MEDIA PEMBELAJARAN IPS EKONOMI untuk SMA/MA Kelas X SMA/MA IPS EKONOMI
Peserta didik diharapkan mampu: • Menjelaskan konsep sistem pembayaran dan uang sebagai alat pembayaran; • Menguraikan bank sebagai lembaga keuangan; • Menguraikan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB); • Menguraikan pasar modal di Indonesia; dan • Menganalisis peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan Pembelajaran BAB 4 SMA/MA IPS EKONOMI Uang, Lembaga Keuangan, Pasar Modal, dan OJK
SMA/MA IPS EKONOMI Amatilah gambar berikut : Gambar 1 hlm 150 Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar terlihat seorang pembeli membayar menggunakan alat pembayaran digital yang ada di smartphone-nya. Dalam hal ini, pembeli melakukan pembayaran tanpa uang tunai (cashless payment). Coba perhatikan kegiatan tersebut. Apakah Anda, keluarga, atau teman Anda pernah melakukan cashless payment? Menurut Anda, apakah merebaknya cashless payment merupakan hal positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia? Diskusikanlah dengan teman Anda.
A. Uang SMA/MA IPS EKONOMI 1. Pengertian Uang Edward Shapiro mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Sir Dennis Holme Robertson mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Maka dapat disimpulkan bahwa uang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
A. Uang SMA/MA IPS EKONOMI 2. Sejarah Uang Awalnya, manusia melakukan barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, komoditas, koin, dan akhirnya uang kertas fisik menjadi alat pertukaran dan pembelian barang. Saat ini telah terjadievolusi uang, yaitu dalam bentuk nontunai. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung.fungsi turunan uang adalah sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpan kekayaan, dan alat pengalih kekayaan. 2. Fungsi Uang • Alat Tukar;dan • Alat satuan hitung (Pengukur Nilai). Fungsi Asli • Standar pembayaran yang ditunda; • Alat penyimpan kekayaan; dan • Alat pengalihnilai/ kekayaan. Fungsi Turunan
A. Uang SMA/MA IPS EKONOMI 4. Jenis Uang a. Pihak yang Mengeluarkan Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah. Uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, bilyet giro, dan sejenisnya. Uang giral dikeluarkan oleh bank.
A. Uang SMA/MA IPS EKONOMI 4. Jenis Uang b. Bahan Uang Berdasarkan bahan yang digunakan, uang dibedakan atas uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas atau perak atau logam lainnya. Uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur undangundang. c. Negara yang Mengeluarkan Berdasarkan negara yang mengeluarkan, uang dibedakan atas uang dalam negeri (domestik/nasional) dan uang luar negeri. 1. Uang dalam negeri adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan; dan 2. Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi yang mengeluarkannya adalah negara lain.
A. Uang SMA/MA IPS EKONOMI 5. Syarat Uang a. Mudah dibawa (portability); b. Tahan lama (durability); c. Dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil (divisibility); d. Nilainya stabil (stability); e. Diterima secara umum (acceptability); f. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; g. Tidak mudah dipalsukan; h. Mudah disimpan; dan i. Syarat psikologis, uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya.
A. Uang SMA/MA IPS EKONOMI 6. Alat Pembayaran Nontunai a. Pengertian Alat Pembayaran Nontunai Alat pembayaran nontunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim digunakan masyarakat. Alat pembayaran nontunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi.
A. Uang SMA/MA IPS EKONOMI 6. Alat Pembayaran Nontunai b. Arus Proses Transaksi dan Aliran Pembayaran Nontunai 1) Credit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediary. 2) Debit transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 1. Bank Prof. Verryn Stuart mendefinisikan bank sebagai lembaga atau badan usaha yang memiliki tugas memberikan bantuan kredit, baik dari dana yang berhasil dikumpulkan dari orang lain ataupun dari modal yang dimiliki oleh bank sendiri, alat transaksinya melalui uang giral, atau uang yang diciptakan sendiri oleh pihak bank . Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. a. Pengertian Bank
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 1. Bank b. Fungsi Bank 1) Penghimpun dana dari masyarakat • Bank berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat karena bank dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana. 2) Penyalur dana ke masyarakat. • Menyalurkan dana merupakan kegiatan terpenting bank. Sebagian besar penyaluran dana kepada masyarakat terdiri dalam bentuk kredit untuk bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan untuk Bank Syariah. Melalui penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan. 3) Pelayan masyarakat. • Beberapa fungsi pelayanan jasa kepada nasabah, di antaranya jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, safe deposit box, dan garansi bank.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 1. Bank C. Jenis Bank 1) Pembagian bank menurut jenis kegiatan a) Bank sentral Bank sentral adalah sebuah badan keuangan, yang pada umumnya dimiliki pemerintah, dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Menurut Samuelson (2020), bank sentral memiliki sejumlah tujuan dalam menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan tujuan ekonomi makro. b) Bank umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
c) Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Ada dua jenis Bank Syariah, yaitu sebagai berikut. (a) Bank Umum Syariah, yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 1. Bank C. Jenis Bank 1) Pembagian bank menurut jenis kegiatan
3) Hal-hal yang dilarang untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: (a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syaria; (b) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; (c) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; (d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian; (e) Melakukan penyertaan modal;dan (f) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 1. Bank c) Bank Syariah (2) Hal-hal yang dilarang Bank Umum Syariah : (a) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; (b) Melakukan kegiatan jual-beli saham secara langsung di pasar modal; (c) Melakukan penyertaan modal; dan (d) Melakukan kegiatan usaha perasuransian.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 1. Bank d) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat.BPR dilarang menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal, usaha perasuransian, dan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UndangUndang Perbankan No. 10 Tahun 1998. C. Jenis Bank 1) Pembagian bank menurut jenis kegiatan
Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Pengertian pihak tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan atau memercayakan miliknya atas suatu risiko yang mungkin terjadi. Adapun pihak penanggung atau penjamin (perusahaan asuransi) adalah pihak penerima pertanggungan yang memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak tertanggung apabila terjadi musibah yang menimpa dirinya atau barang miliknya sesuai dengan persetujuan yang disepakati. B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) a. Asuransi 1) Pengertian Asuransi
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) a. Asuransi 2) Fungsi Asuransi a) Fungsi utama adalah mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana. Melalui asuransi, seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan terjadi atas hidup dan harta benda karena sesuatu yang tidak pasti, kepada perusahaan asuransi. b) Fungsi sekunder asuransi antara lain mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya, pencegahan kerugian melalui identifikasi berbagai risiko potensial, pengendalian kerugian, dan manfaat sosial yaitu mempercepat pemulihan perekonomian.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) a. Asuransi 3) Peran Asuransi Memberikan keamanan Menghasilkan sumber dana Mendorong pertumbuhan ekonomi 4) Jenis Asuransi a) Dari segi sifatnya, Segi Sifatnya Asuransi sosial atau asuransi wajib Asuransi sukarela
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 4) Jenis Asuransi b) Dari segi objek dan bidang usahanya Segi Objek & Bidang Usaha Asuransi orang Asuransi umum atau asuransi kerugian Perusahaan re-asuransi umum Perusahaan asuransi sosial
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) b. Dana Pensiun 1) Pengertian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, disebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga yang mengurus pertanggungan pensiun disebut Lembaga Dana Pensiun. Lembaga Dana Pensiun adalah lembaga atau badan yang khusus mengurus dana pensiun dengan sumber dana dari yayasan atau perusahaan sebagai jaminan hari tua bagi anggota yayasan atau perusahaan bersangkutan.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) b. Dana Pensiun 1) Fungsi Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan (cacat) sebelum mencapai usia pensiun. Dana pensiun dihimpun dari para peserta dalam bentuk tabungan bagi keperluan peserta di hari tua, yang akan dibayarkan setelah peserta mencapai usia pension. Peran Dana Pensiun Penyediaan biaya hidup di hari tua Sarana peningkatan ekonomi Penambah motivasi dan ketenangan kerja 2) Peran
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) b. Dana Pensiun 3) Jenis Berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, jenis dana pensiun adalah dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. a) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) merupakan lembaga dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. b) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi masyarakat umum.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) c. Lembaga Pembiayaan 1) Pengertian Pengertian lembaga pembiayaan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Disebutkan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2) Unsur a) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. b) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pihak-pihak atau sektor usaha yang dibutuhkan. c) Penyediaan dana, yaitu perbuatan penyediaan uang untuk suatu keperluan. d) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesinmesin, peralatan pabrik, dan sebagainya. e) Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking),artinya tidak mengambil uang secara langsung, baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar, kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi krediturnya. f) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 3) Peran Lembaga pembiayaan berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Berperan aktif dalam pembangunan di mana melalui lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor penting yang umum dialami, yaitu faktor permodalan (Panjaitan, 2013).
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 4) Jenis Lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 meliputi sebagai berikut. a) Perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/ atau usaha kartu kredit. b) Perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura (venture capital company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. c) Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
(1) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman; (2) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan; (3) Mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian, dan diklat; (4) Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana; (5) Melakukan penelitian dan pengembangan; dan (6) Mengawasi pengelola perusahaan. B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) d. Lembaga Jasa Keuangan Khusus 1) Pegadaian a) Pengertian Perusahaan umum (Perum) Pegadaian adalah satusatunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gada b) Fungsi
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) d. Lembaga Jasa Keuangan Khusus c) Peran Kontribusi pegadaian terlihat dari layanan keuangan jasa pembiayaan, di mana pegadaian menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai. Pola pembiayaan ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Kehadiran pegadaian di tengah masyarakat juga dapat digunakan untuk memajukan perekonomian masyarakat, khususnya pengembangan ekonomi kerakyatan. d) Jenis Pegadaian dibedakan atas pegadaian konvensional dan pegadaian Syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian Syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 2) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesian Eximbank dibentuk melalui UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pada UU No. 2 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 3) Pembiayaan Sekunder Perumahan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, pembiayaan sekunder perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan sekuritisasi. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) merupakan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan yang didirikan pemerintah.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/ POJK.05/2019, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Perusahaan ini merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 4) PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 5) PT Danareksa PT Danareksa (Persero) bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1976 ini berbisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantara pedagang efek, penjamin emisi, serta manajer investasi dan reksa dana
Tujuan LKM sebagai berikut. 1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; 2) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan 3) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Bentuk Badan Hukum LKM sebagai berikut. 1) Koperasi; dan 2) Perseroan terbatas yang sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI e. Lembaga Keuangan Mikro 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
B. Lembaga Keuangan SMA/MA IPS EKONOMI 2. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) f. Teknologi Finansial (Financial Technology/Fintech) Bank Indonesia memberikan definisi mengenai teknologi finansial atau financial technology/fintech pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan BI tersebut menyatakan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Klasifikasi fintech berdasarkan Bank Indonesia terbagi menjadi 4 jenis (Maulida [2019] dalam Marginingsih, 2021), yakni sebagai berikut. 1. Peer-to-peer (P2P) lending dan crowdfunding 3. Payment, clearing, dan settlement 2. Manajemen risiko investasi. 4. Market aggregator.
C. Pasar Modal SMA/MA IPS EKONOMI 1. Pengertian Pasar Modal Pasar modal yang sering disebut sebagai bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran danadana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga.
C. Pasar Modal SMA/MA IPS EKONOMI 2. Peranan Pasar Modal Peran pasar modal Pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha Pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasiitas produksi Pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara Pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara
C. Pasar Modal SMA/MA IPS EKONOMI 3. Produk Pasar Modal a. Saham Saham dapat didefenisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor. Jenis Saham Saham biasa (common stocks). Saham preferen (preferred stocks).
C. Pasar Modal SMA/MA IPS EKONOMI 3. Produk Pasar Modal b. Obligasi Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman (pemodal) dan yang diberi pinjaman (emiten). Jadi, obligasi adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi
e. Reksa Dana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (27), reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Terdapat tiga hal terkait dari definisi tersebut. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. C. Pasar Modal SMA/MA IPS EKONOMI 3. Produk Pasar Modal c. Right issue Right issue merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Emiten harus menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham lama terlebih dahulu. Biasanya harga saham yang dibeli dengan menunjukkan right issue lebih murah dari saham yang dibeli tanpa right issue. d. Warrant (Waran) Warant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah dan masa berlakunya warrant tersebut. Biasanya warrant dijual bersama surat berharga lainnya. Misalnya, obligasi atau saham.
C. Pasar Modal SMA/MA IPS EKONOMI 4. Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Penjualan dan pembelian surat berharga (efek) di bursa efek disebut pula dengan perdagangan di pasar sekunder (secondary market). Adapun perdagangan di pasar primer, atau biasa juga disebut pasar perdana, terjadi saat pertama kali surat berharga diperjualbelikan oleh perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten) dan investor. Jual-beli di bursa efek hanya dapat dilakukan melalui perusahaan pialang yang resmi menjadi anggota bursa. Apabila telah menjadi anggota bursa, berarti perusahaan yang bersangkutan telah menyetorkan modal dan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan untuk dapat melayani masyarakat sebagai perantara perdagangan efek.
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 1. Pengertian OJK Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pimpinan tertinggi OJK adalah dewan komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Anggota dewan komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan komisioner adalah kepala eksekutif.
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 2. Tujuan OJK Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil Keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK a. Fungsi OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. b. Tugas OJK mempunyai tugas berikut. 1) Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2) Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. 3) Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
c. Wewenang 1) Untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang berikut: a) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011; b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c) Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan; d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan; f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK 2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut: a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu, e) Melakukan penunjukan pengelola statute; f) Menetapkan penggunaan pengelola statute; g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK 2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut: h. memberikan dan/atau mencabut: (1) Izin usaha; (2) Izin orang perseoranga; (3) Efektifnya pernyataan pendaftaran; (4) Surat tanda terdaftar; (5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha; (6) Pengesahan; (7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan (8) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK 3) Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut : a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal berikut. (1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. (2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut: (1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; (2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; (3) Sistem informasi debitor; (4) Pengujian kredit (credit testing); dan (5) Standar akuntansi bank. D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatihatian bank, meliputi hal-hal berikut: (1) Manajemen risiko; (2) Tata kelola bank; (3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; (4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan (5) Pemeriksaan bank.
b. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi hal-hal berikut: 1) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan olehpelaku di lembaga jasa keuangan; 2) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan 3) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 4. Pelayanan OJK Terhadap Konsumen dan Masyarakat a. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut: 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SMA/MA IPS EKONOMI 4. Pelayanan OJK Terhadap Konsumen dan Masyarakat c. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi hal-hal berikut. 1) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. 2) Mengajukan gugatan: a) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau b) Untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.