LKJIP 2020

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat
menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II tahun 2020 merupakan laporan yang memuat
perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan
pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II kepada publik atas pelaksanaanTugas
Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
pada tingkat pertama.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun
2020 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan
Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II atas pencapaian
output/suboutput penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung
Republik Indoneisa. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome
program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung

i

Republik Indoneisa, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran
strategis/outcome program yang dilaksanakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan
Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah
Agung Republik Indonesia tahun 2020 - 2024

Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan tersebut
dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam rangka
mewujudkan good govermance. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II yang telah melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II serta semua pihak yang telah
membantu penyusunan laporan ini.

Sengeti, 22 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas Ii

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum
NIP. 19760210 200012 1 001

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Sengeti Kelas II Tahun 2020
ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020
yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020 ini pada hakekatnya
merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan
responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat
pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara
dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan
kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good govermance),
sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Sengeti Kelas II telah
melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran,
serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II Tahun 2020– 2024.

Visi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik
Indonesia adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Yang Agung”
Misi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II adalah sebagai berikut:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

iii

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui
penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan
yang diharapkan dapat dicapai adalah:
Pertama : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
Kedua : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan
Ketiga : Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II memenuhi tujuan

pertama dan kedua tersebut.
Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya Proses
peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; Kedua adalah Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara; Ketiga adalah Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan; dan Keempat adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
Pengadilan.
Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14
indikator kinerja dan 14 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat
sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, terdapat 3
sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu Sasaran Strategis 2
Sasaran Strategis 3 dan Strategis 4. Sedangkan Sasaran Strategis 1 sudah diatas 90%.
Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II adalah sebesar 99,985%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran
strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

iv

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN

No Sasaran Strategis Capaian (%)

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan 99,94%
akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 100%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin 100%
dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan 100%
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 99,985%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2019 adalah

Sebesar 99,94%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS I
Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 100% 100%
100% 100%
- Perdata 100% 99,3%
90,36% 109,89%
- Pidana 100% 100%
110,7%
b. Persentase perkara : 81,92% 106,7%
96,71% 102,88%
- Perdata 91% 109,37%
91,56% 109,77 %
- Pidana 95% 99,53% 105,26 %
500%
yang diselesaikan tepat waktu 98,79 % 106,76%
100 %
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan 30% 91,67 %
Upaya Hukum : 82,53%

- Banding

a. Perdata 74%

b. Pidana 91%

- Kasasi

a. Perdata 89%

b. Pidana 91%

- Peninjauan Kembali

a. Perdata 90%

b. Pidana 95%

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang 6%
Diselesaikan dengan Diversi

e. Index responden pencari keadilan yang puas 81%
terhadap layanan peradilan

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2020 adalah
sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut:

v

SASARAN STRATEGIS II
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
100% 100%
a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh 100% 40% 666%
para pihak Tepat Waktu 100% 100%

b Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui 6% 100% 100%
Mediasi 100 %

c Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, 100%
Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

d Persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara 100%

online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II

Tingkat p en c ap ai a n k i ne rj a pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2020 adalah
sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS III
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
100%
a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 100% 100% 100 %
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2020 adalah
Sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS IV
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang 81% 100% 123,45%
Ditindaklanjuti (dieksekusi) 100 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 (Dipa 01 dan Dipa 03) : Rp. 5.044.545.000
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp. 5.026.476.622

vi

Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020 ini dapat menjadi
bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan
Renstra Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020 - 2024.

vii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar............................................................................................................................ i
Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................... ii
Daftar Isi ....................................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................................................... 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan .................................................................................................... 3
2. Tugas Pokok .................................................................................................. 5
3. Fungsi ............................................................................................................ 5
C. Struktur Organisasi ............................................................................................... 6
D. Sistematika Penyajian .......................................................................................... 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2020-2024 ............................................................................... 14
1. Visi dan Misi ................................................................................................. 15
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ......................................................................... 16
3. Indikator Kinerja Utama …………………………………………………….18
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok ............................................................ 20
B. Rencana Kinerja Tahun 2020 ............................................................................... 21
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................. 25
B. Realisasi Anggaran ............................................................................................... 71

viii

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................................................... 76
B. Saran-Saran .......................................................................................................... 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. SK TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
1. Gambaran Umum
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum
di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan
hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan
perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili
agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :
1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum,
terutama asas keadilan.
2. Harus dapat menunjukan penerapan hukum yang ada tanpa suatu
diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa
keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat
dilampaui)
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan
5. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan
pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut
hukum.
Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 1

pengadilan oleh Undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi
Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain
menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan
mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Selain hal di atas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan Dirjen Badan Peradilan Umum dengan agenda
pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II memiliki program
prioritas antara lain :
1. Program Keterbukaan Informasi

Dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, maka
pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah memiliki Website dengan
alamat pn-sengeti.go.id, Selain itu dengan program penelusuran perkara (SIPP)
telah menginplementasikan SIPP Versi 4.0.1
2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II ditahun 2019 telah menerapkan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini guna menindaklanjuti Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2019
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 2

awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui
satu pintu

Tujuan yang diharpakan dengan diadakannya Pelayanan Terpadu Satu
Pintu adalah:
a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi,

nepotisme.
2. Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :
1. Sistem Promosi staf ke Jabatan Fungsional kepaniteraan tidak diimbangi dengan

dengan penambahan jumlah staf/pegawai administrasi.
2. Tenaga Sumber daya manusia (SDM), khususnya menyangkut pegawai/staf

yang berkaitan dengan IT, operator aplikasi tidak ada, dan petugas meja
kepaniteran tidak ada sehingga untuk penyelesaian tugas-tugas tersebut
dirangkap oleh Kasubag, Panitera Pengganti dan Jurusita.
3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, khususnya
menyangkut Belanja Modal seperti Rehab Kantor dan Rumah Dinas Jabatan
tidak mencukupi.
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II didirikan pada tahun 2003 berdasarkan
Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2003 dan resmi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 3

mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI oleh Prof. Dr.

Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 09 Agustus 2004. Pengadilan Negeri

Sengeti Kelas II berkedudukan di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi

yang mempunyai wilayah Hukum di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Ibu

Kota Kabupaten Muaro Jambi berada di Sengeti terletak 35 Km dari Kota Jambi
dengan luas wilayah 5.246 Km2, secara geografis Pengadilan Negeri Sengeti Kelas

II terletak antara 1°15' - 2°20' LS dan 103°10' - 104°20' BT. Batas-batasnya :
 Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Barat : Provinsi Sumatera Selatan

 Timur : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Secara administratif Pengadilan Negeri Sengeri Kelas II terletak di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan wilayah
hukumnya meliputi 11 (sebelas) kecamatan, dengan berbagai macam latar belakang
suku, pendidikan, agama, dan kemampuan perekonomian yang beraneka ragam.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 4

2. Tugas
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II adalah pelaksana kekuasaan

kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi berasaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa,
dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang
diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam
pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II terlepas dari pengaruh
pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang kekuasaan Kehakiman
3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
menyelenggarakan fungsi utama yaitu :
1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

a. Menerima, memeriksa, dan memutus perkara.
b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.
2) Fungsi nasehat

a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah
dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 5

b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada
dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan

dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok
teknis peradilan dan administrasi peradilan.
4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,
Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
C. Struktur Organisasi
Stuktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta
posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk
mencapai suatu tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan pemisahan kegiatan pekerjaan
antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi.
Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sesuai dengan keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari
1992, bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang
Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan
bertanggung jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan.
Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan
Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 6

menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi
semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para
Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skill) yang meliputi rencana kerja
(programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi
pelaksanaannya (controlling).

Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
menandatangani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan
Mahmakah Agung ini mengatur pemisahanan antara Panitera dan Sekretaris pada
pengadilan sesuai dengan Cetak Biru (blueprint) Pembaharuan Peradilan 2010-2035.

STUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II

TAHUN 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 7

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit
kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah
struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada
di bawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera membawahi bagian administrasi perkara dan
Sekretaris membawahi administaris umum. Pada bagian administrasi perkara terdapat tiga
bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera
Muda Hukum. Sedangkan bagian administrasi umum terdapat tiga Kepala Sub Bagian,
yaitu Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan, dan
Kasubbag Umum dan Keuangan yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan
Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan
Panitera

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sesuai struktur
organisasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II adalah sebagai berikut :
1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas

bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas

perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan
pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim
bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib
menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 8

pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan
kepadanya
4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,
menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda dan Panitera
Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan,
mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan
melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
5. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan,
pengurusan surat menyurat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi
Kepegawaian, Keuangan, dan Umum.
6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain
yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada
setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima
kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan
Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas
perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan
arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 9

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain
yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada
setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberi nomor register pada setiap
perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari
persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register,
disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada
Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa
ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan
kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan
statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara,
dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang
diserahkan Jaksa.
9. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala adalah melaksanakan sebagian tugas
dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II, dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, menangani pensiun
pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani mutasi pegawai,
menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi jabatan, dll.
10. Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah melaksanakan sebagian
tugas di bidang penyusunan anggaran, memastikan pengelolaan sarana prasana
teknologi informasi dapat berjalan dengan baik dan penyusunan laporan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 10

11. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah Pengelolaan dan Pembinaan
Keuangan, melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya
proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat
penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari
tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik
putusan, dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan
menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muada
Perdata bila telah selesai dimutasi.

13. Jurusita adalah bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,
protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya
kemudian diberikan kepada pihak- pihak terkait.

D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian

kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019
tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (permormance agreement) 2019
sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 11

dimasa mendatang. Dengan demikian sistematikan penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Sengeti Kelas II tahun 2019 adalah sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)
Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (stategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi
Bab II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organiasi. Untuk setiap pernytaan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisas capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja antara capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 12

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada)

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta altenatif solusi yang telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaain pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi unuk meningkatkan
kinerjanya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker
2. Rencana Kinerja Tahuan yang dilaporkan dan Rencana Kinerja Tahun Berikutnya
3. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerj Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 13

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah guna menjawab
tuntutan lingkungan strategi nasional ataupun global. Dengan pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan
misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
kinerja.

Perumusan rencana strategis dimaksud untuk menjadi pedoman dan arah proses
pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II agar terlaksana secara
lebih terstruktur, terukur, dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai
sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan
keputusan dalam pencapaian sasaran tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Sengeti dapat diartikan sebagai komitmen bersama Aparatur
Peradilan pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam menetapkan kinerja bersama
dengan tahapan proses yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan,
perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan yang
berlaku.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dibuat untuk memberikan
arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan
Negeri Kelas II yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah
Agung yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 14

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana strategis Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan
yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2015-2019 merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya
Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi,yang dapat dijabarkan
menjadi :
1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun
2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan
peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi
dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024. Visi adalah suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa dengan untuk mewujudkan tercapainya tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II serta cita-cita yang ingin
diwujudkan. Visi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah
Agung Republik Indonesia, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Yang Agung”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 15

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi melalui pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya, sebagai berikut:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka
waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Negeri Sengeti Kelas II.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

b. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun
2020 sampai dengan tahun 2020, sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II adalah sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 16

1. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat

ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan
sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan
Negeri Sengeti Kelas II menyadari hal itu, maka untuk mendorong
peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Sengeti
Kelas II membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses
penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan
teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja
penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di
atas, antara lain :
a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
b. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali
d. Persentase perkara pidana anak yang diselesakan dengan Diversi
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang memiliki
indikator kinerja sebagai berikut:
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 17

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
c. Persentase Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

3. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator
kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama
diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai
tujuan.

Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun 2017 telah
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dengan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor : W5-U7/165/OT.01.2/I/2017
Tanggal 23 Januari 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2017 dan telah direviu pada tanggal 02
Pebruari 2020.

Hubungan sasaran dan Indikator kinerja utama digambarkan pada tabel
berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 18

No Sasaran Indikator Kinerja Penjelasan

1. Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100
Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan %
Peradilan yang Pasti, diselesaikan :
Catatan :
Transparan dan - Perdata Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Akuntabel - Pidana

b. Persentase perkara : Jumlah perkara yang diselesaikan tahun
- Perdata
- Pidana berjalan x 100
Yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang ada %

Catatan :

 Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal

tahun dan perkara yang masuk)

 Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang

diterima tahun berjalan

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang

diselesaikan tahun berjalan

c. Persentase perkara yang tidak Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya x 100
mengajukan upaya hukum : hukum %
a. Banding
b. Kasasi, dan Jumlah putusan perkara
c. Peninjauan Kembali
Catatan :
d. Persentase perkara pidana anak  Upaya hukum = Banding, Kasasi, Peninjauan
yang diselesaikan dengan
Diversi Kembali
 Sucara hukum semakin sediki yang mengajukan
e. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap upaya hukum, maka semakin puas atas putusan
layanan peradilan pengadilan.

Jumlah perkara pid. Anak yang diselesaikan x 100
secara diversi %

Jumlah perkara pidana anak

Catatan :
Diversi anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai
pelaku kejahatan melainkan sebagai korban

Index kepuasan pencari keadilan

Catatan :
PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24
Februari 2004 tentang Pedoman Umumn Penyusunan Index
kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor : 16 Tahun
2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. Peningkatan a. Persentase isi putusan yang Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu
Jumlah putusan
efektifitas pengelolaan diterima oleh para pihak tepat x 100 %

penyelesaian waktu

b. Persentas perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan melalui
mediasi
diselesaikan melalui mediasi
Jumlah perkara yang dilakukan melalui
mediasi x 100 %

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2016 tenatang prosedur mediasi di

Pengadilan

c. Persentase berkas perkara yang Jumlah berkas perkara yang diajukan banding,
Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali (PK) secara lengkap Kasasi dan PK secara lengkap x 100 %
dan tepat waktu Jumlah berkas perkara yang dimohonkan

d. Persentase putusan perkara yang banding, Kasasi,dan PK
menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100 %
dalam waktu 1 hari setelah Jumlah perkara prodeo
diputus
Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian
Layanan Hukum bagi Mayarakat Tidak mampu di
Pengadilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 19

3. Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo yang Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo
peradilan bagi diselesaikan x 100 %

masyarakat miskin dan Catatan :

terpinggirkan

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian

Layanan Hukum bagi Mayarakat Tidak mampu di

Pengadilan

b. Persentase perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan
diselesaikan di luar gedung
pengadilan di luar gedung Pengadilan x 100 %
Jumlah perkara yang seharusnya

diselesaikan diluar gedung pengadilan

Catatan :
 PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Pedoman

pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Pengadilan
 Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang
diselesaikan di luar kantor Pengadilan (zetting plaatz,
sidang keliling, maupun sidang digedung-gedung
lainnya)

c. Persentase pencari keadilan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu x 100 %
golongan tertentu yang yang Mendapatkan Layanan bantuan hukum
mendapat layanan
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu
Persentase putusan perkara perdata
yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Catatan :
 PERMA No . 1 Tahun 2004 tentang Pedoman

pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Pengadilan
 Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan
terpinggirkan (Marjinal)

4. Meningkatnya Jumlah putusan perkara yang
kepatuhan terhadap
putusan Pengadilan ditindaklanjuti x 100 %

Jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Catatan :
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan indikator utama yang harus ada demi terciptanya

suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri

Sengeti Kelas II, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II mengacu

pada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. 20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung.
Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
Urusan Administrasi.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah
Agung
Program dan Kegiatan tersebut di atas secara langsung dan tidak langsung untuk
mendukung tercapainya sasaran strategis :
a. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan yang disingkat dengan RKT merupakan turunan atau

pelaksana tahunan Restra, Rencana Kinerja Tahunan disusun pada awal tahun sebelum

tahun pelaksana kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan dimamfaatkan dalam penyusunan

Rencana Anggaran. Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Pengadilan Negeri Sengeti

Kelas II memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indicator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang

harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut

menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh

organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. 21

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II
TAHUN 2020

No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Indikator Target Anggaran/
Utama Kegiatan Rp (ribuan)

1 Terwujudnya Proses a. Persentase sisa 1. Program Peningkatan 1. Pos Bantuan 240 Jam Rp.24.000

Peradilan yang Pasti, perkara yang Peningkatan Manajemen Hukum Layanan

Transparan dan diselesaikan : Manajemen Peradilan Umum
Akuntabel - Perdata
100% Peradilan 2. Perkara 250 Rp. 121.750

- Pidana 100% Umum Peradilan Perkara

b. Persentase perkara : 91% Umum yang
- Perdata 95% diselesaikan
- Pidana ditingkat
Yang diselesaikan pertama dan
tepat waktu banding yang
tepat waktu
c. Persentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum : 2. Program 1. Pembinaan 1. Layanan 1 Rp.4.873.795
Perkantoran Layanan
a. Banding 74% Dukungan Administrasi
- Perdata 91% Manajemen dan
- Pidana dan Pengelolaan

b. Kasasi 89% Pelaksanaan Keuangan 1 Rp.25.000
- Perdata Tugas Badan Urusan

- Pidana 91% Teknis Administrasi Layanan

c. Peninjauan Lainnya

Kembali (PK) Mahkamah

- Perdata 90% Agung
- Pidana 95%
2. Program 2. Peningkatan
d. Persentase perkara 6%
Peningkatan Sarana dan
pidana anak yang
Sarana dan Prasarana
diselesaikan dengan
Prasarana Aparatur MA
Diversi
Aparatur

E Index responden 81% Mahkamah

pencari keadilan Agung

2 Peningkatan a. Persentase salinan

efektifitas pengelolaan putusan yang

penyelesaian diterima oleh para

pihak tepat waktu

- Perdata 100%

- Pidana 100%

b. Persentase perkara 6%

yang diselesaikan

melalui mediasi

c. Persentase berkas 100%

perkara yang

diajukan Banding,

Kasasi, dan

Peninjauan Kembali

(PK) secara

d. Persentase putusan 100%

perkara yang

menarik perhatian

masyarakat yang

dapat diakses secara

online dalam waktu

1 hari setelah

diputus

3 Meningkatnya akses a. Persentase perkara Tidak

peradilan bagi prodeo yang ada

masyarakat miskin diselesaikan pagu

dan terpinggirkan anggara

n

penyeles

aian

perkara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 22

prodeo

b. Persentase perkara Tidak

yang diselesaikan di memilik

luar gedung i zetting

Pengadilan plaatz

c. Persentase pencari 100%

keadilan golongan

tertentu yang

mendapat layanan

4 Meningkatnya Persentase putusan 81%

kepatuhan terhadap perkara perdata yang

putusan Pengadilan ditindak lanjuti

(eksekusi)

C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Tahun 2020 merupakan

tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penetapan Kinerja

disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang disusun pada awal tahun 2019

TABEL PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI SENGETI KELAS II
TAHUN 2020

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target

1. Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang 100 %
100 %
Peradilan yang Pasti, diselesaikan :
91%
Transparan dan Akuntabel - Perdata 95%

- Pidana 74%
91%
b. Persentase perkara : 89%
- Perdata 91%
- Pidana 90%
Yang diselesaikan tepat waktu 95%

c. Persentase perkara yang tidak 6%
mengajukan upaya hukum : 81%

a. Banding
- Perdata
- Pidana

b. Kasasi
- Perdata
- Pidana

c. Peninjauan Kembali (PK)
- Perdata
- Pidana

d. Persentase perkara pidana anak
yang diselesakan dengan Diversi

e. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 23

2. Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan yang

pengelolaan penyelesaian diterima oleh para pihak tepat

waktu

1. Perdata 100%

2. Pidana 100%

b. Persentase perkara yang 6%

diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang 100%

diajukan Banding, Kasasi, dan

PK secara lengkap dan tepat

waktu

d. Persentase putusan perkara yang 100%

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari

setelah diputus

3. Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo yang Tidak ada pagu
peradilan bagi masyarakat diselesaikan anggaran
miskin dan terpinggirkan penyelesaian
perkara prodeo

b. Persentase perkara yang PN Sengeti

diselesaikan di luar gedung Kelas II tidak

pengadilan memiliki zetting

plaatz

c. Persentase Pencari keadilan

Golongan tertentu yang 100%

mendapat layanan

4. Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara 81%
terhadap putusan Pengadilan perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 (Dipa 01 dan Dipa 03) : Rp. 5.044.545.000
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp. 5.026.476.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 24

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
Akuntabiltas kinerja adalah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi. Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan,
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II tahun
2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator
kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang
telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator
kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang
belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2020 ini. Dari sasaran
strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum
berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah melakukan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 25

beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang.

Adapun hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

No Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

1. Terwujudnya a. Persentase sisa perkara yang

Proses Peradilan diselesaikan :

yang Pasti, - Perdata 100% 100% 100%
Transparan dan - Pidana 100% 100% 100%
Akuntabel b. Persentase perkara :

- Perdata 91% 90,36% 99,3%

- Pidana 95% 100% 109,89%

Yang diselesaikan tepat waktu

c. Perrsentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum :

a. Banding

- Perdata 74% 81,92% 110,7%

- Pidana 91% 96,71% 106,7%

b. Kasasi

- Perdata 89% 91,56% 102,88%

- Pidana 91% 99,53% 109,37%

c. Peninjauan Kembali (PK)

- Perdata 90% 98,79% 109,77%

- Pidana 95% 100% 105,26%

d. Persentase perkara pidana anak 6% 30% 500%

yang diselesakan dengan Diversi

e. Index responden pencari keadilan 81% 82,53% 101,89%

yang puas terhadap layanan

peradilan

2. Peningkatan a. Persentase salinan putusan yang 100% 100% 100%

efektifitas diterima oleh para pihak tepat

pengelolaan waktu

penyelesaian b. Persentase perkara yang 6% 40% 666,7%

diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara yang 100% 100% 100%

diajukan Banding, Kasasi, dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang 100% 100% 100%

menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

3. Meningkatnya Persentase Pencari keadilan 100% 100% 100%

akses peradilan Golongan tertentu yang mendapat

bagi masyarakat layanan

miskin dan

terpinggirkan

4. Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata 81% 100% 123,45%

kepatuhan terhadap yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

putusan Pengadilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 26

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun
2020 secara umum Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari
pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah
ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator
kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya. Dari sasaran
strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum
berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II telah melakukan
beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan dimasa yang akan datang.
Analis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna
melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.
2. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan
tingkat realisasi dengan tingkat capaian rencana kinerja, dalam kondisi normal tingkat
capaian kinerja dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Kinerja = Realisasi x 100 %
Target

Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki
karekteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi”, mengandung makna
kinerja “semakin tidak baik” atau sebaliknya maka rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut:

Capaian Kinerja = Rencana – (Rencana-Rencana)x 100 %
Rencana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 27

Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat
capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka
tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi. Dalam kedua rumus tersebut, tingkat
capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang
dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan sistem informasi data
kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasi harus
disediakan secara memadai agar informasi yang baik yaitu: valid, lengkap, tepat waktu
dan relevan.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun
2020 secara umum Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya telah mencapai keberhasilan yang ditunjukan dari pencapaian
sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan. Namun
demikian pada sisi lain masih belum mencapai target indikator kinerja sasaran
strategis yang ditetapkan.
3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tahun 2020
mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam pada tabel diatas
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
Tahun 2020 sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 28

1. Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan
Sasaran “TAerkwuunjtuadbneyla Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sengeti

Kelas II. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan

visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 2020-

2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang

diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya Proses

Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2020 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel Sasaran 1:
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Target Capaian

No Indikator Kinerja Target Jangka Realisasi Capaian 2018 2019
1a
Persentase sisa perkara Menengah
b yang diselesaikan :
- Perdata 100% 100% 100% 100% 100% 100%
c - Pidana 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase perkara :
- Perdata 91% 95% 90.36% 99,3% 103,40% 120,53%
- Pidana 95% 99% 100% 109,89% 90,97% 106,38%
yang diselesaikan tepat
waktu 74% 78% 81,92% 110,7% 83,92% 112,24%
Persentase perkara yang 91% 95% 96,71% 106,7% 102,29% 108,81%
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum : 89% 93% 91,56% 102,88% 250% 102,16%
91% 95% 99,53% 109,37% 100% 104,7%
- Banding
a. Perdata

b. Pidana
- Kasasi

a. Perdata
b. Pidana
- Peninjauan Kembali

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 29

a. Perdata 90% 94% 98,79% 109,77% 138,88 % 105,15 %
b. Pidana 95% 99% 100% 105,26% 104,17% 102,04 %
d Persentase Perkara Pidana 6% 10% 30% 500 % 0 % 0 %
Anak yang Diselesaikan
dengan Diversi 81% 85% 80,7% 106,76% 105,29 % 106,76%
e Index responden pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini

adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1.a : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat.

Istilah Sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga

berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi. Indikator kinerja ini

dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan

secara dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai

berikut :

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100%

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Target indikator kinerja ini pada tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator
kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2020 serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Tabel Indikator Kinerja 1.a

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
Menengah 2018 2019
Persentase sisa perkara 100% 100% 100%
yang diselesaikan : 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Perdata 100% 100% 100%
- Pidana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 30

Jumlah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 36 perkara, yang terdiri dari 14

perkara perdata dan 22 perkara pidana, untuk keseluruhan sisa perkara tersebut telah

diselesaikan pada tahun 2020 Tabel berikut menggambarkan Keadaan sisa perkara

pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II pada tahun 2019.

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun 2019

Jenis Perkara Sisa Perkara 2019 Sisa Perkara 2019
DiselesaikanTahun 2020
Perdata 14
Pidana 22 14
Jumlah 36 22

36

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun

2020 adalah sebagai berikut :

a. Perkara Perdata Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100%
Realisasi =
Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

= 14 perkara X 100%
14 perkara

= 100%

b. Perkara Pidana Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100%
Realisasi = Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

= 22 perkara X 100%
22 perkara

= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana

pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

a. Perkara Perdata Realisasi X 100%
Realisasi =
Target

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 31

= 100 % X 100%
100 %

= 100%

b. Perkara Pidana

Realisasi = Realisasi X 100%
Target

= 100 % X 100%
100 %

= 100%

Capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2020

dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :
 Capaian terhadap target tahun 2020 sebesar 100%, tidak mengalami kenaikan

maupun penurun dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019 dengan capaian

sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II

mempunyai komitmen tinggi untuk segera menyelesaiakan sisa perkara tahun

sebelumnya, sehingga tidak menjadi tunggakan ditahun-tahun berikutnya.

Indikator Kinerja 1.b : Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Perbandingan antara perkara yang

diselesaikan tahun berjalan yang tepat waktu (Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan) dengan jumlah perkara

yang diputus , difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100%
Jumlah perkara yang diputus

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 32

Target indikator kinerja Persentase perkara perdata dan pidana yang

diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan

Kinerja Tahun 2020 adalah Perdata sebesar 91% dan Pidana 95%.
Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase perkara perdata dan pidana

yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun

sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel Indikator Kinerja I.b

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
Menengah
2018 2019

Persentase perkara : 91 % 95% 90,36% 99,3% 103.40% 120,53%
- Perdata 95 % 99% 100% 109,89% 90.97% 106,38%
- Pidana
Yang diselesaikan tepat
waktu

a. Penyelesaian Perkara Perdata

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2019 yang menjadi saldo awal

perkara perdata tahun 2020 berjumlah 14 perkara. Selama tahun 2020 perkara

perdata masuk berjumlah 88 perkara, perkara yang harus diselesaikan sebanyak

102 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 83 perkara yang terdiri

dari 75 perkara tepat waktu dan 8 perkara tidak tepat waktu. Tabel berikut

menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas

II pada tahun 2020:

Tabel Keadaan Perkara Perdata Tahun 2020

perkara yang diselesaikan
harus
Jenis Perkara Sisa Masuk diselesaikan tidak tepat Sisa
2019 2020 diselesaikan 2020
tepat waktu waktu
16
Gugatan 13 57 70 46 8 1
Bantahan 1 12 10 0
Gugatan Sederhana 0 77 70 0
Perdata Permohonan 0 23 23 23 0
17
Jumlah 14 88 102 75 8

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 33

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja untuk
perkara perdata pada tahun 2020 adalah sebesar 90,36%, dengan perhitungan
sebagai berikut:

Realisasi = Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100%
= Jumlah perkara yang diputus
=
75 perkara X 100%
83 perkara

90,36%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi,
dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 99,3%.

Realisasi = Realisasi X 100%
= Target X 100%
=
90,36 %
91%

99,3%

b. Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2019 yang menjadi saldo awal

perkara pidana tahun 2019 berjumlah 22 perkara. Selama tahun 2020 perkara
pidana masuk berjumlah 204 perkara, perkara yang harus diselesaikan sebanyak
226 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 213 perkara,
diselesaikan tepat waktu sebanyak 213 perkara, tidak tepat waktu 0 perkara,
Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 13 perkara. Tabel berikut
menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan pada tahun 2020:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 34

Tabel Keadaan Perkara Pidana Tahun 2020

perkara yang diselesaikan
harus
Jenis Perkara Sisa Masuk diselesaikan tidak tepat Sisa
2019 2020 diselesaikan 2020
tepat waktu waktu
13
Pidana Biasa 22 187 209 196 0 0
0
Pidana Anak 0 13 13 13 0 0
Pidana Cepat 0 2 2 2 0 13
Pidana Praperadilan 0 2 2 2 0
22 204 226 213 0
Jumlah

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja untuk
perkara pidana pada tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai
berikut :

Realisasi = Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100%
Jumlah perkara yang diputus

= 213 perkara X 100%
213 perkara

= 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi,

dimana pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Realisasi = Realisasi X 100%
Target

= 100 % X 100%
91 %

= 109,89%

Untuk realisasi indikator kinerja 1.b Persentase perkara perdata dan

pidana yang diselesaikan tepat waktu masih ada yang dibawah 100% yaitu

penyelesai perkara perdata sebesar 90,36% hal ini disebabkan oleh:

1. Proses persidangan yang memakan waktu lama yang salah satu

disebabkan oleh seringnya para pihak yang tidak hadir dalam persidangan,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 35

proses panggilan yang pihaknya berada diluar yuridiksi Pengadilan Negeri
Sengeti Kelas II sehingga memerlukan pendelegasian panggilan yang
cukup memakan waktu.
2. Pandemi Covid 19 yang menyebabkan kantor tutup sementara waktu
menyebabkan terkendalanya proses persidangan yang memerlukan tatap
muka langsung seperti pada saat perkara telah memasuki tahap
pembuktian dan saksi.
Langkah-langkah yang diambil Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II untuk
meningkatkan target penyelesaian perkara perdata dan perkara pidana antara lain:
1. Menjalin komunikasi dengan pengadilan tetangga terkait pendelegasian
panggilan perkara perdata sehingga dapat mempersingkat proses
pelaksanaan panggilan.
2. Mempercepat proses persidangan perkara perdata dan perkara pidana
(sidang maraton) sehingga meminimalisir penumpukan perkara diakhir
tahun.
3. Mempercepat proses minutasi dengan cara Berita Acara Persidangan
diwajibkan selesai sebelum sidang berikutnya yang akan berdampak pada
pembuatan putusan yang lebih cepat dan akurat.
4. Memamfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan sidang perkara
pidana secara teleconference sehingga proses tatap muka tetap dapat
dilaksanakan.

Indikator Kinerja 1.c : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya
Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
(PK)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 36

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap
upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya
hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Indikator
kinerja ini dikuantitatifkan sebagai persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum, Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan,
difungsikan sebagai berikut:

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%
Jumlah Putusan Perkara

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2020, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja I.d

Indikator Kinerja Target Target Jangka Realisasi Capaian Capaian
Menengah
Persentase perkara yang 2018 2019
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum : 74% 78% 81,92% 110,7% 83,92% 112,24%
- Banding 91% 95% 96,71% 106,7% 102,29% 108,81%

a. Perdata 89% 93% 91,56% 102,88% 101,12% 102,16%
b. Pidana 91% 95% 99,53% 109,37% 99,31% 104,7%
- Kasasi
a. Perdata 90 % 94 % 98,79% 109,77% 138,88 % 105,15%
b. Pidana 95 % 99 % 100% 105,26% 104,17 % 102,04%
- Peninjauan Kembali
a. Perdata
b. Pidana

Tabel : Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Jenis Perkara Jumlah Putusan Jumlah Pengajuan Jumlah Putusan
Banding yang Diterima
Perdata 83 15
Pidana 213 68
7
206

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 37

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun

2020 adalah sebagai berikut :

a. Perkara Perdata

Realisasi = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%
= Jumlah putusan perkara

68 perkara
83 perkara X 100%

= 81,92 %

b. Perkara Pidana

Realisasi = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%

Jumlah putusan perkara

= 206 perkara
213 perkara X 100%

= 96.71%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana

pada tahun 2019 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

a. Perkara Perdata

Capaian = Realisasi X 100%
Target

= 81,92 % X 100%
74%

= 110,27%

b. Perkara Pidana

Capaian = Realisasi X 100%
Target

= 96,71% X 100%
91%

= 106.27%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 38

Untuk realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding pada perkara perdata cukup bagus yaitu sebesar81,92% yang
menggambarkan bahwa masih ada sebagian kecil dari para pihak yang tidak puas
dengan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sehingga mengajukan upaya
hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi, sedang untuk perkara pidana biasa dan
pidana anak tingkat realisasinya sangat tinggi 96,71% hal ini menggambarkan bahwa
jaksa dan para terdakwa puas dengan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II
sehingga sangat sedikit yang mengajukan upaya hukum banding.

Tabel : Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jenis Perkara Jumlah Putusan Jumlah Pengajuan Jumlah Putusan
Kasasi yang Diterima
Perdata 83 7
Pidana 213 76
1
212

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun

2020 adalah sebagai berikut :

a. Perkara Perdata

Realisasi = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%

= Jumlah putusan perkara
=
76 perkara X 100%
83 perkara

91,56%

b. Perkara Pidana

Realisasi = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%
Jumlah putusan perkara

= 212 perkara X 100%
213 perkara

= 99,53%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 39

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana
pada tahun 2020 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

a. Perkara Perdata

Capaian = Realisasi X 100%
Target

= 91,59% X 100%
89%

= 102,88%

b. Perkara Pidana

Capaian = Realisasi X 100%
Target

= 99,53% X 100%
91%

= 109,37%

Untuk realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi :

Untuk perkara perdata dan pidana biasa sudah sangat bagus yaitu 91,59%
dan 99,52% yang menggambarkan bahwa kepuasan para pihak terhadap
putusan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II sangat tinggi

Tabel : Keadaan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali

Jenis Perkara Jumlah Putusan Jumlah Pengajuan Jumlah Putusan
peninjauan Kembali yang Diterima
Perdata 83
Pidana 213 1 82

0 213

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun

2020 adalah sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II 40