-negara
kapitalis-imperialis, sedangkan Nefo(New Emerging Forces) terdiri atas
Negara-negara berkembang yang terus berjuang menetang imperialism dan
kolonialisme.
b) Menjalankan politik Mercusuar
Politik Mercusuar adalah politik yang bertujuan mencari nama baik dan
mengagungkan nama Indonesia di forum internasional dengan tujuan Indonesia
dapat menjadi mercusuar atau penerang bagi Nefo di dunia. Proyek besar, megah,
spektakuler dan biaya mahal berhasil dibangun dengan harapan Indonesia
mendapat tempat yang layak dikalangan NEFO. Bangunan tersebut antara lain :
 Pembangunan Monumen Nasional (Monas),
 Pertokoan Sarinah
 Kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV
 Games Of the New Emerging Forces (Ganefo)
 Hotel Indonesia
 Jembatan Semanggi
c) Menjalankan Politik Poros
Pada masa demokrasi terpimpin, politik Luar negeri bebas aktif
Indonesia lebih condong ke Blok Timur. Hal ini disebabkan kekecewaan
pemerintah terhadap sikap PBB dan Negara-negara barat lainnya yang dianggap
kurang mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat sehingga perjuangan itu
memakan waktu yang lama. Disisi lain Negara-negara blok timur mulai
mendekati Indonesia dengan membantu segala kebutuhan untuk upaya
pembebasan Irian Barat. Indonesia menjalankan hubungan Istimewa dengan
RRC (Poros Jakarta Peking) Juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea
Utara (Poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking- Pyongyang)

d. Peta kekuatan politik nasional yang berlangsung pada masa Demokrasi

Terpimpin Presiden Soekarno
(Kekuatan Utama)

TNI – AD PKI
Kekuatan Pendamping Kekuatan Pendamping

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa berperannya tiga unsur kekuatan
yang menentukan arah perjalanan bangsa. Tiga kekuatan tersebut adalah Presiden
Sukarno, TNI dan PKI. Titik kulminasi dari persaingandiantara ketiga kekuatan
tersebut ketika terjadi peristiwa pemberontakan G-30-S tahun 1965. Sampai dengan
keruntuhan Orde Baru tahun 1998, PKI ditetapkan sebagai kekuatan yang berada
dibalik tragedi tersebut. Akibatnya ideology komunis dilarang hidup di Indonesia
meski sekarang muncul wacana agar pelarangan ideologi Komunis di Indonesia
ditinjau ulang.

Tahun 1960-1965 kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno.
Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di
sampingnya. TNI, yang sejak Kabinet Djuanda diberlakukan S.O.B. kemudian
pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan
penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI
dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD, membuat
Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution dengan
dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang
berpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya
terutama angkatan udara.

Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit
kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI
kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada Pemilihan Umum 1955. Dengan
menerima Penetapan Presiden No. 7/1959, partai ini mendapat tempat dalam
konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden
Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya.

Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan
yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD.
3. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali Irian dari tangan Belanda

Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah kabinet RI
adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan
sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950 masalah
penyerahan Irian Barat ditangguhkan satu tahun dan berhasil dicapai dalam suatu
kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi: “Mengingat
kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya
semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan
patut dan rukun, maka status quo Irian (Nieuw Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan
bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik
Indonesia Serikat masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan
antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland”. (Piagam Penyerahan
Kedaulatan, dalam Notosoetardjo, Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar:
Sebelum, Sesudah dan Pembubarannya, Pustaka Endang, 1956).

Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk melakukan langkah tegas dlam
upaya mengembalikan Irian Barat sebagai bagian wilayah Indonesia. adapun langkah
yang ditempuh untuk mengembalikan Irian Barat adalah:
a. Upaya Diplomasi

1) Melalui konferensi uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda.
Namun upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan dan
pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke Sidang Majelis Umum PBB.

Namun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami
kegagalan.
2) Konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan
untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional yang
memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk
menyelesaikan permasalahan Irian.
b. Konfrontasi
1) Pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh.
2) Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah

Kerajaan Belanda.
3) Politik Konfrontasi disertai dengan uluran tangan. Palu godam disertai dengan

ajakan bersahabat”.
c. Militer

1) Mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan kepada
negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa
hasil yang memuaskan.

2) Kemudian upaya ini dialihkan ke Negara-negara Blok Timur (komunis), terutama
ke Uni Soviet.
Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke

Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer.
Melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes
kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian
memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan
mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, di antaranya adalah kapal induk
Karel Doorman.

Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno, pada
tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan
suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut
dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah:

1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan
kesatuan tanah air dan bangsa.
Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan

Keputusan Presiden No. 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang
pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor
Jenderal Soeharto.

Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer
Indonesia dari kesatuan Motor Torpedo Boat (MTB), telah melakukan penyusupan
ke Irian Barat. Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehinga terjadi pertempuran
yang tidak seimbang di Laut Aru antara kapal-kapal boat Indonesia dengan
kapal-kapal Belanda. Naas Kapal MTB Macan Tutul, berhasil ditembak Belanda
sehingga kapal terbakar dan tenggelam.

Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan
Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul.
Pemerintah Belanda pada mulanya menganggap enteng kekuatan militer di bawah
Komando Mandala. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan
mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun ketika operasi infiltrasi
Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa
bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian.
Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa
tuntutan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main.

Di sisi lain Pemerintah Amerika Serikat juga menekan pemerintah Belanda
untuk kembali berunding, agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam
suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya. Amerika Serikat juga punya
kepentingan dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membendung arus
komunis di wilayah ini. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditanda-tangani
perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York,
hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah
penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini
kemudian dibentuklah United Nation Temporary Excecutive Authority (UNTEA)
yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum

tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan Perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya
kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian
Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima
apapun hasil dari Pepera tersebut. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan
hubungan Indonesia Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka
kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Sesuai
dengan Perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan
penyerahan kekuasan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah
Republik Indonesia di Kota Baru/Holandia/Jayapura. Kembalinya Irian ke pangkuan
RI berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat.

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian New York, Pemerintah Indonesia
melaksanakan tugas untuk melaksankan Act Free Choice/Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera). Pemerintah Indonesia menjalankan dalam tiga tahap. Tiga tahapan ini
sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari Pepera kemudian dibawa
oleh Duta Besar Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan
Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24
menerima hasil Pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan
isi Perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto
memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI.

4. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia

Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan
tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan
Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik
Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana
pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina
menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina
menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu.

Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut PresidenSoekarno
pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk
mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap
sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh
karena itu, berdirinya negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia.

Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut kemudiandiadakan
Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina dan Indonesia) di Filipina pada tanggal 31
Juli-5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga
kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan
sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber
sengketa. Konferensi Maphilindo menghasilkan tiga dokumen penting, yaitu Deklarasi
Manila, Persetujuan Manila dan Komunike Bersama. Inti pokok dari tiga dokumen
tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia
jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu.

Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju
untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga
dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam
Federasi Malaysia. Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB
membetuk tim penyelidik.

Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris
Jenderal PBB membetuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim
tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun
sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi
Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah

RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan
pelangggaran Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa
penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak harus terlebih dahulu dilaksanakan
sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan.

Presiden Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh PM
Tengku Abdul Rahman karena menganggap referendum tidak dijalankan secara
semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari “act of bad faith” dari Tengku
Abdul Rahman. Aksi-aksi demonstrasi menentang terjadi di Jakarta yang dibalas pula
dengan aksi-aksi demontrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur, sehingga pada
tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia Malaysia diputuskan.
Pemerintah RI pada tanggal 21 September memutuskan pula hubungan ekonomi dengan
Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI
menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan
Neokolonilisme Inggris.

Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan
menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Pemerintah Amerika serikat, Jepang
dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Namun masalah
pokok yang menyebabkan sengketa dan memburuknya hubungan ketiga negara tersebut
tetap tidak terpecahkan, karena PM Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman tidak
menghadiri forum pertemuan tiga negara.

Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan menteri-menteri luar negeri
Indonesia, Malaysia dan Filipina di Bangkok. Namun pertemuan Bangkok yang
dilakukan sampai dua kali tidak menghasilkan satu keputusan yang positif, sehingga
diplomasi mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan diplomasi itu pada 3 Mei 1964
Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) di hadapan apel besar
sukarelawan.
“Kami perintahkan kepada dua puluh satu juta sukarelawan Indonesia yang telah
mencatatkan diri: perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantuan perjuangan
revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk
membubarkan negara boneka Malaysia”. (Taufik Abdullah dan ABLapian, 2012)

Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, Presiden Soekarno membentuk
Komando Siaga dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya. Walaupun
pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun
upaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak
di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964.

Ditengah berlangsungnya Konfrontasi Indonesia Malaysia, Malaysia dicalonkan
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah
Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno
pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Presiden Seokarno menegaskan bahwa:
“Oleh karenanya, jikalau PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi
mencerminkan keadaan sekarang, jikalau PBB menerima Malaysia menjadi anggota
Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar, kita akan meninggalkan PBB sekarang”.
(Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012)

Dari pidato tersebut terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena
masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal
7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB, dengan spontan Presiden Sokearno menyatakan “Indonesia keluar dari
PBB”.

Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai
oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia Malaysia dan perombakan PBB
tetap tidak tercapai. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan
satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan
Malaysia secara damai.

5. Sebab-sebab Indonesia keluar dari PBB
Selain bersitegang dengan Malaysia, ada beberapa hal lain yang membuat

Sukarno meradang terhadap PBB. Hal itu pula yang menjadi dasar Indonesia menarik diri
dari keanggotaan.

Pertama terkait masalah kedudukan PBB di Amerika Serikat. Sukarno menilai
dalam suasana perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, tidak sepatutnya markas

PBB malah berada di salah satu negara konflik. Menurutnya, PBB harus bersikap netral.
Sukarno pun mengusulkan agar PBB bermarkas di Jenewa, Asia, Afrika, atau daerah di
luar blok Amerika dan Soviet.

Alasan kedua terkait sikap PBB yang dinilai lamban dalam menyikapi konflik
antarnegara, terlebih masalah di Indonesia. Dalam perkara tersebut, Sukarno menilai PBB
tidak membawa penyelesaian, melainkan menjadi ruang perdebatan.

Pasca perang dunia II, banyak negara baru terbebas dari penderitaan penjajahan.
Namun, faktanya dalam piagam-piagam yang dilahirkan maupun dalam preambule-nya,
tidak pernah menyebut perkataan kolonialisme. "PBB tidak menempatkan negara-negara
yang baru merdeka secara proporsional," tulis sejarawan Roso Daras.

Kemudian, alasan ketiga mundurnya Indonesia dari PBB terkait sekretariat yang
selalu dipegang kepala staf berkebangsaan Amerika. Tak ayal jika segala kebijakan yang
keluar mengakomodasi kepentingan dunia barat. "Imperialisme dan kolonialisme adalah
anak kandung dari sistem Negara Barat. Seperti halnya mayoritas anggota PBB, aku
benci imperialisme dan aku jijik pada kolonialisme," kata Sukarno.

Alasan keempat menyangkut masalah Tiongkok. Sukarno menganggap PBB
keliru besar dengan menolak perwakilan negara tirai bambu tersebut. Sementara, di
Dewan Keamanan ada Taiwan yang pada saat itu tidak diakui oleh Indonesia.

Kemudian, alasan terakhir Indonesia keluar dari PBB terkait soal hak veto negara
sosialis. Menurut Sukarno, PBB mencerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan tahun
1945, tidak mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis serta munculnya
perkembangan cepat kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika.

D. UJI KOMPETENSI

Pilihlah satu jawaban yang benar! E. MPR GR
3. Pada masa demokrasi Terpimpin
1. Dekrit presiden 5 juli 1959 merupakan
kekuasaan Presiden sangat besar sehingga
salah satu faktor penyebab berakhirnya cenderung kearah yang otoriter, akibat
sering terjadinya penyimpangan terhadap
demokrasi liberal dan lahirnya UUD 1945. Salah satu bukti bentuk
penyelewengan politik luar negeri
Demokrasi Terpimpin. Kegagalan dewan Indonesia pada masa Demokrasi
terpimpin adalah...
konstituante merumuskan UUD baru A. Masuknya Indonesia menjadi aggota
PBB
membuat Soekarno mengeluarkan B. Indoesia masuk anggota GNB
C. Indonesia masuk kedalam poros
instruksi untuk menggunakan UUD 1945 Jakarta- Peking
D. Perjuangan Irian Barat
kembali. E. Mendukung proses normalisasi
dengan Malaysia
Berikut yang tidak termasuk isi dari dekrit 4. Pada tahun 1961 muncul rencana
pembentukan negara federasi Malaysia
presiden adalah.... yang terdiri atas persekutuan Tanah
Melayu, Singapura, Serawak, Brunai dan
A. Bubarkan dewan konstituante Sabah.Rencana tersebut ditentang oleh
presiden Soekarno dan pemerintahan
B. Berlakunya UUD 1945 Filipina, Peristiwa ini dikenal dengan
konfrontasi Indonesia dengan Malaysia.
C. Tidak berlakunya UUDS 1950 Alasan ketidak setujuan Soekarno atas
pendirian federasi Malaysia adalah...
D. Pembentukan MPRS dan DPAS

E. Berlakunya kembali UUDS 1950

2. Setelah pemberlakuan Dekrit Presiden

tanggal 5 Juli 1959, maka sistem

pemerintahan demokrasi liberal berubah

menjadi sistem pemerintahan demokrasi

terpimpin. Sebagai tindak lanjut dari

Dekrit Presiden, presiden membentuk

lembaga-lembaga negara. Berikut yang

termasuk lembaga negara yang dibentuk

pasca dekrit presiden adalah...

A. MPR

B. DPAS

C. Kabinet gotong royong

D. DPRS

A. Karena pembentukan federasi malaysia D. Tidak didukungnya kebijakan
juga memasukkan wilayah Indonesia di Soekarno Untuk Keluar dari PBB
Kalimantan E. Ditolaknya pidato Presiden yang
berjudul “Nawaksara”
B. Ketakutan Soekarno akan Imbas
Komunisme yang dibawa oleh Partai 6. Di era Demokrasi Terpimpin, Soekarno
Komunis Melayu sering berpidato mengatakan slogan Nefo
dan Oldefo. Oldefo menurut konsep
C. Karena federasi Malaysia dianggap presiden Soekarno adalah...
bentuk proyek neokolonialisme Inggris A. Negara-negara Imperialis Barat
yang membahayakan revolusi B. Negara-negara yang tertindas oleh
Indonesia negara Imprealis
C. Negara yang tergabung dalam
D. Karena Soekarno membantu Filipina Gerakan Non Blok
karena alasan sama-sama anggota D. Negara –negara terbelakang
ASEAN E. Negara kawasan Asia Teggara

E. Karena Malaysia dan Indonesia terlibat
sengketa mengenai wilayah Sipadan
dan Ligitan

5. Kebijakan politik dalam negeri Soekarno 7. Pada masa Demokarasi Liberal tepatnya
pada Masa Demokrasi Terpimpin 28 September 1950 Indonesia resmi
diantaranya adalah pembubaran DPR menjadi anggota PBB ke-60 yang
hasil pemilu 1955 dan menggantinya ditetapkan dengan resolusi majelis umum
dengan membentuk DPRGR yang dilantik PBB no A/RES 491 (V). Namun pada
25 Juni 1960. Alasan Presiden Soekarno masa Demokrasi Terpimpin Indonesia
membubarkan DPR hasil pemiu tersebut keluar dari PBB. Alasan yang mendorong
adalah.... Indonesia keluar dari PBB adalah....
A. Banyaknya anggota DPR yang A. PBB tidak mendukung Indonesia
berhaluan komunis dalam perjuangan Irian Barat
B. Ditolaknya Rencana Anggaran B. Diterimanya Malaysia sebagai anggota
Belanja Negara yang diajukan Presiden tidak tetap Dewan Keamanan PBB
C. Ditolaknya usulan Presiden dalam C. Negara-negara anggota PBB belum
pelaksanaan Dwikora mengakui kemerdekaan Indonesia

D. Indonesia menganggap PBB tidak no 2/1959 merupakan kebijakan Ekonomi
Demokrasi Terpimpin. Berikut pernyataan
cocok untuk negara- negara komunis yang benar seputar sanering mata uang
adalah...
E. Masalah RI-Belanda yang belum A. Penurunan nilai mata uang kertas

terselesaikan pecahan Rp.500 dan Rp. 1000 menjadi
Rp. 50 dan Rp. 100
8. Tujuan pembentukan Front Nasional pada B. Penurunan nilai mata uang kertas
pecahan Rp. 50 dan Rp. 1000 menjadi
masa Demokrasi terpimpin adalah separohnya
C. Memotong fisik uang kertas bernilai
menyatukan seluruh potensi nasional agar Rp. 2,5 keatas sehingga berlaku
separuhnya.
menjadi kekuatan untuk menyukseskan D. Membekukan pinjaman di bank yang
berjumlah Rp. 25.000 keatas
pembangunan. Front Nasional dipimpin E. Membekukan pinjaman dibank yang
berjumlah RP. 250 juta keatas
oleh.... 11. Pasca G30 S/PKI Presiden berusaha
mengatasi kekacauan dengan melakukan
A. Chairul Saleh reshuffle kabinet dengan membentuk
kabinet 100 mentri namun mendapat
B. Ruslan Abdulgani reaksi penolakan dari masyarakat. Alasan
penolakan rakyat terhadap kabinet 100
C. Presiden Soekarno menteri adalah...
A. Banyaknya jumlah mentri yang
D. Ir. Djuanda diangkat akan menambah biaya
pengeluaran negara
E. Moh. Hatta B. Masih bercokolnya orang-orang
komunis didalam kabinet 100 mentri
9. Pengembalian Irian Barat merupakan C. Tidak mendapat dukungan dari
Jenderal Soeharto
kebijakan politik luar negeri yang harus

diperjuangkan Indonesia sejak

kemerdekaan. Pada masa Demokrasi

Terpimpin Perjuangan Irian Barat

dilakukan dengan berbagai cara, Berikut

yang tidak termasuk usaha dalam

perjuangan Irian Barat adalah....

A. Konfrontasi ekonomi

B. Memutuskan hubungan diplomatik

dengan Belanda

C. Menasionalisasi perusahaan Belanda

D. Tritura

E. Pepera

10. Sanering mata uang yang dilakukan

pemerintah berdasarkan PP pengganti UU

D. Formasi kabinet diisi oleh keluarga b. Penolakan Indonesia terhadap
Soekarno saja
penyatuan Singapura dan Malaysia
E. Banyaknya kalangan militer yang
mengisi posisi menteri. Semenanjung dalam Federasi

12. Pasca Indonesia Keluar dari PBB dan c. Penolakan Singapura dan Inggris untuk
dalam rangka menyiapakan diri sebagai
tuan rumah Ganefo pertama, Presiden menyerahkan Serawak, Sabah, dan
Soekarno menerapkan Proyek Mercusuar.
Berikut yang bukan termasuk kedalam Brunei kepada Indonesia
politik mercusuar adalah....
A. Pembangunan Pertokoan Sarinah d. Pengumuman tentang akan
B. Pembangunan Komplek Senayan
C. Pembangunan Monas dibentuknya Malaysia sebelum hasil
D. Pembangunan TMII
E. Pembangunan Jembatan Ampera jajak pendapat di Sabah dan Serawak

13. Pada tahun 1960 Presiden Soekarno dikeluarkan
membubarkan Masyumi dan PSI karena
keduanya dianggap terkait dengan… e. Pembubaran Maphilindo
a. DI/ TII
b. APRA 15. Berikut ini adalah salah satu isi
c. Republik Maluku Selatan
d. Peristiwa Andi Azis TRIKORA…
e. PRRI/ Permesta
a. Dukung aksi mogok buruh Indonesia
14. Pembakaran kedutaan dan rumah
diplomat Inggris di Jakarta serta b. Boikot produk-produk Belanda
pemutusan hubungan diplomatik
Indonesia – Inggris pada bulan Januari c. Bantu perjuangan rakyat Kalimantan
1965 berhubungan dengan…
a. Dukungan Inggris dan Malaysia bagi Utara
pelaksanaan Jejak Pendapat di Serawak
dan Sabah d. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia

e. Gagalkan pembentukan “Negara

Papua”

Jawablah dengan jawaban yang singkat dan

tepat

1. Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

tahun 1959 – 1966, terjadi pelanggaran

terhadap UUD 1945, yaitu…

2. Dalam rangka merebut kembali Irian

Barat, Presiden Soekarno yang dirinya

mengatasnamakan “penyambung lidah

rakyat” telah menyerukan “komando

rakyatnya” yang dikenal dengan

sebutan…

3. Usulan penyelesaian Irian Barat yang selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu
berisi penyerahan Irian Barat kepada
Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 pidatonya yang dijadikan Manifesto
tahun dilakukan oleh…
Politik Republik Indonesia yaitu ....
4. Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
tahun 1959 – 1966, terjadi pelanggaran 13. Pada masa Demokrasi Terpimpin,
terhadap UUD 1945, yaitu…
Presiden Soekarno melakukan
5. Indonesia mendadakan hubungan
istimewa dengan RRC melalui politik penyimpangan terhadap Undang-Undang
yang disebut politik ....
Dasar 1945. Salah satu bentuk
6. Alasan yang mendasari dikeluarkannya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah .... penyimpangan tersebut adalah ....

7. Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik 14. Pemilu 1955 dan Dekrit 1959 merupakan
luar negeri Indonesia condong ke ...
momen penting dalam menguatkannya isu
8. Penyebab Indonesia keluar dari
keanggotaan PBB adalah munculnya Demokrasi Terpimpin. Salah

9. Masa demokrasi terpimpin dimulai satu latar belakang munculnya Demokrasi
dengan berlakunya ....
Terpimpin adalah adanya kegagalan
10. Sistem demokrasi terpimpin yang
dijalankan oleh pemerintah Indonesia Konstituante dalam merumuskan ....
merupakan sistem demokrasi yang
dipimpin oleh .... 15. Sisi positif berlakunya Dekrit Presiden 5

11. Konsepsi Demokrasi Terpimpin Juli 1959 adalah….
dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak
21 Februari 1957. Langkah pertama yang 16. Pada 19 Desember 1961 Presiden
ditempuh Soekarno dalam mewujudkan
konsepsi tersebut adalah .... Soekarno mengumumkan Tri Komando

12. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan Rakyat (Trikora) yang bertujuan ....
masa yang penuh dengan konfrontasi.
Presiden Soekarno menganggap 17. Pada 1965 Indonesia resmi keluar dari
perjalanan revolusi Indonesia belumlah
keanggotaan PBB. Dampak keputusan

Indonesia tersebut adalah ....

18. Salah satu faktor yang mendorong

pemerintah Indonesia memilih keluar

sebagai anggota PBB pada 7 Januari 1965

adalah ....

19. Wilayah Irian Barat secara resmi kembali

menjadi wilayah NKRI pada ....

20. Tokoh-tokoh yang menjadi saksi

penyerahan Irian Barat kepada Indonesia

adalah ....

21. Berlangsungnya Perang Dingin antara langkah tersebut mengalami kegagalan
karena ....
blok Barat dan blok Timur turut 28. Pada masa Demokrasi Terpimpin
pemerintah Indonesia berupaya
memengaruhi upaya Indonesia dalam menerapkan sistem ekonomi Berdikari.
Akan tetapi, pemerintah Indonesia justru
pembebasan Irian Barat. Pengaruh tidak konsisten pada sistem tersebut.
Peristiwa yang menunjukkan kondisi
tersebut adalah... tersebut adalah ...
29. Pada masa Demokrasi Terpimpin
22. Upaya Indonesia mengajukan masalah Presiden Soekarno memperkenalkan
ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia,
Irian Barat dalam Sidang Umum PBB dan Pimpinan Nasional (Resopim). Ajaran
tersebut memiliki tujuan ....
pada tahun 1954-1957 mengalami 30. Pada awalnya Pepera di Irian Barat
dilaksanakan dengan metode one man one
kegagalan karena .... vote. Akan tetapi, pada praktiknya metode
ini mengalami perubahan karena ....
23. Amerika Serikat menekan Belanda agar 31. Nefo dan Oldefo merupakan gagasan
politik Presiden Soekarno yang
bersedia berunding dengan Indonesia disampaikan pertama kali dalam KTT
GNB di Beograd tahun 1961. Menurut
mengenai masalah Irian Barat. Tekanan Soekarno, negara Nefo adalah ....
32. Setelah dideklarasikannya Trikora
tersebut diberikan karena .... mulailah konfrontasi total terhadap
Belanda di Papua. Langkah pertama yang
24. Sesuai isi Perjanjian New York, Irian dilakukan oleh Presiden yakni
mengeluarkan Keputusan Presiden No 1
Barat tidak akan langsung diserahkan tahun 1962 tanggal 2 Janauari 1962
mengatur mengenai …
kepada Indonesia, tetapi akan berada di

bawah pemerintahan sementara PBB yang

dinamakan ...

25. Dalam upaya pengembalian Irian Barat,

terjadi pertempuran di Laut Aru pada 15

Januari 1962 yang menewaskan ....

26. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi

terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965

Presiden Soekarno mengeluarkan

Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965

tentang ....

27. Salah satu langkah yang diambil

pemerintah dalam mengatasi

permasalahan ekonomi pada masa

Demokrasi Terpimpin adalah Deklarasi

Ekonomi. Dalam perkembangannya,

33. Pahlawan yang gugur tenggelam di Laut
Aru dalam usaha mengembalikan Irian
Barat ke NKRI adalah …

34. Pada tanggal 15 Agustus 1963
diselenggarakan perjanjian New York
yang dilakukan oleh …

35. Mengapa pemerintah RI mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan Penentuan
Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian
Barat….

36. Langkah pertama yang dilakukan oleh
Pemerintah RI sebagai upaya pemulihan
hubungan Indonesia dengan Belanda
yaitu …

37. Organisasi Internasional yang dibentuk
PBB untuk mengatasi masalah
pembebasan Irian Barat disebut …

38. Pada tanggal 14 September 1963
Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim
penyidik untuk menindaklanjuti mengenai
pembentukan Federasi Malaysia. Tim
penyidik tersebut dipimpin oleh …

39. Hubungan yang harmonis antara
Indonesia dan PBB menjadi terganggung
sejak Indonesia menyatakan diri keluar
dari keanggotaan PBB pada tahun 1965.
Mengapa Indonesia memutuskan untuk
keluar dari keanggotaan PBB….

40. Mengapa pemerintah RI menganggap
proklamasi Federasi Malaysia sebagai
pelecehan atas martabat PBB?