The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menyajikan target dan capaian kinerja tahun 2017

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by deni herpan2, 2023-01-13 01:54:50

LAKIP LPMP LAMPUNG 2017

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menyajikan target dan capaian kinerja tahun 2017

LAKIP LPMP Lampung - 2017 38 201 7 Gambar 3.11 : Capaian SNP untuk Setiap Standar Jenjang SMA di Provinsi Lampung c. Hambatan dan Kendala - Belum sinkronnya target jumlah sekolah riil dengan target jumlah sekolah yang tertuang dalam PK. - Ada beberapa sekolah yang sudah tidak operasi lagi masih dijadikan target dalam aplikasi PMP. - Ada sekolah yang baru berdiri tidak bisa mengisi instrument pada aplikasi PMP karena terkendala dengan persyaratan responden yang telah ditetapkan dalam pengisian aplikasi PMP. d. Langkah Antisipasi yang Dilakukan Langkah antisipasi yang akan dilakukan adalah mengusulkan jumlah sekolah yang akan dijadikan terget sasaran dalam PK agar menyesuaikan dengan jumlah sekolah riil sesuai dengan data dapodik. Disamping itu, melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan terkait, dan sekolah, agar sekolah melakukan sinkronisasi dapodik secara rutin sehingga jumlah sekolah yang dijadikan base data dalam aplikasi PMP sesuai dengan jumlah riil sekolah.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 39 201 7 Berdasarkan rerata capaian Standar Nasional Pendidikan sejumlah 423 sekolah jenjang SMK di Provinsi Lampung, sebanyak 332 sekolah mengalami kenaikan rerata capaian SNP, atau sebesar 78,49%. Kalua dibandingkan dengan target dalam PK sebesar 10%, maka realisasi persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya mencapai 784,90%. Secara visual persentase SMK di Provinsi Lampung yang meningkat indeks efektifitasnya dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 3.12 : Persentase SMK di Provinsi Lampung yang Meningkat Indeks Efektifitasnya Indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 telah terealisasi sejumlah 1969 sekolah dari target 1841 sekolah, atau sebesar 106,95%. Kalau dibandingkan dengan target dalam PK sebesar 40%, maka realisasi persentase indikator kinerja ini mencapai 267,38%. Realisasi persentase capaian indicator ini disebabkan karena : Persentase SMK yang Meningkat Indeks Efektivitasnya Persentase SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP


LAKIP LPMP Lampung - 2017 40 201 7 a) LPMP Lampung melakukan fasilitasi dalam bentuk kemitraan dengan dinas Kabupaten/Kota sejumlah 255 sekolah; b) Sekolah yang telah di fasilitasi dalam bentuk bimtek kurikulum 2013 tahun 2017 sebanyak 1650 sekolah; c) Sekolah yang telah di supervisi dalam bentuk sekolah model SPMI sebanyak 64 sekolah; Pada tahun 2015 sekolah jenjang SD yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dalam bentuk bimtek Kurilulum 2013 adalah 149 sekolah. tahun 2016 sejumlah 770 sekolah sedangkan untuk 2017 adalah sejumlah yang telah difasilitasi melalui bimtek kurikulum 2013 meningkat menjadi 1650 sekolah sebagaimana dalam gambar dibawah ini. Gambar 3.13 : Fasilitasi Jenjang SD Capaian Realiasasi tersebut pada pelaksanaannya ditunjang dengan beberapa kegiatan yaitu : a) Sekolah Model yang difasilitasi, yang terdiri dari kegiatan Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimbingan Teknis SPMI, Monitoring dan Evaluasi. Dari 64 SD yang telah disupervisi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 64 SD dengan capaian sebesar 100%. b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD terdiri dari ToT Instruktur Kabupaten/Kota, Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru sasaran, rapat


LAKIP LPMP Lampung - 2017 41 201 7 koordinasi dengan kabupaten kota, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum. Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SD dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.14 : Rekapitulasi Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SD Tahun 2017 NO Jenjang Instruktur Kabupaten/kota % Guru Sasaran % Kuota hadir tidak hadir Kuota hadir tidak hadir 1 SD 60 60 0 100 6435 6435 0 100 Data Peserta pelatihan kurikulum sekolah sasaran jenjang SD K abupaten/ Kota, disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.15 : Matriks Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Sekolah Sasaran Jenjang SD Kabupaten/Kota No Kegiatan Kelas 1 Kelas 4 PAI Kepala Sekolah Jumlah Kelas Jumlah 1 Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran SD 1650 1650 1485 1650 161 6435 Secara keseluruhan capaian pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 jenjang SD pada tahun 2017 pada Penyegaran instruktur kabupaten/kota dan Bimtek guru sasaran terealisasi sebesar 100%. Persentase SD yang melaksanakan kurikulum 2013 dapat dilihat pada gambar berikut:


LAKIP LPMP Lampung - 2017 42 201 7 Gambar 3.14 : Persentase SD yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Hambatan dan kendala Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah: 1) Jumlah data yang tidak sama antara data yang diperoleh dari dikdasmen dengan data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota; 2) Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda- beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang ada. Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: 1) Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Lampung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen; 2) Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 43 201 7 Berdasarkan permasalahan di tahun 2017, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi di tahun 2018 adalah: 1. Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas Kabupaten/Kota dengan LPMP Lampung beserta Direktorat Jenderal GTK; 2. Direktorat Jenderal GTK membuat pedoman penyelenggaran yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan. Indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 telah terealisasi sejumlah 631 sekolah dari target 505 sekolah, atau sebesar 124,95%. Kalau dibandingkan dengan target dalam PK sebesar 40%, maka realisasi persentase indikator kinerja ini mencapai 312,38%. Realisasi persentase capaian indikator ini disebabkan karena : a) LPMP Lampung melakukan fasilitasi dalam bentuk kemitraan dengan dinas Kabupaten/Kota sejumlah 120 sekolah; b) Sekolah yang telah di fasilitasi dalam bentuk bimtek kurikulum 2013 tahun 2017 sebanyak 485 sekolah; c) Sekolah yang telah di supervisi dalam bentuk sekolah model SPMI sebanyak 26 sekolah; Pada tahun 2015 sekolah jenjang SMP yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dalam bentuk bimtek Kurilulum 2013 adalah 154 sekolah. tahun 2016 sejumlah 165 sekolah sedangkan untuk 2017 adalah sejumlah yang telah difasilitasi melalui bimtek kurikulum 2013 meningkat menjadi 485 sekolah sebagaimana dalam gambar dibawah ini Persentase SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP


LAKIP LPMP Lampung - 2017 44 201 7 Gambar 3.15 : Fasilitasi Jenjang SMP Capaian Realiasasi tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan yaitu : a) Sekolah Model yang Difasilitasi, yang terdiri dari kegiatan Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimbingan Teknis SPMI, Monitoring dan Evaluasi. Dari 26 SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 26 SMP dengan capaian sebesar 100%. b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP terdiri dari ToT Instruktur Kabupaten/Kota, Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru sasaran, rapat koordinasi dengan kabupaten kota, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum. Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMP dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut. Tabel 3.16 : Rekapitulasi Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP Tahun 2017 NO Jenjang Instruktur Kabupaten/kota % Guru Sasaran % Kuota hadir tidak hadir Kuota hadir tidak hadir 1 SMP 195 195 0 100 3640 3640 0 100


LAKIP LPMP Lampung - 2017 45 201 7 Data Peserta pelatihan kurikulum sekolah sasaran jenjang SMP K abupaten/ Kota, disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.17 : Matriks Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Sekolah Sasaran Jenjang SMP Kabupaten/Kota NO. KABUPATEN JUMLAH GURU SASARAN 1 Mesuji 136 2 Lampung Barat 240 3 Pringsewu 24 4 Tanggamus 248 5 Metro 72 6 Tulang Bawang Barat 112 7 Lampung Selatan 560 8 Lampung Tengah 455 9 Lampung Utara 336 10 Way Kanan 200 11 Tulang Bawang 240 12 Pesisir Barat 88 13 Pesawaran 176 14 Bandar Lampung 315 15 Lampung Timur 438 J U M L A H 3640 Secara keseluruhan capaian pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMP pada tahun 2017 pada Penyegaran instruktur kabupaten/kota dan Bimtek guru sasaran terealisasi sebesar 100%. Persentase SMP yang melaksanakan kurikulum 2013 dapat dilihat pada gambar berikut:


LAKIP LPMP Lampung - 2017 46 201 7 Gambar 3.16 : Persentase SMP yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Hambatan dan kendala Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah: 1) Jumlah data yang tidak sama antara data yang diperoleh dari dikdasmen dengan data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota; 2) Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda- beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang ada. Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: 1) Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Lampung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen; 2) Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 47 201 7 Berdasarkan permasalahan di tahun 2017, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi di tahun 2018 adalah: 1. Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas Kabupaten/Kota dengan LPMP Lampung beserta Direktorat Jenderal GTK; 2. Direktorat Jenderal GTK membuat pedoman penyelenggaran yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan. Indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 telah terealisasi sejumlah 282 sekolah dari target 184 sekolah, atau sebesar 153,26%. Kalau dibandingkan dengan target dalam PK sebesar 40%, maka realisasi persentase indikator kinerja ini mencapai 383,15%. Realisasi persentase capaian indicator ini disebabkan karena : a) LPMP Lampung melakukan fasilitasi dalam bentuk kemitraan dengan dinas Kabupaten/Kota sejumlah 100 sekolah; b) Sekolah yang telah di fasilitasi dalam bentuk bimtek kurikulum 2013 tahun 2017 sebanyak 167 sekolah; c) Sekolah yang telah di supervisi dalam bentuk sekolah model SPMI sebanyak 15 sekolah; Pada tahun 2015 sekolah jenjang SMA yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dalam bentuk bimtek Kurilulum 2013 adalah 42 sekolah. tahun 2016 sejumlah 81 sekolah sedangkan untuk 2017 adalah sejumlah yang telah difasilitasi melalui bimtek kurikulum 2013 meningkat menjadi 167 sekolah sebagaimana dalam gambar dibawah ini. Persentase SMA yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP


LAKIP LPMP Lampung - 2017 48 201 7 Gambar 3.17 : Fasilitasi Jenjang SMA Capaian Realiasasi tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan yaitu : a) Sekolah Model yang difasilitasi, yang terdiri dari kegiatan Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimbingan Teknis SPMI, Monitoring dan Evaluasi. Dari 15 SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 15 SMA dengan capaian sebesar 100%. b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA terdiri dari ToT Instruktur Kabupaten/Kota, Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru sasaran, rapat koordinasi dengan kabupaten kota, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum. Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMA dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.18 : Rekapitulasi Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMA Tahun 2017 NO Jenjang Instruktur Kabupaten/kota % Guru Sasaran % Kuota hadir tidak hadir Kuota hadir tidak hadir 1 SMA 195 195 0 100 3173 3173 0 100


LAKIP LPMP Lampung - 2017 49 201 7 Data Peserta pelatihan kurikulum sekolah sasaran jenjang SMA K abupaten/ Kota, disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.19 : Matriks Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Sekolah Sasaran Jenjang SMA Kabupaten/Kota No Kabupaten Jumlah Sekolah Jumlah Sasaran 1 Bandar Lampung 26 494 2 Lampung Barat 10 190 3 Lampung Selatan 15 285 4 Lampung Tengah 17 323 5 Lampung Timur 20 380 6 Lampung Utara 14 266 7 Mesuji 5 95 8 Metro 4 76 9 Pesawaran 8 152 10 Pesisir Barat 5 95 11 Pringsewu 7 133 12 Tanggamus 12 228 13 Tulang Bawang 10 190 14 Tulang Bawang Barat 4 76 15 Way Kanan 10 190 Grand Total 167 3173 Secara keseluruhan capaian pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMA pada tahun 2017 pada Penyegaran instruktur kabupaten/kota dan Bimtek guru sasaran terealisasi sebesar 100%. Persentase SMA yang melaksanakan kurikulum 2013 dapat dilihat pada gambar berikut:


LAKIP LPMP Lampung - 2017 50 201 7 Gambar 3.18 : Persentase SMA yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Hambatan dan kendala Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah: 1) Jumlah data yang tidak sama antara data yang diperoleh dari dikdasmen dengan data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota; 2) Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang ada. Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: 1) Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Lampung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen; 2) Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 51 201 7 Berdasarkan permasalahan di tahun 2017, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi di tahun 2018 adalah: 1. Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas Kabupaten/Kota dengan LPMP Lampung beserta Direktorat Jenderal GTK; 2. Direktorat Jenderal GTK membuat pedoman penyelenggaran yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan. Indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP pada tahun 2017 telah terealisasi sejumlah 263 sekolah dari target 155 sekolah, atau sebesar 169,67%. Kalau dibandingkan dengan target dalam PK sebesar 40%, maka realisasi persentase indikator kinerja ini mencapai 424,18%. Realisasi persentase capaian indicator ini disebabkan karena : a) LPMP Lampung melakukan fasilitasi dalam bentuk kemitraan dengan dinas Kabupaten/Kota sejumlah 95 sekolah; b) Sekolah yang telah di fasilitasi dalam bentuk bimtek kurikulum 2013 tahun 2017 sebanyak 153 sekolah; c) Sekolah yang telah disupervisi dalam bentuk sekolah model SPMI sebanyak 15 sekolah; Pada tahun 2015 sekolah jenjang SMK yang telah difasilitasi dalam pencapaian SNP dalam bentuk bimtek Kurilulum 2013 adalah 20 sekolah. tahun 2016 sejumlah 39 sekolah sedangkan untuk 2017 adalah sejumlah yang telah difasilitasi melalui bimtek kurikulum 2013 meningkat menjadi 153 sekolah sebagaimana dalam gambar dibawah ini. Persentase SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP


LAKIP LPMP Lampung - 2017 52 201 7 Gambar 3.19 : Fasilitasi Jenjang SMK Capaian Realiasasi tersebut pada pelaksanaannya di tunjang dengan beberapa kegiatan yaitu : a) Sekolah Model yang Difasilitasi, yang terdiri dari kegiatan Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimbingan Teknis SPMI, Monitoring dan Evaluasi. Dari 15 SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP telah terealisasi sejumlah 15 SMK dengan capaian sebesar 100%. b) Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK terdiri dari ToT Instruktur Kabupaten/Kota, Pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru sasaran, rapat koordinasi dengan kabupaten kota, pemberian bantuan pelaksanaan kurikulum. Keterlaksanaan Implementasi kurikulum jenjang SMK dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.20 : Rekapitulasi Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMK Tahun 2017 NO Jenjang Instruktur Kabupaten/kota % Guru Sasaran % Kuota hadir tidak hadir Kuota hadir tidak hadir 1 SMK 300 300 0 100 2601 2601 0 100 Data Peserta pelatihan kurikulum sekolah sasaran jenjang SMK K abupaten/ Kota, disajikan pada tabel berikut.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 53 201 7 Tabel 3.21 : Matriks Peserta Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Sekolah Sasaran Jenjang SMK Kabupaten/Kota No Kegiatan Jumlah Sekolah Jumlah Guru Sasaran 1 Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran SMK 153 2601 Secara keseluruhan capaian pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMK pada tahun 2017 pada Penyegaran instruktur kabupaten/kota dan Bimtek guru sasaran terealisasi sebesar 100%. Persentase SMK yang melaksanakan kurikulum 2013 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 3.20 : Persentase SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Hambatan dan kendala Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan program adalah: 1) Jumlah data yang tidak sama antara data yang diperoleh dari dikdasmen dengan data yang diperoleh dari dinas pendidikan Kabupaten/Kota; 2) Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan pedoman yang ada.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 54 201 7 Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah: 1) Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas kabupaten/kota dengan LPMP Lampung beserta Direktorat Jenderal Dikdasmen; 2) Berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Berdasarkan permasalahan di tahun 2017, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi di tahun 2018 adalah: 1. Perlunya sinkronisasi data lebih awal antara dinas Kabupaten/Kota dengan LPMP Lampung beserta Direktorat Jenderal GTK; 2. Direktorat Jenderal GTK membuat pedoman penyelenggaran yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan. B. Realisasi Anggaran Anggaran yang dialokasikan pemerintah dari APBN u n t u k LPMP Lampung pada tahun anggaran 2017 pagu awal sebesar Rp 78.127.676.000,- (tujuh puluh delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pagu akhir Rp 70.986.041.000 dengan realisasi sebesar Rp 68.523.893.878 (enam puluh delapan milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan capaian 87,71%. Menurunnya capaian realisasi anggaran ini disebabkan adanya selfblocking anggaran sebesar Rp 7.141.635.000,-. (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Apabila memperhitungkan selfblocking, maka realisasi belanja LPMP Lampung tahun 2017 adalah sebesar 96.53%.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 55 201 7 Dalam PK LPMP Lampung tahun 2017, sasaran strategis “meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan” memiliki anggaran sebesar Rp 53.877.385.000,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). dengan capaian yang telah terealisasi sebesar Rp 46.781.081.299 atau sebesar 86,83% yang terdistribusi ke dalam indikator sebagai berikut : Tabel 3.22 : Penyerapan Anggaran Per Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan Satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya 2.795.600.000 2.748.794.099 98,33 1 Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikannya Output: - Peta Mutu SD Provinsi Lampung 1.922.131.423 1.889.949.748 98,33 2 Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya 3 Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidik-annya 526.417.070 517.603.425 98,33 4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya 5 Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidik-annya 193.965.082 190.717.585 98,33 6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya 7 Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidik-annya 153.086.422 150.523.341 98,33


LAKIP LPMP Lampung - 2017 56 201 7 8 Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya Satuan Pendidikan yang Sudah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP 44.063.638.000 44.032.287.200 99,93 1 Persentase SD yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP 29.235.122.718 29.218.401.358 99.44 2 Persentase SD yang Melaksanakan Kurikulum 2013 3 Persentase SMP yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP 8.757.362.850 8.750.570.610 99,92 4 Persentase SMP yang Melaksanakan Kurikulum 2013 5 Persentase SMA yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP 3.153.408.713 3.149.490.113 99,88 6 Persentase SMA yang Melaksanakan Kurikulum 2013 7 Persentase SMK yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP 2.917.743.719 2.913.825.119 99,87 8 Persentase SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013


LAKIP LPMP Lampung - 2017 57 201 7 Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa : 1. Persentase SD yang telah dipetakan mutu pendidikan dan persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya dari target Rp 1.922.131.423 telah terealisasi Rp 1.889.949.748,- dengan capaian 98,33% 2. Persentase SMP yang telah dipetakan mutu pendidikannya dan persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya dari target Rp 526.417070,- telah terealisasi 517.603.425,- dengan capaian 98,33% 3. Persentase SMA yang telah dipetakan mutu pendidikannya dan persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya dari target Rp 193.965.085,- telah terealisasi Rp 190.717.585,- dengan capaian 98,33% 4. Persentase SMK yang telah dipetakan mutu pendidikannya dan persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya dari target Rp 153.086.422,- telah terealisasi Rp 150.523.341,- dengan capaian 98,33% 5. Persentase SD yang telah di disupervisi dan difasilitasi dalam pencaiapan SNP dan SD yang melaksanakan kurikulum 2013 dari target Rp 29.235.122.718,- telah terelisasi sebesar Rp 29.218.401.358,- dengan capaian 99,44%. 6. Persentase SMP yang telah di disupervisi dan difasilitasi dalam pencaiapan SNP dari target dan persentase SMP yang melaksanakan kurikulum 2013 dari target Rp 8.757.362.850,- telah terelisasi sebesar Rp 8.750.570.610,- dengan capaian 99,92%. 7. Persentase SMA yang telah di disupervisi dan dfasilitasi berdasarkan dalam pencaiapan SNP dan persentase SMA yang melaksanakan kurikulum 2013 dari target Rp 3.153.408.713,- telah terelisasi sebesar Rp 3.149.490.113,- dengan capaian 99,88%. 8. Persentase SMK yang telah di disupervisi dan difasilitasi dalam pencaiapan SNP dan persentase SMK yang melaksanakan kurikulum 2013dari target Rp 2.917.745.719,- telah terelisasi sebesar Rp 2.913.825.119,- dengan capaian 99,87%.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 58 201 7 Berikut adalah tabel capaian realisasi anggaran secara garis besar pada dua besaran indikator. Tabel 3.23 : Capaian Realisasi Anggaran Per Indikator/Sasaran Strategis No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Meningkatnya Penjaminan Mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya 2.795.600.000 2.748.794.099 98,33 Satuan Pendidikan yang Sudah Disuper-visi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP berdasarkan 8 SNP 44.063.636.000 44.032.287.200 99,93 Pada tabel 3.23 diatas menunjukan bahwa pada tahun 2017 bahwa: 1. Indikator kinerja persentase satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya telah terealisasi sebesar Rp 2.748.794.099,- atau sebesar 98,33% dari target anggaran sebesar Rp 2.795.600.000,-. Adapun anggaran tersebut yang tersebar ke 2 (dua) besaran kegiatan yaitu: a) Sekolah yang terverifikasi data mutunya, yang terdiri sub kegiatan Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan, Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data, Bimbingan Teknis Pengawas, Pelaksanaan Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Data, dan b) Sekolah yang terpetakan mutu pendidikannya yang terdiri sub kegiatan Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu, Analisis Data Mutu, Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu, Diseminasi Pemetaan Mutu. 2. Indikator kinerja Satuan Pendidikan yang Sudah Disupervisi dan Difasilitasi dalam Pencapaian SNP telah terealisasi sebesar


LAKIP LPMP Lampung - 2017 59 201 7 Rp 44.032.287.200,- atau sebesar 85,59% dari target anggaran sebesar Rp 44.063.636.000,-. Adapun anggaran tersebut yang tersebar ke 3 (tiga) besaran kegiatan yaitu: a) Sekolah Model yang Difasilitasi, yang terdiri dari kegiatan Verifikasi Sekolah Model, Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model, Bimbingan Teknis SPMI, Monitoring dan Evaluasi. b) Sekolah yang Difasilitasi melalui Kemitraan, yang terdiri dari kegiatan Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas, Bimbingan Teknis SPME, Monitoring dan Evaluasi, dan Diseminasi Hasil. c) Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA, SMK yang melaksanakan kurikulum 2013, yang terdiri dari kegiatan Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk Seluruh Jenjang Pendidikan, Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013, Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013, Asistensi dan Bantuan Pemerintah, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah. Selain dua sasaran strategis di atas LPMP Lampung mendapatkan anggaran berupa pengelolaan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan yang didukung oleh beberapa output sebagaimana dalam tabel berikut: Tabel 3.24: Realisasi Anggaran Berupa Pengelolaan Manajemen dan Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Penjaminan Mutu Pendidikan KODE OUTPUT OUTPUT PAGU RKAKLDIPA REALISASIDIPA % 5630.950 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I 2.056.821.000 2.016.698.250 98,05 5630.951 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 9.345.430.000 7.322.176.001 78,35 5630.994 LAYANAN PERKANTORAN 12.724.554.000 12.594.708.627 98,98


LAKIP LPMP Lampung - 2017 60 201 7 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran sampai dengan Desember tahun 2017 adalah sebesar Rp 68.524.958.878,- (enam puluh delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 87,71% dari total pagu Rp 78.127.676.000,- (tujuh puluh delapan milyar serratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Adapun yang menjadi kendala tidak tercapainya target anggaran sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Kepala LPMP Lampung sebagian besar disebabkan oleh adanya Selfblocking sebesar Rp 7.141.635.000,-. (tujuh milyar serratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sedangkan Jika dikurangi selfblocking maka capaian realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebesar 96,53%. Selanjutnya alokasi anggaran unit kerja di lingkungan LPMP Lampung di mana pagu anggaran LPMP Lampung dalam DIPA tahun 2017 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos pengeluaran Belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran Belanja Barang meliputi belanja operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran Belanja Modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Alokasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut: anggaran belanja pegawai yaitu sebesar 98,63%, anggaran belanja barang sebesar 99,37% dan belanja modal sebesar 78,35% dari pagu anggaran LPMP Lampung. Berikut gambaran realisasi Bulan Januari sampai dengan Desember 2017 menurut jenis Belanja ditunjukkan dalam tabel berikut.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 61 201 7 Tabel 3.25: Realisasi Anggaran LPMP Lampung menurut Jenis Belanja Bulan Januari sampai Desember 2017 KODE JENIS BELANJ A ALOKASI (Rp) BBT Blokir Realisasi (Rp) 51 Pegawai 7.152.412.000, - 7.054.758.733 98,63 52 Barang 54.488.199.000 54.146.959.144 99,37 53 Modal 9.345.430.000 151.130.000,- 7.322.176.001 78,35 57 BANSOS - - T O T A L 70.986.041.000 151.130.000,- 68.523.893.878 96.53 Dalam hal akuntabilitas keuangan, terdapat beberapa catatan penting LPMP Lampung pada tahun anggaran 2017, yaitu: 1. Pagu awal LPMP Lampung tahun anggaran 2017 yang terbit pada tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp 78.127676.000,- dengan Nomor DIPA SP DIPA-023.03.2.419529/2017 2. Pada bulan Maret tahun 2017 terjadi revisi 1 anggaran LPMP Lampung, mengubah total pagu anggaran LPMP Lampung menjadi Rp 78.127.676.000,- revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sesuai dengan kebijakan dari pusat. 3. Pada bulan Mei terjadi revisi ke 2 anggaran LPMP Lampung, merubah total pagu menjadi Rp 78.127.676.00,- revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sesuai dengan kebijakan dari pusat, pergeseran anggaran antar keluaran 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker. 4. Pada bulan Agustus terjadi revisi ke 3 anggaran LPMP Lampung, merubah total pagu 70.986.041.000,- karena ada selfblocking sebesar Rp 7.141.635.000,-. revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sesuai dengan kebijakan dari pusat


LAKIP LPMP Lampung - 2017 62 201 7 5. Pada bulan Agustus terjadi revisi ke 4 anggaran LPMP Lampung, merubah total pagu 70.986.041.000,- revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sesuai dengan kebijakan dari pusat, revisi ralat administrasi dalam hal pagu anggaran tetap, perbahan rencana penarikan pada halaman III DIPA LPMP Lampung. 6. Pada bulan Agustus terjadi revisi ke 5 anggaran LPMP Lampung, merubah total pagu 70.986.041.000,- revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sesuai dengan kebijakan dari pusat, revisi ralat administrasi dalam hal pagu anggaran tetap, perbahan rencana penarikan pada halaman III DIPA LPMP Lampung. 7. Pada bulan November terjadi revisi ke 6 anggaran LPMP Lampung, merubah total pagu 70.986.041.000,- revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sesuai dengan kebijakan dari pusat, revisi ralat administrasi dalam hal pagu anggaran tetap, perbahan rencana penarikan pada halaman III DIPA LPMP Lampung. 8. Pada bulan November terjadi revisi ke 7 anggaran LPMP Lampung, merubah total pagu 70.986.041.000,- revisi perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sesuai dengan kebijakan dari pusat, revisi ralat administrasi dalam hal pagu anggaran tetap, perbahan rencana penarikan pada halaman III DIPA LPMP Lampung. 9. Pada bulan Desember terjadi revisi ke-8 anggaran LPMP Lampung, merubah total pagu Rp 70.986.041.000,- perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran pagu anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap, pemenuhan belanja non pegawai yang disebabkan adanya pagu minus di akhir tahun 2017. Dari keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Lampung, baik penyerapan anggaran maupun fisik pada tahun 2017 perkembangannya dapat dilihat dari Format B19. Informasi Laporan B.19 secara konsisten telah dilaporkan ke Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen Dikdasmen melalui Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 63 201 7 Capaian efisiensi disebabkan selfblocking karena Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017. Efisiensi belanja barang meliputi perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim/kegiatan, belanjan operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan. Belanja barang operasional dan non operasional lainnya. Dari total anggaran yang ada pada DIPA LPMP Lampung tahun 2017 sebesar Rp 70.986.041.000,- dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 3,47%, atau sebesar Rp 2.463.215.623,-. Capaian daya serap keuangan yang dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar 96,53%, dengan capaian daya serap fisik sebesar 100%.


LAKIP LPMP Lampung - 2017 64 L aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Lampung tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Lampung kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholders dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Lampung pada tahun 2017. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPMP Lampung telah merealisasikan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja LPMP Lampung berhasil merealisasikan semua output dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis LPMP Lampung. Adapun capaian kinerja LPMP Lampung memfokuskan pada rencana pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan di Provinsi Lampung dengan hasil capaian kinerja yang diukur dengan 2 cara, yakni: 1. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan renstra LPMP Lampung tahun 2015 – 2019, dan 2. Pengukuran indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan output dalam DIPA LPMP Lampung. Sehubungan tentang capaian kinerja tahun 2017, berikut ini adalah beberapa catatan penting yang dapat menjadi informasi bagi pelaksanaan program di tahun berikutnya dan tindak lanjut evaluasi kinerja, yaitu: 1. Terus berupaya melakukan koordinasi/sinkronisasi program dengan Ditjen Dikdasmen dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program LPMP sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana dan jadwal yang


LAKIP LPMP Lampung - 2017 65 sudah direncanakan untuk mencapai sasaran strategis yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 2. Terus berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana yang dimiliki untuk mewujudkan target kinerja sebaik-baiknya dan mampu menghasilkan output yang relevan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja LPMP; 3. Hasil evaluasi kinerja pada tahun 2017 dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan program dan perbaikan dalam pelaksanaan program di tahun berikutnya. Secara keseluruhan, keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2017 merupakan landasan yang kuat bagi LPMP Lampung untuk melaksanakan programprogram pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar programprogram pada masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal penting lainnya LPMP Lampung harus menetapkan langkah strategis, seperti: berkesinambungan, perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidaupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaiangan global.


LAMPIRAN: 1. Perjanjian Kinerja tahun 2017 Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Format Rencana Strategis LPMP Lampung 2015 – 2019 3. Rencana Aksi Pencapaian Target Perjanjian Kinerja LPMP Lampung Tahun 2017 4. Formulir Pengukuran Kinerja LPMP Lampung Tahun 2017 5. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan (B.19) LPMP Lampung Tahun 2017


Click to View FlipBook Version