MASA REFORMASI DI BAWAH PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ATHANASIUS AGUNG/K4422012
Deskripsi...........................01 Kebijakan Politik................03 Kebiajakan Ekonomi...........06 Kebijakan Sosial ................08 Kebijakan Budaya..............11 Kebijakan Pendidikan.........13 Kekurangan masa pemerintahan SBY ..................................15 DAFTAR ISI
Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY, dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang ideologi, politik, ketahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Deskripsi 1
Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sejak era Reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Ia juga dikenal sebagai Presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia setelah amandemen UUD 1945. 2
Kebijakan Politik Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Kabinet Indonesia Bersatu Il yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Il diumumkan oleh Presiden SHY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011. 3
Rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota. Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Dalam konteks Internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, konteks Internal disini berkaitan dengan sikap bitak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri. 4
Politik Luar Negeri, ciri-ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu: 1) Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang,China, India). 2) Terdapat kemampuan berdaptasi terhadap perubahan-perubahan domestik dan Internasional. 3) Bersifat pragmatis, kreatif dan oportunis. 4) Konsep Trust, membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. 5
Mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Subsidi BBM memang bertujuan mengalihkan subsidi ke program yang tepat sasaran. Tepat pada kurang, menengah dan mampu. Kebijakan Ekonomi SUBSIDI BBM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) Pemerintah era Presiden SBY menggulirkan program BLT sebagai respons kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia saat itu. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagi masalah sosial. 6
INVESTOR ASING Mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya dengan diadakannya Indonesia Infrastructure Summit pada bulan November 2006, yang mempertemukan para investor dengan kepala daerah. KONVERSI BAHAN BAKAR MINYAK Program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi. 7
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Indonesia seperti Konflik Ambon, Sampit dan juga di Aceh. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, tetapi muncul kembali berbagai konflik lagi, seperti di Makassar. Kebijakan Sosial Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undangundang mengenai pornografi dan porno aksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi. 8
Memprioritaskan untukmenyelesaikan permasalahankemiskinan dan pengangguranserta pemberantasan KKNyang dicanangkan dalamprogram 100 hari pertamapemerintahannya. Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkahlangkah penanggulangan pasca bencana. Salah satunya yaitu dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah, serta kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias. 9
Revolusi Hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian, ide modernisasi pertanian pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian , Universitas Indonesia pada tahun 1960 dalam kegiatan Demonstrasi Masal (DEMAS). 10
2. Budaya inklusif sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dengan ekuitas. Mengintegrasikan budaya inklusif ke dalam kebijakan dan program pembangunan di semua tingkatan. Kebijakan Budaya Mengadopsi filosofi “Tri Hita Karana” dari Bali. 1. 3. Partisipasi perempuan pentinguntuk meningkatkan inklusivitasdan pembangunan berkelanjutan. 11
4. Kampanye serupa penanaman satu miliar pohon. 5. Pembangunan mensyaratkan ketertiban dan stabilitas. Karenanya, memelihara budaya perdamaian penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 12
Kebijakan Pendidikan1. Pendidikan untuk daerah terpencil Sarana prasarana dan infrastruktur yang serba kurang adalah fakta yang harus dihadapi. Selain itu, ketersediaan guru dan rendahnya tingkat pendidikan guru menjadi kendala lainnya. 2. Pendidikan untuk anakanak TKI Untuk mewujudkan program ini, Presiden SBY turun tangan untuk melakukan kesepakatan dengan PM Malaysia. Tanpa ada kesepakatan antara dua pemimpin negara tentunya anak-anak TKI tidak akan mendapatkan pendidikan. 13
3. Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Salah satu konpensasi dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2005 pemerintah merealokasikan sebagian anggarannya untuk bidang pendidikan. 4. Sertifikasi & Tunjangan Pendidik Program sertifikasi pendidik merupakan kebijakan yang baik untuk meningkatkan kualitas guru-guru Indonesia. Dengan meningkatnya mutu dan profesionalitas para guru diharapkan pendidikan Indonesia bisa maju. Tunjangan siswa berupa biaya operasional pendidikan dan bagi tenaga kependidikan berupa tunjungan kabupaten, kecamatan, dll. 14
Sejumlah kegagalan dan kekurangan yang masih terjadi adalah kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, masih maraknya korupsi, birokrasi yang dianggap belum mencerminkan good governance, kerusakan lingkungan hidup, Infrastruktur yang masih kurang memadai, serta biaya politik yang masih tinggi, terutama dalam pilkada. Presiden SBY juga mencatat, gangguan terhadap kerukunan dan toleransi serta sejumlah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban publik masih kerap dijumpai. 15 Kekurangan PemerintahanSBY
Christian, E., . (2017). Politic Timing: Analisis Politik Kebijakan Sosial Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudhyonono Periode 2004-2014. E- journal UNDIP. Fadhilah S.N.N. dan Nurlimah. (2017).“Model Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)dalam Bingkai Buku Harus Bisa Seni Memimpin Ala SBY”. ProsidingJurnalistik, Vol. 3, No. 2, Bandung. Kusuma J.R., (2020), Analisis Perbandingan PDB, Konsumsi, Investasi, Ekspor Neto di Indonesia Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Presiden Joko Widodo, Ekuitas : Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Vol. 8, No. 2, Hal. 155, Surabaya. Pontoh, Rudy.S. (2004). Janji – Janji dan Komitmen SBY – JK. Media Pressindo. Yogyakarta. Saleh, M.H.,. (2005). Kebijakan Pemerintahan SBY-JK Tentang Kenaikan Harga BBM. Jurnal Fisip Unmul. REFERENSI
Terima KASIH