PENGARUH IPTEK TERHADAP ASPEK HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

MAKALAH
PENGARUH POSITIF DAN NEGATIF IPTEK TERHADAP ASPEK

HANKAM

Di susun oleh :
Ananda Putri Kurnia (03)

Aris Santoso (05)
Dwiki Nanda Novandre(13)
Nararia Maywana Putri Maulidina (26)

Putri Rahmawati (29)
Ratna Oktavia Tri Silawati (31)

SMA NEGERI TEMPEH
Tahun pelajaran 2021/2022

KATA PENGANTAR
Puji syukur atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, karena tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, kami
tidak akan dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan rampung tepat pada waktu yang
ditentukan.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pak Putra Aji Laras,S.pd selaku guru mata
pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang membimbing kami dalam
pengerjaan tugas makalah ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu
dalam hal mengumpulkan data-data dalam pembuatan makalah ini. Dalam makalah ini kami
menjelaskan tentang “Pengaruh Positif dan Negatif IPTEK Terhadap Aspek HANKAM”.
Mungkin dalam pembuatan makalah ini terdapat kesalahan yang belum kami ketahui.
Sebagai manusia biasa, kami terbuka dari saran dan kritikan teman-teman maupun guru.
Demi tercapainya makalah yang sempurna di masa mendatang.

Lumajang, 11 Januari 2022
Penyusun

I

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................I
DAFTAR ISI ............................................................................................................II
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1

A. LATAR BELAKANG .................................................................................1
B. RUMUSAN MASALAH..............................................................................2
C. TUJUAN .......................................................................................................3
BAB II ISI................................................................................................................4
PEMBAHASAN ......................................................................................................4
BAB III PENUTUP.................................................................................................8
A. KESIMPULAN ...........................................................................................8
B. SARAN..........................................................................................................8
DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................9

II

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Disini kami akan membahas mengenai perkembangan IPTEK dalam bidang hukum,
pertahanan dan keamanan. Majunya perkembangan IPTEK pada era globalisasi sekarang ini
membuat dunia terasa semakin sempit karena segala sesuatunya dapat dijangkau dengan
sangat mudah. Adanya media-media elektronik sebagai alat komunikasi seperti televisi, radio
maupun internet semakin mempermudah masuknya informasi dari luar. Jika kondisi
semacam itu tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi
tersebut maka yang terjadi adalah kerugian bagi masyarakat sendiri. Mereka hanya mampu
menerima informasi itu secara utuh tanpa mampu menentukan mana yang berdampak positif
dan mana yang berdampak negatif. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah
penduduk yang besar di dunia harus cepat tanggap dalam hal semacam ini. Besarnya jumlah
penduduk di Indonesia tidak cukup menjadi modal untuk memajukan bangsa jika tidak
disertai dengan kualitas yang memadai. Salah satu cara untuk mempersiapkan dan mencetak
sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah melalui proses pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan
kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan
mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama
membangun bangsa. Disamping itu pendidikan merupakan masalah yang penting bagi
manusia, karena pendidikan yang menyangkut kelangsungan hidup manusia. Manusia muda
tidak hanya cukup tumbuh dan berkembang dengan dorongan insting saja, melainkan perlu
bimbingan dan dorongan dari luar dirinya (pendidikan) agar ia menjadi manusia yang
sempurna. Mengenai masalah Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan
untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter,
meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi, serta
tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat.

Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara yang harus diciptakan agar negara
tersebut tidak runtuh. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dalam rangka menjaga keamanan
dan kedaulatan negara.Dalam UUD 1945 tercantum juga mengenai pasal yakni Pasal 27 ayat
(3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

1

pembelaan negara”. Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usha pertahanan dan keamanan negara.”

Adapun kaitannya juga menegenai masalah Pembangunam, keamanan dan pertahanan yang
berkaitan dengan penegakan hukum yang disebabkan oleh: terjadinya pelanggaran batas
wilayah dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia; keamanan dan keselamatan
pelayaran di Alur Laut kepulauan Indonesia; terorisme; tren kejahatan serius yang semakin
meningkat; penyalahgunaan dan peredaran narkoba; keamanan informasi negara yang masih
lemah; serta deteksi dini yang belum memadai.
Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 30 ayat (1)
mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usha
pertahanan dan keamanan negara”

Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan NegaraPasal 9 ayat (1)
mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela
negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Selanjutnya pada ayat
(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran
secara wajib; pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau
secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hubungan iptek dalam sistem pemerintahan mengenai bidang hukum,
pertahanan dan keamanan?

2. Apa saja dampak negatif dan positif yang berpengaruh terhadap bidang hukum,
pertahanan dan keamanan?

3. Upaya pemerintah dalam mengatasi dampak negatif dari bidang hukum, pertahanan
dan keamanan?

4. Contoh penggunaan iptek dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan?

2

C. TUJUAN
1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai suatu perkembangan IPTEK

dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan.
2. Supaya dapat memahami dampak positif dan negatif yang terdapat dalam bidang

hukum, pertahanan dan keamanan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi dampak negatif yang terdapat dalam IPTEK

dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan.
4. Agar lebih jelas dan menegerti mengenai penggunaan IPTEK dalam bidang hukum,

pertahanan dan keamanan.

3

BAB II ISI

PEMBAHASAN

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang begitu pesat membawa
konsekuensi pada perubahan perilaku manusia, baik secara fisik maupun nonfisik.
Perkembangan iptek menyentuh sisi moral, cara berhukum dan nilai keadilan.
Perubahan tersebut juga secara umum bisa dirasakan pada semua aspek kehidupan.
Hal ini secara jelas antara lain bisa dicermati dari perilaku manusia yang kini
cenderung terkesan makin pragmatis. Patut dicatat bahwa teknologi multimedia secara
langsung ikut berperan dalam perubahan pola-pola perilaku tersebut.

Permasalahan yang menempel pada teknologi multimedia ini mengantarkan manusia
pada persoalan tentang moral sebagai satu persoalan yang cukup kompleks. Artinya,
moral mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh perkembangan iptek, khususnya
dalam hal ini teknologi multimedia. Iptek yang di satu pihak dapat membantu
manusia menjadi lebih mudah dalam kehidupannya (sarana humanisasi), namun di
lain pihak mampu menyebabkan tergerusnya nilai-nilai moral. Moral senantiasa
mempermasalahkan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.

Dalam menjembatani permasalahan baik dan buruk seperti di atas diperlukan adanya
kaidah-kaidah yang bersifat mengikat manusia agar manusia senantiasa mengikuti
kaidah-kaidah yang ada, sehingga manusia dikatakan mempunyai moral yang baik.
Manusia yang bermoral baik adalah manusia yang bersusila. Di sini ingin ditekankan
pentingya faktor kesadaran moral agar ketaatan itu diwujudkan secara konkret dalam
tingkah laku sehari-hari. Memang, kualitas tingkah laku yang didasarkan pada otoritas
kesadaran pribadi (bukan atas desakan dari luar dirinya), tentu akan jauh lebih tinggi.
Menurut Drijarkara, moral bagi manusia adalah nilai yang sebenarnya atau sebagai
satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai bagi manusia. Bagi banyak
pemikir filsafat hukum, moral selalu berkaitan dengan hukum dan keadilan. Moral
adalah pagar bagi manusia dalam perbuatannya. Orang yang bermoral baik akan
senantiasa mematuhi hukum yang berlaku karena beranggapan bahwa hukum tersebut
dibuat juga sebagai pengendali ketertiban dengan tujuan untuk mencapai keadilan.

4

Apabila hukum dipandang sebagai cerminan dari apa yang berlaku di masyarakat,
maka perubahan tataran moral di masyarakat akan juga mempengaruhi perumusan
dan pemaknaan hukum. Hukum di bidang teknologi multimedia dapat dipastikan
termasuk dalam area hukum yang paling cepat berkembang. Pada akhirnya, jika
hukum juga bersentuhan dengan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan hukum yang
paling ideal, maka hukum di bidang teknologi multimedia juga tidak boleh melupakan
jaminan ditegakkannya nilai-nilai tersebut. Sudah menjadi tugas negara untuk
memastikan bahwa perkembangan iptek dan teknologi multimedia harus terjangkau
oleh semua kalangan masyarakat. Bukan hanya menyentuh kelompok masyarakat
berpunya. Teknologi ini harus murah dan aman. Keamananya dikawal oleh moral dan
hukum.

2. Dampak negatif
a. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka
akan melakukan kejahatan.
b. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris
maupun untuk mencari pengikut.
c. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi, karena sifat penggunaan sistem secara bersama.
d. Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal (Weapon of Mass
Destruction / WMD) seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkan akan
menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab.
e. Akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapatmengganggu
stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
f. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara
semakin berkurang.

Dampak positif
a. makin menguatnya supremasi hukum,demokratisasi dan tuntutan terhadap

dilaksanakannya hak asasi manusia.
b. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang

memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak.

5

c. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum(polisi,jaksa dan
hakim)yang lebih profesional,transparan,dan dapat dipertanggung jawabkan.

d. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas
penjaga keamanan,kedaulatan,dan ketertiban negara.

3. Pesatnya perkembangan teknologi, tidak hanya menimbulkan dampak positif terhadap
kehidupan manusia, tetapi juga banyak menimbulkan berbagai dampak negatif.
Seperti contoh, banyak terjadi kasus pencullikan yang terjadi akibat salah bergaul
menggunakan media sosial berupa Facebook, Whatsapp, Instagram dan lain-lain.

Begitu juga orang yang sering menggunakan teknologi seperti handphone dan alat
lainnya sering kali mengabaikan orang yang ada di sekitarnya seperti keluarga,
saudara dan teman. Ketika berkumpul dengan keluarga maupun teman, orang yang
telah kecanduan menggunakan teknologi akan terus menggunakannya tanpa adanya
batasan. Hal ini dapat merusak mental maupun fisik si pengguna. Oleh karena itu
perlu sekiranya adanya penanggulangan atas meretasnya dampak negatif tersebut.

1. Dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan
teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan
sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia.
2. Memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif sebagai antisipasi
untuk memfilter diri sendiri dan orang lain.
3. Menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang
bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikannya.
4. Tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang
ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya.
5. Mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu.
6. Tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian Anda karena akan
memunculkan kesempatan bagi para orang jahat yang mengambil keuntungan dari hal
tersebut.
7. Berinternetlah dengan sehat. Maksudanya berinternet sesuai dengan kebutuhan
yang Anda butuhkan. Jangan berlebihan.

6

4. a. Adanya alat pendeteksi sidik jari
Bila seseorang melakukan kejahatan seperti mencuri dan bahkan membunuh pihak
kepolisian biasanya menggunakan alat pendeksi sidik jari untuk mengungkap siapa
sebenarnya pelakuyang asli.
b. Adanya cctv
Bila seseorang melakukan pencurian dan kejahatan pada suatu toko atau rumah sakit
barang bukti yang akan diminta oleh pihak kepolisian lainnya adalah rekaman cctv
landasan hukum yaitu UUD tentang tindak pidana.
c. Adanya alat pendeteksi kapal
Alat pendeteksi kapal biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya kapal musuh
yang masuk ke laut milik indonesia.
d. Alat pengukur wilayah perbatasan (udara, laut, dan darat)
Untuk mengetahui batas wilayah negara kita dengan negara lain sehingga masing
masing negara tidak berselisi pasal 28 tentang bela negara.

7

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan dapat menimbulkan
ancama militer dan ancaman nonmiliter semakin luas. Untuk itu, kejuan iptek harus
dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya pertahanan negara yang kuat. Dengan demikian
penguasaan dan penerapan iptek dapat memperkuat pertahanan negara sekaligus mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat meningkatkan martabat bangsa. Selanjutnya
strategi nasional bangsa Indonesia yang mengutamakan pembangunan nasional untuk
peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan kepentingan nasional yang utama. Oleh karena
itu segenap upaya nasional, baik ke dalam maupun ke luar harus menunjang. suksesnya
pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, upaya pertahanan dan keamanan nasional
berkewajiban mendukung usaha pembangunan itu dengan menjamin terpeliharanya suasana
dan kondisi masyarakat yang damai, aman, tenteram, tertib dan dinamis.
Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan masyarakat dari suatu keadaan
tertentu menuju suatu keadaan baru yang lebih baik dan lebih maju. Dan setiap perubahan
akan selalu menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan, sehingga akibat-akibat yang
ditimbulkan oleh gangguan keseimbangan yang lahir dari proses perubahan ini akan
merupakan suatu perubahan keadaan yang harus dihadapi dan diatasi secara terus menerus.
Dan tak kalah pentingnya hukum yang tertera diindonesia sudah sangat jelas bahwa setiap
warga negara indonesia harus menaati norma-norma yang berlaku di Indonesia tanpa
terkecuali.

B. SARAN
Upaya dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan negara haruslah dapat mewujudkan
kemampuan untuk dapat menghadapi dan menanggulangi ancaman perang dan mencegah
serta mengatasi kegiatan subversi dalam berbagai bentuknya tanpa terkecuali norma-norma
yang berlaku diindonesia haruslah diterapkan dengan sangat baik untuk mewujudkan
masyarakat yang bertanggung jawab.

8

DAFTAR PUSTAKA

“Bela Negara”. Diakses pada 13 Januari 2022 dari
https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara

Padarsa Santoso, Audiesty. 2021. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang
Pertahanan dan Keamanan.”Portal Spada”. Diakses pada 14 Januari 2022 dari
https://spada.uns.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=102875

Zamroni, Akhmad. 2021. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA
Kelas XII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

“Bina Nusantara”. 2016. Teknologi Multimedia: Antara Moral, Hukum, dan Keadilan.
Diakses pada 14 Januari 2022 dari https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/teknologi-
multimedia-antara-moral-hukum-dan-keadilan/

Aulil. 2021. 5 Dampak Positif dan Negatif IPTEK di Bidang Pertahanan dan Keamanan.
“FIK-TI NEWS”. Diakses pada 14 Januari 2022 dari https://fikti.umsu.ac.id/5-dampak-
positif-dan-negatif-iptek-di-bidang-pertahanan-dan-keamanan/

Isyti Karimah, Fatimah. 2018. Cara Bijak Menanggulangi Dampak Negatif Teknologi.
“Bernas.id”. Diakses pada 14 Januari 2022 dari https://www.bernas.id/57426-cara-bijak-
menanggulangi-dampak-negatif-%20teknologi

Nagita. Makalah PKN. “id.Scribd”. diakses pada 14 Januari 2022 dari
https://id.scribd.com/document/419991320/MAKALAH-PKN

9