LKJIP 2020

a. Perkara Perdata

Realisasi = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%

Jumlah putusan perkara

= 82 perkara X 100%
83 perkara

= 98,79%

b. Perkara Pidana

Realisasi = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%
=
Jumlah putusan perkara

213 perkara X 100%
213 perkara

= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana

pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

a. Perkara Perdata

Capaian = Realisasi X 100%
Target

= 98,79% X 100%
90%

= 109,77%

b. Perkara Pidana

Capaian = Realisasi X 100%
Target

= 100% X 100%
95%

= 105,26%

Untuk realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Peninjauan Kembali perkara perdata sebesar 98,79 %, untuk pidana

biasa sebesar 100% hal ini menggambarkan bahwa: 41

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

1. Tingginya tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan hukum tingkat
pertama, banding dan kasasi

Indikator Kinerja 1.e : Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan
dengan Diversi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai
perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara pidana anak di luar
proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan untuk
berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka
merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan
kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan
pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral
sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.
Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum
perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 42

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak
ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Perlindungan Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan
tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku,
namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum
yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan
perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih
mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2
Tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11
Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali
menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum
Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin
penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan
acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan
pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat
tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian
pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 43

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana
yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan
serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi
bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak
Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan
dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke
pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan,
mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam
koridor keadilan restoratif.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari
proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Menurut PERMA 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah
antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang
tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan
pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui
pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah
pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 44

kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai
keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan
tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-
prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan
terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme
pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk
menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang
dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan
menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang
tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga memodfikasi sistem
peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun
tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang
dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk
mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu
pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang
dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak
berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka
Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 45

Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib
mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).
Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang
didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih
dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi
(gabungan). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor
yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan

perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan

bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan
masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung
penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah
pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui
oleh pihak lainnya.
Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus
yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 46

anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan
tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan
melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk
penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi
yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan
restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan
hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti
berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban,
ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan.
Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika
diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana
fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai
penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme
musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup
dalam masyarakat sejak dulu.

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan
sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai
dengan hukum acara peradilan pidana anak. Diversi dilakukan melalui musyawarah
dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban atau orangtua walinya,
pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan
restorative justice.

Kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi,
penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 47

pelatihan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama tiga

bulan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah

perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara pidana

anak, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi x 100%
Jumlah perkara pidana anak

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 3%.

Tabel Indikator Kinerja I.e

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
6% Menengah 30 % 500 % 2018 2019
Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan 10 % 0% 0%
dengan Diversi

Selama tahun 2020, terdapat perkara pidana anak yang diajukan oleh penuntut

umum ke Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebanyak 13 perkara dan ada 7 perkara

pidana anak yang diajukan diversi oleh penyidik kepolisian. Tabel berikut

menggambarkan keadaa perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri Sengeti

Tabel Keadaan Perkara anak

Perkara Anak Total perkara Diversi Diversi
anak Berhasil Gagal
Jenis Perkara Perkara anak Permohonan Diversi
6 14
Perkara Pidana dari JPU dari Penyidik
Anak
13 7 20

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun

2020 adalah sebesar 30%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi

Realisasi = Jumlah perkara pidana anak x 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 48

= 6 perkara x 100%
20 perkara

= 30 %
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana

pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 500%.

Capaian = Realisasi x 100%
Target

= 30% x 100%
6%

= 500%

Untuk realisasi indikator kinerja Persentase perkara pidana anak yang

diselesaikan dengan Diversi bernilai 30%. ada peningkatan yang signifikan terkait

penyelesain perkara pidana anak melalui proses diversi dibandingkan dengan tahun

tahun sebelumnya menggambarkan bahwa adanya kesadaran dari para pihak bahwa

penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi merupakan jalan terbaik

penyelesaian bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Indikator Kinerja 1.f : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan Survey Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik difungsikan sebagai berikut:

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Adapun kategorisasi mutu pelayanan ditentukan sebagai berikut :

No. Mutu Pelayanan Nomor Skor

1. A (Sangat Baik) Skala 100 Skala 1-4
2. B (Baik) 81,26 – 100,00 3,51 – 4,00
3. C (Cukup Baik) 62,51 – 81,25 2,51 – 3,50
4. D (Tidak Baik)
43,76 – 62,50 1,51 – 2,50

25,00 - 43,75 1,00 – 1,50

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 49

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 81%. Realisasi dan capaian indikator
kinerja “Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan” pada tahun 2019 ditampilkan pada table berikut :

Tabel Indikator Kinerja I.f

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
Menengah 2018 2019

Indeks responden pencari 102,7% 106,76%

keadilan yang puas 81 % 85% 82,53% 101,89%

terhadap layanan

peradilan.

Berdasarkan data-data responden atau angket yang tersebar di tahun 2020 yang

mana Untuk tahun 2020 sebanyak 150 angket yang disebar untuk menilai Indeks

Kepuasan Pencari Keadilan, dan dari 150 angket tersebut didapat data sebagai berikut:

Responden Nilai Ruang Lingkup Pelayanan 9 Ket
sebanyak 150 Orang 1 2345678

Total Nilai 450 457 519 494 520 521 446 523 527

NRR Per RL 3,00 3,04 3,46 3,29 3,46 3,47 2,97 3,48 3,51

NR Tertimbang 0,33 0,34 0,38 0,37 0,38 0,39 0,33 0,39 0,39 3,30

IKM Unit Layanan 82,53

* Keterangan: = Ruang Linngkup Pelayanan.
RL = Nilai rata-rata.
- NRR = Indeks Kepuasan Masyarakat.
- IKM = Jumlah NRR IKM tertimbang.
- *) = Jumlah NRR tertimbang x 25.
- **) = Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner terisi.
NRR per RL = NRR per ruang lingkup x (1/9).
NRR tertimbang

No Ruang Lingkup Nilai Ketegori Peringkat

1 Persyaratan 2,81 Baik 8
2 Prosedur 2,99 Baik 7
3 Waktu Pelayanan 3,51 Sangat Baik 1
4 Biaya/Tarif 3,36 Sangat Baik 4
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,48 Sangat Baik 3
6 Kompetensi Pelaksana 3,49 Sangat Baik 2
7 Perilaku Pelaksana 2,78 Baik 9
8 Maklumat Pelayanan 3,27 Sangat Baik 5
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,10 Sangat Baik 6

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 50

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Kepuasan Pencari Keadilan pada tahun
2020 adalah sebesar 82,53% atau dengan kata lain berada pada kategori “Baik”.
Untuk capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi,
dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 101,89%.

Capaian = Realisasi x 100%
Target

82,53% x 100%
= 81%

= 101,89%

2. Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. Indikator
kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara” meliputi 4 (empat) indikator kinerja yang

diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan

tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Tabel Sasaran 2 :
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No Indikator Kinerja Target Target Capaian
2a 100 % Jangka Realisasi Capaian
Persentase Salinan Putusan Menengah
b 6% 100 % 2018 2019
yang dikirim kepada para 100 % 100 % 100 % 100 %
10%
pihak tepat waktu 40% 666,67% 0% 95,2%

Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui

Mediasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 51

c Persentase berkas perkara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu

d Persentase putusan perkara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah

diputus

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 2.a : Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para
Pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah salinan
putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan, sesuai dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yang difungsikan sebagai berikut:

Jumlah salinan Putusan yang diterima tepat waktu x 100%
Jumlah Putusan

Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman
berkas melalui pihak pengirim (Pos Indonesia), buku ekspedisi dan relas
pembertahuan putusan . Kondisi pengiriman salinan putusan ke para pihak tepat waktu
telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator
kinerja “Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu”
pada tahun 2020 ditampilkan pada table berikut ini :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 52

Indikator Kinerja 2.a

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
100% Menengah 100% 100% 2018 2019
Persentase Isi Putusan
yang diterima oleh para 100% 100% 100%
pihak tepat waktu

Selama tahun 2020 untuk perkara perdata terdapat 54 putusan perkara gugatan,

1 putusan perkara bantahan, 5 putusan gugatan sederhana dan 23 putusan permohonan,

Tabel Penyampaian salinan putusan perdata tahun 2020

Salinan Putusan yang disampaikan

Jenis Perkara Jml Perkara Putus Tahun
2019
Tepat waktu Terlambat

Perdata Gugatan 54 54 0

Perdata Bantahan 1 10

Pedata Gugatan 5 50
Sederhana

Perdata Permohonan 23 23 0

Jumlah 83 83 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada

tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu
Realisasi = Jumlah putusan
x 100%

= 83 perkara x 100%
83 perkara

= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana

pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0 %.

Capaian = Realisasi x 100%
Target

= 100% x 100%
100%

= 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 53

Untuk perkara pidana terdapat 196 putusan perkara pidana umum, 13 putusan

pidana anak, 2 pidana cepat dan 2 praperadilan

Tabel Penyampaian salinan putusan pidana tahun 2020

Salinan Putusan yang disampaikan

Jenis Perkara Jml Perkara Putus Tahun Tepat waktu Terlambat
2019

Pidana Biasa 196 196 0
Pidana Anak 13 13 0

Pidana Cepat 2 20

Pidana Praperadilan 2 20

Jumlah 213 213 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada

tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu
Realisasi = Jumlah putusan x 100%

= 213 perkara x 100%
213 perkara

= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana
pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

Capaian = Realisasi x 100%
Target

= 100% x 100%
100%

= 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 54

Indikator Kinerja 2.b : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan
mediasi (status selesai mediasi), difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100%
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi

Untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi,
Mahkamah Agung mengerluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa hal baru yang diatur dalam
Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik.
Jika penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan
tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Sedangkan jika tergugat yang tidak beriktikad baik, maka ia akan dihukum
untuk membayar biaya mediasi. Selain itu, aturan baru lainnya adalah mengenai
kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu
pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang
sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan
kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga
diakomodasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat meningkatkan akses
terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu
alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak
melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan
mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 55

pada tanggal 17 Juni 2016 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang
detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait
mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 6%. Realisasi dan capaian indikator
kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi” pada tahun 2020
serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator Kinerja 2.b

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
6% Menengah 40% 666,7% 2018 2019
Persentase Perkara yang
10 % 0% 95,2%
Diselesaikan melalui

Mediasi

Jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 sebanyak 35
perkara, mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian 2 perkara, berhasil sebagian 0
pekara, berhasil dengan pencabutan 12 perkara, tidak berhasil ada 15 perkara, tidak
bisa dilaksanakan 1 pekara dan sedang dalam proses mediasi ada 5 perkara, Tabel
berikut menggambarkan Keadaan Mediasi pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
pada tahun 2020.

Tabel Keadaan Mediasi Tahun 2020

Tahun Jumlah Laporan Penyelesesaian Mediasi Tidak Masih
2020 Perkara Yang bisa dalam
Berhasil Tidak dilaksa Proses
Dimediasi nakan
Akta Berhasil Pecabutan Berhasil 5
35 1
Perdamaian Sebagian

/Putus

2 0 12 15

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 56

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada
tahun 2020 adalah sebesar 40%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi = Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi x 100%
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

= 14 perkara x 100%
35 perkara

= 40%
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana

pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 666,7%.

Capaian = Realisasi x 100%
Target

= 40% x 100%
6%

= 666,7%
Untuk realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi bernilai 40% hal ini menunjukan adanya peningkatan signifikan dibandingkan

dengan tahun 2018 dan 2019 hal ini menunjukan bahwa hakim mediator dapat

menyakinkan para pihak bahwa perdamaian itu merupakan jalan yang paling terbaik

dalam menyelesaikan suatu sengketa, tidak ada pihak yang merasa kalah ataupun

tersakiti dengan mediasi semua pihak merasa diuntungkan dan tidak akan muncul rasa

dendam dikemudian hari.

Langkah-langkah kedepan yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti

Kelas II untuk meningkatkan dan menpertahankan Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi antara lain:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 57

1. Peningkatan kualitas hakim mediator, dengan hakim mediator yang berkualitas
diharapkan semakin baik mediasi yang dilaksanakan sehingga berujung pada
terciptanya perdamaian dari para pihak yang bersengketa.

2. Selalu mensosialisasikan kepada para pihak bahwa mediasi merupakan jalan
terbaik untuk menyelesaikan sengketa, tidak ada pihak yang akan tersakiti.

Indikator Kinerja 2.c : Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi
dan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat
waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang

diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dan

tepat waktu dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK,

difungsikan sebagai berikut :

Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, x 100%
Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap
Jumlah berkas Perkara yang dimohonkan Banding,

Kasasi dan Peninjuan Kembali

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator
kinerja “Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya
ditampilkan pada table berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 2.c

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
100% Menengah 100 % 100% 2018 2019
Persentase berkas perkara
yang diajukan Banding, 100 % 100% 100%
Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 58

Jumlah upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk perkara

pidana untuk tahun 2020 adalah sebanyak 8 perkara . Dari jumlah tersebut 7 berkas

telah dikirim, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Jambi

maupun Mahkamah Agung dan dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan

Upaya Hukum Banding Kasasi dan Peninjuan Kembali pada Pengadilan Negeri Negeri

Sengeti Kelas II pada tahun 2020 :

Tabel Upaya Hukum Pidana Tahun 2020

Jenis Upaya Hukum Sisa Masuk Cabut Kirim Belum Dikembalikan/
2019 2020 2020 2020 dikirim Tidak lengkap
Banding
Kasasi 0 7 0 6 2020 0
Peninjauan Kembali 0 1 0 1 1 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0
0 8 0 7 0 0
1

Jumlah upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk perkara

perdata untuk tahun 2020 adalah sebanyak 23 perkara . Dari jumlah tersebut 17

berkas telah dikirim, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi

Jambi maupun Mahkamah Agung dan dinyatakan lengkap. Tabel berikut

menggambarkan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjuan Kembali pada

Pengadilan Negeri Negeri Sengeti Kelas II pada tahun 2020 :

Tabel Upaya Hukum Perdata Tahun 2020

Jenis Upaya Hukum Sisa Masuk Cabut Kirim Belum Dikembalikan/
2019 2020 2020 2020 dikirim Tidak lengkap
Banding
Kasasi 1 15 0 9 2020 0
Peninjauan Kembali 0 7 0 7 0 0
Jumlah 0 1 0 1 0 0
1 23 0 17 0 0
7

Berdasarkan data-data di atas dapat diketahui jumlah keseluruhan upaya

hukum banding, kasasi dan peninjuan kembali yang masuk dan diproses di Pengadilan

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. Tabel berikut menggambarkan total Upaya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 59

Hukum Banding, Kasasi dan Peninjuan Kembali pada Pengadilan Negeri Negeri

Sengeti Kelas II pada tahun 2020.

Tabel Upaya Hukum Keseluruhan Tahun 2020

Jenis perkara Sisa Masuk Cabut Kirim Belum Dikembalikan/
2019 2020 2020 2020 dikirim Tidak lengkap
Pidana
Perdata 0 8 0 7 2020 0
Jumlah 1 23 0 17 1 0
1 31 0 24 7 0
8

Berdasarkan data-data tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2020 tidak

ada berkas perkara upaya hukum banding, kasasi dan peninjaun kembali yang

dikembalikan sehingga realisasi indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan

perhitungan sebagai berikut :

Realisasi = Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, x 100 %
kasasi dan PK secara lengkap
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,
kasasi dan PK

= 24 perkara x 100 %
24 perkara

= 100 %
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana

pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

Capaian = Realisasi x 100 %
Target

= 100 % x 100 %
100 %

= 100 %

Indikator Kinerja 2.d : Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian
Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam
waktu 1 hari setelah diputus.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 60

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah

Putusan Perkara yang di Upload kedalam website dengan jumlah Perkara yang putus,

difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Putusan yang di upload dalam Sipp Web

Jumlah Perkara yang Putus x 100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2020 sebanyak 296

perkara putus ditahun berjalan (2020). Realisasi dan capaian indikator kinerja
“Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat
Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus” pada tahun 2020

ditampilkan pada table berikut :

Tabel Indikator Kinerja 2.d

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
100% Menengah 100 % 100 % 2018 2019
Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian 100 % 100 % 100 %
masyarakat yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah
diputus

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada

tahun 2019 adalah sebesar 100%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 semua

putusan yang putus langsung diupload di aplikasi SIPP dan disinkronkan ke SIPP

Website Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

Tabel. Penyelesian perkara Tahun 2020

Jenis Perkara Sisa Masuk perkara yang Perkara Putusn Putusan
2019 2020 harus yang diupload Belum
Perdata Gugatan Upload
Perdata Bantahan diselesaikan diputus

13 57 70 54 54 0
11 2 11 0

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 61

Perdata Gugatan 0 7 7 77 0
Sederhana 0 23 23 23 23 0

Perdata Permohonan

Pidana Biasa 22 187 209 196 196 0

Pidana Anak 0 13 13 13 13 0

Pidana Cepat 02 2 220

Pidana Praperadilan 0 2 2 22 0
Jumlah 36 292 328 296 296 0

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana

pada tahun 2020 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %. Berdasarkan data-data

tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar

100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah putusan perkara yang di upload x 100%
Realisasi = Jumlah perkara yang diputus

= 296 perkara x 100%
296 perkara

= 100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana
pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

Capaian = Realisasi x 100 %
Target

= 100 % x 100 %
100 %

= 100 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 62

3. Sasaran=3 :1M00e%ningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan
Terpinggir

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mengukur
keberhasilan sasaran “Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum.

Untuk Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II hanya satu indikator yang dapat
dilakukan karena untuk indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan dan
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tidak dapat
dijalankan dikarenakan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak memiliki pagu
anggaran pelaksanaan pembebesan perkara (Prodeo) dan Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II tidak Memiliki Zetting PLaatz. Oleh karena itu hanya Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
yang ditetapkan dalam penetapan perjanjian kinerja

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2019 serta
perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Tabel Sasaran 3 :
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 63

Target Target

No Indikator Kinerja Target Jangka Realisasi Capaian 2018 2019
3a
Menengah
b
Persentase Perkara Prodeo Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak Memiliki Pagu
c
yang diselesaikan Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo

Persentase Perkara yang

diselesaikan di luar Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak Memiliki Zetting PLaatz

Gedung Pengadilan

Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 3.a: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara

prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk, difungsikan sebagai

berikut :

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan x 100%
Jumlah Perkara Prodeo

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2018, sebagaimana ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator

kinerja ini pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya

ditampilkan pada tabel :

Tabel Indikator Kinerja 3.a

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
Menengah 2018 2019

Persentase Perkara Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak Memiliki Pagu Anggaran

Prodeo yang diselesaikan Penyelesaian Perkara Prodeo

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya

perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi

dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 64

pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan
dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali,
eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan,
gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan
diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara, meliputi biaya
perkara:
 Perdata Permohonan maksimal sebesar Rp187.000,00
 Perdata Gugatan maksimal sebesar Rp2.185.000,00
 Banding maksimal sebesar Rp97.000,00
 Kasasi maksimal sebesar Rp1.137.000,00
 Peninjauan Kembali maksimal sebesar Rp2.137.000,00
 Permohonan eksekusi hanya untuk panjar biaya eksekusi sebesar Rp1.077.000,00

Pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2020 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Negeri Negeri Sengeti
Kelas II tidak memperoleh alokasi anggaran untuk pembebasan biaya perkara (perkara
prodeo)

Indikator Kinerja 3.b : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah
perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaatz dengan jumlah perkara yang
diselesaikan secara zetting plaatz, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100%
Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar
Gedung Pengadilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 65

Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan
kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya,
fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan

Pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun
2020 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Negeri Negeri Sengeti
Kelas II tidak memiliki zetting plaatz.

Tabel Indikator Kinerja 3.b

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
Menengah 2018 2019
Persentase Perkara yang
diselesaikan di luar Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tidak memliki Zetting Plaatz
Gedung Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan
khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat
sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan
keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan
dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau
instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu
dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Pada Tahun 2020 indikator Persentase perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan/zetting plaatz tidak dapat dilakukan pengukuran realisasi dan
capaian kinerjanya dikarenakan Pengadilan Negeri Negeri Sengeti Kelas II tidak
memiliki bangunan zetting plaatz.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 66

Indikator Kinerja 3.c : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang x 100%
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator
kinerja ini pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya
ditampilkan pada tabel :

Tabel Indikator Kinerja 3.c

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
100% Menengah 100% 100% 2018 2019
Persentase Pencari
Keadilan Golongan 100 % 100% 100%
Tertentu
mendapatkan yang
Bantuan Layanan
(Posbakum) Hukum

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para

pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini

masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis

hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan

dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui

Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah

layanan dari tahun ke tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 67

Pada tahun 2020 ada sebanyak 12 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

mendaftarkan diri untuk mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) di

Pengadilan Negeri Negeri Sengeti Kelas II.

Tabel: Layanan Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Periode Bulan Permohonan Layanan Permohonan Yang Sisa
dilayani
Januari 1 -
Februari 1 1 -
Maret 1 1 -
April 1 1 -
Mei 1 1 -
Juni 1 1 -
Juli 1 1 -
Agustus 1 1 -
September 1 1 -
Oktober 1 1 -
November 1 1 -
Desember 1 1 -
Jumlah 12 1 -
12

Berdasarkan data-data yang ada maka realisasi atas indikator kinerja ini pada

tahun 2020 adalah sebesar 100%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 ada

sebanyak 12 Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang terdaftar pada Posbakum

Pengadilan Negeri Negeri Sengeti Kelas II. Dan kesemuanya mendapatkan layanan

bantuan hukum.

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Realisasi = yang Mendapatkan layanan Bantuan Hukum x 100%
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

= 12 Orang x 100%
12 Orang

= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana

pada tahun 2020 capaian jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

mendapatkan layanan Bantuan Hukum pada tahun 2020 adalah sebesar 100 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 68

Realisasi
Capaian = Target x 100%

= 100% x 100%
100%

= 100%

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang

dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidak

patuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka

kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2020

ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Sasaran 4:
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
81% Menengah 2018 2019

Persentase Putusan Perkara 106,7% 102,56%

Perdata yang 85% 100% 123,45%

Ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 4 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Indikator kinerja persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti.
dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi
dengan jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi. Semakin

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 69

tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus

kinerja pengadilan, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti x 100%
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar

(isi) putusan pengadilan. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari

jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Target indikator kinerja ini

pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020

adalah sebesar 123,45%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020

ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
81% Menengah 2018 2019

Persentase Putusan 106,7% 102,56%

Perkara Perdata yang 85% 100% 123,45%

Ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Pada tahun 2020 putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi 2
perkara, sisa permohoan tahun lalu 1 perkara, permohonan yang dicabut 0 perkara,
yang ditindaklanjuti dengan penerbitan penetapan aanmaning/peringatan sebanyak 3
perkara dan sisa perkara yang belum ditindaklanjuti sebanyak 0 perkara.

Tabel Data Putusan Perkara Perdata Yang Telah BHT dan
Yang Mengajukan Eksekusi Tahun 2020

Permohonan Eksekusi

Cabut Penetapan Permohonan Permohoan yang
Aanmaning/ Eksekusi belum
Sisa Masuk Total ditolak
2019 2020 3 Eksekusi ditidandaklanjuti

1 3 03 0 0

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 70

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada
tahun 2020 adalah sebesar 100%.

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti x 100 %
Realisasi = Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

= 3 Permohonan x 100 %
3 Permohonan

= 100 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana

pada tahun 2020 capaian Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pengadilan pada tahun 2020 adalah sebesar 123,45 %

Realisasi
Capaian = Target x 100 %

= 100% x 100 %
81%

= 123,45 %

B. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II mendapatkan total alokasi

anggaran sebesar Rp. 5.044.545.000,- (Lima milyar empat puluh empat juta lima ratus
empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) sebagai berikut :
1. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 145.750.000,-
(Seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu). Belanja barang pada
DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan utama
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yaitu belanja barang operasional penyelesaian
perkara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 71

Tabel Realisasi Anggaran Belanja
DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2020

No. Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi Sisa
Anggaran Anggaran

1. Belanja Barang 145.750.000 127.072.800 94,04% (RP)
Total 145.750.000 137.072.800 94,04%
8.677.200

8.677.200

Tabel Rincian Belanja Barang

DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No. Kode Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
Akun 100
24.000.000 24.000.000 100
I 52 Pos Bantuan Hukum 24.000.000 24.000.000
121.750.000 113.072.800 92,87
1 522131 Belanja Jasa Konsultan
56,15
II 52 Perkara Peradilan Umum 95,15

yang diselesaikan ditingkat 100
93,13
pertama dan banding yang
50
tepat waktu

1 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas 6.900.000 3.874.000
11.160.000 11.619.000
Pos Pusat

2 521211 Belanja Bahan

3 521811 Belanja Barang Untuk 57.200.000 57.199.800
Persediaan Barang Konsumsi 41.050.000 39.160.000

4 524113 Belanja perjalanan transport 4.440.000 2.220.000
dalam kota

5 524111 Belanja Perjalanan Biasa

Total Belanja Barang 145.750.000 137.072.800 94,04%

2. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
Anggaran Dipa 01 sebesar Rp. 4.898.795.000,-(empat milyar delapan ratus

sembilan puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), yang
meliputi :
a) Belanja Pegawai Rp. 3.703.765.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus

enam puluh lima ribu rupiah).
b) Belanja Barang Operasional Rp.1.170.030.000,- (Satu milyar seratus tujuh puluh

juta tiga puluh ribu rupiah).
c) Belanja Modal : Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 72

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat

yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Belanja

barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam

kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang

telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan

dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian

Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun

belanja barang tidak mengikat.

Tabel Realisasi Anggaran Belanja

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2020

No. Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran
Realisasi (RP)
Anggaran

1. Belanja Pegawai 3.703.765.000 3.669.722.508 99,89 4.042.492

2. Belanja Barang OP 1.170.030.000 1.164.681.314 99,54 5.348.686

3. Belanja Modal 25.000.000 25.000.00 100 0

Berikut ini rincian tabel realisasi belanja pegawai, belanja barang dan

belanja modal Dipa 01 Badan Urusan Administrasi :

Tabel Rincian Belanja Pegawai
Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

Kode Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
No.
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.703.765.000 3.699.722.508 99,89
Akun Belanja Gaji Pokok PNS 1.719.335.000 1.719.332.640 100
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS
1 511111 Belanja Tunj. Suami/istri PNS 27.000 26.096 96,65
2 511119 Belanja Tunj. Anak PNS 123.618.000 123.617.630 100
3 511121 Belanja Tunj. Struktural PNS
4 511123 Belanja Tunj. Fungsional PNS 40.860.000 40.859.742 99,99
5 511123 Belanja Tunj. PPh PNS 28.140.000 28.140.000 100
6 511124 1.280.760.000 1.280.760.000 100
7 511125 110.765.000 119.761.660
99,99

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 73

8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 90.308.000 90.307.740 100
9 511129 Belanja Uang Makan PNS 288.737.000 284.702.000 98.60
10 511151 Belanja Tunj. Umum PNS
12.215.000 12.215.000 100

Tabel Rincian Belanja Barang
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Kode Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
No.
99,54
Akun
99,99
52 Penyelenggaraan Operasional 1.170.030.000 1.164.681.314 93,69

dan Pemeliharaan Perkantoraan 100
94,29
1 521111 Belanja keperluan Perkantoran 517.172.000 517.149.950 99,91
99,98
2 521114 Belanja pengiriaman surat dinas pos 4.200.000 3.935.000 99,84
pusat 57.120.000 57.120.000 99,26
62,73
3 521115 Belanja honor operasional satker
100
4 521119 Belanja barang operasional lainnya 53.066.000 50.037.000 0

5 521131 Belanja Barang Operasional - 7.750.000 7.743.754 99,99
Penanganan Pandemi COVID-19 56.800.000 56.793.772 100

6 521811 Belanja Barang Persediaan Barang 9.000.000 8.986.000 99.99
Konsumsi 75.472.000 74.911.269 100

7 521841 Belanja Barang Persediaan - 99,99
Penanganan Pandemi COVID-19
99,54
8 522111 Belanja langganan listrik

9 522112 Belanja langganan telpon 3.720.000 2.333.735

10 522141 Belanja sewa 8.400.000 8,400,000

11 522191 Belanja jasa lainnya 50.000 -

12 523111 Belanja pemeliharaan gedung dan 184.648.000 184.643.140
bangunan 17.400.000 17.400.000

13 523119 Belanja pemeliharaan gedung dan 154.316.000 154.311.679
bangunan lainnya 10.276.000 10.276.000

14 523121 Belanja pemeliharaan peralatan dan
mesin

15 524111 Belanja perjalanan dinas biasa

16 524119 Belanja perjalanan dinas paket 10.640.000 10.639.615
meeting luar kota 1.170.030.000 1.164.681.314

Total Belanja Barang

Tabel Rincian Belanja Modal
DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Kode Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
No. 100

Akun 100

1 532111 Belanja Modal Peralatan dan 25.000.000 25.000.000

Mesin

Total Belanja Modal 25.000.000 25.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 74

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah

Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu:
1. Program Peningkatan manajemen peradilan Umum

Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020

No Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi Sisa Anggaran
Anggaran (RP)

(DIPA 03)

1. Program Peningkatan 145.750.000 137.072.800 92,87 8.677.200
Manajemen Peradilan

Umum

(DIPA 01)

Program Dukungan

2. Manajemen dan 4.873.795.000 4.864.403.624 99,81 9.291.178
Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya

Mahkamah Agung

(DIPA 01)

Program Peningkatan

3. Sarana dan Prasarana 25.000.000 25.000.000 100 0

Aparatur Mahkamah

Agung

Total 5.044.545.000 5.026.476.622 99,64% 18.068.378

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 75

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun 2020 merupakan

pencapaian atas target kinerja tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tahun
anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang
ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan
dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih
terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya
manusia dan sarana prasarana.
B. Saran-saran

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang
peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II maka diperlukan:
1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang

dibutuhkan karena banyaknya pegawai yang mutasi atau promosi jabatan dan tidak
diimbangi dengan mutasi pegawai yang masuk ke Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (penambahan daya
listrik/perbaikan jaringan listrik, perangkat IT, alat pengolah data dan meubeilair.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 76



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Sengeti, 02 Januari 2020
Pihak Pertama

Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H. Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum
NIP. 19550601 198103 1 006 NIP. 19760210 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target (%)

1 Terwujudnya proses peradilan a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
100%
yang pasti, transparan dan a. Perdata 91%
95%
akuntabel b. Pidana
74%
b. Persentase perkara 74%
89%
a. Perdata 91%
90%
b. Pidana 95%
6%
Yang diselesaikan tepat waktu
81%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum: 100%

a. Banding 6%
- Perdata
- Pidana 100%

b. Kasasi 100%
- Perdata
- Pidana Tidak ada pagu
anggaran perkara
c. Peninjauan Kembali (PK)
- Perdata prodeo
- Pidana Tidak ada zetting

d. Persentase perkara pidana anak yang plaatz

diselesaikan dengan Diversi 100%

e. Index responden pencari keadilan yang 81%
puas terhadap layanan peradilan

2 Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan yang diterima
pengelolaan
perkara penyelesaian oleh para pihak tepat waktu

b. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan
Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali
(PK) secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah
diputus

3 Meningkatnya akses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang

bagi masyarakat miskin dan diselesaikan

terpinggirkan

b. Persentase perkara yang diselesaikan di

luar gedung pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan
tertentu yang mendapat layanan

4 Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara perdata yang
terhadap putusan Pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah anggaran Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi
(01) dan Badan Peradilan Umum (03) tahun anggaran 2020 sebesar Rp.4.744.213.000,- (empat
milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian
program yang akan dilaksanakan tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No Kegiatan Anggaran
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 145.750.000,-
2. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Rp. 4.573.463.000,-

Administrasi Rp. 25.000.000,-
3. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Rp.4.744.213.000,-
Republik Indonesia
Jumlah

Sengeti, 02 Januari 2020
Pihak Pertama

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum
NIP. 19760210 200012 1 001

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II
Nomor : W5-U7/ 2395 /OT.01.3/I2/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan
kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka dipandang
perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun laporan kinerja instansi
pemerintah;

b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam Lampiran surat keputusan ini dianggap
cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Penyusun
Dokumen SAKIP tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Presiden Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006

tentang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi
Pemerintah
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016

tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931/SEK/OT.01.2/11/2020
tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2020;

MENETAPKAN MEMUTUSKAN
PERTAMA
KEDUA : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tentang
KETIGA Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun
2020 Pengadilan Sengeti Kelas II;

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor W5-
U7/149/OT.01.2/I/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Penyusun
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

: Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan
sebagaimana tercantum dalam lajur tiga bertugas sebagaimana tersebut dalam
lajur empat dalam daftar lampiran keputusan ini;

: a. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

: b. ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada Tanggal : 21 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum
NIP. 19760210 200012 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;

2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Nomor : W5-U7/ 2395 /OT.01.3/12/2020
Tanggal : 21 Desember 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

No Nama / NIP Jabatan Ditunjuk / diangkat sebagai
Pangkat /Gol. Ruang
4
12 3 Pelindung / Penasehat

1 Dr. Dedy Mukti Nugroho, S.H. M.Hum Ketua

NIP. 197602102000121001

Pembina TK I (IV/b)

2 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H, M.H. Wakil Ketua Pelindung / Penasehat

NIP.197709302001122002

Pembina (IV/a)

3 Kahfi A. Lutfi, S.H. Panitera Ketua

NIP. 197211112000121002

Penata TK I (III/d)

4 Melly S., S.Kom Sekretaris Wakil Ketua

NIP. 198205202006042007

Penata TK I (III/d)

5 Rio Paluwi, S.H. Kepala Subbagian Sekretaris
Anggota
NIP. 19850722200604 001 Perencanaan, TI, dan

Penata (III/c) Pelaporan

6 Endang Sri Wahyuni N, S.H. Panitera Muda Pidana

NIP. 197506181994032001

Penata (III/c)

7 M. Sjafrudin, S.H. Panitera Muda Perdata Anggota

NIP. 19710511199303 002

Penata Tk. I (III/d)

8 Saparjiyono, S.H. Panitera Muda Hukum Anggota

NIP. 197206071993031006

Penata TK I (III/d)

9 Winusa Nasrun, S.E. Kepala Subbagian Anggota
Anggota
NIP. 197705162011011003 Kepagwaian dan Ortala

Penata (III/c)

10 Supriadi, S.H. Kepala Subbagian

NIP. 198709112009121001 Umum dan Keuangan

Penata Muda Tk. I (III/b)

Ditetapkan di : Sengeti
Pada Tanggal : 21 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum
NIP. 19760210 200012 1 001

PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
Jl. Lintas Timur Sengeti Telp/Fax. (0741) 590005,Kode Pos : 36381
Home Page : www.pn-sengeti.go.id Email :[email protected]

Sengeti, 3 Pebruari 2021

Nomor : 01 /SAKIP 2021/II/2021
Perihal : Undangan Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2020
Lampiran : -

Kepada
Yth. 1. Wakil Ketua

2. Panitera
3. Sekretaris
4. Panitera Muda
5. Kepala Sub Bagian
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Di Sengeti

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Reviu IKU Tahun 2019 yang akan diselenggarakan
pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 4 Pebruari 2021

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada
waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum
NIP. 19760210 200012 1 001

NOTULEN RAPAT PENYIAPAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

A. Waktu dan tempat rapat

1. Hari, tanggal : Kamis, 04 Pebruari 2021
2. Pukul : 09:00 – 12:00 Wib.

3. Tempat : Ruang Mediasi.

B. Peyelenggaraan dan materi rapat

1. Pemimpin : Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

2. Notulis : Rio Paluwi, S.H.

3. Peserta Rapat : Tim SAKIP Pengadilan Negeri Sengeti.

4. Jumlah Peserta : 9 Orang.

5. Agenda Rapat : Penyiapan Dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

C. Susunan acara

1. Pembukaan.

2. Pengarahan dari Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Selaku Pembina TIM Reviu

IKU

3. Pembahasan

4. Penutup.

D. Jalanya rapat/uraian/risalah rapat.

1. Rapat dibuka pada pukul 09:00 Wib dengan agenda penyiapan dokumen SAKIP

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020 dilanjutkan dengan pengarahan dari

Ketua Pengadilan Negeri Sengeti yang memaparkan tentang pentingnya Indikator

Kinerja Utama dalam sebuah organisasi pemerintah

2. Dalam rapat dibacakan point-point indikator dalam IKU yang telah ditetapkan oleh

Mahkamah Agung RI, berdasarkan hasil pembahasan dan guna mensinergikan dan

mensinkronisasikan antara IKU Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dengan IKU

Mahkamah Agung RI selaku Induk Organisasi maka TIM berpendapat bahwa IKU

mengacu kepada IKU yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI selaku pimpinan

tertinggi.

3. IKU yang telah ditetapkan kemudian disinkronisasikan dengan Rencana Strategis dan

ditetapkan besaran target realisasi dari komponen-komponen indikator kinerja utama

yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

4. Dalam rapat juga disampaikan realisasi atas capaian target target kinerja tahun 2020 yang
telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti di awal tahun 2020 sebagai bahan
evaluasi dan pertimbangan pimpinan dalam menetapkan target kinerja tahun 2021

5. Penutup
Rapat Penyiapan Dokumen SAKIP Tahun 2020 ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II dengan harapan kedepannya apa apa yang telah ditetapkan dalam
indikator kinerja utama dapat tercapai dengan baik.

Demikian notulen ini dibuat dan ditandatangani oleh Notulen Rapat, dan diketahui oleh
Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

Mengetahui Sengeti, 04 Pebruari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Notulen Rapat

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum Rio Paluwi, S.H.
NIP. 19760210 200012 1 001 Nip. 19850722 200604 1 001

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

Hari : Kamis Tanggal 04 Pebruari 2021

No Nama / NIP Jabatan Dalam Tim Tanda Tangan
Pangkat /Gol. Ruang 3 4

12 Pelindung / Penasehat
Pelindung / Penasehat
1 Dr. Dedy Mukti Nugroho, S.H. M.Hum Ketua
Wakil Ketua
NIP. 197602102000121001 Sekretaris
Anggota
Pembina TK I (IV/b)
Anggota
2 Sinta Gaberia Pasaribu, S.H, M.H. Anggota
Anggota
NIP.197709302001122002 Anggota

Pembina (IV/a)

3 Kahfi A. Lutfi, S.H.

NIP. 197211112000121002

Penata TK I (III/d)

4 Melly S., S.Kom

NIP. 198205202006042007

Penata TK I (III/d)

5 Rio Paluwi, S.H.

NIP. 19850722200604 001

Penata (III/c)

6 Endang Sri Wahyuni N, S.H.

NIP. 197506181994032001

Penata (III/c)

7 M. Sjafrudin, S.H.

NIP. 19710511199303 002

Penata Tk. I (III/d)

8 Saparjiyono, S.H.

NIP. 197206071993031006

Penata TK I (III/d)

9 Winusa Nasrun, S.E.

NIP. 197705162011011003

Penata (III/c)

10 Supriadi, S.H.

NIP. 198709112009121001

Penata Muda Tk. I (III/b)

DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP