PROPER PKA.1 ISKANDAR ZULKARNAEN.

LAPORAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI

JUDUL AKSI PERUBAHAN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS DATA BASE

GUNA PENGENDALIAN BANJIR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

DISUSUN OLEH:
ISKANDAR ZULKARNAEN, ST.,MT

Pembina tingkat I (IV.b)
NIP. 197005101992031016

NOMOR ABSEN 24

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
ANGKATAN I PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTA ISI............................................................................................................. ii
DAFTARGAMBAR…............................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ iv

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Kondisi Sekarang, Kondisi Yang Diinginkan 3
Dan Terobosan/ Innovasi ……………………………………………… 3
4
1.3 Tujuan Perubahan ………………………………………………………
1.4 Manfaat Perubahan ……………………………………………………

BAB II. PROFIL ORGANISASI.................................................................................. 6

BAB III. ANALISA MASALAH..................................................................................... 9

BAB IV. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH........................................................... 13

4.1 Terobosan/Inovasi ............................................................................ 13
4.2 Tahapan Kegiatan ……………………………………..……………… 13
4.3 Jadwal Rencana Kegiatan ………………………..…………………… 14
4.4 Peta Sumber Daya Organisasi Tim Kerja ….………………………………… 15
4.5 Identifikasi Stakeholders (Jejaring Kerja)………………………………………….. 17

BAB V. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN.............................................. 23
5.1 Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi…….. 23
5.2 Pengelolaan Budaya Kerja (Pemanfaatan IT)……………………… 25
5.3 Membangun Jejaring dan Kolaborasi……………………………….. 26

BAB VI. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN................................................. 30

6.1 Capaan dalam Perbaikan Kinerja Organisasi …………………….. 30

6.2 Manfaat Aksi Perubahan (Outcome) ………………………………. 32

BAB VII. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN…………………................... 33
7.1 Anggaran……………………………………….. …………………….. 33

BAB VIII. PENUTUP ………………………………………………….................... 40
8.1 Kesimpulan…………………………………….. …………………….. 40

ii

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagnosa rencana proyek perubahan.............................................. 3

Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas PUPR………............................................... 6

Gambar 3 Pohon Masalah………………….………............................................... 11

Gambar 4 Analisa S W O T ………………………………………………………... 12
Gambar 5 Tata kelola proyek perubahan……………………………………….. 15
Gambar 6 Peta stakeholders dalam proyek perubahan……………………….. 18

Gambar 7 pengaruh dan kepentingan dalam proyek perubahan

(sebelum dilakukan komunikasi)………………………………………………. 19

Gambar 8 Peta stakeholders, stategi komunikasi dan harapan………………. 22

Gambar 9 Peta Sosialisasi/koordinasi stakeholders 28
Pada proyek perubahan………………………………………….…

Gambar 10 Peta stakeholders, setelah dilakukan sosialisasi Aksi Perubahan 29

iii
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I

DAFTAR TABEL 9
Tabel 1 Identifikasi masalah utama dengan metode Identifikasi USG. 14
Tabel 2 Jadwal rencana kegiatan proyek perubahan pada tahap jangka pendek 20
Tabel 3 Hubungan dan strategi komunikasi dengan stakeholders 34
Tabel 4 Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk aksi perubahan 35
Tabel 5 Rencana Kegiatan dan Anggaran bidang SDA Tahun 2022 38
Tabel 6 Rencana Kegiatan dan Anggaran bidang SDA Tahun 2023

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi ASN yang akan
atau telah menduduki Jabatan Administrator diatur melalui Peraturan Kepala LAN
Nomor: 1007/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Administrator, dimana pelatihan ini ditujukan untuk mengembangkan
kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan
Administrator.

Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi adalah salah satu mata
pelatihan/kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I yang
diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Barat. Pembelajaran Aksi perubahan merupakan instrument untuk
mengukur kompetensi kepemimpinan yang memuat ide terobosan perubahan. Dalam
implementasi aksi perubahan bertujuan menerapkan dan menguji kapasitas
kepemimpinan peserta diklat dalam mengeksekusi aksi perubahan organisasi.

Berdasarkan tersebut di atas maka kami selaku peserta pelatihan mencoba
menyusun laporan aksi perubahan dilingkungan unit kerja pada saat ini yaitu pada
Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Kalimantan Barat. Dalam hal ini kami mencoba menyelesaikan masalah yang ada
pada saat ini dengan membuat aksi perubahan terhadap mekanisme menyusun
program penyelesaian masalah banjir di Kalimantan Barat dengan berbasis pada data
base yang benar.

Di dalam penyusunan ini kami mendapat bimbingan dan dukungan dari coach
Bapak DR.Ir. H. Darmawan, M.S.c; mentor Bapak Ir. Ari Yanuarif, MT. dan Bapak
SUKRI, ST.,MT serta penguji Drs. Ignasius IK, SH.,MSi, suatu kebanggaan dan
kehormatan bagi kami atas dukungan dan masukan yang konstruktif dan inovatif dari
bapak-bapak, untuk itu dengan ketulusan hati kami mengucapkan terima kasih

Dengan harapan aksi perubahan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu
menyelesaikan masalah dalam penyusunan progam penanganan banjir yang tepat
sasaran dan tepat fungsi. Kami menyadari adanya keterbatasan dalam penyusunan
rancangan ini, atas segala kekurangan/keterbatasan dalam penyusunan laporan ini,
kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan dukungan semua
pihak diucapkan terima kasih.

Pontianak, 25 Nopember 2021
Peserta Pelatihan Administrator Angkatan I,

Iskandar Zulkarnaen, ST.,MT.

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang
berkesinambungan dengan melihat seluruh aspek kehidupan bermasyarakat,
Berdasarkan amanat UUD 1945 maka sudah semestinya kita mengupayakan
pencapaian dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah akan membawa tanggung jawab yang luas bagi lembaga
pemerintah di tingkat daerah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu
mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat. Mengingat fungsi utama
pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah
daerah dengan pembaharuan dan pengawasan perlu terus berupaya untuk
meningkatkan produktivitas masyarakat dan kesinambungan sumber daya alaam,
satu di antaranya adalah meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air secara
berkesinambungan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat yang
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
dituntut untuk lebih tanggap melindungi dan melayani kepentingan masyarakat
dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah seutuhnya. Meperhatikan
kondisi tofografi Kalimantan Barat yang relatif datar, pada saat intensitas hujan
tinggi maka banjir menjadi isu strategis yang berdapak negatif pada sosial dan
ekonomi masyarakat serta kerugian investasi infrastruktur tebangun.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

pada pasal 14 disebutkan bahwa dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya

Air, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang:

a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten,/ kota
berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan . kabupaten/
kota sekitarnya;

b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam
satu kabupaten / kota;

c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai
dalam satu kabupaten/kota;

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 1

d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem
pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota;

e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu
kabupaten/ kota;

f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;

g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan
kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam
satu kabupaten/kota;

h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan
bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota;

i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di
wilayah kabupaten / kota;

j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu
kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;

k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah
kabupaten/ kota;

l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/
kota;

m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber
Daya Air kepada pemerintah desa; dan

n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam .satu kabupaten/kota dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan amanah undang undang 17 tahun 2019 tesebut
pengelolaan Sumber Daya Air sagat diperlukan data-data informasi disekitar
wilayah sungai yang ada, sehingga dalam proses pengambilan keputusan dalam
pengelolaan menjadi tepat sasaran.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 2

1.2. KONDISI SEKARANG, KONDISI YANG DIINGINKAN DAN TEROBOSAN/
INNOVASI
Dalam pelaksanaan tugas di atas terdapat beberapa masalah dalam

merumuskan kebijakan teknis diantaranya kurangnya informasi data sistem jaringan
sungai yan menjadi wilayah kewenangan provinsi; dan belum optimal pengendalian
banjir di Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan upaya merumuskan program
kegiatan pengendalian banjir dan memiliki data identifikasi sungai yang menjadi
wilayah kewenangan provinsi

Gagasan perubahan ini tergambar dalam diagnosa rencana proyek perubahan
sebagai berikut:

KONDISI AWAL

• Kurangnya informasi data GAP
sistem Jaringan Sungai. • Tidak tersedianya data

• Belum optimal pengendalian informasi system
bajir di Kalbar Jaringan Sungai
• Belum optimalnya

KONDISI YANG

Perlu Upaya dalam penyediaan PRODUK INOVASI DIHARAPKAN
informasi data system jaringan • Informasi system • Pelaksanaan

jaringan sungai penyediaan data
• Optimalisasi kegiatan base Informasi
system pengaliran

sungai dan melakukan sungai

optimlisasi pengendalian banjir. INOVASI Pelaksanaan
Pembuatan Data Base penyediaan data
Sistem Jaringan Sungai base Informasi
sistem pengaliran
dan melakukan
penyusunan program

Gambar 1 Diagnosa rencana proyek perubahan

1.3. TUJUAN PERUBAHAN

Berdasrakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang menjadi
kewenangan provinsi Kalimantan Barat adalah Wilayah Sungai Sambas; Wilayah
Sungai Mempawah; dan Wilayah Sungai Pawan.Tujuan perubahan dibagi menjadi tiga
tahapan, yaitu jangka pendek (Minggu IV September 2021 – Minggu IV November

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 3

2021), jangka menengah (Minggu I Januari 2022 – Minggu IV Desember 2022) dan
jangka panjang (Minggu I Januari 2023 – Minggu IV Desember 2023) adalah sebagai
berikut:

A. JANGKA PENDEK
Tujuan jangka pendek proyek perubahan ini dalam jangka waktu kurang lebih

2 (dua) bulan yaitu Tersusunnya rancangan data informasi sistem jaringan sungai
pada wilayah sungai kewenangan Provinsi sebagai dasar penyusunan metoda
pelaksanaan; pembentukan tim efektif dan merancang instrument penunjang
pelaksanaan di lapangan.

B. JANGKA MENENGAH
Tujuan jangka menengah proyek perubahan ini sampai dengan akhir tahun 2022

yaitu tersusunnya data informasi system jaringan sungai pada Wilayah
Kewenangan Provinsi ( Wilayah Sungai Sambas; Wilayah Sungai Mempawah
dan Wilayah Sumai Pawan). Dan menyusun proram pengendalian banjir secara
terintegrasi dalam suatu wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi.

C. JANGKA PANJANG
Tujuan jangka panjang proyek perubahan ini sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu

terlaksananya program penanganan banjir secara terintegrasi dan konfrehensif
dalam suatu kawasan wilayah sungai sehingga didapat pola penangan banjir
yang tepat sasaran dan optimal.

1.4. MANFAAT PERUBAHAN
Manfaat proyek perubahan untuk internal (Bidang Sumber Daya Air) dan

eksternal/stakeholder adalah sebagai berikut:

A. INTERNAL ORGANISASI
a) Dengan adanya data sistem jaringan sungai diketahui penyebab masalah
banjir dalam suatu sisten pengaliran sungai.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 4

b) Dengan adanya data sistem jaringan sungai akan mempermudah dalam
menyusun progam kegiatan penagendali banjir secara tepat sasaran; efektif
dan efesien.

c) Manfaat jangka panjangnya adalah terwujudnya system pengendalian
banjir yang terintegrasi dan terarah serta terbentuk pemahaman
penesuaian tindakan berdasrkan penyebab suatu kejadian banjir

B. EKSTERNAL/STAKEHOLDER

a) Dengan adanya data system jaringan Sungai maka Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
dapat membuat rencana program pemanfaatan Sumber Daya Air untuk pertanian

b) Dengan terlaksananya data jaringan sungai pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan
Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melakukan program kegiatan
mitigasi bencana banjir.

c) Menjadi acuan perizinan pemanfaatan Sumber Daya Air bagi dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

d) Manfaat Jangka Panjang adalah memberikan informasi kepada perguruan Tinggi yang ada di
Kalimantan Barat untuk mengembangkan dan melestarikan kemanfaatan Sumber Daya Air di
Wilayah Sungai kewenangan provinsi

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 5

BAB II.
PROFIL KINERJA ORGANISASI

Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas PUPR

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 53 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, bahwa
Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan
rawa, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai serta bertanggung jawab
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang Sumber Daya
Air

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut
di atas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang

pengembanga jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan
jaringan sumber daya air, irigasi dar rawa, serta pengelolaan dan
pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan;
d. pemberian pertimbangan teknis dalam proses izm pengelolaan
sumber daya air di Provinsi Kalimantan Barat;
e. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
dibidang pengembangan jaringan s umber daya air, irigasi dan rawa, serta
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan;
f. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas, dan fungsi di bidang
pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa serta pengelolaan
dan pemanfaatan wilayah sungai;
g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi
dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengembangan jaringan
sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan
wilayah sungai;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 7

daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan
wilayah sungai; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
dibidang sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 8

BAB. III
ANALISIS MASALAH

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja atau

pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Sumber Daya Air adalah:

1. Kurangnya Data informasi system jaringan sungai pada wilayah sungai yang
menjadi kewenangan provinsi kalbar;

2. Kurangnya pemanfaatan data dalam penyusunan program kegiatan pada Bidang
Sumber Daya Air;

3. Kurang optimalnya penyusunan program kegiatan pengendalian banjir di
Kalimantan Barata.

Dari beberapa permasalahan yang ada, untuk mendapatkan masalah

utama dilakukan analisa menggunakan metode

Urgency (U), Seriousness (S), Growth (G) yang biasa disebut dengan identifikasi

USG. Lebih jelasnya, kriteria USG dijelaskan sebagai berikut:

a) Urgency: Berarti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan
berkaitan dengan dimensi waktu;

b) Seriousness: Mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat,
bisa menimbulkan masalah baru; dan

c) Growth: Berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak
diselesaikan.

Tabel.1 Identifikasi masalah utama dengan metode Identifikasi USG

NO. TUGAS MASLAH URGENSY SERIOUSNESS GROWTH JUMLAH PRIORITAS
55 15 1
penyusunan Kurangnya informasi 5 54 13 2
program kerja data sistem jaringan
Bidang Sumber sungai 53 11 3
Daya Air;

penyiapan dan Kurangnya
bahan pemanfaatan data
perumusan dalam penyusunan 4
kebijakan program kegiatan
teknis

Pemberian dukungan Kurang optimal 3
terhadap program
penyelenggaraan pengendalian banjir
pemerintah daerah

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 9

Berdasarkan hasil USG seperti pada Tabel 1, didapatkan masalah utama yang
mempunyai tingkat urgensi, keseriusan dan pertumbuhan yang besar adalah
Kurangnya Data informasi system jaringan sungai pada wilayah sungai yang
menjadi kewenangan provinsi kalbar;

Masalah Kurangnya Data informasi system jaringan sungai pada wilayah
sungai yang menjadi kewenangan provinsi kalbar;akan berdapak tidak tepatnya
penanganan banjir di kalbar dan tidak tepatnya pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya air di provinsi Kalimantan Barat. Jika data informasi system Jaringan
sungai tidak segera di lakukan maka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
air tidak bias maksimal, serta penanganan banjir selalu menggunakan asumsi
normalisasi yang berpeluang besar menimbulkan masalah baru.
Melalui identifikasi masalah dengan menggunakan metode pohon masalah
didapatkan bahwa masalah utama tersebut di atas, pada dasarnya disebabkan
karena beberapa hal, yaitu:

a) Kurangnya Data base jaringan sungai pada WS kewenangan Provinsi
b) Sebaran sungai dan cabang anak-anak sungai
c) Kurangnya survey identifikasi sungai dan anak-anak sungai pada WS kewenangan Provinsi
d) jumlah SDM terbatas dalam melakukan survey jaringan sungai
e) kurangnya sinergisitas dalam pengelolaan sumber daya air

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 10

Kurangnya Data informasi system jaringan sungai pada wilayah MASALAH
sungai yang menjadi kewenangan provinsi kalbar; UTAMA

Sebaran sungai dan anak- jumlah terbatas SDM dalam
aanak sungai yang melakukan survey jaringan
sporadis
sungai

Gambar 3 Pohon masalah

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 11

1. Dukungan stakeholder 1.Perubahan kebijakan
utama
dimasing-masing daerah

2. RTRW kabupaten/kota

yang belum representative

Kekuatan Alternatif Strategi Alternatif Strategi
1. Membangun sinergitivitas
1. SDM kompetensi dibidang 1. Membuat Data Base Sistem
dalam pengelolaan sumber
GIS Jaringan Sungai pada WS daya air

2. Peralatan survey kewenangan Provinsi.

(GPS,Drone dan alat ukur)

3. Perangkat Komputer

Kelemahan Alternatif Strategi Alternatif Strategi
Mengadakan SDM dengan
1. Peta Dasar yang masih Melakukan survey identifikasi kualifikasi surveyor
belum update sungai dan anak-anak sungai
pada WS kewenangan Provinsi
2. Pola Pengelolaan Sumber

Daya Air yang belum ada.

3. Kurangnya data

karakteristik sungai

4. Keterbatasan SDM

Gambar 4 Analisa S W O T

Dari beberapa sumber masalah tersebut, dilakukan SWOT Analysis dan didapatkan
dua alternative penyelesaian masalah yang menjadi tugas Bidang Sumber Daya Air Dinas
PUPR Provinsi Kalimantan Barat, yang akan diselesaikan melalui proyek perubahan ini,
yaitu:

a) Membuat Data Base sistem Jaringan Sungai pada WS kewenangan Provinsi
b) Melakukan survey identifikasi sungai dan anak-anak sungai pada WS

Kewenangan Provinsi

Membuat Data Base system jaringan sungai pada Wilayah Sungai kewenangan
provinsi merupakan kegiatan utama dari proyek perubahannya sedangakan survey
identifikasi sungai dan anak-anak sungai merupakan bagian dari kegiatan pendukung
yang wajib dilaksanakan.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 12

BAB IV
STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

4.1 TEROBOSAN/INNOVASI
Berdasarkan diagnosa rencana proyek perubahan, terobosan/innovasi yang

akan dilakukan adalah:
1) Melakukan survey identifikasi sungai dan anak-anak sungai pada WS

Kewenangan Provinsi. Survey ini dimaksudkan guna mengidentifikasi
kemampuan kapasitas tampung sungai terhadap luapan banjir sehingga
mengurangi dampak kerugian masyarakat.
2) Membuat Data Base Sistem Jaringan Sungai pada Wilayah Sungai kewenangan
Provinsi.Data Base Sistem Jaringan Sungai ini diharapkan dapat mengelola dan
memanfaatkan sungai dengan baik dan benar serta berkesinambungan. Data
Base Sistem jaringan Sungai juga diharapkan dapat membantu dalam program
kegiatan mitigasi banjir di Kalimantan Barat.

4.2 TAHAPAN KEGIATAN
Pencapaian tujuan pada masing-masing tahapan kegiatan dilakukan

melalui milestones/capaian bertahap sebagai berikut:

A. JANGKA PENDEK
Capaian pada tahap ini yaitu tersedianya rancangan format Data Base Sistem
Jaringan Sungai dan menyiapkan instrumen survey identifikasi Sungai,
dengan tahapan capaian sebagai berikut:
1. Terbentuknya tim efektif;
2. Tersusunnya Konsep rancangan format data base system Jaringan sungai
dan instumen survey identifikasi sungai;
3. Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders;
4. Survey identifikasi sungai/pengumpulan data; dan
5. Tersusunya rancangan data base sistem jaringan sungai pada WS
kewenangan Provinsi.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 13

B. JANGKA MENENGAH
Capaian pada tahap ini yaitu tesusunnya data base system jaringan sungai pada
WS kewenangan Provinsi dan terkumpulya data identifikasi sungai dan anak-anak
sungai pada WS kewenangan Provinsi.

C. JANGKA PANJANG
Capaian pada tahap ini yaitu mengembangkan dan mengintegrasikan data base sebagai
bahan refernsi dalam merumuskan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air.

4.3 JADWAL RENCANA KEGIATAN

Jadwal rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan proyek
perubahan d a l a m j a n g k a p e n d e k adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jadwal rencana kegiatan proyek perubahan pada tahap jangka pendek

JANGKA PENDEK
(Minggu IV September 2021 – Minggu IV Nopember 2021)

KEGIATAN WAKTU OUTPUT
Pembentukan tim efektif
Minggu IV September 2021 SK Kadis PUPR

Rapat tim efektif Minggu I Oktober 2021 Notulensi

Rancangan Format Data Minggu II Oktober 2021 Format Data sebagai
Lapangan acuan survey

Survey Lapangan Minggu III-IV oktober 2021; Data Lapangan
dan minggu I Nopember
Menyusun program aplikasi data base 2021 Aplikasi data bentuk tabel dan spasial
Finalisasi rancangan Data Base Rancangan Data Base system Jringan
system Jaringan Sungai Minggu II-III Nopember Sungai pada Wilayah Sungai
2021 Kewenangan Provinsi.

Minggu IV Nopember 2021
2021

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 14

4.4 PETA SUMBER DAYA ORGANISASI TIM KERJA

Mentor
Ir. ARI YANUARIF, MT

STAKEHOLDERS Project leader COACH
ISKANDAR ZULKARNAEN,ST.,MT DR. Ir.DARMAWAN, M.Sc

TIM EFEKTIF

TIM PENGUMPULAN TIM PENGOLAH TIM INFORMATION &
DATA/SURVEYOR DATA TECHNOLOGY (IT)

Gambar 5 Tata kelola proyek perubahan

Penjelasan peran dan tugas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek
perubahan ini adalah sebagai berikut:

a) Project leader adalah Kepala Bidang Sumber Daya Air dengan peran dan

tugas sebagai berikut:
➢ Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan,
➢ Mengkoordinasikan dan membagi tugas tim efektif dalam pencapaian

tujuan proyek perubahan,
➢ Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholders untuk mendukung

pencapaian tujuan proyek perubahan,
➢ Melaksanakan seluruh kegiatan untuk tercapainya tujuan proyek

perubahan.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 15

b) Mentor adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan
Barat, Bapak Ir. Ari Yanuarif, MT sebagai atasan langsung dari Project Leader,
selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :
821.22/37/BKD-B Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildari dan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :
821/38/BKD-B Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 Tentang Penunjukan
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat, sebagai mentor adalah SUKRI, ST.,MT dengan
peran dan tugas sebagai berikut:
➢ Membimbing dan memberikan arahan kepada Project Leader dalam

perumusan masalah sebagai dasar pelaksanaan proyek perubahan
➢ Memberikan persetujuan terhadap ide gagasan dan rancangan proyek

perubahan
➢ Memantau perkembangan sesuai milestone yang ditetapkan
➢ Memberi inspirasi dan dukungan terkait pelaksanaan proyek perubahan

c) Coach adalah bapak DR. Ir. DARMAWAN, M.Sc dengan dengan peran dan
tugas sebagai berikut:
➢ Memberikan motivasi, masukan dan melakukan monitoring terhadap
perkembangan penyusunan rancangan proyek perubahan
➢ Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan proyek perubahan

d) Tim Efektif, terdiri dari Tim Kerja Pengumpulan Data/Surveyor, Tim Pengolah
Data dan Tim Information & Technology (IT), dengan peran dan tugas sebagai
berikut:

➢ Tim Kerja Pengumpulan Data /Surveyor yang terdiri dari Staf Pendukung
di Bidang Sumber Daya Air bertugas mengumpulkan data kondisi
lapangan dan permasalahan yang ada disekitar daerah pengaliran sungai.

➢ Tim Pengolah Data yang terdiri dari staf dengan latar belakang ilmu sipil
pengairan mempunyai tugas mengolah data lapangan menjadi variabel
data base system jaringan sungai dan mengaplikasikannya dalam bentuk
gabar.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 16

➢ Tim Information & Technology (IT) yang terdiri dari programmer dan staf
yang menguasai Geographic Information System mempunyai tugas
menyusun rancangan dan pembangunan Data Base sistem Jaringan
Sungai dalam bentuk aplikasi dan peta spasial.

e) Stakeholders, mempunyai peran memberikan dukungan dan masukan terkait
pelaksanaan proyek perubahan

4.5. IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS (JEJARING KERJA)
Proyek perubahan ini melibatkan stakeholders yang mempunyai pengaruh

dan/atau dipengaruhi oleh proyek perubahan ini. Stakeholders yang terlibat terbagi
dalam dua kategori, yaitu:

a) Stakeholders internal, terdiri dari Kepala Seksi dilingkungan Bidang Sumber
Daya Air, Kadis PUPR, Kabid Bina Marga, Kabid Cipta Karya, Kabid Kabid Jasa
Konstruksi dan Penataan Ruang, Kasubag Umum dan Aparatur, Kasubag
Renja.

b) Stakeholders eksternal, terdiri dari Badan Informasi Geospasial di Bogor;
Kepala Balai Wilayah SungaiKalimantan I,Satker PJSA BWSK.I, Kabid SDA
Dinas PUPR Kabupaten Sambas; Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten
Sambas; Kabid SDA Dinas PUPR Kota Singkawang; Kabid SDA Dinas PUPR
Kabupaten Bengkayang; Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten Ketapang; Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 17

PETA JARINGAN STAKEHOLDERS

Ka,BWSK.I

Bappeda KepalaDinas Kabid BM
Provinsi PUPR
Kalbar Kasubag
Prov.Kalbar Renja
Ka,SNVT PJSA
Kaliamntan I Kabid SDA Kabid CK
Prov.Kalbar
BIG Bogor Kabid Jaskon
&Taru
Kabid SDA DPUPR Kasi dilingkungan
(Sambas/Singkawang/ Bidang SDA Kasubag
Bengkayang/Mempawah Prov.Kalbar UMPAR

/
Ketapang

Stakeholders Internal

; Stakeholders Eksternal
Garis Hirarki
Garis Pelaporan
Garis Koordinasi

Gambar 6 Peta stakeholders dalam proyek perubahan

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 18

Peta stakeholders terkait pengaruh dan kepentingan terhadap proyek
perubahan sebelum dilakukan komunikasi tercermin pada gambar sebagai
berikut:

POWER/INFLUENCE
(+)

LATENTS PROMOTORS
- Kasubag RENJA Kadis PUPR Provinsi Kalbar
- Bappeda
- Kabid JASKON & TARU

INTEREST (-) Kabid SDA INTEREST (+)
Provinsi
Kalbar

APATHETICS DEFEDENRS
- Kabid BM - Kasi dilingkungan Bidang SDA
- Kabid CK - Kabid SDA Kab./Kota (Sambas;
singkawang;Bengkayang;
Mempawah dan Ketapang)
- Ka. BWSK.I
- Ka. SNVT PJSA
- Dinas Pertanian & tanaman Pangan

POWER/INFLUENCE (-)

Gambar 7 pengaruh dan kepentingan dalam proyek perubahan (sebelum
dilakukan komunikasi)

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 19

Dalam upaya mendapatkan dukungan untuk tercapainya tujuan proyek
perubahan, dilakukan pendekatan dengan menerapkan strategi komunikasi yang
tepat sesuai pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholders terhadap
proyek perubahan. Hubungan serta strategi komunikasi terhadap masing-masing
stakeholder adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hubungan dan strategi komunikasi dengan stakeholders

STAKEHOLDERS BASIS TOPIK UTAMA PERKIRAAN PENDEKATAN
IDENTIFIKASI HARAPAN INTERAKSI
STAKEHOLDERS

Kadis PUPR Pengaruh 1INTERNAL Peningkatan Konsultatif
kinerja Konsultatif
Kasi dilingkungan Pengaruh Pelaksanaan organisasi Informasi
Bidang SDA proyek perubahan Informasi
untuk peningkatan Peningkatan Informasi
Kabid BM Pengaruh kinerja organisasi kinerja Informasi
Pelaksanaan organisasi Informasi
Kabid CK Pengaruh proyek perubahan
untuk peningkatan Peningkatan
Kabid Pengaruh kinerja organisasi kinerja
TARU & Pengaruh Pelaksanaan organisasi
JASKON proyek perubahan
untuk peningkatan Peningkatan
Kasubag RENJA kinerja organisasi kinerja
Pelaksanaan organisasi
Kasubag RENJA Pengaruh proyek perubahan
untuk peningkatan Peningkatan
kinerja organisasi kinerja
Pelaksanaan organisasi
proyek perubahan
untuk peningkatan Peningkatan
kinerja organisasi kinerja
Pelaksanaan organisasi
proyek perubahan
untuk peningkatan Peningkatan
kinerja organisasi kinerja
Pelaksanaan organisasi
proyek perubahan
untuk peningkatan
kinerja organisasi

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 20

STAKEHOLDERS BASIS TOPIK UTAMA PERKIRAAN PENDEKATAN
IDENTIFIKASI HARAPAN INTERAKSI
STAKEHOLDERS

EKSTERNAL

BAPPEDA Pengaruh Tindak lanjut pelaksa- Pemanfatan dan Informasi dan
BWSK.I naan proyek peru- pengembangan sosialisasi
bahan untuk data base Data Base Sungai
Jaringan Sungai pada
WS kewenangan
Provinsi

Pengaruh Tindak lanjut pelaksa- Pemanfatan dan Informasi,
naan proyek peru- pengembangan koordinasi
bahan untuk data base Data Base Sugai dan
Jaringan Sungai pada sosialisasi
WS kewenangan
Provinsi

Dinas Pengaruh Tindak lanjut pelaksa- Pemanfatan dan Informasi,
Pertanian naan proyek peru- pengembangan koordinasi dan
dan bahan untuk data base Data Base sosialisasi
Tanaman Jaringan Sungai pada Sungai
Pangan WS kewenangan
Provinsi

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 21

Dengan menggunakan strategi komunikasi tersebut di atas, diharapkan adanya
perpindahan posisi stakeholders menjadi sebagai berikut:

POWER/INFLUENCE (+)

LATENTS Harapan PROMOTORS
- Kasubag RENJA perpinda Kadis PUPR Provinsi Kalbar
- Bappeda
- Kabid JASKON & TARU h

INTEREST (-) Kabid SDA INTEREST (+)
Provinsi
APATHETICS Kalbar
- Kabid BM
- Kabid CK Harapan DEFEDENRS
perpinda - Kasi dilingkungan Bidang SDA
- Kabid SDA Kab./Kota (Sambas;
h singkawang;Bengkayang;
Mempawah dan Ketapang)
- Ka. BWSK.I
- Ka. SNVT PJSA
- Dinas Pertanian & tanaman Pangan

POWER/INFLUENCE (-)

Gambar 8 Peta stakeholders, stategi komunikasi dan harapan

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 22

BAB V
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

5.1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekat yang mulia. Menurut
kamus besar bahasa Indonesia, integritas artinya mutu, sifat, atau keadaan
yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan
kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan menurut
Wikipedia, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan
dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain
dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan
dengan nilai dan prinsip.

Integritas adalah salah satu kompetensi manajerial dan sosial kultural.
Integritas harus dibangun. Dalam membangun integritas, yang paling penting,
yaitu menetapkan nilai diri kita sendiri. Nilai itu adalah jujur, sabar, dapat
dipercaya dan menghargai orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan mencari
panutan atau kita sendiri yang menjadi panutan sehingga orang lain dengan
ikhlas mengikuti tujuan yang akan dicapai dalam berorganisasi khususnya
dalam aksi perubahan ini.

Pemimpin selalu memastikan bawahannya menjalankan tugasnya
sesuai dengan harapan organisasi, dan mematuhi manajemen risiko yang ada
di tempat kerja. Pemimpin menjamin pelaporan internal memfasilitasi deteksi
dini dan berkontribusi terhadap perbaikan terus-menerus dari organisasi. Untuk
itu 5 (lima) hal berikut sangat penting bagi pemimpin untuk membangun
integritas di tempat kerja:
a. Etika kepemimpinan
b. Manajemen dan pengawasan aktif
c. Orang-orang yang tepat
d. Proses yang efektif
e. Pelaporan yang professional

Pengertian Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang
berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 23

aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas sendiri banyak memilki istilah, seperti

mengaudit; melaksanakan tanggung jawab; memberikan pertanggungjawaban
atas laporan kinerja; menjawab permasalahan publik dari perilaku ataupun
suatu kegiatan yang dijalankan; terbuka bagi pemeriksaan peradilan; bagian
dari sanksi dan juga sebagai bagian dari penghargaan (Hinton dan Wilson,
1993:123).
Menurut Lawton and Rose, akuntabilitas artinya proses saat seseorang atau
sebuah organisasi membuat laporan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya.

Menurut Adisasmita (2011:30), pengertian akuntabilitas adalah instrumen
pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok
serta fungsi organisasi.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa arti
akuntabilitas yakni sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi
masing-masing jabatan.

Membangun Integritas dan Akuntabiitas Kinerja organisasi pada Bidang
Sumber Daya Air dimulai dengan membuat kesepakatan atau komitmen
Bersama dilingkungan bidang Sumber Daya Air dalam Pemanfaatan dan
Pengelolaan Sumber Daya Air dengan tepat sasaran, efektif dan efesien.
Menumbuh kembangkan nilai-nilai integritas dalam pengelolaan dan
pemanfaatan Sumber Daya air dengan harapan dapat mempengaruhi
stakeholder terkait untuk berperan secara sinegisitas dalam pemanfaatan dan
pengelolaan Sumber Daya Air. Melaksakan program kerja pemanfaatan dan
pengelolaan Sumber Daya Air secara terukur; terencana dan tepat sasaran
serta efesien dalam penganggaran.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan
berintegritas sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah tersebut ditunjukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah dengan fasilitasi
anggaran negara kepada publik atau masyarakat luas.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 24

Penjabaran lebih lanjut mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
29 Tahun 2014 selanjutnya, yaitu telah diterbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan
RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, yang merupakan penyempurnaan sekaligus penyederhanaan dari
bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5.2. Pengelolaan Budaya Kerja (Pemanfaatan IT)
Budaya Kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup

sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang
dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi
perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai
kerja. (Sumber : Drs. Gering Supriyadi,MM dan Drs. Tri Guno, LLM ).

Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku
SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi
berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap
kinerja, Goodhue dan Thomson (1995) menguji pengaruh pemanfaatan
teknologi informasi terhadap kinerja individu dari beberapa jenis perusahaan
jasa(transportasi dan asuransi). Dari hasil uji tersebut Goodhue dan Thomson
(1995) memberikan bukti empiris bahwa komputerisasi mempunyai pengaruh
positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh
Gordon (dalam Erni & Ernawan,1991) mengenai peningkatan kinerja
perusahaan, dimana didalam penelitian tersebut menyatakan bahwa
keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung kepada keberhasilannya
dalam menciptakan budaya organisasi yang khas sebagai bagian dari rencana
stratejik mereka.

Menurut indana,2010 teknologi informasi adalah berbagai aspek yang
melibatkan, rekayasa dan teknik pengelolaaan yang digunakan dalam
pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaanya, komputer dan
hubungan mesin(komputer) dan manusia.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 25

Berdasarkan dari definisi budaya kerja dan beberapa pendapat atau
hasil penelitian tersebut di atas, maka didalam pengelolaan dan pemanfaatan
Sumber Daya Air perlu melakukan pengelolaan budaya kerja dilingkungan
Bidang Sumber Daya Air. Hal ini bertujuan guna menyesuaikan perkembangan
dunia informatika dan produktifitas kinerja yang optimal.

Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air berbasis data base
guna pengendalian banjir wilayah Kalimantan Barat, merupakan bentuk dari
pengelolaan budaya kerja pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Dimana pemanfaatan
system komputerisasi dalam mengumpulkan dan mengolah data yang lebih
terstruktur dan sistematis serta terekam dengan baik sehingga didapat suatu
informasi yang lengkap dalam merumuskan program pengendalian dan
pemanfaatan wilayah sungai.

5.3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi
Jejaring Kerja (kemitraan) atau sering disebut partnership, secara

etimologis berasal dari akar kata partner. Partner dapat diartikan pasangan,
jodoh, sekutu atau kompanyon. Sedangkan partnership diterjemahkan
persekutuan atau perkongsian.

Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk
persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan
kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat
memperoleh hasil yang lebih baik. Pendapat senada disampaikan Agung
Sudjatmoko dalam bukunya yang berjudul Cara Cerdas Menjadi Pengusaha
Hebat bahwa ”kemitraan bisnis merupakan kerjasama terpadu antara dua
belah pihak atau lebih, secara serasi, sinergis, terpadu, sitematis dan memiliki
tujuan untuk menyatukan potensi bisnis dalam mengahasilkan keuntungan
yang optimal”. Pengertian tersebut diatas tidak jauh berbeda dengan pendapat
Dr. Frank Minirth dalam bukunya berjudul You Can. Ia mengungkapkan bahwa
Jejaring Kerja adalah seni berkomunikasi satu sama lain, berbagi ide, informasi
dan sumber daya untuk meraih kesuksesan individu ataupun kelompok.
“networking is a process of getting together to get ahead. It is the building of
mutually beneficial relationship”. Networking adalah proses kebersamaan.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 26

Selain itu networking merupakan jalinan hubungan yang bermanfaat dan saling

menguntungkan, tandasnya. Secara garis besar dalam membangun

Networking haruslah berlandaskan prinsip saling menguntungkan dan

komunikasi dua arah.

Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang

melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian

konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi.

Kolaborasi adalah pendekatan utama yang akan

menggantikan pendekatan hirarki pada prinsip-prinsip pengorganisasian untuk

memimpin dan mengelola lingkungan kerja pada abad 21.

Kolaborasi sebenarnya merupakan salah satu karakteristik dalam

strategi negosiasi yang utamanya untuk mencapai kesepakatan bersama dari

adanya kepentingan yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang sesungguhnya

mempunyai kepentingan yang sama atas suatu tujuan. Kunci dari keberhasilan

kolaborasi adalah: "Jalan terbaik manakah yang akan kita tempuh untuk

mencapai tujuan bersama"

Organisasi secara keseluruhan harus saling mengisi kerangka budaya

kerja, sehingga cukup kuat untuk menggantikan hirarki. Kerangka kerja tidak

harus sebuah program atau teknik atau cara yang canggih untuk memanipulasi

masa depan akan tetapi harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar,

peningkatan hubungan kerja yang stabil, menolong menetapkan ketentuan-

ketentuan baru, dan memampukan para manajer menggunakan nilai-nilai

kebersamaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal ini pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air di Wilayah

Kalimantan Barat, sangat diperlukan membangun jejaring kerja dan kolaborasi

semua stakeholder yang terlibat/berpengaruh pada system pengelolaan dan

pemanfaatan Sumber Daya Air sehingga dapat terwujudnya pengelolaan dan

pemanfaatan secara komprehensif

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 27

PETA JARINGAN STAKEHOLDERS (S0SIALISASI)

Ka,BWSK.I

Bappeda KepalaDinas Kabid BM
Provinsi PUPR Kasubag
Kalbar Renja
Prov.Kalbar
Ka,SNVT PJSA Kabid CK
Kaliamntan I Kabid SDA
Prov.Kalbar
BIG Bogor

Kabid SDA DPUPR Kasi dilingkungan Kabid Jaskon
(Sambas/Singkawang/ Bidang SDA &Taru
Bengkayang/Mempawah Prov.Kalbar
Kasubag
/ UMPAR
Ketapang

Stakeholders Internal
; Stakeholders Eksternal

Garis Hirarki
Garis Pelaporan
Garis Koordinasi

Gambar 9 Peta Sosialisasi/koordinasi stakeholders pada proyek perubahan

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 28

LATENTS POWER/INFLUENCE (+)

PROMOTORS
Kadis PUPR Provinsi Kalbar
Kepala Bppeda Prov. Kalbar

INTEREST (-) Kabid SDA INTEREST (+)
Provinsi
APATHETICS Kalbar
-
DEFEDENRS
- Kasi dilingkungan Bidang SDA
- Kabid SDA Kab./Kota (Sambas;
singkawang;Bengkayang;
Mempawah dan Ketapang)
- Ka. BWSK.I
- Ka. SNVT PJSA
- Dinas Pertanian & tanaman Pangan
- Kabid BM
-Kabid CK
- Kabid Jaskon & Taru
- Kasubag Renja

POWER/INFLUENCE (-)

Gambar 10 Peta stakeholders, setelah dilakukan sosialisasi Aksi Perubahan

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 29

BAB VI.

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

6.1. Capaan dalam Perbaikan Kinerja Organisasi
Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi
sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan,
sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan
kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu
sekarang maupun generasi yang akan datang. Pendayagunaan sumber daya air
adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan
pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan
memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Dewasa ini permasalahan yang cenderung dihadapi oleh pemerintah maupun
masyarakat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya air meliputi ; (1)
adanya kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan; (2) persaingan
dan perebutan air antara daerah hulu dan hilir atau konflik antara berbagai sektor; (3)
penggunaan air yang berlebihan dan kurang efisien; (d) penyempitan dan
pendangkalan sungai, danau karena desakan lahan untuk pemukiman dan industri;
(e) pencemaran air permukaan dan air tanah ; (f) erosi sebagai akibat penggundulan
hutan.

Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian
antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air
permukaan dan air tanah, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan
kepentingan jangka panjang. Dalam hal ini pembangunan ketersediaan air baku
berskala kecil akan lebih diutamakan agar rakyat kecil lebih dapat menikmatinya.
Prioritas utama pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah
rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis.

Pengendalian daya rusak air terutama diarahkan untuk penananggulangan
banjir dengan menggunakan pendekatan vegetatif melalui konservasi sumberdaya air

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 30

dan pengelolaan daerah aliran sungai. Peningkatan partisipasi masyarakat dan
kemitraan di antara stakeholders terus diupayakan tidak hanya untuk kejadian banjir,
tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana.
Penanggulangan banjir haruslah sudah diutamakan, demikian pula pengelolaan
bencana kekeringan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu ada
tiga criteria utama yang dijadikan acuan, yaitu:
a. Efisiensi ekonomi. Dengan meningkatnya kelangkaan air dan sumberdaya

keuangan, dan dengan sifat sumberdaya air yang tersedia secara terbatas dan
mudah tercemar, serta semakinmeningkatnya permintaan maka efisiensi ekonomi
penggunaan air sudah harus menjadi perhatian.
b. Keadilan. Air adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan, oleh sebab itu maka semua orang

perlu mempunyai akses terhadap air yang mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas untuk
mempertahankan kehidupannya.

c. Keberlanjutan (sustainablility) lingkungan dan ekologi. Penggunaan sumberdaya air haruslah

dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang
terhadap air.

Salah satu cara yang harus diperhatikan dalam pengelolaan air adalah
pengelolaan yang berdasarkan pada ‘watershed’ (Daerah Aliran Sungai/DAS).
Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan
dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan,
dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami,
yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air
secara terpadu, maka diperlukan perbaikan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan
Sumber Daya Air dengan berdasarkan pada informasi data di masing-masing Daerah
Aliran Sungai (DAS)

Dengan pengelolaan air berdasarkan DAS maka diharapkan akan tercipta
kesinambungan sumber daya air karena air tidak bisa dilihat satu bagian wilayah saja.
Pengelolaan air pada suatu daerah tidak bisa begitu saja hanya memperhatikan
variabel–variabel hidrologis pada wilayah itu saja. Peristiwa banjir di suatu lokasi tidak
dapat dilakukan penanganannya dengan normalisasi di lokasi tersebut namun

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 31

diperlukan informasi data atau variabel yang mempengaruhi DAS tersebut. Seluruh
masalah pengelolaan sumber daya air harus memperhitungkan keseluruhan DAS
karena bagaimanapun juga bahkan sebuah titik di ujung terluar DAS pun memiliki
pengaruh terhadap keberadaan dan kualitas air di sungai utama. Jadi Pengelolaan
sumber daya air yang bersifat parsial harus ditinggalkan.

6.2. Manfaat Aksi Perubahan (Outcome)
Dihasilkan data informasi pada masing DAS dan percabangan sungai beserta

anak-anak sungai disekitarnya. Sehingga indikasi penyebab dampak diketahui
dengan cepat dan dapat segera melakukan penyusunan program penanganan
masalah secara cepat dan tepat.

Data yang tersusun dapat dijadikan sebagai dasar menyelaraskan penyusunan
program konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan
pengendalian daya rusak air. Sehingga diharapkan mampu menyelesaikan
permasalahan banjir secara konprehensif di wilayah Kalimantan Barat.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 32

BAB VII
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Aksi perubahan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air berbasis data
base guna pengendalian banjir wilayah Kalimantan Barat yang telah dilakukan dalam
jangka pendek ini hanya menghasilkan tersusunya rancangan data bese system
jaringan sungai pada WS kewenangan Provinsi dan pengumpulan data survey
identifikasi sungai. Untuk keberlanjutan Aksi Perubahan perlu dilakukan dilakukan
dalam jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah aksi perubahan
berupa penyelesaian pengisian variabel-variabel dalam format data base pada
seluruh DAS dalam Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan provinsi. Tersusunnya
data base system jaringan sungai pada WS kewenangan Provinsi dan terkumpulya
data identifikasi sungai dan anak-anak sungai pada WS kewenangan Provinsi

Jika pelaksanaan aksi perubahan dalam jangka menengah sudah dapat
dilaksanakan maka selanjutnya harus dapat di terapkan dalam jangka panjang yaitu
berupa pembuatan aplikasi data base. Capaian pada tahap ini yaitu mengembangkan
dan mengintegrasikan data base sebagai bahan referensi dalam merumuskan pengelolaan dan
pemanfaatan Sumber Daya Air sehingga pelaksanaan perencanaan program pengelolaan
dan pemanfaatan Sumber Daya Air dapat dilaksanakan secara benar dan tepat
sasarannya.

7.1. ANGGARAN

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada proyek perubahan ini bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada
anggaran belanja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang
Sumber Daya Air.

Mengingat Aksi Perubahan dilaksanakan pada akhir Triwulan ke-3 Tahun
anggaran 2021, maka pada tahapan jangka pendek anggaran pelaksanaan dilakukan
secara mandiri. Strategi juga dilakukan pada saat tim teknis pelaksanaan kegiatan di
bidang Sumber Daya Air yang melakukan pengawasan pekerjaan diberikan tugas
tambahan untuk mengumpulkan data skunder di wilayah lokasi kegiatan masing-
masing pekerjaan yang menjadi tanggung jawab teknisnya.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 33

Tabel 4 Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk aksi perubahan

Tahapan Anggaran Peruntukan
Jangka pendek
Nilai (Rp.) / tahun anggaran ➢ Penyelenggaraan rapat
➢ Perjalanan Dinas Survey lapangan
T

a

h

10.000.000,- 20u21
manndiri

Jangka Menengah 700.000.000,- APBD ➢ Pengadaan Jasa Konsultansi
2022

Jangka Panjang 750.000.000 APBD ➢ Pengadaan Jasa Konsultansi
2023

Pada tahapan jangka menengah dan Panjang anggaran diusulkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2022,
dengan kegiatan pengadaan jasa konsultansi. Dengan harapan, program kegiatan
yang dilaksanakan dengan menggunakan jasa konsultansi akan mendapatkan hasil
yang lebih maksimal dan data yang diperoleh akan lebih lengkap dan dapat
dipertanggung jawabkan.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 34

Tabel. 5. Rencana Kegiatan dan Anggaran bidang SDA Tahun 2022

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 35

B. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA
Berdasarkan identifikasi potensi kendala yang berpotensi menghambat
keberlangsungan pelaksanaan aksi perubahan, terdapat beberapa kendala yang
dapat ditanggulangi dengan strategi sebagai berikut:

A. KENDALA

Beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan aksi perubahan
adalah sebagai berikut:

1. Lokasi survey yang cenderung sulit, harus melewati sungai dan hutan guna
menyelusuri anak-anak sungai.

2. Keterbatasan waktu dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder di lokasi
survey mengingat kondisi covid -19

B. STRATEGI PENANGANAN
Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut di atas, terdapat beberapa
strategi yang dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Memberdayakan masyarakat setempat dalam melakukan survey sebagai
penunjuk lokasi anak-anak sungai serta perintis jalan masuk didalam
hutan.

2) Menggunakan teknologi digital secara efektif untuk melakukan komunikasi
baik secara personal maupun kelompok.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 36

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 37

Tabel. 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran bidang SDA Tahun 2023

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 38

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 39

BAB VIII
PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Aksi perubahan ini disusun berdasarkan pengalaman penulis yang mengalami

kendala terhadap penyusunan program pengendalian banjir yang tidak tepat sasaran,

sehingga permasalahan banjir di wilayah Kalimantan barat masih belum teratasi

dengan maksimal.

Keinginan yang besar dalam menyelesaikan masalah banjir diperlukan

gambaran/informasi secara menyeluruh pada Daerah Aliran Sungai sehingga didapat

rumusan penyebab dari suatu kejadian banjir dan membuat program penanganannya

secara konprehensif dengan melibatkan beberapa stakeholders yang secara

langsung/tidak langsung berada dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya

Air.

Capaian dari perubahan yang telah ditetapkan dalam aksi perubahan ini

diharapkan dapat meningkatkan menghasilkan program pengelolaan dan

pemanfaatan Sumber Daya Air yang benar sehingga mampu mengurangi dampak

akibat banjir.

Manfaat yang diharapkan dari Aksi Perubahan adalah mengetahui kondisi

Daerah Aliran Sungai secara menyeluruh, sehingga dapat mengidentifikasi dengan

cepat penyebab terjadinya banjir dalam suatu kawasan dan dapat segera melakukan

penyusunan program penanganan masalah secara cepat dan tepat.

Ide aksi perubahan yang telah dilakukan dalam jangka pendek berupa
“Pengelolaan dan Peningkatan Sumber Daya Air berbasis Data Base Guna
Pengendalian Banjir Wilayah Kalimantan Barat” merupakan suatu inovasi yang
sederhana, tetapi memerlukan keseriusan dan komitmen untuk dapat
menjalankannya, tidak hanya komitmen pimpinan tetapi juga komitmen seluruh
pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khusunya Bidang
Sumber Daya Air serta seluruh stake holder yang terlibat langsung/tidak langsung
dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air.

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 40

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 41

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 42

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 43

DOKUMENTASI RAPAT TIM EFEKTIF

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR I 44