Panduan Teknis Tata Cara Pemrosesan Gaji Induk, Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan

Selanjutnya cetak Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja
Pegawai yang dibagi menjadi Gol 5-8 dan Gol 9-17.

Gambar 22 Lembar Kerja Excel

4. Buka Excel -> Buka sheet coret-coret -> hasil ADK dalam bentuk .txt (dibagi

dua golongan, Gol 5-8 dan 9-17)

Gambar 23 Impor data Tunkir ke GPP
45

Gambar 24 Rekam Data Tunkir

• Setelah ADK Tunkir dibuat di excel, masukkan ADK ke aplikasi GPP:
- Buka aplikasi GPP > Masukkan user dan password “super” > Klik
menu Gaji > Import data tunkir > Tayang > Pilih bulan sebelumnya
> Proses > Copy.

• Selanjutnya pembuatan SPP hingga SPM dan dikirim ke KPPN melalui
aplikasi e-SPM. Adapun kelengkapan berkas SPM Tunjangan Kinerja
meliputi:
- SPM dan fotocopy SPM;
- Lampiran SPM yang memuat nama pegawai;
- Rekapan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja;
- SSP.

C. UANG MAKAN

• Buka aplikasi Bagian Umum untuk mengambil data jumlah daftar hadir
pegawai dari aplikasi SisDaHaNik, sisdahanik/esidik_login. Masukkan
user dan pass: 198210052008012014

46

• Laporan > UM > PNS/CPNS > Pilih instansi Ditjen Polpum > isi Bulan >
Tanggal data sesuai bulan > Proses bentuk excel >open > Print.

Gambar 25 GPP Menu Tambahan

• Buka aplikasi GPP > Pilih menu Tambahan > Pilih Uang Makan > Klik
Baru > Isi Bulan yang akan diproses > Klik Hadir > Isi hadir > centang
semua > Hilangkan centang yang jumlah hadirnya “0” > proses >
simpan.

47

Gambar 26 GPP Daftar Pegawai Non Aktif

• Misal ada pegawai bernama “Danang Binuko” yang gajinya masih di
Badan Litbang tetapi pegawai masih di Ditjen Polpum karena ada
pinjaman di koperasi. Masukkan pegawai tersebut. Pegawai > Daftar
Pegawai Non Aktif > Klik Pindah > Pilih Danang Binuko > Ubah
kedudukan > 01 (Aktif).

48

Gambar 27 Proses Perhitungan Uang Makan

• Klik menu Tambahan > Uang Makan > Tayang sesuai Bulan Proses >
Tambah Pegawai > Cari Danang Binuko > Isi Kehadiran > Klik semua >
proses > Simpan.

• Pegawai > Data Pegawai > Danang Binuko > Perubahan > Pilih paling
terakhir > Ubah > Ok.

Gambar 28 GPP Cetak SSP Uang Makan
49

• Tambahan > Uang Makan > Cetak > Klik bulan yang diproses > Centang
SSP > Simpan > Cetak > Print.

• Cetak SSP > excel > Cetak Print > Transfer ke SPP > simpan ke
Flashdisk.

• Selanjutnya pembuatan SPP hingga SPM dan dikirim ke KPPN melalui
aplikasi e-SPM. Adapun kelengkapan berkas SPM Uang Makan
meliputi:
- SPM dan fotocopy SPM;
- Lampiran SPM yang memuat nama pegawai; dan
- SPP.

D. KETENTUAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN BELANJA

PEGAWAI

SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
Sesuai PER-58/PB/2013
SKPP = surat keterangan tentang terhitung mulai dihentikannya pembayaran
gaji yang dibuat/dikeluarkan oleh KPA berdasarkan SK dan diketahui oleh
KPPN. Pengajuan SKPP disertai Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe
Pegawai, dan dibuat dengan beberapa rangkap:

SKPP Pindah Pensiun
Lembar I
Dilampirkan saat pengujian gaji PT. Taspen (Persero)/
Lembar II PT. ASABRI (Persero)
pertama di tempat baru PT. Taspen (Persero)/
Dilampirkan pada data PT. ASABRI (Persero)
kepegawaian dan ADK pegawai
pindah baru

Lembar III Untuk pertinggal KPPN asal Pegawai yang
bersangkutan
Lembar IV Untuk pertinggal satker yang Untuk pertinggal
Lembar V KPPN
lama Untuk satker yang
- bersangkutan

50

Lembar VI Dilampirkan SK Pindah Dilampirkan SK

Pensiun dari BKN

Tabel 5 Kelengkapan Berkas SKPP

Teknis Daftar gaji terakhir pegawai yang dibuat SKPP:
- Laporan > Cetak Gaji > Cari bulan terakhir > Klik golongan pegawai yang

dicari > Proses.
- Dokumen > Adaw 2020 > SKPP Pensiun 2021 > di copy dari yang sesuai

> nomor urut.

Potongan yang dikirim ke Koperasi

- Dokumen > Adaw 2020 > Potongan Gaji 2021 > Buat folder Bulan
potongan.

- Buka aplikasi GPP user dan password: super
- Pilih menu Laporan > cetak gaji > cetak slip > cetak Gol II-IV > create ke

excel.

Perpajakan Khusus Belanja Pegawai (PPh Pasal 21)
Sesuai: Per-21/PJ/2014

Pelaporan perpajakan PPh Pasal 21:
• Batas Pembayaran: Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak

berakhir.
• Batas Pelaporan: 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Pemungutan PPh Pasal 21

Pegawai Tetap Penghasilan Teratur → Tarif Ps 17 × (Ph Netto PTKP)
Penghasilan Tidak →
Teratur 1. 0% × Ph Bruto

(PNS Gol I dan II)

2. 5% × Ph Bruto

(PNS Gol III)

3. 15% × Ph Bruto
(PNS Gol IV)

Pegawai Bulanan → 1. Tarif Ps 17 × (Ph Bruto –
Tidak PTKP)

51

Tetap Harian → 1. Tarif Ps 17 × (Ph Bruto –
Bukan Pegawai
Rp 450.000)

2. Tarif Ps 17 × (Ph Bruto >

4,5 jt s.d 10,2 jt) – PTKP

Harian)

3. Tarif Ps 17 × (Ph Bruto >

Berkesinambungan 10,2 jt) – PTKP)
→ Tarif Ps 17 × (50% Ph Bruto – PTKP

Berkesinambungan Bulanan Komulatif)
→ Tarif Ps 17 × (50% Ph

(ex Ps 13 (1)) Bruto)Komulatif
Tidak → Tarif Ps 17 × (50% Ph Bruto)

Berkesinambungan

Tabel 6 PPh Pasal 21

52

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012. Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
29 November. Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2018. Tata Cara
Penggabungan Beberapa Kegiatan dan Output dalam Penerbitan SPM-
GUP, TUP, PTUP, dan SPM LS ke Bendahara Pengeluaran. 14 Mei 2018.
Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41 Tahun 2011. Tata Cara
Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
7 Juli 2011. Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 58 Tahun 2013. Pengelolaan
Data Supplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara. 30 Desember 2013. Jakarta

Peraturan Direktur Pajak Nomor 21 Tahun 2014. Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pembahasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh
oleh Pihak Lain. 25 Juli 2014. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Perubahan Kedelapan Belas atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil. 13 Maret 2019. Jakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2016. Uang Makan Bagi Para
Pegawai Aparatur Sipil Negara. 26 April 2016. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2018. Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Dalam negeri. 13 November 2018. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2018. Tunjangan Kinerja
Pegawai di Kementerian Dalam Negeri. 28 Desember 2018. Jakarta

53

L

LAMPIRAN I

LAMPIRAN

54

LAMPIRAN II
55

LAMPIRAN III

56