PERPAJAKAN
Pengertian Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
Fungsi Pajak
a. Fungsi Anggaran
Pajak sebagai sumber salah satu sumber penerimaan kas
negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah.
b. Fungsi Regulasi
Sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang ekonomi dan bidang sosial.
c. Fungsi Alokasi
Pajak digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan
pembangunan di segala bidang.
d. Fungsi Distribusi
Pajak digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan.
Asas Pemungutan Pajak
Menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak adalah sebagai
berikut :
1. Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh
negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan
wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif
terhadap wajib pajak.
2. Asas Certainty, semua pungutan pajak harus berdasarkan
UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi
hukum.
3. Asas Convinience of Payment, pajak harus dipungut pada
saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik),
misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya
atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan
sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan
pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
Jenis- Jenis Pajak
1. Menurut Golongannya :
a. Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN (Pajak
Pertambahan Nilai)
Lanjutan..
2. Menurut Sifatnya :
a. Pajak Subjektif
Pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri
wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
b. Pajak Objektif
Pajak yang berpangkal pasa objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah
Lanjutan..
3. Menurut Lembaga Pemungutan :
a. Pajak Pusat
Pajak yang sipungut oleh pemerintah pusat yang
digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara.Contoh: PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM), PBB, dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pajak Daerah Tingkat I : pajak kendaraan pajak
pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air
permukaan. Pajak Daerah Tingkat II : pajak hotel dan
restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan
jalan.
Rpp
Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia
1. Official Assesment System
suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak.
2. Self Assesment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak
terutang
3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib
pajak) untuk meentukan besarnya pajak terutang.
Jenis Tarif Pajak
1. Tarif Pajak Proporsional
Tarif pajak dengan menggunakan presentase yang
tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak
2. Tarif Pajak Progresif
Tarif pajak dengan presentase yang semakin
meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak
3. Tarif Pajak Konstan
Tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan
pajak
4. Tarif Pajak Degresif
Tarif pajak dengan presentase yang semakin menurun
untuk setiap dasar pengenaan pajak
Contoh Pajak Penghasilan
Andi seorang manajer disebuah perusahaan,
setiap bulan ia mendapatkan gaji sebesar
Rp.12.500.000. Ia sudah menikah dan belum
memiliki anak. Biaya jabatannya setiap tahun
adalah Rp.4.000.000. Setiap tahun ia
membayar iuran dana pensiun sebesar
Rp1.800.000. Hitung berapa besar pajak
penghasilan yang harus dibayar Andi
perbulannya?
Gaji Rp. 12.500.000 per bulan = Rp.12.500.000 x 12 =
Rp150.000.000
O Gaji per tahun = Rp 150.000.000
O Biaya Jabatan = Rp 4.000.000
O Iuran dana pensiun = Rp 1,800.000 -
O Gaji bersih per tahun Rp 144.200.000
O Nilai PTKP dengan tanggungan 1 istri yaitu Rp. 58,500.000
O Jadi Penghasilan kena pajak :
Rp.144.200.000 - Rp.58.500.000 = Rp.85.700.000
O Tarif untuk wajib pajak orang pribadi adalah:
Lanjutan..
O Jadi PPh yang harus dibayar oleh Andi adalah
O 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
O 15% x Rp 35.700.000 = Rp 5.355.000 +
Rp 7.855.000
O Jadi PPh yang harus disetor ke kas negara adalah
sebesar: Rp 7.855.000 per tahun atau
Rp.7.855.000 / 12 = Rp.654.583. per bulan
PTKP
Wajib pajak Rp 54.000.000
Istri Rp 4.500.000
Anak Rp 4.500.000
Contoh Pajak
Bumi & Bangunan
O Bpk Ahmad mempunyai tanah seluas 200
m2 dengan harga jual Rp500.000,00/m2
dan bangunan seluas 100 m2 dengan nilai
Rp1.000.000,00. Bila nilai jual obyek pajak
tidak kena pajak (NJOPTK) di daerahnya
sebesar Rp12.000.000,00. Maka hitunglah
PBB terutang Bpk Ahmad.
Lanjutan ..
Jawab:
Nilai jual obyek pajak (NJOP):
o 200 x Rp500.000,00 = Rp100.000.000
o 100 x Rp1.000.000,00 = Rp100.000.000 +
NJOP = Rp200.000.000
NJOPTK = Rp12.000.000 -
NJOPK = Rp188.000.000
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP):
Karena NJOPK < 1 milyar maka NJKP = 20%.
Sehingga PBB terutang adalah...
PBB = 20% x 0,5% x Rp188.000.000
= 1/1000 x Rp188.000.000 = Rp188.000
Soal PPH dan PBB
O 1. seorang karyawan mendapatkan gaji sebulan
sebesar RP 15.000.000 mempunyai istri yang
tidak bekerja dan mempunyai 1 anak .
Hitunglah Pajak penghasilannya se bulan !
O 2. Bp Subandi mempunyai sebidang tanah
seluas 500 m2 dengan harga jualRp 600.000
/m2 dan bangunan seluas 250 m2 dengan nilai
Rp 1.500.000 jika NJOPTK sebesar Rp
15.000.000. Hitunglah PBB terutang Bp
Subandi !