INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
LANDASAN HUKUM • Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. • Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 3
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 4 Latar Belakang Pengaturan Amanat Peraturan Perundang-undangan Kebutuhan Stakeholder Perubahan Tata Kelola dan Klaim Jaminan 1. UU 1/2004 Pasal 21 a. Pembayaran atas beban APBN harus dilakukan setelah barang/jasa diterima. (ayat (1)) b. Pengecualian dari ketentuan tersebut diatur dengan PP. (ayat (6)) 2. PP 45 Tahun 2013 Pasal 68 ayat (2) c. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan pembayaran sebelum barang/jasa diterima dengan menyerahkan jaminan antara lain: pembayaran uang muka, sewa-menyewa, jasa asuransi dan penyelenggaraan beasiswa. d. Tata cara pembayaran dan bentuk jaminan diatur dengan PMK 1. UU 1/2004 Pasal 21 a. Pembayaran atas beban APBN harus dilakukan setelah barang/jasa diterima. (ayat (1)) b. Pengecualian dari ketentuan tersebut diatur dengan PP. (ayat (6)) 2. PP 45 Tahun 2013 Pasal 68 ayat (2) c. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan pembayaran sebelum barang/jasa diterima dengan menyerahkan jaminan antara lain: pembayaran uang muka, sewa-menyewa, jasa asuransi dan penyelenggaraan beasiswa. d. Tata cara pembayaran dan bentuk jaminan diatur dengan PMK 1. Pengaturan pembayaran pembelian jurnal ilmiah, belanja online, dan tambah daya listrik. 2. Bentuk-bentuk jaminan lain selain yang bernilai uang 3. Kontrak sewa lebih dari satu tahun beban anggaran tahun berjalan. 1. Pengaturan pembayaran pembelian jurnal ilmiah, belanja online, dan tambah daya listrik. 2. Bentuk-bentuk jaminan lain selain yang bernilai uang 3. Kontrak sewa lebih dari satu tahun beban anggaran tahun berjalan. 1. Ketentuan persyaratan jaminan untuk menghindari jaminan yang tidak bisa dicairkan 2. Penyelesaian piutang negara jika terjadi gagal klaim jaminan 3. Kewenangan dan tanggung jawab dalam penatausahaan dan pengawasan jaminan 1. Ketentuan persyaratan jaminan untuk menghindari jaminan yang tidak bisa dicairkan 2. Penyelesaian piutang negara jika terjadi gagal klaim jaminan 3. Kewenangan dan tanggung jawab dalam penatausahaan dan pengawasan jaminan PMK
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 1. Amanat Peraturan Perundang-undangan a. Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2004 mengatur bahwa Pembayaran atas beban APBN harus dilakukan setelah barang/jasa diterima, dan pengecualian dari ketentuan tersebut di atur dengan Peraturan Pemerintah b. Pasal 68 PP 45 Tahun 2013 mengatur jenis kegiatan yang dapat dilakukan pembayaran sebelum barang/jasa diterima antara lain : pembayaran uang muka, sewa-menyewa, jasa asuransi dan penyelenggaraan beasiswa setelah menyerahkan jaminan dan mengamatkan agar diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan termasuk bentukbentuk jaminannya 2. Kebutuhan Stakeholder terhadap adanya Peraturan yang memuat pedoman: a. Pengaturan pembayaran mendahului prestasi untuk pembelian jurnal ilmiah dan belanja on-line b. Pengaturan akan bentuk-bentuk jaminan lain selain yang bernilai uang c. Pengaturan sewa sekaligus untuk beberapa tahun kedepan yang lebih menguntungkan 3. Perbaikan pengelolaan jaminan dan penyelesaian klaim jaminan. a. Penegasan ketentuan persyaratan jaminan untuk menghindari jaminan yang tidak bisa dicairkan b. Pengaturan penyelesaian pengembalian uang negara jika terjadi gagal klaim jaminan c. Penegasan kewenangan dan tanggung jawab dalam penatausahaan dan pengawasan jaminan 5 Latar Belakang
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN MATERI PENGATURAN
Pembayaran uang muka • Besaran uang muka sesuai ketentuan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Jaminan berupa bank garansi atau surety bond M A T E R I P E N G A T U R A N Jenis Kegiatan dan Bentuk Jaminan (1) Pembayaran pemeliharaan • Merupakan masa uji coba dan/atau pemeriksaan atas hasil pekerjaan, dimana segala cacat/kerusakan/kekurangan selama masa tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia BJ • Jaminan berupa bank garansi atau surety bond Pembayaran pada akhir Tahun Anggaran. • Pembayaran pekerjaan yang belum ada prestasinya karena pembatasan waktu pengajuan SPM (23 Desember) • Jaminan berupa bank garansi untuk nilai> 50 juta dan SPKPBJ untuk nilai sampai dengan 50 juta rupiah • Mengikuti ketentuan pembayaran pada akhir TA Pembayaran sewa menyewa. • Untuk sewa atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin; dan jaringan/akses untuk operasionalisasi piranti lunak untuk kebutuhan operasional kantor • Jaminan berupa SPKPBJ dari Penyedia B/J untuk nilai> 50 jt dan Komitmen dari Penyedia B/J untuk nilai sewa sampai dengan 50 juta rupiah INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 7
Pembayaran Penyelenggaraan Beasiswa • Meliputi pembayaran beasiswa kepada penyelenggara beasiswa atau pelaksana beasiswa • Jaminan berupa komitmen dari penyelenggara beasiswa atau penerima beasiswa M A T E R I P E N G A T U R A N Pembayaran Jasa Asuransi • Yaitu untuk pembayaran asuransi kepada: Pegawai/non pegawai karena diberi tugas tertentu dan/atau memenuhi kriteria tertentu sesuai Peraturan Per-UU-an Perlindungan atas asset/BMN sesuai PMK 247 /2016 (spt: gedung dan bangunan, jembatan, alat angkutan darat/ apung/udara bermotor, dan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang) Penugasan tertentu dari pemerintah kepada perusahaan asuransi • Jaminan berupa SPKPBJ untuk nilai pembayaran >50 juta dan Komitmen Penyedia untuk pembayaran sampai dengan 50 juta Pembayaran pemasangan/penambahan daya listerik. • Hanya yang dibayarkan langsung kepada PT. PLN • Pembayaran menggunakan jaminan berupa SPKPBJ Pembayaran pengadaan barang/jasa secara on-line • Hanya jika dipersyaratkan oleh Penyedia • Pembayaran dengan uang persediaan menggunakan jaminan berupa komitmen dari Penyedia B/J Pembayaran Pembelian Jurnal Asing • Hanya jika dipersyaratkan oleh Penyedia • Pembayaran dengan uang persediaan menggunakan jaminan berupa komitmen dari Penyedia B/J Jenis Kegiatan dan Bentuk Jaminan (2) INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 8
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Bentuk Jaminan Bentuk Jaminan A. Surat Jaminan/ Surety Bond B. SPKPBJ C. Komitmen Bentuk jaminan tsb di atas dicantumkan dalam Perjanjian/Kontrak/SPK pengadaan barang/jasa berkenaan kecuali jika perikatan berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan, bentuk jaminan tdk perlu dicantumkan BENTUK-BENTUK JAMINAN ATAS PEMBAYARAN SEBELUM BARANG/JASA DITERIMA : 9 Diterbitkan oleh: 1. Bank Umum dan Indonesia Exim Bank 2. Perusahaan Asuransi dan Konsorsium 3. Perusahaan Penjaminan dan konsorsium Dari Penyedia Barang/Jasa Diterbitkan oleh: 1. Penyedia Barang/Jasa atau Penyelenggara Beasiswa, atau 2. Penerima Beasiswa Konsorsium adalah konsorsium perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan dengan perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi dengan perusahaan penjaminan, yang produknya telah tercatat dan telah mendapatkan izin dari OJK. M A T E R I P E N G A T U R A N
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Bentuk Jaminan dengan Jenis Kegiatannya 10 M A T E R I P E N G A T U R A N Surat Jaminan SPKPBJ Komitmen Surety Bond (Per. Asuransi, Penjaminan, dan Konsorsium) Bank Garansi (Bank Umum, LPEI) 1. Pekerjaan pemeliharaan 2. Uang Muka 1. Pekerjaan pemeliharaan 2. Uang Muka 3. Pelaksanaan Kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran 1. Sewa Menyewa > 50juta 2. Jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko > 50juta a. Peg/non peg untuk tugas tertentu sesuai perpu b. Asuransi BMN dlm PMK 247/2017 (spt: gedung dan bangunan, jembatan, alat angkutan darat/ apung/udara bermotor, dan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang) c. Penugasan tertentu kepada Per. Asuransi. 3. Pemasangan atau penambahan daya listrik oleh PLN 1. Sewa Menyewa <= 50juta 2. Jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko <= 50juta 3. Penyelenggaraan beasiswa (non skema bantuan pemerintah) 4. Pengadaan jurnal asing yang dibayar dengan UP 5. Belanja Online dengan UP
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Surat Jaminan SYARAT SYARAT UMUM 1. Menggunakan bahasa Indonesia. 2. Diterbitkan oleh Penjamin yang berkedudukan atau memiliki perwakilan operasional di Indonesia. 3. Masa berlaku surat jaminan sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak. 4. Masa pengajuan klaim oleh penerima surat jaminan sekurang-kurangnya 30 hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku surat jaminan. 5. Masa pembayaran dari penjamin kepada Penerima jaminan paling lambat 14 hari kerja tanpa syarat setelah diterimanya pengajuan klaim dari penerima jaminan 6. Nilai surat jaminan paling kurang sama dengan nilai pembayaran kepada penyedia B/J 7. Dalam pembayaran klaim mengacu kepada pasal 1832 KUH Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 KUH Perdata. 8. Memuat klausula bahwa surat jaminan bersifat Mudah Dicairkan Dan Tidak Bersyarat (Unconditional). SYARAT KHUSUS Surat Jaminan dari Indonesia Exim Bank, Perusahaan Asuransi , Perusahaan Penjaminan, Surat Jaminan dari Konsorsium telah dicatat produknya oleh dan mendapatkan izin dari OJK Pasal 1832 KUH Perdata: Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya Pasal 1831 KUH Perdata: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya 11 M A T E R I P E N G A T U R A N
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Karakteristik Surat Jaminan Tidak Bersyarat Jaminan dicairkan setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan cidera janji/wanprestasi/pemutusan kontrak dari PPK dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak Terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penerima Jaminan (Obligee) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin (Principal) sesuai dengan perjanjian pokok. Mudah dicairkan dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun cukup dengan surat pemutusan kontrak/wanprestasi dari PPK; sengketa antara penyedia barang/jasa dengan Penjamin atau dengan PPK, tidak menunda pembayaran klaim; Jika jaminan diasuransikan kembali oleh penjamin kepada penjamin lain (re-insurance/contra guarantee), pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari penjamin lain tersebut; Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan sedang dilakukan upaya agar pihak Terjamin (Principal) memenuhi kewajibannya dan/atau premi/imbal jasa belum dibayar; keberatan dari penyedia barang/jasa, tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dalam surat jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa Penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Terjamin (Principal) dan Penerima Jaminan (Obligee). 12 Kriteria Jaminan telah memenuhi persyaratan mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan Penerbit Jaminan sebagai lampiran dari Surat Jaminan Pernyataan M A T E R I P E N G A T U R A N
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Jaminan Lain (SPTJM dan Komitmen Penyedia Barang/Jasa) Komitmen PB/J Diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa Harus dicantumkan dalam perjanjian/kontrak Penyedia Barang/Jasa melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemilik Pekerjaan (Pemerintah) akibat tidak terpenuhinya prestasi/output sesuai yang diperjanjikan sebesar uang yang telah diterima oleh Penyedia Barang/Jasa dan belum terpenuhinya prestasi pekerjaan. SPTJM Berupa kesediaan dari Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerima pembayaran untuk memenuhi output sesuai perjanjian/perikatan, dan kesanggupan menyetor kembali uang yang diterimanya apabila prestasi pekerjaan tidak terpenuhi atau cedera janji. Dicantumkan dalam kontrak beserta ketentuan sanksi apabila tidak memenuhi kewajibannya, kecuali jika perikatannya dalam bentuk nota pembelian, kuitansi atau surat pesanan; Penyedia Barang/Jasa melakukan pembayaran ganti rugi sesuai kesepakatan dalam komitmen sekurang-kurangnya sebesar nilai pembayaran yang diterima apabila terjadi wanprestasi atau cedera janji 13 M A T E R I P E N G A T U R A N
Pengujian Jaminan Pembayaran JAMINAN CARA PENGGUNAAN PENGUJIAN Bank Garansi dan/atau Surety Bond 1. Sebagai lampiran SPP dan SPM 2. Dilampiri surat pernyataan bahwa jaminan telah sesuai kriteria dlm PMK 3. Dilampiri surat kuasa klaim dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN (khusus jaminan akhir TA) 1. PP-SPM menguji jaminan dan lampiranya 2. PP-SPM melakukan konfirmasi kepada penerbit jaminan secara tertulis atau melalui website resmi penerbit jaminan 3. Dikembalikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai digunakan SPKPBJ Sebagai lampiran SPP 1. PP-SPM menguji SPKPBJ 2. PP-SPM melakukan konfirmasi kepada Penyedia Barang/Jasa Komitmen Penyedia Barang/Jasa atau Penerima Pembayaran Sebagai lampiran pengajuan tagihan dari Penyedia Barang/Jasa kepada PPK 1. PPK menguji pencantuman komitmen Penyedia dalam kontrak/perikatan 2. PPK mengawasi terpenuhinya komitmen INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 14 M A T E R I P E N G A T U R A N
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 15
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 16
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 17
Penatausahaan dan Klaim Jaminan JAMINAN Jaminan Pembayaran Akhir TA Jaminan Pembayaran Uang Muka Jaminan Pembayaran Pemeliharaan SPKPBJ/SPTJM Komitmen Penyedia Barang/Jasa dan Penerima Pembayaran PENATAUSAHAAN & PENGAWASAN KPPN Satker (pada PPSPM) Satker (pada PPSPM) Satker (pada PPSPM) Satker (pada KPA/PPK) KLAIM JAMINAN KPPN berdasarkan surat kuasa KPA/PPK KPA/PPK KPA/PPK KPA/PPK KPA/PPK PENGATURAN SEBELUMNYA KPPN berdasarkan surat kuasa KPA/PPK KPPN berdasarkan surat kuasa KPA/PPK KPA/PPK Tidak diatur Tidak Diatur INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 18 M A T E R I P E N G A T U R A N
Pengembalian Jaminan INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 19 M A T E R I P E N G A T U R A N Jenis Jaminan Pihak yang Mengembalikan Jaminan kepada Penyedia Barang/Jasa Persyaratan Norma Waktu Jaminan Uang Muka PPSPM melalui KPA/PPK Setelah uang muka telah diperhitungkan lunas dan/atau sisa uang muka telah disetorkan ke kas negara 14 hari kerja Jaminan Pemeliharaan Setelah berita acara tentang penyelesaian pekerjaan (BAPP) pemeliharaan dan/atau bukti penyetoran pengembalian ke kas negara diterima Jaminan Akhir Tahun KPPN melalui KPA/PPK SPKPBJ PPSPM melalui KPA/PPK Setelah bukti penyetoran pengembalian ke kas negara diterima
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN PEMUTUSAN KONTRAK / WANPRESTASI Wanprestasi Sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam perjanjian / kontrak / SPK pengadaan B/J dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan B/J pemerintah Surat Pernyataan Wanprestasi 1. Berdasar pernyataan wanprestasi dan / atau pemutusan kontrak 2. Hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK dan / atau konsultan pengawas 3. Bersifat bruto Surat Penetapan Nilai Pengembalian (SPNP) 21
WANPRESTASI PBJ Setor Klaim Jaminan Penjamin Setor PUPN Selesai Selesai Kelebihan Setor Pengembalian Kepada BPJ Selesai Ya Ya Ya T T T Skema Klaim Jaminan INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 22
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 23 Keterangan: Tindakan yang dilakukan oleh KPA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 24 Keterangan: Tindakan yang dilakukan oleh KPA Tindakan yang dilakukan oleh KPPN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 25 Keterangan: Tindakan yang dilakukan oleh KPA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Klaim Jaminan Uang Muka dan Pemeliharaan APIP PUPN KPA PBJ Penjamin KP. Penjamin KP.DJPB Wanprestasi Kontrak Menjaminkan Klaim (Penagihan 1) Klaim (Penagihan 2) S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 H+7 H+14 Klaim (Penagihan 3) S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 H+90 S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 Tembusan Klaim (Penagihan 1) Tembusan Kla mi (Penagihan 1) Pemberitahuan Gagal Klaim atas Penagihan 3 Tembusan Pemberitahuan Gagal Klaim atas Penagihan 3 Pemberitahuan Gagal Klaim atas Penagihan 3 Pemberitahuan Gagal Klaim atas Penagihan 3 Klaim (Penagihan 4)
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Klaim Jaminan Akhir Tahun APIP PUPN KPA PBJ Penjamin KP. Penjamin KP.DJPB Wanprestasi Kontrak Menjaminkan Klaim (Penagihan 1) Klaim (Penagihan 2) S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 H+7 H+14 Klaim (Penagihan 3) S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 H+90 S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 Tembusan Klaim (Penagihan 1) Tembusan Klaim (Penagihan 1) Pemberitahuan Gagal Klaim atas Penagihan 3 Tembusan Pemberitahuan Gagal Klaim atas Penagihan 3 Pemberitahuan Gagal Klaim atas Penagihan 3 Pemberitahuan Gagal Klaim atas Penagihan 3 Klaim (Penagihan 4) S. Permintaan Pencairan/ Klaim S. Permintaan Pencairan/ Klaim S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Klaim Jaminan SPTJM dan Komitmen APIP PUPN KPA PBJ Wanprestasi Kontrak Klaim (Penagihan 1) S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 H+7 H+14 H+90 S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 Tembusan Klaim (Penagihan 1) Tembusan Klaim (Penagihan 1) Klaim (Penagihan 3) S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 Klaim (Penagihan 2) S. Pemutusan Kontrak SPNP SP3 Tembusan Klaim (Penagihan 3)
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Dokumen SPNP a. Surat Penetapan Nilai Pengembalian b. Merupakan dokumen penagihan c. Dibuat berdasar: • surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak; dan • hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK dan/atau konsultan pengawas. Surat Pernyataan a. Surat diterbitkan oleh Penjamin b. Berisikan ketentuan bahwa surat jaminan telah memenuhi klausula mudah dicairkan dan tidak bersyarat c. Merupakan lampiran dari surat jaminan SP3 a. Surat Perintah Penyetoran b. Dibuat oleh KPA/PPK dan ditujukan kepada PBJ c. Merupakan dokumen penagihan Surat Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan a. Dibuat oleh KPA dan ditujukan kepada Kepala KPPN b. Dibuat setelah terjadinya wanprestasi c. Dibuat berdasarkan surat kuasa klaim dari KPA c. Merupakan dokumen penagihan AKHIR TAHUN 26 M A T E R I P E N G A T U R A N
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Pelimpahan Piutang ke PUPN (1) JENIS JAMINAN TAHAP PENAGIHAN PENGATURAN DALAM RPMK KETENTUAN PELIMPAHAN JAMINAN UANG MUKA JAMINAN PEMELIHARAAN Setelah PBJ menolak menyetor pengembalian dan klaim jaminan gagal (Penagihan Keempat) Diserahkan Ke PUPN melalui KPKNL oleh KPA Hanya untuk bukti perikatan berupa kontrak/perjanjian. Bukan untuk bukti perikatan berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan (< 50juta) JAMINAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN Setelah PBJ menolak menyetor pengembalian dan klaim jaminan gagal (Penagihan Keempat) Diserahkan Ke PUPN melalui KPKNL oleh KPA SPKPBJ Setelah upaya klaim jaminan kepada PBJ gagal (Penagihan Ketiga) Diserahkan Ke PUPN melalui KPKNL oleh KPA Komitmen Setelah upaya klaim jaminan kepada PBJ gagal (Penagihan Ketiga) Diserahkan Ke PUPN melalui KPKNL oleh KPA 27 M A T E R I P E N G A T U R A N
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 28 Pelimpahan Piutang ke PUPN (2) 1. Jenis Jaminan yang dapat dilimpahkan pengurusan piutangnya ke PUPN adalah: a. Surat jaminan/Surety Bond; b. SPTJM; dan c. Komitmen (selain dokumen perikatannya berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan) 2. Pengurusan piutang dapat dilimpahkan ke PUPN setelah dilakukan upaya maksimal: a. Telah dilakukan empat kali penagihan untuk surat jaminan/surety bond b. Telah dilakukan tiga kali penagihan untuk SPTJM dan Komitmen 3. Piutang yang terjadi akibat kelalaian KPA/PPK tidak dapat dilimpahkan pengurusannya ke PUPN. M A T E R I P E N G A T U R A N
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Penjamin Apabila: 1. Wanprestasi, dan/atau 2. menolak klaim jaminan PBJ Apabila: 1. Wanprestasi, dan/atau 2. menolak menyetorkan pengembalian ke kas negara dan/atau jaminan yang diserahkan tidak bisa diklaim Surat jaminan dari penerbit jaminan tidak bisa digunakan untuk jaminan pembayaran oleh KPPN Daftar penerbit jaminan yang wanprestasi diumumkan via website KPPN Dikecualikan dari sanksi, : Apabila kegagalan klaim disebabkan karena kesalahan satker (obligee) Sanksi sesuai peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah Khusus untuk wanprestasi terhadap uang muka maka kepada penyedia tidak dapat diberikan uang muka untuk proses pengadaan barang / jasa yang berikutnya Sanksi 29 M A T E R I P E N G A T U R A N
Pengembalian atas Kelebihan Setoran kepada Negara Pasal 33 1) Dalam hal terdapat kelebihan penyetoran pengembalian kepada negara, penyedia barang/jasa dapat meminta pengembalian kepada KPA . 2) berdasarkan permintaan pengembalian oleh penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA mengajukan permintaan pengembalian atas kelebihan setoran kepada KPPN 3) Penyelesaian atas permintaan pengembalian untuk kelebihan penyetoran yang dibukukan sebagai pengembalian belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran bersangkutan, pembayaran pengembalian dilakukan mengikuti mekanisme pengembalian belanja; atau; b. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran pengembalian dilakukan dengan membebani sisa anggaran lebih (SAL) 4) Penyelesaian atas permintaan pengembalian untuk kelebihan penyetoran yang dibukukan sebagai penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (akun 42395x) sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran pengembalian dibukukan sebagai pengurang penerimaan negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun yang digunakan pada saat penyetorannya; b. untuk permintaan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, pembayaran pengembalian dilakukan dengan membebani sisa anggaran lebih (SAL) INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 30 M A T E R I P E N G A T U R A N
Kelebihan Penyetoran Pengembalian Kepada Negara 2017 2018 2019 Pengembalian Belanja Setor Kas Negara Kas Negara Setor Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (akun 42395x) Pengembalian Kelebihan Penyetoran Mekanisme Belanja Pengembalian Kelebihan Penyetoran Membebani SAL Pengembalian Kelebihan Penyetoran Pengurang Penerimaan Negara (akun 42395x) Pengembalian Kelebihan Penyetoran Membebani SAL INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 31 M A T E R I P E N G A T U R A N
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Mengatur mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN yang dilakukan sebelum barang/jasa diterima, yang dilakukan di dalam negeri, termasuk bentuk dan pengelolaan jaminan Ruang Lingkup 32
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 1. Pada saat PMK mulai berlaku, ketentuan tentang surat Jaminan Uang Muka dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. PMK mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. 3. Khusus ketentuan mengenai bentuk, penerbit, dan penatausahaan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dalam Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan 33
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
TERIMA KASIH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Direktorat Sistem Perbendaharaan,- Subdit Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan Gedung Prijadi Praptoduhardjo III Lantai III Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat 38