Media Pembelajaran Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI SMA/MA EKONOMI
SMA/MA EKONOMI 8. menguraikan tujuan kebijakan fiskal; 9. membedakan jenis kebijakan fiskal; 10. menganalisis instrumen kebijakan fiskal; 11. menjelaskan perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter; 12. menganalisis dampak penerapan kebijakan ekonomi pemerintah; 13. mengidentifikasi manfaat kebijakan ekonomi; dan 14. Mengevaluasi penerapan kebijakan ekonomi yang sedang berlaku saat ini; Peserta didik diharapkan mampu: 1. menjelaskan konsep kebijakan ekonomi makro; 2. menguraikan konsep kebijakan ekonomi mikro; 3. menjelaskan konsep kebijakan moneter; 4. menguraikan tujuan kebijakan moneter; 5. membedakan jenis kebijakan moneter; 6. menganalisis instrumen kebijakan moneter; 7. menjelaskan konsep kebijakan fiskal; Tujuan Pembelajaran Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Bab 5
Perhatikan gambar berikut. SMA/MA EKONOMI Pada gambar terlihat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Para pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak atas kendaraan tersebut. Pajak merupakan kebijakan yang tidak terpisahkan dari kebijakan fiskal. Menurut Anda, apakah pajak penting bagi negara? Mengapa? Diskusikanlah dengan teman dekat tempat duduk Anda.
SMA/MA EKONOMI Ekonomi Makro A. Ekonomi Mikro dan
SMA/MA EKONOMI 01 Ekonomi Mikro a. Arah Ekonomi Mikro Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro mengarahkan analisisnya pada satuan-satuan ekonomi yang mencakup konsumen, produsen, para investor, pekerja, pemilik faktor produksi, dan setiap orang yang berperan dalam kegiatan roda perekonomian. Teori ekonomi mikro dikembangkan oleh para ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dan David Ricardo sekitar abad ke-18 dan abad ke-19. Mereka beranggapan bahwa setiap subjek ekonomi pada umumnya melakukan tindakan ekonomi secara rasional. b. Kebijakan Ekonomi Mikro Dalam melakukan kegiatannya, individu dan rumah tangga perusahaan perlu menetapkan kebijakan yang tepat. Beberapa kebijakan yang dibahas ekonomi mikro, antara lain sebagai berikut. 1) Menentukan pilihan yang paling tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. 2) Bersinergi antara sesama pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. 3) Membentuk kesepakatan di kalangan produsen dan konsumen. 4) Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. 5) Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan.
SMA/MA EKONOMI 01 Ekonomi Mikro c. Asumsi-Asumsi Ekonomi Mikro Ada beberapa asumsi dalam ekonomi mikro yang dapat digunakan sebagai landasan membuat kebijakan menyangkut keterlibatan dalam pasar. Asumsi-asumsi tersebut, antara lain sebagai berikut. 1) Berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Konsumen berusaha mendapat hasil yang maksimum dalam menggunakan barang dan jasa. Demikian pula, produsen berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapat. 2) Melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Dalam kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi harus tetap memperhitungkan kelangkaan dan harus bertindak rasional. 3) Konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional (rational behavior). Bertindak secara rasional artinya selalu memperhitungkan untung dan ruginya. Pihak konsumen harus mengusahakan kepuasan maksimum dan produsen harus memaksimalkan keuntungan.
SMA/MA EKONOMI 02 Ekonomi Makro a. Pengertian Ekonomi Makro Teori ekonomi makro mulai berkembang ketika John Maynard Keynes, seorang ahli ekonomi dari Universitas Cambridge, Inggris, meluncurkan buku The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Ekonomi makro mempelajari kekuatan-kekuatan dan kecenderungankecenderungan yang memengaruhi perekonomian secara menyeluruh. Hal ini mencakup struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan dalam perekonomian nasional, regional, serta global. Ekonomi makro mengembangkan model yang menjelaskan hubungan antarvariabel. Hubungan antara variabel-variabel itu dapat bersifat fungsional (saling memengaruhi). Bahan Analisis Ekonomi Mikro Ekonomi Makro Harga Analisis harga tentang suatu barang tertentu. Analisis harga tentang harga keseluruhan. Unit analisis Analisis tentang tingkah laku pelaku ekonomi tertentu, seperti produsen dan konsumen. Analisis tentang permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan analisis Memahami pengalokasian faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat Menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional.
SMA/MA EKONOMI 02 Ekonomi Makro b. Indikator Prestasi Kegiatan Ekonomi Makro Beberapa data ekonomi makro yang dapat digunakan sebagai acuan penilaian kemajuan kegiatan ekonomi makro, antara lain sebagai berikut. 1) Neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kestabilan neraca perdagangan dan neraca pembayaran dapat dijadikan indikator pencapaian kegiatan ekonomi. 2) Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional yang makin meningkat akann mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang persentasenya melebihi persentase pertumbuhan penduduk mengakibatkan pertumbuhan pendapatan per kapita. 3) Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh apabila tingkat penganggurannya kurang dari empat persen. 4) Keadaan perubahan harga-harga atau inflasi. Secara umum, dampak inflasi, antara lain berkurangnya investasi di suatu negara, kenaikan suku bunga, penanaman modal yang bersifat spekulatif, pelaksanaan pembangunan yang gagal, ketidakstabilan ekonomi, neraca pembayaran defisit, dan kesejahteraan masyarakat merosot. 5) Kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Kestabilan kurs mata uang merupakan pertanda keberhasilan ekonomi. Kurs yang tidak menentu merupakan pertanda kinerja ekonomi yang tidak baik.
SMA/MA EKONOMI 02 Ekonomi Makro c. Kebijakan Ekonomi Makro Langkah-langkah kebijakan ekonomi makro yang dilakukan suatu negara sangat ditentukan oleh tujuantujuan yang ingin dicapai. 1) Tujuan kebijakan ekonomi makro Sasaran setiap kebijakan ekonomi adalah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi. Terkait dengan masalah-masalah tersebut, tujuan kebijakan ekonomi makro, antara lain sebagai berikut. a) Menstabilkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. b) Mengusahakan pertumbuhan ekonomi. c) Mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. d) Menghindari masalah inflasi. e) Menstabilkan kegiatan ekonomi.
SMA/MA EKONOMI 02 Ekonomi Makro c. Kebijakan Ekonomi Makro 2) Kristalisasi kebijakan ekonomi makro Kristalisasi kebijakan ekonomi bertumpu pada tiga kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi ketimpangan. Ketiga kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. a) Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. b) Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Salah satu tindakan yang dapat secara langsung memengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah adalah sekor perpajakan. c) Kebijakan dengan harga arah barang murah dan bermutu. Kebijakan yang bersifat moneter dan fiskal merupakan kebijakan yang dilihat dari segi permintaan. Dari sudut penawaran, kebijakan yang dapat diterapkan adalah kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu.
SMA/MA EKONOMI Moneter B. Kebijakan
SMA/MA EKONOMI 01 Pengertian Kebijakan Moneter 02 Peran dan Fungsi Kebijakan Moneter Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan adalah stabilitas ekonomi makro yang dicerminkan oleh stabilitas harga, membaiknya perkembangan output riil, serta cukup luasnya kesempatan kerja yang tersedia. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Caranya dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter, seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral persuasion. Fungsi kebijakan moneter adalah sebagai berikut. a. Menjaga stabilitas ekonomi. b. Menjaga stabilitas harga. c. Meningkatkan kesempatan kerja. d. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
SMA/MA EKONOMI 03 Jenis Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter Ekspansif Kebijakan Moneter Kontraktif Kebijakan moneter ekspansif (expansionary monetary policy) dikenal juga dengan kebijakan uang longgar (easy money policy). Kebijakan ini dapat dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi saat resesi melalui penambahan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter ekspansif dapat dilakukan bank sentral dengan cara-cara berikut. 1) Menurunkan tingkat suku bunga. 2) Membeli surat-surat berharga, seperti SBI. 3) Menurunkan cadangan kas minimum. 4) Melonggarkan pemberian kredit. Kebijakan moneter kontraktif (contractionary monetary policy) dikenal juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan ini dapat dilakukan untuk menjaga agar perekonomian tidak mengalami (overheating) melalui pengurangan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter kontraktif dapat dilakukan bank sentral dengan cara-cara berikut. 1) Menaikkan tingkat suku bunga. 2) Menjual surat-surat berharga, seperti SBI. 3) Menaikkan cadangan kas minimum. 4) Membatasi pemberian kredit.
SMA/MA EKONOMI 04 Instrumen Kebijakan Moneter UU RI No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bagian Kelima tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang: a. mengelola suku bunga; b. mengelola nilai tukar; c. mengelola likuiditas; d. mengelola lalu lintas devisa; e. mengelola cadangan devisa negara; f. mengatur, mengawasi, dan mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan g. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya. Instrumen-instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan bank sentral adalah sebagai berikut. a. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah salah satu cara kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) jika ingin mengurangi jumlah uang beredar atau membeli surat berharga di pasar modal jika ingin menambahkan jumlah uang beredar.
SMA/MA EKONOMI 04 Instrumen Kebijakan Moneter b. Kebijakan Diskonto (Discount Rate) Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa kesulitan di bidang ekonomi disebabkan jumlah uang yang beredar terlalu sedikit (terjadi deflasi), bank sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Jika tingkat suku bunga dinaikkan dari i0 ke i1 jumlah uang beredar akan berkurang dari MS0 ke MS1 . Sebaliknya, jika tingkat suku bunga diturunkan dari i1 ke i0 , jumlah uang beredar akan bertambah dari MS1 ke MS0 .
SMA/MA EKONOMI 04 Instrumen Kebijakan Moneter c. Kebijakan Cadangan Wajib Minimum (Reserve Requirement) d. Pengaturan Kredit c. Kebijakan Dorongan Moral (Moral Persuasion) Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkann rasio cadangan kas wajib yang harus dimiliki bank umum. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan, disebut cadangan wajib. Untuk menambah jumlah uang beredar, bank sentral menurunkan rasio cadangan wajib. Sebaliknya, untuk menurunkan jumlah uang beredar, bank sentral menaikkan rasio cadangan wajib. Instrumen kebijakan moneter lain yang dapat digunakan bank sentral adalah kebijakan pemberian kredit. Untuk mengurangi jumlah uang beredar, dapat diambil kebijakan kredit ketat. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Sebaliknya, untuk meningkatkan jumlah uang beredar, kebijakan pemberian kredit dapat dilonggarkan. Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman.
SMA/MA EKONOMI Fiskal C. Kebijakan
SMA/MA EKONOMI 01 Pengertian Kebijakan Fiskal Penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan apa yang kiranya dapat diambil pemerintah pada saat penerimaan atau pendapatan menurun? Tindakan yang mungkin adalah mengatur pengeluaran agar pengeluaran tersebut berdampak positif pada perbaikan ekonomi. Tindakan memperbaiki ekonomi juga dapat ditempuh dengan usaha menaikkan pendapatan. Tindakan-tindakan mengatur pengeluaran dan pemasukan negara disebut sebagai tindakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kebijakan fiskal dipelopori teori John Maynard Keynes, seorang tokoh ekonomi, sebagai reaksi atas peristiwa Depresi Besar (Great Depression), pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Menurut Keynes, pemerintah memiliki hak mengatur pengeluaran dan pemasukan negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan lain demi memperbaiki ekonomi negara.
SMA/MA EKONOMI a. Fungsi Alokasi b. Fungsi Distribusi c. Fungsi Stabilisasi d. Fungsi Pembangunan 02 Peran dan Fungsi Kebijakan Fiskal Fungsi utama kebijakan fiskal adalah menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung pada pengumpulan pajak dan pemerintah menggunakan pendapatan untuk tujuan tertentu. Fungsi distribusi kebijakan fiskal adalah untuk menentukan strategi lebih spesifik agar dana tersebut akan didistribusikan ke setiap segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mengalokasikan satu triliun terhadap program-program kesejahteraan sosial. Stabilisasi adalah fungsi lain yang penting dari kebijakan fiskal. Pada aspek stabilisasi, kebijakan pemerintah ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Misalnya, menjaga bahan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau. Fungsi keempat kebijakan fiskal adalah pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat akan memengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
SMA/MA EKONOMI 03 Jenis Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal Ekspansif Kebijakan Fiskal Kontraktif Kebijakan fiskal ekspansif (expansionary fiscal policy) menggunakan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dan pajak yang lebih rendah untuk meningkatkan pertumbuhan GDP riil. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan ketika daya beli masyarakat menurun dan pengangguran meningkat. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan fiskal ekspansif diterapkan dengan cara berikut. 1) Menaikkan pengeluaran pemerintah. 2) Menurunkan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif (contractionary fiscal policy) menggunakan pengeluaran pemerintah yang lebih rendah dan pajak yang lebih tinggi untuk mengurangi tingkat pertumbuhan GDP riil. Kebijakan ini dilakukan ketika kondisi perekonomian mulai memanas (overheating) agar terjadi penurunan tekanan permintaan barang dan jasa. Kebijakan fiskal kontraktif dapat diterapkan dengan cara berikut. 1) Menurunkan pengeluaran pemerintah. 2) Menaikkan pajak.
SMA/MA EKONOMI 04 Instrumen Kebijakan Fiskal a. Sistem Pajak Pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Melalui sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, jika tarif pajak dikurangi, pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi.
SMA/MA EKONOMI 04 Instrumen Kebijakan Fiskal b. Politik Anggaran Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan dan pengeluaran, kebijakan anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Adapun anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. 1) Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar pengeluaran dari penerimaan dan memang direncanakan demikian, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan. 2) Dalam anggaran surplus, pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar dari pada pengeluaran. Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansif dan memanas.
SMA/MA EKONOMI APBD D. APBN dan
SMA/MA EKONOMI 01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) a. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penyusunan APBN 1) Pengertian APBN Dasar hukum APBN adalah Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal tersebut terdapat lima unsur APBN, yaitu sebagai berikut. a) APBN sebagai pengeloaan keuangan negara. b) APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk satu tahun. c) APBN ditetapkan dengan undang-undang. d) APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab. e) APBN ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (menunjukkan peran ekonomi politik APBN).
SMA/MA EKONOMI 01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) a. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penyusunan APBN 2) Fungsi APBN Berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan UU RI No. 2 Tahun 2020, APBN mempunyai fungsi sebagai berikut. a) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. b) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. c) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. d) Fungsi alokasi mengandung arti bawah anggaran negara harus diarahkan mengurangi pengangguran dan pemboroan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. e) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. f) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 3) Tujuan Penyusunan APBN Sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
SMA/MA EKONOMI 01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b. Sumber-Sumber Penerimaan dan Jenis-Jenis Belanja Negara 1) Sumber-sumber penerimaan negara a) Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. b) Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP lainnya, serta pendapatan BLU. c) Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga.
SMA/MA EKONOMI 01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b. Sumber-Sumber Penerimaan dan Jenis-Jenis Belanja Negara 2) Jenis-jenis belanja negara a) Belanja pemerintah berdasarkan organisasi mencakup belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh menteri keuangan. b) Belanja pemerintah berdasarkan fungsi digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. c) Belanja pemerintah berdasarkan jenis digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
SMA/MA EKONOMI 01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) b. Sumber-Sumber Penerimaan dan Jenis-Jenis Belanja Negara 3) Istilah-istilah dalam penerimaan dan belanja negara Transfer ke daerah Dana perimbangan Dana bagi hasil (DBH) Dana alokasi umum (DAU) Bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dana alokasi khusus (DAK) Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus. Dana otonomi khusus Bagian dari transfer ke daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan peraturan perundangunndangan. Dana penyesuaian Dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan. Tabungan pemerintah Selisih dari pendapatan rutin negara dengan pengeluaran rutin negara untuk membiayai proyek pembangunan.
SMA/MA EKONOMI 01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ringkasan APBN 2012-2022 (dalam Triliun Rupiah)
SMA/MA EKONOMI 01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) c. Mekanisme Penyusunan APBN dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian 1) Mekanisme Penyusunan APBN a) Prinsip penyusunan APBN Aspek Pendapatan Aspek Pengeluaran ❑ Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyetoran. ❑ Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa penggunaan barang-barang negara, sewa pelabuhan, dan sewa landasan pesawat. ❑ Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. ❑ Hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. ❑ Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. ❑ Mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk dalam negeri dengan memerhatikan kemampuan/potensi yang dimiliki.
01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) c. Mekanisme Penyusunan APBN dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian 1) Mekanisme Penyusunan APBN SMA/MA EKONOMI b) Asas penyusunan APBN c) Landasan Hukum APBN ❑ Kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara. Sementara itu, pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. ❑ Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. ❑ Penajaman prioritas pembangunan, artinya APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat. ❑ Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. ❑ UU RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 Tahun 2020. ❑ UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) c. Mekanisme Penyusunan APBN dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian 1) Mekanisme Penyusunan APBN SMA/MA EKONOMI c) Cara penyusunan APBN Pertama-tama, tiap departemen, lembaga atau badan, dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada presiden. Usul atau rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan tersebut. Setelah disetujui, pemerintah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) ke DPR. Setelah dibahas dan disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Bila RAPBN tidak disetujui DPR, pemerintah menggunakan pagu APBN tahun sebelumnya. Pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden (Keppres).
01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) c. Mekanisme Penyusunan APBN dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian 2) Pengaruh APBN terhadap perekonomian SMA/MA EKONOMI Dengan APBN, dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Hal ini dilakukan serentak dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsekuensinya, hasil-hasil produksi pun semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya, peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat.
SMA/MA EKONOMI 02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) a. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penyusunan APBD 1) Pengertian APBD Dalam UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBN merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
SMA/MA EKONOMI 02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) a. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Penyusunan APBD 2) Fungsi APBD a) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. b) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. c) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. d) Fungsi alokasi mengandung arti bawah anggaran daerah harus diarahkan mengurangi pengangguran dan pemboroan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. e) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. f) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 3) Tujuan Penyusunan APBN Sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Dengan APDB, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun. Dengan APBD, kesalaha, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.
SMA/MA EKONOMI 02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) b. Sumber-Sumber Penerimaan dan Jenis-Jenis Belanja Daerah 1) Sumber-sumber penerimaan daerah a) Pendapatan daerah Pendapatan daerah bersumber dari: • pendapatan asli daerah (PAD), bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain; serta • dana perimbangan, terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. b) Pembiayaan Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
SMA/MA EKONOMI 02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) b. Sumber-Sumber Penerimaan dan Jenis-Jenis Belanja Daerah 2) Jenis-jenis belanja daerah a) Belanja daerah menurut urusan pemerintah Klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. b) Belanja daerah menurut fungsi Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. c) Belanja daerah menurut organisasi dan program Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi masingmasing pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. d) Belanja daerah menurut kelompok kerja Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok kerja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, yaitu terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
SMA/MA EKONOMI 02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c. Mekanisme Penyusunan APBD dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian 1) Mekanisme Penyusunan APBN Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD. DPRD akan membahasnya untuk disetujui. Pengesahan oleh menteri dalam negeri (mendagri) bagi provinsi/gubernur dan kabupaten/kota terhadap rancangan peraturan kepala daerah akan dilakukan selambat-lambatnnya lima belas hari sejak rancangan diterima. APBD sebelum ditetapkan gubernur paling lambat tiga hari kerja disampaikan kepada mendagri untuk dievaluasi.
SMA/MA EKONOMI 02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c. Mekanisme Penyusunan APBD dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian 1) Mekanisme Penyusunan APBD Hasil evaluasi disampaikan oleh mendagri kepada gubernur selambat-lambatnya lima belas hari terhitung sejak rancangan diterima. Apabila mendagri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu lima belas hari sejak rancangan diterima, gubernur dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD. Apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya tujuh hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, mendagri membatalkan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.
SMA/MA EKONOMI 02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) c. Mekanisme Penyusunan APBD dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian 2) Pengaruh APBD terhadap perekonomian Jika APBD telah dirancang sesuai dengan keadaan provinsi, kabupaten/kota, dan dilaksanakan dengan transparansi oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan DPRD, APBD akan sangat membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan memungkinkan daerah tersebut untuk mengadakan investasi baru sehingga dapat menyejahterakan kehidupan rakyat secara berkesinambungan.