SEKRETARIAT : JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 01 SAMARINDA 75122 KALIMANTAN TIMUR Telp. 0541 - 4119370 Web Site : kaltim.orari.or.id Email : [email protected]
ONE WORLD ONE LANGGUAGE AMATEUR RADIO A NATIONAL RESOURCES
AMATIR RADIO PERTAMA KALI HADIR DIDUNIA PADA TAHUN 1894 GUGLIELMO MARCONI BERKEBANGSAAN ITALY - YANG BERHASIL MELAKUKAN EKSPERIMENT DENGAN MENEMUKAN PERANGKAT KOMUNIKASI WIRELESS
KOMUNIKASI MENYAMPAIKAN DAN MENERIMA INFORMASI INFORMASI SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK • Bahan dasar ilmu pengetahuan • Respresentasi keadaan • Bahan pengambilan keputusan INFRASTRUKTUR KEHIDUPAN MANUSIA
TELEKOMUNIKASI MENYAMPAIKAN DAN MENERIMA INFORMASI JARAK JAUH SELURUH KEGIATAN AMATIR RADIO BERKAITAN DENGAN TELEKOMUNIKASI AMATIR RADIO BAGIAN DARI KOMUNITAS TELEKOMUNIKASI
AMATIR RADIO ADALAH SETIAP INDIVIDU YANG MEMPUNYAI BAKAT DAN MINAT (HOBBY) DALAM TEKNIK ELEKTRONIKA RADIO DAN KOMUNIKASI SERTA INGIN MENGEMBANGKAN BAKAT DAN HOBBYNYA TANPA MAKSUD MENCARI KEUNTUNGAN MATERI DAN IA MENDAPAT IZIN DARI PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN AMATIR RADIO
STASIUN RADIO AMATIR ADALAH STASIUN RADIO YANG DI OPERASIKAN UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AMATIR RADIO IZIN AMATIR RADIO ADALAH HAK UNTUK MENDIRIKAN, MEMILIKI DAN MENGOPERASIKAN STASIUN AMATIR RADIO DAN MENGGUNAKAN FREKUENSI RADIO PADA ALOKASI YANG DITENTUKAN UNTUK AMATIR RADIO DI INDONESIA
KEGIATAN AMATIR RADIO ADALAH KEGIATAN LATIH DIRI, SALING BERKOMUNIKASI DAN PENYELIDIKAN TEKNIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH AMATIR RADIO EKSPERIMENT TEKNIK ELEKTRONIKA RADIO & PENGEMBANGANNYA KOMUNIKASI GUNA MENDUKUNG HASIL PERCOBAAN TEKNIK, SERTA MENINGKATKAN PERSATUAN BANGSA & PERSAUDARAAN ANTAR BANGSA DI DUNIA CADANGAN NASIONAL DIBIDANG KOMUNIKASI DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN FREKUENSI SERTA DUKUNGAN KOMUNIKASI DALAM KEADAAN DARURAT DAN BUKAN KEADAAN DARURAT
18 APRIL 1925 Tokoh2 Amatir Radio dari beberapa Negara mengadakan pertemuan di Hotel Lutetia - Paris TUGAS IARU • Koordinasi Antar Organisasi Amatir Radio Bangsa2 • Menyiapkan Usulan Peraturan2 pada ITU • Mewakili Amatir Radio dalam Forum ITU • Memperjuangkan Hak2 Amatir Radio secara Internasional • Mengembangkan Keanggotaan • Menyebarluaskan Informasi tentang Amatir Radio • Mengadakan Publikasi – Konfrensi – Seminar • Menerbitkan Award
AMATIR RADIO BERIKRAR bahwa Amatir Radio adalah Perwira Amatir Radio adalah Setia Amatir Radio adalah Progresif Amatir Radio berjiwa Seimbang Amatir Radio adalah Ramah Tamah Amatir Radio adalah Patriot 18 APRIL 1925 18 APRIL DI TETAPKAN SEBAGAI HARI AMATIR RADIO DUNIA
KODE ETIK AMATIR RADIO Amatir Radio adalah Perwira Secara sadar ia tidak akan menggunakan udara untuk kesenangan pribadi sedemikian rupa sehingga mengurangi kesenangan orang lain Amatir Radio adalah Setia Ia mendapat izin dari Pemerintah karena organisasinya dan ia akan setia dan patuh kepada Negara dan Organisasinya Amatir Radio adalah Progresif Amatir Radio akan selalu menyesuaikan stasiun radionya setingkat dengan ilmu pengetahuan, Ia akan membuatnya dengan baik dan effisien, Ia akan melayaninya dengan cara yang bersih dan teratur
KODE ETIK AMATIR RADIO Amatir Radio berjiwa Seimbang Radio merupakan Hobbynya, Ia tidak akan memperkenankan hobbynya mempengaruhi kewajibannya terhadap rumah tangga, pekerjaan, sekolah atau masyarakat sekitarnya Amatir Radio adalah Ramah Tamah Jika diminta Iakan mengirim berita dengan perlahan dan sabar, kepada yang belum berpengalaman ia memberi nasehat, pertimbangan dan bantuan secara amah tamah, inilah ciri - ciri khas Amatir Radio Amatir Radio adalah Patriot Ia selalu siap sedia dengan pengetahuan dan stasiun radionya untuk mengabdi kepada Negara dan Masyarakat
TAHUN 1967 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA MENYATAKAN BAHWA HASRAT KALANGAN TERTENTU DALAM MASYARAKAT YANG INGIN MENGEMBANGKAN BAKATNYA DIBIDANG RADIO ELEKTRONIKA DEMI KEMAJUAN NUSA DAN BANGSA PERLU PENYALURAN YANG SEWAJARNYA BAHWA RADIO AMATIRISME YANG DISESUAIKAN DENGAN SITUASI DI INDONESIA DAPAT MERUPAKAN WADAH PENYALURAN HASRAT TERSEBUT SETIAP ORANG BERHAK MENJADI AMATIR RADIO DI INDONESIA SETIAP AMATIR RADIO DI INDONESIA HARUS TERGABUNG DALAM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
9 Juli 1968 di Jakarta Amatir Radio Indonesia Berkumpul di Jakarta Dan bersepakat bahwa Amatir Radio Indonesia akan bersatu dalam sebuah panji dan tidak ada panji lain selain panji ORARI serta akan setia dan mempertahankan panji itu LAHIRLAH ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA ORARI YANG BERSIFAT MANDIRI DAN NON POLITIK SERTA MERUPAKAN WADAH TUNGGAL AMATIR RADIO DI INDONESIA
AZAS ORARI berazaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi Kode Etik Amatir Radio. TUJUAN ORARI bertujuan mewujudkan Amatir Radio Indonesia yang berpengetahuan dan trampil dibidang komunikasi radio dan teknik elektronika radio untuk diabdikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara
Keanggotaan dalam ORARI terdiri dari : 1) ANGGOTA BIASA IALAH SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI ANGGOTA 2) ANGGOTA LUAR BIASA IALAH SETIAP WARGA NEGARA ASING YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LUAR BIASA 3) ANGGOTA KEHORMATAN IALAH SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERUSIA MIN 30 TAHUN DAN TELAH MEMBERIKAN KONSTRIBUSI LUAR BIASA BAGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORARI & AMATIR RADIO SERTA BERSEDIA DIUSULKAN MENJADI ANGGOTA KEHORMATAN
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA WARGA NEGARA INDONESIA MEMILIKI SKAR ATAU SERTIFIKAT OPERATOR RADIO DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ATAU IAR DARI NEGARA LAIN YANG MASIH BERLAKU DAN AKAN MENGALIHKANNYA KE INDONESIA MEMENUHI KETENTUAN DAN KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAN ORGANISASI BERSEDIA MENTAATI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA KETENTUAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASI MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN DISETUJUI BIASA ORARI
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA WARGA NEGARA ASING YANG MEMILIKI LICENCE AMATIR RADIO BERASAL DARI DARI NEGARA YANG TELAH MEMILIKI PERJANJIAN TIMBAL BALIK DENGAN INDONESIA (Australia, Argentina, Belgia, Kanada, Cheko, Inggris, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, Belanda, Swedia, Amerika Serikat, Jepang) MEMILIKI IZIN TINGGAL DI INDONESIA SEDIKITNYA 3 BULAN MEMENUHI KETENTUAN DAN KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAN ORGANISASI BERSEDIA MENTAATI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA KETENTUAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASI MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN DISETUJUI LUAR BIASA ORARI
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA WARGA NEGARA INDONESIA BERUSIA MIN. 30 TAHUN TELAH MEMBERIKAN KONSTRIBUSI LUAR BIASA BAGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORARI & AMATIR RADIO BERSEDIA DIUSULKAN MENJADI ANGGOTA KEHORMATAN DAN BERSEDIA MENTAATI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA KETENTUAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASI KEHORMATAN
KEWAJIBAN ANGGOTA a. MENTAATI PERATURAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH YANG BERLAKU BAGI KEGIATAN AMATIR RADIO. b. MENTAATI AD – ART SERTA PERATURAN ORGANISASI c. MEMBAYAR IURAN WAJIB DAN IURAN YANG DITENTUKAN ATAS KEBIJAKSANAAN PENGURUS DAERAH /LOKAL d. MENGHADIRI MUSLOK DAN UNDANGAN RAPAT e. MELAKSANAKAN SEGALA KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM MUNAS, MUSDA DAN MUSLOK f. MEMELIHARA, MEMAJUKAN DAN MENGAMBANGKAN KEGIATAN AMATIR RADIO DI INDONESIA g. MEMELIHARA DAN MENJAGA NAMA BAIK ORGANISASI
HAK - HAK ANGGOTA HAK ANGGOTA BIASA LUAR BIASA KEHORMATAN Berbicara dalam MUSLOK YA YA YA Memilih atau di Pilih sebagai Pengurus YA TIDAK TIDAK Membela diri YA YA YA Mendapat Perlindungan YA YA YA Mendapat KTA dari Ketua Umum ORARI YA YA YA Mendapat Pelayanan Administrasi YA YA YA
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN • Mengundurkan diri • Bukan Warga Negara Indonesia lagi • Anggota luar biasa tidak berdomisili di Indonesia lagi • Tidak membayar Iuran atau IAR telah Kadaluarsa • Di berhentikan • Meninggal Dunia • Terkena sanksi pidana penjara 3 (tiga) bulan • Tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota ANGGOTA BIASA & LUAR BIASA AKAN KEHILANGAN KEANGGOTAAN APABILA :
REGION 3 LAW & REGULATION ORGANIZATION LINK NOTE: MEMBER DEPT. KOMINFO ORARI LOKAL ORARI PUSAT ORARI DAERAH MEMBER MEMBER
STRUKTUR ORGANISASI ORARI PUSAT Merupakan induk Organisasi Pusat Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Amatir Radio di seluruh Indonesia serta koordinasi dengan Amatir Radio Manca Negara ORARI Pusat Berkedudukan di Ibukota Negara ORARI DAERAH Merupakan Pelaksana Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Amatir Radio di tingkat Propinsi. ORARI Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi ORARI LOKAL Merupakan Pelaksana Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Amatir Radio di tingkat Kabupaten/Kota. ORARI Lokal berkedudukan di Kabupaten/Kota
Musyawarah Lokal sesuai Anggaran Dasar ORARI Pasal 19 ayat 3 : Perlu Diketahui oleh Anggota ORARI : Rapat Kerja Lokal sesuai Anggaran Dasar ORARI Pasal 22 ayat 3 dan Pasal 23 ayat 3 : a. Muslok merupakan forum tertinggi di tingkat Lokal yang bersidang satu kali dalam tiga tahun. b. Muslok meminta pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal yang dibantu oleh Pengurus ORARI Lokal lainnya. c. Muslok meminta laporan DPP ORARI Lokal. d. Muslok menetapkan Kebijaksanaan ORARI Lokal berdasarkan Rencana Kerja dan Program Kerja ORARI Daerah. e. Muslok memilih dan mengangkat DPP ORARI Lokal. f. Muslok memilih dan mengangkat Ketua ORARI Lokal. Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh : a. DPP dan Pengurus ORARI Lokal b. Anggota ORARI Lokal. Rakerlok mempunyai tugas dan wewenang : a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal. b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru, serta menyusun rencana strategie dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Lokal dengan Anggota ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas, Musda dan Muslok.
Musyawarah Lokal sesuai Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 20 : Muslok diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh : a. Utusan sah Pengurus ORARI Daerah. b. DPP dan Pengurus ORARI Lokal. c. Anggota ORARI Lokal yang bersangkutan. d. Peninjau danUndangan. Tugas pokok Muslok: a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. b. Menilai Laporan DPP ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. c. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi berdasarkan Program Kerja ORARI Daerah untuk masa bakti Pengurus ORARI Lokal. d. Muslok ORARI dapat mengangkat team verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi. e. Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua ORARI Lokal. f. Merumuskan bahan-bahan untuk Musda. Muslok dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 1/2 + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota ORARILokal. Setiap anggota mempunyai satu hak suara dalam Muslok. Apabila Muslok tidak mencapai quorum maka Pengurus ORARI Daerah mempunyai wewenang dan dapat mengambil langkah-langkah seperlunya dalam rangka menjaga keutuhan Organisasi. Muslok Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 1/2 + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Daerah, serta disetujui oleh 1/2 + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota ORARI Lokal yang hadir pada Muslok Luar Biasa.
Pembentukan Organisasi di tingkat Lokal sesuai Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 8 ayat 1 dan 2 : Pembekuan Organisasi di tingkat Lokal sesuai Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 9 ayat 1 : Pembentukan ORARI Lokal maupun ORARI Daerah didasarkan pada pertimbangan kemampuan organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan, jumlah anggota serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya organisasi. Pembentukan ORARI Lokal : a. Organisasi Lokal dapat dibentuk pada setiap kabupaten/kota. b. Nama organisasi Lokal adalah ORARI Lokal dengan nama sesuai dengan nama kabupaten/kota. c. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI. Ketua ORARI Daerah mempunyai wewenang membekukan ORARI Lokal dengan ketentuan : a. Apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan aktifitas organisasi seperti Muslok, Rapat Kerja ORARI Lokal, Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi organisasi tingkat atasnya, atau apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Daerah selama 5 (lima) kali berturut-turut dengan tanpa alasan. b. Keputusan Pembekuan ORARI Lokal dapat diberikan setelah Pengurus ORARI Daerah memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan. c. Keputusan Pembekuan ORARI Lokal harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan asset ORARI Lokal yang di bekukan.
Jabatan Rangkap sesuai Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 12 : Pengukuhan Kepengurusan sesuai Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 11 ayat 2 dan 3 : Pembentukan Kepengurusan di tingkat Lokal sesuai Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 10 ayat 3 : Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua ORARI Lokal dipilih dan diangkat oleh Muslok, sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Lokal, diangkat dengan hak prerogatif Ketua yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Muslok, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Lokal yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Lokal yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Muslok serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Lokal ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun Kepengurusan ORARI Daerah hasil Musda dikukuhkan oleh Ketua Umum ORARI sedangkan Kepengurusan ORARI Lokal hasil Muslok dikukuhkan oleh Ketua ORARI Daerah. Pengukuhan kepengurusan ORARI Daerah /Lokal dituangkan dalam surat keputusan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah dan dilakukan dalam suatu acara yang dimaksudkan untuk itu. Jabatan rangkap internal Kepengurusan organisasi tidak diperkenankan. Jabatan rangkap dengan organisasi lain yang menangani komunikasi khusus perseorangan tidak diperkenankan.
DALAM BENTUK APAPUN KEGIATAN AMATIR RADIO PASTI AKAN BERKAITAN DENGAN PEMANCAR RADIO
PEMANCAR RADIO ADALAH PERALATAN YANG MEMPUNYAI NILAI KHUSUS DAN STRAGIS KHUSUS MAMPU MENIMBULKAN BENCANA BAGI PENGGUNANYA, LINGKUNGAN, BAHKAN BANGSA & NEGARA
PEMANCAR RADIO ADALAH PERALATAN YANG MEMPUNYAI NILAI KHUSUS DAN STRAGIS KHUSUS MAMPU MENIMBULKAN BENCANA BAGI PENGGUNANYA, LINGKUNGAN, BAHKAN BANGSA & NEGARA STRATEGIS DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA MENUNJANG KEHIDUPAN, KESEJAHTERAAN, PEMBANGUNAN PENANGGULANGAN BENCANA
KETENTUAN TEKNIS MAUPUN OPERASIONAL PENGGUNAAN PEMANCAR RADIO DIATUR SECARA TERPADU DI TINGKAT INTERNASIONAL SIAPAPUN PENGGUNA PEMANCAR RADIO MUTLAK HARUS TUNDUK PADA KETENTUAN TERSEBUT SECARA UTUH DAN KONSEKUEN
UNDANG – UNDANG 36 TAHUN 1999 TELEKOMUNIKASI PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PERATURAN PEMERINTAH 53 TAHUN 2000 PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI KEP. MENTERI PERHUBUNGAN KM 3 TAHUN 2001 PERSYARATAN TEKNIS ALAT & PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PER MEN KOMINFO No. 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 PENYELENGGARAAN AMATIR RADIO PER MEN KOMINFO NO. 17 TAHUN 2018 KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI ANTAR PENDUDUK
Peraturan Menteri Kominfo RI No. 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio : Pasal 3 (1) Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, selain digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika, dapat juga digunakan untuk: a. penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara; b. latih diri dalam kegiatan Amatir Radio; c. saling komunikasi antar Stasiun Radio Amatir; d. pengembangan teknik radio; e. dukungan komunikasi; dan f. kegiatan non komersial lainnya. (2) Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Pasal 4 1. Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk: a. keperluan komersial; b. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan/atau stasiun lain yang bukan Stasiun Radio Amatir; c. memancarkan dan/atau menerima siaran radio dan/atau televisi, nyanyian, musik; d. memancarkan dan/atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi; e. memancarkan dan/atau menerima berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar; f. memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial dan/atau memperoleh imbalan jasa; g. memancarkan dan/atau menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; h. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan; i. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum. j. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan. 2.Stasiun Radio Amatir atau Perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau badan - badan lainnya.
Pasal 5 Dalam menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Amatir Radio harus menggunakan Bahasa lndonesia dan/atau Bahasa lnggris sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi Amatir Radio baik nasional maupun internasional. Pasal 6 Dalam melakukan komunikasi antar Stasiun Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, Amatir Radio dapat berkomunikasi dengan Amatir Radio lain yang berasal dalam negeri dan/atau luar negeri. Pasal 7 1. Setiap Stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (Call Sign) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek. 2. Pemancaran Tanda Panggilan (Call Sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali. Pasal 8 1. Setiap Amatir Radio wajib memasang papan/stiker Tanda Panggilan (Call Sign) pemilik IAR di lokasi Stasiun Radio Amatir, baik stasiun tetap maupun stasiun bergerak. 2. Bentuk dan ukuran papan/stiker Tanda Panggilan (Call Sign) pemilik IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9 1. Stasiun Radio Amatir dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan ketentuan: a. mendapatkan izin dari pemilik Stasiun Radio Amatir; b. digunakan sesuai tingkatan IAR yang dimiliki; c. menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign) milik Amatir Radio yang menggunakan, dan menyebutkan portable pada Tanda Panggilan (Call Sign), milik Amatir Radio yang Stasiun Radio Amatir-nya digunakan. d. dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c, untuk keperluan IAR Khusus tetap menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign) IAR Khusus sesuai tingkatan IAR Khusus yang dimiliki. 2. Selain dapat digunakan oleh Amatir Radio lain, Stasiun Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh bukan Amatir Radio, yaitu: a. anggota Pramuka; dan b. Pelajar/Mahasiswa; 3. Penggunaan Stasiun Radio Amatir oleh bukan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan: a. memiliki IAR Khusus; b. menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign); dan c. didampingi oleh anggota ORARI.
Pasal 26 1. Permohonan kenaikan tingkat IAR diajukan melalui website Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dengan dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu: a. photo terbaru; dan b. rekomendasi dari ORARI. 2. Permohonan kenaikan tingkat IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Amatir Radio yang IAR nya masih berlaku dan terdaftar dalam database pemegang IAR. Pasal 43 1. Daya pancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan daya efektif yang dicatumkan ke antena. 2. Stasiun Radio Amatir dapat memancarkan Daya pancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai paling besar: a. Tingkat Siaga: 1. maksimum 100 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz,; 2. Maksimum 75 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.
b. Tingkat Penggalang: 1. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz; 2. maksimum 200 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz. c. Tingkat Penegak: 1. maksimum 1000 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz; 2. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz. 3. Dalam hal penggunaan untuk keperluan khusus yaitu untuk kegiatan Dx-pedition sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, kontes internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, IOTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dan Earth Moon Earth (EME) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dapat menggunakan daya pancar paling tinggi 2000 Watt. 4. Dikecualikan dari ketentuan pada Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), daya pancar pada pita frekuensi 5 351,5 kHz sampai dengan 5 366,5 kHz maksimum sebesar 15 Watt. Pasal 53 Setiap Amatir Radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah IAR diterbitkan.
TOTAL KELEBARAN FREKUENSI YANG DIALOKASIKAN UNTUK KEGIATAN AMATIR RADIO MF > 0,2 HF > 3,15 VHF > 8 UHF > 218 SHF > 1.150 EHF > 21.700 ( 23.079.350.000 Hz )
STATUS AMATIR RADIO PADA FREKUENSI BERSAMA (SHARING FREQUENCY) PRIMER Amatir Radio sebagai Pengguna Utama pada Frekuensi bersama (Sharing frequency) SECONDARY Amatir Radio dapat menggunakan Frekuensi bersama (Sharing frequency) dengan ketentuan : a. Tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap stasiun radio dinas lain yang berstatus Primer b. Tidak mendapatkan proteksi bila mendapat gangguan dari stasiun radio dinas lain yang berstatus Primer
CW 3.500 3.600 3.700 3.800 3.900 CW DX AM SSB DX SSB SSB EMG NET 3.500 - 3.900 MHz CW 3.500 - 3.510 MHz CW DX Window Note F 3.550 - 3.560 MHz AM 3.565 - 3.775 MHz SSB 3.600 MHz Center of Activity for Emergency Note E 3.775 - 3.800 MHz SSB DX Window Note F 3.800 - 3.900 MHz SSB 3.830 MHz SSB ORARI Net Note D Band ini untuk tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak 80 METER – S.PRIMER
CW 7.000 7.050 7.100 7.150 7.200 DATA SSB EMG CW NET 7.000 - 7.200 MHz CW 7.025 - 7.040 MHz DATA 7.025 MHz CW ORARI NET Note D 7.040 - 7.200 MHz SSB 7.055 MHz SSB ORARI Net Note D 7.110 MHz Center of Activity for Emergency Note E Band ini untuk tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak 40 METER – S.PRIMER SSB NET
CW 14.000 14.100 14.200 14.300 41.350 SSB 20 METER - PRIMER DATA BEACON PENGGALANG SSTV EMG 14.000 - 14.350 MHz CW 14.070 - 14.099 MHz Data 14.100 MHz International Beacon Frequency Note C 14.101 - 14.112 MHz Data 14.112 - 14.350 MHz SSB 14.239 - 14.235 MHz SSTV 14.300 MHz Center of Activity for Emergency Note E Band ini untuk tingkat Penggalang dan Penegak Khusus tingkat Penggalang hanya dibenarkan menggunakan segmen 14.000 – 14.150 DATA
CW 21.00 21.10 21.20 21.30 21.40 SSB 15 METER - PRIMER DA TA BEACON SIAGA NET EMG 21.000 - 21.450 MHz CW 21.070 - 21.125 MHz Data 21.126 - 21.149 MHz SSB 21.150 MHz International Beacon Frequency Note C 21.151 - 21.450 MHz SSB 21.300 MHz SSB ORARI Net 21.360 MHz Center of Activity for Emergency Note E Band ini untuk tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak Khusus tingkat Siaga hanya dibenarkan menggunakan segmen 21.000 – 21.200 MHz dengan Mode CW dan NB Data
CW 24.890 24.940 24.990 DATA 12 METER - PRIMER SSB BEACON 24.890 - 24.990 MHz CW 24.920 - 24.929 MH z Data 24.930 MHz International Beacon Frequency Note C 24.931 - 24.990 MHz SSB Band ini untuk tingkat Penegak
CW 50 51 52 53 54 FM / DATA 6 METER - PRIMER SSB DA TA BEACON REP IN FM SIMP REP OUT 50.000 - 54.000 MHz CW 50.000 - 50.100 MHz Beacons Note C 50.100 - 50.500 MHz SSB / Data 50.500 - 52.525 MHz FM / Data Note J 52.550 - 53.000 MHz FM Repeater Input Note Q,J 53.025 - 53.525 MHz FM Simplex Note J 53.550 - 54.000 MHz FM Repeater Output Note Q,J Band ini untuk tingkat Penggalang dan Penegak
144.000 - 148.000 MHz CW 144.000 - 144.100 MHz EME 144.100 - 144.200 MHz DATA 144.200 - 144.280 MHz EXPERIMENT 144.280 - 144.370 MHz SSB 144.390 MHz APRS 144.410 - 144.980 MHz FM Simplex Note J 145.000 MHz National Call Freq Note L 145.020 - 145.780 MHz FM Simplex 145.800 - 146.000 MHz SATELLITE 146.020 - 146.380 MHz Repeater Input Note Q,J 146.400 - 146.600 MHz Auxillary Repeater Link 146.620 - 146.980 MHz Repeater Output Note Q CW 144 145 146 147 148 2 METER - PRIMER REP IN E SAT M E D FM A T A E X P R S S B A P R S C A L L FM SIMP R E P L I N K REP OUT EMG FM SIMP FM SIMP VoIP GW 147.000 MHz Center of Activity for Emergency 147.020 - 147.580 MHz FM Simplex 147.600 - 148.000 MHz FM Simplex VoIP Gateway Tingkat Pemula TIDAK dibenarkan mengGunakan segmen 145.800 – 146.000 MHz
CW 430 432 434 436 438 7 METER - SCUNDER BEACON REP IN ALL SATELLITE MODE E M E ALL MODE F M G W ALL MODE REP OUT 430.000 - 438.000 MHz CW 430.000 - 430.980 MHz Repeater Input Note Q 431.000 - 431.980 MHz All Modes Note N 432.000 - 432.100 MHz EME 432.120 - 432.980 MHz All Modes Note N 433.000 - 433.370 MHz FM VoIP Gateway Note M,J 433.390 MHz APRS 433.410 - 433.980 MHz All Modes Note N 434.000 - 434.980 MHz Repeater Output Note Q,J 435.000 - 438.000 MHz Satellite Note B Band ini untuk semua tingkatan Bagi tingkat Pemula tidak di benarkan menggunakan segmen 435.000 s/d 438.000 MHz