PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN BLUD Bagian Keuangan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso
Salah satu tahapan dalam pelaksanaan tugas Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah proses penganggaran. Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) harus dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Salah satu tahapan penyusunan RBA adalah menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kebutuhan anggaran dari setiap unit dan instalasi atau rencana kebutuhan anggaran yang disusun oleh para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada masingmasing bagian/bidang. Dengan adanya Buku Panduan Penyusunan Anggaran Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan petunjuk dalam proses penyusunan rencana kebutuhan anggaran yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dapat berjalan lebih optimal. PENDAHULUAN
1 4 8 34 41 9 15 24 26 35 40 Daftar Isi Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah Tugas dan Wewenang 01 02 Gambaran Umum 03 04 Mekanisme Pengajuan Anggaran Kegiatan BLUD Kodefikasi Rekening Penyusunan Anggaran Sesuai BAS 05 Struktur Anggaran BLUD Penyusunan RBA Proses Konversi RBA menjadi RKASKPD Proses Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA Format Pengajuan Usulan Anggaran Kegiatan BLUD Proses Pengajuan Usulan Anggaran Kegiatan BLUD a. b. c. d. a. b.
Reformasi keuangan negara yang telah dimulai tahun 2003 mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari pendekatan tradisional menjadi penganggaran dengan pendekatan yang berbasis kinerja. Pergeseran sistem penganggaran tersebut bertujuan agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output dan jika memungkinkan sampai dengan outcome. Perubahan ini sangat penting karena kebutuhan pelayanan public memerlukan dana yang makin tinggi di sisi lain sumber daya pemerintah terbatas. Untuk mengatasi hal ini pemerintah modern di berbagai negara membuat terobosan dengan mewirausahakan pemerintah (enterprising the government) sebagai transformasi paradigma baru untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah 1 Beberapa keistimewaan yang mendorong banyak unit kerja SKPD terutama di bidang Kesehatan agar menerapkan BLUD adalah sebagai berikut: GAMBARAN UMUM Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di Lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. BLU yang terdapat di Pemda disebut Badan Layanan Umum Daerah (disingkat BLUD) Dengan diaturnya pembentukan BLU di daerah yang disebut BLUD, diharapkan pelayanan penyediaan barang/jasa public yang dilakukan pemda kepada masyarakat menjadi lebih baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan definisi BLUD sebagai berikut: “Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.”
a. Pengelolaan pendapatan dan biaya b. Pengelolaan kas c. Pengelolaan utang d. Pengelolaan piutang e. Pengelolaan investasi f. Pengadaan barang dan/atau jasa g. Pengelolaan barang h. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban i. Pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran j. Kerjasama dengan pihak lain k. Pengelolaan dana secara langsung l. Perumusan standar, kebijakan, system, dan prosedur pengelolaan keuangan 2. Keistimewaan khusus Adanya hak istimewa yang diberikan kepada BLUD disebabkan karena adanya tuntutan khusus yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari BLUD. Oleh karena itu, prasyarat unit kerja SKPD untuk menerapkan BLUD harus dilakukan secara selektif dan objektif. Layak tidaknya unit kerja SKPD menerapkan BLUD wajib terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai. 3. Pengawasan yang lebih baik dari otoritas yang bersangkutan Keberadaan BLUD juga harus dikendalikan dalam bentuk perjanjian kerja antara kepala daerah dengan pemimpin BLUD. Kepala Daerah bertanggungjawab atas kebijakan layanan dan pemimpin BLUD bertanggungjawab untuk menyajikan hasil layanan. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan BLUD diharapkan tidak sekedar perubahan format belaka, yaitu mengejar remunerasi, fleksibilitas, menghindari peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa, akan tetapi yang benar adalah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan sejalan dengan salah satu spirit BLUD yang dikelola berdasarkan “praktik-praktik bisnis yang sehat” Dalam pengelolaan keuangan, BLUD banyak diberikan fleksibilitas dibandingkan unit kerja SKPD pada umumnya antara lain berupa: 1. Fleksibilitas 2
Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin (sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan), Pejabat Keuangan (Sebagai Penanggungjawab Keuangan) dan Pejabat Teknis (sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya). Pemberian layanan umum tersebut diharapkan mengena pada sasaran sesuai ruang lingkup layanan yang dilakukan BLUD. Pengelolaan BLUD juga harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: Kepala Daerah bertanggungjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. 1. Kepala Daerah menjadi penanggungjawab utama dan tertinggi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelayanan umum Pemda yang secara teknis dilaksanakan oleh BLUD. Oleh karena itu kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum oleh BLUD dilaksanakan dengan landasan Peraturan Kepala Daerah. 2. Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama aspek manfaat yang dihasilkan. 3. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemda BLUD merupakan entitas yang terpisah dari Pemda karena merupakan unit kerja dari satuan kerja perangkat daerah. BLUD merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berbeda dengan unit dan satuan kerja perangkat daerah yang lain karena mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya 4. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. BLUD merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, berbeda dengan BUMD yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Implikasinya baik anggaran maupun laporan keuangan BLUD harus digabungkan dengan anggaran dan laporan keuangan Pemda. 3
Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas; Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; Menyusun RENSTRA; Menyiapkan RBA; Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan; Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangannya. TUGAS DAN WEWENANG A. Pejabat Pengelola BLUD Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis. Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Berikut penjelasannya: 1. Pemimpin Selain melaksanakan tugas, pemimpin mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan. Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, dan pemimpin bertanggungjawab kepada Kepala Daerah 4
Selain melaksanakan tugas, pejabat keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggungjwab keuangan. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Keuangan bertanggungjawab kepada Pemimpin. 2. Pejabat Keuangan Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan; Mengoordinasikan penyusunan RBA; Menyiapkan DPA; Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; Menyelenggarakan pengelolaan kas; Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi; Menyusun kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;dan Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Pejabat keuangan mempunyai tugas: 3) Pejabat Teknis Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Pejabat teknis mempunyai tugas: Selain melaksanakan tugas, Pejabat Teknis mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya. Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin. 5
Pengamanan harta kekayaan; Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; Menciptakan efisiensi produktivitas; Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan "Praktek Bisnis Yang Sehat". B. Pembina dan Pengawas BLUD 1. Pembina BLUD Pembina BLUD terdiri dari: a. Pembina Teknis Pembina teknis yaitu kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan b. Pembina Keuangan Pembina keuangan yaitu PPKD 2. Pengawas BLUD a. Satuan Pengawas Internal (SPI) SPI yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin, dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat. Tugas SPI, membantu manajemen untuk: b. Dewan pengawas Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Kepala Daerah. Pembentukan Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir. Dewan Pengawas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. 6
Dewan Pengawas memiliki tugas: Memantau perkembangan kegiatan BLUD; Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah mengenai: RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola, tanpa memengaruhi pengesahan RBA; Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD;dan Kinerja BLUD. 1. 2. 3. 7 7
Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah Struktur Anggaran BLUD Proses Penyusunan RBA Proses Konversi RBA menjadi RKA Proses Pengajuan, Penetapan, Perubahan RBA 1. 2. 3. 4. 8
Pendapatan BLUD A. Struktur Anggaran BLUD Berdasarkan Pasal 50 s.d 57 Permendagri 79 Tahun 2018, struktur anggaran BLUD terbagi menjadi 3 (tiga) bagian pos akun besar yaitu: Pendapatan BLUD, Belanja BLUD, dan Pembiayaan BLUD. Ketiga pos akun besar tersebut dijelaskan sebagai berikut 1. Pendapatan BLUD a. Jasa Layanan b. Hibah c. Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain d. APBD e. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah, meliputi: Jasa giro Pendapatan bunga Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Investasi; dan Pengembangan usaha Pendapatan BLUD bersumber dari: Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran/ BLUD sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), kecuali yang berasal dari Hibah terikat. Pendapatan BLUD masuk melalui Rekening Umum Kas BLUD untuk dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya. Adapun pihak yang memegang rekening Kas BLUD adalah Pejabat Keuangan. 9
Pendapatan BLUD Jasa Layanan Hibah Hasil Kerjasama dengan pihak Lain Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah Kelompok : PAD Jenis: Lain-lain PAD yang Sah Obyek : Pendapatan BLUD Rincian Obyek: Pendapatan BLUD Sub Rincian Obyek: Pendapatan BLUD Penganggaran berdasarkan struktur anggaran pendapatan BLUD tersebut diatas digunakan untuk penyusunan RBA dan kemudian dimasukan juga di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut RKA-SKPD) untuk kepentingan penyusunan RKA pada SKPD sebagaimana dijelaskan dalam diagram berikut: Bukan Retribusi Daerah Diagram 1. Penganggaran Pendapatan BLUD pada APBD 2. Belanja BLUD Komponen anggaran Belanja BLUD yang akan dimasukan dalam RBA terdiri atas: a. Belanja Operasi Belanja Operasi mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain. b. Belanja Modal Belanja Modal mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. 10
Bukan Retribusi Daerah Belanja BLUD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Lain Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Aset lainnya a. Belanja Operasi: b. Belanja Modal: Komponen Belanja BLUD terdiri dari: Belanja BLUD pada RBA kemudian diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA-SKPD pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, 1 (satu) Sub Kegiatan dan Jenis Belanja. Namun tidak sampai pada Objek dan Rincian Objek, mengikuti Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berubah menjadi Belanja Operasi dan Belannja Modal, sebagaimana dijelaskan dalam diagram dibawah ini: 11
12 Diagram 2. Penganggaran Belanja BLUD pada APBD
Pembiayaan BLUD 3. Pembiayaan BLUD Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen Pembiayaan BLUD terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan: SiLPA Tahun Sebelumnya Divestasi Penerimaan Utang/ jaminan Jangka Panjang Pengeluaran Pembiayaan: Investasi Pembayaran Pokok Utang a. Penerimaan Pembiayaan 1) SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya adalah rencana penggunaan saldo kas BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapay pada rekening kas BLUD, baik yang ada di Bank maupun tunai. Berdasarkan pasal 95 Permendagri 79/2018 menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan historis tahun -tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenaan 13
Divestasi adalah rencana penarikan dana karena BLUD menarik investasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. 2) Divestasi 3) Penerimaan utang/ pinjaman Penerimaan utang/ pinjaman adalah rencana penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/ pinjaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 87 sampai dengan pasal 89 Permendagri 79/2018, penerimaan utang/pinjaman dalam BLUD dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek dan utang/pinjaman jangka Panjang. b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Investasi Investasi adalah rencana pengeluaran Dana BLUD untuk melakukan atau menempatkan investasi jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Investasi untuk dana BLUD juga dapat dilakukan dalam bentuk investasi non permanen dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, baik yang berasal dari SiLPA berupa Kas BLUD maupun yang berasal dari dana kelolaan. 2) Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman Pembayaran Utang/Pinjaman adalah rencana pengeluaran dana untuk membayar atau melunasi atau melakukan cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan pasal 87 s.d pasal 89 Permendagri 79/2018, pembayaran pokok utang/ pinjaman dalam BLUD adalah Utang/Pinjaman Jangka Pendek dan Utang/Pinjaman Jangka Panjang. 14
Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. Jika BLUD belum Menyusun standar satuan harga, BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah. Apabila pemerintah daerah telah menetapkan standar satuan harga dengan keputusan Kepala Daerah maka BLUD dapat mengikuti ketetapan tersebut. Akan tetapi jika BLUD belum menetapkan maka harus Menyusun standar harga yang digunakan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Pasal 58 s.d Pasal 64 Permendagri 79/2018 menjelaskan BLUD Menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD dan evaluasi kinerja pelaksanaan BLUD sebelumnya. RBA disusun berdasarkan : Anggaran berbasis kinerja merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien. • Standar Satuan Harga B. PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) Kebutuhan Belanja dan Kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain dan/atau usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya. • Anggaran Berbasis Kinerja • Kebutuhan Belanja dan Kemampuan Pendapatan 15
1. Proses Penyusunan RBA Proses Penyusunan RBA ini tidak akan terlepas dari proses pengajuan RKA-SKPD menjadi RAPBD. Penyusunan RBA disusun berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD. Berdasarkan SE tersebut, nantinya akan disusun RBA yang menujukkan proyeksi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD, sebagai berikut : Penerbitan SE Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD Berdasarkan SE Kepala Daerah, maka dilakukan penyusunan RKA SKPD dan juga bersamaan dengan Penyusunan RBA dengan menunjukkan proyeksi dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD setelah menampung masukan dari Dewan Pengawas Penyusunan RBA sebagai bagian dari Bahan Penyusunan RKA SKPD RKA SKPD beserta RBA yang telah disusun disampaikan ke PPKD sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Disampaikan ke TAPD yang kemudian akan ditelaah. Hasil telaah TAPD kemudian sebagai perbaikan dari RBA (jika ada) RBA yang telah disepakati kemudian menjadi DBA dan setelah DBA selanjutnya menyusun anggaran KAS BLUD Paling lambat minggu III bulan Agustus Paling lambat minggu I s.d minggu II bulan September Paling lambat akhir Desember (31 Desember) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 16
Dalam penyusunan RBA tersebut terdapat dokumen RBA yang perlu dipersiapkan, Dokumen RBA BLUD meliputi : Ringkasan Pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang terdiri dari ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang terdiri dari rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perkiraan Harga, yang merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan. Besaran persentase ambang batas, yang merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan. Perkiraan maju atau forward estimate, yang merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Standar pelayanan minimal BLUD. a. b. c. d. e. f. 17
Belanja Proses Penyusunan Rincian dan Ringkasan RBA 2. Dokumen RBA terdiri dari ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan dokumen rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disusun melalui suatu tahapan. Tahapan pertama adalah secara berturut menyusun Dokumen Rincian Anggaran Pendapatan BLUD, Dokumen Rincian Anggaran Belanja BLUD, dan Dokumen Rincian Anggaran Pembiayaan BLUD. Khusus untuk dokumen rincian anggaran belanja BLUD, dapat disusun berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan BLUD (RBA per Kegiatan) dan/atau Rincian Rencana Kebutuhan per Unit (RKU). Untuk RKU hanya dapat disusun untuk kebutuhan belanja dari dana BLUD. Pada Dokumen Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan BLUD (RBA per Kegiatan) ini diterapkan anggaran berbasis kinerja dan standar satuan harga sebagaimana yang diminta dalam Permendagri 79/2018. Penerapan anggaran berbasis kinerja diterapkan pada penentuan output yang akan diperoleh pada setiap item belanja yang dianggarkan pada setiap Dokumen Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan BLUD. Adapun pada penganggaran Penggunaan SiLPA Tahun Lalu di RBA khususnya pada format Dokumen Rincian Anggaran Penerimaan Pembiayaan BLUD, harus dianggarakan agar dapat digunakan sejak awal tahun anggaran berkenaan. Permasalahan yang biasanya terjadi adalah belum diketahuinya realisasi SiLPA Tahun Lalu tersebut pada saat penyusunan RBA yang biasanya dilakukan pada tahun n-1. Dengan demikian BLUD harus dapat memperkirakan/ melakukan proyeksi anggaran Penggunaan SiLPA Tahun Lalu. 18
RBA Pendapatan BLUD RBA Belanja BLUD RBA Pembiayaaan BLUD RBA per Kegiatan / Unit BLUD Rincian RBA BLUD Ringkasan RBA BLUD Dokumen ringkasan anggaran pendapatan BLUD, Dokumen ringkasan anggaran Belanja BLUD, dan Dokumen Ringkasan Anggaran Pembiayaan BLUD, kemudian direkap menjadi Ringkasan RBA (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan). Berdasarkan dokumen Ringkasan RBA (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) kemudian direkap menjadi Rincian RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Untuk lebih memudahkan pemahaman tahapan penyusunan dokumen RBA tersebut diatas, dapat dilihat dari diagram dibawah ini: Diagram 3. Tahapan Proses Penyusunan RBA 19
Tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan 3. Penyusunan Perkiraan Harga BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan dalam bentuk tarif. Tarif layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD untuk menghasilkan barang/jasa layanan. Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan per unit layanan atau hasil per investasi dana. Penetapan tarif layanan berupa : a. Tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan Tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/ jasa layanan; dan/atau b. c. Tarif layanan, ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek: 1. Kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD. 2. Daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan BLUD, berdasarakan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang Asas Keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/ pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat;dan 3. 4. Kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu bersaing dan menjaga praktik bisnis yang sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain 20
4. Besaran Persentase Ambang Batas Ambang batas merupakan besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Dengan kata lain ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas, BLUD terlebih dahulu meminta persetujuan Kepala Daerah. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD. Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dan DPA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (flexible budget). Flexibel budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi: Dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas; Kecenderungan/ tren selisih anggaran BLUD selain dari pendapatan APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya Kecenderungan/ tren selisih pendapatan BLUD selain pendapatan APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan; Ditetapkan dalam RBA dan DPA (berupa catatan informasi persentase ambang batas) Merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan Penggunaan ambang batas apabila target pendapatan (non APBD) diprediksi melebihi yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA 21
1. Konsep yang juga tidak dapat dipisahkan dari penyusunan perkiraan maju adalah anggaran terpadu (unified budgeting), yang didefinisikan sebagai penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 4. Penyusunan Perkiraan Maju Penyusunan Perkiraan Maju (Forward Estimate) merupakan bagian dari konsep Kerangka Jangka Menengah (KPJM) atau multi-term expenditure framework (MTEF) yang merupakan konsep terbaik dalam pengelolaan keuangan public (public expenditure management/PEM) saat ini, khususnya di negara berkembang yang memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan publiknya. MTEF mengintegrasikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam beberapa tahun anggaran, dan menghubungkan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dan penganggaran (budgeting) secara komprehensif. Berdasarkan kedua definisi diatas, dapat ditemukan beberapa hal penting dalam KPJM, yakni: Penggunaan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan. Kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah atau memenuhi suatu kebutuhan yang teridentifikasi dan disepakati oleh pelaksana (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif). Dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, kebijakan ini disebut Kebijakan Umum APBD (selanjutnya disebut KUA), yang dilengkapi dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (selanjutnya disebut PPAS), dan harus disepakati dulu dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam perspektif BLUD diwujudkan dalam pembahasan RBA dan RKA – SKPD yang dibahas TAPD dengan DPRD pada saat pembahasan KUA – PPAS. 22
2. 3. 4. 5. 6. 23 Pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tahun anggaran dengan menggunakan durasi satu tahun kalender, yakni 1 Januari s.d 31 Desember, dipandang tidak selalu memadai untuk menampung kebutuhan daerah dalam mencapai output/outcome dari suatu program/kegiatan. Untuk itu dimungkinkan suatu program/kegiatan yang dilaksanakan melebihi waktu satu tahun anggaran. Implikasi biaya atau kebutuhan dana. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan program/kegiatan yang melebihi waktu satu tahun harus diestimasi sejak awal (bersifat indikatif). Hal ini secara implisit telah diprediksi Ketika target kinerja (ouput dan outcame) yang hendak dicapai pada akhir periode jangka menengah (multi year) telah dapat ditentukan, baik untuk akhir periode program maupun untuk masing-masing tahun pelaksanaan. Memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui Hakikat dari penganggaran berbasis kinerja bukanlah periode pelaksanaan anggaran, tetapi keluaran (output) dari hasil (outcame) yang hendak dicapai. Output dan outcame merupakan solusi atas masalah/kebutuhan yang dihadapi pemerintah dan/atau masyarakat, sementara periode anggaran adalah mekanisme untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan selama beberapa tahun anggaran merupakan keniscayaan untuk mencapai hasil keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan. Menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya Besaran alokasi anggaran yang telah diestimasi sejak awal akan memudahkan dalam penyusunan anggaran periode selanjutnya. Terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan
1.Konversi Pendapatan BLUD C. PROSES KONVERSI RBA MENJADI RKA - SKPD 2.Konversi Belanja BLUD Setelah dokumen RBA tersusun oleh BLUD dilakukan konversi ke Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA yang disusun disebut RKA BLUD dimaksudkan untuk menampung anggaran yang dibiayai dari dana Non APBD (dana BLUD) ke dalam RKA SKPD. Proses konversi RBA menjadi RKA mengacu Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pendapatan BLUD (jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) dikonversi ke dalam RKA SKPD Pendapatan pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lainlain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD. Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD (jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah) dan SilPA BLUD, dikonversi ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja. Belanja BLUD tersebut dialokasikan untuk membiayai 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) Sub Kegiatan dan jenis belanja namun tidak sampai pada objek dan rincian objek belanja. 3. Konversi Pembiayaan BLUD Anggaran pembiayaan BLUD dikonversi ke dalam RKA Pembiayaan SKPD pada akun pembiayaan pada SKPD yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD. 24
25 SKPD PPKD TAPD Hasil Telaah Digunakan sebagai Pertimbangan Alokasi APBD untuk BLUD RKU dan/atau Rincian RBA per Kegiatan Setelah dokumen RBA BLUD dan RKA SKPD telah tersusun maka kemudian SKPD akan menyerahkan kepada PPKD untuk selanjutnya ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dapat tersusun Rancangan APBD suatu Pemerintah Daerah. Penelahaan Dituangkan Dalam Raperda untuk Ditetapkan menjadi Perda APBD RBA RKA Diagram 4. Tahapan Pengajuan dan Penetapan RBA BLUD RBA
D. PROSES PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RBA 1. Penetapan RBA Setelah dokumen RBA tersusun oleh BLUD dan sudah dikonversi dan diintegrasikan/ dikonsolidasikan menjadi RKA-SKPD maka dimulailah proses pengajuan RKA-SKPD menjadi RAPBD. Progres pengajuan dan penetapan RBA dapat dijelaskan sebagai berikut: RKA-SKPD beserta RBA yang sudah disusun di SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. RBA tersebut merupakan kesatuan dari RKASKPD PPKD menyampaikan RKA-SKPD beserta RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. Hasil penelaahan antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD TAPD menyampaikan Kembali RKA-SKPD beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rnacangan Perda tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. Tahapan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. a. b. c. d. e. 26
1. 2. 3. 4. Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu: 2. Perubahan RBA Pergeseran Anggaran Belanja BLUD Penggunaan Ambang Batas Penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya Penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya Keempat hal tersebut dapat menyebabkan perubahan RBA yang kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi Perubahan RAPBD Keempat hal tersebut ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja Per Kegiatan yang ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas. Pergeseran RBA ini dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sekali tergantung kesiapan Manajemen BLUD. Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKASKPD dan RAPBD, realisasi keempat jenis perubahan RBA tersebut digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-SKPD dan RAPBD Realisasi keempat jenis perubahan RBA tersebut, walaupun sebelum perubahan RBA, RKA-SKPD dan RAPBD, pelaksanaan belanja telah dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah, realisasi pelaksanaan belanja tersebut diajukan dalam perubahan RBA, RKA-SKPD dan RAPBD. 27
a. 1. Pergeseran Anggaran Belanja BLUD Adakalanya karena perubahan situasi dan kondisi misalnya karena meningktnya pendapatan atau terdapat kebutuhan mendesak atas suatu barang, maka RBA dapat mengalami pergeseran. Pada pasal 61 ayat (4) Permendagri 79/2018 menjelaskan bahwa BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaram dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Pada prinsipnya BLUD dapat melakukan pergeseran RBA tentunya selama memperhatikan beberapa aspek penting berikut ini: Tertib administrasi. BLUD dalam melakukan pergeseran RBA harus melaksanakan dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan BLUD termasuk dalam hal kelengkapan dokumen administrasi pendukung yang dibutuhkan dalam melakukan pergeseran RBA. Efektivitas pelayanan. Pergeseran RBA ini dilakukan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan BLUD kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaanya nanti juga dapat menghasilkan kepuasan atas layanan yang diberikan. 2. 3. Efisiensi Dengan melakukan pergeseran RBA ini, BLUD dapat melakukan efisiensi, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas sehingga dapat digunakan sesuai peruntukan layanannya masing-masing. 4. Transparansi. BLUD dapat mengelola setiap sumber pendapatan BLUD yang ada dengan merealisasikan dalam bentuk belanja BLUD pada setiap kegiatan dan layanan yang ada dengan bantuan yang diwujudkan dalam pergeseran RBA yang dapat memperlihatkan secara transparan penggunaan dana tersebut. 5. Dapat dipertanggungjawabkan. Pergeseran RBA ini tentunya membuat BLUD semakin mampu untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana BLUD melalui pengawasan dari masing-masing pejabat BLUD terkait. 28
1. Sementara dari aspek pertimbangan, BLUD dapat melakukan pergeseran RBA dengan memperhatikan hal-hal berikut: Prioritas pelayanan. Dalam pergeseran RBA ini, BLUD dapat menentukan skala prioritas pelayanan yang harus didahulukan terlebih dahulu sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal. Kecepatan pelayanan. Aspek ini memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelayanan BLUD sehingga dalam melakukan pergeseran RBA, kecepatan pelayanan menjadi salah satu yang dapat dipertimbangkan. 2. Kesinambungan layanan. Pergeseran RBA tentunya mempertimbangkan kesinambungan yang akan ditimbulkan terhadap layanan BLUD karena melihat kondisi keuangan dan stabilitas layanan yang dapat dilaksanakan dalam layanan BLUD tersebut. 3. Kondisi darurat. Hal ini sering menjadi pertimbangan pergeseran RBA pada BLUD, melihat kondisi Kesehatan pada pelaksanaanya masih terus mengkhawatirkan sehingga perlu ada kebijakan khusus secara cepat yang dapat diputuskan dalam menghadapi pertimbangan kondisi darurat ini. 4. Tidak melebihi pagu belanja. BLUD dalam melaksanakan pergeseran RBA tentunya tidak mengesampingkan pagu belanja ini karena ada beberapa syarat penting yang mesti dilakukan terlebih dahulu jika melebihi pagu belanja tersebut yaitu melakukan ususlan perubahan RBA. 5. 29
Adapun pertimbangan lain yang dapat mengakibatkan RBA mengalami pergeseran adalah sebagai berikut: BLUD memiliki flesibilitas dalam penganggaran. Oleh karena itu, jika ada hal tidak terduga yang terjadi, BLUD dapat menyesuaikan/menggeser RBA sesuai dengan keadaan yang dialami. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa fleksibilitas BLUD tergantung pada Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam RBA BLUD. 1. Pada dokumen RKA-SKPD hanya terdapat tiga rekening akun pos besar (pendapatan, belanja dan pembiayaan), sedangkan di Dokumen RBA BLUD dapat memiliki banyak rincian objek. Oleh karena itu, dengan adanya fleksibilitas pergeseran RBA, BLUD dapat menyesuaikan RBA sesuai dengan kebutuhan kegiatannya. 2. Terdapat variable tidak terduga dalam harga barang/jasa. Misalnya, harga obat RSUD yang merupakan barang yang harus dibeli BLUD tiba-tiba meningkat tajam akibat adanya wabah. 3. Dengan adanya pergeseran RBA, BLUD dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Realisasi pergeseran RBA digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-SKPD dan RAPBD pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-SKPD dan RAPBD. Perlu diingat bahwa pergeseran dari level jenis belanja dapat langsung dilakukan tanpa dikonfirmasi ke PPKD dengan syarat pada saat pengajuan Perubahan RBA dijelaskan alasan Perubahan RBA supaya pergeseran tersebut dapat dikoordinir di level jenis belanjanya. Pergeseran anggaran belanja BLUD dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA. Setiap pergeseran anggaran belanja BLUD antar objek, rincian objek, dan sub rincian objek dalam jenis belanja yang sama dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi PPKD. 30
b. Penggunaan Ambang Batas Pengeluaran BLUD yang bersumber dari: Jasa layanan; hibah tidak terikat; hasil Kerjasama dengan pihak lain; lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Pengeluaran BLUD ini merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitive. Ambang batas sendiri merupakan besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Dengan kata lain ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Apabila BLUD menggunakan ambang batas dalam realisasi belanja maka BLUD tersebut harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA. Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas tersebut dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam RBA awal. Perubahan RBA karena ambang batas ini dilakukan atas persetujuan Kepala Daerah dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD. Jika perubahan RBA karena penggunaan ambang batas dilakukan sebelum perubahan RAPBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Perda perubahan APBD. Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas yang ditampung dalam Perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi PPKD. 31
c. Penggunaan SiLPA BLUD Tahun Sebelumnya Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD (SiLPA tahun sebelumnya) dalam tahun anggaran berikutnya, apabila belum dianggarakan dan dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan Mendahului Perubahan APBD. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Mendahului Perubahan APBD tersebut dilakukan dengan Perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA. Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya tersebut dapat dilakukan melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA. Perubahan RBA karena Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya ini dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD. Jika perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dilakukan sebelum Perubahan APBD, maka Perubahan RBA tersebut ditampung dalam Perubahan APBD. Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang ditampung dalam Perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD. Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD. 32
d. Penyesuaian SiLPA BLUD Tahun Sebelumnya Apabila BLUD telah menganggarkan SiLPA tahun sebelumnya, harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit. Koreksi tersebut dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD. Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi dan PPKD. 33
1. 2. Mekanisme Pengajuan Anggaran Kegiatan BLUD Format Pengajuan Usulan Anggaran Kegiatan BLUD Proses Pengajuan Usulan Anggaran Kegiatan BLUD 34
Format Pengajuan Usulan Anggaran Kegiatan BLUD 1. Dokumen rincian anggaran belanja BLUD dapat disusun berdasarkan dokumen Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan BLUD (RBA per Kegiatan) dan/atau Rincian Rencana Kebutuhan per Unit (RKU). Untuk RKU hanya dapat disusun untuk kebutuhan belanja dari dana BLUD Pada Dokumen rincian anggaran Belanja per Kegiatan BLUD (RBA per Kegiatan) ini diterapkan anggaran berbasis kinerja dan standar satuan harga sebagaimana yang diminta dalam Permendagri 79/2018. Penerapan anggaran berbasis kinerja diterapkan pada penentuan output yang akan diperoleh pada setiap item belanja yang dianggarkan pada setiap Dokumen Rincian Anggaran Belanja per Kegiatan BLUD. Adapun berikut ini adalah beberapa perbedaan dari RBA per Kegiatan dan RKU yang digunakan oleh BLUD, diantaranya: 35
36 Pengajuan kebutuhan anggaran kegiatan BLUD dapat diajukan untuk penetapan RBA, pergeseran anggaran dalam RBA dan perubahan RBA. Rencana kebutuhan anggaran dapat diusulkan oleh kepala unit / kepala instalasi dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan serta mengetahui Kepala Bagian/ Bidang masing-masing. Pada setiap usulan kebutuhan anggaran kegiatan dapat dilampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), referensi harga, dan kajian atau latar belakang (dasar) pengajuan anggaran kegiatan tersebut diusulkan. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak seperti program prioritas pelayanan BLUD, terjadi kondisi darurat dan/atau pelaksanaan kegiatan yang merupakan amanat dari kebijakan pemerintah / peraturan perundang-undangan. Rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya diusulkan N-1 sesuai dengan rencana bisnis strategis atau rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan. Perubahan rencana kegiatan untuk pergeseran anggaran belanja BLUD maupun perubahan anggaran belanja BLUD dapat diusulkan pada Tahun-N (tahun berkenaan), sepanjang memenuhi kriterian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37 Contoh Formulir Rincian Rencana Kebutuhan Per Unit Rincian kebutuhan anggaran kegiatan yang diusulkan dengan format RKU memuat rincian sebagai berikut: Uraian barang/ jasa yang dibutuhkan Spesifikasi dan/atau type barang yang dibutuhkan Jumlah barang/jasa yang dibutuhkan Harga per satuan barang/jasa Jumlah harga barang / jasa yang dibutuhkan Jumlah akumulasi barang/jasa yang dibutuhkan Keterangan ruang/unit/instalasi yang membutuhkan barang/jasa tersebut Keterangan dapat diberikan untuk memperjelas rencana kebutuhan barang/jasa tersebut
38 Contoh Formulir Rincian RBA Belanja Per Kegiatan
Standar Satuan Harga Tolok ukur capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target yang telah ditetapkan Rekening belanja (pegawai, barang dan jasa, modal) sesuai ketentuan dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Uraian kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan akun rekening belanja (pegawai, barang dan jasa, modal) Volume atau jumlah kuantitas yang dibutuhkan Satuan per unit barang/jasa Harga satuan per unit barang/jasa sesuai dengan kebutuhan belanja (pegawai, barang/jasa, modal). Harga satuan sesuai dengan standar satuan harga yang berlaku. Rincian kebutuhan anggaran kegiatan yang diusulkan dengan format rincian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) per rincian kegiatan dapat diusulkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan atau Kepala Bagian/Bidang yang menampung kebutuhan dari setiap unit/instalasi. Rincian kebutuhan anggaran kegiatan yang diusulkan dengan format Rincian RBA per Kegiatan memuat rincian sebagai berikut: Realisasi harga pasar diatas standar satuan harga tersebut dapat menjadi standar satuan harga yang ditetapkan pemerintah daerah atau BLUD pada tahun anggaran berikutnya. Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah. Jika BLUD belum Menyusun standar satuan harga, BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah. Apabila pemerintah daerah telah menetapkan standar satuan harga dengan keputusan kepala daerah maka BLUD dapat mengikuti ketetapan tersebut. Akan tetapi jika BLUD belum menetapkan maka harus Menyusun standar harga yang digunakan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Pengaturan standar satuan harga untuk BLUD, baik yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun yang disusun sendiri oleh BLUD, juga mengatur situasi dan kondisi tertentu dimana pada waktu harga pasar diatas standar satuan harga, BLUD tetap dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sepanjang memenuhi kriteria mendesak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan ambang batas yang telah ditetapkan. 39
Menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran Membuat Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran Mengajukan RKU / Rincian RBA per Kegiatan Memberikan Disposisi pada RKU / Usulan Rincian RBA per kegiatan Memverifikasi dan menganalisis usulan RKU / Usulan Rincian RBA per Kegiatan Membuat Rekapitulasi Rancangan RBA Membahas dan menelaah rancangan RBA Memberikan telaah / rekomendasi untuk penetapan / perubahan RBA Menyusun Dokumen RBA/ Perubahan RBA Menetapkan Dokumen RBA/ Perubahan RBA Rencana Strategis Bisnis Kondisi Darurat Kajian Kemendesakan Program Prioritas Kepala Unit Instalasi RAB / KAK / PPTK Kepala Bidang/ Bagian/ Koordinator Direktur / Pemimpin BLUD Pejabat Pengelola Keuangan Dewan Pengawas Kepala Daerah SKPKD / PPKD Pemimpin BLUD 2. Proses Pengajuan Usulan Anggaran Kegiatan BLUD 40
41 Kodefikasi Rekening Penyusunan Anggaran sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
42 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan LRA disusun berdasarkan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang ditujukan untuk digunakan dalam penyusunan anggaran dan LRA. Penyusunan anggaran ditujukan untuk menyusun rencana keuangan tahunan daerah Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur RekeningPenyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Pendapatan dengan kode 4; Belanja dengan kode 5; dan Pembiayaan dengan kode 6 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan LRA, terdiri atas: Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan LRA
1. 2. 3. 43 Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAS - Bagan Akun Standar Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah Bagan Akun Standar pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah diselaraskan dengan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Rekening Pendapatan Berikut ini Bagan Akun Standar - Pendapatan sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 44
Rekening Belanja Belanja Operasi terdiri dari : 1. 2. 45 Belanja Daerah: Belanja Operasi Digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi Belanja Pegawai: Digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Tambahan Penghasilan ASN Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN (Belanja Insentif, Belanja Honorarium, Belanja Pengelolaan BMD) Yang termasuk dalam Belanja Pegawai antara lalin : Belanja Barang dan Jasa: Digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
a. b. c. d. e. 46 belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa tanah, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultansi konstruksi, belanja jasa konsultansi non konstruksi, belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment), belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, Belanja Jasa digunakan antara lain untuk : Yang termasuk dalam Belanja Barang dan Jasa antara lain : Belanja Barang Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Belanja Pemeliharaan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja pemeliharaan aset tidak berwujud Belanja Perjalanan Dinas Digunakan untuk mencatat belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ PihakLain/ Masyarakat Digunakan untuk mencatat belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
Belanja Modal terdiri dari : 1. 2. Belanja Modal Alat Besar Darat Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Belanja Modal Alat Pertanian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Belanja Modal Alat Laboratorium Belanja Modal Komputer Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Belanja Peralatan dan Mesin : 3. Belanja Modal Tanah : Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan denganperolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Monumen Belanja Modal Bangunan Menara Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti Belanja Modal Gedung dan Bangunan : 47