Buku Elektronik Panduan LPJ Bendahara

KPPN BANDUNG II SEKSI VERA

BUKU PANDUAN

LPJ BENDAHARA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

– @kppnbandung2

Daftar Isi

1

Mengenal Bendahara Secara Lebih
Dekat

2

Tugas dan Wewenang Bendahara
Pengeluaran dan Penerimaan

5

Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara

6

Dasar Hukum Terkait LPJ
Bendahara

7

Ketentuan Penyusunan dan
Penyampaian LPJ Bendahara

9

Proses Verifikasi LPJ
Bendahara

10

Penyampaian LPJ Bendahara

Mengenal Bendahara Secara
Lebih Dekat

Sebelum membahas terkait Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ, sebelumnya kita harus
mengetahui siapa itu bendahara. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas
untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan
uang atau surat berharga atu barang-barang negara/daerah.

BUN dan BUD Bendahara Penerimaan

BUN (Bendahara Umum Negara) dan BUD Bendahara Penerimaan adalah orang yang
(Bendahara Umum Daerah) adalah pejabat
yang sama- sama diberi tugas untuk ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
melaksanakan fungsi bendahara umum.
Perbedaannya terletak pada lingkup yang menyetorkan, menatausahakan, dan
dikelola. BUN melaksanakan fungsi
bendahara umum negara, sedangkan BUD mempertanggungjawabkan uang
melakasanakan fungsi bendahara umum
daerah. pendapatan negara/ daerah dalam rangka

pelaksanaan APBN/ APBD pada kantor/

satuan kerja kementerian negara/ lembaga/

pemerintah daerah.

Bendahara Pengeluaran
dan BPP

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan belanja negara/ daerah dalam

rangka pelaksanaan APBN/APBD pada

kantor/ satuan kerja kementerian negara/

lembaga/ pemerintah daerah.

Sedangkan BPP atau Bendahara

Pengeluaran Pembantu adalah orang yang

ditunjuk untuk membantu Bendahara

Pengeluaran untuk melaksanakan

pembayaran kepada yang berhak guna

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

1

TUGAS DAN WEWENANG
BENDAHARA PENERIMAAN

Menerima dan menyimpan uang
pendapatan negara,

Menyetorkan uang pendapatan

negara ke rekening kas negara

secara periodik sesuai

ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Menatausahakan transaksi uang

pendapatan negara di

lingkungan K/L/Satker,

Menyelenggarakan pembukuan
transaksi uang pendapatan
negara,

Mengelola rekening tempat
penyimpanan uang pendapatan
negara,

Menyampaikan laporan

pertanggungjawaban bendahara

kepada BPK dan Kuasa BUN.

2

TUGAS DAN WEWENANG
BENDAHARA PENGELUARAN

Menerima dan menyimpan uang
persediaan,

Melakukan pengujian tagihan
yang akan dibayarkan melalui
uang persediaan,

Melakukan pembayaran yang

dananya berasal dari uang

persediaan berdasarkan

perintah KPA,

Menolak perintah pembayaran

apabila tagihan tidak

memenuhi persyaratanuntuk

dibayarkan,

Melakukan pemotongan/

pemungutan dari pembayaran

yang dilakukannya atas

kewajiban kepada negara,

Menyetorkan pemotongan/

pemungutan kewajiban kepada

Negara ke Rekening Kas Umum

Negara,

3

TUGAS DAN WEWENANG
BENDAHARA PENGELUARAN

Menyelenggarakan pembukuan
transaksi uang persediaan,

Mengelola rekening tempat
penyimpanan uang persediaan,

Menyampaikan laporan

pertanggungjawaban bendahara

kepada Badan Pemeriksa

Keuangan dan Kuasa BUN.

4

Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara

Dalam penyelenggaraan Sesuai dengan PMK Nomor

keuangan negara selain sebagai 230/PMK.05/2016 tentang

entitas yang melakukan Perubahan Atas Peraturan

akuntansi, tiap kementerian Menteri Keuangan Nomor

negara/ lembaga juga wajib 162/PMK. 05/2013 Tentang

untuk menyampaiakan laporan Kedudukan dan Tanggung

pertanggungjawaban yang Jawab Bendahara pada Satuan

berupa laporan keuangan. Kerja Pengelola Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Salah satu bentuk dari laporan Negara, yang dimaksud dengan

keuangan yang disusun oleh Laporan Pertanggungjawaban

kementerian negara/ lembaga Bendahara yang selanjutnya

adalah laporan disingkat LPJ adalah laporan

pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Bendahara

Bendahara, baik bendahara atas uang yang dikelolanya

penerimaan maupun bendahara sebagai pertanggungjawaban

pengeluaran. pengelolaan uang.

5

Dasar Hukum

Terkait LPJ Bendahara

Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan No. PER 03/PB/2014

Tentang

Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan
Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara.

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 230/PMK.05/2016

Tentang

tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.
05/2013 Tentang Kedudukan dan
Tanggung Jawab Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Link Download Peraturan

Silahkan klik link berikut

https://bit.ly/PeraturanTerkaitLPJBendahara

6

Ketentuan

Penyusunan dan Penyampaian
LPJ Bendahara

Hal yang perlu dilakukan oleh satuan kerja sebelum menyampaikan LPJ
Bendahara ke KPPN adalah mengisi BKU atau Buku Kas Umum yang dilakukan
oleh Bendahara Satuan Kerja sesuai format dan ketentuan yang tertera dalam
Per 03/PB/2014 beserta lampirannya.

Kemudian rangkuman dari BKU tersebut lalu diisikan dalam format LPJ yang
dilakukan melalui Aplikasi SAS. Selanjutnya satker wajib menyampaikan ADK
LPJ Bendahara melalui aplikasi SPRINT (https://sprint.kemenkeu.go.id).

Ketentuan Penyusunan LPJ Bendahara

Sesuai dengan PMK 162/PMK.05/2013, berikut adalah
ketentuan terkait penyusunan LPJ Bendahara :
1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib
menyusun LPJ setiap bulan atas uang/surat berharga yang
dikelolanya.

2) LPJdisusun berdasarkan pembukuan Bendahara yang telah
direkonsiliasi dengan UAKPA.

3) LPJ paling sedikit menyajikan informasi sebagai berikut:
a. keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal,
penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari
Buku-Buku Pembantu;
b. keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di
brankas dan saldo di rekening bank/pos;
c. hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan
UAKPA; dan
d. penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

4) LPJ Bendahara Penerimaan ditandatangani oleh Bendahara
Penerimaan dan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan Negara.

5) LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran dan KPA atau PPK atas nama KPA.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format LPJ Bendahara
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

7

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LPJ

Ketentuan
Penyampaian
LPJ Bendahara

Dasar Hukum : PMK 162/PMK.05/2013

Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada satker wajib
menyampaikan LPJ kepada:

a. KPPN selaku Kuasa BUN, yang
ditunjuk dalam DIPA satker yang berada
di bawah pengelolaannya;
b. Menteri/pimpinan lembaga masing-
masing; dan
c. Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketentuan Daftar Saldo Rekening yang dilampirkan
dalam LPJ Bendahara Penerimaan
Penyampaian LPJ harus dilampiri menyajikan data Rekening Penerimaan dan
dengan: Rekening Lainnya yang dikelola oleh
a. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Bendahara Penerimaan.
Rekonsiliasi; Daftar Saldo Rekening yang dilampirkan
b. Salinan rekening koran yang dalam LPJ Bendahara Pengeluaran
menunjukkan saldo rekening untuk menyajikan data Rekening Pengeluaran
bulan berkenaan; dan Rekening Lainnya yang dikelola oleh
c. Daftar Saldo Rekening; dan Bendahara Pengeluaran serta rekening
d. Daftar Hasil Konfirmasi Surat yang dikelola oleh BPP.
Setoran Penerimaan Negara.
8

Proses Verifikasi LPJ
Bendahara

Veriikasi LPJ dilakukan oleh KPPN selaku Kuasa BUN atas LPJ yang diterima dari
Bendahara Penerimaan dan juga Bendahara Pengeluaran. Berikut adalah tahapan proses
kegiatan verifikasi LPJ:

01. Saldo UP Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi LPJ
Bendahara dinyatakan belum benar, maka
Pihak KPPN membandingkan saldo UP yang KPPN menolak LPJ tersebut dan harus
tertuang dalam LPJ dengan data pengawasan segera diperbaiki oleh Bendaharauntuk
UP yang ada di KPPN. kemudian dikirim kembali kepada KPPN.

02. Saldo Awal dan Akhir

Membandingkan saldo awal yang tertuang Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi LPJ
dalam LPJ dengan saldo akhir yang tertuang Bendahara dinyatakan benar, KPPN
dalam LPJ bulan sebelumnya. melakukan rekapitulasi LPJ dimaksud
menjadi Daftar LPJ Bendahara. Kemudian
03. Saldo Kas Bank KPPN melakukan monitoring atas
penyampaian LPJ Bendahara baik atas LPJ
Membandingkan saldo Kas di Bank yang Bendahara yang sejak awal belum
tercantum dalam LPJ dengan salinan rekening disampaikan maupun atas perbaikan LPJ
koran Bendahara. Bendahara yang ditolak oleh KPPN.

04. Perhitungan

Menguji kebenaran perhitungan (penambahan
dan/atau pengurangan) pada LPJ.

05. Pajak Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai

Meneliti kepatuhan Bendahara dalam pelaksanaan verifikasi dan pelaksanaan
penyetoran pajak. monitoring diatur dengan Peraturan

06. PNBP Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Meneliti kepatuhan Bendahara dalam
penyetoran PNBP.

9

Penyampaian LPJ
Bendahara

Setelah bendahara menyusun LPJ maka satuan kerja wajib
menyampaikan LPJ beserta hardcopy nya ke KPPN dengan ketentuan
sebagai berikut :

NOTES Batas Tanggal

01 Penyampaian LPJ Bendahara dilaksanakan paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari
libur, penyampaian LPJ Bendahara dilaksanakan
pada hari kerja sebelumnya.

NOTES Peringatan
Dalam hal penyampaian LPJ Bendahara
02 melampaui batas waktu, yang telah ditentukan
maka KPPN akan memberikan peringatan kepada
satker yang bersangkutan dengan batas waktu 5
hari sejak dikeluarkan Surat Teguran
Penyampaian LPJ.

NOTES Sanksi

03 Dalam hal penyampaian LPJ Bendahara melampaui
batas waktu, KPPN mengenakan sanksi berupa
penundaan Penerbitan SP2D atas :
SPM-UP/ SPM-TU/ SPM-GUP/ dan SPM-LS
Sanksi terseebut tidak membebaskan Bendahara
dari kewajiban untuk menyampaikan LPJ.

Terkait Tata Cara Penyampaian LPJ Bendahara, klik link beikut :
https://youtu.be/JCgjNqAZjts

10

Daftar Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung
Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. 05/2013 Tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
03/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara

KPPN Bandung II

Please Kindly Reach Us on :

08112270150
KPPN BANDUNG II
@kppnbandung2
KPPN BANDUNG II
@kppnbandung2
@kppnbandung2

Jl. PH.H. Mustofa, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung,
Jawa Barat

e-mail : [email protected]