MODUL KGWN SEMES 1

2.peradilan agama, yaitu peradilan yang menangani masyarakat Islam, seperti perkawinan,
perceraian, dan rujuk;

3.peradilan militer, yaitu peradilan khusus yang menangani masalah hukum para petugas
selama melaksanakan pendidikan kemiliterannya; dan

4.peradilan tata usaha negara (PTUN), yaitu peradilan yang menangani masalah-masalah
perdata di masyarakat.

Secara hirarki, tingkat pengadilan adalah sebagai berikut Mahkamah Agung, Pengadilan
Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Jika memperhatikan susunan kedudukannya, maka dapat
dikatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang
tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung, berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
mengkaji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Ketua dan wakil
ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung, sedangkan Calon Hakim Agung diusulkan
oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan
sebagai hakim agung oleh presiden. Hakim agung harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman, di bidang hukum.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagai
berikut:

1.mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili
UU terhadap UUD,

2.memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara,

3.memutuskan pembubaran partai politik, dan

4.memutuskan pendapat DPR tentang pelanggaran yang dilakukan oleh presiden.

Jumlah anggota MK sebanyak 9 orang sebagai hakim konstitusi yang terdiri atas 3 orang
diajukan oleh presiden, 3 orang diajukan oleh DPR dan 3 orang diajukan oleh MA.
Setelah terpilih, penetapan keanggotaan sebagai anggota MK dilakukan oleh presiden.

Komisi Yudisial (KY) yaitu sebuah komisi yang mandiri dan memiliki kewenangan untuk
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan,
martabat serta perilaku hakim. Seorang anggota KY harus memiliki pengalaman,
integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota KY diangkat dan diberhentikan
oleh presiden dengan persetujuan DPR.

1.Persamaan system pemerintahan di berbagai negara

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa sistem pemerintahan sebuah negara
ditandai oleh beberapa organ atau lembaga negara. Organ-organ negara tersebut meliputi,
kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Selain organ-organ

５０

tersebut, sistem pemerintahan sebuah negara juga menggambarkan adanya kabinet,
kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, sistem hukum, dan konstitusi negara.
Semua lembaga tersebut berjalan dan saling berkaitan dalam suatu mekanisme tertentu
pada kehidupan negara yang bersangkutan. Keseluruhan organ-organ tersebut membentuk
suatu sistem pemerintahan negara. Meskipun sistem pemerintahan suatu negara berbeda
dengan sistem pemerintahan yang berjalan di negara lain, dapat ditemukan beberapa
persamaan sistem pemerintahan dari negara-negara yang ada. Persamaan itu terlihat pada
bentuk-bentuk kelembagaan yang dimiliki negara. Beberapa persamaan sistem
pemerintahan adalah sebagai berikut:

1.Bentuk negara yaitu:

1.Kesatuan atau unitaris. Contoh: Inggris, Perancis, Indonesia dan Filipina.

2.Serikat atau federal. Contoh: India, Malaysia, Brazil, USA, dan Australia.

Pada umumnya, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan negara-negara di dunia
terbagi dalam dua klasifikasi yaitu:

1.Negara dengan bentuk pemerintahan monarki atau republik. Contoh negara dengan
sistem pemerintahan monarki adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Kuwait.

1.Negara dengan sistem pemerintahan presidensial atau parlementer.Contoh negara
dengan sistem pemerintahan parlementer adalah India, Australia, dan Brazil.Hampir
semua sistem pemerintahan negara memiliki badan eksekutif, badan legislatif, dan badan
yudikatif.

1.Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan negara. Negara dengan sistem
pemerintahan presidensial maka kekuasaan eksekutif dijabat oleh presiden, baik sebagai
kepala negara maupun kepala pemerintahan. Dalam sistem parlementer, kepala negara
adalah presiden/raja/kaisar/sultan, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang
perdana menteri. Negara dengan sistem presidensial misalnya Amerika Serikat, Indonesia,
Prancis dan Brazil. Negara dengan sistem parlementer misalnya India, Singapura, Inggris,
Jepang, Australia dan Malaysia.

2.Kekuasaan Legislatif

Lembaga legislatif atau parlemen umumnya memakai sistem bikameral. Satu lembaga
merupakan perwakilan dari wilayah, daerah atau negara bagian, dan lembaga lain
merupakan perwakilan rakyat. Sistem bikameral terdapat di banyak negara seperti India,
Mesir, Brazil, Australia, Indonesia dan Amerika Serikat. Hanya sedikit negara yang

５１

menggunakan sistem “unikameral”, seperti Brunei Darussalam dan Cina. Para anggota
parlemen umumnya dipilih melalui pemilu.

3.Kekuasaan Yudikatif

Semua negara memiliki badan kehakiman. Umumnya, badan kehakiman bersifat
bertingkat atau tingkat mulai dari badan kehakiman ditingkat pusat atau federal, wilayah
atau negara bagian dan provinsi. Penetapan pejabat badan kehakiman tidak melalui pemilu.
Untuk memudahkan kalian melakukan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia
dengan negara Jepang, Inggris, Amerika Serikat; berikut ini secara sistematis disajikan
bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, nama resmi, kepala negara,
kepala pemerintahan, eksekutif dan yudikatif. (santi, 2020)

KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem
pemerintahan di negara Indonesia menganut sistem presidensial.

B. JENIS SISTEM PEMERINTAHAN

1. Monarki

Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin
oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun temurun dan berlangsung
seumur hidup. Contoh monarki: Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam.
Monarki sendiri dibagi menjadi:

1) Monarki mutlak (absolut), seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan
mutlak).
2) Monarki Konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi (UUD)

3) Monarki Parlementer, ialah suatu monarki di mana terdapat suatu parlemen (DPR), para
menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan, bertanggung jawab sepenuhnya
pada parlemen tersebut.

2. Tirani

Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter juga
absolut. Ini sekilas sama seperti monarki mutlak, karena kekuasaan ada pada satu orang.
Contoh dari bentuk pemerintahan tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin
dari Uni Soviet.

3. Aristokrasi

Pada bentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang
dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan. Prancis adalah
contoh negara yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini, sekitar tahun 1700-an.

4. Oligarki

５２

Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang
kuasa. Bedanya, mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam
militer. Negara yang menerapkan oligarki adalah Afrika Selatan, sebelum Nelson Mandela
akhirnya menjadi presiden tahun 1994.

5. Demokrasi

Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap
warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Abraham Lincoln
mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.

6. Teknokrasi

Pada bentuk pemerintahan teknokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti
ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka ini berwenang
dalam mengambil keputusan negara, tidak hanya para politisi saja.

7. Timokrasi

Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan
pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal
tersebut. Bukan lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa.

8. Oklokrasi

Kondisi ini terjadi saat massa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara
tidak legal, Squad. Akibatnya rakyat lain menjadi takut, karena negara dikendalikan secara
inkonstitusional dan ilegal. Amerika pernah masuk dalam krisis ini sekira tahun 1930-an
akibat pemberontakan keluarga mafia.

9. Plutokrasi

Pemerintahan diatur oleh konglomerat, yang tercipta akibat kondisi ekstrem. Kesenjangan
sosial antara miskin dan kaya sangat terasa dalam plutokrasi. Orang kaya menyetir
keputusan politik, militer dan ekonomi suatu negara karena ingin mempertahankan
kekayaan. (Novita, 2021)

KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis sistem
pemerintah yang terdapat di atas menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia
menganut sistem demokrasi.

５３

C. SISTEM PEMERINTAHAN YANG IDEAL UNTUK NEGARA INDONESIA

Sistem Pemerintahan negara Indonesia adalah Sistem Presidensial. Sistem
Presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden secara
langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Masa jabatan Presiden
adalah 5 tahun dalam 1 periode.

Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden dibantu oleh para menteri yang
dipilih. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan para
menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab
terhadap presiden. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden diawasi oleh
parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD). (Aditya, 2020)

KESIMPULAN : Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia
menganut sistem presidensial yang di mana kepala pemerintahan dipegang oleh
presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Menteri
bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara
sekaligus kepala pemerintahan.

PERTANYAAN

1. Sebutkan ciri-ciri pemerintahan presidensial!

= 1) Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan
sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen tapi dipilih langsung
oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.

2) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada
presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini dikarenakan presiden tidak
dipilih oleh parlemen.

4) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, seperti dalam sistem parlementer.

5) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota
parlemen dipilih oleh rakyat.

6) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen

2. Apa jenis sistem pemerintahan di Indonesia ?
= Yaitu demokrasi

５４

3. Sebutkan dan jelaskan sistem-sistem pemerintah!

= 1. Monarki

Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin
oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun temurun dan berlangsung
seumur hidup. Contoh monarki: Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam.
Monarki sendiri dibagi menjadi:

1) Monarki mutlak (absolut), seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan
mutlak).
2) Monarki Konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi (UUD)

3) Monarki Parlementer, ialah suatu monarki di mana terdapat suatu parlemen (DPR), para
menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan, bertanggung jawab sepenuhnya
pada parlemen tersebut.

2. Tirani

Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter juga
absolut. Ini sekilas sama seperti monarki mutlak, karena kekuasaan ada pada satu orang.
Contoh dari bentuk pemerintahan tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin
dari Uni Soviet.

3. Aristokrasi

Pada bentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang
dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan. Prancis adalah
contoh negara yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini, sekitar tahun 1700-an.

4. Oligarki

Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang
kuasa. Bedanya, mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam
militer. Negara yang menerapkan oligarki adalah Afrika Selatan, sebelum Nelson Mandela
akhirnya menjadi presiden tahun 1994.

5. Demokrasi

Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap
warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Abraham Lincoln
mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.

6. Teknokrasi

５５

Pada bentuk pemerintahan teknokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti
ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka ini berwenang
dalam mengambil keputusan negara, tidak hanya para politisi saja.
7. Timokrasi

Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan
pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal
tersebut. Bukan lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa.

9. Oklokrasi

Kondisi ini terjadi saat massa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara
tidak legal, Squad. Akibatnya rakyat lain menjadi takut, karena negara dikendalikan secara
inkonstitusional dan ilegal. Amerika pernah masuk dalam krisis ini sekira tahun 1930-an
akibat pemberontakan keluarga mafia.
10. Plutokrasi

Pemerintahan diatur oleh konglomerat, yang tercipta akibat kondisi ekstrem. Kesenjangan
sosial antara miskin dan kaya sangat terasa dalam plutokrasi. Orang kaya menyetir
keputusan politik, militer dan ekonomi suatu negara karena ingin mempertahankan
kekayaan.

4. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan eksekutif dan legislatif!

= 1.Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan negara. Negara dengan sistem
pemerintahan presidensial maka kekuasaan eksekutif dijabat oleh presiden, baik sebagai
kepala negara maupun kepala pemerintahan. Dalam sistem parlementer, kepala negara
adalah presiden/raja/kaisar/sultan, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang
perdana menteri. Negara dengan sistem presidensial misalnya Amerika Serikat, Indonesia,
Prancis dan Brazil. Negara dengan sistem parlementer misalnya India, Singapura, Inggris,
Jepang, Australia dan Malaysia.

2.Kekuasaan Legislatif

Lembaga legislatif atau parlemen umumnya memakai sistem bikameral. Satu lembaga
merupakan perwakilan dari wilayah, daerah atau negara bagian, dan lembaga lain
merupakan perwakilan rakyat. Sistem bikameral terdapat di banyak negara seperti India,
Mesir, Brazil, Australia, Indonesia dan Amerika Serikat. Hanya sedikit negara yang
menggunakan sistem “unikameral”, seperti Brunei Darussalam dan Cina. Para anggota
parlemen umumnya dipilih melalui pemilu.

5. Sebutkan tugas dan wewenang DPD!

５６

= 1.mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan;
2.memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama;
3.memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
4.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi
daerah.

Daftar Pusaka

Aditya, R. (2020, 12 04). Bentuk Negara Indonesia dan Sistem Pemerintahannya. Diambil
kembali dari bentuk-negara-indonesia-dan-sistem-pemerintahannya?page=2:
https://www.suara.com/news/2020/12/04/225231/bentuk-negara-indonesia-dan-
sistem-pemerintahannya?page=2

Novita, C. (2021, september 21). Macam-macam Bentuk Pemerintahan di Dunia:
Monarki hingga Demokrasi. Diambil kembali dari macam-macam-bentuk-
pemerintahan-di-dunia-monarki-hingga-demokrasi-f9u7: https://tirto.id/macam-
macam-bentuk-pemerintahan-di-dunia-monarki-hingga-demokrasi-f9u7

santi, l. r. (2020, maret 16). 1.Pengertian Sistem Pemerintahan. Diambil kembali dari
sistem-pemerintahan-di-indonesia:

５７

https://lilisrinasanti.smk2pekalongan.sch.id/read/30/sistem-pemerintahan-di-
indonesia

BAB VI
HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN MANUSIA
Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta
caranya untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu juga hasrat. Yaitu hasrat
untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter.
Dengan kelebihan akal pikiran dan budi pekerti yang Tuhan titipkan, manusia mampu
berpikir tentang bagaimana cara ia hidup, dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup.
Dengan perkembangan pola pikir yang luas, setiap bentuk dari masalah yang dialaminya
akan menemui jalan keluar sendiri. Dan dengan budi pekerti, manusia dapat dikatakan

５８

sebagai makhluk yang perasa. Makhluk yang senantiasa menggunakan kata hati, berupa
panduan akal dan perasaan yang dapat membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk.

Mengapa manusia perlu untuk bersosialiasi?

Setiap interaksi yang dilakukan sesama manusia digunakan untuk berkomunikasi. Mulai
dari interaksi dalam ruang lingkup keluarga hingga mencapai ranah umum untuk
pemenuhan kegiatan sosial. Misalnya dalam hal pekerjaan. Kegiatan sosialisasi pun
dianggap berhasil jika setiap individu mampu mengetahui perannya di dalam suatu
masyarakat. Untuk mengetahui hakikat manusia sebagai makhluk sosial, tentunya kamu
harus memulai ini secara pribadi. Maksudnya pahami dulu makna yang terkandung dari
manusia sebagai pribadi yang berhakikat. Kemudian setelah kamu tahu makna tersebut,
setiap individu akan menjadikan setiap norma-norma sosial yang tumbuh di masyarakat
akan dijadikannya sebagai patokan atau acuan dalam kehidupan berkelompok atau lebih
luasnya bermasyarakat.

Sejak kapan manusia dituntut untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi?

Pendidikan sosial kiranya sudah mulai ditanamkan didalam diri setiap insan saat kita
masih kanak-kanak. Dimana anak usia lima tahun, sudah mulai mengenali lingkungan,
berinteraksi dengan anak sebayanya dan juga yang paling penting dengan keluarganya
sendiri. Pendidikan sosial yang diberikan pada anak jika dilakukan secara tepat sasaran,
mampu membentuk pribadi anak yang mandiri dan pandai bersosialiasi. Sehingga, dalam
menjajaki masa-masa pertumbuhannya kelak tak akan ada istilah kesulitan dalam
pergaulan atau pun timbulnya rasa minder.

Ruang lingkup sosial bagi setiap manusia apakah sama?

Seperti telah dipaparkan diatas, ruang lingkup sosialisasi yang pertama kali kamu kenal
adalah di dalam keluarga. Interaksi yang terjadi pun sangat kompleks, sehingga bisa
dikatakan bahwa ruang lingkup setiap orang bersumber dari satu hal, yaitu keluarga.
Untuk selanjutnya, kegiatan sosial pun berlanjut pada tahap jenjang pendidikan. Dimana
kepribadian diri kita semua dibentuk dalam lingkungan pendidikan secara bertahap.
Namun, pemahaman setiap orang tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial belum
dipahami secara mendalam. Kebanyakan dari mereka hanya tahu konsepnya saja, tanpa
tahu bagaimana penerapan dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang nyata.

Lalu bagaimana langkah-langkah bersosialiasi yang baik dan sesuai dengan norma
dalam masyarakat?

Hendaknya setiap orang menjaga perilaku dalam bersosialiasi. Perilaku manusia dalam
menyikapi kehidupan, bisa menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang di mata publik.
Sikap mencerminkan pribadi kita. Bagaimana seseorang bersikap dan bagaimana cara ia
dalam berperilaku, merupakan wujud jati diri yang ia miliki. Dalam bersosialiasi,
seseorang bisa mendapatkan citra yang baik jika halnya perilakunya sopan dan santun.

５９

Begitu pun sebaliknya, jika ia terkesan menunjukkan emosionalnya secara terang-terangan,
berperilaku buruk dan terkesan acuh tak acuh, maka publik akan melabeli dirinya sebagai
orang asos atau anti sosial. Di negara indonesia pada umumnya, kehidupan bermasyarakat
lebih mengacu pada budaya timur tengah. Sehingga nilai-nilai kepercayaan terhadap
agama yang dianut pun, menjadi dasar manusia dalam hidup bersosialiasi maupun dalam
berperilaku. (nurkholilah, 2020)

Ciri-ciri Manusia Sebagai Makhluk Sosial

manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri simpati dan empati, setia kawan, toleransi,
dan tolong-menolong. Kemudian, naluri-naluri tersebut akan menciptakan masyarakat
yang baik, harmonis, dan rukun. Sehingga timbul norma, etika, serta sopan santun yang
dianut oleh masyarakat. Namun, jika hal tersebut dilanggar atau diabaikan, penyimpangan
sosial akan terjadi. Ada dua keinginan yang dimiliki manusia sebagai makhluk hidup yaitu:

1. Menjadi satu dengan manusia lain yang ada di sekelilingnya (masyarakat).
2. Menjadi satu dengan alam di sekitarnya. Berdasarkan pengertian dan keinginan-
keinginan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki
ciri-ciri sebagai berikut:

a. Manusia tidak dapat hidup sendiri.
b. Manusia memiiki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi dengan orang lain.
c. Manusia dapat mengembangkan potensinya jika hidup di tengah-tengah manusia. (sabat,
2021)

KESIMPULAN: Dari pembasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manusia adalah
makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk
mengendalikan.

B. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia (“HAM”) adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia.
Secara harfiah, istilah HAM berasal dari bahasa Prancis “droits de ‘I home” , dalam
bahasa Inggris “human rights” , dan dalam bahasa Arab “huquq al- insan”. HAM
merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan
HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan
pemberian manusia atau negara. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai arti
HAM:

1. Baharudin Lopa

６０

HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, yakni
hak yang sifatnya kodrat.

2. John Locke

Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut
adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki
manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM tidak dapat
diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara,
terkecuali atas persetujuan pemiliknya.

3. Mariam Budiarjo

HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya
bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada
manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu
bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus
memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Sejarah Perkembangan HAM

seorang ahli hukum Prancis, Karel Vasak membagi perkembangan substansi hak-hak
yang terkandung dalam konsep HAM. Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk
menunjukkan ruang lingkup hak yang diprioritaskan dalam suatu zaman. Kategori
generasi tersebut terinspirasi dari slogan Revolusi Prancis yakni “kebebasan, persamaan,
dan persaudaraan”.

~Berikut adalah pembagian generasi HAM menurut Karel Vasak:

1. Generasi Pertama HAM

Kebebasan atau hak-hak generasi pertama mewakili hak sipil dan politik, yaitu HAM yang
bersifat klasik. Hak tersebut muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan
kekuasaan absolutisme negara yang muncul di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-
17 dan ke-18. Hak yang termasuk dalam generasi pertama adalah hak hidup, keutuhan
jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak
milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan
menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak
bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan
proses peradilan yang adil. Hak pada generasi pertama disebut dengan hak-hak negatif,
yakni merujuk pada tidak adanya campur tangan negara terhadap hak dan kebebasan
individual. Hak ini menjamin ruang kebebasan bagi individu untuk menentukan dirinya
sendiri. Dalam pengertian lain, negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadap
individu. Jika negara ikut berperan atau campur tangan, maka dapat mengakibatkan
pelanggaran terhadap hak dan kebebasan tersebut.

６１

2. Generasi Kedua HAM

Generasi kedua HAM menganut prinsip persamaan dan mewakili perlindungan bagi hak
ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai hak tersebut muncul dari tuntutan agar negara
menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai
pada kesehatan. Berbeda dengan generasi pertama, pada generasi kedua HAM, negara
justru harus bertindak aktif, agar hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Hak generasi
kedua dikenal dengan bahasa yang positif yaitu “hak atas” atau “right to”, bukan dalam
bahasa negatif yaitu “bebas dari” atau “freedom from”. Hak yang diakui dalam generasi
kedua HAM adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak
atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah,
hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah,
kesusasteraan, dan kesenian. Hak generasi kedua HAM dikatakan sebagai “hak-hak
positif”. Artinya, pemenuhan hak sangat membutuhkan peran aktif dan keterlibatan dari
negara. Sebagai contoh, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara
harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Hal tersebut
adalah contoh peran negara secara aktif dalam memenuhi HAM.

3. Generasi Ketiga HAM

Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga mewakili tuntutan hak solidaritas atau hak
bersama. Hak tersebut muncul dari tuntutan negara berkembang atau dunia ketiga atas
tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas tersebut, negara
berkembang menginginkan adanya tatanan ekonomi dan hukum internasional yang
kondusif untuk menjamin hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber
daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, serta hak atas warisan budaya
sendiri.

Teori HAM

Di kalangan para ahli hukum terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya
pemikiran mengenai HAM, yakni:

1. Teori Hukum Kodrati

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam mendefinisikan dasar teori hukum kodrati
adalah John Locke dan JJ Rousseau. John Locke mengemukakan pemikiran bahwa
semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan
kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara.
Melalui suatu kontrak sosial atau social contract, perlindungan atas hak yang tidak dapat
dicabut diserahkan kepada negara. Jika penguasa negara mengabaikan kontrak sosial,
maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan
suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut.

Sedikit berbeda dengan John Locke, JJ Rousseau menegaskan bahwa hukum kodrati
tidak menciptakan hak kodrati individu melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai

６２

suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan melekat pada
warga negara sebagai satu kesatuan. Pada intinya, teori hukum kodrati melihat HAM lahir
dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir maka HAM sudah
melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun latar
belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

2.Teori Positivisme atau Utilitarian

Menurut Jeremy Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas
mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan hak atau hukum ditentukan
oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah
manusia yang paling banyak. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak, namun hak
tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain.
Artinya, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena
pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme dikenal juga
sebagai teori utilitarian.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mencetuskan
teori keadilan adalah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin mendasari
negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, negara
menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk
mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut. Sedangkan, menurut
Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan
kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak
bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tapi hak ini pada faktanya tidak dapat
dinikmati oleh semua orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi isu tersebut, Rawls
memperkenalkan asas perbedaan atau difference principle yang menyatakan bahwa
distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan dalam masyarakat.

~ Prinsip HAM

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Universal (universality), yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apa pun,
warga negara manapun, bahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas
politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang
sama.

2. Tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-
bagi.

3. Saling bergantung. Pada prinsip ini jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan
hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak
atas pendidikan.

６３

4. Saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, misalnya hak untuk
hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama, dan lainnya.

5. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang
sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit
perdebatan maka diperlakukan secara berbeda.

6. Non Diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan
setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan
tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi.

7. Tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban
untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi.
(Renata Christh, 2022)

KESIMPULAN: Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak
dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia, yang diberikan oleh Sang Pencipta dan
melekat sejak manusia lahir, dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara.
Dalam mempelajari HAM, tentu kita juga perlu memahami perkembangan HAM yang
ditandai dengan munculnya generasi pertama, kedua, dan ketiga, dengan slogan kebebasan,
persamaan, dan persaudaraan. Selain itu, terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal
muasal pemikiran HAM, yakni teori kodrati, positivisme, dan keadilan.

C. PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dari 3 aliran HAM yang ada di Indonesia, yang terdiri dari aliran Individualistis,
Marxismes, dan Integralistis; aliran HAM manakah yang dianut negara Indonesia?

1. Individualistis

Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme (kebebasan)
yang dikenalkan oleh John Locke dan Jan Jaques Rousseau dan dikutip oleh Max Boli
Sabon dalam bukunya Hak Asasi Manusia (hal. 87) adalah paham yang mengatakan
bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah (status naturalis) telah mempunyai hak
asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi. Hak manusia meliputi hak hidup,
hak kebebasan dan kemerdekaan, serta hak milik (hak memiliki sesuatu).

2. Marxisme

Paham marxisme menurut Mujaid Kumkelo, dkk dalam bukunya Fiqh HAM
(Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam) (hal. 34) adalah paham yang
diambil dari filsuf Karl Marx, dimana paham tersebut menolak teori hak-hak alami, karena

６４

suatu hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas (respository of all rights). Pahak
marxisme ini menurut Teguh Presetyo dalam bukunya Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum:
Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat (hal. 42) sebuah
filsafat yang tidak boleh statis, tetapi harus aktif membuat perubahan-perubahan karena
yang terpenting adalah perbuatan dan materi, bukan ide-ide. Menurut Marx, manusia
selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah.
Menusia adalah makhluk yang bermasyarakat, yang beraktivitas, terlihat dalam suatu
proses produksi. Hakikat manusia adalah kerja (homo laborans, homo faber). Jadi ada
kaitan yang erat antara filsafat, sejarah, dan masyarakat. Pemikiran Marx ini dikenal
dengan Materialisme Historis atau Materialisme Dialektika.

3. Integralistis

Paham integralitas adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Soepomo, yang
menurutnya negara adalah hukum, dimana jika negara berbahagia, berarti dengan
demikian itu adalah kebahagian bagi tiap individu dan golongannya juga, karena individu
dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari
manusia sebagai otonomi sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip
integralistis, karena kepentingan individu adalah kepentingan negara, begitu juga
sebaliknya. (Pidato Soepomo dalam sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 31 Mei 1945. Lihat, Risalah Sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945).

Kemudian kita juga perlu memahami mengenai konsep generasi Hak Asasi Manusia
(“HAM”) yang berkembang di dunia, Max Boli Sabon (hal.31-33) membagi menjadi 3
generasi yaitu:

1. Generasi pertama: Hak Sipil dan Politik (“Hak Sipol”)

~ Hak sipil contohnya adalah:

a. hak untuk menentukan nasib sendiri

b. hak untuk hidup.

c. hak untuk tidak dihukum mati.

d. hak untuk tidak disiksa.

e. hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

f. hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak.

~ Hak politik contohnya adalah:

６５

a. hak untuk bereskpresi atau menyampaikan pendapat.
b. hak untuk berkumpul dan berserikat.
c. hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum.
d. hak untuk memilih dan dipilih.
e. hak untuk duduk di pemerintahan.
2. Generasi kedua: Hak Ekonomi, sosial, dan kebudayaan (“Hak Ekosob”)
~ Hak ekonomi contohnya adalah:
a. hak untuk bekerja;
b. hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama;
c. hak untuk tidak dipaksa bekerja;
d. hak untuk cuti;
e. hak atas makanan dan perumahan;
f. hak atas kesehatan.
~ Hak sosial contohnya adalah:
a. hak atas jaminan sosial;
b. hal atas tunjangan keluarga;
c. hak atas pelayanan sosial;
d. hak atas jaminan saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjanda, mencapai usia
lanjut;
e. hak ibu dan anak untuk mendapat perawatan dan bantuan istimewa;
f. hak perlindungan sosial bagi anak-anak di luar perkawinan.
~ Hak kebudayaan contohnya adalah:
a. hak atas pendidikan;
b. hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan;
c. hak untuk menikmati kemajuam ilmu pengetahuan;
d. hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta.

６６

3. Generasi ketiga: mencakup enam macam hak, yaitu:

a. hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan;

b. hak atas pembangunan ekonomi dan sosial;

c. hak untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat
manusia (common heritage of mankind), serta informasi-informasi dan kemajuan lain;

d. hak atas perdamaian;

e. hak atas lingkungan yang sehat.

f. hak atas bantuan kemanusiaan.

4. Generasi keempat: satu generasi ini diusung oleh Jimly Ashiddique, dimana
menurutnya dalam bukunya Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (hal. 209-
228) HAM generasi pertama sampai ketiga hanya konsep HAM yang dilihat dari
perspektif vertikal yaitu hubungan antara rakyat dengan penguasa. Sedangkan hak
generasi keempat adalah konsepsi hak asasi manusia yang dilihat dari perspektif yang
bersifat horizontal. Menurutnya, melihat perkembangan zaman ini muncul tiga kelompok
kekuasaan horizontal, yaitu kekuasaan negara di satu pihak, kekuasaan ekonomi
(kapitalisme global/perusahaan multinasional di lain pihak, dan kekuasaan masyarakat
madani di lain pihak lagi. Singkatnya ada tiga kelompok kekuasaan yang saling
berpengaruh yaitu state, market, dan civil society, termasuk nongovernmental organizaton
(NGO/LSM). Dengan demikian, hak generasi keempat adalah hak kelompok yang satu
untuk tidak ditindas oleh yang lain, baik antar kelompok maupun intrakelompok, dalam
pola hubungan horizontal.

Sebelum meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipol dan Kovenan Internasional Hak
Ekosob, Indonesia juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Menurut praktisi hak-hak perempuan dari
Lembaga Samahita, Annisa Yovani, UU HAM juga telah memasukkan hak-hak terkait
sipol dan ekosob seperti pasal-pasal berikut ini:

1. Hak Sipil:

Pasal 9 UU HAM

1.Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf
kehidupannya.

2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 20 UU HAM

６７

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala
perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

2. Hak Politik:

Pasal 23 UU HAM:

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat
sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik
dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan
keutuhan negara.

Pasal 24 UU HAM:

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud
damai.

2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik,
lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya
pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan,
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Hak Ekonomi:

Pasal 38 UU HAM:

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas
pekerjaan yang layak.

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula
atas syaratsyarat ketenagakerjaan yang adil.

3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama,
sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang
sama.

4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan
dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya
dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

4. Hak Sosial

Pasal 41 UU HAM:

６８

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak
serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak,
berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

5. Hak Kebudayaan

Pasal 71 UU HAM:

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan
memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang
diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72 UU HAM:

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71,
meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. (Phalita gatra, 2019)

KESIMPULAN: Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran di Indonesia
terdiri dari Individualistis, Marxismes, dan Integralistis.

D. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG ADA DI

INDONESIA 5 TAHUN TERAKHIR

~ Oknum TNI tersangka kasus pelanggaran HAM berat Paniai segera diadili.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan
pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, inisial IS telah lengkap. IS, yang merupakan
oknum TNI, akan segera disidangkan. "Tim jaksa penuntut umum pada Direktorat
Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
menyatakan berkas perkara atas nama Tersangka IS Nomor: 01/BERKAS-
PEL.HAM.BERAT/04/2022 tanggal 06 April 2022 dalam perkara dugaan pelanggaran
hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014 telah
lengkap (P-21) secara formil dan materiil pada Jumat 13 Mei 2022," kata Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers
tertulisnya, Kamis (19/5/2022). Ketut menerangkan tersangka dan alat bukti akan
dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelimpahan tersangka dan alat bukti akan

６９

dilakukan akhir Mei nanti. "Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b, Pasal 138
ayat 1 dan Pasal 139 KUHP, jaksa penyidik diminta menyerahkan tanggung jawab
tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum guna menentukan apakah perkara
tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan,"
ungkap Ketut. "Adapun Tersangka IS akan dilakukan penyerahan tanggung jawab
tersangka dan barang bukti (tahap II) oleh penyidik pada Direktorat Pelanggaran HAM
Berat kepada tim penuntut umum sebelum akhir bulan Mei 2022. Tersangka IS
disangkakan melanggar Kesatu Pasal 42 ayat 1 juncto Pasal 9 huruf a juncto Pasal 7 huruf
b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan
Kedua Pasal 40 juncto Pasal 9 huruf h juncto Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," imbuhnya. Sebelumnya, Ketut
menyebut kasus ini akan disidang di pengadilan HAM Makassar. Diketahui, Kejagung
menetapkan seseorang berinisial IS sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM
berat di Paniai, Papua. Kejagung menyebut IS merupakan oknum TNI. "Tim jaksa
penyidik pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan satu orang
tersangka yaitu IS. Iya (IS dari TNI)," kata Ketut Sumedana dalam keterangan pers
tertulisnya, Jumat (1/4).

Ketut menjelaskan peristiwa pelanggaran HAM berat ini terjadi karena tidak adanya
pengendalian yang efektif dari komandan militer. "Peristiwa pelanggaran hak asasi
manusia yang berat terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komandan
militer yang secara de jure dan/atau de facto berada di bawah kekuasaan dan
pengendaliannya, serta tidak mencegah atau menghentikan perbuatan pasukannya dan
juga tidak menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat 1
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," ujarnya.
Ketut menerangkan akibat perbuatan IS ini mengakibatkan empat orang meninggal dunia.
Tak hanya itu, ada puluhan orang lainnya yang juga mengalami luka-luka. (Nufus, 2022)

KESIMPULAN: Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua keadilan
harus ditegakkan tanpa melihat status jabatan / kekayaannya.

PERTANYAAN

1. Apa pengertian manusia dan jelaskan secara rinci mengapa manusia perlu untuk
bersosialiasi.
= Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir
serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu juga hasrat. Yaitu hasrat
untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter.
Dengan kelebihan akal pikiran dan budi pekerti yang Tuhan titipkan, manusia mampu
berpikir tentang bagaimana cara ia hidup, dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup.
Dengan perkembangan pola pikir yang luas, setiap bentuk dari masalah yang dialaminya

７０

akan menemui jalan keluar sendiri. Dan dengan budi pekerti, manusia dapat dikatakan
sebagai makhluk yang perasa. Makhluk yang senantiasa menggunakan kata hati, berupa
panduan akal dan perasaan yang dapat membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk.

Mengapa manusia perlu untuk bersosialiasi?

Setiap interaksi yang dilakukan sesama manusia digunakan untuk berkomunikasi. Mulai
dari interaksi dalam ruang lingkup keluarga hingga mencapai ranah umum untuk
pemenuhan kegiatan sosial. Misalnya dalam hal pekerjaan. Kegiatan sosialisasi pun
dianggap berhasil jika setiap individu mampu mengetahui perannya di dalam suatu
masyarakat. Untuk mengetahui hakikat manusia sebagai makhluk sosial, tentunya kamu
harus memulai ini secara pribadi. Maksudnya pahami dulu makna yang terkandung dari
manusia sebagai pribadi yang berhakikat. Kemudian setelah kamu tahu makna tersebut,
setiap individu akan menjadikan setiap norma-norma sosial yang tumbuh di masyarakat
akan dijadikannya sebagai patokan atau acuan dalam kehidupan berkelompok atau lebih
luasnya bermasyarakat.

Sejak kapan manusia dituntut untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi?

Pendidikan sosial kiranya sudah mulai ditanamkan didalam diri setiap insan saat kita
masih kanak-kanak. Dimana anak usia lima tahun, sudah mulai mengenali lingkungan,
berinteraksi dengan anak sebayanya dan juga yang paling penting dengan keluarganya
sendiri. Pendidikan sosial yang diberikan pada anak jika dilakukan secara tepat sasaran,
mampu membentuk pribadi anak yang mandiri dan pandai bersosialiasi. Sehingga, dalam
menjajaki masa-masa pertumbuhannya kelak tak akan ada istilah kesulitan dalam
pergaulan atau pun timbulnya rasa minder.

Lalu bagaimana langkah-langkah bersosialiasi yang baik dan sesuai dengan norma
dalam masyarakat?

Hendaknya setiap orang menjaga perilaku dalam bersosialiasi. Perilaku manusia dalam
menyikapi kehidupan, bisa menjadi tolak ukur baik buruknya seseorang di mata publik.
Sikap mencerminkan pribadi kita. Bagaimana seseorang bersikap dan bagaimana cara ia
dalam berperilaku, merupakan wujud jati diri yang ia miliki. Dalam bersosialiasi,
seseorang bisa mendapatkan citra yang baik jika halnya perilakunya sopan dan santun.
Begitu pun sebaliknya, jika ia terkesan menunjukkan emosionalnya secara terang-terangan,
berperilaku buruk dan terkesan acuh tak acuh, maka publik akan melabeli dirinya sebagai
orang asos atau anti sosial. Di negara indonesia pada umumnya, kehidupan bermasyarakat
lebih mengacu pada budaya timur tengah. Sehingga nilai-nilai kepercayaan terhadap
agama yang dianut pun, menjadi dasar manusia dalam hidup bersosialiasi maupun dalam
berperilaku.

2. Apa yang dimaksud dengan Individualistis dan Marxisme?

= ~ Individualistis

７１

Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme (kebebasan)
yang dikenalkan oleh John Locke dan Jan Jaques Rousseau dan dikutip oleh Max Boli
Sabon dalam bukunya Hak Asasi Manusia (hal. 87) adalah paham yang mengatakan
bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah (status naturalis) telah mempunyai hak
asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi. Hak manusia meliputi hak hidup,
hak kebebasan dan kemerdekaan, serta hak milik (hak memiliki sesuatu).

~ Marxisme

Paham marxisme menurut Mujaid Kumkelo, dkk dalam bukunya Fiqh HAM (Ortodoksi
dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam) (hal. 34) adalah paham yang diambil
dari filsuf Karl Marx, dimana paham tersebut menolak teori hak-hak alami, karena suatu
hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas (respository of all rights). Pahak
marxisme ini menurut Teguh Presetyo dalam bukunya Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum:
Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat (hal. 42) sebuah
filsafat yang tidak boleh statis, tetapi harus aktif membuat perubahan-perubahan karena
yang terpenting adalah perbuatan dan materi, bukan ide-ide. Menurut Marx, manusia
selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah.
Menusia adalah makhluk yang bermasyarakat, yang beraktivitas, terlihat dalam suatu
proses produksi. Hakikat manusia adalah kerja (homo laborans, homo faber). Jadi ada
kaitan yang erat antara filsafat, sejarah, dan masyarakat. Pemikiran Marx ini dikenal
dengan Materialisme Historis atau Materialisme Dialektika.

3. Apa isi pendapat dari John Locke mngenai hak asasi manusia?

= Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi
tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang
dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM tidak dapat
diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara,
terkecuali atas persetujuan pemiliknya.

4. Sebutkan 2 prinsip HAM menurut para ahli !

= 1. Universal (universality), yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apa pun,
warga negara manapun, bahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas
politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang
sama.

2. Tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-
bagi.

5. Sebutkan ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial

= a. Manusia tidak dapat hidup sendiri.
b. Manusia memiiki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi dengan orang lain.
c. Manusia dapat mengembangkan potensinya jika hidup di tengah-tengah manusia.

７２

Daftar Pusaka

Nufus, W. H. (2022, mei 19). Oknum TNI Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat
Paniai Segera Diadili. Diambil kembali dari oknum-tni-tersangka-kasus-
pelanggaran-ham-berat-paniai-segera-diadili: oknum-tni-tersangka-kasus-
pelanggaran-ham-berat-paniai-segera-diadili

nurkholilah, s. (2020, maret 27). Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial. Diambil
kembali dari hakikat-manusia-sebagai-makhluk-sosial/:
https://www.stiepasim.ac.id/hakikat-manusia-sebagai-makhluk-sosial/

Phalita gatra, S. H. (2019, Februari 4). Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di
Indonesia. Diambil kembali dari konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-
indonesia-: https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-hak-asasi-manusia-
yang-digunakan-di-indonesia-lt58e0c8234493e

Renata Christh, S. H. (2022, JULI 21). Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan
Prinsipnya. Diambil kembali dari Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan

７３

Prinsipnya-:
https://www.hukumonline.com/klinik/a/Hak%20Asasi%20Manusia:%20Pengertia
n,%20Sejarah,%20dan%20Prinsipnya-lt62d8fb697c622
sabat, o. (2021, november 12). Pengertian Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ciri-
cirinya. Diambil kembali dari /pengertian-manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-
ciri-cirinya: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5808154/pengertian-
manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-ciri-cirinya

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS HAK WARGA NEGARA
~ Pengertian Hak Warga Negara

Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya
sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara timbul atau ada karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Hak warga negara juga dapat
dikatakan sebagai keistimewaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut.
~ Hak Warga Negara

７４

Undang-undang telah mengatur sejumlah hak warga negara Indonesia. Berikut hak warga
negara berdasarkan UUD 1945 yang dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 28A).
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasal 28B ayat 1).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

yang sah (pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup (pasal 28B ayat 2).
5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan

berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (pasal 28C ayat 1).
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun (pasal 28I ayat 1). (Mardiastuti, 2020)

KESIMPULAN: Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga
negara mempunyai hak-haknya yang hendaknya terpenuhi.

B. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS KEWAJIBAN WARGA NEGARA

~ Pengertian kewajiban warga Negara

Adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh waga negara sebagaimana
diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

~ Kewajiban Warga Negara

1. Pasal 23A: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan undang-undang. pasal ini mengamanatkan tentang kewajiban membayar
pajak.

2.
2. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.

3. Pasal 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara.

７５

4. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

5. Pasal 28J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Pasal 28 J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

7. Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan
dan keamanan Negara.

8. Pasal 31 ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.

9. Pasal 33 ayat (3): Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Laily, 2022)

KESIMPULAN: Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Warga
Negara mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari.

C. PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA DI INDONESIA

~ Hak Warga Masyarakat dan Contoh Pelaksanaannya

1. Masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan

Contoh pelaksanaannya adalah mendapatkan pendidikan gratis dan kemudahan
mengakses pendidikan untuk masyarakat yang berada di wilayah yang sulit diakses.

2. Masyarakat untuk memperoleh kesehatan yang layak.

Contoh pelaksanaannya adalah mendapatkan layanan kesehatan gratis terlebih untuk
masyarakat yang kurang mampu.

3. Masyarakat terjamin kesejahteraan hidupnya.

Contoh pelaksanaannya adalah mendapatkan kesempatan kerja dan usaha.

4.Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan
pemerintahan.

Contoh pelaksanaannya adalah setiap warga negara manapun yang berurusan dengan
hukum dan pemerintah menerima perlakuan yang sama. Jika melanggar aturan maka akan
dihukum.

７６

5. Menikmati hidup layak dan nyaman tanpa merasa terganggu
Contoh pelaksanaannya adalah yaitu setiap orang merasa nyaman dan aman tanpa

gangguan dari orang lain.
6. Mengeluarkan pendapat dan aspirasi

Contoh pelaksanaannya adalah bebas dan tidak dipersulit saat hendak menyampaikan
pendapat saat kegiatan musyawarah atau mengkritik pemerintah.
7. Hak beragama dan beribadah

Contoh pelaksanaannya adalah seorang tanpa ada gangguan bebas memeluk agama
apapun yang diyakininya dan tidak terganggu saat melakukan ibadah.
8. Hak menikmati kekayaan alam

Contoh pelaksanaannya adalah setiap warga negara berhak menikmati kekayaan alam
seperti air terjun, gunung atau pantai yang merupakan bagian dari kekayaan alam sebuah
negara.
9. Hak untuk dapat mengembangkan diri

Contoh pelaksanaanya adalah setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan bakat
dan cita-citanya, seperti dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau pelatihan.
10. Hak untuk dipilih dan memilih

Contoh pelaksanaannya adalah setiap orang dapat mengajukan diri sebagai ketua atau
dipilih sebagai ketua dalam suatu perkumpulan atau wilayah seperti RT/RW, atau Kepala
Dusun. (sabiila, 2022)
~ Contoh Pelaksanaan Kewajiban Warga Masyarakat

a. Kewajiban di Lingkungan Keluarga

1. Rutin dalam membantu orangtua.
2. Selalu patuh terhadap peraturan yang dibuat keluarga.
3. Selalu menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya.
4. Ikut melakukan penghematan energi listrik.
5. Ikut menjaga nama baik keluarga.

b. Kewajiban di Lingkungan Pendidikan

1. Selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah.
2. Patuh dan disiplin dengan tata tertib di lingkungan pendidikan.
3. Selalu mengumpulkan tugas-tugas sekolah tepat waktu.

７７

4. Selalu menjaga nama baik sekolah dimanapun berada.
5. Selalu menjaga fasilitas sekolah.
c. Kewajiban di Lingkungan Masyarakat
1. Ikut membantu orang lain ketika mengalami kesulitan.
2. Selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.
3. Selalu menjaga keselamatan dan keamanan di jalan umum.
4. Ikut menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat.
5. Ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

d. Kewajiban di Lingkungan Negara
1. Ikut membantu menjaga terciptanya kehidupan bernegara yang aman dan tertib.
2. Selalu mencintai tanah air Indonesia.
3. Selalu menghargai keanekaragaman yang dipunya oleh bangsa Indonesia.
4. Ikut mencintai produk-produk dalam negeri dan menggunakannya.
5. Selalu melestarikan bahasa dan seni budaya. (Widiarko, 2022)
KESIMPULAN: Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua hak dan
kewajiban sebagai warga negara harus dijalankan dan diterapkan berdasarkan UUD 1945.
PERTANYAAN
1. Apa yang dimaksud dengan hak warga negara?
= Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya
sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara timbul atau ada karena
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Hak warga negara juga dapat

７８

dikatakan sebagai keistimewaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut.
2. Sebutkan contoh penerapan kewajiaban warga di lingkungan masyarakat!

= 1. Ikut membantu orang lain ketika mengalami kesulitan.
2. Selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.
3. Selalu menjaga keselamatan dan keamanan di jalan umum.
4. Ikut menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat.
5. Ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

3. Apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara?

= Adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh waga negara sebagaimana
diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sebutkan 5 hak-hak warga negara menurut UUD 1945 !

= ~ Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah (pasal 28B ayat 1).

~ Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 28A)

~ Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (pasal 28B ayat 1).

~ Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak
mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia (pasal 28C ayat 1).

~ Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negara (pasal 28C ayat 2).

5. Sebutkan 2 kewajiban warga negara!

= ~ Pasal 23A: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan undang-undang. pasal ini mengamanatkan tentang kewajiban membayar
pajak.

~ Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.

７９

Daftar Pusaka

Laily, I. N. (2022, februari 11). Pengertian Warga Negara Beserta Hak dan
Kewajibannya. Diambil kembali dari pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-
kewajibannya: https://katadata.co.id/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-
negara-beserta-hak-dan-
kewajibannya#:~:text=Kewajiban%20warga%20negara%20adalah%20tindakan,ke
tentuan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku.

８０

Mardiastuti, A. (2020, agustus 21). Hak Warga Negara Indonesia: Pengertian dan
Contohnya. Diambil kembali dari hak-warga-negara-indonesia-pengertian-dan-
contohnya/amp: https://www.detik.com/jabar/berita/d-6242305/hak-warga-negara-
indonesia-pengertian-dan-contohnya/amp

sabiila, s. i. (2022, september 09). 10 Hak Warga Masyarakat dan Contoh
Pelaksanaannya dalam Kehidupan Sehari-hari. Diambil kembali dari /10-hak-
warga-masyarakat-dan-contoh-pelaksanaannya-dalam-kehidupan-sehari-hari:
https://www.sonora.id/read/423470337/10-hak-warga-masyarakat-dan-contoh-
pelaksanaannya-dalam-kehidupan-sehari-hari

Widiarko, I. (2022, oktober 11). 20 Contoh Pelaksanaan Kewajiban yang Bertanggung
Jawab di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Negara. Diambil kembali dari
contoh-pelaksanaan-kewajiban-yang-bertanggung-jawab:
https://www.celebrities.id/read/contoh-pelaksanaan-kewajiban-yang-bertanggung-
jawab-n10x0R?page=1

BAB VIII
DEMOKRASI INDONESIA

A. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos dan

kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila
８１

digabungkan, maka secara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat.
Dalam buku berjudul Menjelajahi Demokrasi oleh Dr. Suyatno, para ahli mengemukakan
definisi dari kata demokrasi, yaitu:

~ H. L. Mencken

Demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan
pantas dapatkan sangatlah berat.

~ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang
seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.

~G. B. Shaw

Demokrasi adalah 'pemilu pengganti' oleh pihak yang tidak kompeten di mana banyak
kesepakatan yang diselewengkan.

~Oxford English Dictionary

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; bentuk pemerintahannya terletak pada
kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat, atau
oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat.

~ E. Schattschneider

Demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif yang di dalamnya terdapat persaingan
antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif
kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan.
~ Adam Przeworski

Demokrasi adalah bentuk institusionalisasi konflik terus- menerus, ketidakpastian,
menundukkan seluruh kepentingan yang tidak jelas. Demokrasi adalah sistem yang
memungkinkan partai politik kalah dalam pemilu, adanya kompetisi yang dikelola oleh-
aturan-aturan, dan periode pemenang dan pecundang.

~ Philippe C. S dan Terry L. K.

Demokrasi politik modern adalah sistem pemerintahan di mana penguasa
mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga negara, bertindak secara langsung
melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil rakyat.

８２

B. .Model Demokrasi

Ada beberapa model demokrasi yang tertulis dalam buku Demokrasi Pancasila karya
Darmawan Harefa dan Drs. Fatolosa Hulu, di antaranya:

1. Demokrasi Klasik

Demokrasi klasik merupakan demokrasi pertama dengan tingkat pemilihan hanya
mencakup laki-laki merdeka. Demokrasi ini tidak mengizinkan perempuan dan orang yang
tidak memiliki properti untuk turut memilih.

2. Demokrasi Totalitarian

Model demokrasi ini melibatkan sebuah kediktatoran absolut. Kediktatoran tersebut
dikemas sedemikian rupa dengan kata "demokrasi." Pemikiran para pemimpin
mendominasi demokrasi ini dengan memonopoli kebijakan ideologis.

3. Demokrasi Langsung

Kata langsung di sini mendefinisikan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara
langsung. Pada demokrasi ini, batas dan perbedaan antara pemerintah dan rakyat
dihapuskan. Keduanya menyatu menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat.

4. Demokrasi Perwakilan

Merupakan bentuk pemerintahan yang membatasi partisipasi rakyat. Demokrasi ini
disebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Disebut tidak langsung karena rakyat tidak
aktif berpartisipasi secara langsung.

5. Demokrasi Radikal

Demokrasi radikal adalah demokrasi dengan bentuk yang mendukung adanya
desentralisasi dan partisipasi. Bahkan pada demokrasi ini tidak terdapat batasan yang pasti.

6. Demokrasi Liberal

Model demokrasi ini bersifat tidak langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi liberal,
jabatan politik didapat dengan perantara pemilihan. Pemilihan ini dilaksanakan secara
berskala sesuai dengan kesetaraan politik formal.

7. Demokrasi Pluralis

Merupakan demokrasi yang merujuk pada kemampuan suatu kelompok dan kepentingan
yang terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan
rakyat serta menjamin pemerintahan yang responsif.

８３

8. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif merupakan demokrasi dengan model yang menekankan kewajiban
terhadap wacana, debat, dan pembahasan mendalam demi membantu mendefinisikan
kepentingan rakyat.

9. Demokrasi Parlementer

Model demokrasi parlemen adalah bentuk demokrasi dengan kekuasaan yang
terselenggarakan sesuai dengan wakil rakyat atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat.
Wakil rakyat menjadi perantara antara rakyat dengan pemerintah.

10. Demokrasi Leninis

Merupakan demokrasi yang terdapat pengorganisiran terhadap partai komunis atas dasar
sentralisme demokratis. Dasar tersebut mengartikulasikan kepentingan proletariat.

C. Prinsip Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah
satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia
menganut prinsip berikut:

1. Prinsip Kerakyatan

Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti
paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia,
bersifat tunggal, dan tidak terbagi.

2. Prinsip Hikmat Kebijaksanaan

Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh
aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai
kehendak tuhan YME, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia
dalam mencari kebenaran (rasionalisme). Perpaduan tersebut menjadi hukum yang
diterapkan di Indonesia.

3. Prinsip Permusyawaratan

Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan
musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama.
Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak
pendapat yang beragam.

4. Prinsip Perwakilan

８４

Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan.
Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan
diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik
oleh Khoirul Muslimin. (Basmatulhana, Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya,
2022)

D. Jenis-jenis Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat ditilik dari sisi output yang terletak pada konsep bernegara
yang egaliter dan setara dari warga negaranya. Sehingga kebebasan ini menjadi titik
sentral dalam demokrasi untuk menentukan suatu kebijakan politik. Secara konseptual,
ada dua jenis demokrasi jika dilihat dari konteks cara aspirasi rakyat dan prinsip ideologi.

1. Demokrasi Menurut Cara Aspirasi Rakyat

~ Demokrasi langsung, berarti sistem demokrasi yang menawarkan sebuah kebebasan
untuk warga negara mendapatkan kesempatan dalam menentukan arah kebijakan umum
negara.

~ Demokrasi tidak langsung, artinya demokrasi dijalankan berdasarkan sistem
keterwakilan.

2. Demokrasi Menurut Prinsip Ideologi

~ Demokrasi Liberal, yaitu sistem yang menggambarkan realitas sosial di mana individu
lebih difokuskan daripada kepentingan kolektif warga negara lain.

~ Demokrasi rakyat, yaitu sistem yang lebih menitik fokuskan pada kepentingan kolektif
atau kepentingan umum daripada individu.

~ Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang telah dikonseptualisasikan dengan
melarutkan unsur demokrasi dengan nilai-nilai dasar pancasila.

E. Ciri-ciri Demokrasi

ciri-ciri dari sistem demokrasi, yaitu:

~ Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat.

~ Ciri konstitusional adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau
kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang
negara tersebut.

~ Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya dan kedaulatan rakyat akan
diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.

８５

~ Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih
pihak dalam pemerintahan.
~Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam
melaksanakan sistem demokrasi.
~Ciri kekuasaan adalah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan.
~ Ciri tanggung jawab adalah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk
ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.
~ Contoh Negara Demokrasi di Dunia
Diantaranya, yaitu:
· Kanada
· Denmark
· Amerika Serikat
· Australia
· Belanda
· Indonesia
· Norwegia
· Islandia
· Swedia

PERTANYAAN
1. Sebutkan jenis-jenis Demokrasi!
= 1. Demokrasi Menurut Cara Aspirasi Rakyat
~ Demokrasi langsung, berarti sistem demokrasi yang menawarkan sebuah kebebasan
untuk warga negara mendapatkan kesempatan dalam menentukan arah kebijakan umum
negara.
~ Demokrasi tidak langsung, artinya demokrasi dijalankan berdasarkan sistem
keterwakilan.

2. Demokrasi Menurut Prinsip Ideologi

８６

~ Demokrasi Liberal, yaitu sistem yang menggambarkan realitas sosial di mana individu
lebih difokuskan daripada kepentingan kolektif warga negara lain.

~ Demokrasi rakyat, yaitu sistem yang lebih menitik fokuskan pada kepentingan kolektif
atau kepentingan umum daripada individu.

~ Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang telah dikonseptualisasikan dengan
melarutkan unsur demokrasi dengan nilai-nilai dasar pancasila.

2. Jelaskan tentang pengertian Demokrasi!
= Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu demos dan
kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila
digabungkan, maka secara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat.

3. Mengapa prinsip Demokrasi Indonesia berdasarkan pancasila?dan sebutkan
prinsip-prinsip demokrasi berdassrkan pancasila!

= Karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesiaa yang mempunyai nilai dan norma
yang perlu diterapkan. Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di
Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem
pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip berikut:

1. Prinsip Kerakyatan

Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti
paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia,
bersifat tunggal, dan tidak terbagi.

2. Prinsip Hikmat Kebijaksanaan

Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh
aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai
kehendak tuhan YME, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia
dalam mencari kebenaran (rasionalisme). Perpaduan tersebut menjadi hukum yang
diterapkan di Indonesia.

3. Prinsip Permusyawaratan

Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan
musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama.
Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak
pendapat yang beragam.

4. Prinsip Perwakilan

８７

Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan.
Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan
diamanahkan kepada para wakil rakyat, seperti dijelaskan dalam buku Komunikasi Politik
oleh Khoirul Muslimin.

4. Sebutkan ciri-ciri sistem demokrasi Indonesia!
= ~ Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat.

~ Ciri konstitusional adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau
kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang
negara tersebut.

~ Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya dan kedaulatan rakyat akan
diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.

~ Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih
pihak dalam pemerintahan.

~Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam
melaksanakan sistem demokrasi.

~Ciri kekuasaan adalah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan.

5. Sebutkan macam-macam Demokrasi Pancasila!

= 1. Demokrasi Klasik

Demokrasi klasik merupakan demokrasi pertama dengan tingkat pemilihan hanya
mencakup laki-laki merdeka. Demokrasi ini tidak mengizinkan perempuan dan orang yang
tidak memiliki properti untuk turut memilih.

2. Demokrasi Totalitarian

Model demokrasi ini melibatkan sebuah kediktatoran absolut. Kediktatoran tersebut
dikemas sedemikian rupa dengan kata "demokrasi." Pemikiran para pemimpin
mendominasi demokrasi ini dengan memonopoli kebijakan ideologis.

3. Demokrasi Langsung

Kata langsung di sini mendefinisikan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara
langsung. Pada demokrasi ini, batas dan perbedaan antara pemerintah dan rakyat
dihapuskan. Keduanya menyatu menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat.

4. Demokrasi Perwakilan

Merupakan bentuk pemerintahan yang membatasi partisipasi rakyat. Demokrasi ini
disebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Disebut tidak langsung karena rakyat tidak
aktif berpartisipasi secara langsung.

８８

5. Demokrasi Radikal
Demokrasi radikal adalah demokrasi dengan bentuk yang mendukung adanya
desentralisasi dan partisipasi. Bahkan pada demokrasi ini tidak terdapat batasan yang pasti.
6. Demokrasi Liberal
Model demokrasi ini bersifat tidak langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi liberal,
jabatan politik didapat dengan perantara pemilihan. Pemilihan ini dilaksanakan secara
berskala sesuai dengan kesetaraan politik formal.
7. Demokrasi Pluralis
Merupakan demokrasi yang merujuk pada kemampuan suatu kelompok dan kepentingan
yang terorganisir. Hal tersebut dilakukan untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan
rakyat serta menjamin pemerintahan yang responsif.
8. Demokrasi Deliberatif
Demokrasi deliberatif merupakan demokrasi dengan model yang menekankan kewajiban
terhadap wacana, debat, dan pembahasan mendalam demi membantu mendefinisikan
kepentingan rakyat.
9. Demokrasi Parlementer
Model demokrasi parlemen adalah bentuk demokrasi dengan kekuasaan yang
terselenggarakan sesuai dengan wakil rakyat atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat.
Wakil rakyat menjadi perantara antara rakyat dengan pemerintah.
10. Demokrasi Leninis
Merupakan demokrasi yang terdapat pengorganisiran terhadap partai komunis atas dasar
sentralisme demokratis. Dasar tersebut mengartikulasikan kepentingan proletariat.

Daftar Pusaka

Basmatulhana, H. (2022, JULY 08). Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya.
Diambil kembali dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-
6168976/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6168976/pengertian-demokrasi-model-
dan-prinsipnya

８９

Mawardi, R. A. ( 2022, Juni 10 ). Apa Pengertian Demokrasi? Ini Prinsip, Jenis, Ciri-ciri,
dan Contohnya. Diambil kembali dari apa-pengertian-demokrasi-ini-prinsip-jenis-
ciri-ciri-dan-contohnya: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6120042/apa-
pengertian-demokrasi-ini-prinsip-jenis-ciri-ciri-dan-contohnya

BAB IX
Konstitusi & rule of law

A. KONSTITUSI
Konstitusi berasal dari Bahasa Latin yaitu constitutio. Istilah ini berkaitan dengan kata

ius atau jus yang memiliki arti hukum atau prinsip. Sehingga konstitusi bisa diartikan
９０

sebagai suatu pernyataan mengenai susunan dan bentuk negara. Di mana yang
dipersiapkan sebelum maupun sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Secara harfiah
dalam bahasa Indonesia, konstitusi berarti Undang-Undang Dasar. Ini merupakan bentuk
sebuah kebiasaan menerjemahkan istilah constitutio menjadi Undang-Undang Dasar.
Pengertian Konstitusi Menurut Ahli Ada beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli.
Berikut di antaranya:

a. Bolingbroke

Pengertian konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi dan
kebiasaan-kebiasaan. Yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem
umum atas dasar nama masyarakat itu sepakat atau setuju untuk diperintah.

b. K. C. Wheare

Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa
kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan
suatu negara.

c. Jimly Asshiddiqie

Pengertian konstitusi yakni hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan
suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut
Undang-Undang Dasar serta dapat pula tidak tertulis.

d. E. C. Wade

Konstitusi yaitu suatu naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan
pemerintahan suatu negara. Selain itu juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan
tersebut.

e. Miriam Budiarjo

Pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan. Baik tertulis maupun tidak tertulis
yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan
dalam suatu masyarakat.

~ Fungsi Konstitusi

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 10 fungsi konstitusi bagi sebuah negara. Adapun
fungsi konstitusi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1)Fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ negara

2)Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara

3)Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara
tersebut

９１

4)Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan
penyelenggaraan kekuasaan negara

5)Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat
kepada organ negara

6)Fungsi simbolik sebagai pemersatu

7)Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan

8)Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (ceremony)

9)Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Baik dalam arti sempit hanya di bidang
politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi

10)Fungsi sebagai sarana perekayasaan serta pembaharuan masyarakat. Baik dalam arti
sempit ataupun dalam arti luas. (nuraini, 2021)

~Jenis Konstitusi dan Contohnya

terdapat 2 jenis konstitusi jika dilihat dari bentuknya. Kedua jenis itu adalah konstitusi
tertulis dan konstitusi tidak tertulis.

1. Konstitusi Tertulis

Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara
dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum
negara. Contoh konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia adalah:

~ UUD 1945

~UUDRIS

~ UUD Sementara

~ UUD 1945 Hasil Amandemen.

2. Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, yakni kebiasaan ketatanegaraan
yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan
Indonesia, yakni:

~ Pengembalian keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

~Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan
sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum
MPR yang akan datang.

９２

~ Adat istiadat. (Ans, 2021)

~ Tujuan Konstitusi

sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan
membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada
para penguasa pemerintahan.

B. Rule of Law

Pada dasarnya, doktrin rule of law adalah konsep negara hukum yang berarti hukum
memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum. Istilah ini
dikemukakan oleh AV Dicey. Ia menguraikan 3 unsur penting dalam Rule of Law, antara
lain:

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada
intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di
posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala
yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

2. Persamaan di Mata Hukum (Equality Before the Law)

Sederhananya, ini berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata
hukum.

3. Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (Due Process of Law)

Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum
sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak,
layak, dan benar.

Disarikan dari Antara Definisi dan Praktik Rule of Law di Indonesia, berikut syarat-
syarat pemerintahan representatif di bawah rule of law, yakni:

1. Adanya perlindungan konstitusional;
2. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Adanya pemilihan umum yang bebas;
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
5. Adanya tugas oposisi; dan
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

~ Fungsi dan Tujuan Rule of Law

９３

Negara hukum juga mengharuskan hakim independen tidak termotivasi oleh pertimbangan
politik dan perlindungan wilayah pribadi tindakan dan properti.

1. Mengatasi Perselisihan
Aturan hukum memastikan bahwa hakim memutuskan perselisihan dalam hal aturan

yang diketahui dan umum yang ada dan tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan
dari hasil tertentu. Tujuan hakim adalah untuk menjaga ketertiban, bukan untuk mencapai
beberapa hasil spesifik atau mengarahkan sumber daya masyarakat kepada orang atau
kegunaan tertentu. Fungsinya adalah untuk memastikan, mengartikulasikan, dan
menyempurnakan aturan keadilan yang akan memungkinkan pelestarian tatanan sosial.
Seorang hakim tidak mengeluarkan fatwa – dia hanya untuk memerintah ketika
perselisihan diajukan kepadanya. Setelah undang-undang telah menarik batas-batas
kebijaksanaan individu, pengadilan seharusnya tidak menebak-nebak penggunaan individu
atas kebijaksanaan itu. Hakim harus melaksanakan hukum dan tidak mengubah hukum.

2. Memberikan Keadilan Hukum
Keadilan distributif (yaitu, sosial) tidak dapat didamaikan dengan supremasi hukum.

Aturan hukum hanya menetapkan aturan untuk permainan sosial. Aturan-aturan perilaku
yang adil ini berlaku untuk sejumlah orang, kasus, dan kejadian yang belum diketahui dan
tidak dapat ditentukan. Aturan-aturan ini tidak memiliki referensi ke orang, tempat, atau
objek tertentu. Singkatnya, hukum semacam itu tidak mencoba untuk menentukan siapa
yang akan menjadi pemenang atau pecundang atau apa yang akan muncul dari masyarakat
dari aturan-aturan ini.

3. Memberikan Fungsi Administratif
Ada kecenderungan untuk fungsi pencarian hukum pemerintah menjadi bingung

dengan fungsi administratifnya. Banyak dari apa yang kita anggap sebagai hukum hari ini
adalah undang-undang administratif yang dimaksudkan untuk mengarahkan operasi
internal pemerintah, daripada untuk mempertahankan keadilan. Dengan kata lain, aturan
organisasi yang berwenang secara keliru diberi status yang sama dengan aturan umum
keadilan. Ketika perbedaan antara perintah administratif dan aturan peradilan menjadi
kabur, kekangan pada kekuatan pemerintah telah melemah. Hal ini menyebabkan kesan

９４

yang salah bahwa pejabat terpilih kami memiliki dan harus memiliki kekuasaan sebanyak
mungkin dalam memutuskan aturan keadilan seperti dalam perumusan dan pelaksanaan
proposal administratif.

3. Mengontrol sifat Pluralisme dan Konstitusionalisme
Pluralisme dan konstitusionalisme memiliki sikap skeptis terhadap konsentrasi

kekuasaan. Sedangkan kekuasaan adalah kekuatan yang dengannya seseorang dapat
memaksa orang lain untuk patuh, otoritas adalah hak untuk mengarahkan dan
memerintahkan (yaitu, untuk dipatuhi). Permintaan otoritas dan membutuhkan kekuatan.
Otoritas dibatasi untuk area yang ditugaskan. Mengingat sifat manusia yang bisa binasa,
ada kecenderungan kekuasaan untuk meluap batasnya. Kekuasaan yang dilakukan tanpa
otoritas adalah ancaman terhadap kebebasan. Otoritas akan diperlukan bahkan jika
masyarakat hanya terdiri dari orang-orang kudus dan orang bijak. Otoritas diperlukan
untuk memastikan kesatuan tindakan dalam suatu organisasi. Aktivitas yang sah
memanggil otoritas menjadi ada. Ini adalah penciptaan posisi atau kantor, bukan janji
seseorang untuk itu, yang mewakili penugasan otoritas yang otentik. Otoritas berjalan
dengan kantor, tidak bersifat pribadi, dan pada dasarnya tidak bergantung pada orang yang
menjalankannya. Kekuatan adalah alat kendali. Ini dilaksanakan secara sah ketika
digunakan untuk melaksanakan fungsi kantor secara efektif. Jika daya melebihi sarana
yang sesuai untuk fungsi-fungsi ini, itu menjadi tidak sah.

 Pluralisme, baik sebab maupun akibat dari kebebasan, melibatkan keragaman,
keragaman, dan sering kali, konflik. Pluralisme membutuhkan toleransi,
kesukarelaan, dan kombinasi individualisme dan asosiasi sukarela.

 Tujuan dari pluralisme adalah penyebaran kekuasaan yang luas. Strukturnya
adalah kelompok-kelompok sukarela yang bekerja di antara pemerintah nasional
dan warga negara. Ketika kekuasaan disebarkan ke banyak tubuh,
ketidakseimbangan kekuasaan dicegah dan individu dilindungi dari tirani yang
satu, sedikit, atau banyak.

 Pluralisme berkaitan dengan distribusi otoritas dan fungsi di antara berbagai sektor
masyarakat (yaitu, sektor ekonomi, politik, dan moral-budaya) dan di antara
berbagai jenis pengelompokan dalam masing-masing sektor ini. Masyarakat yang
bebas menyukai proses dan perangkat yang membubarkan kekuasaan pengambilan
keputusan, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk penggunaan kebebasan
individu.

９５

Selain itu, sistem kepartaian, pers bebas, dan asosiasi sukarela membantu menahan
pertanggungjawaban pejabat pemerintah. Politisi tetap bertanggung jawab, tidak hanya
melalui pemilihan berkala, tetapi melalui publisitas konstan dari tindakan dan diskusi
mereka dan melalui hak warga negara untuk berserikat bersama dan untuk mengajukan
petisi kepada pemerintah. Kewaspadaan abadi masyarakat adalah pemeriksaan penting
atas kekuatan pemerintah. (Tika, 2018)
PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan Konstitusi?

= Konstitusi berasal dari Bahasa Latin yaitu constitutio. Istilah ini berkaitan dengan kata
ius atau jus yang memiliki arti hukum atau prinsip. Sehingga konstitusi bisa diartikan
sebagai suatu pernyataan mengenai susunan dan bentuk negara. Di mana yang
dipersiapkan sebelum maupun sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Secara harfiah
dalam bahasa Indonesia, konstitusi berarti Undang-Undang Dasar.

2. Sebutkan 3 unsur penting tentang rule of law!
=)(1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada
intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di
posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala
yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
(2) Persamaan di Mata Hukum (Equality Before the Law)

Sederhananya, ini berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata
hukum.
(3) Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (Due Process of Law)

Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum
sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak,
layak, dan benar.

3. Sebutkan fugsi konstitusi Menurut Jimly Asshiddiqie!

９６

= 1)Fungsi penentu serta pembatas kekuasaan organ negara
2)Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
3)Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara
tersebut
4)Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan
penyelenggaraan kekuasaan negara
5)Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat
kepada organ negara
6)Fungsi simbolik sebagai pemersatu
7)Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas serta keagungan kebangsaan
8)Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (ceremony)
9)Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Baik dalam arti sempit hanya di bidang
politik ataupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi

10)Fungsi sebagai sarana perekayasaan serta pembaharuan masyarakat. Baik dalam arti
sempit ataupun dalam arti luas.

4. Apa yang dimaksud dengan rule of law?
= rule of law adalah konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan
tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum. Istilah ini dikemukakan oleh AV
Dicey.

5. sebutkan jenis konstitusi dan contohnya!

= 1. Konstitusi Tertulis
Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara
dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum
negara. Contoh konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia adalah:
~ UUD 1945
~UUDRIS
~ UUD Sementara
~ UUD 1945 Hasil Amandemen.
2. Konstitusi Tidak Tertulis

９７

Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, yakni kebiasaan ketatanegaraan
yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan
Indonesia, yakni:
~ Pengembalian keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
~Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan
sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum
MPR yang akan datang.
~ Adat istiadat.

Daftar Pusaka

Ans, A. H. ( 2021, Oktober 19). Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli Beserta Jenis
dan Contohnya. Diambil kembali dari -konstitusi-menurut-para-ahli-beserta-jenis-
dan-contohnya: https://tirto.id/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli-beserta-
jenis-dan-contohnya-gjyi

nuraini, t. n. ( 2021, oktober 13 ). Pengertian Konstitusi dan Fungsinya, Dasar Hukum
Negara yang Sangat Penting. Diambil kembali dari pengertian-konstitusi-dan-
fungsinya-dasar-hukum-negara-yang-sangat-penting:
https://www.merdeka.com/trending/pengertian-konstitusi-dan-fungsinya-dasar-
hukum-negara-yang-sangat-penting-kln.html

９８

Tika, E. (2018, juni 23). 3 Fungsi dan Tujuan Rule of Law yang Utama dan Terpenting.
Diambil kembali dari fungsi-rule-of-law: https://guruppkn.com/fungsi-rule-of-law

BAB X
SISTEM KETATANEGARAAN INDONNESIA

A. Konstitusi dan Penyelenggaraan Negara
Secara teori, konstitusi diberi makna serta pengertian yang berbedabeda, tergantung

sudut pandang yang digunakan. Hal ini, antara lain, disebabkan konstitusi menjadi obyek
kajian berbagai ilmu, misalnya hukum, dan politik. Cheryl Saunders – Guru Besar Hukum
Tata Negara pada Universitas Melbourne – mengatakan “a constitution is more than a
social contract…it is rather an expression of the general will of a nation. It is a reflection
of its history, fears, concerns, aspirations and indeed, the soul of the nation”. Dalam
pandangan yang hampir serupa, Prof. Muna Ndulo menyebutkan: “Konstitusi sebuah

９９