Permen PANRB No. 90 Tahun 2021

Penilaian Bobot Penjelasan

b. Transformasi digital pada bidang administrasi a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan at
pemerintahan telah mampu memberikan nilai penggunaan dari manfaat/dampak dari transformas
manfaat bagi unit kerja secara optimal digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi u
kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta
ditindaklanjuti secara berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dam
dari transformasi digital pada bidang administrasi
pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dam
dari transformasi digital pada bidang administrasi
pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas
prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan targe
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bida
administrasi pemerintahan
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transfor
digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan

c. Transformasi digital pada bidang pelayanan a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan at
publik telah mampu memberikan nilai manfaat penggunaan dari manfaat/dampak dari transformas
bagi unit kerja secara optimal digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja
dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti
secara berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dam
dari transformasi digital pada bidang pelayanan pub
telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai d
sasaran dan target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dam
dari transformasi digital pada bidang pelayanan pub
telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas
prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan targe
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bida
pelayanan publik
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transfor
digital pada bidang pelayanan publik telah direncana
didefinisikan, dan ditetapkan

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5,00
1,50
i. Kinerja Individu
a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientas
a Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
(outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorienta
hasil (outcome) sesuai pada levelnya
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorienta
hasil (outcome)

Pilihan Jawaban, Nilai % Catatan/Keterangan/Penjelasan
Jawaban

tau
si
unit

mpak A 1,00
t kerja

mpak
t kerja A/B/C/D/E

et
ang

rmasi
h

tau
si
a telah
i

mpak
blik
dengan

mpak A/B/C/D/E A 1,00
blik

et
ang

rmasi
akan,

5,00 100,00%
1,50 100,00%

si hasil A/B/C A 1,00
asi
asi

Penilaian Bobot Penjelasan

ii. Assessment Pegawai 1,50

a Hasil assement telah dijadikan pertimbangan a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar muta
untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai internal dan pengembangan kompetensi pegawai
b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan
internal dan pengembangan kompetensi pegawai
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutas
internal dan pengembangan kompetensi pegawai

iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 2,00
a Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pega
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelum
- Jumlah pelanggaran tahun ini dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudia
- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya
sanksi / hukuman
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 5,00
i. Meningkatnya capaian kinerja unit keija 2,00
Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau
lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja
tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah S
- Jumlah Sasaran Kineria Kinerja
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100%
atau lebih 1,50

ii. Pemberian Reward and Punishment a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) me
unsur dalam pemberian reward and punishment
Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50%
telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemb
and punishment bagi organisasi reward and punishment
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50%
Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemb
reward and punishment
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum men
unsur dalam pemberian reward and punishment

iii. Kerangka Logis Kinerja 1,50 a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu
Apakah terdapat penjenjangan kinerja kinerja utama organisasi dan digunakan dalam
((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada 7,50 penjabaran kinerja seluruh pegawai
kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam 2,50 b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu
penentuan kinerja seluruh pegawai? kinerja utama organisasi namun belum digunaka
penjabaran kinerja seluruh pegawai
5. PENGUATAN PENGAWASAN c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum meng
i. Mekanisme Pengendalian pada kinerja utama organisasi dan belum digunak
dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
d. Kerangka Logis kinerja belum ada

Pilihan Jawaban, Nilai % Catatan/Keterangan/Penjelasan
Jawaban
1,50 100,00%

asi A/B/C A 1,00
mutasi
si

2,00 100,00%
1,00
awai % 100,00%
mnya 1
an dibagi Jumlah 0
Jumlah 1
Jumlah
100,00%
1 5,00 100,00%
1 2,00
a yang %
Sasaran A 1,00
Jumlah
Jumlah

1,50 100,00%

erupakan

%
berian

% A/B/C/D 1,00
berian

njadi

1,50 100,00%

pada

u pada A/B/C/D A 1,00
an dalam

gacu
kan

7,50 100,00%
2,50 100,00%

Penilaian Bobot Penjelasan

Telah dilakukan mekanisme pengendalian a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organis
aktivitas secara berjenjang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko
pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh pen
jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan tela
menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise ker
yang lebih efektif, efisien, dan terkendali
b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organis
tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko
pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh pen
jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun
berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja
c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisa
tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko
pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh pen
jawab aktivitas
d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organis
tidak tersistem
e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utam
organisasi

ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 3,00
- Persentase penanganan pengaduan masyarakat
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pe
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus masyarakat yang harus diselesaikan
ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang 2,00
diproses 1,00
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melapork
iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan kekayaan diatur dalam:
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
Persentase penyampaian LHKPN 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 0
Jumlah yang harus melaporkan Tahun 2016
- Kepala satuan kerja 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
LHKPN
- Lainnya 1,00
Jumlah yang sudah melaporkan
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN)

Pilihan Jawaban, Nilai % Catatan/Keterangan/Penjelasan
Jawaban
1,00
sasi yang
o,
nanggung
ah
rja baru

sasi yang A/B/C/D/E A
o,
nanggung
belum

asi yang
o,
nanggung

sasi tetapi

ma

% 3,00 100,00%
% 1,00
engaduan Jumlah 100,00%
Jumlah 1
Jumlah 1
% 1

2,00 100,00%
1,00

kan harta

% 100,00% 1,00

07

Jumlah 3,00
Jumlah 1,00

Jumlah 1,00

Jumlah 1,00
Jumlah 3,00

1,00

Penilaian Bobot Penjelasan

Persentase penyampaian LHKASN 5,00 Penyampaian LHKASN diatur dalam:
2,50 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
LHKPN) 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
- Pejabat administrator (eselon III) 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
- Pejabat Penawas (eselon IV)
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah
mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik y
- Jumlah yang sudah melaporkan prima (lebih Cepat dan mudah)
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum
seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah)
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum
perbaikan pelayanan publik pada: kebutuhan
1. Kesesuaian Persyaratan d. Belum ada inovasi
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/ Web
7. Perilaku Pelaksana/ Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

b. Upaya dan/atau inovasi pada Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelaya

perijinan/pelayanan telah dipermudah: yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah

1. Waktu lebih cepat perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar

2. Pelayanan Publik yang terpadu

3. Alur lebih pendek/singkat

4 Terintegrasi dengan aplikasi

- Jumlah perijinan/pelayanan yang

terdata/ terdaftar

- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah

dipermudah 2,50
ii. Penanganan Penpaduan Pelayanan dan
a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah dire
Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan

melalui berbagai kanal/media secara responsive dengan cepat melalui berbagai kanal/media

dan bertanggung jawab b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah dire

dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas

c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon

melalui berbagai kanal/media

d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon

dan kanal/media terbatas

TOTAL PENGUNGKIT

B. HASIL 40,00 Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Pers
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL 22,50 Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK
a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
17,50

Pilihan Jawaban, Nilai % Catatan/Keterangan/Penjelasan
Jawaban

% 100,00% 1,00

Jumlah 3,00
1,00
Jumlah 1,00
Jumlah 1,00
Jumlah 3,00
Jumlah
A
5,00 100,00%
2,50 100,00%

yang A/B/C/D 1,00

m
n

m sesuai

anan

% 100,00% 1,00

Jumlah 1 2,50 100,00%
Jumlah 1
espon 1,00
espon A/B/C/D A

lambat
lambat

60,00 100,00%
100,00%
40,00
sepsi Nilai 4,00 22,50
K) M 17,50

Penilaion Bobot Penfelasan

b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% d
Sebelumnya baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumny
lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata
5,00 kinerja unit yang sejenis;
b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih b
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 17,50 capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
c. Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih,
a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 17,50 tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun
sebelumnya;
d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetap
terdanat tarpet kineria utama vans tidak tercanair

Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas
Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Pu
IPKP)

TOTAL HASIL

NILAIEVALUASI ZONA INTEGRITAS

Pilihan Jawaban, Nilai % Catatan/Keterangan/Penjelasan
Jawaban

dan lebih
ya serta
a capaian

baik dari A/B/C/D/E A 5,00

namun
n

pi masih

17,50 100,00%

ublik / Nilai 4,00 17,50
(0-4)

40,00

100,00

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO