UTS Lembaga Keuangan Syariah

Kelebihan dan kemudahan dalam menggunakan uang giral, ternyata memiliki
kekurangan bahkan menyimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan
uang giral ditambah dengan instrumen bunga, membuka peluang untuk terciptanya
uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Keadaan seperti ini,
dikemudian hari akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semu atau bubble
economy.

5. Sebutkan karakteristik uang
Jawab:
a. Tahan lama – Uang seharunya tidak mudah rusak atau dihancurkan.
b. Dapat diverifikasi – Uang seharusnya secara mudah diverifikasi keasliannya.
c. Dapat dibagi/dipecah – Uang seharusnya mudah untuk dibagi atau dipecah menjadi unit
satuan yang lebih kecil untuk transaksi.
d. Sepadan – Uang sebaiknya setara dan dapat ditukar satu sama lain dengan kuantitas
yang sama. Sebagai contoh, karena berlian memiliki bentuk dan wujud yang berbeda,
maka setiap berlian memiliki nilai yang berbeda juga, sehingga berlian sulit untuk
digunakan sebagai uang.
e. Langka – Suplai uang harus terbatas atau sulit untuk didapat, karena jika tidak, maka
suplai uang akan sangat mudah untuk ditambahkan.

BAB 4

1. Apa yang dimaksud penghimpunan dana?
Jawab:
Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan
mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan,
giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang
dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan
simpanan berjangka. Dalam penghimpunan dana (funding) diupayakan untuk direncanakan
dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi.
Prinsip utama dari penghimpunan dana pada koperasi syariah ini adalah kepercayaan, yang
artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan koperasi tersebut maka, akan banyak
masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi atau BMT. Karena BMT atau koperasi
syariah ini pada prinsipnya adalah amanah, maka diharapkan para pegawai atau
pengurusnya dari koperasi syariah benar-benar Amanah dalam perannya sebagai penyalur
dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga yang terkait.

2. Apa saja manfaat penghimpunan dana?
Jawab:
Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak, utamanya terhadap bank,
terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.
d) Bagi Bank
Bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/
menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/ pembiayaan/ kredit bagi
masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman/
pembiayaan (kredit).

101

e) Bagi Pemilik Uang
Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disipan
di rumah, di celengan ayam, celengan bambo atau bawah bantal yang menganggur
(hoarding) dan penuh risiki dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang
menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.

f) Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti
mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka
mengendalikan inflasi.

3. Sebutkan strategi dalam menghimpun dana
Jawab:
Disamping sifat amanah yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengelola koperasi untuk
meraih dana, koperasi dituntut untuk mampu menerapkan strategi. Beberapa trik yang
dapat diterapkan meliputi:
1) Mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi baik dari sisi administrasi,
pelayanan, SDI dan pelaporan.
2) Meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat.
3) Menanamkan kepada umat bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga dari, oleh
dan untuk umat serta bukan hanya untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu.
4) Menanamkan bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga yang strategis untuk
mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum dhuafa secara terpola.
5) Mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan pada koperasi syariah/
BMT dapat dikelola secara amanah dan benarbenar mampu meningkatkan taraf hidup
kaum dhuafa.
6) Membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah/ BMT dapat bersaing dengan
lembaga lain.
7) Prosedur administrasi koperasi syariah/ BMT lebih mudah dan aman.
8) Menunjukkan sikap proaktif dan menjemput setiap transaksi yang terjadi baik kecil
maupun besar.
9) Menunjukkan sikap terbuka dan menerima kritikan dari anggota dan masyarakat.
10) Menggalang kerja sama dengan lembaga islam.

4. Sebutkan dan jelaskan empat kategori yang termasuk dalam produk penyaluran dana
(Financing)
Jawab:
1) Prinsip Jual Beli (Ba’i)
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan
barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan
menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan
berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya,
2) Prinsip Sewa (Jarah)
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip
ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek
transaksinnya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang pada ijarah objek
transaksinya adalah jasa.

102

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada
nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik
(sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual
disepakati pada awal perjanjian.
3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai
berikut:
a. Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah).
Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama
untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua
bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-
sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud.

b. Pembiayaan Mudharabah
Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan
syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama anatara dua atau
lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu
perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam
paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.
Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al-maal dalam
manajemn proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati
dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.
Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal
dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

5. Apa saja hal-hal yang masuk ke dalam produk jasa
Jawab:
a) Wakalah
Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.
Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai
dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad
pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada
pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan
urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban
yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah
yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

b) Kafalah
Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga
untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain
kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang
pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin (QS. Yusuf 12:72).

103

Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank
bertindak sebagai penjamin (kafil) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin
(makfullah). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan
pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.
Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk
fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya denagn
prinsip wadiah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

c) Sharf
Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli
mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama
berdasarkna kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi spot).
Jenis layanan berdasarkan transaksi spot adalah : today, tomorrow, dan spot.
Bank syariah tidak melayani transaksi forward, swap, dan option yang dalam
transaksinya diterapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan di atas. Karena transaksi
ini penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur
spekulasi.

d) Qardh
Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta
kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank
kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan
dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.
Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan
bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya
dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman
ini kepada peminjam (QS al-Hadid 57:11).

e) Rahn
Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman
yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran
kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah
jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal
ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan
penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu milik nasabah sendiri;
memiliki nilai ekonomis sehingga bank memperoleh jaminan untuk dapat mengambil
seluruh atau sebagian piutangnya; harus jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan
berdasarkan nilai riil pasar; dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan bank.

104

f) Hiwalah
Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah
fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar
dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan
utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan
penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang
memindahkan piutang dengan yang berhutang. Katakanlah seorang supplier bahan
bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan
kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk
mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

g) Ijarah
Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil,
juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan
kotak simpanan atau SDB (safe deposit box). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa
tersebut.

h) Al-Wadiah
Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga
menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank
mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

BAB 5

1. Apa yang dimaksud dengan bank sentral?
Jawab:
Bank sentral sendiri yang secara umum yang memiliki pengertian sebuah instansi yang
memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneter sebuah wilayah negara. Bank
sentral mempunyai sebuah peran untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai mata uang
yang telah berlaku pada negara tersebut, yang banyak dikenal dengan istilah inflasi. Bank
sentral wajib menjaga agar tingkat inflasi terkendali serta selalu dalam nilai serendah
mungkin maupun pada posisi optimal untuk perekonomian, dengan bentuk mengontrol
keseimbangan pada jumlah barang serta uang. Apabila dalam jumlah uang yang telah
beredar terlalu banyak, bank sentral juga telah berhak menggunakan sebuah otoritas yang
dimilikinya.

2. Apa bank sentral pertama di Indonesia?
Jawab:
De Javasche Bank menjadi bank sentral pertama yang ada di Indonesia. De Javasche Bank
didirikan pada sekitar tahun 1929, dimana saat itu adalah masa penjajahan negara Indonesia
oleh pasukan pemerintahan dari Hindia Belanda pada masa pemerintahan Raja Willem 1.
De Javasche Bank sendiri berlokasi di Jakarta, setelahnya De Javasche Bank melakukan
sebuah pengembangan dan membangun beberapa cabang bank di beberapa wilayah, seperti
di wilayah Semarang, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga ke luar negeri
New York.

105

Fungsi atau peranan utama dari De Javasche Bank adalah memaksimalkan pencetakan dan
pendistribusian dari uang kertas ke daerah yang menjadi daerah jajahan Hindia Belanda.
Seluruh mata uang tersebut disebarkan dan Belanda berhasil melakukan tujuan mengapa
mereka menjajah, yakni tujuan gulden Belanda. Pada saat itu, De Javasche Bank didirikan
dengan bantuan dari PT atau badan hukum, yang pada masa itu disebut dengan Naamloze
Vennootschap. Badan hukum tersebut memiliki peran yang sangat penting perihal menjaga
kestabilitasan dari mata uang yang beredar pada saat itu, terutama untuk menjaga kestabilan
ketika terjadi transaksi perdagangan internasional.

3. Apa saja tugas bank sentral?
Jawab:
Bank Indonesia sendiri mempunyai tugas serta tanggung jawabnya sendiri yang harus
dijalankan dengan baik, menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter, menjaga
kelancaran sebuah sistem pembayaran, dan menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di
Indonesia. Berdasarkan pengertian dari bank sentral itu , dibawah ini merupakan penjelasan
lengkap tugas dari bank sentral:

• Menetapkan serta Melaksanakan Kebijakan Moneter
Ditetapkannya kewajiban moneter harus dijalankan, untuk menjaga peredaran jumlah
mata uang yang ada pada masyarakat, maka seluruh harga produk barang serta jasa
dapat dijaga serta dikendalikan. Dalam Kebijakan moneter tersebut perlu dijalankan
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. sehingga, pihak BI harus
bekerjasama dengan pihak pemerintah yang mana seluruh kebijakan yang telah
ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan fiskal serta beberapa kebijakan
ekonomi lainnya.

• Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Makna dari sebuah sistem pembayaran ini merupakan sebuah sistem pembayaran tunai
serta non tunai. Bank Indonesia memiliki peran penuh saat mengeluarkan aturan,
standar, kesepakatan serta tata cara untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang.

• Mengatur dan Mengawasi Perbankan
BI perlu melakukan pengawasan makroprudensial yang berguna untuk menjaga
kestabilan sebuah sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan
makroprudensial ini adalah sebuah kebijakan yang telah disusun untuk bisa
memberikan batasan dengan risiko serta biaya krisis yang sistemik, supaya tetap dapat
menjaga keseimbangan sebuah sistem keuangan di Indonesia.

• Mencetak Uang dan Menjamin agar Uang Cukup Tersedia
Mata uang yang beredar dalam perekonomian dikeluarkan oleh bank sentral.
Pemerintah memberi kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang agar
kegiatan ekonomi berjalan lancar. Bank sentral dapat menentukan besarnya jumlah
uang yang harus disediakan pada waktu tertentu dan pertambahan jumlah uang agar
kegiatan ekonomi berjalan lancar.

• Mengawasi Kegiatan Perdagangan Luar Negeri
Mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing merupakan salah satu usaha
untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Maka dari itu, perlu keseimbangan antara
ekspor dengan aliran masuknya modal dan impor dengan aliran keluarnya modal.

106

Misalnya, bank sentral akan menaikkan tingkat bunga karena muncul tekanan yang
akan menurunkan nilai kurs mata uang asing. Dengan tingkat bunga yang tinggi,
menyimpan uang di bank menjadi lebih menguntungkan. Hal ini berarti mencegah
aliran modal ke luar dan akan menarik aliran modal masuk. Oleh sebab itu, diperlukan
bank sentral sebagai pengawas.
• Bank Sentral sebagai Bank Umum
Bank sentral disebut juga "bank bagi bank" (banker's bank) atau "sumber pinjaman
terakhir" (lender of last resort). Artinya, bank sentral merupakan bank bagi bank-bank
lainnya dan menjadi sumber terakhir pinjaman jika bank umum tidak dapat memperoleh
pinjaman dari sumber lainnya. Bank sentral disebut sebagai bank bagi bank-bank
lainnya karena jasa yang diberikan kepada bank umum sama sifatnya dengan jasa bank
umum kepada masyarakat. Selain itu, bank umum dapat meminjam uang dari bank
sentral jika bank umum tersebut mengalami kekurangan cadangan dana.

4. Apa saja tugas dewan gubernur?
Jawab:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur. Tugas utamanya yaitu:
1) Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2) Menjaga inflasi tetap rendah dengan berbagai bauran kebijakan dan koordinasi lintas
stakeholder.
3) Mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dengan mengutak-atik instrumen, tapi
juga pro-growth policy.
4) Mempermudah izin pembayaran online financial technology (fintech epayment).
5) Membangun sistem pembayaran yang aman dan efisien.

5. Jelaskan secara singkat sejarah awal bank syariah
Jawab:
Awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan
Malaysia pada sekitar tahun 1940an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic
Rural Bank di desa Mit Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih
berskala kecil.

Karena adanya pergolakan politik di mesir, pada tahun 1967 dimasa Presiden Gamal Abdul
Naser, maka Mit Ghamr diambil alih oleh negara dan menjalankan operasional usahanya
secara konvensional. Baru kemudian pada tahun 1971 dimasa Presiden Anwar Sadat, ia
kembali menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan diubah namanya menjadi
Nasser Social Bank dan tujuan lebih bersifatsosial dan komersil. Tujuan bank ini adalah
untuk menjalankan kembali bisnis yang berdasarkan konsep yang telah dipraktikan oleh
Mit Ghamr. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank,
Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa
bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank syariah yang diberi
nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti Oleh Islamic International for
Invesment and Development Bank.

107

Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. kemudian di Malaysia Bank
Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada
tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran Sistem perbankan Syariah
mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-undang
Perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berediologi sekuler Bank syariah lahir
tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar alMaal al-Islami serta Faisal Finance Institution
dan mulai beroperasi tahun 1985.

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara
nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di
negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun
1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan
mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga,
terutama kepada petani dan nelayan.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada
awal tahun 1990an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim
terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun diskusi tentang
bank syariah sebagai basis ekonomi islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.
Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI yaitu dengan
dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesa (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani
tanggal 1 November 1991.

Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan
cabang yang tersebar dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar
dan kota lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran bank syariah di Indonesia
khususnya cukup menggembirakan. Disamping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah
milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank
Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti, Bank BNI, bank
BRI Bank IFI dan BPD Jabar dan bank-bank syariah lainnya.

BAB 6

1. Apa yang dimaksud dengan Bank Syariah?
Jawab:
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah (UU, 2008). Bank Syariah menurut jenisnya terdiri atas
Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum
Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. BUS memiliki bentuk kelembagaan seperti bank umum konvensional.
Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS memiliki bentuk
kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS dapat berbentuk

108

Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Unit Usaha Syariah, yang
selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional
yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi merupakan unit atau bagian dari
suatu bank umum konvensional.

2. Apa saja prinsip dasar perbankan syariah?
Jawab:
• Bebas dari bunga (Riba)
• Bebas dari Kegiatan Spekulatif yang Non Produktif Seperti Perjudian (Maysir)
• Bebas dari Hal-Hal yang Tidak Jelas dan Meragukan (Gharar)
• Bebas dari Hal-Hal yang Rusak atau Tidak Sah (Bātil)

3. Jelaskan kegiatan operasional bank syariah!
Jawab:
1) Bank melakukan Penghimpunan dana melalui prinsip wadi'ah yad dhamanah,
mudharabah mutlaqah, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam
pooling fund berbentuk tabungan, deposito, atau obligasi.
2) Pooling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.
3) Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai
kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib atau
mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan.
Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa.
4) Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagi hasilkan antara bank
dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya
sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan
didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam
laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain,
seperti dari mudharabah muqayyadal (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan
ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.

4. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvesional?
Jawab:
a) Prinsip
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip pelaksanaannya.
Prinsip perbankan konvensional umumnya mengacu pada peraturan nasional dan
internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, prinsip perbankan
syariah mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Qur’an dan hadist, serta diatur
oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip
yang islami.

109

b) Tujuan dan Fungsi
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada tujuannya. Bank

konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan
prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan, bank syariah tidak hanya
berfokus pada keuntungan atau profit saja. Melalui situs resmi ojk.go.id, OJK
menjelaskan bahwa perbedaan bank syariah dan bank konvensional dalam melakukan
kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip
kehati-hatian.

Di samping perbedaan bank syariah dan bank konvensional, terdapat tujuan bank
syariah yakni untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Sementara fungsi bank syariah, berdasarkan perbedaan bank syariah dan bank
konvensional, adalah:
- Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga

baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau
dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf
uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan
kehendak pemberi wakaf (wakif).
- Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Sistem Operasional
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada sistem operasional

yang berlaku. Pada perbankan konvensional biasanya menerapkan suku bunga dan
perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Dalam hal ini,
akad antara pihak bank dan pihak nasabah dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah
suku bunga. Hal tersebut jelas berbeda dengan bank syariah. Pada praktiknya, bank
syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi yang berlangsung karena
suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Maka dari itu, sistem operasional bank syariah
menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal
ini, pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian
keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli.

d) Pengawas Kegiatan
Sebenarnya pengawas kegiatan bank konvensional dan bank syariah sama-sama

diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, tetapi yang
membedakan terletak pada pihak pengawasnya. Semua aktivitas bank konvensional
umumnya diawasi oleh dewan komisaris, sedangkan pengawas kegiatan bank syariah
terdiri dari berbagai lembaga, seperti dewan syariah nasional, dewan pengawas syariah,
dan dewan komisaris bank.

110

e) Hubungan Nasabah dan Bank
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional juga terletak pada hubungan antara

nasabah dan bank. Pada perbankan konvensional, umumnya hubungan antara dan pihak
bank yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sedangkan pihak
bank berperan sebagai debitur. Sedangkan, hubungan antara nasabah dan bank syariah
terbagi ke dalam 4 jenis, di antaranya penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa.
Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli jika
menggunakan akad murabahah, istishna, dan salam. Sementara itu, pada akad
musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Pada
akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

f) Pengelolaan Dana
Pengelolaan dana juga termasuk ke dalam perbedaan bank syariah dan bank

konvensional. Bank konvensional umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di
dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan Undang-Undang yang
berlaku. Sementara itu, bank syariah melakukan pengelolaan dana berdasarkan aturan
Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada
bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan dalam Islam.

g) Kesepakatan yang Berlaku
Perbedaan bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari kesepakatan formal

yang berlaku. Dalam hal ini, bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara
hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum
Islam. Pada perbankan syariah, terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun dan
syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah
bisa sah.

h) Denda
Penerapan denda juga termasuk salah satu perbedaan bank syariah dan bank

konvensional. Pada bank konvensional biasanya terdapat denda yang harus dibayarkan
oleh nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, besaran bunga atau
dendanya pun bisa meningkat bila nasabah tidak bisa membayar hingga batas waktu
yang telah ditentukan. Sedangkan, pada bank syariah umumnya tidak ada aturan denda
seperti itu. Sebagai gantinya, pihak bank syariah akan melakukan kesepakatan bersama.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional, pada hakikatnya, merupakan
lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam.
Lembaga perbankan syariah, sebagaimana perbedaan bank syariah dan bank
konvensional, harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan.
Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup
fundamental karena eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip-prinsip
Islam.

111

5. Sebutkan kekurangan dan kelebihan yang ada pada bank syariah di Indonesia
Jawab:
1) Kelebihan Lembaga Keuangan Syariah
Adapun yang menjadi kelebihan dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah
diantaranya:
- Akad Sesuai Dengan Syariat Islam
Nasabah maupun calon nasabah lembaga keuangan syariah yang ingin menghindari
transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka tidak perlu khawatir karena
di dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah terdapat 2 akad yang
ditawarkan. Pada dasarnya, kedua akad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam
yang berlaku yaitu (1) Akad mudharabah yang artinya nasabah memberikan izin
kepada bank untuk mengelola aset lancar nya di industri yang menjamin kehalalan.
(2) Akad wadiah yaitu nasabah hanya menyimpan uang saja. Pihak bank tidak boleh
menggunakan uang atau mengelola uang di suatu industri apa pun.

- Mempunyai Produk yang Tidak Tersedia di Bank Konvensional
Bagi anda yang ingin menabung dengan tujuan untuk beribadah haji dan umrah bisa
menggunakan jasa perbankan syariah sebagai wadah untuk menyimpan dana.
Selain itu, terdapat juga produk lainnya yang hanya ada di perbankan syariah seperti
tabungan qurban, wakaf, dan deposito syariah untuk investasi.

- Tidak Ada Bunga, Bagi Hasil Dijauhi dari Riba
Perbankan syariah tidak menerapkan adanya sistem bunga nasabah seperti di bank
konvensional melainkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dimaksud yaitu
membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan.
Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah merupakan hasil musyawarah
pihak bank dan nasabah pada saat dilakukannya akad.

2) Kekurangan Lembaga Keuangan Syariah
Selain memiliki kelebihan, perbankan syariah juga memiliki beberapa kekurangan di
antaranya:
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
Pelayanan dalam perbankan syariah yang dilaksanakan secara profesional harus
diikuti dengan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pengetahuan
akan perbankan syariah. Saat ini, wadah pendidikan berbasis syariah masih
terbilang minim. Beberapa di antaranya yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas
Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran,
Universitas Diponegoro, dan Universitas Pendidikan Indonesia (Gustani, 2018).
Minimnya jumlah akademi perbankan syariah membuat ekonomi konvensional
lebih diprioritaskan. Hal ini berdampak diabaikannya nilai-nilai yang terdapat pada
perbankan syariah dan ekonomi islam. Salah satu upaya yang dapat dijalankan
dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam perbankan syariah yaitu
dengan cara mengembangkan sistem pendidikan yang bisa memberikan pengajaran
hardskill maupun softskill sehingga menghasilkan lulusan yang mengerti dan
paham mengenai perbankan syariah yang diharapkan dapat meningkatkan integritas
bank syariah di kalangan masyarakat yaitu nasabah dan calon nasabah.

112

- Literasi Keuangan Syariah yang Masih Minim
Literasi keuangan syariah per tahun 2019 berdasarkan data dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mencapai angka 8,93%. Angka ini jauh berbeda dengan literasi
keuangan nasional yang mencapai 38,03%. Selain itu, inklusi keuangan syariah
juga baru mencapai angka 9,1%. Sedangkan, tingkat inklusi bank konvensional
berada di angka 76,19%. Peran dari para influencer muda sangat diharapkan guna
mendorong kaum milenial untuk melirik perbankan syariah sehingga diharapkan
bisa memberikan pengetahuan mengenai lembaga keuangan berbasis syariah
kepada para pengikutnya. Dengan cara ini, generasi muda akan lebih mudah dalam
mempelajari dan memahami perbankan syariah sehingga generasi muda bisa
bertransaksi pada sektor perbankan berbasis syariah.

- Lembaga Keuangan Syariah Masih Sulit Berkompetisi dari Segi Pricing
Sebuah industri yang bergerak dalam bidang jasa sangatlah penting menganalisis
bentuk pasar. Bentuk pasar ini akan menentukan perilaku yang diambil oleh
konsumen (dalam hal ini nasabah dan calon nasabah) sehingga dapat
mempengaruhi penetapan harga, keputusan investasi, penggunaan faktor produksi,
dan perilaku manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Selanjutnya,
penyedia jasa perbankan akan bersaing untuk memberikan pricing terbaik kepada
penggunanya. Menurut Kasri (2010), persaingan perbankan syariah di Indonesia
berbentuk monopolistik dan contestable tidak sempurna. Selain itu, perbankan
syariah juga mempunyai ruang lingkup terbatas seperti basis konsumen yang lebih
sedikit dan produk yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, perbankan syariah
perlu memiliki inovasi berkelanjutan agar bisa menarik minat pihak ketiga untuk
menempatkan dana seperti sosialisasi, pemasaran, dan pencitraan yang lebih aktif
sehingga basis kegiatan perekonomian syariah menjadi lebih luas dan tingkat risiko
bisa dikurangi. Sebaliknya, tingkat pengembalian atau rate of return bisa
ditingkatkan.

BAB 7

1. Apa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Jawab:
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangann Bank yang dibawahi
oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip
Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada
masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima
simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya
menggunakan prinsip-prinsip syariah.

113

No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas
pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan
prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia
No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat
berdasarkan prinsip Syari’ah. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan
usahanya dengan system konvensional, tidak di perbolehkan melakukan transaksi
berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dengan peraturan ini bank konvensional tidak bisa
membuka Islamic window, kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi
berdasarkan sistem syariah.

2. Bagaimana sejarah BPRS?
Jawab:
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia
(BRI) pada akhir tahun 1977, BRI yang mempunyai tugas sebagai Bank Pembina lembaga
– lembaga keuangan lokal (dalam lingkup tertentu) seperti , Lumbung Desa, Bank Pasar,
Bank Desa, Bank Pegawai dan bank – bank lain yang sejenisnya. Pada masa pembinaan
yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat
(BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun
1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.
Dalam pakta tanggal 27 oktober 1988 Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
pertama kali diakui, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan
perbankan. BPR adalah perwujudan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa,
Lumbung Desa, Bank Pasar, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD),
Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga
perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lain yang
semacamnya.

Dalam perkembangannya muncul BPR yang berprinsip pada hukum Islam. BPR tersebut
diberi nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPR Syariah yang pertama kali
berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR
Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec.
Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah
mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19
Agustus 1991. Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah
aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai
paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah,
yang pola operasionalnya mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPR
Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

114

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur
menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12
Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Secara teknis BPR
Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang
operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

3. Sebutkan perbedaan kegiatan usaha BPR dan BPRS
Jawab:
Perbedaan Kegiatan Operasional BPRS dan BPR
• Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat:
e. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan, seperti deposito berjangka, tabungan,
dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
f. Memberikan kredit kepada nasabah.
g. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
h. Menaruh dana dalam bentuk sertifikat deposito, sertifikat BI, sertifikat deposito
deposito berjangka.

• Kegiatan yang tidak diperbolehkan bagi BPR, berdasarkan pasal 14 UU No.17 tahun
1992, seperti:
f. Tidak menerima deposito atau simpanan dalam bentuk giro dan menyertai lalu
lintas pembayaran dalam kegiatan usaha
g. Tidak melakukan usaha perasuransian
h. Dilarang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
i. BPR Dilarang melakukan penyertaan modal
j. Dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS

• Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:
e. Menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan BI
f. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau
nasabah
g. Menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad
syariah
h. Memindahkan uang, dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk
kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di Bank Umum Syariah
atau Bank Umum Konvensional.

115

4. Bagaimana perbedaan produk BPRS dan BPR
Jawab:
a. Produk Bank Perkreditan Rakyat
1) Tabungan
Tabungan di BPR tidak dikenakan biaya administrasi pada saat pembukaan
maupun penutupan rekening. Besaran biaya awal yang disetorkan pun terbilang
ringan, mulai dari Rp10.000-Rp100.000. Dana tabungan ini dapat ditarik kapan
saja oleh nasabah. Namun penarikan dana kapan saja ini tidak berlaku untuk jenis
tabungan berjangka. Kelebihan BPR salah satunya adalah pada nilai bunga yang
dapat lebih besar dari bank umum yang hanya sebesar 3.5%. Bunga tabungan yang
ditawarkan BPR sudah mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan
dan cukup beragam, berkisar antara 2%-6% per bulan. Sedangkan untuk BPR
Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil sekitar 75:25, besaran bunga tersebut
nilainya sekitar 5%.

2) Deposito
Produk deposito dari BPR bisa dikatakan hampir sama dengan bank umum.

Bunga deposito BPR rata-rata berada di angka 6% per tahun dengan pilihan skema
mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Seperti halnya produk tabungan biasa di BPR,
deposito ini juga dapat ditarik kapan saja oleh nasabah tanpa ada penalti.

3) Kredit
Hadirnya BPR di tengah masyarakat tidak lepas dari adanya kebutuhan kredit

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, kredit atau pinjaman
menjadi produk BPR yang paling terkenal di kalangan masyarakat. Produk kredit
BPR ini cukup beragam, tergantung dari inovasi masing-masing BPR.

Secara umum fasilitas kredit yang ditawarkan BPR adalah kredit usaha, kredit
pemilikan rumah, kredit usaha kecil, kredit kepemilikan tanah, dan kredit
multiguna. Kredit yang disediakan hanya sebagai kredit tanpa agunan atau kredit
untuk karyawan dan kredit untuk bisnis kecil. Meski memiliki layanan kredit,
namun BPR tidak melayani produk kartu kredit.

4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
BPR mengalami kelebihan likuiditas (over liquidity) maka BPR dimungkinkan

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI sendiri
adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR
mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
adalah surat berharga yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan
utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga dengan
tujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak
langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah.
Keuntungannya, SBI ini dikenal sebagai instrumen yang tergolong bebas risiko
(risk free).

116

b. Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah
1) Mobilisasi Dana Nasabah
BPRS dapat mengotorisasi dana dari masyarakat yang dihimpun ke bentuk
seperti simpanan wadiah, seperti adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka.
Fasilitas ini digunakan untuk menitip infaq, shadaqah, ONH (biaya haji), dan
lainnya.

Berikut Jenis Simpanan dan Tabungan BPRS:
a. Simpanan Amana: Titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat.
b. Tabungan Wadiah: Tabungan badan usaha atau pribadi. Tabungan ini bersifat

tabungan bebas.
c. Deposito wadiah/deposito mudharabah: Deposito berdasarkan nisbah bagi

hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah.

Berikut Jenis Penyaluran Dana Dalam BPRS:
a. Mudharabah: Pembagian hasil antara dana pengusaha dan bank untuk tujuan

usaha si pengusaha.
b. Musyarakah: Penggabungan modal antara dana pengusaha dan bank kemudian

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal.
c. Bai bitsaman ajil: Proses jual beli antara bank dan nasabah, bank akan

membayar barang, kemudian nasabah akan membayar kepada bank sesuai
harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati.
d. Murabahah: Perjanjian antara bank dan nasabah, bank menyediakan modal
atau pembelian bahan baku, kemudian dibayar nasabah sesuai harga jual bank
(harga beli bank plus margin keuntungan).
e. Qardhul Hasan: Perjanjian antara bank dan nasabah bagi yang layak menerima
dana (dianjurkan untuk kepentingan ZIS).
f. Istishna’: Pembiayaan dengan prinsip jual beli, bank membelikan barang lalu
nasabah mengikuti mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan
kemampuan/keuangan nasabah.
g. Al-Hiwalah: Penggambilalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah
jatuh tempo oleh BPRS berdasarkan kesepakatan awal kedua belah pihak.

Secara praktek penyaluran dana BPRS/Bank Syariah masih mirip dengan
BPR/Bank Konvensional. Skema pembagian untung-rugi (mudharabah dan
musyarakah), yang merupakan skema pembiayaan syariah yang ideal, masih
jarang diimplementasikan di Indonesia karena sifatnya yang sangat berisiko (high
risk, low return). Akibatnya, skema ini cenderung tidak menarik tidak hanya untuk
lembaga keuangan syariah, tetapi juga untuk pelanggan mereka.

Alhasil, tidak mengherankan bahwa murabahah (skema penjualan mark-up yang
dianggap sangat mirip dengan produk kredit konvensional, meskipun secara teori
berbeda) mendominasi portfolio pembiayaan industri di Indonesia, menyumbang
lebih dari 90 persen portfolio pembiayaan bank syariah, sementara musyarakah
dan mudharabah menyumbang kurang dari 2 persen.

117

5. Apa tujuan didirikannya BPRS
Jawab:
1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan
ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.
2. Melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di
perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum.
3. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi
arus urbanisasi.
4. Membina semangat ukhuwah islamiyyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka
meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

118

PERTANYAAN UTS

Soal

1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam?
2. Apa yang dimaksud dengan riba?
3. Uang dibedakan menjadi 3, apa saja?
4. Apa yang dimaksud penghimpunan dana?
5. Apa yang dimaksud bank sentral?
6. Apa yang dimaksud dengan bank syariah?
7. Apa itu bank perkreditan rakyat syariah?

Jawab

1. Pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang
mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan
berdasarkan syariat/nilai-nilai ketuhanan. sistem ekonomi syariah merujuk pada aktivitas
dalam lingkup perekonomian yang berkaitan dengan produksi, distribusi, keuangan,
perindustrian, dan perdagangan, terkait barang atau jasa yang bersifat material, dan
berlandaskan pada syariat Islam. Pada prinsipnya, ekonomi syariah merupakan representasi
dari jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Oleh karena
itu, sistem ekonomi syariah menerapkan prinsip kebaikan dari dua sistem ekonomi itu, dan
membuang sisi buruk dari keduanya.

Konsep dasar ekonomi syariah diatur oleh aqidah (iman), yang menyangkut inti antara
manusia dengan Tuhan. Kedua, mewujudkan iman dan keyakinan menjadi tindakan sehari-
sehari sebagai syariah, akhlak yang meliputi perilaku, sikap, dan etika yang dianut seorang
muslim.

Tujuan utama dari sistem ekonomi syariah (ekonomi Islam) selaras dengan tujuan dari
penerapan syariat (hukum) agama Islam, yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta
terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat. Hal ini
menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam.

Ekonomi Islam mengambil jalur tengah antara ekonomi kapitalis dan sosialis. Kedua sistem
terakhir saling bertentangan di dunia modern. Namun, kedua sistem itu juga memiliki
kelebihan dan kekurangan. Aspek positif dari kedua diambil dalam penerapan sistem
ekonomi Islam yang mengambil pijakan utama nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan hadist.

Ciri-ciri ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis pada umumnya.
Ada tiga karakteristik atau ciri-ciri ekonomi syariah, yakni:
1) Ekonomi ketuhanan, yaitu bersumber dari Allah SWT.
2) Ekonomi pertengahan adalah memiliki keseimbangan antara berbagai aspek.
3) Ekonomi berkeadilan, yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang

terlibat dalam praktik ekonomi syariah.

119

Sasaran utama ekonomi syariah:
1) Setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat & lingkungannya, sekaligus

dalam bentuk penyucian jiwa.
2) Penegakan keadilan di masyarakat mencakup bidang hukum & muamalah
3) Dicapainya keselamatan keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga & keturunan, serta harta

benda.

Tujuan ekonomi syariah:

1) Ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral islam.
2) Persaudaraan & kesejahteraan universal.
3) Distribusi pendapatan yang merata.
4) Kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Prinsip dasar ekonomi islam:

1) Membayarkan zakat ke orang yang membutuhkan, agar roda perekonomian berputar
karena harta yang mengendap disalurkan ke orang miskin untuk menghasilkan aktivitas
ekonomi yang produktif.

2) Melarang riba dalam kegiatannya. Misalnya, saat menyimpan atau meminjam uang di
bank syariah tidak akan dikenakan bunga. Sebab, ekonomi syariah mengganggap uang
hanya bisa didapat dan mendatangkan hasil dari kegiatan sektor riil.

3) Bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Ekonomi syariah sangat menjunjung keadilan
dan menekankan bagi hasil dan risiko.

4) Transaksi keuangan hanya terkait sektor riil, untuk menghindari financial bubble yang
kerap terjadi pada ekonomi konvensional.

5) Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan nilai ekonomi Islam
di mana tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menyalurkans sebagian harta
untuk kepentingan bersama.

6) Bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan untuk semua pihak. Setiap transaksi,
khususnya perdagangan dan pertukaran harus mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan syariat Islam.

Prinsip ekonomi islam:

1) Larangan Maisyir: Tidak membolehkan adanya perjudian di dalam kehidupan
ekonominya.

2) Larangan Gharar (penipuan): Tidak mengizinkan berlangsungnya transaksi dan
semacamnya yang sifatnya menipu orang lain.

3) Larangan Hal Haram: Tidak memperbolehkan adanya barang yang didapatkan dengan
cara tidak baik atau transaksi barang yang dilarang dalam Islam.

4) Larangan Dzalim: Larangan terhadap segala sesuatu yang sifatnya merugikan orang
lain.

5) Larangan Ikhtikar: Tidak boleh ada penimbunan barang yang nantinya merugikan pihak
lain dan hanya menguntungkan penimbun.

120

6) Larangan Riba: Tak diperbolehkan ada tambahan dana atas transaksi, kecuali yang
memberikan uang lebih tersebut ikhlas.

2. Riba adalah istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan.
Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari
pokok utang. Secara sederhana, riba adalah suatu penambahan nilai ataupun bunga yang
melebihi jumlah dari pinjaman saat dikembalikan. Nilai tersebut umumnya akan ditentukan
berdasarkan jumlah pokok pinjaman yang nantinya harus dibayar lebih dari pokoknya oleh
si peminjam. Disisi lain, dari segi terminologi atau makna istilah, pengertian riba
merupakan nilai tambahan atau pembayaran hutang yang melebihi jumlah piutang dan
sudah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Riba merupakan
salah satu hal yang sangat dilarang di dalam Agama Islam. Di dalam Al Quran dan juga
Hadits, telah ditetapkan bahwa dasar dari hukum riba adalah haram.

Pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2):275, Allah subhanahu wata’ala berfirman: “Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).
Mendapatkan keuntungan dari riba dapat menghilangkan sikap tolong menolong, memicu
permusuhan, dan sangat menyusahkan apabila pemberi riba menentukan bunga yang sangat
tinggi. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram, serta Islam tidak memperkenankan
hal itu dipraktikkan dalam muamalah. Riba adalah usaha mencari rezeki yang tidak
dibenarkan serta dibenci Allah Subhanahu wata’ala.

Macam-macam riba:
1) Riba Fadhl

Riba fadhl adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang
sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu barang yang dipertukarkan.
Pengertian lainnya, riba fadhl adalah kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang
namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contoh riba fadhl adalah transaksi
ketika seorang menukarkan 1 gram emas dengan 1,2 gram emas. Contoh riba fadhl
lainnya yakni saat dua orang bersepakat menukar 1 liter beras dengan 1,5 liter beras.
2) Riba Yad
Riba yad artinya berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Dalam hal
ini, pembeli telah membeli suatu barang sebelum menerima barang tersebut. Lalu,
antara penjual dan pembeli berpisah sebelum terjadi serah terima barang.
Sederhananya, riba yad adalah kegiatan jual beli di mana saat transaksi tidak ada
ketegasan dalam nominal pembayaran dan kesepakatan mengenai kapan barang
diserahkan kepada pembeli. Salah satu contoh riba yad yang banyak terjadi dalam
keseharian yaitu jual beli mobil baru dengan skema kontan dan kredit. Semisal, harga
mobil baru jika dibeli secara tunai Rp 100 juta, sedangkan secara kredit Rp 150 juta.
Namun, sampai keduanya berpisah tidak ada kejelasan dari penjual terkait harga yang
sebenarnya ditawarkan.

121

3) Riba Nasi’ah
Riba nasiah adalah pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau
modal yang ditangguhkan dan diakhiri pembayaran. Timbulnya riba nasiah adalah
karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini
dengan yang diserahkan kemudian. Tambahan ini kemudian lazim disebut bunga.
Contohnya, seorang pedagang beras menjual 100 kilogram seharga Rp 1 juta. Namun
karena pembeli minta pembayaran lunasnya dilakukan 3 bulan kemudian, maka harga
berasnya dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta. Selisih Rp 200 ribu inilah yang kemudian
disebut sebagai bentuk riba nasiah.

4) Riba Qardh
Riba qardh adalah praktik utang piutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang
memberi utang. Dengan kata lain, riba ini mengambil manfaat atau kelebihan tertentu
dari penerima utang (muqtaridh). Contoh riba qardh ini adalah si fulan memberikan
pinjaman uang tunai kepada si fulana sebesar Rp 1 juta dan wajib mengembalikan
pinjaman pokok dengan bunga sebesar Rp 1,5 juta saat jatuh tempo. Dalam hal ini,
fulan tidak menjelaskan apa tujuan dari pemberian bunga tersebut.

5) Riba Jahiliyah
Konsep riba jahiliyah adalah adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan
oleh orang yeng memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu
membayar pada waktu yang telah disepakati. Adapun contoh dari riba jenis ini adalah
proses transaksi peminjaman uang senilai 20 juta dengan ketentuan waktu
pengembalian yaitu 6 bulan. Apabila tidak bisa membayarkan secara tepat waktu, maka
akan ada nominal tambahan dari total pinjaman.

Bahaya atau dampak perbuatan riba:
1) Bersifat rakus
2) Dosa riba lebih besar daripada dosa zina
3) Pelaku riba adalah orang yang memiliki hati serta jiwa yang kotor
4) Disiksa Allah di hari kiamat
5) Perbuatan riba akan mengundang azab dari Allah SWT
6) Tidak ada mudharatnya
7) Akhlak orang yahudi
8) Menghilangkan ketaqwaan dalam diri
9) Dilaknat Allah SWT
10) Menyebabkan adanya krisis ekonomi

Cara menghindari riba:
1) Mengetahui alasan pelarangan riba
2) Menggunakan produk keuangan syariah
3) Senantiasa selalu merasa cukup

122

3. Tiga macam jenis uang:

d. Uang Barang (Commodity Money)
Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan
apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Maksud dari pernyataan
tersebut adalah, tidak semua barang bisa dijadikan sebagai uang. Sebagaimana telah
diuraikan oleh Nurul Huda di dalam bukunya, diperlukan tiga kondisi utama agar suatu
barang bisa dijadikan uang. Tiga kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kelangkaan, yaitu persediaan suatu barang itu harus terbatas.
2. Daya tahan, yaitu barang tersebut harus tahan lama.
3. Nilai tinggi, yaitu barang yang akan dijadikan barang harus mempunyai nilai yang
tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Contoh dari uang barang adalah logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Uang
yang dibuat dari emas dan perak memiliki karakteristik sebagaimana kondisi di atas.
Uang yang terbuat dari emas dan perak memiliki kelangkaan, daya tahan yang lama
atau tidak mudah rusak dan memiliki nilai tinggi. Selain itu, emas dan perak dapat
diterima secara umum sebagai alat tukar dan dapat dipecah menjadi bagian-baigian
yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Namun, kelemahannya adalah sulit
untuk disimpan dan sulit untuk dibawa. Maka, dengan karakteristik tersebut peradaban
Romawi dan Persia tidak ragu menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi
dalam pemerintahannya.

e. Uang Kertas (Token Money)
Uang kertas adalah alat tukar yang terbuat dari kertas yang dilgelakn secara hukum
pada setiap negara. Sejarah berlakunya uang kertas adalah, ketika ada beberapa pihak
yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan emas dan perak, maka
mereka meminjamkan barang tersebut dengan alat bukti surat peminjaman yang berupa
kertas. Kertas bukti peminjaman ini ternyata diakui oleh masyarakat. Sehingga pihak
yang meminjamkan tadi berlomba untuk membuat bukti kepemilikan (uang kertas) atas
nilai dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena didukung atas kepemilikan emas
dan perak, maka masyarakat secara umum menerimanya. Sehingga uang kertas
dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Pihak yang memanfaatkan peluang tadi adalah
bank.

Seiring berjalannya waktu, uang kertas menjadi alat tukar yang dominan diberbagai
tempat dan semua sistem perekonomian menngunsksnnya sebagai alat tukar yang
utama. Bahkan, saat ini uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung
dengan cadangan emas. Berbeda dengan uang barang, uang kertas mempunyai
beberapa kelebihan, diantaranya adalah biaya pembuatnnya relatif murah,
pengirimannya mudah, mudah dibawa kemana-mana serta dapat dipecah-pecah dalam
jumlah berapa pun. Sedangkan kekurangan uang kertas adalah, tidak bisa dibawa dalam
jumlah besar dan karena terbuat dari kertas, uang kertas sangat mudah rusak.

123

f. Uang Giral (Deposit Money)
Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil melalui pengeluaran
cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral adalah simpanan nasabah bank yang
dapat diambil setiap saat dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain sebagai alat
pembayaran. Maksudnya adalah, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank dapat
digunakan sebagai lat pemayaran barang, jasa maupun utang. Kelebihan menggunakan
uang giral adalah sebagai berikut, jika uang giral tersebut hilang maka nasabah dan
bank dapat melacaknya sehingga tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak.
Selanjutnya uang giral dapat dipindahtangankan dengan cepat dan biayanya rendah.
Selain itu tidak diperlukan uang kembali karena cek dapat ditulis sesuai nominal
transaksi.

Kelebihan dan kemudahan dalam menggunakan uang giral, ternyata memiliki
kekurangan bahkan menyimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan
uang giral ditambah dengan instrumen bunga, membuka peluang untuk terciptanya
uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Keadaan seperti ini,
dikemudian hari akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semu atau bubble
economy

4. Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan
mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan,
giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya. Simpanan merupakan dana yang
dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau koperasi lain dalam bentuk simpanan dan
simpanan berjangka. Dalam penghimpunan dana (funding) diupayakan untuk direncanakan
dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi.
Prinsip utama dari penghimpunan dana pada koperasi syariah ini adalah kepercayaan, yang
artinya bila masyarakat banyak yang percaya dengan koperasi tersebut maka, akan banyak
masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi.

Manfaat penghimpunan dana:
a. Bagi Bank

Bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/
menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/ pembiayaan/ kredit bagi
masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Dari pemberian pinjaman/
pembiayaan (kredit).
b. Bagi Pemilik Uang
Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disipan
di rumah, di celengan ayam, celengan bambo atau bawah bantal yang menganggur
(hoarding) dan penuh risiki dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang
menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.
c. Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti
mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka
mengendalikan inflasi.

124

Maksud dan tujuan menghimpun dana:
1) Sebagai Dana Operasional Bank

Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya samai
jumlah yang besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat
yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk
pembiayaan/kredit
2) Sebagai Alat/ Cara Pemerintah dalam Melaksanakan Kebijaksanaan Moneter
Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar,
merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi.
3) Produktivitas Dana
Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang
menganggur (idle funds) untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan
kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau
menghasilkan

Strategi menghimpun dana:
Beberapa trik yang dapat diterapkan meliputi:
1) Mewujudkan profesionalisme manajemen koperasi baik dari sisi administrasi,

pelayanan, SDI dan pelaporan.
2) Meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat.
3) Menanamkan kepada umat bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga dari, oleh

dan untuk umat serta bukan hanya untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu.
4) Menanamkan bahwa koperasi syariah/ BMT adalah lembaga yang strategis untuk

mewujudkan dakwah dan pemberdayaan kaum dhuafa secara terpola.
5) Mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan pada koperasi syariah/

BMT dapat dikelola secara amanah dan benarbenar mampu meningkatkan taraf hidup
kaum dhuafa.
6) Membuktikan bahwa bagi hasil di koperasi syariah/ BMT dapat bersaing dengan
lembaga lain.
7) Prosedur administrasi koperasi syariah/ BMT lebih mudah dan aman.
8) Menunjukkan sikap proaktif dan menjemput setiap transaksi yang terjadi baik kecil
maupun besar.
9) Menunjukkan sikap terbuka dan menerima kritikan dari anggota dan masyarakat.
10) Menggalang kerja sama dengan lembaga islam.

5. Bank sentral adalah sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung
jawab suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil
pada suatu negara. Bank sentral menjadi sebuah lembaga yang sudah dimiliki oleh para
pihak swasta pada suatu pemerintah negara, memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata
uang, menjaga tingkat inflasi, stabilitas sektor perbankan, serta seluruh sistem keuangan
pada sebuah negara.

125

Bank sentral sendiri yang secara umum yang memiliki pengertian sebuah instansi yang
memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneter sebuah wilayah negara. Bank
sentral mempunyai sebuah peran untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai mata uang
yang telah berlaku pada negara tersebut, yang banyak dikenal dengan istilah inflasi. Bank
sentral wajib menjaga agar tingkat inflasi terkendali serta selalu dalam nilai serendah
mungkin maupun pada posisi optimal untuk perekonomian, dengan bentuk mengontrol
keseimbangan pada jumlah barang serta uang.

Tugas bank sentral:
1) Mengatur dan mengawasi perbankan
2) Menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa.
3) Menerbitkan dan memantau regulasi untuk seluruh bank yang beroperasi di Indonesia
4) Menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang negara asing
5) Menyimpan uang kas negara dan menyediakan bantuan uang untuk bank-bank

konvensional di Indonesia yang sedang menghadapi krisis

Fungsi bank sentral:
1) Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil dalam rangka menunjang aktivitas
ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang
di masyarakat. Fungsi bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan
kebijakan moneter adalah:
a) Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, mengatur kredit

atau pembiayaan.
b) Menetapkan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi.
c) Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka

di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing.
d) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah.

2) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Fungsi bank sentral salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran. Dalam rangka menjalankan fungsinya ini, wewenang bank sentral
meliputi:
a) Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran.
b) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran.
c) Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan
kegiatannya.
d) Bank sentral menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan
dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang
dari peredaran.

126

3) Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan
nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dalam kerentanan internal
dan eksternal. Sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat
berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sistem
keuangan yang tidak berfungsi dengan baik akan menurunkan efektivitas kebijakan
moneter, mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, dan berakibat pada
perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral juga berkepentingan menjaga
stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai Lender of Last Resort atau
LoLR yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis.

Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral:
Bank Indonesia ini memiliki lima buah peran utama untuk menjaga stabilitas pada sistem
keuangan.
1) Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui

sebuah instrumen suku bunga pada operasi pasar terbuka. Bank Indonesia sendiri
dituntut untuk dapat menetapkan kebijakan moneter dengan berimbang serta tepat.
2) Bank Indonesia memiliki peran penting atau vital dalam menciptakan kinerja lembaga
keuangan yang sehat, khususnya dalam perbankan. Penciptaan dari sebuah kinerja
lembaga perbankan seperti itu dilakukan dengan mekanisme pengawasan serta regulasi.
Seperti halnya pada negara lainnya, sektor perbankan ini memiliki bagian yang
dominan pada sebuah sistem keuangan. Sehingga, kegagalan dalam sektor ini bisa
menimbulkan ketidakstabilan pada keuangan serta mengganggu perekonomian. Untuk
dapat mencegah terjadinya dalam kegagalan tersebut, sistem pengawasan serta
kebijakan perbankan yang efektif harus ditegakkan. Selain itu juga, disiplin pasar
melalui kewenangan pada pengawasan serta pembuat kebijakan dan penegakan hukum
(law enforcement) harus terus dijalankan.
3) Bank Indonesia telah memiliki sebuah kewenangan dalam mengatur serta menjaga
kelancaran pada sistem pembayaran. Bila terjadi peristiwa gagal dalam pembayaran
(failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan
melahirkan risiko potensial yang serius dan bahkan mengganggu sebuah kelancaran
dalam sistem pembayaran. Kegagalan tersebut pada akhirnya menimbulkan risiko yang
bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan sebuah gangguan yang
sistemik. Bank Indonesia juga mengembangkan mekanisme serta pengaturan yang
bertujuan mengurangi risiko dalam sebuah sistem pembayaran yang kian meningkat.
4) Bank Indonesia bisa mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas
keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat
memantau kerentanan sektor keuangan serta mendeteksi potensi kejutan (potential
shock) yang bisa berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank
Indonesia bisa mengembangkan instrumen serta indikator yang macroprudential untuk
bisa mendeteksi kerentanan dalam sektor keuangan. Hasil riset serta pemantauan
tersebut, selanjutnya dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk otoritas terkait dalam
memilih langkah-langkah yang tepat untuk bisa meredam gangguan pada sektor
keuangan.

127

5) Bank Indonesia memiliki fungsi untuk sebagai jaring pengaman pada sistem keuangan
melalui fungsi bank sentral, lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR sendiri
adalah peran tradisional Bank Indonesia yang sebagai bank sentral pada mengelola
krisis guna untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan pada sistem keuangan.

6. Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah
merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip
hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan
keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah),
serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana
yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Undang Undang Perbankan
Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial
sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal. Lembaga baitul mal yaitu sebuah
lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial
lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi
wakaf (wakif).

Tetap teguh dalam menjalankan aktivitas perbankan pada prinsip syariah juga dipandang
sebagai sisi kekuatan dari bank syariah. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan
aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah islam, bank syariah juga diawasi oleh
Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perlu diketahui bahwa
secara umum terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah itu sendiri. Pertama adalah bank
umum syariah dan yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Kedua jenis
usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat. Namun ada perbedaan dalam sistem operasi yang
ditawarkan kepada nasabah, seperti:

1) Fungsi Sosial
Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank
umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Dalam
pelaksanaan aktivitas perbankan syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi
sosial sebagai lembaga baitul mal. Dalam hal ini adalah penerimaan dana yang
bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Dana yang
diterima tersebut nantinya bisa disalurkan kepada organisasi pengelola zakat untuk
keperluan sosial. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memiliki fungsi
sosial tersebut.

2) Penghimpunan Dana
Dalam sistem penghimpunan dana, bank umum syariah diperbolehkan untuk
menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang
diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan
kehendak pemberi wakaf (wakif). Sedangkan untuk bank pembiayaan rakyat syariah,
bank hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening bank
pembiayaan rakyat syariah.

128

3) Penyaluran Dana
Bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam
bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak
bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Selain itu pembiayaan yang
boleh dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah juga bisa dilakukan dengan cara
sewa beli serta pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Untuk produk
perbankan sendiri, bank pembiayaan rakyat syariah menawarkan simpanan berupa
tabungan dan juga investasi dalam bentuk deposito. Manfaat yang bisa dirasakan oleh
nasabah harus didapatkan melalui akad wadi'ah dan mudharabah atau akad lain yang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ciri-Ciri Bank Syariah
- Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ciri bank syariah adalah memiliki DPS sebagai pengawas lembaga, di samping Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). DPS merupakan perwakilan langsung DSN-MUI pada tiap
lembaga yang menyediakan produk dan layanan yang bersifat syariah.
- Tidak ada Fixed Return
Ciri kedua bank syariah ialah tidak terdapat sistem fixed return. Dengan menetapkan
fixed return atau angka pembiayaan yang ditetapkan di awal, sementara proyek belum
berjalan, memberi ruang terjadinya ketidakpastian atau gharar. Sementara, gharar
adalah hal yang tidak diperbolehkan ada dalam syariat Islam.
- Menggunakan Sistem Nisbah atau Bagi Hasil
Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menggunakan sistem nisbah atau
bagi hasil sebagai bentuk pemberian keuntungan kepada nasabahnya.
- Tidak ada Persentase Tetap
Mengapa persentase tetap tidak diperbolehkan? Hal ini karena persentase tetap bersifat
melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

Fungsi Bank Syariah
1) Manajer Investasi

engan akad mudharib yang sebelumnya diuraikan, secara langsung bank syariah juga
berfungsi sebagai manajer investasi. Pasalnya, bank syariah sebagai pengelola
kumpulan dana nasabah menentukan tinggi rendahnya bagi hasil yang akan diterima
oleh nasabah sebagai pemilik dana. Keahlian, kehati-hatian, serta profesionalisme bank
syariah sebagai manajer investasi berperan cukup signifikan di dalamnya.
2) Investor
Dengan menjadi manajer investasi, tentulah bank syariah juga melakukan kegiatan
investasi. Tentunya, instrumen investasi yang dipilih oleh bank syariah hanya
instrumen yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Beberapa contoh instrumen yang
diperbolehkan antara lain yang menggunakan akad sewa-menyewa, musyarakah, dan
akad mudharabah dalam transaksinya.
3) Jasa Keuangan
Ini mengacu pada fungsi dasarnya sebagai penyedia layanan transaksi keuangan. Untuk
menjalankan fungsi ini, bank syariah senantiasa berinovasi untuk menciptakan produk
dan layanan baru yang semakin sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah.

129

4) Fungsi Sosial
mengacu pada fungsi dasarnya sebagai penyedia layanan transaksi keuangan. Untuk
menjalankan fungsi ini, bank syariah senantiasa berinovasi untuk menciptakan produk
dan layanan baru yang semakin sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah.

Tujuan Bank Syariah:
1) Untuk mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi
2) Untuk menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan
3) Untuk meningkatkan transaksi yang sesuai syariat Islam
4) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat
5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter

Keunggulan Bank Syariah:
- Berpedoman kepada prinsip syariah
- Penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan
- Menggunakan prinsip akad
- Keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil
- Jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan
- Terjalin hubungan yang baik sebagai mitra usaha

Prinsip Produk Bank Syariah:
1) Prinsip Bagi Hasil terdiri dari:

• Mudharabah - Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana
pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain
(mudharib) menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi dalam bentuk presentase
(nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal
selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu
diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab
atas kerugian tersebut.

• Musyarakah - Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal
untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya,
sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal masing-masing.

2) Prinsip Titipan terdiri dari:
• Wadi’ah – Wadiah dalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda
kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut
sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya
penitipan.

3) Prinsip Jual Beli terdiri dari:
• Murabahah - Akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual
menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan
keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu
tertentu yang telah disepakati.

130

• Salam - Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara
pembayaran dilakukan di muka. Menurut peraturan Bank Indonesia No. 7/46/
PBI/2005, Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-
syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

• Ishtisna - Adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk
pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan sesuai
dengan kesepakatan. Menurut Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, Istishna adalah
jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan
kesepakatan.

4) Prinsip Sewa terdiri dari:
• Ijarah atau Sewa Murni - Adalah akad sewa menyewa barang antara pemberi sewa
(muaajir) dengan penyewa (mustajir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan
dikembalikan kepada muaajir. Menurut peraturan Bank Indonesia
No.7/46/PBI/2005, Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan
atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa
atau imbalan jasa.
• Ijarah Muntahiya Bittamlik - Adalah kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan
jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Menurut peraturan Bank Indonesia
No.7/46/PBI/2005, Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah ijarah dengan janji (wa’ad)
yang mengikat pihak yang menyewakan untuk mengalihkan kepemilikannya
kepada penyewa.

5) Jasa-Jasa terdiri dari:
• Wakalah - Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal
yang boleh diwakilkan.
• Kafalah - Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga
untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu,
ashil), dan penanggung dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak
memberatkan.
• Sharf - Transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar
mata uang berlainan jenis dengan penyerahan segera/spot berdasarkan kesepakatan
harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

7. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi
oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip
Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada
masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah
(PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasrkan prinsip
syariah.

131

Tujuan Beridirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan

ekonomi lemah
2) Meningkatkan pendapatan perkapita
3) Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan- kecamatan
4) Mengurangi urbanisasi
5) Membina semangat Ukuwak Islamiah melalui kegiatan ekonomi

Produk-Produk yang dimiliki BPRS
1) Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, Shadaqah, dan
zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan
dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.
2) Tabungan Wadi’ah
Bank menerima tabungan (saving account), baik pribadi maupun badan usaha dalam
bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini Wadi’ah: yaitu titipan-titipan yang
tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada
penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit
pada nasabah, yang diperhitungan secara harian dan dibayar setiap bulan.
3) Deposito Wadi’ah atau Deposito Mudharabah
Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun
badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah Wadi’ah, atau mudharabah dimana
Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6,12 bulan dan seterusnya, sebagai
penyertaan sementara pada bank.

Produk Pembiayaan Dana-nya:
1) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan
pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama
menbiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi
hasil sesuai dengan penyertaan.
2) Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara antara dua belah pihak,
yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan
pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak
3) Pembiayaan Bai Bithaman Ajil
Pembiayaan Bai Bithaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati
antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian
barang/asets yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.
4) Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan
nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau
modal kerja lainya yang dibutuhkan nasabah.

132

5) Pembiayaan Qardhul Hasan
Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah
yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang
potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusha.

Adapun syarat-syarat untuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah:
1) Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah dengan ijin direksi Bank Indonesia.
2) Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh:

a. Warga Negara Indonesia
b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga Indonesia
c. Pemerintah Daerah, atau
d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam persyaratan diatas
3) Pemberian ijin pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sebagaimana dimaksud
diatas dapat dilakukan dengan dua tahap:
a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank

Perkreditan Rakyat Syariah.
b. Ijin usaha, yaitu ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank

Perkreditan Rakyat Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.

133