AD ART BRIGADE NASIONAL

ANGGARANDASAR
DAN

ANGGARANRUMAHTANGGA
BRIGADENASIONAL

PERIODE2023-2028

ANGGARANDASAR
BRIGADENASIONAL

ANGGARAN DASAR

BAB I
NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi kemasyaratan ini bernama Barisan Rakyat Indonesia Gelorakan Demokrasi Pancasila
yang selanjutnya disebut BRIGADE NASIONAL

Pasal 2

BRIGADE NASIONAL adalah Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas, didirikan untuk
waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat BRIGADE NASIONAL ini berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
Wilayah kerja BRIGADE NASIONAL meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai jenjang administrasi pemerintah dan wilayah perwakilan luar negeri yang
dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat BRIGADE NASIONAL.

BAB II
ASAS, JATIDIRI DAN WATAK

Pasal 5

(1) BRIGADE NASIONAL berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan
Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneia Tahun 1945, dengan jiwa dan
semangat kelahirannya 1 Juni 1945.

(2) Jatidiri BRIGADE NASIONAL adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.
(3) Watak BRIGADE NASIONAL adalah jujur, gotong royong, demokratis, semangat dan pantang

menyerah.

ANGGARAN DASAR

BAB III
ARTI, TUJUAN DAN TUGAS

BAGIAN PERTAMAARTI
BRIGADE NASIONAL
Pasal 6

BRIGADE NASIONAL adalah:
(1) alat perjuangan guna menegakkan dan mengelorakan demokrasi rakyat Indonesia

dimanapun berada dalam hal menyatakan sikap dan/atau perbuatannya atas hak-hak dan
kewajiban-kewajibannya.
(2) alat perjuangan bagi rakyat Indonesia dalam peran aktif berpolitik yang cerdas dan
bermartabat untuk dapat melahirkan dan menciptakan pemerintahan yang adil, jujur dan
bermartabat, serta kerja yang berkesinambungan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
(3) wadah komunikasi rakyat Indoneia yang mencintai pemerintahan yang adil dan makmur
serta dapat membawa rakyat Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945
(4) wadah rakyat Indonesia dalam menggelorakan demokrasi diseluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

BAGIAN KEDUA TUJUAN
BRIGADE NASIONAL
Pasal 7

BRIGADE NASIONAL memiliki tujuan umum:
a. Berjuang bersama dalam mencapai hal-hal seperti yang disebutkan pada Pasal (6).
b. Mewujudkan cita-cita BRIGADE NASIONAL dalam menggelorakan demokrasi Pancasila pada

sistem pemerintahan dan/atau pada sistem pemilihan kepala pemerintahan

ANGGARAN DASAR

Pasal 8

BRIGADE NASIONAL memiliki tujuan khusus:
a. Membangun kekuatan masyarakat Indonesia yang bersumber pada kekuatan rakyat dalam

mewujudkan demokrasi yang berkeadilan sosial.
b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan

rakyat Indonesia membangun kesadaran politik dan bernegara rakyat Indonesia.
c. Menggalang solidaitas antar anak bangsa dalam meuwujudkan cita-cita kemerdekaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan social.

BAGIAN KETIGA TUGAS
BRIGADE NASIONAL
Pasal 9

BRIGADE NASIONAL memiliki tugas:
a. Berjuang mengawal dan menghimpun kekuatan rakyat untuk secara bersama-sama

menyebar-luaskan semangat perjuangan sebagaimana disebutkan pada Pasal (8).
b. Mewujudkan cita-cita BRIGADE NASIONAL dalam mengelorakan demokrasi Pancasila pada

pelaksaan pemilihankepala pemerintahan.
c. Menghimpun dan menyatukan kekuatan rakyat Indonesia dalam koridor demokrasi yang

bebas aktif serta menyuarakan dan mengelorakan demokrasi.

ANGGARAN DASAR

BAB IV
KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA
REKRUTMEN, JENIS DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 10
Rekrutmen

(1) BRIGADE NASIONAL melakukan rekrumen terhadap warga Negara Indonesia yang
mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mencapai Keadilan, Demokrasi dalam sebuah
perjuangan bersama untuk mencapai Indonesia Maju.

(2) Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota BRIGADE NASIONAL dengan
memenuhi persyartan-persyaratan yang ditetapkan oleh BRIGADE NASIONAL.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota BRIGADE NASIONAL diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 11
Jenis Keanggotaan

(1) Anggota BRIGADE NASIONAL adalah warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih
dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(2) Anggota BRIGADE NASIONAL adalah warga Negara Indonesia yang secara sukarela
menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai
anggota.

(3) Anggota BRIGADE NASIONAL terdiri dari:
a. Anggota Biasa;
b. Anggota Kehormatan;
c. Anggota Pendiri;
d. Anggota Penasehat;
e. Anggota Pengurus.

(4) Anggota BRIGADE NASIONAL memiliki hak dan kewajiban.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

Pasal 12
Anggota Biasa BRIGADE NASIONAL

(1) Anggota Biasa BRIGADE NASIONAL adalah warga Negara Indonesia yang telah
mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan BRIGADE NASIONAL dan
dinyatakan diterima sebagai anggota biasa BRIGADE NASIONAL oleh Pimpinan BRIGADE
NASIONAL.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 13
Anggota Kehormatan BRIGADE NASIONAL

(1) Anggota Kehormatan BRIGADE NASIONAL adalah warga Negara Indonesia yang telah
berjasa luar biasa kepada BRIGADE NASIONAL dan pandangan serta sikap hidup tidak
bertentangan dengan Asas, Jatidiri, Watak dan Tujuan BRIGADE NASIONAL.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 14
Anggota Pendiri BRIGADE NASIONAL

(1) Anggota Pendiri BRIGADE NASIONAL adalah warga Negara Indonesia yang telah berjasa luar
biasa, mempunyai komitmen dan pandangan serta sikap hidup tidak bertentangan dengan
Asas, Jatidiri, Watak dan Tujuan BRIGADE NASIONAL.

(2) Anggota Pendiri BRIGADE NASIONAL adalah para pemikir dan inisiator dalam membentuk
dan melahirkan BRIGADE NASIONAL.

(3) Anggota Pendiri yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Pendiri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

Pasal 15
Anggota Penasehat BRIGADE

(1) Anggota Penasehat BRIGADE NASIONAL adalah warga Negara Indonesia yang bersedia dan
berjasa luar biasa kepada BRIGADE NASIONAL dalam pandangan, pemikiran serta tindakan
nyata dan kontribusi yang nyata untuk kemajuan dan Tujuan BRIGADE NASIONAL.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.
Pasal 16
Anggota Pengurus BRIGADE NASIONAL

(1) Anggota Pengurus BRIGADE NASIONAL adalah anggota BRIGADE NASIONAL yang dipilih
dan dipercaya sertamempunyai komitmen menjalankan BRIGADE NASIONAL dalam 1 (satu)
masa kepengurusan BRIGADE NASIONAL.

(2) Anggota Pengurus BRIGADE NASIONAL pada tahap awal ditentukan, dipilih dan disepakati
oleh parapendiri BRIGADE NASIONAL

(3) Anggota Pengurus BRIGADE dipilih oleh rapat pimpinan pengurus disetiap tingkatan
kepengrusan BRIGADE NASIONAL dan disetujui oleh pimpinan BRIGADE NASIONAL tingkat
pusat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

BAGIAN KEDUA
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTAAN

Paragraf Pertama
Hak Anggota

Pasal 17

Setiap Anggota BRIGADE NASIONAL berhak:
(1) mendapatkan perlakuan yang sama di dalam BRIGADE NASIONAL.
(2) menghadiri rapat-rapat BRIGADE NASIONAL yang secara khusus mengindang Anggota

BRIGADENASIONAL dan/atau rapat terbuka BRIGADE NASIONAL.
(3) menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada BRIGADE NASIONAL, secara tertulis maupun

lisan.
(4) menggunakan hak bicara dalam rapat.
(5) mendapat hak memilih dan dipilih; dan
(6) memperoleh perlindungan dan pembelaan dari BRIGADE NASIONAL.

Paragraf Kedua
Kewajiban Anggota

Pasal 18

Setiap Anggota BRIGADE NASIONAL berkewajiban:
(1) memegang teguh Asas, Jatidiri, Watak, Fungsi dan Tujuan BRIGADE NASIONAL.
(2) melaksanakan Asas, Jatidiri Watak, Fungsi dan Tujuan BRIGADE NASIONAL.
(3) mentaati peraturan dan Keputusan BRIGADE NASIONAL.
(4) menjaga nama baik dan kehormatan BRIGADE NASIONAL.
(5) melakukan rekrutmen anggota baru.

ANGGARAN DASAR

BAGIAN KETIGA
DISIPLIN BRIGADE NASIONAL

Pasal 19

(1) Setiap Anggota BRIGADE NASIONAL wajib mentaati Disiplin BRIGADE NASIONAL.
(2) Terhadap pelanggaran Disiplin BRIGADE NASIONAL dikenakan sanksi oleh BRIGADE NASIONAL.
(3) Ketetntuan lebih lanjut mengenai Penegakan Disiplin BRIGADE NASIONAL diatur dalam

AnggaranRumah Tangga.

BAGIAN KEEMPAT
LARANGAN ANGGOTA

Pasal 20

Anggota BRIGADE NASIONAL dilarang:
a. Menjadi anggota/pengurus organisasi sejenis lainnya.
b. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat kepada

BRIGADE NASIONAL.
c. Melakukan kegiatan yang dapat merugikan nama baik dan kepentingan BRIGADE NASIONAL.
d. Mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh BRIGADE NASIONAL.
e. Membocorkan rahasia BRIGADE NASIONAL.
f. Melakukan dan/atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi dengan mengatas-

namakan BRIGADE NASIONAL; dan
g. Melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar BRIGADE

NASIONAL, Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL dan aturan-aturan BRIGADE
NASIONAL lainnya.

ANGGARAN DASAR

BAGIAN KELIMA
SANKSI ANGGOTA

Pasal 21

(1) Anggota BRIGADE NASIONAL yang melanggar disiplin BRIGADE NASIONAL dan tidak
mematuhi larangan BRIGADENASIONAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20
dapat dikenakan sanksi.

(2) Sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota BRIGADE NASIONAL berupa:
a. Peringatan;
b. Pemberhentian dan pembebas-tugasan dari jabatan BRIGADE NASIONAL dan/atau
jabatan atas nama BRIGADE NASIONAL.
c. Pemecatan atau pemberhentian dari anggota BRIGADE NASIONAL.

(3) Ketetntuan mengenai tata cara penetapan sanksi kepada anggota BRIGADE NASIONAL
diatur dalamAnggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

BAGIAN KEENAM
PEMECATAN ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 22

(1) Pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai Anggota BRIGADE atau pemecatan hanya
dilakukan hanya berdasarkan keputusan DPP BRIGADE NASIONAL.

(2) Anggota BRIGADE NASIONAL yang menolak pemberhentian/pemecatan dirinya dari
keanggotaanBRIGADE NASIONAL dapat:
a. Mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah BRIGADE
NASIONAL dan/atau
b. Mengajukan permohonan rehabilitasi kepada DPP BRIGADE NASIONAL untuk
diputuskan dalamKongres BRIGADE NASIONAL.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan dan permohonan rehabilitasi
Anggota BRIGADE NASIONAL diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

BAB V
ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA
STRUKTUR PIMPINAN DAN PENGURUS BRIGADE NASIONAL

Pasal 23

Struktur Pimpinan dan Pengurus BRIGADE NASIONAL secara berjenjang adalah sebagai berikut:
a. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP BRIGADE NASIONAL di tingkat nasional;
b. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD BRIGADE NASIONAL di tingkat provinsi;
c. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC BRIGADE NASIONAL ditingkat Kabupaten/Kota;
d. Dewan Perwakilan Luar Negeri disingkat DPLN BRIGADE NASIONAL di luar negeri; dan
e. Pengurus Perwakilan luar negeri disingkat PPLN BRIGADE NASIONAL di tingkat Negara

bagian/provinsiatau sebutan lainnya di suatu Negara.

BAGIAN KEDUA
DPP BRIGADE NASIONAL

Paragraf Pertama
Struktur dan Komposisi DPP BRIGADE NASIONAL

Pasal 24

(1) Struktur dan Komposisi DPP BRIGADE NASIONAL terdiri dari:
a. Ketua Umum dan Wakil-Wakl Ketua Umum;
b. Ketua-Ketua Bidang;
c. Sekretaris Jendral dan Wakil-Wakil Sekretaris Jendral; dan
d. Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara Umum.

(2) Masa Bakti DPP BRIGADE NASIONAL adalah lima (5) tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPP BRIGADE diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

Paragraf Kedua
Ketua Umum

Pasal 25

(1) Ketua Umum sebagai sentral kekuatan organisasi BRIGADE NASIONAL berwenang, bertugas,
bertanggung-jawab dan bertindak baik kedalam maupun keluar atas nama BRIGADE
NASIONAL dan untuk eksistensi BRIGADE NASIONAL, program dan kinerja BRIGADE
NASIONAL.

(2) Ketua Umum prerogative untuk menjaga, mengamankan dan mempertahankan Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Eksistensi BRIGADE
NASIONAL.

(3) Ketua Umum dibantu oleh Wakil Ketua Umum Bidang Internal dan Wakil Ketua Umum
Bidang Eksternal.

(4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tugas, kewenangan dan tanggung jawab Ketua Umum
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

Paragraf Ketiga
Ketua-Ketua Bidang

Pasal 26

(1) Wakil Ketua Umum Bidang Eksternal, yang bertugas membantu Ketua Umum hal-hal diluar
organisasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi BRIGADE NASIONAL. Untuk kelancaran
tugasnya maka Wakil Ketua Umum Bidang Eksternal dibantu oleh:
a. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi;
b. Ketua Bidang Perempuan dan Anak;
c. Ketua Bidang Kerohanian;
d. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan UMKM;
e. Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga;
f. Ketua Bidang Seni dan Budaya; dan
g. Ketua Bidang Kampanye.

ANGGARAN DASAR

Paragraf Ketiga
Ketua-Ketua Bidang

Pasal 26

(2) Wakil Ketua Umum Bidang Internal, yang bertugas membantu Ketua Umum hal-hal di
dalam organisasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi BRIGADE NASIONAL. Untuk
kelancaran tugasnya maka Wakil Ketua Umum Bidang Internal dibantu oleh:
a. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan;
b. Ketua Bidang Media Online; dan
c. Ketua Bidang Humas.

Paragraf Keempat
Sekretaris Jenderal

Pasal 27

(1) Sekretaris Jenderal adalah DPP BRIGADE NASIONAL yang bertugas dan bertanggung jawab
untuk menyelenggarakan manajemen administrasi BRIGADE NASIONAL, merancang
peraturan dan keputusan BRIGADE NASIONAL, dan menjabarkan kebijakan Ketua Umum
BRIGADE NASIONAL dan/atau DPP BRIGADE NASIONAL, baik secara internal maupun
eksternal.

(2) Sekretaris Jenderal melaksanakan tugas komunikasi secara eksternal terkait sikap resmi
politik BRIGADE NASIONAL.

(3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris
Jenderal.

ANGGARAN DASAR

Pasal 28

(1) Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal adalah DPP BRIGADE NASIONAL yang menjadi bagian dan
fungsiSekretaris Jenderal.

(2) Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Eksternal; dan
(3) Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal.

Paragraf Kelima
Bendahara Umum

Pasal 29

(1) Bendahara Umum adalah DPP BRIGADE NASIONAL yang diberikan tugas untuk merancang,
menghimpun dan mengelola serta bertanggung jawab atas keuangan dan perbendaharaan
BRIGADE NASIONAL.

(2) Tugas perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan dan
pengelolaan harta kekayaan BRIGADE NASIONAL.

(3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara
Umum.

Pasal 30

(4) Wakil-Wakil Bendahara Umum adalah DPP BRIGADE NASIONAL yang menjadi bagian dan
fungsiBendahara Umum, yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.

(5) Wakil Bendahara Umum Bidang Eksternal; dan
(6) Wakil Bendahara Umum Bidang Internal.

ANGGARAN DASAR

BAGIAN KETIGA
ALAT KELENGKAPAN BRIGADE NASIONAL

Paragraf Pertama
Bidang-Bidang DPP BRIGADE NASIONAL

Pasal 31
Bidang Bantuan Hukum dan Advokasi

(1) Bidang Bantuan Hukum dan Advokasi mengkordinasi dan melaksanakan kegiatan yang
meliputi:
a. Bantuan Hukum; dan
b. Advokasi.

(2) BPP melakukan Bantuan Hukum dan Advokasi Hukum kepada anggota BRIGADE NASIONAL
dan rakyatpada umumnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPHA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BRIGADE
NASIONAL.

Pasal 32
Bidang Pelindungan Perempuan dan Anak

(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan kegiatan yang meliputi:
a. Penyuluhan Kesehatan dan Hukum; dan
b. Penyuluhan Hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPPA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BRIGADE
NASIONAL.

Pasal 33
Bidang Kerohanian

(1) Bidang Kerohanian melaksanakan kegiatan yang meliputi:
a. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama-agama yang ada di Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
b. Pembekalan dan pendidikan mengenai Keagamaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang Kerohanian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

Pasal 34
Bidang Ekonomi Kreatif dan UMK

1) Bidang Ekonomi Kreatif dan UMK melaksanakan kegiatan yang meliputi:
c. Pemberdayaan dan Kreatifitas masyarakat yang dapat membantu perekonomian; dan
d. Pembekalan dan pendidikan mengenai Usaha Mikro Kecil.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ekonomi Kreatif dan UMK diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.
Pasal 35
Bidang Pemuda dan Olah Raga

(1) Bidang Pemuda dan Olah Raga melaksanakan kegiatan yang meliputi:
a. Mengajak para pemuda dan/atau kaum Milenial untuk berkumpul dan berolahraga;
dan
b. Berkegiatan positif membangun Jiwa dan Raga untuk masa depan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang Pemuda dan Olah Raga diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 36
Bidang Seni dan Budaya

(1) Bidang Seni dan Budaya melaksanakan kegiatan mengajak para pemuda dan/atau kaum
Milenial untuk mencintai Sen Budaya Bangsa Indonesia; dan

(2) Berkegiatan positif mencipta seni budaya berbasis kearifan lokal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang Seni dan Budaya diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 37
Bidang Kampanye

(1) Bidang Kampanye melaksanakan kegiatan yang meliputi:
a. Agitasi dan Provokasi;
b. Pertemuan dan Diskusi-Diskusi; dan
c. Pendekatan secara masif dan persuasif kepada kelompok-kelompok masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang Kampanye diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

Pasal 39
Bidang Organisasi dan Keanggotaan

(1) Bidang Organisasi dan Keanggotaan melaksanakan kegiatan yang meliputi:
a. Pembentukan dan Pengembangan organisasi disetiap tingkatan pemerintahan
Indonesia; dan
b. Pendataan seluruh pengurus dan anggota BRIGADE NASIONAL diseluruh tingkatan
kepengurusan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang Organisasi dan Keanggotaan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 40
Bidang Media Online

(1) Bidang Media Online melaksanakan kegiatan yang meliputi:
a. Mengumpulkan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan BRIGADE NASIONAL;
b. Membuat berita berupa Narasi, info Grafis, Video dan/atau Meme dengan menghindari
hal-hal negatif, SARA dan/atau penghinaan;
c. Memelihara semua media online yang dipergunakan oleh BRIGADE NASIONAL
dalam mencapaitujuannya

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang Media Online diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 41
Bidang Humas

(1) Bidang Humas melaksanakan kegiatan yang meliputi:
a. Berkerjasama dengan bidang Media Online untuk berbagi informasi;
b. Menyiarkan dan/atau menyebarkan berita melalui Media Offline maupun media layar
kaca; dan
c. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan tujuan
BRIGADE NASIONAL secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bidang Humas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

Paragraf Kedua
Kesekretariatan BRIGADE NASIONAL

Pasal 42

(1) BRIGADE NASIONAL di setiap tingkatannya membentuk Sekretariat BRIGADE NASIONAL
yang bertugas melaksanakan kegiatan ketata-usahaan untuk menunjang segala aktifitas
oranisasi.

(2) Sekretariat BRIGADE NASIONAL memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur
DewanPimpinan Pusat BRIGADE NASIONAL.

(3) Sekretariat DPP BRIGADE bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal DPP BRIGADE
NASIONAL danWakil-Wakil Sekretaris Jenderal sesuai bidangnya.

(4) Sekretariat DPD BRIGADE NASIONAL bertanggung jawab kepada Sekretaris DPD BRIGADE
NASIONAL.

(5) Sekretariat DPC BRIGADE NASIONAL bertanggung jawab kepada Sekretaris DPC BRIGADE
NASIONAL.

(6) Sekretatiat BRIGADE NASIONAL tidak boleh terpengaruh dengan kondisi internal BRIGADE
NASIONAL yang terjadi.

(7) Staf Sekretariat yang terbukti membocorkan rahasia BRIGADE NASIONAL dapat
diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal BRIGADE atau Sekretaris Dewan Pimpinan BRIGADE
NASIONAL.

(8) Ketetentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat BRIGADE NASIONAL diatur dalam
Anggaran RumahTangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

BAGIAN KEEMAT
DEWAN PIMPINAN DAERAH BRIGADE NASIONAL

Pasal 43

(1) DPD BRIGADE NASIONAL melaksanakan tugas dan fungsi DPP BRIGADE NASIONAL di
provinsi.

(2) Struktur dan Komposisi DPD BRGADE NASIONAL terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
c. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Bidang; dan
d. Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara.

(3) Masa Bakti DPD BRIGADE NASIONAL adalah 5 (lima) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPD BRIGADE NASIONAL diatur dalam Anggaran

Rumah TanggaBRIGADE NASIONAL.

BAGIAN KELIMA
DEWAN PIMPINAN CABANG BRIGADE NASIONAL

Pasal 44

(1) DPC BRIGADE NASIONAL melaksanakan tugas dan fungsi DPP BRIGADE NASIONAL di
kabupaten/kota.

(2) Struktur dan Komposisi DPC BRGADE NASIONAL terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
c. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Bidang; dan
d. Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara.

(3) Masa Bakti DPC BRIGADE NASIONAL adalah 5 (lima) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPC BRIGADE NASIONAL diatur dalam Anggaran

Rumah TanggaBRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

BAGIAN KEENAM
DEWAN PERWAKILAN LUAR NEGERI BRIGADE NASIONAL

Pasal 45
DPLN BRIGADE NASIONAL

(1) DPLN BRIGADE NASIONAL melaksanakan tugas dan fungsi DPP BRIGADE NASIONAL di luar
negeri.

(2) Kedudukan DPLN BRIGADE NASIONAL setara dengan DPC BRIGADE NASIONAL.
(3) Struktur dan Komposisi DPLN BRGADE NASIONAL terdiri dari:

a. Ketua;
b. Wakil-Wakil Ketua Bidang;
c. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Bidang; dan
d. Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara.
(4) Masa Bakti DPLN BRIGADE NASIONAL adalah 5 (lima) tahun.
(5) DPLN BRIGADE NASIONAL dapat membentuk PPLN BRIGADE NASIONAL sebagai Perwakilan
BRIGADE NASIONAL di wilayah-wilayah dimana DPLN BRIGADE NASIONAL berada.
(6) DPLN BRIGADE NASIONAL dibawah kordinasi DPP BRIGADE NASIONAL.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPLN BRIGADE NASIONAL diatur dalam Anggaran Rumah
TanggaBRIGADE NASIONAL.

Pasal 46
PPLN BRIGADE NASIONAL

(1) PPLN BRIGADE NASIONAL dapat dibentuk di Negara bagian/provinsi atau wilayah di dalam
suatu Negara oleh DPLN BRIGADE NASIONAL yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan
BRIGADE NASIONAL serta dilaporkan ke DPP BRIGADE NASIONAL.

(2) PPLN BRIGADE NASIONAL melaksanakan kebijakan dan program BRIGADE NASIONAL yang
tekah ditetapkan oleh DPLN BRIGADE NASIONAL.

(3) Struktur dan Komposisi DPLN BRGADE NASIONAL terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil-Wakil Ketua;
c. Sekretaris dan
d. Bendahara.

(4) Masa Bakti DPLN BRIGADE NASIONAL adalah 5 (lima) tahun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPLN BRIGADE NASIONAL diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

BAGIAN KETUJUH
KEWAJIBAN PIMPINAN DAN PENGURUS BRIGADE NASIONAL

Pasal 47

(1) DPP BRIGADE NASIONAL, DPD BRIGADE NASIONAL dan DPC BRIGADE NASIONAL wajib
Menjalankan janji jabatan tanpa pengecualian;

(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

BAGIAN KEDELAPAN
PEMBEKUAN ATAU PEMBUBARAN KEPEMIMPINAN DAN KEPENGURUSAN

BRIGADE NASIONAL

Pasal 48

(1) DPP BRIGADE NASIONAL dapat melakukan pembekan atau pembubaran Kepemimpinan
dan/atau Kepengurusan BRIGADE NASIONAL di semua tingkatan di bawah DPP BRIGADE
NASIONAL;

(2) DPD BRIGADE NASIONAL dapat melakukan pembekuan dan/atau pembubaran
Kepengurusan DPC BRIGADE NASIONAL di wilayahnya.

(3) Dalam hal terjadi pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan DPD BRIGADE NASIONAL
dan/atau DPC BRIGADE NASIONAL, maka tugas dan tanggung jawab kepemimpinan
diambil alh oleh DPP BRIGADE NASIONAL hingga terbentuknya kepemimpinan DPD
BRIGADE NASIONAL dan/atau DPC BRIGADE NASIONAL yang baru.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan atau pembubaran Kepemimpinan dan/atau
Kepengurusan BRIGADE NASIONAL diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BRIGADE
NASIONAL.

BAGIAN KESEMBLAN
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SEASAS DAN SEINSPIRASI

Pasal 49

(1) BRIGADE NASIONAL dalam membangun dan menjalin hubungan kerjsama dengan
organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional dan organisasi profesi yang seasas dan
seinspirasi dapat menempatkan anggota BRIGADE NASIONAL pada organisasi-organisasi
tersebut.

(2) Penempatan anggota BRIGADE NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

BAGIAN KESEPULUH
LEMBAGA SOSIAL, HUKUM DAN KEMASYARAKATAN

Pasal 50

(1) DPP BRIGADE NASIONAL dapat membentuk yayasan dan/atau lembaga-lembaga sosial
ekonomi hukum dan kemasyaratan guna melaksanakan program kerakyatan BRIGADE
NASIONAL.

(2) Pembentukan yayasan dan/atau lembaga-lembaga sosial ekonomi hukum dan
kemasyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
BRIGADE NASIONAL.

BAGIAN KESEBELAS
URUTAN DAN JENJANG RAPAT

Pasal 51

(1) Urutan dan jenjang rapat-rapat BRIGADE NASIONAL bersifat hierarkis.
(2) Rapat-rapat terdiri dari:

a. Rapat di tingkat Pusat;
b. Rapat di tingkat Provinsi;
c. Rapat di tingkat Kabupaten/Kota; dan
d. Rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri.
(3) Rapat di tingkat Pusat terdiri dari:
a. Musyawarah Nasional;
b. Rapat DPP BRIGADE NASIONAL;
c. Rapat Kerja Nasional;
d. Rapat Kordinasi Nasional; dan
e. Rapat Kordinasi Bidang Nasional.
(4) Rapat di tingkat Provinsi terdiri dari:
a. Musyawarah Daerah;
b. Rapat DPD BRIGADE NASIONAL;
c. Rapat Kerja Daerah;
d. Rapat Kordinasi Daerah; dan
e. Rapat Kordinasi Bidang Daerah.

ANGGARAN DASAR

(5) Rapat di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Musyawarah Cabang;
b. Rapat DPC BRIGADE NASIONAL;
c. Rapat Kerja Cabang;
d. Rapat Kordinasi Cabang; dan
e. Rapat Kordinasi Bidang Cabang.

(6) Rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri terdiri dari:
a. Musyawarah Perwakilan Luar Negeri;
b. Rapat DPLN BRIGADE NASIONAL; dan
c. RapatPPLN BRIGADE NASIONAL.

BAGIAN KEDUABELAS
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 52

(1) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat BRIGADE NASIONAL wajib dilaksanakan
melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilaksanakan
dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak tercapai mufakat,
maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kepemimpinan BRIGADE NASIONAL satu
tingkat diatasnya.

ANGGARAN DASAR

Pasal 53
Musyawarah Nasional

(1) Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi BRIGADE NASIONAL yang dihadiri
oleh utusan- utusan DPD BRIGADE NASIONAL dan DPC BRIGADE NASIONAL dan DPLN
BRIGADE NASIONAL serta peninjau dan undangan yang ditetapkan oleh DPP BRIGADE
NASIONAL.

(2) Musyawarah Nasional disingkat MUNAS BRIGADE NASIONAL dan dilaksanakan setiap 5
(lima) tahun sekali.

(3) Munas BRIGADE NASIONAL mempunyai wewenang:
a. Menerima laporan pertanggung-jawaban DPP BRIGADE NASIONAL;
b. Mengubah dan/atau menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
BRIGADE NASIONAL;
c. Menetapkan Program dan Sikap Politik BRIGADE NASIONAL;
d. Menetapkan Ketua Umum BRIGADE NASIONAL yang sekaligus bertindak sebagai
formatur untuk menyusun personalia DPP BRIGADE NASIONAL;
e. Menilai dan melakukan rehabilitasi mantan Anggota BRIGADE NASIONAL yag terkena
sanksipemecatan dan
f. Membuat dan menetapkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan lainnya.

(4) Didalam keadaan genting dan memaksa yang mengancam eksistesi BRIGADE NASIONAL,
dapatdiselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disingkat MUNASLUB.

(5) MUNASLUB mempunyai wewenang yang sama dengan MUNAS.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan MUNAS dan MUNASLUB diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 54
Rapat DPP BRIGADE NASIONAL

(1) Rapat DPP BRIGADE NASIONAL terdiri dari:
a. Rapat Pleno; dan
b. Rapat Bidang.

(2) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat DPP BRIGADE NASIONAL dilaksanakan melalui
musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka
pengambilan keputusan menjadi wewenang penuh Ketua Umum BRIGADE NASIONAL.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPP BRIGADE NASIONAL diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

Pasal 55
Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah merupakan kekuasaan tertinggi BRIGADE NASIONAL di tingkat
provinsi yang dihadiri oleh utusan-utusan DPC BRIGADE NASIONAL serta peninjau dan
undangan yang ditetapkan oleh DPD BRIGADE NASIONAL.

(2) Musyawarah Daerah disingkat MUSDA BRIGADE NASIONAL dan dilaksanakan setiap 5
(lima) tahun sekali.

(3) Musda BRIGADE NASIONAL mempunyai wewenang:
a. menilai dan menerima laporan pertanggung-jawaban DPD BRIGADE NASIONAL;
b. merumuskan program kerja BRIGADE NASIONAL di tingkat provinsi; dan
c. membentuk DPD BRIGADE NASIONAL.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan MUSDA diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 56
Rapat DPD BRIGADE NASIONAL

(1) Rapat DPP BRIGADE NASIONAL terdiri dari:
a. Rapat Pleno; dan
b. Rapat Bidang.

(2) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat DPD BRIGADE NASIONAL dilaksanakan
melaluimusyawarah untuk mufakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPD BRIGADE diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

Pasal 57
Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang merupakan kekuasaan tertinggi BRIGADE NASIONAL di tingkat
kabpaten/kota yang dihadiri oleh utusan-utusan DPC BRIGADE NASIONAL serta peninjau
dan undangan yang ditetapkan oleh DPC BRIGADE NASIONAL.

(2) Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB BRIGADE NASIONAL dan dilaksanakan setiap 5
(lima) tahun sekali.

(3) Muscab BRIGADE NASIONAL mempunyai wewenang:
a. menilai dan menerima laporan pertanggung-jawaban DPC BRIGADE NASIONAL;
b. merumuskan program kerja BRIGADE NASIONAL di tingkat kabupaten/kota; dan
c. membentuk DPC BRIGADE NASIONAL.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan MUCAB diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 58
Rapat DPC BRIGADE NASIONAL

(2) Rapat DPC BRIGADE NASIONAL terdiri dari:
a. Rapat Pleno; dan
b. Rapat Bidang.

(4) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat DPC BRIGADE NASIONAL dilaksanakan
melaluimusyawarah untuk mufakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPC BRIGADE NASIONAL diatur dalam Anggaran
RumahTangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

BAB VI
ATURAN BRIGADE NASIONAL

BAGIAN PERTAMA
SUSUNAN DAN HERARKI ATURAN BRIGADE NASIONAL

Pasal 59

(1) Aturan BRIGADE NASIONAL disusun secara herarkis sebagai berikut:
a. Anggaran Dasar BRIGADE NASIONAL;
b. Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL;
c. Peraturan BRIGADE NASIONAL;
d. Peraturan DPP BRIGADE NASIONAL;
e. Peraturan DPD BRIGADE NASIONAL; dan
f. Peraturan DPC BRIGADE NASIONAL.

(2) Setiap aturan BRIGADE NASIONAL yang ditetapkan Dewan Pimpinan BRIGADE NASIONAL
tidak oleh bertentangan aturan BRIGADE NASIONAL yang lebih tinggi.

(3) Aturan-aturan lain yang berbentuk surat instruksi, surat perintah, surat tugas atau istilah
lain yang mengandung norma dan bersifat mengatur tetap berlaku mengikat sepanjang
penentapannya diperintahkan olh peraturan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan
yang dimiliki oleh Ketua Umum dan Dewan Pimpinan BRIGADE NASIONAL yang bersumber
dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aturan BRIGADE NASIONAL diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

Pasal 60

(1) Anggaran Dasar BRIGADE NASIONAL adalah aturan dasar tertinggi BRIGADE NASIONAL yang
memuat normat- norma umum BRIGADE NASIONAL.

(2) Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL adalah aturan yang memuat norma-norma
keorganisasian BRIGADE NASIONAL yang merupakan aturan leih lanut Anggaran Dasar
BRIGADE NASIONAL.

(3) Peraturan BRIGADE NASIONAL adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan DPP BRIGADE
NASIONAL atas dasar perintah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BRIGADE
NASIONAL.

(4) Peraturan DPP BRIGADE NASIONAL adalah peraturan yang ditetapkan DPP BRIGADE
NASIONAL atas dasar perintah aturan BRIGADE NASIONAL yang lebih tinggi atau dalam
rangka menjalankan kewenangan BRIGADE NASIONAL yang lebih tinggi atau dalam rangka
menjalankan kewenangan yang dimiliki Ketua Umum BRIGADE NASIONAL atau DPP BRIGADE
NASIONAL.

(5) Peraturan DPD BRIGADE NASIONAL adalah peraturan yang ditetapkan DPD BRIGADE
NASIONAL atas dasar perintah aturan BRIGADE NASIONAL yang lebih tinggi.

(6) Peraturan DPC BRIGADE NASIONAL adalah peraturan yang ditetapkan DPC BRIGADE
NASIONAL atas dasarperintah aturan BRIGADE NASIONAL yang lebih tinggi.

BAGIAN KEDUA
PENGESAHAN KEPENGURUSAN BRIGADE NASIONAL

Pasal 61

DPP BRIGADE NASIONAL mengesahkan komposisi dan personalia DPD BRIGADE NASIONAL, DPC
BRIGADE NASIONAL, DPLN BRIGADE NASIONAL dalam bentuk Surat Keputusan DPP BRIGADE
NASIONAL yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

ANGGARAN DASAR

BAB VII
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BRIGADE NASIONAL

Pasal 62

(1) Harta kekayaan BRIGADE NASIONAL terdiri dari:
a. Harta bergerak; dan
b. Harta tidak bergerak.

(2) Harta kekayaan BRIGADE NASIONAL diperoleh dari:
a. Sumbangan yang tidak mengikat;
b. Hibah; dan
c. Pendapatan lainnya yang sah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan perbendaharaan BRIGADE NASIONAL diatur
dalamAnggaran Rumah Tangga BRGADE NASIONAL.

BAB IX
EVALUASI KINERJA STRUKTUR KEPEMIMPINAN BRIGADE NASIONAL

Pasal 63

(1) Ketua Umum mengevaluasi kinerja fungsionaris DPP BRIGADE NASIONAL.
(2) DPP BRIGADE NASIONAL secara periodic mengevaluasi kinerja DPD, DPC dan DPLN

BRIGADE NASIONAL dalammelaksanakan tugas dan fungsinya.
(3) Hasil evaluasi kinerja Pimpinan dan Pengurus BRIGADE NASIONAL dapat dijadikan dasar

pembebas-tugasan dari jabatan BRIGADE NASIONAL.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengevaluasian kinerja pimpinan dan pengurus BRIGADE

NASIONAL diatur dengan Peraturan BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN DASAR

BAB X
LAMBANG, BENDERA DAN MARS

Pasal 64

(1) BRIGADE NASIONAL mempunyai Lambang dan Bendera yang pada awalnya ditetapkan oleh
Rapat Dewan Pendiri, dan selanjutnya ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lambang, Bendera dan mars BRIGADE NASIONAL diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL.

Pasal 65
Lambang BRIGADE NASIONAL

Lambang atau logo BRIGADE NASIONAL adalah sebagai berikut:
(1) Perisai Merah Putih Lima Sisi mempunyai makna:

a. Warna Merah Putih adalah warna Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Lima Sisi Perisai adalah Lima Sila Pancasila, Ideologi bangsa Indonesia.
(2) Pita Kuning Emas bertuliskan BRIGADE mempunyai makna:
a. Pita merupakan Garis Khatulistiwa Nusantara;
b. Kuning Emas bermakna Masa Kejayaan Indonesia;
c. BRIGADE NASIONAL adalah nama organisasi masyarakat.
(3) Tiga Lingkaran Merah Putih dan Hitam mempunyai makna sinergitas 3 (tiga) komponen
atau Pilar BRIGADE NASIONAL yang bersama-sama membangun dan berjuang dalam satu
tujuan bersama:
a. Merah adalah Para Pendiri;
b. Putih adalah Para Penasehat;
c. Hitam adalah Para Pengurus.

Pasal 66
Bendera BRIGADE NASIONAL

Bendera BRIGADE NASIONAL adalah sebagai berikut:
(1) Warna dasar Merah; dan
(2) Lambang BRIGADE NASIONAL dibagian tengah.

ANGGARAN DASAR

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Penafsiran yang sah tentang pasal-pasal dalam Anggaran Dasar dam Anggaran Rumah Tangga
BRIGADE NASIONAL adalah penafsiran yang ditetapkan oleh DPP BRIGADE NASIONAL yang
bersifat final dam mengikat.

Pasal 68

(1) Hal-hal yang belum dalam Anggaran Dasar BRIGADE NASIONAL ini akan diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tanggar BRIGADE NASIONAL.

(2) Ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL dan
Peraturan BRIGADE NASIONAL tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Anggaran Dasar BRIGADE NASIONAL.

(3) Anggaran Dasar BRIGADE NASIONAL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan
Pendiri dan/atau selanjutnya oleh Musyawarah Nasional BRIGADE NASIONAL.

ANGGARANRUMAHTANGGA
BRIGADENASIONAL

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA
SYARAT KEANGGOTAN BRIGADE NASIONAL

Pasal 1
Anggota Biasa

Setiap warga Negara Indonesia yang seasas dan seinspirasi dengan tujuan, asas dan inspirasi
BRIGADE NASIONAL dapat bergabung menjadi anggota BRIGADE NASIONAL di setiap
tingkatan wilayah tinggalnya masing-masing.

Setiap warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah
menikah dapat bergabung menjadi anggota BRIGADE NASIONAL, dan bersedia patuh pada
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan DPP, DPD, DPC BRIGADE
NASIONAL.

Pasal 2
Anggota Kehormatan

(1) Setiap calon Anggota Kehormatan diusulkan oleh Dewan Pimpinan BRIGADE NASIONAL
kepada DPP BRIGADE NASIONAL.

(2) Kriteria calon Anggota Kehormatan yaitu:
a. memiliki pemikiran dan semangat seasas dan seinspirasi;
b. tidak sebagai anggota organisasi sejenis lainnya;
c. memberikan kontribusi yang berguna bagi kemajuan dan perjuangan BRIGADE
NASIONAL, baik berupa Materi dan/atau Pemikiran, Saran; dan
d. berperan penting ikut mewujudkan program-program strategis BRIGADE NASIONAL.

(3) Penetapan anggota Kehormatan melalui keputusan DPP BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 3
Anggota Pendiri

(1) Anggota Pendiri adalah mereka yang berjuang, berinisiatif serta bertindak nyata dalam
pemikiran dan semangat dalam proses berdirinya oraganisasi BRIGADE NASIONAL.

(2) Anggota Pendiri selanjutnya disebut sebagai Dewan Pendiri BRIGADE NASIONAL.
(3) Posisi sebagai Dewan Pendiri adalah bersifat tetap, mengikat dan tanpa batasan waktu.
(4) Anggota Dewan Pendiri dapat:

a. menjadi Pimpinan dan Pengurus DPP BRIGADE NASIONAL yang ditunjuk dan disetujui
bersama;

b. dan/atau dipilih selanjutnya dalam rapat-rapat Dewan Pendiri; dan
c. dipilih dan/atau ditunjuk dalam keputusan Musyawarah Nasional BRIGADE

NASIONAL.
(5) Dewan Pendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkomunikasi dan berdiskusi

dengan Dewan Penasehat, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum
dalam forum rapat-rapat atau pertemuan resmi yang diatur oleh pimpinan Dewan
Penasehat, Pimpinan Dewan Pendiri, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara
Umum.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 4
Anggota Penasehat

(1) Anggota Penasehat adalah mereka yang ditunjuk dan/atau diminta kesediannya oleh
Dewan Pendiri BRIGADE NASIONAL untuk menjadi penasehat BRIGADE NASIONAL.

(2) Anggota Penasehat selanjutnya disebut sebagai Dewan Penasehat BRIGADE NASIONAL.
(3) Anggota Dewan Penasehat bukan menjadi anggota, pendiri dan/atau penasehat

organisasi sejenis.
(4) Posisi sebagai Dewan Penasehat adalah bersifat tanpa mengikat dan tanpa batasan

waktu, kecuali:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia; dan
c. dinyatakan tidak lagi menjadi Penasehat BRIGADE NASIONAL, dalam keputusan

Musyawarah Nasional BRIGADE NASIONAL.
(5) Dewan Penasehat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkomunikasi dan berdiskusi

dengan Dewan Pendiri, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum dalam
forum rapat-rapat atau pertemuan resmi yang diatur oleh pimpinan Dewan Penasehat,
Pimpinan Dewan Pendiri, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
(6) Dewan Penasehat dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan nasehat, arahan
dan hal-hal yang sifatnya untuk kemajuan BRIGADE NASIONAL, tidak dapat membuat
keputusan apapun kecuali setelah adanya rapat seperti disebutkan ayat (5) diatas dan
dinyatakan dalam surat perintah, surat keputusan yang dikeluakan oleh DPP BRIGADE
NASIONAL dan ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 5
Anggota Pengurus

(1) Anggota Pengurus adalah mereka yang ditunjuk oleh Dewan Pendiri BRIGADE NASIONAL
untuk menjadi pimpinan dan/atau pengurus BRIGADE NASIONAL di tingkat DPP BRIGADE
NASIONAL.

(2) Pimpinan dan pengurus melaksanakan tugasnya untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
(3) Pimpinan dan pengurus DPP BRIGADE NASIONAL yang dipilih dalam Rapat Dewan

Pendiri, yang dilaksanakan secara musyafarah untuk mencapai mufakat.
(4) Dan Selanjutnya Pimpinan dan pengurus DPP BRIGADE NASIONAL dipilih dalam

Musyawarah Nasional, yang dilaksanakan secara musyafarah untuk mencapai mufakat.
(5) Pimpinan dan pengurus DPD BRIGADE NASIONAL yang dipilih dalam Rapat, yang

dilaksanakan secara musyafarah untuk mencapai mufakat.
(6) Dan Selanjutnya Pimpinan dan pengurus DPD BRIGADE NASIONAL dipilih dalam

Musyawarah Daerah, yang dilaksanakan secara musyafarah untuk mencapai mufakat.
(7) Pimpinan dan pengurus DPC BRIGADE NASIONAL yang dipilih dalam Rapat DPC BRIGADE

NASIONAL, yang dilaksanakan secara musyafarah untuk mencapai mufakat.
(8) Dan Selanjutnya Pimpinan dan pengurus DPC BRIGADE NASIONAL dipilih dalam

Musyawarah Cabang, yang dilaksanakan secara musyafarah untuk mencapai mufakat.

BAGIAN KEDUA
PENEGAKAN DISIPLIN BRIGADE NASIONAL

Pasal 6

(1) Dewan Pimpinan BRIGADE NASIONAL pada setiap tingkatannya dapat membentuk
Dewan Kehormatam BRIGADE NASIONAL yang bertugas menjaga kewibawaan,
menegakkan citra BRIGADE NASIONAL dan disiplin Anggota BRIGADE NASIONAL.

(2) Dewan Kehormatan BRIGADE NASIONAL bersifat ad hoc dan dipilih oleh Ketua, Sekretaris
dan Bendahara di setiap tingkatannya.

(3) Untuk menetapkan mekanisme organisasi menjaga kewibawan dan citra BRIGADE
NASIONAL maka disusun ketentuan tentang Displin BRIGADE NASIONAL yang wajib
ditaati oleh setiap ANGGOTA BRIGADE NASIONAL.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Disiplin BRIGADE NASIONAL dan penegakan disiplin
BRIGADE NASIONAL diatur dalam Peraturan BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAGIAN KETIGA
PENETAPAN SANKSI

Pasal 7

(1) Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin BRIGADE NASIONAL,
melanggar larangan, dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam
Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BRIGADE NASIONAL, diberikan secara
tertulis yang didalamnya termuat nama, jabatan dan jenis pelanggaran yang
bersangkutan serta janka waktu berlakunya sanksi.

(2) Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pimpinan BRIGADE
NASIONAL melalui rapat pleno BRIGADE NASIONAL.

(3) Penetapan sanksi berupa pembebas-tugasan fungsionaris BRIGADE NASIONAL dari
jabatan BRIGADE NASIONAL diusulkan oleh Dewan Pimpinan BRIGADE NASIONAL di
tingkatannya atau setingkat lebih tinggi melalui rapat pleno BRIGADE NASIONAL untuk
mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan BRIGADE NASIONAL yang menerbitkan
surat keputusan pengesahan kepengurusan.

(4) Penetapan sanksi berupa pemberhenian sementara atau skorsing dari keanggotaan
BRIGADE NASIONAL diusulkan, untuk dioleh Dewan Pimpinan BRIGADE NASIONAL
melalui rapat pleno BRIGADE NASIONAL untuk mendapatkan persetujuan dari DPP
BRIGADE NASIONAL.

(5) Sanksi Pemecatan dilakukan oleh DPP BRIGADE NASIONAL atas usulan Dewn Pimpinan
BRIGADE NASIONAL, kecuali bagi anggoat yang bertugas di tingkat Pusat dilakukan oleh
DPP BRIGADE NASIONAL.

(6) DPP BRIGADE NASIONAL menetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi dari
Dewan Kehormatan BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAGIAN KEEMPAT
MEKANISME REHABILITASI

Pasal 8

(1) Anggota BRIGADE NASIONAL yang dikenakan sanksi pembebas-tugasan atau
pemberhentian sementara dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.

(2) Surat permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
DPC BRIGADE NASIONAL dan DPD BRIGADE NASIONAL untuk diteruskan guna
mendapatkan penetapan oleh DPP BRIGADE NASIONAL.

(3) Penetapan dari DPP BRIGADE NASIONAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dalam Rapat Pleno DPP BRIGADE NASIONAL berdasarkan rekomendasi dari Dewan
Kehormatan BRIGADE NASIONAL.

BAB II
ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA
KOMPOSISI PIMPINAN DAN PENGURUS BRIGADE NASIONAL

Pasal 9

(1) Komposisi DPP BRIGADE NASIONAL ditetapkan oleh Ketua Umum BRIGADE NASIONAL
setelah disepakati bersama oleh Dewan Pendiri atau Musyawarah Nasional.

(2) Komposisi Pimpinan dan Pengurus BRIGADE NASIONAL, berdasarkan jenjangnya adalah
sebagai berikut:
a. DPP BRIGADE NASIONAL berjumlah sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) orang dan
sebanyak-banyaknya 19 (Sembilan belas) orang.
b. DPD BRIGADE NASIONAL berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan
sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
c. DPC BRIGADE NASIONAL berjumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan
sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
d. DPLN BRIGADE NASIONAL berjumlah sekurang-kurangnya 7 (lima) orang dan
sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.
e. PPLN BRIGADE NASIONAL berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan
sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAGIAN KEDUA
DPP BRIGADE NASIONAL

Paragraf Pertama
Ketua Umum

Pasal 10

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum bertugas, bertanggung-jawab dan
berwenang serta mempunyai Hak Prerogatif untuk:

a. mengambil sikap yang diperlukan atas nama BRIGADE NASIONAL apabila organisasi
dalam keadaan terancam kewibawaannya dan/atau eksistensinya;

b. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan organisasi dan
semangat BRIGADE NASIONAL;

c. mengajukan calon Ketua Umum BRIGADE NASIONAL pada Musyawarah BRIGADE
NASIONAL; dan

d. merubah struktur dan mengganti personalia DPP BRIGADE NASIONAL sesuai
kebutuhan dan tantangan baru yang dihadapi BRIGADE NASIONAL.

Posisi Ketua Umum adalah hanya pada DPP BRIGADE NASIONAL dan pada tingkatan DPD dan
DPC disebut Ketua.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Paragraf Kedua
Pasal 11

Wakil-Wakil Ketua Umum

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua
Umum Bidang Eksternal dan Internal yang mempunyai tugas dan fungsi masing -masing, dan
setiap Wakil Ketua bertanggung-jawab pada bidang yang menjadi tugasnya masing-masing.

Wakil Ketua Umum Bidang Eksternal membawahi Bidang-Bidang sebagai berikut:
1. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi;
2. Ketua Bidang Perempuan dan Anak;
3. Ketua Bidang Kerohanian;
4. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan UMKM;
5. Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga;
6. Ketua Bidang Seni dan Budaya; dan
7. Ketua Bidang Kampanye.

Wakil Ketua Umum Bidang Internal membawahi Bidang-Bidang sebagai berikut:
1. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan;
2. Ketua Bidang Media dan Media Sosial; dan
3. Ketua Bidang Humas.

Wakil Ketua Umum Bidang Toleransi dan Kerohanian membawahi Bidang sebagai berikut:
1. Ketua Bidang Kerohanian.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12
Ketua-Ketua Bidang

Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Wakil-Wakil Ketua Umum Bidang Eksternal dan
Internal dibantu oleh Ketua-Ketua Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing,
dan setiap ketua bidang bertanggung-jawab pada bidang yang menjadi tugasnya masing-
masing.
Ketua-Ketua Bidang secara rutin mengadakan rapat bidangnya masing-masing dihadiri dan
dipimpim oleh Wakil-Wakil Ketua Umum sesuai bidangnya masing-masing, dan akan
dilaporkan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada rapat rutin, sebagai bahan
pengambilan keputusan dan/atau sikap BRIGADE NASIONAL terhadap situasi internal maupun
eksternal yang harus disikapi oleh Ketua Umum BRIGADE NASIONAL.

Rapat rutin bidang-bidang diadakan secara berkala dengan waktu yang disepakati dan/atau
ditentukan oleh bidang masing-masing, setiap minggu atau dua mingguan.

Pasal 13
BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI

(1) Bidang Hukum dan Advokasi, yang melakukan bantuan hukum dan advokasi kepada
masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dan berdampak pada tujuan perjuangan
BRIGADE NASIONAL.

(2) Ketua Hukum dan Advokasi mengadakan rapat koordinasi dengan para anggotanya
secara berkala seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin akhir pekan
dengan pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, melakukan penyuluhan Perempuan dan Anak
seperti berikut:
a. Kekerasan Rumah Tangga, bekerja-sama dengan bidang hukum dan Advokasi;
b. Kesehatan Keluarga;
c. Bantuan Penyelesaian masalah BPJS/KIS; dan
d. Bantuan Penyelesaian masalah pendidikan.

(2) Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mengadakan rapat koordinasi dengan
para anggotanya secara berkala seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat
rutin akhir pekan dengan pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

Pasal 15
BIDANG KEROHANIAN

(1) Bidang Kerohanian Bidang Kerohanian melaksanakan kegiatan yang meliputi:
a. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama-agama yang ada di Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan
b. Pembekalan dan pendidikan mengenai Keagamaan.

(2) Ketua Bidang Kerohanian mengadakan rapat koordinasi dengan para anggotanya secara
berkala seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin akhir pekan dengan
pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 16
BIDANG EKONOMI KREATIF DAN UMK

(1) Bidang Ekonomi Kreatif dan UMK, melakukan kegiatan yang mendorong usaha kreatif
dan Usaha Mikro Kecil kepada rakyat;

(2) Membantu usaha-usaha kreatifitas ibu rumah tangga dan remaja putus sekolah.
(3) Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan UMK mengadakan rapat koordinasi dengan para

anggotanya secara berkala seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin
akhir pekan dengan pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

Pasal 17
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA

(1) Bidang Pemuda dan Olah Raga melaksanakan kegiatan yang meliputi bidang-bidang yang
berkaitan dengan olahraga dan/atau kesehatan jasmani.

(2) Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga mengadakan rapat koordinasi dengan para
anggotanya secara berkala seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin
akhir pekan dengan pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

Pasal 18
BIDANG SENI DAN BUDAYA

(1) Bidang Seni dan Budaya melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan-kegiatan seni dn
budaya yang berbasis kearifan lokal.

(2) Ketua Seni dan Budaya mengadakan rapat koordinasi dengan para anggotanya secara
berkala seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin akhir pekan dengan
pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19
BIDANG KAMPANYE

(1) Bidang Kampanye melaksanakan kegiatan yang meliputi aktifitas kampanye secara massif
dan persuasive, baik secara kelompok maupun perseorangan.

(2) Ketua Bidang Kampanye mengadakan rapat koordinasi dengan para anggotanya secara
berkala seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin akhir pekan dengan
pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

Pasal 20
BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

(1) Bidang Organisasi dan Keanggotaan melakukan kegiatan penataan dan pengembangan
organisasi.

(2) Menbuat sistem database seluruh anggota BRIGADE NASIONAL.
(3) Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan mengadakan rapat koordinasi dengan para

anggotanya secara berkala seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin
akhir pekan dengan pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

Pasal 21
BIDANG MEDIA ONLINE

(1) Bidang Media Online melaksanakan kegiatan yang meliputi bidang-bidang yang berkaitan
dengan pengumpulan, pembuatan informasi baik berupa narasi maupun gambar/video
sesuai keperluan BRIGADE NASIONAL.

(2) Bidang Media Online membuat dan memelihara semua media sosial yang dipergunakan
oleh BRIGADE NASIONAL dalam mencapai tujuannya.

(3) Ketua Bidang Media Sosial mengadakan rapat koordinasi dengan para anggotanya secara
berkala seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin akhir pekan dengan
pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22
BIDANG HUMAS

(1) Bidang Humas melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan kehumasan, baik dengan
media cetak dan/atau kaca.

(2) Ketua Humas mengadakan rapat koordinasi dengan para anggotanya secara berkala
seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin akhir pekan dengan
pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL
.
Pasal 23
BIDANG KEROHANIAN

(1) Bidang Kerohanian melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang kerohanian
dari berbagai agama-agama yang diakui secara hukum di Indonesia.

(2) Ketua Rohanian mengadakan rapat koordinasi dengan para anggotanya secara berkala
seperti diatur pada Pasal (12), sebelum dilakukan rapat rutin akhir pekan dengan
pimpinan DPP BRIGADE NASIONAL.

Paragraf Ketiga
Sekretaris Jenderal

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan kepemimpinannya, Ketua Umum dibantu oleh seorang Sekretaris
Jenderal, yang bertugas:
a. Mendampingi Ketua Umum;
b. Menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan BRIGADE NASIONAL;
c. Menyampaikan sikap, pandangan dan langkah-langkah untuk menjaga eksistensi
BRIGADE NASIONAL ke depannya, atas seijin Ketua Umum; dan
d. Merespon tantangan, pertanyaan dan situasi terkini berkaitan dengan langkah-
langkah BRIGADE NASIONAL ke depannya.

(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil-wakil Sekretaris Jenderal yang membidangi:
a. Bidang Internal, melakukan fungsi dan tugasnya berkaitan dengan internal BRIGADE
NASIONAL;
b. Bidang Eksternal, melakukan fungsi dan tugasnya berkaitan dengan eksternal BRIGADE
NASIONAL, seperti dimaksud pada pasal (11), (12), (13) dan (14) diatas.

(3) Posisi Sekretaris Jenderal adalah hanya pada DPP BRIGADE NASIONAL dan pada tingkatan
DPD dan DPC disebut Sekretaris DPD dan DPC.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Paragraf Keempat
Bendahara Umum

Pasal 25

(1) Dewan Pimpinan BRIGADE NASIONAL menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Organisasi untuk setiap tahun berjalan, yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember setiap tahunnya.

(2) Kinerja pengelolaan keuangan dan harta kekayaan BRIGADE NASIONAL menjadi bahan
evaluasi kinerja pengurus BRIGADE NASIONAL pada setiap tingkatannya.

Pasal 26

Bendahara BRIGADE NASIONAL bertangung-jawab mengelola keuangan dan kekayaan
BRIGADE NASIONAL yang disampaikan setiap tahun dalam Rapat Kerja BRIGADE NASIONAL di
tingkatannya atau apabila diminta oleh Ketua Dewan Pengurus di tingkatannya.

Pada tingkatan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pendiri dapat meminta Bendahara Umum
untuk menyampaikan laporan keuangan dan Kekayaan BRIGADE NASIONAL dalam rapat
khusus, apabila dirasakan ada hal-hal yang menyimpang.

Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara Umum, yang bertugas mengelola keuangan
untuk keperluan sebagai berikut:
a. Biaya yang ditimbulkan karena adanya operasional kesekretariatan BRIGADE NASIONAL;
b. Biaya yang ditimbulkan karena penugasan pengurus BRIGADE NASIONAL ke suatu tempat

pertemuan dan/atau kunjungan tugas ke tingkatan di bawahnya; dan
c. Biaya yang ditimbulkan karena adanya kegiatan dan program-program kerja bidang-

bidang.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB III
RAPAT-RAPAT BRIGADE NASIONAL

Paragraf Pertama
Rapat Tingkat Pusat

Pasal 27
Musyawarah Nasional

(1) Musyawarah Nasional dianggap sah jika dihadiri oleh utusan DPC BRIGADE NASIONAL
dan utusan DPD BRIGADE NASIONAL yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua pertiga
dari jumalah utusan DPC BRIGADE NASIONAL dan dua pertiga jumlah utusan DPD
BRIGADE NASIONAL.

(2) Setiap utusan Musyawarah Nasional mempunyai hak bicara.
(3) Utusan Musyawarah Nasional yang mempunyai hak suara dalam Munas adalah utusan

DPC BRIGADE NASIONAL dan DPD BRIGADE NASIONAL, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Satu (1) DPC BRIGADE NASIONAL mempunyai 1 (satu) hak suara; dan
b. Satu (1) DPD BRIGADE NASIONAL mempunyai 1 (satu) hak suara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah utusan dari DPC BRIGADE NASIONAL dan utusan
dari DPD BRIGADE NASIONAL dalam Munas diatur dalam Peraturan BRIGADE NASIONAL.

Pasal 28

(1) Musyawah Nasional dihadiri oleh Utusan, Peninjau, Dewan Pendiri, Dewan Penasehat
dan Undangan yang ditentukan oleh DPP BRIGADE NASIONAL.

(2) Musyawarah Nasional dan/atau Musaywarah Nasional luar Biasa diselenggarakan oleh
DPP BRIGADE NASIONAL.

(3) Sidang Munas dipimpin oleh DPP BRIGADE NASIONAL samapai terpilihnya Pimpinan
Munas yang dipilih oleh Utusan Musyawarah Nasonal.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29
Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan:
(1) Atas permintaan lebih dari tiga perempat jumlah DPC BRIGADE NASIONAL yang

diputuskan dalam Rapat DPC BRIGADE NASIONAL dan lebih dari tiga perempat jumlah
DPD BRIGADE NASIONAL yang diputuskan dalam Rapat DPD BRIGADE NASIONAL atas
persetujuan Ketua Umum BRIGADE NASIONAL; atau
(2) Atas usul Ketua Umum BRIGADE NASIONAL dengan persetujun lebih dari setengah
jumlah DPC BRIGADE NASIONAL yang diputuskan dalam Rapat DPC BRIGADE NASIONAL
dan lebih dari setengah jumlah DPD BRIGADE NASIONAL yang diputuskan dalam Rapat
DPD BRIGADE NASIONAL.

Pasal 30
Rapat DPP BRIGADE NASIONAL

(1) Rapat DPP BRIGADE NASIONAL terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Bidang.
(2) Rapat Pleno DPP BRIGADE NASIONAL diadakan untuk membahas hasil Rapat Pengurus

Internal BRIGADE NASIONAL, Rapat Pengurus Bidang-Bidang yang dihadiri oleh Ketua
Umum, Ketua-Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jederal,
Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara Umum.
(3) Rapat Pleno DPP BRIGADE NASIONAL diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap
bulan.
(4) Rapat-Rapat Bidang dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait dan
Wakil Bendahara terkait.
(5) Rapat-Rapat Bidang BRIGADE NASIONAL diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu
sekali.

P

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 31
Rapat-Rapat Bidang

Rapat-Rapat Bidang adalah:
(1) Dilakukan oleh setiap bidang, yang dilakukan sedikit-dikitnya 2 (dua) minggu sekali;
(2) Rapat yang dipimpin oleh Ketua Bidang, sebagai bahan evaluasi progress setiap rencana

kerja bidang; dan
(3) Selanjutnya Rapat Bidang ini menjadi bahan Rapat DPP BRIGADE NASIONAL seperti yang

dimaksud pada pasal (21) diatas.

Pasal 32
Rapat Kerja Nasional

(1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh DPP BRIGADE NASIONAL, DPD BRIGADE NASIONAL dan
undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPP BRIGADE NASIONAL dilaksanakan sekurang -
kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(2) Rapat Kerja Nasional berfungsi melakukan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi organisasi
untuk:
a. Menerima laporan dan masukan dari DPD BRIGADE NASIONAL sesuai dengan
pelaksanaan tugas di wilayahnya; dan
b. Menyampaikan keputusan, instruksi dan kebijakan BRIGADE NASIONAL berdasarkan
masukan, laporan dari Ketua DPD BRIGADE NASIONAL selaras dinamika situasi sosial
politik.