Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJiP Tahun 2021

PENGADILAN AGAMA
KUALA KURUN

PERJANJIAN
KINERJA

TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

JL. JLILIK RIWUT KM.2, KUALA KURUN, KEC. KURUN, KAB. GUNUNG MAS
TELP. : (0537) 3033749

E-MAIL : [email protected]

www.PA-KUALAKURUN.GO.ID PAKUALAKURUN PA Kuala KURUN Pengadilan agama Kuala KURUN PA_KualaKurun





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2021 yang merupakan salah satu wujud dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama
Kuala Kurun pada Tahun 2021. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penyampaian
Dokumen SAKIP.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah
birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan
masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya terus
berinovasi dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, seperti berperkara
secara e-court, sidang online dan lain sebagainya.

LKjIP Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2021 ini merupakan perwujudan
pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan kinerja
Pengadilan Agama Kuala Kurun selama tahun 2021 dengan komitmen dan tekad yang kuat untuk
melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun
outcome dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan visi yaitu
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kuala Kurun Yang Agung” agar terwujud Good Government dan
Clean Government.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu
terus ditingkatkan dalam upaya menimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai
bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam
penyelengaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kuala Kurun, 24 Januari 2022
Ketua,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 Adriansyah, S.H.I.
NIP. 197909162007041001

i

EXECUTIVE SUMMARY

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area
akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung
RI Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13
Desember 2021 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Maka Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dengan ini memberikan
pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Agama Kuala Kurun Kelas II.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk melaporkan hasil pencapaian Kinerja selama tahun
2021 yang diukur dengan membandingkan Rencana Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan
secara utuh mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Tahun
2020-2024.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Kuala
Kurun Kelas II telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung dengan
anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) DIPA yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kuala Kurun
Kelas II tahun anggaran 2021.

Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada
tahun anggaran 2021 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program peningkatan manajemen peradilan agama.
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja
utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 ii

No KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
4
UTAMA
100%
12 3 95% 5 6
3% 100% 100%
1 Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 98%
100% 98% 103%
proses b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 95%
peradilan yang waktu 5% 50% 1667%
pasti, 100% 100% 102%
transparan dan c. Persentase penurunan sisa perkara
akuntabel d. Persentase perkara yang tidak mengajukan 100%

upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK 100%
90%
e. Indeks responden pencari keadilan yang 90% 86% 86%
50%
puas terhadap layanan peradilan
100%
2 Peningkatan a. Persentase isi putusan yang diterima oleh 100% 105%

efektivitas para pihak tepat waktu.

pengelolaan b. Persentase perkara yang diselesaikan 0% 0%

penyelesaian melalui mediasi.

perkara c. Persentase berkas perkara yang 0% 0%

dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

d. Persentase putusan yang menarik 0% 0%

perhatian masyarakat (ekonomi syariah)

yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari sejak diputus.

3 Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo yang 80% 80%
100% 111%
akses peradilan diselesaikan. 100% 111%
52% 104%
bagi b. Persentase perkara yang diselesaikan di
0% 0%
masyarakat luar Gedung pengadilan.

miskin dan c. Persentase perkara permohonan (Voluntair)

terpinggirkan identitas hukum

d. Persentase pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum).

4 Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata yang

kepatuhan ditindaklanjuti (dieksekusi)

terhadap

putusan

pengadilan

Adapun sumber dana keuangan DIPA Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Kuala
Kurun berasal dari DIPA Badan Urusan Administrasi Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
(01) sebesar Rp. 2.383.656.000,00 (Dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima
puluh enam ribu rupiah) yang pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi
menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 1.586.746.000,00.
2. Belanja Barang (Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor serta Non Operasional)

sebesar Rp. 755.590.000,00.
3. Belanja Modal (Sarana dan Prasarana) sebesar Rp. 41.320.000,00.

Dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia (04) sebesar Rp. 40.250.000,00 (Empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 iii

pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk Manajemen Peradilan Agama yang terbagi menjadi 3
(tiga) kegiatan, yaitu:

1. Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 3.250.000,00.
2. Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) sebesar Rp.

12.000.000,00.
3. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 25.000.000,00.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 iv

DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR........................................................................................................................i
EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................ ii
DAFTAR ISI....................................................................................................................................v
DAFTAR TABEL............................................................................................................................ vi
DAFTAR GAMBAR....................................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................1

A. Latar Belakang ........................................................................................................1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi................................................................................1
C. Struktur Organisasi..................................................................................................5
BAB II PERENCANAAN KINERJA...........................................................................................11
A. Rencana Strategis 2020-2024...............................................................................11
B. Indikator Kinerja Utama .........................................................................................14
C. Rencana Kinerja Tahun 2021................................................................................14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ..............................................................................16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..........................................................................................17
A. Capaian Kinerja Organisasi...................................................................................17
B. Realisasi Anggaran ...............................................................................................27
BAB IV PENUTUP .....................................................................................................................29
A. Kesimpulan............................................................................................................29
B. Saran-saran...........................................................................................................29
LAMPIRAN
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Tentang Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021
2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, 2022 dan 2023
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
6. Rencana Aksi Kinerja 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama .............................................................................................14

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2021 ....................................................................................15

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021...................................................................................16

Tabel 3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 17

Tabel 3.2 Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1 ........................................................18

Tabel 3.3 Perbandingan Tahunan Sisa Perkara Yang Diselesaikan .........................................19

Tabel 3.4 Perbandingan Tahunan Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu ..20

Tabel 3.5 Perbandingan Tahunan Penurunan Sisa Perkara .....................................................20

Tabel 3. 6 Perbandingan Tahunan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

(Banding, Kasasi, PK)................................................................................................21

Tabel 3. 7 Perbandingan Tahunan Responden Pencari Keadilan Yang Puas

Terhadap Layanan Peradilan.....................................................................................21

Tabel 3.8 Pencapaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2..............................................22

Tabel 3.9 Perbandingan Tahunan Isi Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu ...........22

Tabel 3.10 Perbandingan Tahunan Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi........................23

Tabel 3.11 Perbandingan Tahunan Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi,

PK Yang Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu...........................................................23

Tabel 3.12 Perbandingan Tahunan Perkara Ekonomi Syariah Yang Dapat Diakses

Secara Online Dalam Sehari .....................................................................................24

Tabel 3.13 Pencapaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3..............................................24

Tabel 3.14 Perbandingan Tahunan Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.....................................24

Tabel 3.15 Perbandingan Tahunan Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.....25

Tabel 3.16 Perbandingan Tahunan Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum ..............25

Tabel 3.17 Perbandingan Tahunan Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat

Layanan Bantuan Hukum ..........................................................................................26

Tabel 3.18 Pencapaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4..............................................26

Tabel 3.19 Perbandingan Tahunan Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti

(Dieksekusi) ...............................................................................................................26

Tabel 3.20 Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01) .............................................................27

Tabel 3.21 Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (04) .............................................................27

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuala Kurun ...............................................10

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 vii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian

kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari
evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya
harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan
evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga
sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan 26 Pengadilan Agama, pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 206/KMA/SK/X/2018 tentang Pengoperasian 26
Pengadilan Agama Baru, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA/SK/IX/2018
tentang penetapan tanggal dan tempat peresmian operasional Pengadilan baru.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas bahwa Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II
secara resmi operasional pada tanggal 22 Oktober 2018 yang diresmikan bersama 85
Pengadilan baru di tiga lingkungan peradilan di Indonesia.

Sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung
RI, Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun
dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) mencakup kaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran
serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Diharapkan
dengan adanya laporan tersebut dapat mengoptimalisasi dan meningkatkan efisiensi,
efektifitas, dan produktivitas kinerja seluruh aparatur di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas
II pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Agama Kuala
Kurun Kelas II dalam mewujudkan Good Government dan Clean Government.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1. Kedudukan
Kedudukan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang berada di Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan Pengadilan Agama yang mempunyai

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 1

wilayah hukum yang meliputi 12 Kecamatan yang terdiri dari 129 Kelurahan/Desa sebagai
berikut :
a. Kecamatan Kurun

- Kuala Kurun, Tumbang Anjir, Petak Bahandang, Tanjung Riu, Penda Linda,
Tumbang Tambirah, Tumbang Manyangan, Teluk Nyatu, Tewang Pajangan,
Tumbang Miwan, Tumbang Tariak, Tumbang Hakau, Penda Pilang, Hurung
Bunut, Tumbang Lampahung, Pilang Munduk

b. Kecamatan Tewah
- Tewah, Sererangan, Tumbang Pajangei, Batu Nyapau, Kasintu, Upon Batu, Batu
Nyiwuh, Tumbang Habaon, Ranang Mihing, Tanjung Untung, Sei Riang, Tajau
Urap, Teluk Lawah, Sandung Tambun, Karason Raya, Sumur Mas

c. Kecamatan Mihing Raya
- Tumbang Danau, Dahian Tambuk, Kampuri, Rangan Tate, Tumbang Empas,
Tuyun, Rabau

d. Kecamatan Sepang
- Sepang Kota, Luwuk Andan, Tanjung Karitak, Tewai Baru, Sepang Simin,
Tampelas, Pematang Limau.

e. Kecamatan Kahayan Hulu Utara
- Tumbang Pasangon, Teluk Kenduri, Tumbang Miri, Dandang, Batu Tangkui,
Tumbang Hamputung, Tumbang Tanjungan, Penda Rangas, Tumbang Sian,
Tumbang Takaoi, Korik, Tumbang Ponyoi.

f. Kecamatan Rungan Hulu
- Tumbang Mujai, Hantapang, Tumbang Rayuhan, Sei Antai, Batu Puter, Sangal,
Tumbang Tuwe, Tumbang Lapan, Jangkit.

g. Kecamatan Rungan
- Tumbang Malaoi, Tumbang Baringei, Linau, Jakatan Raya, Tumbang Jutuh,
Tumbang Bunut, Luwuk Kantor, Karya Bakti, Tumbang Kajuei, Luwuk Langkuas,
Talangkah, Bereng Baru, Parempei, Bereng Malaka

h. Kecamatan Rungan Barat
- Tusang, Rabambang, Tumbang Kuayan,Jalemu Masulan, Jalemu Raya,
Tumbang Jalemu

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 2

i. Kecamatan Manuhing
- Tangki Dahuyan, Tumbang Talaken, Gohong, Tumbang Jalemu, Belawan Mulia,
Tumbang Sepan, Taringen , Bereng Belawan, Fajar Harapan, Bangun Sari,
Bereng Jun, Takaras

j. Kecamatan Manuhing Raya
- Tumbang Mantuhe, Putat Durei, Tumbang Samui, Tumbang Oroi, Luwuk Tukau,
Teheng

k. Kecamatan Damang Batu
- Tumbang Marikoi, Tumbang Posu, Tumbang Maraya, Lawang Kanji, Karetau
Rembangun, Tumbang Anui, Tumbang Sarian, Tumbang Mahuroi.

l. Kecamatan Miri Manasa
- Tumbang Lapan, Tumbang Siruk, Tumbang Napoi, Tumbang Koroi, Bontoi,
Mangkuhung, Tumbang Manyoi, Tumbang Masukih, Tumbang Hatung, Rangan
Hiran, Harowu.
Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II sebagai salah satu sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting
negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang
merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa
perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II sebagai salah satu institusi negara yang
mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Di samping
itu, Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntutan transparansi
birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi tentang Pengadilan.

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II berupaya semaksimal mungkin
memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan
menerapkan pengelolaan perkara dengan aplikasi SIPP serta menggunakan Teknologi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 3

Informasi untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang
akurat dari Pengadilan.

2. Tugas
Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II merupakan lembaga peradilan tingkat pertama
yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan
1. Izin Nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai Talak, Cerai Gugat, Itsbat Nikah, Izin
Poligami, Hak Bekas Isteri, Harta Bersama, Asal-Usul Anak, Dispensasi Nikah,
Pembatalan Nikah, Penguasaan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak,
Pencegahan Nikah, Nafkah Anak Oleh Ibu, Ganti Rugi Terhadap Wali, Penolakan
Kawin Campur, Pencabutan Kekuasaan Wali, Pencabutan Kekuasaan Orang
Tua, Penunjukan Orang Lain sebagai Wali, Pengangkatan Anak, Itsbat Rukyatul
Hilal.
b. Waris
- Gugat Waris, Penetapan Ahli Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat, Infaq, Shadaqah dan
g. Ekonomi Syariah
- Bank Syari’ah, Bisnis Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pegadaian
Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksa Dana Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah,
Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah,
Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah.

3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II
mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara
tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 4

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Peradilan
Agama;

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan
hukum agama, pelayanan riset/penelitian, memberikan istbat kesaksian rukyat hilal
dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah dan sebagainya.

C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasar 95 menyebutkan
bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dri Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris
dan Jurusita dan Pasal 10 menyebutkan bahwa pimpinan Pengadilan Agama terdiri dri
seseorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di
atas dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 pasal 86 dan pasal 294. Tugas dan fungsi Kepaniteraan dan
Kesekretariatan sebagai berikut :
1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dipimpin oleh seorang Ketua yang
mempunyai fungsi :
a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 5

b. Membuat perencanaan/program kerja menetapkan sasaran dan menjadwalkan
rencana kegiatan setiap tahun kegiatan dan melakukan pengawasan atau
pelaksanaannya dengan baik serasi dan selaras;

c. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab secara jelas dalam rangka
mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesama pejabat, menggerakan dan
mengarahkan pelaksanaannya di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas
II;

d. Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun umum
dan mengawasi keuangan perkara mauapun keuangan DIPA;

e. Melaksanakan pertemuan berkala setidak-tidaknya sekali dalam sebulan dengan para
hakim serta dengan para pejabat lainnya baik struktural maupun fungsional;

f. Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlakukan baik bagi para hakim, pejabat
lainnya maupun seluruh karyawan;

2. Wakil Ketua
Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang
mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
b. Membantu Ketua dalam menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaan dan pengorganisasian;
c. Melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan Ketua kepadanya dalam hal
melakukan pengawasan intern untuk mengawasi apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku terutama
jalannya tugas peradilan yang dilakukan oleh hakim, panitera, panitera pengganti
denganjurusita/jurusita pengganti maupun tugas-tugas administrasi umum yang
dilaksanakan oleh sekretaris, kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian
umum dan keuangan serta kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan yang
dilaporkan kepada Ketua;
d. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peningkatan disiplin kerja;
e. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diberikan Ketua untuk diselesaikan
secara sederhana, cepat dengan biaya ringan;
f. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta
melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 6

(Ketua) atau pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan KMA
076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman pelaksanaan pengaduan
lembaga peradilan.

3. Hakim
Hakim mempunyai Tugas:
a. Menerima dan meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkan
dalam buku kalender persidangan;
b. Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai ketua majelis/anggota;
c. Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang;
d. Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani;
e. Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya;
f. Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya;
g. Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses
lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti;
h. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan
menanda tanganinya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya;
i. Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti;
j. Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis;
k. Membuat jadwal persidangan (Court Calender);
l. Secara berkala melaporkan perkara yang ditanganinya kepada Ketua Pengadilan
Agama;
m. Memerintahkan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melakukan
pemanggilan para pihak;
n. Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita atau Jurusita
Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya;
o. Menganalisa putusan/penetapan untuk meningkatkan mutu putusan/penetapan;
p. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan;
q. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 7

4. Panitera
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dipimpin oleh seorang Panitera yang
mempunyai Tugas:
- Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Seorang Panitera juga mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan sebagai berikut:
- Koordinasi, pembinaatan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian
dukungan di bidang teknis;
- Pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- Pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- Pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi
perkara;
- Administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi
dan administrasi Kepaniteraan;
- Mediasi;
- Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II
b. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun
Kelas II, di bantu oleh:
a. Panitera Muda Hukum Mempunyai Tugas:
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta
pelaporan. Mempunyai Fungsi Pelaksanaan sebagai berikut ;
- Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Penyajian statistik perkara;
- Hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- Penyusunan dan pengiriman perkara;
- Penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan
transparansi perkara;
- penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 8

- fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Sekretaris
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris,
yang mempunyai tugas:
- Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan,
sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama
Kuala Kurun Kelas II.
Mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan dan perpustakaan; dan
g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kuala Kurun
Kelas II.
Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dan dalam melaksanakan tugas dibantu
oleh 3 (tiga) orang, yaitu:
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
b. Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
c. Plt. Kelapa Sub Bagian Umum dan Keuangan.
Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II sebagaimana
gambar berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 9

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kuala Kurun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 10

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024
Reviu rencana strategis Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II tahun 2021 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui pentaan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap system kebijkan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai
efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Kuala Kurun diselaraskan dengan arah kebijakan
dan program Mahkamah Agung, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam mencapai visi
dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024, Pengadilan Agama Kuala Kurun
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa melakukan inovasi sesuai kebutuhan
agar optimal kinerjanya yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama
Kuala Kurun tahun 2020-2024.
1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kuala
Kurun. Adapun visi dari Pengadilan Agama Kuala Kurun, adalah “Terwujudnya
Pengadilan Agama Kuala Kurun yang Yang Agung”.
Dasar penetapan visi Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah:
a. Performance Pengadilan Agama Kuala Kurun sebagai salah satu pengadilan tingkat

pertama di wilayah Kalimantan Tengah;
b. Pengadilan Agama Kuala Kurun mempunyai Tugas dan Fungsi sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyebutkan
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;
c. Komitmen yang kuat dari SDM yang ada untuk meningkatkan kualitas kinerjanya,
serta ada harapan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang lebih
memadai;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 11

d. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.

2. Misi
Untuk mewujudkan visi di atas agar dapat dilaksanakan dengan baik maka

Pengadilan Agama Kuala Kurun memiliki misi yang telah ditetapkan yaitu:
a. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
e. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.

3. Tujuan
Untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuala Kurun sebagaimana

tersebut di atas, maka Visi dan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih
terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi yang merupakan
proses yang berorientasi pada hasil kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 1
sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Adapun tujuan dan sasaran
strategis yang ingin ditempuh adalah:
a. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
b. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
c. Peningkatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Kuala Kurun yang

berkualitas.
d. Terjaganya kemandirian Hakim khusunya maupun penyelenggara peradilan pada

umumnya dari pengaruh pihak luar.
e. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan.
f. Menciptakan penyelengaraan peradilan bersih dan berwibawa.

4. Sasaran
Dengan adanya perubahan pada Reviu Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020

di lingkungan Peradilan Agama pada pengadilan tingkat pertama, maka sasaran
strategis menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama hasil reviu tersebut. Sasaran
strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan

akuntabel.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 12

b. Peningkatan aksessi
c. Peningkatan aksessibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
d. Peningkatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Kua Kurun yang berkualitas.
e. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal.
f. Peningkatan tertib administrasi perkara.
g. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
h. Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
i. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

5. Program Utama dan Kegiatan Pokok
a. Program Utama
Untuk mewujudkan visi misi dan sasaran tersebut Pengadilan Agama Kuala Kurun
mempunyai program sebagai berikut:
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung Republik
Indonesia;
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama yang merupakan DIPA
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
b. Kegiatan Pokok
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Program ini disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa:
a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
b. Untuk penyelenggaraan operasional perkantoran diantaranya seperti
jamuan tamu, perawatan gedung, perbaikan peralatan kantor, perawatan
kendaraan bermotor roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa pos, keperluan
pokok perkantoran, pengelolaan anggaran, belanja sewa dan
pemeliharaan peralatan dan mesin;
c. Untuk penyelenggaraan non operasional diantaranya seperti biaya rapat
koordinasi, koordinasi/konsultasi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 13

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
a. Pengadaaan peralatan fasilitas kantor;
b. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;

3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama
a. Penanganan perkara prodeo;
b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan;
c. Pos Bantuan Hukum.

B. Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II telah menetapkan Indikator Kinerja Utama,

dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

12 3

1 Terwujudnya proses peradilan a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

yang pasti, transparan dan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
akuntabel c. Persentase penurunan sisa perkara

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan

2 Peningkatan efektivitas a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat

pengelolaan penyelesaian waktu.

perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi,

dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari sejak diputus.

3 Meningkatnya akses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

bagi masyarakat miskin dan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung

terpinggirkan pengadilan.

c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4 Meningkatnya kepatuhan a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

terhadap putusan pengadilan (dieksekusi)

C. Rencana Kinerja Tahun 2021
Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Tahun 2021 sebagai

berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 14

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2021

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
STRATEGIS 100% 1. Program KEGIATAN
1. Terwujudnya a. Persentase sisa a. Penyelenggara Jasa Konsultan 250 JL 25.000.000
Proses perkara yang 95% Peningkatan an Pos Layanan
Peradilan yang diselesaikan Manajemen Bantuan Bantuan Hukum 15 12.000.000
Pasti, 3% Peradilan Hukum Orang
Transparan dan b. Persentase perkara 98% Agama Sidang diluar
Akuntabel yang diselesaikan tepat b. Penyelesaian gedung (sidang
waktu 2. Program Perkara di luar keliling)
Dukungan Gedung
c. Persentase penurunan Manajemen Pengadilan Pembebasan 5 3.250.000
sisa perkara dan biaya perkara Perkara 5.000.000
Pelaksanaan c. Bantuan
d. Persentase perkara Tugas Teknis Pembebasan Belanja untuk 1 Keg
yang tidak Lainnya Biaya Perkara Rapit Test
mengajukan upaya
hukum: a. Layanan
Dukungan
• Banding Manajemen
Pengadilan
• Kasasi
100% b. Gaji dan Pembayaran Gaji 14 BLN 2.386.746.000
• PK Tunjangan dan Tunjangan
12 BLN 224.070.000
2. Peningkatan e. Indeks responden 95% c. Operasional 1. Kebutuhan 12 BLN 240.388.000
Efektivitas pencari keadilan yang 5% dan Sehari - hari 12 BLN 119.912.000
pengelolaan puas terhadap layanan 100% pemeliharaan Perkantoran
Penyelesaian peradilan kantor
Perkara 2. Langganan
a. Persentase isi putusan Daya dan
3. Meningkatnya yang diterima oleh para Jasa
Akses pihak tepat waktu
Peradilan bagi 3. Pemeliharaan
Masyarakat b. Persentase Perkara Kantor
Miskin dan yang diselesaikan
Terpinggirkan melalui Mediasi 100% 4. Pembayaran 12 BLN 54.600.000
Terkait
c. Persentase berkas Pelaksanaan
perkara yang dimohon Operasional
kan Banding, Kasasi Kantor
dan PK yang diajukan
secara lengkap dan 100% 5. Konsultasi 140 Keg 74.900.000
tepat waktu 90% dan
Koordinasi 48 OB 51.840.000
d. Persentase putusan
yang menarik perhatian 6. Sewa rumah
masyarakat (ekonomi dinas Hakim
syariah) yang dapat
diakses secara online 90% 3. Program a. Pengadaan Alat Pengolah 2 Unit 25.000.000
dalam waktu 1 hari
sejak diputus Peningkatan Alat Pengolah Data dan

a. Persentase Perkara Sarana dan Data dan Komunikasi dan
Prodeo yang
diselesaikan Prasarana Komunikasi Pendukung SIPP

b. Persentase Perkara
yang diselesaikan di
luar gedung
Pengadilan

c. Persentase Perkara
Permohonan
(Voluntair) Identitas
Hukum

Aparatur Pendukung

Mahkamah SIPP

d. Persentase Pencari 50% Agung b. Pengadaan Peralatan 6 Unit 16.320.000
keadilan golongan
tertentu yang peralatan fasilitas
mendapat Layanan
Bantuan Hukum fasilitas perkantoran
(Posbakum)
perkantoran
Persentase putusan
4. Meningkatnya perkara perdata yang 100%
Kepatuhan ditindaklanjuti
Terhadap (dieksekusi)
Putusan
Pengadilan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 15

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya uang dikelola. Tujuan khusus perjanjian
kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud
nyata komitmen, sebgai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai
dasar evaluasi kerja.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
4
12 3
100%
1 Terwujudnya proses a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 95%
3%
peradilan yang pasti, b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 98%

transparan dan akuntabel c. Persentase penurunan sisa perkara 100%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 95%

hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali 5%
100%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
100%
layanan peradilan
100%
2 Peningkatan efektivitas a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak 90%

pengelolaan penyelesaian tepat waktu. 90%

perkara b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 50%

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, 100%

Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat

waktu.

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat

(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3 Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

peradilan bagi b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung

masyarakat miskin dan pengadilan.

terpinggirkan c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas

hukum

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4 Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

terhadap putusan (dieksekusi)

pengadilan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 16

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Pengukuran Kinerja
Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment.
Pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen penerapan akuntabilitas kinerja dari
sistem akuntabilitas kinerja. Sedangkan, akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai
tingkat realisasi pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II tahun
2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum semua target berhasil dicapai. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah
ini:
Tabel 3.1
Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

UTAMA

12 3 4 5 6
100% 100% 100%
1 Terwujudnya f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
95% 98% 103%
proses g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
peradilan yang waktu 3% 50% 1667%
pasti,
transparan dan h. Persentase penurunan sisa perkara 98% 100% 102%
akuntabel i. Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK

j. Index responden pencari keadilan yang puas 100% 86% 86%

terhadap layanan peradilan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 17

2 Peningkatan e. Persentase isi putusan yang diterima oleh 95% 100% 105%
5% 0% 0%
efektivitas para pihak tepat waktu. 100% 0% 0%

pengelolaan f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 100% 0% 0%

penyelesaian mediasi. 100% 80% 80%
90% 100% 111%
perkara g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan 90% 100% 111%
50% 52% 104%
Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan
100% 0% 0%
secara lengkap dan tepat waktu.

h. Persentase putusan yang menarik perhatian

masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari

sejak diputus.

3 Meningkatnya e. Persentase perkara prodeo yang

akses peradilan diselesaikan.

bagi masyarakat f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar

miskin dan Gedung pengadilan.

terpinggirkan g. Persentase perkara permohonan (Voluntair)

identitas hukum

h. Persentase pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum).

4 Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata yang

kepatuhan ditindaklanjuti (dieksekusi)

terhadap

putusan

pengadilan

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Kuala Kurun tahun 2021 mengacu pada

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021, realisasi indikator kinerja yang belum tercapai untuk menjadi
bahan perbaikan selanjutnya yaitu:
a. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang

diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
f. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 3.2
Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

12 3 45 6

1 a. Persentase sisa perkara yang 100% 100% 100%

diselesaikan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 18

Terwujudnya proses b. Persentase perkara yang diselesaikan 95% 98% 103%
3% 50% 1667%
peradilan yang pasti, tepat waktu 98% 100% 102%

transparan dan akuntabel c. Persentase penurunan sisa perkara 100% 86% 86%

d. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding,

Kasasi, dan Peninjauan Kembali

e. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Persentase sisa perkara yang diselesaikan memenuhi target yang telah
ditetapkan sebesar 100%, yaitu dari sisa perkara tahun 2020 sebanyak 2 perkara dan
telah selesai pada tahun 2021 adalah 2 perkara. Sehingga 2 perkara sisa tahun 2020
seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2021 dengan capaian 100%.
Tabel 3.3
Perbandingan Tahunan Sisa Perkara Yang Diselesaikan

No Tahun Sisa Perkara Sisa Perkara Selesai Target Realisasi Capaian
100% 100% 100%
1 2020 1 1 100% 100% 100%

2 2021 2 2

Pada Tabel 3.3 juga terlihat bahwa Pengadilan Agama Kuala Kurun selalu
konsisten memenuhi target penyelesaian sisa perkara dari tahun ke tahun. Hal ini
dikarenakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Kuala Kurun memiliki komitmen
untuk menyelesaikan sisa perkara dengan cepat dan tepat.

b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase perkara perdata Agama yang

diselesaikan tepat waktu adalah (98 : 95) * 100% = 103%, perkara yang diselesaikan
kurang dari 5 bulan ditetapkan target 95% dari perkara yang diproses pada tahun
2021 sebesar 63 perkara. Sedangkan perkara yang berhasil diputus/diselesaikan
sebanyak 62 perkara atau 98% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian
capaian dari realisasi sebesar 103% atau melebihi target yang ditetapkan. Hal ini
dikarenakan Pengadilan Agama Kuala Kurun menerapkan One Day One Publish
dengan menargetkan percepatan penyelesaian perkara sebelum batas waktu, selalu
meningkatkan kinerja para pegawai, dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia serta
inovasi yang mendukung.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 19

Tabel 3.4
Perbandingan Tahunan Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No Tahun Perkara Perdata Perkara Perdata Agama Target Realisasi Capaian
Agama Selesai
1 2020 49 47 95% 96% 101%
2 2021 95% 98% 103%
63 62

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa perkara perdata agama yang
diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan) selalu memenuhi target yang telah
ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tiap tahun Pengadilan Agama Kuala Kurun
selalu berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal.

c. Persentase penurunan sisa perkara
Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2021 sisa perkara sebanyak

1 perkara dan sisa perkara tahun 2020 sebayak 2 perkara. Ukuran capaian indikator
kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah (50 : 3) x 100% = 1667%,
pengukuran capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 1667% dari target yang
ditetapkan 3%. Dari data ini artinya angka yang dicapai telah memenuhi target.

Tabel 3.5
Perbandingan Tahunan Penurunan Sisa Perkara

No Tahun Sisa Perkara Tahun Sisa Perkara Tahun Target Realisasi Capaian

Sebelumnya Berjalan 3%
3%
1 2020 1 2 -100% -33,33%
50% 1667%
2 2021 2 1

Pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa ada penurunan sisa perkara dari tahun
sebelumnya sebesar 50%. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Agama
Kuala Kurun untuk selalu menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat, sehingga
tidak menyisakan banyak perkara pada tahun yang akan datang.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK
Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Kurun serta

adanya kesadaran hukum para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan cukup
baik dan dapat diukur dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Banding, Kasasi, dan PK dengan realisasi 100% dari target yang
direncanakan 98%. Sehingga capaiannya sebesar 102%. Dengan kata lain dari 62

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 20

perkara yang diselesaikan tahun 2021 tidak ada satupun yang mengajukan upaya

hukum Banding, Kasasi, dan PK.

Tabel 3. 6
Perbandingan Tahunan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding,

Kasasi, PK)

No Tahun Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Target Realisasi Capaian

Perkara Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)

1 2020 47 47 98% 100% 102%

2 2021 62 62 98% 100% 102%

Pada Tabel 3.6 menunjukkan bahwa para pencari keadilan cukup puas dengan
putusan pengadilan yang diterima sehingga tidak ada upaya hukum banding, kasasi,
dan PK.

e. Presentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kuala Kurun telah menerapkan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menerapkan one day minute dan one day

publish, sehingga kepuasan terhadap proses peradilan tercapai 86% yang diambil

dari data Survey Kepuasan Masyarakat yang oleh petugas PTSP.

Tabel 3. 7
Perbandingan Tahunan Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap

Layanan Peradilan

No Tahun Nilai IKM Target Realisasi Capaian
1 2020 80,28 100% 80% 80%

2 2021 85,61 100% 86% 86%

Pada Tabel 3.7 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase
kepuasan responden pencari keadilan di Pengadilan Agama Kuala Kurun sebesar
6% dari tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Kuala Kurun telah berupaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dengan bekerjasama bersama Bank Mandiri dalam
hal pembutan rekening secara cepat, briefing setiap seminggu sekali petugas PTSP,
melakukan inovasi berupa penambahan beberapa aplikasi penunjang peningkatan
pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di
Pengadilan Agama Kuala Kurun seperti inovasi Praktis (Pengantaran Akta Cerai
Secara Gratis), PTSP Online, I-Cepat (Informasi Cepat dan Akurat berbasaih
WhatsApp) dan lain-lain.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 21

Tabel 3.8
Pencapaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) (%)
5 6
12 34 100%
105%
2 Peningkatan a. Persentase isi putusan yang diterima 95%

efektifitas oleh para pihak tepat waktu.

pengelolaan b. Persentase perkara yang diselesaikan 5% 0% 0%

penyelesaian perkara melalui mediasi.

c. Persentase perkara yang dimohonkan 100% 0% 0%

banding, kasasi, dan PK yang diajukan

secara lengkap dan tepat waktu.

d. Persentase putusan yang menarik 100% 0% 0%

perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1

hari sejak diputus.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Pada tahun 2021 perkara yang diputus sebanyak 62 perkara, dan isi putusan
dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan Salinan putusan
dapat diambil di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II target 95% dengan realisasi
100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 105% karena sudah menerapkan
One Day One Publish.
Tabel 3.9
Perbandingan Tahunan Isi Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu

No Tahun Isi Putusan yang Diterima Para Pihak Target Realisasi Capaian
Tepat Waktu
1 2020 47 95% 100% 105%
2 2021 95% 100% 105%
62

Pada Tabel 3.9 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kuala Kurun selalu
konsisten untuk menyampaikan secara tepat waktu hasil isi putusan kepada para
pihak. Termasuk dengan adanya inovasi PRAKTIS (Pengantaran Akta Cerai Secara
Gratis) diharapkan dapat menjaga konsistensi tersebut.

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditetapkan target

sebesar 5% dengan realisasi 0%. Dengan demikian capaian dari realisasi sebesar 0%
atau tidak mencapai target.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 22

Tabel 3.10
Perbandingan Tahunan Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No Tahun Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Target Realisasi Capaian
1 2020 1 5% 13% 260%

2 2021 0 5% 0% 0%

Pada Tabel 3.10 menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 13% dari
tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dari 11 perkara yang melalui mediasi, tidak
ada perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan kurang
maksimalnya kinerja mediator dalam melaksanakan mediasi, karena mediator yang
ada di Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah Hakim yang juga dituntut untuk
menyelesaikan perkara yang ditangani. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan
kinerja mediator di Pengadilan Agama Kuala Kurun.

c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan

secara lengkap dan tepat waktu

Target perkiraan yang ditetapkan 100% dan realisasi 0% dengan capaian 0%

artinya tidak ada berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK karena tidak ada para

pihak yang mengajukan upaya hukum.

Tabel 3.11
Perbandingan Tahunan Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK Yang Diajukan

Lengkap dan Tepat Waktu

No Tahun Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Target Realisasi Capaian
Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu
1 2020 100% 0% 0%
2 2021 0 100% 0% 0%

0

Pada Tabel 3.11 menunjukkan bahwa tidak ada perkara yang dimohonkan
banding, kasasi, dan PK yang diajukan lengkap dan tepat waktu dari tahun ke tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa para pihak merasa puas dengan hasil putusan Hakim di
Pengadilan Agama Kuala Kurun.
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
Target yang ditetapkan 100% dengan realisasi 0% artinya tidak terdapat perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
setelah putus.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 23

Tabel 3.12
Perbandingan Tahunan Perkara Ekonomi Syariah Yang Dapat Diakses Secara Online

Dalam Sehari

No Tahun Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Target Realisasi Capaian

Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 hari Sejak Putus

1 2020 0 100% 0% 0%

2 2021 0 100% 0% 0%

Pada Tabel 3.12 menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2021 tidak

ada perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Kuala Kurun.

Sehingga tidak ada perubahan data dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.13
Pencapaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%)
(%) 5 6
80% 80%
12 34

3 Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo yang 100%

peradilan bagi diselesaikan.

masyarakat miskin b. Persentase perkara yang 90% 100% 111%

dan terpinggirkan diselesaikan di luar gedung

pengadilan.

c. Persentase perkara permohonan 90% 100% 111%
52% 104%
(Voluntair) identitas hukum.

d. Persentase pencari keadilan 50%

golongan tertentu yang mendapat

layanan Bantuan Hukum

(Posbakum).

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Target yang telah ditetapkan 100% dengan realisasi 80% artinya perkara yang
masuk 4 perkara yang merupakan prodeo DIPA dari target 5 perkara. Sehingga
capaian untuk perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 80%.
Tabel 3.14
Perbandingan Tahunan Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

No Tahun Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Target Realisasi Capaian
1 2020 5 100% 100% 100%

2 2021 4 100% 80% 80%

Pada Tabel 3.14 diketahui bahwa terdapat penurunan perkara prodeo sebesar
20%. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mendaftarkan secara prodeo berkurang.
Upaya yang perlu dilakukan adalah penyebaran informasi terkait berperkara secara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 24

prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kurun melalui berbagai media, seperti
banner/sanduk, jejaring sosial resmi kantor (Instagram, Facebook, Twitter, dll).

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan memenuhi taget yang

ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi sebesar 16 perkara atau 100%. Sehingga
capaiannya sebesar 111%.

Tabel 3.15
Perbandingan Tahunan Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

No Tahun Perkara Yang Diselesaikan di Luar Target Realisasi Capaian
Gedung Pengadilan
1 2020 0 90% 0% 0%
2 2021 90% 100% 111%
16

Pada Tabel 3.15 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi sebesar
80% dikarenakan pada tahun 2021 alokasi anggaran telah diserap dan dilaksanakan
dengan baik memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih
banyak masyarakat berperkara yang bertempat tinggal jauh dan memiliki akses
transportasi yang sulit menuju kantor Pengadilan Agama Kuala Kurun.

c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum
Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diselesaikan

ditetapkan target sebesar 90%. Dari 22 perkara permohonan (voluntair) identitas
hukum yang diajukan, sebanyak 22 perkara berhasil diselesaikan dengan realisasi
sebesar 100% dan capaian sebesar 111%.

Tabel 3.16
Perbandingan Tahunan Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

No Tahun Perkara Permohonan (Voluntair) Perkara Permohonan (Voluntair) Target Realisasi Capaian
Identitas Hukum Diajukan Identitas Hukum Selesai
1 2020 12 12 90% 100% 111%
2 2021 90% 100% 111%
22 22

Pada Tabel 3.16 menunjukkan bahwa perkara permohonan (voluntair) identitas
hukum di Pengadilan Agama Kuala Kurun selalu terselesaikan dengan cepat dan tepat
setiap tahunnya. Ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Agama Kuala Kurun
dalam menyelesaikan perkara yang masuk.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 25

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum (posbakum) ditetapkan target sebesar 50% dan memenuhi target

dengan realisasi sebesar 52%. Sehingga capaian didapat sebesar 104%.

Tabel 3.17
Perbandingan Tahunan Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

No Tahun Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Target Realisasi Capaian
1 2020 Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 50% 0% 0%

0

2 2021 33 50% 52% 104%

Pada Tabel 3.17 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase
pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum. Hal ini
dikarenakan pada tahun sebelumnya belum ada kerjasama antara Pengadilan Agama
Kuala Kurun dengan Lembaga Bantuan Hukum setempat serta belum ada anggaran
DIPA untuk layanan posbakum. Namun, pada tahun 2021 layanan posbakum dapat
terealisasi mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.18
Pencapaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) (%) (%)
12 3 4 5 6
100% 0% 0%
4 Meningkatnya a. Persentase putusan perkara perdata

kepatuhan terhadap yang ditindaklanjuti (dieksuksi).

putusan pengadilan

4. Meningkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan
a. Pesentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ini target
100% dan realisasi 0%, karena tidak ada perkara yang ditindaklanjuti melalui eksekusi.
Sehingga capaiannya 0%.
Tabel 3.19
Perbandingan Tahunan Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

No Tahun Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti Target Realisasi Capaian
(Dieksekusi)
1 2020 0 100% 0% 0%
2 2021 100% 0% 0%
0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 26

Pada table 3.19 menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2021
tidak ada putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Hal ini
dikarenakan tidak ada perkara yang masuk mengenaik hal tersebut.

B. Realisasi Anggaran
1. DIPA Badan Urusan Administrasi Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (01) dan
DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
(04) sebagai berikut :
Tabel 3.20
Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

No Jenis Belanja Pagu Rp. Realisasi % Sisa
1 Belanja pegawai 1.586.746.000,00 1.530.738.130,00 96,47 56.007.870,00
2 Belanja barang 95,03 37.542.769,00
3 Belanja modal 755.590.000,00 718.297.231,00 100,00
41.320.000,00 41.320.000,00 0

Tabel 3.21
Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)

No. Jenis Kegiatan Pagu Rp. Realisasi Kegiatan Realisasi (%) Sisa

1 Pembebasan biaya perkara 3.250.000,00 2.360.000,00 72,62 890.000,00

2 Penyelesaian perkara di luar 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 0,00
gedung Pengadilan

3 Jasa Konsultan Bantuan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00
Hukum

2. Pengelolaan Keuangan Perkara
Keuangan perkara yang diterima Pengadilan Agama Kuala Kurun dari pihak berperkara
yang ditampung melalui rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kuala Kurun
dengan nomor rekening 1053-01-000426-30-3, selama tahun 2021 yaitu sebesar Rp.
39.682.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal tahun 2021 Rp. 721.000,00
Penerimaan tahun 2021 Rp. 39.682.000,00
Jumlah Rp. 40.403.000,00
Pengeluaran tahun 2021 Rp. 39.388.000,00

Dengan perincian sebagai berikut :

Biaya panggilan Rp. 17.904.000,00
Lain-lain Rp. 1.520.000,00
Panggilan pemeriksaan setempat Rp. 1.225.000,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 27

Pengiriman biaya perkara Rp. 0
Biaya proses/ATK/pemberkasan Rp. 6.100.000,00
Biaya pemberitahuan Rp. 5.500.000,00
Biaya pendaftaran Rp. 1.710.000,00
Biaya redaksi Rp. 580.000,00
Biaya materai Rp. 634.000,00
Pengembalian sisa panjar Rp. 4.215.000,00
Eksekusi Rp. 0
Saldo akhir Rp. 1.015.000,00
Saldo di Bank BRI Rp. 222.500.00
Saldo Kas Rp. 792.500,00

3. Pengelolaan PNBP

Pelaksanaan ketentuan PP. No. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif PNBP pada

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengadilan Agama Kuala Kurun dalam kurun waktu 2021 telah menerima PNBP dari

sektor perkara yang masuk/diterima dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp.

5.417.500,00 (Lima juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari

pendapatan akun:

425232 (Pendapatan uang meja (leges) dan Rp. 550.000,00
upah pada panitera badan peradilan

425233 Pendapatan ongkos perkara Rp. 1.740.000,00

425239 Pendapatan Kejaksaaan dan peradilan Rp. 3.127.500,00
lainnya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 28

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan acuan penilaian atas pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya, maka Pengadilan Agama
Kuala Kurun tahun 2021 ini mengupayakan suatu capaian kinerja selama tahun 2021 Rencana
Strategis Pengadilan Agama Kuala Kurun tahun 2020-2024 dibandingkan dengan rencana
kerja yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang
diproses di Pengadilan Agama Kuala Kurun.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja bahwa dengan peningkatan kinerja akan
berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Kuala Kurun oleh
karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user)
sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat
pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah
serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga
akan terwujud good governance.

Pengukuran terhadap indikator kinerja Pengadilan Agama Kuala Kurun, secara umum
telah berjalan dengan baik dan dapat melampaui batas target yang ditetapkan, kendati disisi
lain masih ada capaian dibawah target yang ditetapkan, karena target yang terlalu tinggi.
Kondisi ini juga tidak secara serta merta berkesimpulan terjadi kegagalan dalam pencapaian,
karena satu sama lain saling berkaitan dan mendukung.

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dibuat dimaksudkan agar kinerja instansi
selalu terukur dan bertarget secara berkesinambungan.

Kiranya LKjIP Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus
menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Kuala Kurun.

B. Saran-saran
Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kuala Kurun akan melakukan beberapa langkah strategis
untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu pada keberhasilan
sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kinerja secara proporsional sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 29

1. Perlu penguatan IT terhadap SDM aparatur Pengadilan Agama Kuala Kurun terhadap
banyaknya aplikasi-aplikasi yang diluncurkan baik oleh Mahkamah Agung, Badilag, PTA
Palangka Raya maupun Pengadilan Agama Kuala Kurun sendiri;

2. Menyesuaikan target sesuai dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun 2021
untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022 yang targetnya belum terealisasi.

3. Perlu adanya evaluasi setiap laporan yang telah dibuat oleh bagian-bagian terkait.
4. Adanya kerjasama dalam tim dalam hal sumber data yang akurat secara konsisten dan

berkesinambungan di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Kurun.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021 30

LAMPIRAN