MATERI AJAR KIRIM - REVISi

1

MATERI AJAR
BERBASIS PROBLEM BASSED LEARNING

PERPAJAKAN

Disusun Oleh :
Nama Mahasiswa : PUJI SURYAWATI, S.pd
PENDIDIKAN PROFESI GURUFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKANUNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

2021

2

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Materi Ajar
Berbasis Problem Based Learning Modul 2 Pendalaman Materi Ekonomu Kegiatan
Belajar 2 tentang Perpajakan dapat terselesaikan.

Materi Ajar Berbasis Problem Based Learning Modul 2 Pendalaman Materi
Ekonomi Kegiatan Belajar 2 Perpajakan ini penulis susun untuk memenuhi tugas
dan tagihan mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2021 Universitas Swadaya
Gunung Jati Ciebon pada tahap Pendalaman Materi yaitu Penyusunan Materi Ajar
Berbasis Masalah untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang dialami
Mahasiswa PPG yang disebabkan oleh defisit kompetensi maupun miskonsepsi.
Dalam materi ajar ini penyusun menyajikan beberapa refrensi dan solusi untuk
mengatasi defisit kompetensi dan miskonsepsi dalam pembelajaran Modul 2
Ekonomi Kegiatan Belajar 4 Ekonomi Materi ajar ini dikembangkan dengan
mengedepankan pendekatan higher order thinking skill (HOTS) dan
mengintegrasikan kerangka berpikir technological, pedagogical, content knowledge
(TPACK)

Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu saya dalam menyelesaikan bahan ajar ini. Terimakasih atas kerja keras
dan masukan berharganya dan semoga materi ajar ini bermanfaat untuk mahasiswa
PPG, ucapan terimakasih penulia sampaikan kepada:

1. Aan Anisah, S.E, M.Pd.

2. Yopi Nisa Febianti, S.Pd, M.Pd

3. Dr. H. Endang Herawan, M.M.

4. Hermansyah, S.Pd, M.Pd

5. Dr. H. Acep Komara, drs, S.E, M,Si.

Akhir kata semoga materi ajar ini bermanfaat bagi Mahasiswa PPG.

Boyolali, 3 Juni 2021

Puji Suryawati

3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……………………………………………………………………….i
Daftar Isi .............................................................................................................................. ii
Peta Konsep

A. Pendahuluan
1.Latar belakang……………………………………………………………..4
2. Deskripsi singkat ........................................................................................5

3.Relevansi .....................................................................................................6

4.Petunjuk belajar ........................................................................................... 6

B. Inti
1. Capaian Pembelajaran ............................................................................... 7

2. Sub Capaian Pembelajaran ........................................................................ 7

3. Uraian Materi

a. Sejarah Munculnya Pajak......................................................................8
b. Pengertian pajak ……………………………………………………… 8
c. Ciri -Ciri Pajak……………………………………………………….. 9
d. Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi lainnya…………………… 9
e. Fungsi dan Manfaat Pajak……………………………………………. 9
f. Unsur Pajak…………………………………………………………… 10
g. Jenis-Jenis Pajak……………………………………………………… 13
h. Asas Pemungutan Pajak……………………………………………… 15
i. Objek dan Cara perhitungan Pajak…………………………………… 16
4. Rangkuman…………………………………………………………………………………………….. 27

5. Tugas Terstruktur……………………………………………………………………………………. 27

6. Forum Diskusi………………………………………………………………………………………….. 28

C. Penutup
1. Tes Sumatif……………………………………………………………………………………………….29
2. Kunci Jawaban......................................................................................... ….35
3. Daftar Pustaka………………………………………………………………33
4. Refleksi……………………………………………………………………..33
5. Glosarium………………………………………………………………….. 33

4

PETA KONSEP
PERPAJAKAN

Sejarah Pajak PAJAK Unsur Pajak
Jenis Pajak
Pengertian
Asas Pajak
Ciri -Ciri Pajak
Simtem
PerbAed. aan pajak dengan Pemungutan Pajak
punBgu. tan reami lainnya Perhitungan Pajak

C. PENDAHULUAN
Fungsi Pajak

5

A.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perpajakan di Indonesia merupakan salah satu sumber pemasukan yang ada
Di negara kita. Dan untuk materi ekonomi ini punya peranan yang penting dan
Sebagai dasar bagi siswa dalam memahami permasalahan ekonomi makro,
Diantaranya tentang perpajakan. Dengan mempelajari materi perpajakan ini diharap
Kan mampu mengantarkan siswauntuk dapat menguasai kompetensi,baik penge-
Tahuan, ketrampilan, maupun sikap terkait dengan kemampuan siswa dalam
Menganalisis fungsi dan peranan pajak dalam pembangunan ekonomi, materi per-
Pajakan sejauh ini masih dianggap sulit dan sebagian besar siswa sehingga mem-
butuhkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa.

Pada materi perpajakan ini merupakan bahan ajar yang efektif yang bisa
digunakan oleh siswa dalam menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapi dalam
kehidupan sehari -hari. Materi ini disusun sesuai dengan kurikulum 2013 dimana
materi ajarnya disajikan dengan mengadopsi penguatan pendidikankarakter dan
karakteristik pembelajaran abad 21yang mengutamakan higher order thinking sklill
( HOTS ), untuk melatih kemampuan bernalar siswa dalam menyelesaikan masalah
Ekonomi, khususnya tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan,PBB
maupun PPNbn, Dengan materi ajar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman
siswa tentang permasalahan ekonomi khususnya untuk pokok bahasan perpajakan,
dimana siswa dapat belajar secara mandiri dengan materi sesuai petunjuk yang ada,
dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia pada
umumnya dan untuk siswa SMAN 1 Ngemplak pada khususnya.

2.Deskripsi Singkat

Pelajaran Mengenai materi Perpajakan yang disajikan pada Bahan Ajar
Ekonomi Peminatan Kelas XI IPS SMAN 1 Ngemplak Boyolali ini merupakan
mata pelajaran yang memberikan kemampuan memahami konsep Perpajakan
supaya siswa dapat melakukan penghitungan pajak PPh, PBB dan PPbn.

Materi-materi tersebut akan mengantarkan Peserta didik untuk dapat
menguasai kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terkait
dengan kemampuan melakukan bisnis secara on line pada jaringan internet sesuai
tuntutan kurikulum 2013
Penyajian materi-materi yang ada pada Materi Perpajakan , sub pokok bahasan
mengenai Pengertian pengertian Pajak, ciri-ciri pajak, Perpedaan Pajak dengan

6

Pungutan Resmi Lainnya, Fungsi dan Manfaat Pajak, Unsur Pajak, Jenis-jenis
Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Obyek dan Cara Perhitungan Pajak.
Gunakan bahan ajar ini bersama dengan buku siswa Ekonomi Peminatan kelas
XI SMAN1 Ngemplak Kurikulum 2013.

2.Relevansi
2.1 Terkait Lingkungan Peserta didik :

Sebagai guru saya berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada
siswa tentang materi ini dengan baik. Saya mengajar Ekonomi di SMA kelas XI.
Siswa kami semua ikut daring dikarenakan adanya pandemic covid-19., ditempat
saya ini mayoritas siswanya berlatar belakang dari keluarga menengah kebawah.
ketika saya menyampaikan pada materi ini mengenai Perpajakan Sebelumnya
saya menyampaiakan materi yang akan saya ajarkan kepada mereka, lebih
berfokus pada literasi terlebih dahulu , biasanya yang saya langsung memberikan
suatu gambaran mengenai materi yang akan saya sampaikan kenapa masyarakat
harus membayar pajak, apa fungsinya dan siapa saja yang wajib membayar pajak.
Setelah itu barulah saya masukan di celah pertanyaan literasi saya itu dengan
materi yang ada.

2.2 Terkait dengan materi yang saya ajarkan :

Dilihat dari materi ajar yang akan saya sampaikan kepada siswa yang ikut
daring, saya mengharapkan siswa bisa menerima materi perpajakan ini dengan
mudah. Akan tetapi mereka banyak sekali mengalami hambatan untuk bisa
menerima materi yang saya sampaikan, karena terkendala pada situasi seperti
signal yang kurang memadai dan listrik yang sering padam. Namun dengan
membuat materi ajar ini saya berharap akan mempermudah mereka untuk
memahami isi dari materi yang akan saya sampaikan

3. Petunjuk Belajar

pedoman penskoran yang tersedia. Jika jawaban Kalian sama sekali
berbeda pada soal atau langkah Untuk mencapai hasil yang terbaik cara
menggunakan bahan ajar ini disarankan untuk mengikuti langkah-langkah
berikut ini :
1. Pelajari setiap Sub bab sampai tuntas, sehingga Kalian merasa sudah menguasai
seluruhnya materinya dan nilai hasil test formatif yang berupa uji kompetensi
minimal memiliki skor 75.

7

2. Untuk mempelajari Sub Bab, mulailah dengan mencermati informasi di awal KB
dan mengikuti petunjuk untuk mempelajari halaman-halaman yang disarankan.

3. Setelah Kalian merasa cukup mengerti apa yang kalian pelajari, kerjakan latihan
soal yang disarankan. Sebagian soal latihan telah ada di buku cetak, sebagian
yang lain ada di buku ini.

4. Jika Kalian mampu mengerjakan soal latihan tanpa petunjuk yang berupa rambu-
rambu akan sangat baik, artinya Kalian memang sudah terbiasa dan mampu
belajar mandiri. Tetapi jika merasa masih kesulitan gunakan petunjuk tersebut
untuk membantu Kalian.

5. Cocokan hasil pekerjaan Kalian dengan kunci jawaban yang tersedia, jika Kalian
ragu mintalah saran kepada guru atau pembimbingmu.

6. Lanjutkan dengan mengikuti saran yang ada pada modul ini.
7. Pada akhir sub bab Kalian akan diminta untuk mengerjakan test formatif untuk

mengukur sejauh mana tingkat penguasaanmu dengan mengerjakan Uji
Kompetensi yang disarankan. Kerjakan secara mandiri dan dengan sunggung-
sunguh dan jangan mencoba membuka kunci jawaban yang berupa pedoman
penskoran. Pastikan bahwa Kalian sudah mengerjakan secara maksimal sesuai
kemampuan Kalian.
8. Cocokkan jawaban Kalian dengan tertentu berilah skor nol. Jika jawaban Kalian
tepat beri skor sesuai skor yang tersedia. Jika jawaban Kalian mendekati jawaban
yang tersedia, berilah skor dengan memperkirakan nya dibanding dengan skor
yang tercantum.
9. Hitung skor akhir sesuai aturan yang telah tersedia. Skor tersebut dapat dijadikan
ukuran tingkat penguasaan Kalian. Ikuti saran yang diberikan sesuai skor yang
Kalian dapatkan.

B. INTI

1. Capaian Pembelajaran

1.2 Menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi
1.2 Menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi
1.3 Mampu menguasai perhitungan perpajakan
1.4 Mampu menentukan dan membedakan pajak penghasilan, pajak bumi dan
bangunan dan pajak penjualan atas barang mewah

8

2. Sub Capaian Pembelajaran
2.1 Mampu mendiskripsikan pengertian pajak
2.2 Mampu menganalisis tujuan dan fungs pajak
2.3 Mampu menentukan fungsi dan manfaat pajak
2.4 Mampu menentukan objek dan cara pemungutan pajak
2.5 Mampu menghitung pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan dan
Pajak penjualan atas barang mewah

3.Uraian Materi
Dibawah ini disajikan Gambar tentang amnesti pajak.
Dari gambar tersebut terlihat orang -orang berbondong -bondong
Datang ke kantor pajak untuk melakukan amnesti pajak.
Apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar tersebut.
Cari tahu apa penyebab kenapa dengan adanya amnesti pajak
Orang yang semula malas membayar pajak jadi bersemangat untuk
Melunasi pajaknya ?

9

PERPAJAKAN

a. Sejarah Munculnya Pajak
Pajak mulai muncul pada penerapan sistem penyerahan wajib oleh VOC. Pada

saat itu, kerajaan- kerajaan diharuskan menyerahkan hasil bumi, seperti, beras,
lada, kopi, rempah -rempah dan juga kayu jati kepada VOC.

Selain itu, pajak juga mulai muncul pada sistem kerja rodi. Herman Williem
Daendels yang menjabat sebagai gubernur jenderal ditugaskan untuk mengatur
pemerintahan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan contingenten stelsel, yaitu
pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi.

b. Pengertian Pajak

Satu sumber utama pendapatan negara yang paling besar adalah penarikan
pajak. Jumlah yang sangat besar membuat pajak sebagai sumber dana yang
terpenting bagi pemerintah. Tanpa menarik pajak, Negara kita akan mengalami

10

kesulitan untuk melaksanakan program pembangunan. Menurut Adriani yang
dikutip oleh Sari (2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran
unum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Lebih
lanjut

Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2013) menjelaskan bahwa pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Lebih lanjut dijelaskan Mardiasmo bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berarti bahwa yang berhak
memungutpajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang.

b) Berdasarkan undang-undang, yang berarti bahwa pajak dipungut
berdasarkanundang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c) Tanpa jasa timbal balik

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran
yangbermanfaat bagi masyarakat.

c. 3. Ciri – Ciri Pajak

Berdasarkan pengertian di atas maka ciri – ciri pajak dapat diuraikan berikut ini

a. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan.
b. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan undang – undang’
c. Wajib pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.
d. Pajak digunakan untuk kepentingan umum.

d. Perbedaan Pajak dengan Pungutan resmi Lainnya

Selain pajak, pemerintah juga memungut iuran lainnya berupa retribusi tertentu.
Seperti karcis masuk objek wisata, karcis tontonan , dan parkir. Sedangkan Restribusi
adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat pengguna fasilitas yang
disediakan oleh negara.

11

e. Fungsi dan Manfaat Pajak

Pajak memegang perana yang sangat penting bagi suatu negara, karena
pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat
untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan
masyarakat. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :

a) Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak
dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya
dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu
pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara,
pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dewasa
ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja
barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan,
uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam
negerindikurangi pengeluaran rutin

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan
(umpanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya :
mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian,
keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus
ditujukan kepada masalah tertentu. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain dua fungsi diatas, pajak
juga memilikifungsi lain, yaitu:

b) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan.

c) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

12

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan
meningkatkan pendapatan masyarakat.
d) Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong
royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada
masyarakat pembayar pajak. (Sari : 2013)

f. Unsur- Unsur Pajak

1. Tarif Pajak
Mardiasmo (2011) didalam bukunya menjelaskan ada 4 macam tarif pajak,

yaitu:
1) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenaipajak semakin besar.

Tabel 5
Contoh Penetapan Pajak dengan sistem Tarif Progresif

Dasar Pengenaan (Rp) Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
Di atas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,- 15%
Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- 25%
30%
Di atas Rp. 500.000.000,-

2) Tarif Degresif
Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif

adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah
yangdijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika
persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi
kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan
dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

Tabel 6
Contoh Penetapan Pajak dengan sistem Tarif Degresif

13

Dasar Pengenaan Tarif Pajak Peningkatan Jumlah Pajak
(Rp) Tarif (Rp)
25% 5%
10.000.0000 10% 5% 2.500.000
20.000.000 15% 5% 4.000.000
30.000.000 20% 5% 4.500.000
40.000.000 5% 10% 4.000.000
50.000.000 2.500.000

3) Tarif Proporsional
Tarif proporsional berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun

jumlahyang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
proporsional terhadap

14

besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak

didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 10%.

Tabel 7
Contoh Penetapan Pajak dengan sistem Tarif Proposional

Dasar Pengenaan Tarif Pajak Jumlah Pajak
(Rp) (Rp)
10% 1.000.000
10.000.0000 10% 2.000.000
20.000.000 10% 3.000.000
30.000.000 10% 4.000.000
40.000.000 10% 5.000.000
50.000.000

4) Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif
Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun adalah Rp. 3.000

2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21)
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Lubis,
2017:83). Tahun pajak dalam Undang-undang adalah tahun takwim,namun wajik pajak
dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahuntakwim, sepanjang tahun
buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Subjek pajak penghasilan
adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan
menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

a. Tarif PPh 21
Hitungan 1 diterapkan kepada pegawai tetap. perhitungannya dikelompokkan

menjadi dua, yaitu: perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang bersifat maupun tidak
teratur setiap bulan selain bulan Desember atau bulan ketika pegawai tetap berhenti
bekerja, terdiri atas:

1) pegawai tetap menerima gaji bulanan
2) pegawai tetap menerima gaji mingguan dan harian
3 pegawai tetap menerima uang rapel

15

4 pegawai tetap menerima bonus, grafikasi, jasa produksi, dan
lainnya(bersifattidak teratur);

5 pegawai tetap dipindah tugaskan dalam tahun berjalan ;
6 pegawai tetap berhenti bekerja atau mulai berjalan dalam tahun berjalan,

tetap dengan penghasilan sebagian atau seluruhnya di peroleh dalam mata
uang asing

2) pegawai tetap dengan sebagian atau seluruh PPh Pasal 21 ditanggung
pemberi kerja

3) pegawai tetap menerima tunjangan pajak
4) pegawai tetap menerima penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan

lainnya yang di berikan oleh Wajib Pajak yang pengenaan pajak
penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus
(deemed profit)

5) pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan.

g. Jenis – Jenis Pajak
Menurut Sari (2013) pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan

sebagai berikut:

b. Pajak Menurut Kewenangannya (Pihak yang memungut)
Pajak berdasarkan pihak yang memungut dikelompokkan dalam pajak negara dan

pajak daerah.

1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui Direktorat
Jendral Pajak dan kantor-kantor Inspeksi Pajak dalam lingkungan Departemen
Keuangan. Hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara
dan pembangunan (APBN). Jenis pajak Negara yaitu: PPh, PPN, BPHTB, Bea
Materai

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah melalui Dinas
Pendapatan Daerah, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai
pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jenis pajak daerah yaitu:

16

Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor, Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame,

Pajak parkir.

c. Pajak Menurut Pembebanannya (Pihak yang menanggung)
Pajak berdasarkan pihak yang menaggung dikelompokkan dalam pajak langsung

dan pajak tidak langsung.

1) Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib
pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari
wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada oranglain serta dipungut secara
berkala (periodik). Contoh: PPh, PBB.

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa
atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak,
pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban
pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat
ketetapan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

d. Pajak Menurut sifatnya
Pajak berdasarkan sifatnya di kelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak

objektif.

1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib
pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan
objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib
pajak. Contoh : PPh. Penerapannya di Indonesia dalam hal pengenaan Pajak
Penghasilan pribadi, sebelum dikenakan pajak, maka penghasilan netto
dikurangi dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.

17

h. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah tata cara yang dipakai untuk mengumpulkan
pajak dari para wajib pajak. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak,
yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan Withholding Tax
System.

e. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas
pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan
pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-
ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas
pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan

(iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang
dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

f. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk
menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang
yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) pajak
terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif dengan
melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang

seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan
pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat
melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapatpajak yang seharusnya
dibayar tetapi tidak dibayar. Hal yang paling penting adalah melaporkan pajak dengan
media SPT (Surat Pemberitahuan) ke kantor Pajak.

g. Withholding System
Pemungutan dan pemotongan pajak dalam sistem ini dilakukan oleh pihak ketiga
selain negara dan wajib pajak sendiri. Contohnya, dapat kita lihat pada pemungutan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan suatu perusahaan.
Perusahaan, biasanya BUMN akan memotong dan memungut pajak dari penghasilan
bulanan yang dimiliki pegawainya. Dalam hal ini perusahaan sebagai pihak ketiga.
Sistem ini juga berlaku di Indonesia, terutama pada kantor-kantor BUMN. (Sari:2013)

18

i. Obyek dan Cara Pemungutan Pajak
Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap
dengan Gaji Bulanan Tidak punya anak.

Tommy hakim bekerja di Universitas Nusantara. ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji
pokok Rp.6.000.000. Tommy hakim membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000. Tommy
sudah menikah, tetapi belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh 21 adalah: Rp. 300.000 Rp 6.000.000
Gaji sebulan Rp .100.000
Pengurangan gaji: Rp 400.000
1. Biaya jabatan (5% x Rp.6.000.000) Rp. 5.600.000
2. Iuran pensiun Rp.67.200.000

Penghasilan neto sebulan (12 x Rp.5.600.000) Rp.58.500.000
Penghasilan neto setahun: Rp.54.000.000 Rp 8.700.000
Untuk diri wajib pajak
Rp. 4.500.000
Tambahan nilai WP nikah

Penghasilan kena pajak

PPh psl 21 setahun: 5% x 8.700.000 Rp 435.000

PPh psl 21 sebulan: 435.000 : 12 Rp 36.000

Contoh2.
Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Terhadap Penghasilan Pegawai
Tetap dengan Gaji Bulanan menikah dengan anak tiga orang.

19

Dr. Andri telah menikah dan mempunyai anak anak kandung tiga orang yang
merupakan dokter spesialis dan bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit
swasta “ Sari Mutiara” dengan gaji tetap Rp. 10.000.000. Jam praktik dr. Andripukul
8.00 s.d. 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus dr.Andri
menerima pembayaran dari rumah sakit berupa gaji Rp.20.000.000. Andrimembayar
biaya iuran pensiun Rp.100.000 setiap bulannya. Penghitungan PPhpasal 21 atas
penghasilan dr. Andri pada bulan Agustus sebagai berikut:

Penghitungan PPh. 21. Rp 6000.000
Gaji
Pengurangan: = Rp.1.000.000
= Rp. 500.000
a. Baya jabatan
5% x Rp.20.000.000

Maksimum diperkenankan

20

b. Iuran pensiun = Rp. 200.000 Rp. 700.000
Penghasilan neto sebulan Rp. 19.300.000

Penghasilan neto setahun: 12 x Rp.19.300.000 =Rp.231.600.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 72.000.000
a. Untuk WP sendiri = Rp.54.000.000 Rp. 159.600.000

b. Tambahan karena menikah = Rp. 4.500.000
c. Tambahan 3 orang anak = Rp.13.500.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh pasal 21 setahun

5% x Rp. 50.000.000 =Rp. 2.500.000

15% x Rp.109.600.000 =Rp.16.440.000

Rp.18.940.000

PPh Pasal 21 sebulan Rp.18.940.000 : 12 Rp.1.578.333

8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti

besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek aitu bumi/tanah dan atau
bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya
pajak. Subjek PBB merupakan orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak bumi dan bangunan
didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ketentuan dalam perhitungan PBB adalah:

a. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan
Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang
kepada wajib pajak.

b. PBB didasarkan atas nilai objek pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya

21

NJOP ditetapkan stiap tiga tahun oleh Mentri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu setiap
tahun sesuai perkembangan daerahnya.

c. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) berdasarkan Ketetapan
Mentri Keuangan No. 67/PMK.03/2011 tanggal 4 April 2011 setinggi tingginya
sebesar Rp.24.000.000,- mulai tahun 2012.

d. Nilai jual objek pajak kena pajak (NJOPKP) untuk perhitungan PBB dihitung
dengan cara NJOP dikurangi NJOPTKP.

e. Tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal sebesar 0,5%.
f. Presentase nilai jual kena pajak (NJKP) dibagi dalam 2 besaran, yaitu:

1) Sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak yang NJOPKP nya kurang dari
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2) Sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, objek pajak
kehutanan, dan objek pajak perumahan yang NJOPKP nya sama atau lebih
besar dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

g. Besarnya PBB yang terutang dalam 1 tahun pajak dapat dihitung dengan
mengunakan rumus berikut

Cara Penghitungan PBB2

PBB Terutang = Tarif ( 0,5 % x % NJKP x NJOP )

Contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan
Dinda memiliki tanah seluas 89m2, di atas tanah dibangun gedung seluas 36 m2. Taksiran
harga jual tanah Rp. 702.000/m2, sedangkan harga jual bangunan Rp. 505.000/m2.
Berapa PBB yang harus dibayarkan Dinda jika NJOPTKP sebesar Rp. 15.000.000,-?

22

Penyelesaian:

Perhitungan:

Tanah : 89 m2 x Rp. 702.000,- = Rp. 62.478.000,-
Rumah : 36 m2 x Rp.505.000,- = Rp. 18.180.000 ,- (+)

NJOP sebagai dasar pengenaan pbb = Rp. 80.658.000,-

NJOPTKP = Rp. 15.000.000,- (-)

NJOP untuk perhitungan PBB = Rp. 65.658.000,-

NJKP = 20% x 65.658.000 = Rp. 13.131.600,-

PBB yang terutang = 0,5 % x 13.131.600,- = 65.658,-

Sehingga PBB yang terutang = 0,5% x 20% x Rp. 65.658.000,-

= 0,001 x Rp. 65.658.000,-

= 65.658,-

j. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena

pajak. Hal - hal yang harus di perhatikan dalam penghitungan pajak pertambahan nilai
adalah sebagai berikut :

a. Objek pajak pertambahan nilai
i. Impor BKP
ii. Penyeran JKP Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
iii. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam

Daerah Pabean

iv. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
v. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak

23

6) Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
vi. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha

atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan
sendiri atau digunakan pihak lain.
penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual
belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat
dikredit.
penyerahan BKN didalam Daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-
syaratnya adalah
1) barang yang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
2) barang tidak berwujud yang diserahkan merupak BKP tidak berwujud
3) penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean
4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

b. Tari Pajak Pertambahan Nilai
Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh
persen).sedangkan tariff PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan diatas atas:
i. ekspor BKP Berwujud
ii. ekspor BKP Tidak berwujud
iii. ekspor JKP

Pengenaan tariff 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak
PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP
yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.
berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan
kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif
pajak diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya

24

15% (lima belas persen).Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Contoh
PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
iv. Pengusaha kena pajak “A” menjual tunai BKP Kepada pengusaha kena

pajak “B” dengan harga jual Rp25.000.000,00. PPN yang terutang:
a) 10%xRp25.000.000,00.
b) PPN Sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran, yang

dipungut oleh pengusaha Kena Pajak”A”. sedangkan bagi pengusaha kena
pajak “B”, PPN tersebut merupakan pajak masukan.
v. Seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor
Rp15.000.000,00.PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai= 10%xRp15.000.000,00= Rp1.500.000,00

k. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah( PPnBM)
PPn BM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPn Bm hanya dikenakan

(satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang
menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah. Saat pengenaan pajak
pada pertambahan nilai atas barang mewah, ada beberapa ketentuan yang diperhatikan.
Hal yang harus di perhatikan dalam penghitungan pajak PPnBM, adalah sebagai berikut :
a. Objek pajak dan Tarif Pajak

Langkah awal saat perhitungan PPnBM adalah mengindetifikasi kelompok objek
kena pajak, sehingga dapat menentukan tarif pajak dari objek pajak tersebut. Di
Indonesia, untuk PPnBM ada 14 kelompok objek kena pajak yang berbeda - beda tarif
pajak di setiap kelompoknya. 14 Kelompok tersebut adalah sebagai berikut.
1) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan

bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 10% (sepuluh persen),

25

2) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 20% (dua puluh persen),

3) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 30% (tiga puluh persen),

4) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 40% (empat puluh persen),

5) Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 50% (lima puluh persen),

6) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen),

7) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupakendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewahdengan tarif
sebesar 10% (sepuluh persen),

8) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupakendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewahdengan tarif
sebesar 20% (dua puluh persen),

9) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupakendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewahdengan tarif
sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk
pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi,

10) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupakendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewahdengan tarif
sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk
pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi,

26

11) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupakendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewahdengan tarif
sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang
dibuat untuk golf.

12) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupakendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewahdengan tarif
sebesar 60% (enam puluh persen),

13) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewahdengan tarif
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen),

14) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah

b. Rumus Perhitungan PPnBM

PPnBM = Dasar pengenaan Pajak PPnBM x Tarif Pajak
PPnBM

Contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah Pkp
“ABC” sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga
jual Rp.10.000.000,00. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah
dengan tarif PPnBM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah
sebagai berikut

Diketahui :

Tarif PPn 40% PPn = 10% x Rp10.000.000,00

= Rp1.000.000,00

PPnBM = 40% x Rp10.000.000,00

= Rp.4.000.000,00

l. Bea Materai
Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1985 atau Disebut juga undang-undang bea materai. Undang-Undang ini

27

berlaku sejak peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah
diubah dengan peraturan pemeritah No. 24 Tahun 2000. Tentang perubahan tarif
bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai.

Saat pengenaan bea materai pada dokumen, ada beberapa ketentuan yang diperhatikan.
Hal yang harus di perhatikan dalam pengenaan bea materai, adalah sebagai berikut :

a. Langkah pertama saat pengenaan bea materai adalah mengindetifikasi
dokumen yang menjadi objek pajak pada bea materai, sehingga bea
dapat mengetahui bea materai berapa yang harus dikenakan pada
dokumen tersebut.

b. Langkah selanjutnya adalah menentukan tarif bea materai yang
dikenakan pada dokumen tersebut. Di Indonesia ada 2 jenis tarif bea
materai yang dikenakan pada dokumen yang menjadi objek pajak bea
materai. Penjelasa tarif untuk bea materai adalah sebagai berikut.

Bea Meterai Rp 6.000,00
Tarif bea materai dengan nilai Rp 6.000,00 dikenakan pada dokumen :
a. Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk

digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau
keadaan yang bersifat pendata

b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya
c. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dan

Rp1.000.000,00.;

d. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan
e. dokumen yang menyatakan nominal uang dengan nominal diatas Rp

1.000.000,-

f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal
nominal lebih dari Rp 1.000.000,-

g. Sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum
dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih Rp
1.000.000,-

28

Bea Meterai Rp 3.000,00
Tarif bea materai dengan nilai Rp 3.000,00 dikenakan pada dokumen :
a. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan
b. Dokumen yang menyatakan nominal uang dengan nominal antara

Rp250.000,- sampai Rp1.000.000

c. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal
d. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal

sampai dengan lebih dari Rp 1.000.000,-

e. Sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum
dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan
Rp 1.000.000,-

Contoh Pengenaan Bea Materai
ARI membeli 2 jenis obligasi di pasar uang dengan nilai obligasi yang yang berbeda, yaitu
obligasi dengan nilai Rp. 500.000,- dan Rp. 3.000.000,- . Berdasarkan 2 jenis dokumen
yang di beli ARI berapa bea materai yang dikenakan pada kedua dokumen tersebut.

Penyelesaian:
a. Obligasi dengan nilai Rp. 500.000,-, Dokumen tersebut termasuk kedalam

kumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam
surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp
1.000.000,-

b. Obligasi dengan nilai Rp. 3.000.000,-. Dokumen tersebut termasuk ke dalam
sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum
dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih Rp
1.000.000,-

Jawab :Berdasarkan kedua jenis dokumen yang dimiliki ARI maka mira di kenakan bea
materai senilai

• Bea materai Rp. 6.000,- untuk dokumen berupa obligasi dengan nilai Rp.
3.000.000,-.

29

• Bea materai Rp. 3.000,- untuk dokumen berupa obligasi dengan nilai Rp.
500.000,-

4. Rangkuman
- Pajak pada dasarnya sudah muncul sajak dahulu semenjak adanya sistem pemerintahan.
Sejarah munculnya pajak di Indonesia pertama kali Ketika penerapan sistem penyerahan
Wajib oleh VOC.
- Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang
Undang tanpa mendapat imbalan secara langsung
- Pajak memiliki ciri - ciri, yaitu merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan,
Pemungutannya berdasarkan undang – undang dan tidak memperoleh balas jasa secara
Langsung.
- Selain pajak, pemerintah juga melakukan pungutan resmi lainnya berupa retribusi
dan bea Cukai.
- Pajak mempunyai manfaat dan peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara.
- Unsur – unsur pajak terdiri atas tiga, yaitu subyek pajak, objek pajak dan tarif pajak.
- Jenis pajak dibagi menjadi tiga, yaitu pajak menurut golongannya, pajak menurut
Wewenang pemungutannya, dan pajak menurut sifatnya.
- Agar tercipta keadilan dan tidak memberatkan masyarakat, dalam pemungutan pajak
perlu perlu diperhatikan asas- asas atau prinsip pemungutan pajak

5. Tugas Terstruktur
Setelah siswa selesai mambaca materi ajar Ekonomi Kegiatan Belajar Perpajakan
Selesaikanlah tugas berikut untuk menambah wawasan dan pendalaman materi anda.
Carilah SPPT PBB milik orang tuamu, cermati dan hitunglah pajak PBBnya lalu
Bandingkan PBB orang tuamu dengan PBB milik temanmu, kalua berbeda apa yang
Menyebabkan perbedaan tersebut

30

5. Refleksi
Setelah mempelajari tentang pajak, sudahkah kalian memahami dan menyadari

Bahwa membayar pajak sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pajak memang bersifat memaksa, namun pemungutannya telah diatur secara resmi
Dengan undang-undang. Meskipun imbalan dalam membayar pajak tidak dapat
Diberkan secara langsung, namun membayar pajak memiliki manfaat yang sangat
Besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pajak, roda perekonomian
Tidak akan pernah berjalan dan pembangunan bangsa dan negarapun akan terhambat.
Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Selain sebagai imbalan kepada
Negara atas segala fasilitas yang telah kita gunakan, membayar pajak juga merupakan
bentuk kepedulian terhadap bangsa Indonesia.

6.Forum Diskusi
Perhatikan gambar sppt dibawah ini !

31

Analisislah Sppt diatas, kenapa dengan luas tanah yang sama, pajak yang dibayar bisa berbeda
Diskusikan Bersama teman kamu.
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

32

C. Penutup
1. Tes Sumatif

1. APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dari
pernyataan di atas sesuai dengan fungsi APBN yaitu….
A. Alokasi
B. Distribusi
C. Stabilisasi
D. Perencanaan
E. Otorisasi

2. APBD disusun dengan tujuan untuk ....
A. mengatur pendapatan dan pengeluaran negara
B. meningkatkan ekspor dan impor
C. menentukan prioritas pembangunan negara
D. meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi
E. mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah

3. Berikut ini yang dikategorikan sebagai PAD adalah …..
A. dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi daerah
B. pajak daerah, dana darurat, hibah
C. dana alokasi umum, hibah, pajak daerah
D. retribusi daerah, pajak daerah, dana darurat
E. retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga

4. Di bawah ini beberapa gambaran dari sektor pajak dan retribusi.
1) Sektor pajak penghasilan pada tahun anggaran 2013 merupakan unsur
penerimaan yang tertinggi dibanding sektor lainnya
2) Kasus dari sektor penerimaan retribusi parkir di semua wilayah hampir
sama yaitu sebagian besar menguap yang tidak jelas pengelolaannya
3) Pada tahun pajak 2012 masih banyak PBB yang masih tunggak
4) Karena jumlah kendaraan bermotor perkembangannya mencapai dua kali
lipat maka hal ini berdampak pada peningkatan terhadap penerimaanpajak
kendaraan bermotor

33

5) Pada saat ini ada lima perusahaan raksasa yang sedang gencar-gencarnya
memasang iklan secara besar-besaran, hal ini mengakibatkan adanya
kenaikan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.

Gambaran di atas yang dapat digolongkan sebagai sumber penerimaan
pemerintah daerah ditunjukkan oleh nomor …..

A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 4, dan 5
E. 3, 4, dan 5

5. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai sarana sosial
seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Dalam hal ini pajak mempunyai fungsi
....
A. alokasi
B. budgeter
C. distribusi
D. regulasi
E. stabilisasi

6. Dina memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp80.000.000,00 per tahun.
Berdasarkan undang-undang yang berlaku, besarnya pajak penghasilan yang
terutang setahunnya adalah ….
A. Rp 2 500.000,00
B. Rp 7.000.000,00
C. Rp 1.300.000,00
D. Rp 9.000.000,00
E. Rp 3.060.000,00

7. Pengenaan PPnBM terhadap penyerahan barang-barang mewah merupakan
suatu upaya untuk ….
A. meningkatkan produksi dalam negeri
B. mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif

34

C. meningkatkan pola konsumsi mewah bagi masyarakat
D. menentukan barang mewah dan bukan barang mewah
E. mencapai sasaran hidup mewah

35

8. Anisa memiliki sebidang tanah seluas 450m2, diatasnya dibangun
rumah seluas 80 m2. Taksiran harga jual tanah Rp. 180.000/m2,
sedangkan harga jual bangunan Rp. 350.000/m2. Berapa PBB yang
harus dibayarkan Anisa jikaNJOPTKP sebesar Rp. 24.000.000, ?
A. Rp. 850,-
B. Rp 85.000,-
C. Rp 850.000.
D. Rp 1.000.000,-
E. Rp 8.500.000,-

9. PT Elektronik sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil
produksinya dengan harga jual Rp20.000.000,00. Barang tersebut
merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPnBM sebesar
40%. berapa pajak yang harus dipungut oleh pabrik tersebut...
A. Rp. 7.000.000,-
B. Rp. 8.000.000.-
C. Rp. 55.000.000,-
D. Rp. 75.000.000.-
E. Rp. 820.000.000,-

10. Rita pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT ABC dengan
memperoleh gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun
sebesar 200.000. rita menikah tetapi belum mempunyai anak.
Hitunglah pph 21 bulan januari....
A. 19.375
B. 20.000
C. 21.000
D. 52.000
E. 23.000

36

Kunci Jawaban

1. A
2. E
3. A
4. D
5. A
6. C
7. C
8. B
9. B
10. A

3. Daftar Pustaka
Bali, Dani A. J. Michael Geringer, Michael S. Minor. Jeaner m. Mc.Nett. 2013.
Bisnis Internasional ( international business )/. Jakarta : Salemba Empat.
Bintang, Josep Kalangi, 2011. Matematika Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Salemba
Empat.
Erani, Ahmad Yustika. 2013. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan.
Jakarta: Erlangga.
Fitriandi, Primandita, Yuda Arianto, Agus Pujiproyono, 2014. Kompilasi Undang-Undang
Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat.
Gregory, N. Mankiw, Euston Quah, and Peter Wilson. 2012. Pengantar Ekonomi Makro
Edisi Asia. Jakarta: Salemba Empat.
Irawan, M. Suparmoko. 2010. Ekonomika Pembangunan (Edisi 6). Yogyakarta: BPFE.
Kuncoro, Mudrajat. 2011. Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan Jilid 1 Edisi 11.
Jakarta: Erlannga.
Michael P.Todaro, Stephen C. Smith. 2013. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Rosyidi, Suherman. 2011. Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo.

37

Salvatore, Dominick. 2014. Ekonomi Internasional 1. Jakarta: Salemba Empat.
Sood, Muhammad. 2014. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Press
Soegiarto, Edy dan Mardoyono. 2011. Pengantar Teori Ekonomi. Tangerang: Mahkota
Ilmu.
Dubandi, 2011, Ekonomi Pembangunan. Bandung: Afabeta.

4. Glosarium
a. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat
ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran unum berhubung
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
b. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui Direktorat
Jendral Pajak dan kantor-kantor Inspeksi Pajak dalam lingkungan Departemen
Keuangan.
c. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah melalui Dinas
Pendapatan Daerah.
d. Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak
yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak,
tidak dapat dilimpahkan kepada oranglain serta dipungut secara berkala (periodik).
e. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau
perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan
lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain
serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.
f. Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak.
g. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan
keadaan diri wajib pajak.
h. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan
Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang
kepada wajib pajak.
i. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar.

38

39