E-MODUL TUGAS UTS PKN

BAB VI
HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia

✓ Konsepsi HAM

I. Pengertian HAM
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar (asasi) yang dimiliki manusia
sejak ia lahir, yang memang sudah diberikat (kodrat) kepada Tuhan kepada
manusia yang harus saling dihormati dan dilindungi satu sama lain. Pada
dasarnya manusia adalah makhluk bebas.
Menurut para ahli :

a. G.J Wolhos
HAM merupakan sejumlah hak yang sudah melekat serta mengakar dalam diri
setiap manusia di dunia dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan karena
menghilangkan HAM orang lain sama dengan menghilangkan derajat
kemanusiaan.

b. Thomas Jefferson
HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh
Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi
manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaaan hak
asasi manusia.

c. UU No. 39 Tahun 1999
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri Indonesia sebagai
makhluk ciptaan Tuhan YME. Dimana hak tersebut merupakan anugrah yang
wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat, serta
martabat setiap manusia.

47

d. Leah Kevin

HAM memiliki 2 makna dasar. Pertama adalah hak-hak hakiki dan tak
terpisahkan menjadi hak seorang hanya karena ia merupakan manusia. Hak-hak
itu merupakan hak-hak moral yang berasal dari keberadaannya sebagai manusia
dari setiap umat manusia. Makna kedua dari hak-hak asasi manusia ialah hak-
hak hukum, baik secara internasional atau nasional.

II. Ciri-ciri Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki ciri ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak
yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :

a. Tidak dapat dicabut, artinya Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan
atau diserahkan.

b. Tidak dapat dibagi, artinya setiap orang berhak mendapatkan semua hak,
baik hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.

c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia
yang sudah ada sejak lahir.

d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa
memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.
Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang
mendasar.

III. Macam-macam Hak Asasi Manusia

a. Hak asasi Pribadi

Adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan
memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif dalam setiap
organisasi atau perkumpulan dsb.

b. Hak asasi Ekonomi

Adalah hak untuk memiliki, membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

c. Hak asasi Politik

Adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maksudnya hak untuk
dipilih.

48

d. Hak asasi Hukum
Adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan.

e. Hak asasi Sosial dan Budaya
Adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih
pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sbg.

f. Hak asasi Peradilan
Adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.
Misalnya dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan.

✓ Perkembangan HAM
Latar belakang sejarah hak asasi manusia, pada hakikatnya muncul karena
inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan
sewenang - wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan
kezaliman tirani. Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan
secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan Hak Asasi Manusia Pada
Masa Sejarah

1. Perjuangan nabi Musa dalam membebaskan umat yahudi dari perbudakan
(tahun 6000 sebelum masehi).

2. Hukum Hummurabi di babylonia yang memberi jaminan keadilan bagi
warga negara (tahun 2000 sebelum masehi).

3. Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), dan aristoteles (384-322
SM) sebagai filosof yunani sebagai peletak dasar diakuinya hak asasi
manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak
berdasar keadilan, cita - cita dan kebijaksanaan.

4. Perjuangan nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita
dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy (tahun 600 Masehi).

49

✓ Achievement Right

1. Piagam Magna Charta di Inggris (15 Juni 1215)
Piagam tersebut merupakan wujud kemenangan rakyat yang diwakili oleh kaum
bangsawan yang duduk di parlemen. Dalam piagam tersebut secara tegas
dinyatakan tentang hak-hak rakyat dalam pemerintahan. Sebelum lahirnya
piagam ini, Raja John Lockland Inggris menjalankan pemerintahan secara
sewenang-wenang atau absolut tanpa batas, sehingga menimbulkan penderitaan
bagi rakyat Inggris. Lalu dipaksa menandatangani piagam Magna Charta oleh
paus dan para baron atau tuan tanah.

2. Piagam Pelition of Rights di Inggris (Tahun 1628)
Pada dasarnya piagam ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak
rakyat, beserta jaminanya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja
di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak
sebagai berikut :

a. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
b. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
c. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

3. Piagam Declaration of Independence of America di Amerika (4 Juli
1776)

Piagam tersebut merupakan hasil peristiwa Revolusi Amerika yang menuntut
kebebasan rakyat Amerika dari belenggu penjajahan Inggris. Revolusi Amerika
tersebut mengantarkan rakyat Amerika memperoleh kemerdekaannya.

4. Piagam Declaration de Droit de L’Homme et du citoyen di Prancis (14
Juli 1789)

5. Piagam The Four Freedom di Amerika (Tahun 1945)
6. Piagam The Universal Declaration of Human Rights di Prancis (10

Desember 1948)

50

B. Hak dan kewajiban Perbedaan hak asasi manusia di negara lain
Indonesia

✓ Pandangan Bangsa Indonesia tentang HAM
Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai
filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam
Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan
makhluk sosial.
HAM adalah sebuah hak yang melekat kuat dalam setiap diri manusia.
Keberadaannya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia. Oleh karena itu, setiap negara dan organisasi lainnya memiliki
kewajiban yang sama untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap
penegakan hak asasi manusia.
Menurut Para Ahli :

1. Mariam Budiardjo
HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan
dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup
masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama,
golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal.

2. Koentjoro Poerbopranoto
HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang
dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya, pada dasarnya tidak akan bisa
dipisahkan sehingga bersifat suci.

3. Oemar Seno Adji
HAM ialah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari
ciptaan Tuhan YME yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun
(manusia/kelompok lain).

51

✓ Perkembangan HAM di Indonesia

1. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Inggris

Berdasar banyak literatur yang ada, perkembangan HAM muncul di dunia barat,
antara lain di inggris, prancis, amerika serikat. Inggris dipandang sebagai negara
pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia. Perjuangan untuk HAM di
Inggris tampak dari beberapa dokumen berikut ini.

a) Tahun 1215 munculnya piagam "Mahna Charta" atau piagam agung
b) Tahun 1628 keluarnya piagam " Petition of right"
c) Tahun 1679 munculnya "Habeas Corpus Act"
d) Tahun 1689 keluar "Bill of Rights"

2. Perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat

Perjuangan hak asasi manusia di Amerika Serikat didasari pemikiran John
Locke tentang hak - hak alam, seperti hak hidup (live), hak kebebasan (liberty),
dan hak milik (property). Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi
pengakuan hak-hak asasi manusia yang terlihat dalam United States
Declarations of Independence. Di Amerika Serikat perjuangan hak-hak asasi
manusia disebabkan oleh rakyat amerika serikat yang berasal dari Eropa sebagai
imigran yang merasa tertindas oleh pemerintah inggris. Amerika serikat berhasil
mencapai kemerdekaannya pada tanggal 4 juli 1776. Deklarasi kemerdekaan
amerika serikat dimasukkan dalam konstitusi negara tersebut. Dalam sejarah
perjuangan hak asasi manusia, negara amerika serikat dapat dikatakan sebagai
negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dalam
konstitusinya.

3. Perkembangan Hak Asasi manusia di Prancis

Perjuangan hak asasi manusia di prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada
awal revolusi prancis pada tahun 1789, sebagai pernyataan tidak puas dari kaum
borjuis dan rakyat terhadap kesewenang - wenangan raja Louis XVI. Naskah
tersebut dikenal dengan declaration des droits de L' homme et du citoyen
(pernyataan mengenai hak - hak asasi manusia dan warga negara). Deklarasi ini
menyatakan bahwa " hak asasi manusia adalah hak - hak alamiah yang dimiliki
manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya,
dan karena itu bersifat suci". Revolusi prancis ini terkenal sebagai perjuangan

52

penegakan HAM di Eropa. Dalam revolusi ini muncul semboyan Liberty,
Egality, dan Fraternity ( Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan ). Pada tahun
1791 deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi prancis.

4. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengakuan hak asasi manusia di indonesia telah tercantum dalam UUD 1945
yang sebenarnya lebih dahulu ada dibanding dengan deklarasi universal PBB
yang lahir pada 10 Desember 1948. Berikut ini pengakuan akan hak asasi
manusia dalam UUD 1945 dan peraturan perundang - undangan lainnya. ( Tips
SEO, 2017.Pengertian, macam-macam, sejarah perkembangan HAM.
Blogbelajarilmu.blogspot.com. 31 Okt )

✓ Perumusan dan Substansi HAM

Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai
insyrumental, dan nilai praktis. Ketiga kategori itu mengandung jaminan atas
hak asasi manusia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan “Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.”. Agar tercipta harmonisasi hak warga negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dipahami beberapa Substansi hak
asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

Diaturnya masalah HAM dalam Pancasila tersebut supaya pelanggaran HAM
tidak merajalela di tanah air Indonesia. Berikut Substansi Hak Asasi Manusia
dalam Pancasila :

a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan
keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai
pada sila pertama menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang
religius, bukan bangsa yang ateis.

53

b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila ini mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan
persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam
Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi. Setiap warga negara
berhak untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia
Dalam sila ketiga mengandung unsur pemersatu di antara warga negara dengan
semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di
atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM, di
mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat
persaudaraan. Semua warga negara harus saling menghormati dan menghargai
hak asasi setiap orang agar tercipta persatuan dan kesatuan.

d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Pemusyawaratan/Perwakilan

Manusia sebagai warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, kedudukan
yang sama.

e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Asas keadilan dalam HAM tercermin pada sila kelima, bahwa keadilan
ditujukan bagi kepentingan umum, tidak ada pembedaan.

2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai instrumental merupakan nilai pejabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya
lebih khusus. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila
pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai
dari UUD sampai dengan peraturan daerah.

3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-sila Pancasila

Nilai Praksis artinya realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam
kehidupan sehari-hari. Nilai Praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu
dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman
dan aspirasi masyarakat. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan Ideologi
yang Terbuka.

54

✓ Pengadilan HAM
Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus sebagai sarana
untuk menegakkan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sifatna berat
untuk melindungi hak asasi manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia ini
ditujukan baik untuk perseorangan dan juga masyarakat. Pembentukan
pengadilan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2000. Pengadilan hak asasi manusia memiliki tugas dan wewenang untuk
memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan warga negara indonesia.

✓ Pelanggaran HAM Berat
Kasus Pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang
pengadilan HAM meliputi sbb :

a. Kejahatan Genosida
Adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama.

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, etnis, dan agama.

C. Kewajiban Warganegara Indonesia
Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai
makhluk hidup. Kewajiban yang harus dipenuhi :

1. Kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia.
2. Kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima

dan diakui oleh masyarakat.
3. Kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial.
4. Kewajiban kepada Tuhan.

55

D. Perbedaan Penerapan Hak Asasi Manusia di Negara lain
Pelaksanaan HAM di negara lain sesuai dengan aturann yang berlaku di
negaranya. Sedangkan di Indonesia dengan cara segala sesuatu yang
menyangkut HAM diatasi oleh Komnasham dan UU yang berlaku sesuai dasar
negra kita dan di Hukum sesuai berat pelanggarannya.

56

RANGKUMAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia
lahir, yang memang sudah diberikatn kepada Tuhan kepada manusia yang harus
saling dihormati dan dilindungi satu sama lain. Hak asasi manusia berawal dari
dunia Barat ( Eropa ). Seorang filosof Inggris pada abad ke-17, John Locke,
merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu
hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih
terbatas pada bidang sipil dan politik. Sejarah perkembangan Hak asasi manusia
ditandai dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna
Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.
Hak Asasi Manusia tidak dapat dibagi, dicabut, hakiki, dan universal.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia dibagi menjadi dua yaitu Pelanggaran HAM
ringan dan Pelanggaran HAM berat. Untuk memperoleh Hak, manusia harus
menjalankan kewajibannya.

57

KISI KISI UTS

PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Jelaskan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan !

Jawab:

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 adalah mata pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan karakter warga negara yang memahami dan
mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara
Indoensia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945, sedangkan secara konseptual Pendidikan
Kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda (Siswa/i) untuk
menjadi warga Negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan nilai-nilai
yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat (Samsuri, 2011:
28). Maka dari itu, Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting bagi generasi
muda agar para generasi yang baru dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan
demokratis.

2. Apa keterkaitan antara Tujuan dan Fungsi dari Pendidikan
Kewarganegaraan ?

Jawab:
Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah agar Warga Negara
dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan sehingga memiliki fungsi mengembangkan kecerdasan
warga negara ( Civic Intellegence).

58

Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdasdalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-
korupsi sehingga memiliki sikap tanggung jawab ( Civic Responsibility ).

Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup
bersama dengan bangsa-bangsa lainnya dan terlibat aktif dalam berbagai
kegiatan (civic participation).

3. Apa yang menjadi sebab orientasi pada civic knowledge harus
dilanjutkan pada pengembangan sub ranah civic skills ?

Jawab:
Karena kecenderungan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang
hanya berorientasi pada pemahaman tentang civic knowledge yang sebatas
mengajarkan konsep-konsep ilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang
sifatnya hafalan. Dan memang pada dasarnya civic skills siswa tidak dapat
dipisahkan dengan civic knowledge.
Ada asumsi bahwa dengan mengembangkan pemahaman civic knowledge,
maka pengembangan civic skills akan berkembang juga, namun tidak
demikian termasuk juga dalam pengembangan pemahaman civic
disposition(Winarno, 2013: 166). Dalam mengembangkan ketiga komponen
Pendidikan Kewarganegaraan tersebut diperlukan desain pembelajaran
khusus yang di dalamnya tetap memperhatikan ranah kognitif, psikomotorik
dan efektif.

59

4. Bagaimana historis Pendidikan Kewarganegaraan pada masa orde baru ?

Jawab:
Pada awal pemerintahan Orde Baru, Kurikulum sekolah yang berlaku
dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum
mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara 1968 Kurikulum Sekolah tahun
l968 akhirnya mengalami perubahan menjadi Kurikulum Sekolah Tahun 1975.
Nama mata pelajaran pun berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dengan
kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan UUD 1945 yang
dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang
menyangkut Pancasila dan UUD 1945 berdiri sendiri dengan nama Pendidikan
Moral Pancasila (PMP)

Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat,
kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi Kurikulum 1994 dan
mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn). Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat
diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKn (2006) menjadi mata pelajaran
PPKn (2013).

5. Apa isi dari Pendahuluan UU No.20 Tahun 2003 ?

Jawab:
Pendahuluan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal
37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang
Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik
menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaandan cinta tanah air.

60

Dengan telah dituangkannya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-
undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan
kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam
pembentukan nation and character building. Namun demikian, dalam
pelaksanaannya ia sangat rentan terhadap bias politik praktis penguasa,
sehingga cenderung lebih merupakan instrumen penguasa daripada sebagai
wahana pembentukan watak bangsa.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUBUNGAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DENGAN PPBN

1. Bagaimana Latar Belakang Lahir nya Pendidikan Kewarganegaraan ?

Jawab:

Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education) di dunia
diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1790 di Amerika Serikat.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (civics education) agar penduduk
Amerika Serikat yang memiliki keragaman suku bangsa yang berasal dari
banyak negara di dunia yang datang ke Amerika. Diharapkan dengan “Civics”
akan memiliki satu indentitas sebagai bangsa Amerika. Di Indonesia, pelajaran
civics telah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan nama “Burgerkunde”.

Latar belakang lahirnya pendidikan Kewarganegaraan berawal dari perjalanan
sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai sejak dari perebutan dan
mempertahankan kemerdekaan sampai pada pengisian kemerdekaan, bahkan
terus berlangsung hingga zaman reformasi. Kondisi perebutan dan
mempertahankan kemerdekaan itu ditanggapi oleh bangsa indonesia
berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh
dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa, tekad dan
semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi
kekuatan yang mampu mendorong proses Negara Kesatuan Republik Indonesia.

61

2. Sebutkan bagaimana Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan !

Jawab:

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum
sekolah di Indonesia pada tahun 1968.
Kemudian, pada tahun 1975, nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral
Pancasila (PMP). Lalu, nama mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2
tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga
tinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Setelah itu pada kurikulum yang dikenal
dengan nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 Pendidikan
Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Perubahan nama
ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar
keilmuan yakni politik, hukum dan moral. Tahun 2006 namanya berubah
kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan kurikulum tahun 2006 dan ini
dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

3. Bagaimana Nasionalisme dan Patriotisme Generasi Muda saat ini ?

Jawab:

Semangat nasionalisme dan patriotisme, khususnya di kalangan generasi muda
Indonesia telah memudar. Beberapa indikasinya adalah munculnya semangat
kedaerahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, ketidakpedulian
terhadap bendera dan lagu kebangsaan, kurangnya apresiasi terhadap
kebudayaan dan kesenian daerah, konflik antar etnis yang mengakibatkan
pertumpahan darah.

Memudarnya nasionalisme dan patriotisme mungkin juga disebabkan oleh
tiadanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Sedikit
sekali kelompok masyarakat yang merayakan hari Kemerdekaan dengan acara
syukuran dan do’a bersama mengingat jasa para pahlawan yang telah
mengorbankan nyawa mereka untuk mencapai kemerdekaan ini.

Dengan adanya perkembangan teknologi juga menjadi salah satu sebab
berkurangnya semangat nasionalisme dan patriotisme generasi muda saat ini.

62

Sebagaimana arti dari Nasionalisme adalah suatu kondisi pikiran, perasaan atau
keyakinan sekelompok manusia pada suatu wilayah geografis tertentu, yang
berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki kesusasteraan yang mencerminkan
aspirasi bangsanya, terlekat pada adat dan tradisi bersama, memuja pahlawan
mereka sendiri dan dalam kasus-kasus tertentu menganut keyakinan yang sama.
Seharusnya, sebagai generasi penerus harus tetap menanamkan rasa aspirasi
bangsa dan negara.

4. Sebutkan dan bagaimana upaya warga negara untuk Bela Negara ?

Jawab:

1) Cinta Tanah Air
Cinta tanah air ialah mengenal dan mencintai wilayah Indonesia hingga selalu
waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan
kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia oleh siapapun dan dari
manapun.

2) Sadar berbangsa Indonesia
Maksud dari sadar berbangsa Indonesia, selalu membina kerukunan, persatuan,
dan kesatuan di lingkungan keluarga, pemukiman, pendidikan, dan pekerjaan
serta mencintai budaya bangsa dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di
atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan.

3) Sadar bernegara Indonesia
Sadar bernegara Indonesa yaitu sadar bahwa bertanah air, bernegara dan
berbahasa satu yaitu Indonesia, mengakui dan menghormati bendera Merah
Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang Negara Garuda Pancasila
dan Kepala Negara serta menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4) Yakin akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara
Yakin akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara berarti yakin akan
kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan
negara Indonesia yang telah terbukti kesaktiannya dalam penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk tercapainya tujuan nasional.

5) Rela berkorban untuk bangsa dan Negara
Rela berkorban untuk bangsa dan Negara yaitu rela mengorbankan waktu,
tenaga, pikiran, dan harta baik benda maupun dana untuk kepentingan umum,

63

sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa
dan negara.

6) Memiliki kemampuan bela Negara
Memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, mentaati segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan sendiri, tahan uji,
pantang menyerah dan sehat jasmani dalam menghadapi kesulitan untuk
mencapai tujuan nasional.

5. Seperti apa peran Pendidikan Kewarganegaraan dengan PPBN?

Jawab:

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam
konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis untuk meningkatkan
kembali wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa. Karena
itu, untuk memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan adalah PPBN.

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN ) adalah pendidikan dasar bela
negara guna menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan
bernegara Indonesia, keyakinan akan Kesaktian Pancasila, kerelaan berkorban
bagi Negara, serta memberikan kemampuan awal bela negara.

Sehingga mereka memiliki peran sebagai perkembangan karakter warga Negara
Indonesia yang dapat menumbuhkan Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbangsa
dan Bernegara, Berkeyakinan akan Kesaktian Pancasila, sehingga Rela
Berkorban demi Bangsa dan Negara.

PENGERTIAN, SIFAT DAN FUNGSI NEGARA

1.Apa pengertian Negara dan Bangsa serta Apa saja unsur negara dan
jelaskan !

Jawab :

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi yang
didalamnya terdapat suatu pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik,
sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya.
Sedangkan Bangsa adalah Sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah
dan memiliki keterkaitan dengan wilayah tersebut.

64

Unsur-unsur Negara :
• Rakyat

Artinya ada orang-orang yang hidup dan menjadi subjek pemerintahan dan
aturan yang ditegakkan. Rakyat bisa pula disebut penduduk warga negara,
sebagai penegasan di sini bahwa ada pula penduduk non warga negara.

• Wilayah
Wilayah yang dimaksud di sini adalah lokasi fisik dengan batasan teritorial
yang jelas. Wilayah mencakup daratan, perairan dan udara.

• Pemerintah yang Berdaulat
Dalam arti sempit, pemerintah merupakan lembaga legislatif atau pelaksana
undang-undang beserta seluruh jajarannya. Sedangkan dalam arti luas,
pemerintah mencakup keseluruhan lembaga negara. Dalam sistem demokrasi
yang berasas trias politika seperti Indonesia, pemerintah dalam arti luas
mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pemerintah merupakan kelengkapan negara yang bertugas menyelenggarakan
negara sebagai sebuah organisasi besar. Pemerintah menetapkan aturan dan
menegakkan hukum serta membawa negara yang dikelolanya untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan.

• Pengakuan dari Negara Lain
Eksistensi suatu negara perlu dikukuhkan oleh pengakuan dari negara lain.
Unsur ini bersifat deklaratif, artinya negara yang baru berdiri mendeklarasikan
dirinya atau memproklamirkan dirinya dan suatu negara yang sudah eksis
sebelumnya mendeklarasikan pengakuannya.
Pengakuan atas terbentuknya suatu negara dapat dikelompokkan menjadi dua:
de facto dan de jure.

2. Apa perbedaan De Facto dan De Jure ?

Jawab :

Pengakuan de facto artinya pengakuan berdasarkan kondisi faktual bahwa
negara tersebut ada wilayahnya, orang-orangnya, dan pemerintahnya.
Pengakuan ini bersifat sementara sampai mendapat pengakuan de jure.

Pengakuan de jure artinya pengakuan terhadap suatu eksistensi negara yang
disahkan di atas kertas atau legal berdasarkan hukum internasional. Pengakuan
de jure bisa disebut juga pengakuan hukum dan konstitusional. Negara yang
mendapat pengakuan de jure memiliki hak dan kewajiban sebagaimana negara
lain yang diatur dalam peraturan internasional.

65

3. Sebutkan dan Jelaskan Sifat Negara dan hubungan sifat antara satu
dan lainnya !

Jawab :

a. Memaksa Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan
demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki
dicegah, maka Negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai
kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu
adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Unsur memaksa yang lain
misalnya, dalam pengenaan pajak.

b. Monopoli Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan
bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini Negara dapat menyatakan
bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup
dan disebarluaskan, oleh karena itu dianggap bertentangan dengan tujuan
masyarakat.

c. Totalitas yaitu keseluruhan tata tertib dan perundang-undangan di sebuah
negara berlaku atas semua orang tanpa pandang ras ataupun agama, hal
ini berguna demi menuju ke tercapainya warga yang diharapkan
semuanya.

Ketiga sifat tersebut memiliki hubungan yang jelas dan kuat yaitu dimana
Memaksa memiliki tujuan untuk membuat semua warganegara taat dan takut
kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan menetapkan tujuan
bersama dan tertib sesuai perundang-undangan.

4. Hak dan Kewajiban warganegara diatur dalam UUD 1945 dalam
Pasal 27 dan 28 yang berisi..

Jawab :

• Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi,‘segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

• Pasal 27 ayat 2 berbunyi : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak.

• Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen)

66

“ setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
Negara”.

• Pasal 28 UUD 1945 ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang”

Undang-undang Nomor Dasar Tahun 1945 Pasal 28 (A-J) tentang Hak Asasi
Manusia yang terdiri dari :

• Pasal 28 A, Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan
kehidupannya

• Pasal 28 B
(1) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.
(2) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak
atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

• Pasal 28 C
(1) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar nya,
Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya
(2) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif,

• Sampai dengan Pasal 28 J.

5. Bagaimana proses Berbangsa dan Bernegara secara singkat serta
apa saja Identitas Berbangsa dan Bernegara Indonesia ?

Jawab :

Proses berbangsa dan bernegara pada zaman sebelum kemerdekaan lebih
berorientasi pada perjuangan dalam melawan penjajah. Dari tinjauan sejarah
Peristiwa kedukan bukit, Kerajaan majapahit, Berdirinya oraganisasi massa
bernama Budi Utomo oleh Sutomo, Sumpah pemuda yang diikrarkan oleh para
pemuda pelopor persatuan bangsa Indonesia .

Namun para penguasa belum memiliki kemampuan yang cukup untuk
mempertahankan kejayaan yang telah dicapai yang menyebabkan kehancuran.
Di samping itu kehancuran juga disebabkan karena kerajaan tradisional tersebut

67

belum memahami konsep kebangsaan dalam arti luas. Dalam periode
selanjutnya secara nyata mulai dipersiapkan kemerdekaan Indonesia pada masa
pendudukan Jepang, yaitu dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha – usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan puncaknya adalah ketika Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat dilihat pada:
• Bendera Negara yaitu Sang Merah Putih
• Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila
• Lambang negara yaitu Garuda Pancasila
• Slogan / semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika
• Sarana komunikasi / bahasa negara yaitu Bahasa Indonesia
• Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya
• Pahlawan – pahlawan rakyat pada masa perjuangan nasional seperti
Pattimura, Hasanudin, Pangeran Antasari dan lain – lain.

PROSES PERUMUSAN PANCASILA

1. Bagaimana Kehidupan Masyarakat Pra Sejarah ?

Jawab:
➢ Food Gathering

Ciri zaman ini adalah :
• Mata pencaharian berburu dan mengumpulkan makanan.
• Nomaden, yaitu hidup berpindah-pindah dan belum menetap.
• Tempat tinggalnya Gua-Gua.
• Alat yang digunakan terbuat dari batu kali yang masih kasar, tulang, dan
tanduk rusa.

➢ Food Producing
Ciri zaman ini adalah :

• Sudah mulai menetap.
• Pandai membuat rumah sebagai tempat tinggal.
• Cara menghasilkan makanan dengan bercocok tanam.
• Mulai terbentuk kelompok masyarakat.
• Alat terbuat dari kayu, tanduk, tulang, bambu, tanah liat, dan batu dan

sudah diasah.

➢ Zaman Perundagian
Ciri zaman ini adalah :

68

• Manusia telah pandai membuat alat-alat dari logam dengan keterampilan
keahlian khusus.

• Teknik pembuatan benda dari logam disebut A Cire Perdue.
• Tingkat perekonomian rakyat telah mencapai kemakmuran.
• Sudah mengenal sistem bercocok tanam.
• Telah mencapai taraf perkembangan sosial dan ekonomi yang mantap.

➢ Manusia Purba di Indonesia
• Meganthropus
• Pithecanthropus
• Jenis Homo

2. Apa saja ciri ciri dari Manusia Purba di Indonesia?

Jawab:
➢ Meganthropus

- Hidup antara2 s.d 1 juta tahun yang lalu.
- Badannya tegak
- Hidup mengumpulkan makanan
- Makanannya tumbuhan
- Rahangnya kuat

➢ Pithecanthropus
- Hidup antara 2 s.d 1 juta tahun yang lalu.
- Hidup berkelompok.
- Hidungnya lebar dengan tulang pipi yang kuat dan menonjol
- Mengumpulkan makanan dan berburu
- Makanannya Daging dan Tumbuhan.

➢ Ciri Jenis Homo
- Hidup antara 25.000 s.d 40.000 tahun yang lalu.
- Muka dan Hidung lebar.
- Dahi masih menonjol.
- Taraf kehidupannya lebih maju daripada sebelumnya.

69

3. Sebutkan dan jelaskan apa saja Teori perkembangan Hindu Buddha di
Indonesia ?

Jawab:
➢ Teori Sudra, menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia
dibawa oleh orang India yang berkasa Sudra. Teori ini didukung oleh
Von Van Faber.
➢ Teori Waisya, menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia
dibawa oleh orang India yang berkasta Waisya. Teori ini didukung oleh
N.J Krom.
➢ Teori Ksatria, menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia
dibawa oleh orang India yang berkasta Ksatria. Teori ini didukung oleh
C.C. Berg.
➢ Teori Brahmana, menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke
Indonesia dibawa oleh orang India yang berkasta Brahmana. Teori ini
didukung oleh J. C. Van Leur.
➢ Teori Arus Balik, menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke
Indonesia dibawa oleh orang Indonesia itu sendiri.

4. Apa yang menjadi penyebaran Agama Islam

Jawab:
➢ Perdagangan

Sejak abad ke-7 M, para pedagang islam dari Persia, Arab, dan India telah ikut
ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini menimbulkan
terjalinnya hubungan perdagangan antara masyarakat dan pedagang Islam.

➢ Politik
Kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan, yang
diikuti pula dengan penyebaran agama Islam.

➢ Tasawuf
Mereka aktif menyebarkan dan mengajarkan Agama Islam yang disesuaikan
dengan kondisi alam pikiran dan budaya masyarakat pada saat itu.

➢ Perkawinan
Para pedagang Arab Gujarat dan Persia yang kebanyakan orang kaya, banyak
menikahi orang indonesia terutama dari kalangan keluarga Kerajaan yang
masuk Islam.

➢ Pesantren
Melalui pesantren yang dibuat oleh para ulama, banyak anak-anak yang dididik
agama.

70

➢ Peranan Para Wali
Di pulau Jawa terkenal dengan nama Wali Songo, mereka giat menyebarkan
Agama Islam di Pulau Jawa.

➢ Media Kesenian
Misalnya dalam wayang kulit ada cerita “Layang Kalimo Solo”, yaitu kalimat
syahadat.

5. Apa saja pendapat-pendapat para tokoh untuk pembentukan Dasar Negara
?

Jawab:
1. Rumusan dasar negara oleh Mohammad Yamin

Tokoh pertama yang mencetuskan dasar negara adalah Mohammad Yamin.
Moh. Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus,
dan ahli hukum. Pada tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin mengusulkan dasar
negara dengan isi sebagai berikut:

a. Peri kebangsaan
b. Peri kemanusiaan
c. Peri ketuhanan
d. Peri kerakyatan
e. Kesejahteraan rakyat

Pidato tersebut dinamakan dengan Asas dan Dasar Negara Kebangsaan
Republik Indonesia. Yang menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan
tersebut berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan
yang telah lama berkembang di Indonesia.

2. Rumusan dasar negara oleh Soepomo
Tokoh kedua yang mencetuskan dasar negara adalah Dr. Soepomo. Pendapat
terkait rumusan dasar negara dari Dr. Soepomo diungkapkan dalam pidatonya
pada sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945. Dr. Soepomo mengusulkan dasar
negara dengan isi sebagai berikut:

a. Persatuan
b. Kekeluargaan
c. Keseimbangan lahir dan batin
d. Musyawarah
e. Keadilan sosial

71

Dr. Soepomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal
sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Mohammad
Yamin dan Soekarno.

3. Rumusan dasar negara oleh Ir. Soekarno
Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno
menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri
dari:

a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan Yang Maha Esa

Selain itu, Soekarno juga mengusulkan tiga dasar negara yang diberi nama
Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Di mana akhirnya dasar negara yang dipilih
adalah Pancasila.

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN IDEOLOGI

1. Jelaskan 3 landasan pijak filosofis pancasila secara singkat !

Jawab:
a. Antologi

Antologi adalah bidang yang menyilidiki makna yang ada (eksistensi dan
keberadaannya), sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk alam,
manusia, metafisik, dan kesemestaan serta kosmologi.

b. Epistemologi

Epistemologi Pancasila sebagai suatu obyek kajian pengetahuan pada
hakekatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan
pengetahuan Pancasila.

c. Aksiologi.

Kajian Aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai
praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang pancasila.

72

2. Apa tujuan Ideologi Pancasila ?
Jawab:
• Menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius,
memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan taat kepada Tuhan.
• Menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan
menghormati HAM (Hak Asasi Manusia).
• Menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah
air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
• Menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan
umum untuk kesejahteraan bersama.
• Menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi,
sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk
mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan.

3. Apa saja 3 nilai Pancasila sebagai Filsafat ?
Jawab:

• Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat
mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi.
Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan,
nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

• Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma
hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan
mekanisme lembaga-lembaga negara.

• Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam
kenyataan dari nilai dasar dan nilai instrumental.

Hubungan 3 nilai diatas adalah dimana nilai dasar merupakan nilai dari
Pancasila yang memiliki Norma hukum dalam peraturan pada nilai
Instrumental dan kedua nilai tersebut diterapkan pada nilai praksis.

73

4. Jelaskan yang dimaksud Dimensi Realita, Dimensi Idealisme, dan
Dimensi Fleksibilitas !

Jawab:

• Dimensi Realita, bahwa nilai – nilai dasar yang terkandung di dalam
Ideologi secara nyata hidup didalam serta bersumber dari Budaya dan
pengalaman sejarah masyarakat dan atau bangsanya.

• Dimensi Idealisme, bahwa nilai – nilai dasar ideologi tersebut
mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang
lebih baik.

• Dimensi Fleksibilitas : Memiliki kebebasan yang memungkinkan,
pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi
bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang
terkandung dalam nilai dasarnya.

5. Jelaskan Prinsip-prinsip Ideologi Pancasila!

Jawab:

1. Dalam kehidupan Bergama :

Walaupun negara pancasila bukan berarti negara agama, tetapi bukan berarti
kita negara atheis.

2. Dalam kehidupan Sosial Budaya :

Berdasarkan pola hubungan sosial yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan
beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan bangsa,
menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan masyarakat
serta semangat kekeluargaan dan gotong royong.

3. Dalam kehidupan Politik :

Politik berdasarkan demokrasi pancasila ialah demokrasi/ kerakyatan yang
dijiwai oleh pancasila utuh, yaitu demokrasi yang dilandasi keimanan dan
ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi nilai dari
kemanusiaan yang adil dan beradab, mengutamakan persatuan bangsa dan
negara.

4. Dalam kehidupan Ekonomi

74

Bertujuan untuk mewujudkan keadilan ( Pemerataan Kesejahteraan ) sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

HAK ASASI MANUSIA

1. Jelaskan minimal 3 piagam pada Achievment Right !

Jawab :

a. Piagam Magna Charta di Inggris

Piagam tersebut merupakan wujud kemenangan rakyat yang diwakili oleh kaum
bangsawan yang duduk di parlemen. Dalam piagam tersebut secara tegas
dinyatakan tentang hak-hak rakyat dalam pemerintahan. Sebelum lahirnya
piagam ini, Raja John Lockland Inggris menjalankan pemerintahan secara
sewenang-wenang atau absolut tanpa batas, sehingga menimbulkan penderitaan
bagi rakyat Inggris. Lalu dipaksa menandatangani piagam Magna Charta oleh
paus dan para baron atau tuan tanah.

b. Piagam Petition of Rights di Inggris

Pada dasarnya piagam ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak
rakyat, beserta jaminanya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja
di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak
sebagai berikut :

1. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.

2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.

3. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

c. Piagam Declaration of Independence of Amerika
Piagam tersebut merupakan hasil peristiwa Revolusi Amerika yang menuntut
kebebasan rakyat Amerika dari belenggu penjajahan Inggris. Revolusi Amerika
tersebut mengantarkan rakyat Amerika memperoleh kemerdekaannya.

d. Piagam Declaration de Droit de L’Homme et du citoyen di Prancis

75

Piagam ini merupakan hasil peristiwa Revolusi Prancis yang dilandasi
semboyang Liberte, Egalite, Faternite. Revolusi tersebut berhasil membebaskan
rakyat Prancis dari kesewenang-wenangan Raja Louis waktu itu.

2. Apa saja contoh dari macam-macam HAM ?

Jawab :

1. Hak asasi Pribadi
a. Hak kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan
pendapat
b. Hak kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan
memeluk atau memilih agama
c. Hak kebebasan berpergian, berkunjung, dan berpindah-
pindah tempat.
d. Hak kebebasan dalam memilih, menentukan organisasi,
dan aktif dalam organisasi tersebut.

2. Hak asasi Ekonomi
a. Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.
b. Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan
dan melakukan perjanjian kontrak.
c. Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki
sesuatu.
d. Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki
pekerjaan yang layak.
e. Hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam melakuka
transaksi.
f. Hak asasi ekonomi dalam bekerja.

3. Hak asasi Politik
a. Hak asasi Politik dalam memilih di suatu pemilihan.
Contohnya pemilihan presiden.
b. Hak asasi Politik dalam memilih di pemilihan. Contohnya
pemilihan Bupati.
c. Hak asasi Politik tentang kebebasan dalam ikut serta
kegiatan pemerintahan.

76

d. Hak asasi Politik dalam mendirikan partai.
e. Hak asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi

pada bidang politik.
f. Hak asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau

pendapat yang berupa usulan.

4. Hak asasi Hukum
a. Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum
b. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum
pada peradilan
c. Hak yang sama dalam proses hukum
d. Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum

5. Hak asasi Sosial dan Budaya
a. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
b. Hak untuk mendapat pelajaran.
c. Hak untuk memilih dan menentukan pendidikan.
d. Hak untuk mengembangkan bakat dan minat.
e. Hak untuk mengembangkan hobi.
f. Hak untuk berkreasi.

6. Hak asasi Peradilan
a. Hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum.
b. Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum.
c. Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam
berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan,
penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

77

3. Sebutkan Nilai-nilai yang terkandung pada Sila-sila Pancasila

Jawab :

a. Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa

• Kebebasan untuk memeluk agama
• Menghormati kemerdekaan beragama
• Melakukan kewajiban bertakwa kepada Tuhan

b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

• Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia.
• Pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling

mulia diciptakan Tuhan.
• Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang

adil terhadap sesama manusia.
• Mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena

terhadap orang lain.

c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia

• Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa
dan negara di atas kepentingam pribadi dan golongan.

• Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk
kepentingan bangsa dan negara.

• Pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa dan
sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

78

d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan

• Kedaulatan negara ada di tangan rakyat.
• Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat

kekeluargaan.
• Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan

pribadi dan golongan.

e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

• Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
• Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak

orang lain.
• Mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji.

4. Peraturan perundang-undangan apa saja yang ada dalam nilai
instrumental sila Pancasila ?

Jawab :

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 28 A – J.

b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

c. Ketentuan dalam undang-undang berikut :

d. UUD Nomor 5 Tahun 1998 tentang konvensi menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
Martabat Manusia.

e. UUD Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

f. UUD Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

g. UUD Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik.

h. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (
Perppu ) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

79

5. Dengan cara seperti apa Pelanggaran HAM Berat ?

Jawab :

a. Kejahatan Genosida dengan cara :

• Menghilangkan nyawa anggota kelompok
• Mengakibatkan penderitaan fisik/mental yang berat terhadap anggota

kelompok
• Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan

kemusnahan secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya.
• Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di

dalam kelompok
• Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke

kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan dengan cara :

• Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
• Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara

sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum
internasional
• Penyiksaan
• Penganiayaan.

80

DAFTAR PUSTAKA

Darani, Karuna. 2015. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan
Tinggi Pada Era Globalisasi. Kompasiana.com. 22 September 2020.

Noviani, Dwi Putri. 2014. Bab II Landasan Teori.Studylibid.com. 2 Oktober
2020

Madriah, Siti Revi. 2018. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik
tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.
Revianasitimadriah.bnlogspot.com. 22 September 2020.

Trisulo. 2020. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan 1:Aspek Historis dan
Sosiologis. Klc.kemenkeu.go.id. 22 September 2020.

Govinda, Sigit. 2016. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat
pendidikan universitas. Sigitnovinda19.blogspot.com. 22 September 2020.

Mardiah, Reviana. Siti 2018. Menggali Sumber Historis tentang Pendidikan
Kewarganegaraan di Indonesia. Revianasitimardiah.blogspot.com. 02 Oktober
2020.
Mas’amah, Lilik. 2017.Sejarah Perkembangan PKN.
Kumpulanmateripendidikan.com. 3 Oktober 2020.

Padamu, Admin. 2016. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan. Padamu.net. 3
Oktober 2020.

Hadela. 2015. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
Imammalik11.wordpress.com. 3 Oktober 2020.

Sugiono, Agung. 2011. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Scout.org. 6
Oktober 2020.
Zakky. 2017. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan secara Umum dan
Penjelasnnya. ZonaReferensi.com. 6 Oktober 2020.

81

Pengajarku. 2020. Negara adalah : Pengertian, syarat, bentuk, ciri, sfiat, unsur,
daftar negara. Pengajar.co.id. 10 Oktober 2020

Saskia. 2018. Fungsi Negara dan Tujuan Negara. Sosiologis.com. 10 Oktober
2020

Prabandari, Ayu Isti. 2020. Unsur-Unsur Negara yang perlu diketahui beserta
penjelasannya. Merdeka.com. 10 Oktober 2020.

Setiawan, Ebta. 2012. Arti kata Warganegara. Kbbi.web.id. 11 Oktober 2020.

Antabelia, Ersa. 2013. Hak dan Kewajiban warganegara dalam UUD 1945 (
Serta pasalnya ). Ersaantabelia.wordpress.com. 11 Oktober 2020.

Hikmah. 2013. Proses Berbangsa dan Bernegara. Hikmahajah.blogspot.com.
11 Oktober 2020.

Dewi, Amelia. 2018. Proses Berbangsa dan Bernegara.
Ameliaiqt.blogspot.com. 11 Oktober 2020

Kinasih, Diah Ayu Suci. 2020. Rumusan Pancasila: Sejarah perumusan
Pancasila dan Lahirnya Pancasila. Saintif.com. 17 Oktober 2020.

( Buku KING SBMPTN SOSHUM 2020 )

Anonim. 2009. Ensiklopedi Sejarah dan Budaya Indonesia, Vol 7. Jakarta:
Lentera Abadi.

Antony Reid. 1998. Sejarah Awal Vol. 1,3, 10. Edition Didier Miller.

Malihah, Elly. Pancasila sebagai filsafat dan ideologi. File.upi.edu. 24 Oktober
2020.
Makplus, Om. 2015. Pengertian Sisttem serta Definisi menurut Para Ahli.
Definisi-Pengertian.com. 24 Oktober 2020.
Sanjaya, Yuliani. 2018. Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Slideplayer.info. 26
Oktober 2020.
Prima, Syaifullah. 2016. Filsafat Pancasila. Slideplayer.info.26 Oktober 2020.
Aditya, Sukma. Ideologi Pancasila. Saintif.com. 26 Oktober 2020.

82

. 2016. Materi Pendamping Pembelajaran Edisi Revisi 2016
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta: Master Media.

83