Menjaga Integritas Rantai Suplai Vaksin Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

TAHUN 2022

Judul : Menjaga Integritas Rantai Suplai Vaksin COVID-19 di Fasilitas
Nomor ISBN Pelayanan Kefarmasian
: 978-602-415-083-9

Hak Cipta ©2022 pada penerbit, dengan susunan penulis sebagai berikut:

Pengarah:
Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Pembina:
Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

Ketua:
Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt.

Anggota:
Togi Junice Hutadjulu, Dra., Apt., MHA
Tri Asti Isnariani, Dra., Apt., M.Pharm
Eka Purnamasari, Dra., Apt., MKM
Amatul Syukra Tampubolon, S.Si., Apt.
Teti Hastati S.Si., Apt., M.K.M.
Afrizal, S.Farm., Apt.
Diamayasa Putri, S.Si., Apt.
Fatriani, S.Si., Apt.
Komang Adi S.Farm, Apt.
Rini Setyowati, S.Farm., Apt.
Polanda Angelia, S.Farm., Apt.
Karamina Ahsani Fauziah, S.Si.
Mayliga Nor Permana, S.Si.
Nira Tiarani Wisastra, S.Farm., Apt.
Qurrotu Aini, SE.
Anindita Wulan Asri, S.Farm., Apt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Penerbit

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta-10560

2

KATA PENGANTAR

Badan POM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan berperan penting dalam
penjagaan integritas obat termasuk vaksin COVID-19. Peran ini dikuatkan oleh
Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017 yang mencanangkan Aksi Nasional
Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (POIPO) melalui 3 strategi,
yaitu Pencegahan, Deteksi (Pengawasan) dan Respon (Penindakan) yang melibatkan
seluruh stakeholder. Tujuan dari program tersebut adalah untuk memutus jalur
peredaran obat ilegal termasuk palsu, melalui pemutusan rantai demand (dari
masyarakat) dan supply (dari penjual yang tidak bertanggung jawab).

Seperti diketahui bersama, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun
2021, dalam rangka penanggulangan Pandemi COVID-19, saat ini pemerintah sedang
melaksanakan program vaksinasi untuk mencapai herd immunity (kekebalan
kelompok di masyarakat) COVID-19. Program ini mendapatkan antusiasme yang
tinggi dari masyarakat, sehingga demand terhadap ketersediaan vaksin COVID-19
semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi celah terjadinya diversi vaksin COVID-19
yang beredar seperti kasus vaksin palsu pada tahun 2016, sehingga perlu adanya
kewaspadaan kita bersama. Sebagai strategi pencegahan, Badan POM menyusun
buku ini agar dapat digunakan sebagai panduan bagi Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
dalam melakukan pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas
sepanjang rantai suplai vaksin COVID-19 hingga vaksin digunakan oleh masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan
diri dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk
mendukung keberhasilan vaksinasi COVID-19.

Jakarta, Maret 2022
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Penny K. Lukito, MCP.

3

DAFTAR ISI 1
2
TIM PENYUSUN 3
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI 4
PENDAHULUAN 5
6
A. LATAR BELAKANG 6
B. TUJUAN
C. RUANG LINGKUP 8
D. DASAR HUKUM
INTEGRITAS RANTAI SUPLAI VAKSIN DI FASILITAS PELAYANAN 11
KEFARMASIAN 13
A. RISIKO TERJADINYA DIVERSI VAKSIN 21
B. PENJAGAAN INTEGRITAS RANTAI SUPLAI VAKSIN

1. PERAN PELAKU USAHA
2. PERAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
DAFTAR PUSTAKA

3
4

BAB I PENBDAABHIULUAN
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pemerintah telah melakukan program vaksinasi COVID-19 sejak bulan Januari
2021 sebagai upaya mengurangi transmisi/penularan virus COVID-19 dan
mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity). Vaksinasi
diharapkan mampu melindungi masyarakat dari virus COVID-19 sehingga bisa
kembali produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksinasi diawali bagi garda
terdepan dengan risiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan
publik. Kemudian secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan
vaksin dan izinnya.

Badan POM sebagai otoritas pengawasan Obat dan Makanan, sesuai Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), dalam pasal 21 ayat 7 diamanahkan untuk melakukan pengawalan
mutu dan keamanan vaksin serta integritas sepanjang rantai suplai Vaksin
COVID-19 hingga penggunaan di masyarakat. Dalam mengawal mutu dan
keamanan vaksin, Badan POM menerapkan strategi, diantaranya pencegahan
melalui bimtek dan pendampingan dan deteksi/pengawasan pengelolaan vaksin
di fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian.

Seiring berjalannya program vaksinasi dan mengingat tingginya kebutuhan
masyarakat akan vaksin COVID-19, serta banyaknya jenis vaksin yang beredar,
maka dibutuhkan upaya dari semua pihak untuk menjaga mutu dan keamanan
vaksin. Salah satunya adalah mencegah masuknya vaksin ilegal termasuk palsu

5

di fasilitas pelayanan kefarmasian. Terkait hal tersebut, Badan POM
memberikan materi edukasi untuk meningkatkan awareness petugas di Fasilitas
Pelayanan Kefarmasian dalam rangka mencegah terjadinya diversi vaksin
COVID-19 di fasilitas pelayanan kefarmasian. Dengan demikian tujuan vaksinasi
dapat tercapai dan Indonesia segera bebas dari Pandemi COVID-19.
B. TUJUAN
Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai materi edukasi dan acuan bagi
Petugas di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam:
1. Meningkatkan kesadaran (awareness) terkait risiko terjadinya diversi vaksin

COVID-19;
2. Melakukan upaya pencegahan terjadinya diversi vaksin COVID-19 di

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian; dan
3. Melakukan tindakan bila ditemukan adanya indikasi terjadinya diversi

vaksin COVID-19.

6

C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup buku ini meliputi upaya penjagaan integritas vaksin COVID-19,
yang terdiri dari aspek-aspek bangunan, pengadaan, penerimaan, penanganan
vaksin rusak dan kedaluwarsa, penanganan keluhan serta pencegahan dan
tindakan yang dilakukan jika ditemukan adanya vaksin COVID-19 yang diduga
palsu di fasilitas pelayanan kefarmasian.

D. DASAR HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi COVID-19
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Apotek
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

7

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Klinik

12. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara
Distribusi Obat yang Baik sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan
POM No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang
Baik

13. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

14. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan
Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

15. Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/9860/2020 Tahun
2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)

16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A
tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

8

BAB II
INTEGRITAS RANTAI SUPLAI VAKSIN
DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN

A. RISIKO TERJADINYA DIVERSI VAKSIN
Vaksin merupakan salah satu produk biologi yang dikategorikan sebagai produk
yang berisiko tinggi (high risk), sehingga memerlukan pertimbangan dan
perhatian khusus serta pengawasan yang lebih ketat dibandingkan produk obat
pada umumnya. Sebagai produk rantai dingin (Cold Chain Product) yang sensitif
terhadap suhu, vaksin harus ditangani secara khusus dari awal pembuatan
sampai digunakan oleh konsumen. Saat ini di Indonesia sudah terdapat vaksin
COVID-19 yang mendapatkan Emergency Use Authority (EUA)
dari BPOM. Obat baru yang mendapatkan izin edar termasuk
Vaksin COVID-19 dapat diakses melalui pusat informasi obat
nasional pada website pionas.pom.go.id.

Vaksinasi adalah proses pemberian antigen berupa mikroorganisme hidup yang
telah dilemahkan atau sudah mati, atau bagiannya yang telah diproses
sedemikian rupa untuk menimbulkan imunitas tubuh penerima vaksin. Vaksin
diberikan dengan maksud merangsang pembentukan kekebalan tubuh aktif
terhadap penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan
penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak
menjadi sumber penularan.

Sediaan farmasi secara umum, termasuk vaksin sangat rentan terhadap
terjadinya pemalsuan, perusakan, pencemaran, dan pencurian, terutama
karena produk dan komponen harus melewati jalur distribusi yang sangat

9

panjang yang melewati beberapa negara dan lokasi. Integritas rantai suplai
vaksin harus dipastikan dapat menjamin terjaganya keaslian vaksin sehingga
masyarakat memperoleh vaksin yang terjaga kualitas dan keamanannya.

Tingginya permintaan (demand) yang melebihi pasokan (supply) vaksin COVID-
19 dapat memunculkan risiko-risiko yang dapat mengganggu integritas vaksin,
diantaranya kemungkinan terjadinya diversi vaksin COVID-19 didalam rantai
suplai vaksin. Pada Maret 2021, Interpol mengeluarkan peringatan global
berupa Orange Notice untuk memperingatkan penegak hukum dalam
mempersiapkan penanganan terhadap jaringan kejahatan penyebaran vaksin
COVID-19 palsu yang terorganisir, baik penjualan secara offline maupun online.
Orange Notice menguraikan potensi aktivitas kriminal terkait dengan
pemalsuan, pencurian dan iklan ilegal COVID-19 (https://www.interpol.int/en).

Pemalsuan dan kondisi penanganan vaksin yang tidak tepat dapat berdampak
buruk pada kualitas produk, terlebih jika vaksin tersebut masuk kembali secara
ilegal ke dalam rantai suplai vaksin. Pencurian vaksin juga merupakan salah satu
risiko yang mungkin terjadi disepanjang rantai suplai vaksin. Pencurian vaksin
dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan bukan tidak mungkin
dapat dilakukan penarikan kembali keseluruhan batch dari rantai suplai. Fasilitas
pelayanan kefarmasian harus meninjau prosedur keamanan gudang serta
prosedur pengiriman vaksin, sehingga risiko pencurian dapat dikurangi.

Pencurian vaksin COVID-19 dapat memiliki motif untuk memperoleh
keuntungan finansial atau untuk penggunaan pribadi mengingat vaksin COVID-
19 memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi. Vaksin yang dicuri dan
dijual secara ilegal dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi kesehatan
masyarakat.

10

Jika integritas vaksin tidak terjaga dengan baik, maka akan menimbulkan
berbagai kerugian bagi semua pihak, terutama bagi pengguna vaksin. Menurut
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam Global Surveilance and Monitoring
System tahun 2017, kerugian yang dapat ditimbulkan antara lain:

1. Vaksin tidak memberikan efek terapi yang diharapkan;
2. Membahayakan kesehatan, memperpanjang penyakit dan bahkan

menimbulkan kematian;
3. Menciptakan ketidakpercayaan masyarakat tentang potensi vaksin;
4. Menurunkan kepercayaan masyarakat pada tenaga profesional dan sistem

kesehatan;
5. Merugikan atau menyia-nyiakan waktu tenaga kesehatan (dokter, perawat,

apoteker dan lain-lain) yang seharusnya dapat memberikan terapi secara
optimal;
6. Meningkatkan biaya kesehatan bagi keluarga pasien maupun bagi
pemerintah (sistem jaminan kesehatan nasional);
7. Kegagalan program vaksinasi; dan
8. Memberikan keuntungan finansial kepada jaringan kriminal.

Tentunya hal-hal buruk di atas dapat kita hindari apabila kita mampu melakukan
tindakan pencegahan, deteksi dini (pengawasan) dan melakukan pelaporan jika
menemukan vaksin yang diduga tidak memenuhi ketentuan.

B. PENJAGAAN INTEGRITAS RANTAI SUPLAI VAKSIN
Sediaan farmasi secara umum, termasuk vaksin sangat rentan terhadap
terjadinya pemalsuan, perusakan, pencurian, terutama karena produk dan
komponen harus melewati jalur distribusi yang sangat panjang yang melewati

11

beberapa negara dan lokasi. Integritas rantai suplai didefinisikan sebagai
seperangkat kebijakan, prosedur dan teknologi yang digunakan untuk
memberikan transparansi dan keterlacakan suatu produk dalam rantai suplainya.
Untuk mendukung hal tersebut, guna menjamin integritas vaksin, maka perlu
dilakukan berbagai upaya untuk menjaga integritas vaksin COVID-19 melalui
adanya program/tindakan pencegahan dan peningkatan kewaspadaan fasilitas
pelayanan kefarmasian terkait adanya risiko terjadinya diversi vaksin sehingga
masyarakat memperoleh vaksin yang terjaga kualitas dan keamanannya.

Identifikasi terhadap sumber gangguan integritas rantai suplai vaksin dibedakan
menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Diversi vaksin legal, dimana terjadi kebocoran pada rantai suplai vaksin
sehingga berdampak pada penurunan kualitas produk. Diversi vaksin legal
salah satunya disebabkan karena pencurian oleh oknum tidak bertanggung
jawab. Pencurian vaksin COVID-19 dapat memiliki motif untuk memperoleh
keuntungan finansial atau untuk penggunaan pribadi mengingat vaksin
COVID-19 memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi. Vaksin yang dicuri
dan dijual secara ilegal dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi
kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih luas
di masyarakat, salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur
penanganan vaksin yang tentunya berpengaruh terhadap kualitas vaksin.

2. Masuknya vaksin ilegal termasuk palsu ke rantai suplai melalui 2 (dua) sumber
yaitu:
a. Importasi dari luar negeri sebagaimana kasus penyelundupan vaksin oleh
jaringan pemalsuan vaksin COVID-19 ke negara lain. Tidak tertutup
kemungkinan bahwa Indonesia menjadi salah satu target pasar untuk
peredaran vaksin COVID-19 palsu dari jaringan tersebut.

12

b. Produksi di dalam negeri dengan modus meniru kemasan vaksin asli serta
memanfaatkan vial bekas vaksin asli untuk memproduksi vaksin COVID-19
palsu.

Jika terindikasi terjadi diversi vaksin, maka fasilitas pelayanan kefarmasian harus
melakukan pencatatan, mengamankan dan mengidentifikasi seluruh vaksin yang
masih tersisa di dalam stok. Jika identifikasi terhadap vaksin palsu sangat sulit
dilakukan, maka dapat dilakukan penarikan kembali (recall) keseluruhan batch
vaksin dari rantai suplai. Penarikan kembali vaksin dari rantai suplai terdiri dari
rangkaian proses yang kompleks yang tidak hanya menimbulkan kerugian
ekonomis yang sangat besar, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran
masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan dan
partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi COVID-19.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi vaksin palsu:
1. Vaksin palsu sering kali dikemas dengan standar tinggi sehingga terlihat

serupa dengan yang asli, terkadang pengujian di laboratorium adalah satu-
satunya cara untuk mengidentifikasi perbedaannya.
2. Langkah pertama dalam mengidentifikasi vaksin palsu adalah pemeriksaan
produk, kemasan dan label secara visual dengan cermat. Perbedaan
pelabelan, pengemasan dan tampilan fisik bentuk sediaan, misal bentuk,
warna, dan lainnya menunjukkan kemungkinan potensi pemalsuan.
3. Beberapa vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi telah dilengkapi
dengan track and trace system (2D Barcode) untuk mengetahui informasi
vaksin tersebut.
4. Petugas di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus teliti dan waspada apabila
ditemukan vaksin yang berbeda dari vaksin lainnya. Menurut WHO, cara
mengidentifikasi vaksin yang diduga palsu adalah sebagai berikut:

13

Efek terapetik • Laporan pasien bahwa vaksin tidak bekerja

sebagaimana mestinya

• Pasien menderita kejadian tidak diinginkan yang

tidak terduga

Kemasan sekunder • Kemasan tidak berada pada kondisi yang baik

• Rincian informasi produsen tidak dituliskan

dengan jelas

• Adanya kesalahan penggunaan bahasa, tata

bahasa, atau ejaan

• Nomor bets dan tanggal kedaluwarsa tidak

terbaca jelas

Kemasan primer • Nomor bets, produsen, dan tanggal kadaluwarsa

pada kemasan primer (misalnya blister) berbeda

dengan yang ada pada kemasan sekunder

Sumber Pasokan • Adanya kecurigaan terhadap sumber, harga, dan

keaslian dokumen

• Adanya kecurigaan terhadap ketersediaan

jumlah, misalnya produk dalam hal ini vaksin yang

biasanya ada dalam jumlah sedikit tiba-tiba dapat

diperoleh dalam jumlah besar

Faktor lain • Produk memiliki tampilan, bau, dan rasa yang

tidak semestinya

• Komponen kemasan kosong atau terpisah

• Vaksin tidak disimpan dengan benar

Selain pengujian analisis secara lengkap, otoritas pengawas obat dari negara asal
yang tertera pada label vaksin dapat diminta untuk menetapkan apakah vaksin
tersebut palsu. Vaksin yang terbukti palsu harus didokumentasikan dan
diinformasikan kepada otoritas pengawas obat. (WHO, Counterfeit Drugs,
1999:34)

14

Perlu dipastikan bahwa seluruh proses importasi, produksi, distribusi hingga
vaksin dapat digunakan pada fasilitas pelayanan kefarmasian harus dilakukan
oleh sarana yang resmi dan memiliki kewenangan. Selain itu, kegiatan yang
dilakukan pada proses-proses tersebut harus berjalan sesuai dengan persyaratan
dan standar yang ditentukan sesusai dengan peraturan perundang-undangan.

1. PERAN PELAKU USAHA
Dalam strategi pencegahan terjadinya diversi vaksin COVID-19, industri
farmasi berperan penting dalam menjaga integritas peredaran produknya
sampai digunakan oleh konsumen. Oleh sebab itu, industri farmasi sebagai
produsen vaksin juga harus bekerjasama dengan PBF untuk memastikan
integritas rantai suplai. Salah satu cara untuk memastikan integritas rantai
suplai adalah dengan melakukan track and trace system yang dimaknai
sebagai sebuah sistem proaktif secara real time dan dilengkapi dengan
komponen pendukung proses distribusi dengan memberikan informasi posisi
barang atau sarana moda transportasinya dengan data yang akurat,
terpercaya, berguna dan cepat.

Salah satu produsen vaksin di Indonesia telah memanfaatkan teknologi
informasi pada proses pengiriman vaksin COVID-19 ke fasilitas pelayanan
pemerintah dengan 2D barcode dan freeze alert yang tertelusur oleh sistem
biotracking IoT (Internet of Things) secara real time dan tercatat dalam Sistem
Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) dan P-care. Melalui
SMILE, dapat diperoleh data alokasi vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, hingga Puskesmas dan Rumah Sakit. P-care
memberikan data penerima vaksin COVID-19. Penggunaan sistem ini menjadi
kunci penting untuk menjamin keaslian dan keamanan data stok serta
penanggung jawab vaksin dalam rantai suplai sehingga hal-hal yang tidak

15

diinginkan seperti potensi pemalsuan vaksin dan penurunan kualitas vaksin
dapat dihindari.

Sistem biotracking IoT memuat jumlah, rekaman lokasi pendistribusian, suhu
vaksin selama proses pengiriman hingga penerimaan, serta informasi petugas
yang bertanggungjawab dalam pengiriman yang ditarik dari aplikasi SMILE
adalah bukti yang sah untuk menguji keaslian dan keamanan vaksin saat
sudah berada di fasilitas pelayanan kefarmasian. Dengan penerapan sistem
ini semua petugas harus berkomitmen dan konsisten dalam
mengimplementasikan sehingga data-data dapat dipantau secara real time
dan dapat dilakukan penelusuran cepat termasuk penelusuran dugaan vaksin
palsu. Dengan sistem pengiriman yang seperti ini, diharapkan seluruh fasilitas
pelayanan kefarmasian dapat lebih memiliki kesadaran untuk
memprioritaskan pengadaan vaksin melalui industri dan distributor yang
terstandar dan terkualifikasi.

2. PERAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
Fasilitas pelayanan kefarmasian harus memastikan
bahwa bangunan dapat mendukung upaya dalam
menjaga integritas vaksin selama penyimpanan vaksin
COVID-19. Fasilitas pelayanan kefarmasian harus
memastikan proses pengadaan, penerimaan,
pengembalian, penanganan keluhan, penanganan vaksin
yang rusak atau akan kedaluwarsa berjalan sesuai dengan
ketentuan guna meminimalisir terjadinya diversi dalam rantai suplai vaksin.

16

1) Bangunan dan Peralatan
Pada umumnya, bangunan dan peralatan yang digunakan untuk
penyimpanan vaksin harus mampu menjamin keamanan dan mutu vaksin.
a. Bangunan tempat penyimpanan dibangun menggunakan bahan yang
kuat.
b. Area karantina yang terkunci harus disediakan untuk pemisahan
produk kembalian, rusak dan penarikan kembali.
c. Memiliki sistem keamanan yang memadai dengan melakukan
tindakan untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan memasuki
gudang, serta mencegah pencurian atau penyalahgunaan vaksin. Hal
ini dapat dilakukan dengan pemberian akses ke dalam ruang
penyimpanan vaksin hanya kepada personel yang ditunjuk, mengunci
ruangan jika tidak terdapat kegiatan di dalam ruang penyimpanan
vaksin, dan menyediakan petugas keamanan terutama diluar jam
operasional.
d. Kerusakan, kehilangan dan pencurian yang terjadi di fasilitas
pelayanan kefarmasian harus didokumentasikan dan dilaporkan ke
Dinas Kesehatan setempat, UPT Badan POM setempat, dan pihak lain
yang berwenang.

17

2) Pengadaan
a. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus
memastikan bahwa sumber vaksin yang diterima
berasal dari sumber resmi yaitu industri farmasi,
Instalasi Farmasi Pemerintah atau Pedagang
Besar Farmasi (PBF) yang mempunyai izin sesuai
peraturan perundang-undangan untuk
meminimalkan risiko terjadinya diversi vaksin.
Fasilitas pelayanan kefarmasian yang ditunjuk
pemerintah yang hanya dapat menyerahkan vaksin Covid-19 kepada
masyarakat.
b. Apotek hanya dapat melakukan pengadaan dari PBF, sedangkan
Puskesmas dapat melakukan pengadaan dari Instalasi Farmasi
Pemerintah atau PBF.
c. Pengadaan di Puskesmas yang bersumber dari Instalasi Farmasi
Pemerintah harus berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar
Permintaan Obat (LPLPO) yang ditandatangani atau diparaf oleh
Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dan ditandatangani oleh Kepala
Puskesmas.
d. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus melakukan kualifikasi pemasok
yang tepat sebelum pengadaan. Pemilihan pemasok, termasuk
kualifikasi dan persetujuan penunjukkannya, merupakan hal
operasional yang penting. Pemilihan pemasok harus dikendalikan
dengan prosedur tertulis dan hasilnya didokumentasikan dan
diperiksa ulang secara berkala.
e. Pengadaan vaksin harus dikendalikan dengan prosedur tertulis dan
rantai pasok harus diidentifikasi serta didokumentasikan.

18

f. Harus tersedia prosedur tertulis yang mengatur kegiatan administratif
dan teknis terkait wewenang pengadaan dan pendistribusian, guna
memastikan bahwa vaksin hanya diperoleh dari pemasok yang
memiliki izin dan didistribusikan kepada fasilitas pelayanan
kefarmasian resmi.

g. Sebelum memulai kerjasama dengan pemasok baru, fasilitas
pelayanan kefarmasian harus melakukan pengkajian guna
memastikan calon pemasok tersebut berwenang, kompeten, dan
dapat dipercaya untuk memasok vaksin. Dalam hal ini, pendekatan
berbasis risiko harus dilakukan dengan mempertimbangkan:
1) Validitas izin pemasok, pastikan bahwa pemasok merupakan
sarana resmi;
2) Riwayat pemasok, apakah pernah melakukan kegiatan operasional
yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;
3) Penawaran vaksin dalam jumlah yang tidak wajar (melebihi
ketersediaannya); dan
4) Harga yang tidak wajar.

h. Pengadaan vaksin dari Industri Farmasi atau PBF harus dilengkapi
dengan Surat Pesanan elektronik atau manual.

i. Apabila pengadaan dilakukan melalui sistem pengadaan barang/jasa
pemerintah, termasuk e-purchasing maka:
1) APJ menyampaikan daftar kebutuhan kepada pelaksana sistem
pengadaan barang/jasa pemerintah;
2) APJ menyampaikan Surat Pesanan kepada Pemasok;
3) Jumlah pengadaan tidak dalam jumlah eceran (kemasan
penyaluran terkecil);

19

4) Pengadaan dilakukan oleh pelaksana sistem pengadaan
barang/jasa pemerintah;

5) APJ harus menyimpan salinan dokumen e-purchasing atau
dokumen pengadaan termasuk Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK)/Surat Perintah Kerja (SPK) lengkap beserta daftar dan
jumlah vaksin yang akan diadakan.

j. Dalam hal APJ di Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit tidak dapat
melaksanakan tugas, Apoteker yang bersangkutan harus menunjuk
Apoteker lain yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang
bertugas paling lama untuk waktu 3 (tiga) bulan. Penunjukan ini harus
dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan UPT Badan POM
setempat dan diinformasikan kepada pemasok atau sumber
pengadaan dengan melampirkan specimen tanda tangan.

k. Surat Pesanan maupun LPLPO harus disimpan sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun berdasarkan tanggal dan nomor urut.

l. Faktur pembelian dan/atau Surat Pengiriman Barang (SPB) harus
disimpan bersatu dengan Arsip Surat Pesanan. Jika terdapat surat
penolakan pesanan dari pemasok harus diarsipkan menjadi satu
dengan arsip Surat Pesanan.

m. Seluruh arsip dokumen pengadaan harus mampu telusur dan dapat
ditunjukkan pada saat diperlukan.

Jika semua upaya telah dilakukan dan masih adanya kecurigaan sumber
pengadaan, maka dapat berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan setempat,
UPT Badan POM setempat atau melalui kanal-kanal konsultasi dan
pengaduan yang tersedia.

20

3) Penerimaan
a. Proses penerimaan bertujuan untuk memastikan bahwa kiriman
vaksin yang diterima benar, berasal dari pemasok yang resmi, tidak
rusak atau tidak mengalami perubahan selama transportasi.
b. Penerimaan dilakukan berdasarkan prosedur tertulis, dilengkapi
dengan dokumen yang sah dan dicatat ke dalam kartu stok secara
manual atau menggunakan sistem elektronik yang sudah tervalidasi.
c. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian hanya dapat melakukan penerimaan
vaksin yang ditujukan untuk Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tersebut
d. Penerimaan vaksin harus dilakukan oleh Apoteker/Tenaga Teknis
Kefarmasian Penanggung Jawab.
e. Bila Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggung Jawab
berhalangan hadir, penerimaan vaksin dapat didelegasikan kepada
Tenaga Kefarmasian yang ditunjuk oleh Apoteker/Tenaga Teknis
Kefarmasian Penanggungjawab. Pendelegasian dilengkapi dengan
Surat Pendelegasian Penerimaan Vaksin.
f. Penerimaan vaksin COVID-19 di Puskesmas juga dapat dilakukan oleh
tenaga kefarmasian, tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang
ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
g. Pada saat penerimaan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus
melakukan pemeriksaan:
1) kondisi kemasan termasuk segel, label/penandaan dalam keadaan
baik;
2) kesesuaian nama, bentuk, kekuatan sediaan vaksin, dan isi
kemasan sesuai pesanan.

21

3)kesesuaian antara fisik vaksin yang

INGAT! meliputi:
- Kebenaran nama produsen,
Lakukan klarifikasi kepada nama pemasok, nama vaksin, jumlah,
bentuk, kekuatan sediaan vaksin dan isi
pemasok/pengirim jika kemasan;
- Nomor bets dan tanggal
ditemukan perbedaan antara kedaluwarsa.
Apabila hasil pemeriksaan ditemukan
dokumen dengan fisik vaksin vaksin yang diterima tidak sesuai
dengan pesanan seperti nama,
yang diterima, atau kondisi kekuatan sediaan vaksin, jumlah atau
kondisi kemasan tidak baik, maka vaksin
pengiriman yang tidak biasa. harus segera dikembalikan pada saat
penerimaan. Apabila pengembalian
Misalnya: tidak dapat dilaksanakan pada saat

a. kemasan rusak/sobek/tidak

utuh

b. terdapat label yang

buram/informasi nomor

bets/tanggal kedaluwarsa

tidak jelas atau rusak

c. terdapat icepack/icegel

yang meleleh/hilang

d. pengiriman tidak disertai

dokumen serah terima

vaksin yang sah

Hal ini juga berlaku jika terdapat
vaksin retur/pengembalian dari
suatu sarana.

penerimaan misalnya pengiriman melalui ekspedisi maka dibuatkan

Berita Acara yang menyatakan penerimaan tidak sesuai dan disampaikan

ke pemasok untuk dikembalikan.

h. Seluruh dokumen pengiriman vaksin, seperti Faktur pembelian

dan/atau Surat Pengiriman Barang (SPB) harus ditandatangani oleh

Penanggung Jawab.

i. Jika pada hasil pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian nomor bets

atau tanggal kedaluwarsa harus dibuat koreksi dan dikonfirmasi

ketidaksesuaian dimaksud kepada pihak pemasok.

22

4) Penanganan Vaksin yang Rusak atau akan Kedaluwarsa
Mutu vaksin yang baik antara lain tidak terdapat kerusakan (fisik dan
kimiawi), tidak kedaluwarsa, dan terjaga penyimpanannya sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan (BPOM, 2021).

Jika terdapat vaksin yang rusak atau akan kedaluwarsa diperlukan
perhatian khusus dari pengelola vaksin di fasilitas pelayanan kefarmasian
terkait penanganan vaksin yang rusak maupun akan kedaluwarsa.
Prosedur bila menemukan vaksin yang akan kedaluwarsa meliputi:
1. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus melakukan stock opname

secara berkala sehingga vaksin yang mendekati kedaluwarsa dapat
diidentifikasi, misalnya dengan pelabelan dengan menggunakan
sticker berwarna. Dengan demikian hal ini dapat meminimalisir
adanya vaksin yang kedaluwarsa.
2. Vaksin yang mendekati masa kedaluwarsa harus diupayakan untuk
digunakan terlebih dahulu sesuai dengan prinsip First Expired First Out
(FEFO).
3. Apabila terdapat vaksin yang kedaluwarsa, maka vaksin tersebut harus
dipisahkan dari vaksin yang belum kedaluwarsa, simpan di tempat
yang aman diberi penandaan yang jelas dan dicatat sebelum dilakukan
pengelolaan vaksin yang akan kedaluwarsa.
4. Vaksin yang telah kedaluwarsa harus dilepas atau dicoret labelnya
menggunakan spidol permanen khususnya pada bagian barcode dan
nomor bets vaksin kemudian dikumpulkan dalam kantong limbah
khusus B3. Setelah dipisahkan, vial dimasukkan ke dalam kantong
plastik khusus limbah medis atau kantong plastik biasa yang diberi
tanda “limbah medis”. Limbah dikumpulkan di puskesmas/rumah

23

sakit/klinik untuk kemudian dimusnahkan bersama dengan limbah
lainnya kepada pihak ketiga. Seluruh kegiatan pemusnahan harus
didokumentasikan.

Dalam upaya mencegah diversi vaksin akibat penyalahgunaan limbah vial
vaksin seperti kasus pemalsuan vaksin yang pernah terjadi di tahun 2016,
BPOM menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen
Pemusnahan Vial Bekas Vaksinasi COVID-19 yang mengacu pada
peraturan perundang-undangan pengelolaan limbah vial vaksin sebagai
limbah B3.

Tahapan yang paling kritikal dalam pencegahan diversi vial bekas vaksinasi
adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan stock opname, yakni penghitungan jumlah vaksin yang

diterima dan jumlah vaksin yang telah digunakan untuk vaksinasi. Hal
ini ditujukan untuk memastikan bahwa tidak ada vial/kemasan vaksin
yang tercecer atau hilang selama pelaksanaan vaksinasi.
2. Melepas atau merusak label kemasan vaksin untuk mencegah
penyalahgunaan kemasan vaksin bekas, dengan cara melepas atau
mencoret label vaksin menggunakan spidol permanen khususnya pada
bagian barcode dan nomor bets.

5) Penanganan Keluhan
a. Semua keluhan dan informasi lain tentang vaksin yang berpotensi
rusak harus dikumpulkan dan dicatat/didokumentasikan.
b. Untuk vaksin yang tidak memenuhi syarat, harus dicatat dan segera
dilaporkan untuk mengidentifikasi asal atau alasan keluhan, termasuk

24

penyelidikan terhadap bets lainnya, sesuai prosedur yang menjelaskan
tentang tindakan yang harus dilaksanakan. Tenaga kesehatan dapat
menghubungi distributor vaksin untuk selanjutnya akan
ditindaklanjuti oleh Industri Farmasi.
c. Semua penyedia pelayanan kesehatan harus mengupayakan
Tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya diversi vaksin.
Kecurigaan adanya diversi vaksin ini harus dilaporkan kepada UPT
BPOM terdekat sesuai wilayah, yang kemudian akan mengumpulkan
dan menganalisis sampel.
d. Asosiasi tenaga kesehatan profesional harus mendorong anggotanya
untuk hanya menggunakan sumber pemasok vaksin yang resmi. Selain
itu, asosiasi tenaga kesehatan juga harus menerapkan komunikasi
yang efektif dengan BPOM dengan tujuan untuk bertukar informasi
mengenai dugaan vaksin yang disimpangkan pada rantai suplai.
Terhadap mereka yang terbukti bersalah dalam pembuatan,
penyaluran, pemasokan atau menjual vaksin yang disimpangkan harus
diberikan sanksi yang berat.

25

e. Jika diperlukan, organisasi non pemerintahan seperti asosiasi
konsumen, harus diinformasikan mengenai permasalahan pemalsuan,
dan kemungkinan adanya vaksin yang disimpangkan pada rantai
suplai. Organisasi ini harus disediakan informasi mengenai cara untuk
mencegah terjadinya diversi vaksin dan prosedur yang harus dilakukan
ketika membuat laporan kepada pihak yang berwenang terkait produk
yang diindikasikan disimpangkan.

• Nilai perdagangan Area kritikal yang Jika menemukan
obat palsu mencapai kecurigaan terhadap
$200 miliar di seluruh menjadi perhatian
dunia suatu produk,
khusus terkait risiko termasuk adanya
• WHO memperkirakan penawaran vaksin
1 dari 10 produk medis perdagangan gelap COVID-19 secara
di negara
berpenghasilan vaksin COVID-19: daring, segera
rendah dan menengah laporkan kepada
adalah produk palsu 1.Pencurian dan diversi Badan POM melalui
atau substandar
vaksin Call Center
HaloBPOM
2.Risiko pada saat 1500 533

transportasi

3.Peredaran vaksin

secara online

(OECD, 2020)

26

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

World Health Organization. 1999. Counterfeit Drugs: Guidelines for the Development
of Measures to Combat Counterfeit Drugs. Geneva: World Health Organization

World Health Organization. 2015. How to Use Passive Containers and Coolant-Packs
for Vaccine Transport and Outreach Operations. Geneva: World Health Organization

World Health Organization. 2017. WHO Global Surveillance and Monitoring System
for Substandard and Falsified Medical Products. Geneva: World Health Organization

World Health Organization, Tanzania Food & Drugs Authority. 2017. Report Suspect
Substandard and Falsified Medical Products.

World Health Organization, Michael Deats. 2021. Presentation: A Global Overview of
Substandard and Falsified Medical Products. World Health Organization

United Nations Office on Drugs and Crime. 2019. Combating Falsified Medical
Products-Related Crime: A Guide to Good Legislative Practices. Vienna: United
Nations

OECD. 2020. Chair’s Note COVID-19 Vaccine and The Threat of Illicit Trade. OECD

CDC Vaccine Task Force, Distribution and Pharmacy. 2021. Identification, Disposal,
and Reporting of COVID-19 Vaccine Wastage. CDC

27

Matthias, Dipika. 2007. Freezing Temperatures in the Vaccine Cold Chain: A
Systematic Literature Review. Elsevier
Hanson, Celina. 2017. Is Freezing in the Vaccine Cold Chain an Ongoing Issue? A
Litterature Review. National Center for Biotechnology Information
Fritschel, Betsy dan Strange, Tony. 2015. Rejected and Returned Materials. AHC:
APEC Harmonization Center
Angoff, Ronald. 2015. Visual Indicators on Vaccine Boxes as Early Warning Tools to
Identify Potential Freeze Damage. National Center for Biotechnology Information
Biofarma. 2020. Distribusi Vaksin COVID-19 ke Fasyankes
ASHP Pharmacist Advancing Healthcare. 2021. COVID-19 Vaccine Security, Storage,
and Handling Resource Guide. ASHP

28

DAFTAR ALAMAT UPT BPOM

Balai Besar POM di Banda Aceh Balai Besar POM di Surabaya
Jl. Karangmenjangan 20-Surabaya, Jawa
Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureuh No. 110 Timur
Telp. 031-5022815
Aceh Darussalam-23126 Banda Aceh, Faks. 031-5015486
Email: [email protected]
Aceh

Telp. 0651-23926

Faks. 0651-22735

Email: [email protected];

[email protected]

Balai Besar POM di Medan Balai Besar POM di Bandar Lampung
Jl. Willem Iskandar Psr. V Barat I No. 2 Jl. Dr. Susilo No. 105, Pahoman - Bandar
Medan Estate - Medan, Sumatera Utara Lampung, Lampung – 35213
- 20731 Telp. 0721-252212
Telp. 061-6628363 Faks. 0721-254888
WA. 08116060533 WA. 0721-254888
Email: [email protected] Email: [email protected]

Balai Besar POM di Pekanbaru Balai Besar POM di Jakarta
Jl. Diponegoro No. 10 - Pekan Baru, Riau
– 28111 Jl. As'syafiiyah no 133 Cilangkap, Kec.
Telp. 076121496
Faks: 076128755 Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Email: [email protected]
13870

Telp. 021-84304046

Faks. 021-8434047

Email: [email protected];

[email protected]

Balai Besar POM di Padang Balai Besar POM di Bandung
Jl. Gajah Mada (Gunung Pangilun) - Jl. Pasteur No. 25 - Bandung, Jawa Barat –
Padang, Sumatra Barat – 25137 40171
Telp. 0751-7054280 Telp. 022-4266620
Faks. 0751-7055213 Faks. 022-4213150
Email: [email protected] Email: [email protected]

Balai Besar POM di Palembang Balai Besar POM di Semarang
Jl. Pangeran Ratu SU I Jakabaring - Jl. Sukun Raya Nomor 41 A, Banyumanik,
Palembang, Sumatera Selatan Semarang - Jawa Tengah – 50264
Telp. 0711-510126 Telp. 024-7612324/024-7613633
Faks. 0711-510195 Faks. 024-7612325/024-7613633
Email: [email protected], Email: [email protected]
[email protected]

29

Balai Besar POM di Yogyakarta - Balai Besar POM di Manado
Jalan Tompeyan I, Tegalrejo Jl. Raya Manado - Tomohon Km. 7 -
Yogyakarta – 55244 Pineleng, Sulawesi Utara
Telp. 0274-5610838, 552250 Telp. 0431-824686, 824327
Faks. 0274-519052 Faks. 0431-824327, 824210
HP. 08112543633 Web: bpom_manado.id
Email: [email protected]

Balai Besar POM di Serang Balai Besar POM di Makassar
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Banjarsari, Jln. Baji Minasa No. 2 Makassar, Sulawesi
Cipocok Jaya, Serang, Banten Selatan 90126
Telp. 0254-8491152 Telp. 0411-872021
HP. 08111372225 Faks. 0411-873496
Email: [email protected] Email: [email protected];
[email protected]

Balai Besar POM di Denpasar Balai Besar POM di Jayapura
Jalan Tjut Nya Dien No. 5, Denpasar, Bali Jl. Otonom Kotaraja, Jayapura, Papua
Telp. 081138500533 Telp. 082217227111; 0967-5186777
Faks. 0361-234597 Faks. 0967-5186333
Email: [email protected] Email: [email protected]

Balai Besar POM di Palangkaraya Balai Besar POM di Mataram
Jl. Cilik Riwut Km. 3,5 No. 13, Bukit
Tunggal, Jekan Raya, Palangka Raya Jalan Caturwarga, Mataram Timur,
Telp. 08117821666; 3230770
Faks. 0536-3221096 Mataram, Nusa Tenggara Barat
Email:
[email protected]; Telp. 0370-621926
[email protected];
[email protected] Faks. 0370-628033

Balai Besar POM di Samarinda Email: [email protected];
Jalan Let. Jend. Soeprapto No. 3-
Samarinda [email protected]
Kalimantan Timut
Telp. 0541-741630 Balai Besar POM di Pontianak
HP 081348402867 Jl. Dr. Soedarso – Pontianak - Kalimantan
Email: [email protected] Barat 78124
Telp. 0561-737720; 572417 (ULPK);

082255470600 (SKI/SKE)
Faks. 05651-572417
Email: [email protected];
[email protected]

30

Balai Besar POM di Banjarmasin Balai POM di Jambi
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40, Jl. RM Nuratmadibrata 11-Jambi 36123
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124 Telp. 0741-61894
Telp. 0511-3305115 Email: [email protected]
Faks. 0511-3301671
Email: [email protected] Balai POM di Pangkal Pinang
Komplek Perkantoran Pemerintah, Kep.
Balai POM di Batam Bangka Belitung
Jalan Hang Jebat, Batu Besar, Nongsa, Jln. Pulau Bangka, Samping Kiri Dinkes
Batam, Kepulauan Riau Prov. Air Itam-Pangkal Pinang, Bangka
Telp. 0778761543 Belitung
Faks. 0778761398 Telp. 08117821666
Email: [email protected] Faks. 0717434705
Email: [email protected]
Balai POM di Bengkulu
Jln. Depati Payung Negara KM. 13 No. Balai POM di Gorontalo
29 Pekan Sabtu Tromol Pos 2, Bengkulu Jl. Tengah Toto Selatan Bone Bolango,
38213 Gorontalo
Telp. 0736-53990; 53993; 53989 Telp. 08114355155
Faks. 0736-53988 Faks. 0435-822052
Email: Email: [email protected]

[email protected] Balai POM di Kendari
Kompleks Bumi Pradja Anduonohu,
Balai POM di Kupang Kendari, Sulawesi Tenggara
Jl. R.A. Kartini, Kelapa Lima Kota Telp. 0401-3195855
Kupang, Nusa Tenggara Timur Faks. 0401-3195513
Telp. 0380-8554595 Email: [email protected]
Faks. 0380-8554595; 8554596
Balai POM di Ambon
Email: [email protected] Jln. DR. Kayades SK.20/2 Kudamati,
Ambon, Maluku 97116
Balai POM di Palu Telp. 0911-342742
Jl. Undata No. 03 Palu, Sulawesi Tengah HP. 08114800222
Telp. 08114538855 Email: [email protected]
Faks. 0451428738
Email: [email protected]

31

Balai POM di Mamuju Balai POM di Sofifi
Jl. Poros Mamuju, Kalukku KM 13
Bambu, Mamuju, Sulawesi Barat Jalan Pemuda (Belakang Kantor DPRD
Telp. 0426-2322759
Email: [email protected]; Maluku Utara) Sofifi, Kota Tidore
[email protected];
[email protected] Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Balai POM di Manokwari Telp. 082220000538
Jalan Angkasa Mulyono, Amban,
Manokwari, Papua Barat Email: [email protected];
Telp. 0986-2217025
Faks. 0986-2217027 [email protected]
Email: [email protected]
Balai POM di Kota Tarakan
Loka POM di Kab. Aceh Tengah Jl. Yos Sudarso, Tarakan
Jl. Abdul Wahab No. 151, Kecamatan Telp. 081342163862
Kebayakan, Aceh Tengah Email: [email protected]
Telp. 081362609680
Email: [email protected] Loka POM di Kab. Tangerang
Ruko Graha Boulevard Summarecon
Loka POM di Kab. Aceh Selatan Serpong Blok GBVB/020 Kelurahan Curug
Jl. Ahmad Yani No.5 Gampong Pasar Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua,
Baru Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
23715 Telp. 0811824930
Telp. 081362609680 Email: [email protected]
Email:
[email protected] Loka POM di Kab. Buleleng
Jl. Gunung Agung No.25 Singaraja,
Loka POM di Kota Tanjungbalai Kabupaten Buleleng
Jl. Jenderal Sudirman KM. 4 Lingkungan. Telp. 081338446008
VII Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Email: [email protected]
Bandar Kota Tanjungbalai
Telp. 08126568186 Loka POM di Kab. Bima
Email: [email protected] Jalan Sultan Salahudin, Desa Panda Kec.
Palibelo, Kab. Bima 84173
Loka POM di Kab. Toba Samosir Telp. 087864148580
Jl. D.I. Panjaitan No. 1-B Kel. Napitupulu Email: [email protected]
Bagasan Kec. Balige Kab. Toba Samosir
Telp. 085277973435 Loka POM di Kab. Ende
Email: [email protected] Jalan Eltari Ende
Telp. 081283550965
Email: [email protected]

32

Loka POM di Kota Payakumbuh Loka POM di Kab. Manggarai Barat
Jl. Dr. Ir. Sutami, Sicincin Mudiak, Jl. Frans Sales Lega (Kompleks Kantor
Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Bupati Manggarai Barat) Kec. Komodo,
Telp. 08126762514 Kel. Wae Kelambu, Labuan Bajo NTT
Email: [email protected] Telp. 081339280817
Email: [email protected]
Loka POM di Kab. Dharmasraya
Jl. Lintas Sumatera KM 5 Sikabau Kec. Loka POM di Kab. Sanggau
Pulau Punjung Kab Dharmasraya Jl. Jendral Sudirman No. 70 Sanggau 78511
Telp. 081363339906 Telp. 0812259800
Email: [email protected] Email: [email protected]

Loka POM di Kota Dumai Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat
Jl. Hangtuah No. 51A/51B RT 04 Kel. Jl. Ahmad Wongso No. 01-03 Kel.
Buluh Kasap Kec. Dumai Timur Kota Madurejo, Kec. Arut Selatan Pangkalan
Dumai Bun 74112
Telp. 082384958605 Telp. 081315581003
Email: [email protected] Email:
[email protected]
Loka POM di Kab. Indragiri Hilir
Jl. Sei Beringin, Parit 15 Tembilahan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara
Telp. 081344654342 Jl. H. Saberan Effendi No. 70 Amuntai -
Email: [email protected] Kalsel 7141
Telp. 085754220210
Loka POM di Kota Sungai Penuh Email: [email protected]
Jl. Dusun Payung Desa Karya Bakti Kec
Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
Telp. 081366025035 Jl. Transmigrasi No.9 Desa Barokah RT 07
Email: [email protected] Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu
Loka POM di Kota Lubuklinggau Telp. 085640298342
Jl. Garuda No. 149 Lubuk Aman Kota Email: [email protected]
Lubuklinggau 31614
Telp. 082182601707 Loka POM di Kota Balikpapan Kota
Email: [email protected] Jl. Pupuk Rata No. 22 RT.44
Balikpapan
Telp. 081343980180
Email: [email protected]

33

Loka POM di Kab. Rejang Lebong Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Jl. Nusirwan No. 02 Kelurahan Dwi Jl. Manente, Kel. Manente, Kec.Tahuna
Tunggal Kecamatan Curup Telp. 082189257105
Telp. 0811738261 Email: [email protected]
Email:
[email protected] Loka POM di Kab. Banggai
Jl. Moh Hatta no. 117, Maahas, Luwuk
Loka POM di Kab. Tulangbawang Telp. 085241266797
Komplek Perkantoran Pemda Email: [email protected]
Kabupaten Tulang Bawang
Telp. 08127963238 Loka POM di Kota Palopo
Email: [email protected] Jl. Datuk Sulaeman No. 13 A-B Palopo
Telp. 085341556671
Loka POM di Kab. Belitung Email: [email protected]
Jl. Jendral Sudirman No. 28 E-F Pangkal
Lalang, Tanjung Pandan Loka POM di Kota Baubau
Telp. 081273933949 Jalan Bakti ABRI, Kelurahan Bukit Wolio
Email: [email protected] Indah, Kota Baubau
Telp. 082191794646
Loka POM di Kota Tanjungpinang Email: [email protected]
Jl. D.I. Pandjaitan No. 10-11, Kel. Melayu
Kota Piring, Kota Tanjungpinang Loka POM di Kab. Maluku Tenggara Barat
Telp. 081364368321 Jl. Ir. Soekarno, Jalan Poros, Saumlaki, Kab.
Email: [email protected] Maluku Tenggara Barat, Maluku
Telp. 081343029011
Loka POM di Kota Tasimalaya Email: [email protected]
Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik
Panglayungan, Kota Tasikmalaya Loka POM di Kab. Pulau Morotai
Telp. 081214256228 Ds. Darame Kab. Pulau Morotai
Email: [email protected] Telp. 085242459994
Email: [email protected]
Loka POM di Kab. Bogor
Jl. Raya Bogor No. 27B, Nanggewer, Loka POM di Kab. Sorong
Cibinong, Kab. Bogor Jl. Raya Klamono, Kab. Sorong
Telp. 082116165553 Telp. 08114855944
Email: [email protected] Email: [email protected]

Loka POM di Kab. Banyumas
Jl. Gn Singgalang No. 14, Purwokerto
Utara, Purwokerto, Jawa Tengah 53121
Telp. 081252245349
Email: [email protected]

34

Loka POM di Kota Surakarta Loka POM di Kab. Merauke
Jl. Letjen Suprapto No.5 Surakarta Jl. Garuda Mopah Lama Leproseri Merauke
Telp. 08123969902 Telp. 081344783883
Email: [email protected] Email: [email protected]

Loka POM di Kab. Kediri Loka POM di Kab. Mimika
Jl. Raya Papar No. 78 Papar Kab. Kediri. Jl. Hasanuddin, Inauga, Timika (Gedung
Telp. 081330693201 Biru Samping Toko Eiger)
Email: [email protected] Telp. 082248399379
Email: [email protected]

Loka POM di Kab. Jember

Jl. Letjend Panjaitan No. 41, Kel.

Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kabupaten

Jember, Jawa Timur 68122

Telp. (031) 5105533

Email: [email protected];

[email protected]

35

36