1 Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Mei 2023
2 Outline I. Pendahuluan II. Progres Penyusunan RPMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III. Tindak Lanjut Amanat PP Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan RKA IV. Sistematika RPMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3 I. Pendahuluan
4 Perlunya penyesuaian pengaturan ketentuan teknis, sebagai tindak lanjut ditetapkannya PP Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyusunan RKA. L ATA R B E L A K A N G Kebutuhan untuk penyempurnaan regulasi agar proses bisnis sesuai dengan dinamika belanja pemerintah dan perkembangan teknologi informasi. Peraturan terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran diatur dalam lebih dari 29 PMK. 1. Terciptanya tata kelola pelaksanaan anggaran yang lebih baik (menghilangkan tumpang tindih antar PMK). 2. Menciptakan belanja negara yang lebih efektif dan efisien (kualitas perencanaan dan belanja negara). 3. Modernisasi pelaksanaan anggaran dengan tetap menjaga good governance/akuntabilitas. 4. Tercapainya target output dan outcome belanja pemerintah melalui monev yang terintegrasi. Mencabut peraturan Materi Muatan Baru Mengubah Materi Muatan Kebutuhan untuk simplifikasi tata kelola keuangan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pelaporan keuangan Outcome Output Omnibus Law sebagai strategi reformasi & simplifikasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus menjadi 1 PMK, meliputi kluster perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pelaporan keuangan.
5 II. Progres Penyusunan RPMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Juli 2022 1. Penyusunan draft awal RPMK 2. Permintaan masukan/tanggapan kepada unit lain yang terkait 3. Pembahasan atas masukan/tanggapan yang diterima 4. Pembahasan dan arahan level BoD 5. Pembahasan dengan Biro Hukum Konsultasi Publik Harmonisasi dengan Kemenkumham, Setkab, Rokum, dan UE I Lain Harmonisasi Final dengan Kemenkumham Permohonan Penetapan RPMK kepada Menteri Keuangan 8 Des 2022 12 Des 2022 17 Mei 2023 Mei - Juni 2023 1. Setkab, KemenKumHam, Rokum mendukung RPMK Omnibus ini. 2. Arahan Setkab Perlu persetujuan Presiden melalui izin prakarsa penyusunan PMK. 3. Arahan KemenKumHam Penetapan RPMK menunggu penerbitan RPP revisi PP 90/2010, dengan proses legal drafting dilakukan simultan. Pembahasan substansi dengan unit lain yang terkait PP 6/2023 tentang Penyusunan RKA telah ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2023
7 II. Tindak Lanjut Amanat PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan RKA
Implementasi Prinsip Belanja Berkualitas dalam penyusunan RKA Penggunaan KAJM sebagai acuan dalam penyusunan RKA dan PM Sistem Informasi dalam rangka Penyusunan RKA Muatan Informasi yang terdapat dalam Struktur dokumen RKA Penajaman Program, Kegiatan, Keluaran setelah proses penyusunan Renja Sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L Tata Cara Pengesahan DIPA Beberapa hal yang diamanatkan dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 untuk dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut: 8 TINDAK LANJUT AMANAT PP NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN RKA
9 III. Sistematika RPMK tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bab I KETENTUAN UMUM Bab II PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA Bagian I Pedoman Penyusunan RKA dan Klasifikasi Anggaran Bagian II Kaidah Penganggaran Dalam Penyusunan RKA Bagian III Standar Biaya Bab III TATA CARA PENYUSUNAN RKA-K/L Bagian I Pra Penyusunan RKA-K/L Bagian II Penyusunan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran Bagian III Penelitian dan Reviu RKA-K/L Bagian IV Penelaahan RKA-K/L Bagian V Penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran Bagian VI Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA K/L Bab IV TATA CARA PENYUSUNAN RKA-BUN Bagian I Indikasi Kebutuhan Dana BUN Bagian II Penyusunan RKA-BUN Berdasarkan Pagu Anggaran Bagian III Reviu RKA Satker BUN Bagian IV Penyusunan RKA-BUN Bagian V Penelaahan RKA-BUN Bagian VI Penyesuaian RKA-BUN Bagian VII Koordinator PPA BUN Bagian VIII Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA BUN Bagian IX Penggunaan dan Pengalokasian BA BUN pada TA Berjalan Bab V REVISI ANGGARAN Bagian I Kewenangan Revisi Anggaran Bagian II Tema Revisi Anggaran Bagian III Pergeseran Anggaran pada BA BUN Bagian IV Mekanisme Revisi Anggaran Bagian V Batas Akhir Penerimaan Usulan dan Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran Bab VI TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian I DIPA Bagian II Pejabat Perbendaharaan Negara Bagian III Menteri Keuangan Selaku BUN Bagian IV Pejabat Fungsional di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN Bagian V Komitmen Bagian VI Pengajuan Tagihan Kepada Negara Bagian VII Pengujuan dan Penyelesaian Tagihan Bagian VII Pengawasan dan Pengendalian Internal Bagian IX Tanda Tangan Elektronik Bagian X Tata Cara Pembayaran atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Bab VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Bagian I Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Bagian II Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) Bagian III Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Bagian IV Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Bagian V Reviu dan Pernyataan Tanggung Jawab Bab VIII PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SERTA EVALUASI KINERJA ANGGARAN Bagian I Pengendalian dan Pemantauan Bagian II Evaluasi Kinerja Anggaran Bagian III Data dan Informasi Bab IX PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI KEPADA K/L Bab X KETENTUAN LAIN-LAIN Bab XI KETENTUAN PENUTUP Terdiri dari 11 Bab, 266 Pasal SISTEMATIKA DALAM DRAFT RPMK OMNIBUS 10
Terima kasih Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Jl. Wahidin Raya 1, Gedung Soetikno Slamet Lantai 4 Jakarta Pusat Telp – 021-3868060 Surel : [email protected]
12 SUBSTANSI RPMK a. Perencanaan Anggaran K/L dan BUN b. Standar Biaya c. Revisi Anggaran d. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran e. Akuntansi dan Pelaporan f. Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran g. Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L
HAL-HAL BARU DAN PENYEMPURNAAN KETENTUAN DALAM RPMK 04 02 01 03 REVIU RKA-K/L RANCANGAN RKA-K/L PROGRAM BUN KAIDAH-KAIDAH PENGANGGARAN Dapat menggunakan Program K/L pada penyusunan RKA BUN, atau Program tersendiri, dan penambahan lokus pada tahap perencanaan/ pelaksanaan melalui proses revisi Penambahan Penyusunan Rancangan RKA K/L pada tahapan pagu indikatif Penambahan pertimbangan prinsip risiko pada pelaksanaan Reviu APIP atas RKA K/L Penyempurnaan kaidah-kaidah penganggaran saat penyusunan RKA
HAL-HAL BARU DAN PENYEMPURNAAN KETENTUAN DALAM RPMK 14 Reviu APIP mempertimbangkan prinsip risiko Terdapat kriteria bagaimana risiko dinilai: 1. area kegiatan termasuk Prioritas Nasional, major project, dan proyek strategis lainnya berdasarkan RPJMN dan RKP; 2. belanja modal dengan nilai material dan berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko APIP K/L; 3. tugas atau fungsi baru di organisasi yang bersangkutan; 4. berpotensi dan/atau pernah menjadi temuan pemeriksaan BPK yang dapat mempengaruhi simpulan/opini; atau 5. rekomendasi khusus untuk dilakukan reviu berdasarkan hasil penelitian RKA K/L oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga • Program pada RKA BUN dapat menggunakan Program K/L yang sesuai dengan jenis alokasinya • Program tersendiri (apabila tidak ada Program K/L yang relevan) • Penambahan lokus pada struktur RKA BUN yang dapat dilakukan pada tahap perencanaan, maupun pelaksanaan 1. PROGRAM BUN 2. RANCANGAN RKA-K/L • RKA K/L sudah dimulai disusun sejak fase pagu indikatif secara bottom up, yang kemudian akan disandingkan dengan rancangan Renja secara top down • RKA K/L pada fase ini pada dasarnya untuk mengakomodasi proses “prepopulated RKAKL” yang disusun berdasarkan KPJM yang sudah ditetapkan 3. REVIU RKA-K/L Beberapa hal baru yang diatur dalam RPMK adalah sebagai berikut:
PENYEMPURNAAN KETENTUAN DALAM RPMK Penyusunan RKA memperhatikan kaidah penganggaran yang meliputi: • Prinsip Belanja Berkualitas; • Pemenuhan alokasi dasar; • Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu; • Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu; • Penandaan anggaran (budget tagging); • Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran; • Sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah; • Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan; • Pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara; • Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan: a. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. Bantuan Pemerintah; c. Bantuan sosial; dan d. Kontrak tahun jamak; dan e. Kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/Availabity Payment (KPBU-AP); • Standar biaya. 4. KAIDAH-KAIDAH PENGANGGARAN
16 Substansi RPMK a. Perencanaan Anggaran K/L dan BUN b. Standar Biaya c. Revisi Anggaran d. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran e. Akuntansi dan Pelaporan f. Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran g. Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L
Sebelum Sesudah Definisi SB, SBM, SBK dan SSB Standar biaya: SBM dan SBK Fungsi SBM: batas tertinggi atau estimasi Belum ada jenis SBM yang diatur Belum ada ketentuan yang menginformasikan kelompok satuan biaya dalam SBM Penggunaan SBML dikecualikan terhadap satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan non pegawai negeri yang dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin K/L Penajaman definisi Standar Biaya: SBM, SBK, dan SSB Sifat SBM: batas tertinggi atau dapat dilampaui SBM meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya fasilitas; c. satuan biaya perjalanan dinas; d. satuan biaya pemeliharaan; e. satuan biaya barang dan jasa; dan f. satuan biaya bantuan. SBM disusun dengan menggunakan pendekatan: a. job evaluation point factor; b. replacement cost; c. benchmarking; d. overtime payment; e. survei; dan/atau f. pendekatan lainnya sesuai kebutuhan. Penggunaan satuan biaya yang tidak diatur dalam SBM, dikecualikan terhadap satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, anggota POLRI/TNI, ASN dan non ASN yang dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin K/L POKOK PERUBAHAN TERKAIT STANDAR BIAYA (1) 1 3 2 4 5 6 1 4 5 6 1 3 2 17
Sebelum Sesudah Tidak ada kriteria khusus atas SBML yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas Satuan biaya bagi satker BLU berupa: a. Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas di luar komponen remunerasi bagi dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai satker BLU; dan b. Satuan biaya perjadin DN & LN, mengacu pada ketentuan SBM. SBK berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi Perubahan besaran SBK, mengikuti prosedur revisi anggaran POKOK PERUBAHAN TERKAIT STANDAR BIAYA (2) Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas yang dapat diusulkan menjadi SBML, antara lain untuk: a. honorarium bagi pejabat negara, anggota TNI/POLRI, ASN atas pelaksanaan tugas tertentu yang membutuhkan upaya yang lebih besar; b. honorarium bagi non ASN yang ditugaskan atas amanat Undangundang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden dan yang hak keuangannya belum diatur; dan/atau c. fasilitas tambahan bagi pejabat negara, anggota TNI/POLRI, ASN, dan non ASN, yang diamanatkan dalam Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden. Penggunaan standar biaya yang dapat ditetapkan oleh pimpinan BLU, dikecualikan untuk satuan biaya berupa: a. satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas di luar komponen remunerasi bagi dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai Satker badan layanan umum; b. satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi ASN yang melaksanakan tugas tambahan pada satker BLU; dan c. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. SBK bersifat batas tertinggi Dalam hal K/L membutuhkan besaran biaya yang melebihi besaran SBK yang telah ditetapkan Menteri Keuangan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Perubahan besaran yang telah mendapat persetujuan Menkeu c.q. DJA, dapat ditindaklanjuti oleh K/L dengan mengacu ketentuan revisi anggaran. 10 9 8 7 10 9 8 7 18
19 PERATURAN YANG DICABUT DENGAN PEMBERLAKUAN PMK OMNIBUS • PMK No. 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL • PMK No. 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan PMK No. 71/PMK.02/2013 • PMK No. 232/PMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua PMK No. 71/PMK.02/2013 Penyempurnaan substansi berupa penegasan dan penambahan hal-hal yang diperlukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas kebijakan standar biaya hingga saat ini
20 Substansi RPMK a. Perencanaan Anggaran K/L dan BUN b. Standar Biaya c. Revisi Anggaran d. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran e. Akuntansi dan Pelaporan f. Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran g. Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L
21 1. PNBP Otorita Ibu Kota Nusantara Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari perhitungan PNBP tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan pada Otorita Ibu Kota Nusantara, bersifat menambah alokasi anggaran sumber dana PNBP tahun anggaran berjalan. 2. Sisa Klaim Asuransi BMN TA Sebelumnya Sisa klaim asuransi BMN tahun anggaran sebelumnya, Kementerian/Lembaga dapat memanfaatkan sisa klaim asuransi BMN tersebut pada tahun berjalan setelah mendapatkan konfirmasi dari Direktorat PNBP KL atau Direktorat PNBP SDA dan KND. 3. Mekanisme Revisi Anggaran antar K/L 4. Mekanisme Revisi Anggaran BA K/L ke BA BUN 5. Mekanisme Pergeseran Anggaran Antar Subbagian Dalam BA BUN Melalui SPP BA BUN 6. Mekanisme Pergeseran Anggaran Antar Subbagian Dalam BA BUN Melalui Penerbitan Surat Menteri Keuangan 7. Pemenuhan kebutuhan kurang bayar pada belanja subsidi Masukan baru hasil rekomendasi BPK atas Pelaksanaan Subsidi Pupuk, yaitu : Pemerintah agar memanfaatkan proyeksi atas alokasi subsidi yang tidak terserap pada tahun berjalan untuk digunakan sebagai pemenuhan kurang bayar subsidi 8. SBSN Otorita Ibu Kota Nusantara Mengakomodasi pengaturan terkait pengalokasian belanja K/L atau Otorita Ibu Kota Nusantara untuk pendanaan proyek/kegiatan APBN yang bersumber dari penerbitan SBSN dalam hal untuk proyek/kegiatan baru di tahun anggaran berjalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. KETENTUAN BARU TATA CARA REVISI ANGGARAN K/L DAN BA BUN
22 Automatic adjustment dilakukan dengan:: a. meminta Kementerian/Lembaga melakukan pencadangan anggaran dalam jumlah tertentu dan menyampaikan usulan pencadangan kepada Menteri Keuangan. b. Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran melakukan pemblokiran DIPA Kementerian/Lembaga secara otomatis melalui sistem informasi. Dalam hal K/L tidak menyampaikan usulan, Menteri Keuangan c.q DJA melakukan pemblokiran DIPA K/L secara otomatis melalui sistem. Pemblokiran DIPA secara mandiri dapat dilakukan pada saat DIPA ditetapkan atau pada saat tahun anggaran berjalan dan dengan mempertimbangkan hasil pengendalian dan pemantauan. KETENTUAN BARU TATA CARA REVISI ANGGARAN K/L DAN BA BUN 9. Penyesuaian Belanja Negara & Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara merupakan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan, berupa: a. Automatic Adjustment; b. pergeseran anggaran berupa realokasi blokir anggaran dari BA K/L ke BA BUN Belanja Lainnya; c. pemotongan anggaran Belanja Negara; atau d. penyesuaian pagu. Kebijakan Pemerintah lainnya adalah kebijakan penganggaran sebagai tindak lanjut antara lain dari a. kebijakan hasil pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap belanja Kementerian/Lembaga dan belanja BA BUN; b. peraturan perundang-perundangan; dan/atau c. direktif Presiden. Kebijakan Pemerintah lainnya dilakukan melalui: • pencadangan atau pemblokiran anggaran; dan/atau • pergeseran anggaran
23 10. Pelimpahan Kewenangan Revisi ke K/L Dalam rangka menyederhanakan proses bisnis serta memberikan kewenangan yang lebih besar ke KL namun tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Jenis revisi yang dialihkan kewenangannya yaitu: JENIS REVISI KEWENANGAN SEMULA MENJADI 1. Pemenuhan Belanja Operasional, termasuk penyelesaian pagu minus Belanja Pegawai Operasional DJA/Dit. PA/ KANWIL K/L 2. Pemenuhan Kebutuhan Selisih Kurs Dit. PA/ KANWIL 3. Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola Dit. PA/ KANWIL 4. Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis Sistem Aplikasi Dit. PA/ KANWIL 5. Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi KANWIL 6. Ralat cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman, pinjaman yang diterushibahkan, dan/atau Penerusan Hibah KANWIL 7. Ralat cara penarikan SBSN KANWIL 8. Ralat nomor register pembiayaan kegiatan/proyek SBSN KANWIL 9. Ralat nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri KANWIL 10. Penyelesaian Tunggakan Dit. PA/ KANWIL DJA DJPB KETENTUAN BARU TATA CARA REVISI ANGGARAN K/L DAN BA BUN
04 02 01 03 KETENTUAN TERKAIT INKRACHT (pada lampiran) PENGEMBALIAN ANGGARAN KE BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA YANG BERASAL DARI SP SABA MEKANISME REVISI TAMBAHAN ANGGARAN DARI BA BUN KE BA KL KETENTUAN BATAS WAKTU PENYERAHAN DOKUMEN PENDUKUNG DALAM MEKANISME REVISI ANGGARAN DI DJA Penyederhanaan proses bisnis dari sisi administrasi dan aplikasi sehingga norma waktu penyelesaian usulan tambahan anggaran BA BUN dapat dicapai dengan lebih efisien. Mekanisme cost sharing dimaksudkan agar K/L dapat melakukan efisiensi/optimalisasi anggaran pada DIPA nya terlebih dahulu. Ketentuan dan mekanisme Disesuaikan dengan draft pengganti PMK 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum Memberikan kepastian dan ketepatan waktu penyelesaian proses revisi anggaran PENYEMPURNAAN KETENTUAN TATA CARA REVISI ANGGARAN K/L DAN BA BUN
Usulan diterima melalui sistem informasi SELESAI 1 2 3 4 5 6 6 Mitra K/L • Setelah surat usulan didisposisi oleh Dirjen Anggaran, JIKA : • Dokumen lengkap Mitra K/L pengusul menyiapkan dan menyampaikan undangan penelaahan kepada Unit Pendukung PPA BUN 999.08, Mitra PPA BUN, dan K/L pengusul (3 hari kerja setelah disposisi). • Dokumen tidak lengkap Mitra K/L menyampaikan surat pemberitahuan agar K/L melengkapi dokumen pendukung (maks 2 hari kerja). Jika tidak dilengkapi maka dikembalikan/ditolak. Mitra K/L, Unit Pendukung PPA BUN, Mitra PPA BUN, dan K/L Penelaahan (rapat bersama) K/L Pengusul • Menyampaikan kekurangan dokumen pendukung (2 hari kerja setelah penelaahan) PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS MEKANISME PERGESERAN BA BUN KE BA K/L Mitra K/L • Menyampaikan penilaian awal berdasarkan BAP kepada Dirjen Anggaran untuk mendapatkan rekomendasi (3 hari kerja setelah penelaahan) JIKA : • Ditolak menyampaikan surat penolakan usulan tambahan anggaran a.n. Menkeu • Diterima sebagian/seluruhnya Mitra K/L menyampaikan nota dinas kepada Dir. Abid Polhukhankam & BA BUN selaku Unit Pendukung PPA BUN BA BUN Belanja Lainnya dengan dilampiri penilaian awal dan BAP serta kelengkapan data dukung (1 hari kerja setelah disposisi atau arahan Dirjen Anggaran). Unit Pendukung PPA BUN • Menyusun penilaian akhir DJA selaku Pemimpin PPA BUN kepada Menkeu (2 hari kerja setelah ND penilaian awal diterima) Pemimpin PPA BUN • Persetujuan Menkeu diterima JIKA • Ditolak DJA a.n. Menkeu mengembalikan usulan tambahan anggaran kepada K/L • Disetujui sebagian menyampaikan permintaan penyesuaian data dengan menggunakan sistem informasi dan/atau data dukung lainnya kepada K/L • Disetujui seluruhnya melanjutkan proses usulan pergeseran anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L K/L • Memperbaiki dan menyesuaikan data melalui sistem informasi dan/atau data dukung lainnya (2 hari kerja) DJA • Penerbitan SP SABA (1 hari kerja) • Penyampaian SP SABA kepada K/L dengan tembusan kepada Mitra K/L pengusul K/L • Menyampaikan revisi DIPA K/L mengenai pergeseran anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L (1 hari kerja) Mitra K/L • Penetapan revisi DIPA K/L atas pergeseran anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L berdasarkan SP SABA (1 hari) kerja Dihapuskan/ ditiadakan untuk percepatan proses penyelesaian Revisi Anggaran 25
26 Substansi RPMK a. Perencanaan Anggaran K/L dan BUN b. Standar Biaya c. Revisi Anggaran d. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran e. Akuntansi dan Pelaporan f. Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran g. Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L
INTI PERUBAHAN BAB PELAKSANAAN ANGGARAN Kelembagaan Pengguna Anggaran dan Kelembagaan BUN • Simplifikasi pengaturan terkait Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan • Standardisasi kompetensi dan sertifikasi pejabat perbendaharaan Komitmen • Format kontrak tidak diatur rigid • Penyelarasan norma dengan peraturan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pengajuan dan Penyelesaian Tagihan • Penegasan UP berupa internet banking, kartu debit, cek/bilyet giro, dan/atau kartu kredit • Penegasan bahwa penerbitan SPP/SPM dilakukan secara elektronik dan disahkan dengan tanda tangan elektronik Mekanisme Pencairan PNBP Simplifikasi dengan pengabungan redaksi dan perbaikan legal drafting pengaturan penetapan MP PNBP terpusat dan tidak terpusat Penyelesaian Tagihan Pada Akhir Tahun Anggaran Untuk pengadaan alutsista dan/atau pengadaan lainnya yang akan dilanjutkan ke TA berikutnya dapat dilakukan dengan rekening penampungan/Rekening Dana Cadangan (Rekening Escrow) atas nama MenKeu Tata Cara Pembayaran atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 27
28 Pengguna Anggaran Kelembagaa n Substansi Perubahan: 1. Mendorong simplifikasi Satker baik dari sisi jumlah dan efektivitas/efisiensi satker dengan standardisasi penetapan satker. 2. Penyempurnaan Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM), dan Bendahara, antara lain: a. PPK, PPSPM, dan Bendahara diutamakan pejabat fungsional bidang pengelolaan keuangan APBN. b. Mekanime pengangkatan pejabat perbendaharaan dari luar satker. c. Mekanisme pengangkatan PPK lebih dari 1 (satu). d. Mekanisme terkait pejabat pengganti. 2. Simplifikasi pengaturan terkait Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. 3. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi pejabat perbendaharaan. 4. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi Bendahara. Penegasan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN Daerah untuk lebih mendorong fungsi BUN dalam pelaksanaan anggaran antara lain: 1. Dirjen Perbendaharaaan sebagai Kuasa BUN Pusat; 2. Kepala KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah 3. Tanggung jawab dan kewenangan Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN Daerah BUN KELEMBAGAAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BUN
29 Substansi Perubahan: 1. Penegasan bentuk komitmen dalam bentuk: a. surat keputusan; dan b. kontrak untuk pengadaan barang/jasa. 2. Pengaturan pejabat yang berwenang menandatangani komitmen dalam bentuk surat keputusan dan bentuk-bentuk surat keputusan. 3. Pengaturan lebih lanjut bentuk kontrak sesuai amanat Pasal 28 ayat (7) Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021. 4. Format kontrak (bukti pembelian, kuitansi, SPK, Surat Perjanjian dan Surat Pesanan) tidak diatur rigid. 5. Batasan nominal pembayaran dengan kontrak berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Mengakomodir komitmen dalam bentuk surat pesanan untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui toko daring. 7. Penyampaian data komitmen dengan mendaftarkan komitmen ke KPPN yang bersifat kontraktual (SPK dan Surat Perjanjian dengan mekanisme pembayaran LS. DIPA Menjadi dasar untuk Kontrak Penetapan Keputusan Dapat berupa Komitmen Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang KOMITMEN
30 Substansi Perubahan: 1. Pengajuan tagihan kepada negara (satker): a. Prinsip umum kelengkapan persyaratan pengajuan tagihan; b. Prinsip pengajuan tagihan yang dapat disampaikan secara elektronik. 2. Mekanisme pembayaran: a. Langsung kepada penerima: 1) Penegasan pihak yang dapat menerima pembayaran 2) Dalam kondisi tertentu dapat melalui: a) Bendahara Pengeluaran (honorarium, perjadin, dan lainnya dengan ijin Kuasa BUN); atau b) Bank/pos/lembaga keuangan bukan bank (antara lain bansos dan banper). 3) Penegasan pendaftaran data supplier penerima pembayaran oleh PPK. b. Uang Persediaan: 1) Menghilangkan nomenklatur UP Tunai dan UP KKP. 2) Penegasan UP untuk membayar operasional satker/pengeluaran lain yang tidak dapat melalui LS dengan jenis belanja pegawai (akhir tahun), barang, modal dan lainlain. 3) Penegasan UP dapat dilakukan untuk pembayaran melalui tunai, internet banking, kartu debit, cek/bilyet giro, dan/atau kartu kredit. 4) Simplifikasi pengaturan besaran UP (paling tinggi 1/12 dari pagu DIPA dan paling tinggi 1 M). 5) Penyesuaian besaran pembayaran maksimal dengan UP. 6) Fleksibilitas pembayaran dengan UP untuk pembayaran tertentu antara lain kegiatan luar negeri dan intelejen. 7) Pengaturan TUP pada Kemhan. 8) Memberikan kewenangan lepada Dirjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil DJPb, dan Kepala KPPN dalam kondisi tertentu untuk untuk menetapkan kebijakan/memberikan persetujuan pembayaran terkait UP. 9) Penegasan prinsip-prinsip umum KKP. 10) Pembayaran Tagihan KKP langsung kepada Bank Penerbit KKP. 11) Penegasan limit KKP paling sedikit 40% dari besaran UP Satker. 12) Pengaturan pengajuan tambahan limit KKP. PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN (1)
31 Substansi Perubahan: c. Pengujian tagihan dan penerbitan SPP LS: 1) Penegasan pengujian materiil oleh PPK terhadap kebenaran dan kelengkapan tagihan serta antara tagihan dengan barang/jasa yang diserah terimakan/diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam komitmen 2) Pengujian kebenaran dan kelengkapan tagihan oleh PPK dilakukan secara elektronik. 3) Tagihan beserta kelengkapannya yang disampaikan dalam bentuk dukumen fisik, pengujian dilakukan secara manual. 4) Penegasan penerbitan SPP LS beserta kelengkapannya oleh PPK. d. Pengujian Tagihan dan Penerbitan SPP-UP: 1) Satker menyampaian permohonan persetujuan besaran UP per sumber dana kepada KPPN berdasarkan proyeksi kebutuhan UP termasuk untuk limit KKP 2) persetujuan besaran UP digunakan sebagai dasar: 3) KPA mengajukan limit KKP ke bank penerbit KKP; dan 4) PPK menerbitkan SPP-UP. 5) Penegasan pengujian materiil oleh PPK dalam rangka pembayaran dengan mekanisme UP 6) Penegasan uang muka dapat dilakukan secara tunai dan non tunai. 7) Penegasan batas revolving UP (50%) tidak termasuk dalam bentuk limit KKP e. Pengujian Tagihan dan Penerbitan SPP-TUP: 1) Penegasam PPK menerbitkan SPP TUP berdasarkan persetujuan TUP dari KPPN 2) Penegasan tata cara penggunaan UP mutatis mutandis dengan tata cara penggunaan TUP f. Simplifikasi proses bisnis pembayaran tagihan KKP tanpa melalui Bendahara tetapi langsung kepada Bank Penerbit KKP g. Pengujian SPP dan Penerbitan SPM 1) Penegasan PPSPM melakukan pengujian formal atas keabsahan beserta kelengkapan SPP; 2) Pengujian oleh PPSPM dilakukan secara elektronik 3) Simplifikasi dokumen lampiran SPM h. Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D: Penegasan KPPN melakukan pengujian secara elektronik atas SPM yang disampaikan dari PPSPM berdasarkan data/informasi pada sistem aplikasi i. Penegasan bahwa penerbitan SPP/SPM dilakukan secara elektronik dan disahkan dengan tanda tangan elektronik. j. Simplifikasi dan modernisasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembayaran PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN (2)
32 Substansi Perubahan: 3. Belanja Pegawai: a. Penegasan bentuk komitmen belanja pegawai dan mulai berlakunya b. Penegasan kelengkapan pengajuan pembayaran belanja pegawai berupa daftar perhitungan pembayaran yang disahkan paling kurang oleh PPK. c. Pengangkatan PPABP oleh KPA dan PBDK oleh Kepala Satker untuk membantu PPK dalam megelola administrasi belanja pegawai. d. Penegasan tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja pada masing-masing K/L dengan kelengkapan berupa rincian perhitungan dan rekapitulasi pembayaran termasuk perhitungan perpajakan e. Penegasan uang makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. f. Penegasan uang makan tidak diberikan kepada pegawai ASN yang sedang melaksanakan perjalanan dinas dan mendapat uang harian/uang saku. g. Penegasan uang lembur diberikan berdasarkan surat perintah kerja lembur dan daftar hadir lembur. 4. Belanja Barang dan Belanja Modal a. Penegasan komitmen belanja barang dan belanja modal dapat berupa surat keputusan dan kontrak serta kelengkapan pengajuan pembayaran. b. Penegasan prinsip-prinsip perjalanan dinas. c. Simplifikasi dengan pengabungan pengaturan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. d. Penegasan pembayaran biaya transportasi bukan dari tempat kedudukan (lokasi satker) pelaksana SPD dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas. e. Untuk perjalanan dinas dalam negeri pelaksana SPD dapat diberikan biaya transportasi 50%, dan biaya penginapan 30% dari tarif dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran dan dibayarkan secara lumpsum. f. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dalam bentuk elektronik. g. Bantuan Sosial. h. Bantuan Pemerintah. PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN TAGIHAN (3)
33 Substansi Perubahan: 1. Pengaturan lebih lanjut yang akan diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan: a. Penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara; (Pic. Dit. PKN) b. Persyaratan tagihan, SPP, SPM, dan SP2D; (Pic Dit. PA dan Dit. SITP) c. Penetapan kebijakan atau pemberian dispensasi terkait UP (Pic Dit. PA); d. Kartu Kredit Pemerintah (Pic Dit PA/Subdit PA III); e. Pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan pemerintah (Pic. Dit. PA/Subdit PA II); f. Rekening Dana Cadangan (pic. Dit. PA/Subdit PA III); g. Penetapan Maksimum Pencairan PNBP (Pic. Dit. PA/Subdit PA I); 2. Penegasan penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik merupakan bukti hukum yang sah.
34 Substansi RPMK a. Perencanaan Anggaran K/L dan BUN b. Standar Biaya c. Revisi Anggaran d. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran e. Akuntansi dan Pelaporan f. Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran g. Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L
35 SKEMA PENGATURAN AKUNTANSI & PELAPORAN Ruang Lingkup Akuntansi dan Pelaporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)* SABUN SAI Akuntansi & Pelaporan Keuangan Akuntansi & Pelaporan BMN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) * REVIU LAPORAN KEUANGAN * PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB * Catatan: • Ketentuan lebih lanjut berpedoman pada peraturan teknis terkait. • Klausul Akuntansi dan Pelaporan didesain secara general, sedangkan pengaturan teknis merujuk pada ketentuan terkait yang lebih spesifik. terdiri dari 9 Subsistem
36 Substansi RPMK a. Perencanaan Anggaran K/L dan BUN b. Standar Biaya c. Revisi Anggaran d. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran e. Akuntansi dan Pelaporan f. Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran g. Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L
37 SKEMA Perencanaan Anggaran (Diatur melalui Perdirjen Anggaran) Kualitas Informasi Kinerja Kepatuhan Terhadap Regulasi Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran (Diatur melalui Perdirjen Perben) Kualitas pelaksanaan anggaran Kepatuhan Terhadap regulasi pelaksanaan anggaran 1. Ketersediaan 2. Relevansi 3. Penggunaan KRO-RO 4. Leveling 1. Kesiapan pelaksanaan anggaran 2. Perkembangan realisasi anggaran 3. Capaian keluaran 4. Kendala yang dihadapi 1. Ruang Lingkup a. Belanja K/L b. Belanja BA BUN 2. Subjek a. Menteri Keuangan sebagai BUN b. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai PA 3. Waktu a. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan b. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. 4. Penggunaan a. memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; b. bahan pertimbangan penyesuaian kebijakan tahun berjalan; c. pengendalian belanja negara; dan d. peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja. 5. Tindak Lanjut Menkeu melakukan penyesuaian belanja K/L & BUN. 1. Standar Biaya 2. Pembatasan alokasi utk belanja tertentu 3. Pengalokasian utk sumber dana tertentu 4. Budget tagging 5. Hasil sinkronisasi belanja pusat-daerah 6. Kebijakan Penganggaran tahun berkenaan Pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai ketentuan yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan/atau Satker PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN Revisi Anggaran 1. Ketersediaan 2. Relevansi 3. Penggunaan KRO-RO 4. Leveling 1. Kesiapan pelaksanaan anggaran 2. Perkembangan realisasi anggaran 3. Capaian keluaran 4. Kendala yang dihadapi 1. Standar Biaya 2. Pembatasan alokasi utk belanja tertentu 3. Pengalokasian utk sumber dana tertentu 4. Budget tagging 5. Hasil sinkronisasi belanja pusat-daerah 6. Kebijakan Penganggaran tahun berkenaan
38 SKEMA Perencanaan Anggaran (Diatur melalui Perdirjen Anggaran) Evaluasi Kinerja Tematik Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA-SMART) Efektivitas (Hubungan Output VS Outcome) Efisiensi (Hubungan Input VS Output) Pelaksanaan Anggaran (Diatur melalui Perdirjen Perben) Reviu/Telaah utk masukan kebijakan Reviu Belanja Pemerintah Telaah Makro Belanja Pemerintah Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Ruang Lingkup 1. Belanja K/L 2. Belanja BA BUN Hasil Evaluasi KInerja Penilaian Kinerja Anggaran o Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan o Penyusunan reviu angka dasar o Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan o Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi Output Penggunaan 50% Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran 50% Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAGIAN II : EVALUASI KINERJA ANGGARAN
39 Substansi RPMK a. Perencanaan Anggaran K/L dan BUN b. Standar Biaya c. Revisi Anggaran d. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran e. Akuntansi dan Pelaporan f. Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran g. Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L
40 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI P3DN Inpres 2 Tahun 2022 mengamanatkan perlunya memberi penghargaan kepada unit pemerintah yang berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) PNBP Direktorat PNBP K/L berdasarkan rekomendasi BPK mengusulkan agar kinerja K/L dalam pengelolaan PNBP masuk ke dalam skema penghargaan kepada K/L Sinkronisasi Sinkronisasi Belanja K/L dan TKD menjadi isu sentral di Kemenkeu sehingga untuk mendorong K/L dalam upaya sinkronisasi perlu memasukan variabel ini ke dalam skema penghargaan dan sanksi kepada K/L Usulan pengembangan dilatarbelakangi oleh IS Kemenkeu, adanya Inpres P3DN, dan Rekomendasi BPK
41 PENGEMBANGAN VARIABEL DALAM KEBIJAKAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA K/L NILAI SMART (60%) NILAI IKPA (40%) NILAI KPPB *bagi K/L tertentu Existing Pengembangan NILAI SMART NILAI IKPA Nilai PPB Sinkronisasi P3DN PNBP DJA Dit. PNBP K/L, DJA DJA DJPb DJPb BKPM DJA & DJPK Kemenperin
42 SKEMA BARU KEBIJAKAN PENGHARGAAN & SANKSI NKA = SMART (50%) + IKPA (50%) K/L yang memperoleh NKA > 90 dan bagi K/L yang memiliki tusi PPB memperoleh nilai Sangat Baik lolos menjadi kandidat K/L yang akan diberi insentif Rekap Passing Grade 3 K/L dengan kinerja pengelolaan PNBP terbaik 3 K/L dengan nilai Sinkronisasi Belanja K/L dan TKD terbaik 3 K/L dengan kinerja Proporsi Penggunaan PDN terbesar Insentif
T – 2 T – 1 T Closing 31 Des NOV DES JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGS SEPT OKT NOV DES KPJM T/ RKA KL T Review Baseline berbasis RKA K/L dan New Inisiatives berbasis RKP (Bappenas dan DJA) SB Pagu Indikatif Pembahasan RKAKL dalam rangka Pagu Anggaran (NK) (termasuk Updating Renja) Nota Keuangan Pembahasan DPR • Renja KL T dihasilkan dari RKAKL T-1 • KPJM T dihasilkan dari RKAKL T-1 + formula dari aplikasi KPJM • RKP T masih menggunakan KRISNA Menggunakan SAKTI Nota Keuangan dihasilkan dari aplikasi RKAKL • Rancangan RKP • Finalisasi Renja-KL • Pembicaraan pendahuluan dengan DPR - Perpres RKP - SB Pagu Anggaran • Finalisasi RKA K/L T & DIPA T • Perpres Rincian • Updating Renja Menghasilkan RKA KL T+1/2/3, KPJM T+1/2/3, RENJA T+1 Pelaksanaan Anggaran, Pengguliran untuk angka dasar RKA K/L dalam bentuk Rancangan Awal Renja Dasar Hukum terkait Reviu baseline dalam penyusunan SBPI • PP90/2010 & PP 17/2017 • SKB Kemenkeu Bappenas Penyusunan RKAKL • PP90/2010 & PP 17/2017 • PMK 208/2019 • PMK 71/2013 Penyusunan RKAKL SBPA Penyesuaian RKA hasil bahas DPR • PP90/2010 & PP 17/2017 • PMK 208/2019 • PMK 91/2020 Penyusunan Renja-KL Penyesuaian RKAKL sesuai hasil pembahasan DPR Monitoring dan Evaluasi Revisi Anggaran, JAN MAR MEI JUL SEP NOV DES Pelaporan dan pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran • PMK 132/2021 • PMK 114/2021 • PMK 190/2012 • PMK 199/2021 • PMK 127/2020 • PMK 71/2013 Monev Kinerja Anggaran KL/BUN • PMK 22/2021 • PMK 204/2021 • PMK 2/2021 Pelaporan dan Pertanggungjawaban PMK 215/PMK.05/2016 PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PMK Eksisting Juksunlah RKA K/L • Penyusunan RKA-K/L • Penelitian dan Reviu RKAK/L • Penelaahan RKA-K/L • Penyesuaian RKA-K/L dan Penetapan DHP RKA-K/L • Tata Cara Penyusunan dan Pengesahan DIPA PMK 208/2019 Klasifikasi Anggaran • Klasifikasi Organisasi • Klasifikasi Fungsi • Klasifikasi Jenis Belanja • Pengajuan BA, Satker, Program dan Fungsi PMK 187/2019 Juksunlah RKA BUN • PA, PPA, dan KPA BUN • Penyusunan IKD BUN • Penyusunan dan Penelaahan RDP BUN • Penetapan Alokasi Anggaran BUN • Pengesahan DIPA BUN PMK 91/2020 Standar Biaya • SBM, SBK, SBML • SSB`dan Indeksasi PMK 71/2013 Kontrak Tahun Jamak • Proses pengajuan KTJ • Persetujuan usulan KTJ • Perpanjangan permohonan KTJ • Laporan Perkembangan/ Pelaksanaan KTJ PMK 60/2018 Revisi Anggaran • Jenis revisi • Kewenangan Revisi Anggaran • Mekanisme Revisi Anggaran o Mekanisme Revisi Anggaran pada DJA o Mekanisme Revisi Anggaran pada DJPb o Mekanisme Revisi Anggaran pada KPA/KPA BUN o Pengusul Revisi Anggaran Berhalangan Tetap/Sementara • Tema Revisi Anggaran • Batas Akhir Penerimaan Usulan dan Penyampaian Pengesahan Revisi Anggaran PMK 199/2021 Monev KL • EKA Reguler • EKA non reguler PMK 22/2021 Monev BUN • EKA BUN Reguler • EKA BUN non regular PMK 204/2021 Penghargaan dan Sanksi Penilaian Kinerja Anggaran, Varibel penilaian, Pemeringkatan, bentuk penghargaan dan sanksi PMK 2/2021 B. PELAKSANAAN ANGGARAN C. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bantuan Sosial Pasal 1 angka 1, Pasal 3, 4, 5 dan 6 terkait Pengalokasian Bansos PMK 254/2015 Bantuan Pemerintah Pasal 1 butir 1,2,3,4, dan 5, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 terkait jenis Banper, penggunaan akun dan petunjuk teknis penyaluran PMK 168/2015 A.PERENCANAAN ANGGARAN Pergeseran BUN • Kewenangan Menkeu selaku BUN mengelola angggaran 999 (BA BUN) • Jenis BA BUN • Tata Cara Penggunaan Anggaran BA 999.08 • Pengalokasian Anggaran BA 999.08 • Penggunaan Alokasi Anggaran BA 999.08 • Usulan Penggunaan Anggaran BA 999.08 dan Reviu APIP K/L • Bagian Keempat Penelaahan Usulan Penggunaan Anggaran BA 999.08 • Persetujuan atau Penolakan Usulan Penggunaan Anggaran BA 999.08 • Tata Cara Pergeseran Anggaran pada BA 999.08 dan Penerbitan DIPA Usul pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L • Usul pergeseran anggaran antar subbagian anggaran pada BA BUN • Usul penerbitan DIPA BUN PMK 127/2020 jo PMK 23/2021 Dekon TP • Penganggaran dan Pelaksanaan • Pelaporan dan Pertanggungjawaban • Pembinaan dan Pengawasan • Penerapan Sanksi Dalam Pelaksanaan PMK 248/2010 Monev PA Belanja K/L Monev terhadap efektivitas PA; efisiensi penggunaan anggaran; dan kepatuhan terhadap regulasi PA PMK 195/2018 PMK tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS PMK tentang Perjadin DN bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap PMK tentang tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN PMK tentang Tata Cara Perjadin LN PMK tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satker Pengelola APBN PMK tentang PA Bansos pada K/L PMK tentang Uang Makan Bagi Pegawai ASN PMK tentang Tata Cara Pembayaran Tukin Pegawai K/L PMK tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ASN PMK tentang Mekanisme PA Belanja Negara Kemhan dan TNI PMK tentang Kartu Kredit Pemerintah. PMK tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan MP PNBP. PMK tentang Mekanisme PA Banper K/L PMK tentang Monev PA Belanja K/L 10 PMK 354 Pasal 14 PMK 134 Pasal 5 PMK 237 Pasal Sistem Akuntansi Sistem Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Pusat PMK 213/2013 jo. PMK 215/206 TOTAL: 29 PMK 725 Pasal