Perbaikan Tugas Esai Agenda 3

TUGAS INDIVIDU AGENDA III

Nama : Dr. H. Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, S.Pd.I., M.M., M.Si.
Peserta PKN II Angkatan XIX No. Absen 09

Definisi Umum Manajemen Strategis:

John A. Pearce II & Richard B. Robinson (2003):

Manajemen strategis sebagai perencanaan skala besar yang berdimensi
jangka panjang agar organisasi dapat berinteraksi secara efektif dalam
produksi dan mengoptimalkan pencapaian baik tujuan strategis maupun
operasional.

Fred R. David Fred R. David (2011) :

Mendefinisikan manajemen strategis sebagai seni dan ilmu perumusan,
penerapan, evaluasi, dan keputusan strategis untuk mencapai suatu
tujuan organisasi.

Manajemen Strategis Sektor Publik:

Melakukan pemetaan atau analisis situasi, baik eksternal dan juga internal
organisasi. Tiga kategori utama yang diidentifikasi ketika melakukan analisis
lingkungan eksternal, yaitu:

1. Pemetaan kekuatan-kekuatan/tekanan dan tren yang biasanya dikategorikan
sebagai aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum

2. Pemetaan pemilik sumber daya
3. Peta pesaing aktual atau potensial, pemangku kepentingan, serta kekuatan

penting yang mempengaruhi persaingan dan kolaborasi.

Alat Analisii Manajemen Strategis

1. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
2. SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Result)
3. SCOPE (Situation, Core Competence, Obstacle, Prospect, Expectation)
4. SCORE (Strengths, Challenges, Option, Response, Effectiveness)

Marketing Sektor Publik

Dimana Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memberikan
pelayanan yang baik dan prima serta memetekan apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat sebagai customer.

Beberapa indikator kinerja pemerintah atau organisasi pemerintah:
1. Governencae Indicator (kualitas layanan publik; kualitas layanan sipil dan

independensi terhadap tekanan politik)
2. IKM
3. Easy Doing Business Index (Indeks Kemudahan Berusaha)
4. Corrupton Perception Index (Persepsi level korupsi dari para penilai ahli dan

dari hasil survei opini)
5. Nilai SAKIP (Gambaran tingkat akuntabiitas yang sudah diwujudkan oleh

suatu organisasi pemerintah khususnya diukur dari kinerjanya)

Urgensi Marketing Sektor Publik:

1. Penerapan sebagai “marketization”. Tujuan utamanya adalah bagaimana
agar baik harga maupun kualitas lebih mendekati keinginan customer;

2. Keinginan semua organisasi untuk mengedepankan kepentingannya
sendiri. Bagaimana agar organisasi tetap terjaga eksistensinya dengan
mencari dukungan pasar maupun masyarakat luas;

3. Untuk pemerintah daerah maka marketing digunakan untuk memasarkan
suatu wilayah, seperti pemasaran sebuah kota (city marketing)

4. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politis yakni tercapainya suatu
dampak sosial sesuai yang diinginkan.

Langkah yang diperlukan dalam sektor publik

1. Melakukan identifikasi siapa yang menjadi target marketing
atau customer-nya

2. Mempelajari perilakunya baik kondisi, posisi, kebutuhan, selera,
maupun keinginannya

3. Melakukan pemeliharaan hubungan (customer relation) agar
kepercayaan (trust) customer dapat jaga.

Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi dimana serangkaian kejadian
atau event yang sedang terjadi pada saat ini dan mengambil
perhatian banyak pihak. Isu tersebut dapat mempengaruhi banyak
aspek kehidupan dan sangat berpengaruh terhadap jalannya
kehidupan kedepannya. Bagi organisasi, isu strategis perlu
disikapi dengan penyiapan langkah-langkah strategis yang akan
diambil kedepannya dalam mewujudkan visi organisasi.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pelayanan dibidang lingkungan
hidup antara lain:
1. Pengawasan dan Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan
2. Memberikan pelayanan petugas penyapu jalan, perawatan Ruang Terbuka

Hijau.
3. Memberikan pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga
4. Melakukan pemaprasan atau penebangan pohon
5. Melakukan pengutipan retribusi sampah

Analisa Masalah dalam penerapan materi agenda III pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah hal yang umum ditangani oleh Dinas
Lingkungan Hidup. Pengaduan dapat berupa terkait dugaan
pencemaran akibat aktivitas usaha dan/atau kegiatan, aduan terkait
pelayanan pengelolaan sampah, pemaprasann atau penebangan pohon
dll. Namun fakta dilapangan pengaduan ini butuh minimal 2 atau 3
hari untuk dilakukan tindak lanjut hal ini dikarenakan panjangnya
birokrasi/berbelit belit. Dimulai dari masyarakat - kepala lingkungan
– lurah - camat dan kemudian baru diantar ke Dinas Lingkungan
Hidup. Ini jelas sangat bertentangan dengan konsep pelayanan publik
yang prima.

Hal yang diharapkan:
Semua pengaduan bisa langsung ditindaklanjuti dengan verifikasi
lapangan dalam waktu paling lama 1 (satu) jam setelah adanya
pengaduan

2. Pungli/Gratifikasi

Ada beberapa penyebab terjadinya pungli/gratifikasi, antara lain sebagai berikut:
1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan

yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika
berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
2. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan yang ada/melekat
pada seseorang.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau
tidak sebanding dengan tugas/ jabatan yang diemban membuat seseorang
terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan budaya organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus
menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat
menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Hal yang diharapkan:
Tidak ada pelaksanaan pelayanan publik yang melanggar prosedur
dan aturan perundangan dengan menerima pemberian atau
meminta suatu imbalan.

Alasan pungli menjadi biasa pada pelayanan publik : Merujuk dari
poin pertama diatas tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan
sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan
melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat
yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang
korup. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan
liar dalam penyelenggara pelayanan publik. Hal ini hanya membuat
keuntungan sepihak bagi masyarakat nakal yang mempunyai uang
lebih. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai uang lebih hanya bisa
diam dan mengikuti alur prosedur yang ada dengan konsekuensi
waktu yang dibutuhkan lebih lama.

3. Waktu
Penguna layanan perlu menyisihkan waktu yang tidak singkat dengan
hadir ke Kantor untuk melakukan pengurusan terkait perizinan
ataupun sebatas konsultasi terkait pelayan dari Dinas Lingkungan
Hidup.

Hal yang diharapkan :
Masyarakat dapat melakukan konsultasi online terkait pelayanan yang
mau diurus.

4. Kualitas Pelayanan
Sebagai pelayan yang langsung berinteraksi dengan masyrakat,
kualitas pelayanan harus di tingkatkan dengan meningkatkan kualitas
SDM, pelayan publik harus ramah dan sopan terkhusus kepada
petugas penyapu jalan, pengangkut sampah dan pengutip retribusi.

Hal yang diharapkan :
Penerima layanan dapat memberikan laporan apabila petugas tidak
ramah dan sopan ataupun ugal-ugalan dijalan.

Peran Kepemimpinan dalam mengatasi masalah
Sebagai pemimpin yang peka terhadap kemajuan sistem informasi, dan
pentingnya sebuah citra organisasi maka ada beberapa hal yang diperlukan
untuk mengatasi masalah terkait pungli.
1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan,

memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri (queueing
system), dan memasang tarif yang berlaku apabila ada tarif yang
dikenakan. terkait dengan pembayaran pelayanan secara transparan.
2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak
memberi tips kepada petugas pelayanan.
3. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.
4. Sebagai atasan kita juga harus memberikan contoh untuk tidak
menerima imbalan dalam rangka melanggar prosedur apabila kita
sudah menerapkan itu maka kita bisa melakukan control terhadap
bawahan.
5. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.
6. Atasan harus peka terhadap laporan terkait dugaan pungli yang
dilakukan oleh anggota. Hal ini jelas membantu pimpinan dalam
menegakan integritas organisasi yang dipimpin.
7. Menerapkan sistem teknologi informasi dalam pelayanan publik
(rencana proyek perubahan)

Proyek Perubahan yang akan dikerjakan

Hal yang akan dilakukan yaitu Pembuatan Sistem Pelaporan dan
Pengaduan berbasis Aplikasi.
Aplikasi ini diharapkan bisa sebagai sarana penyampaian aduan ataupun
pelaporan yang dapat memotong rantai birokrasi dan lamanya birokrasi.
Dengan harapan setiap aduan yang masuk dapat ditindaklanjuti paling
lama 1 (satu) jam. Masyarakat yang memiliki aduan dapat melaporkan nya
pada aplikasi dengan melampirkan foto dan alamat lokasi kejadian.
Masyarakat juga dapat melakukan konsultasi online terkait jenis pelayanan
tanpa harus datang ke kantor. Jenis layanan berupa:
1. Aduan terkait dugaan pencemaran
2. Aduan terkait aktivitas yang melanggar aturan perundangan seperti

membuang sampah di sungai atau membakar sampah
3. Pelaporan terkait sampah yang belum diangkut oleh petugas.
4. Pelaporan terhadap aktivitas petugas dilapangan yang tidak bekerja

sesuai prosedur.
5. Permohonan terkait pemaprasan ataupun penebangan pohon.
6. Fitur livechat dengan petugas yang kompeten dibidangnya.

TERIMA KASIH